Lembaga Administrasi Negara RI
Kriteria Lembaga Non Struktural Tinjauan Administrasi Negara Sri Hadiati WK, SH, MBA Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur
Focus Group Discussion Profil Ideal Kelembagaan Lembaga Non Struktural Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Semarang, 5 Juli 2012
Contents Identifikasi LNS
Tinjauan Adm Negara
Fenomena
Kriteria Pembentukan
Pertumbuhan dan masalah
Komisi
What must be Learnt
Dewan
Filosofi LNS Indonesia
Nomenklatur dan Karakteristik
Tinjauan Adm Negara Contents 1
Contents 2
1
Fenomena Inggris • • • •
•
Quangos (Quasi Government, NGOS) Didanai Pemerintah Jumlah 900-an Kedudukan di bawah Kementerian dan dapat pula di luar organisasi pemerintah Masalah : Jumlah dan inefisiensi
Amerika • • • • •
Independent Bodies Didanai pihak non pemerintah Jumlah 1000-an Diluar (Tidak di bawah) organisasi pemerintah Masalah : Jumlah dan Koordinasi
Fenomena LNS di Indonesia
2
LNS Populer di Indonesia Pusat
Negara • • • •
KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) (UU) KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) (UU) KPU (Komisi Pemilihan Umum) (UUD) KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) (UU)
• • • • •
Komnas HAM (Keppres kemudian UU dan UUD) Ombudsman RI (UU) Komnas Perlindungan Anak (UU) Dewan Otonomi Daerah (UU) Dewan Pers (UU)
Masalah • Jumlah banyak dan cepat bertambah • Memiliki struktur walaupun namanya Non Struktural • Dasar hukum dapat dari berbagai tingkatan, mulai dari UUD hingga Keputusan Kepala Daerah (mengapa?) • Banyak Potensi Overlap (mana saja ?) • Keanggotaan LNS dan Struktur Sekretariat organisasi sangat beraneka ragam (bagaimana mengidentifikasi)
3
What must be learnt?
Kisi Evaluasi LNS Kisi EVALUASI
Menghasilkan Kriteria Penataan
Penamaan (Lembaga Ekstra Struktural) Filosofi Klasifikasi dan Pola Hubungan Rekomendasi
Filosofi Pembentukan • Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sulit diberantas. • Tidak independennya suatu lembaga negara sehingga tidak imun terhadap intervensi suatu kekuasaan negara atau kekuasaan lain • Ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN • Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat memasuki pasar global tetapi juga demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada dibawah kekuasaan yang otoriter (Firmansyah et.al, 2002)
8
4
Identitas Lembaga Independen (Assidiqie, 2006; Indrayana, 2006) Independen dalam hal ini memiliki makna bahwa pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam dasar hukum pembentukkannya, tidak seperti lembaga biasa yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden. Selain makna di atas, independen juga berarti: (1) memiliki kepemimpinan yang kolektif, (2) kepemimpinan tidak dikuasai mayoritas partai tertentu (3) masa jabatan komisi tidak habis bersamaan tetapi bergantian (staggered terms) Tidak dalam kategori Legislatif, Yudikatif, Eksekutif tetapi bisa merupakan perkawinan diantara ketiganya (Assidiqie, 2006)
R Rhodes menyebut hal ini sebagai intermediate institutions yang mempunyai tiga peran utama : – Pertama, coordinate the activities of the various other agencies – Kedua, memonitor and menfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan atau policies pemerintah pusat. – Ketiga, mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pusat.
Organ-organ tersebut pada umumnya berfungsi sebagai a quasi governmental world of appointed bodies, dan bersifat non departemental agencies, single purpose authorities, dan mixed public private institutions.
5
Yves Meny dan Andrew Knapp : the fourth branch in the government. Three types 1) regulatory and monitoring bodies, 2) those responsible for the management of public service, and 3) those engaged in productive activities. Keberadaannya bersifat publik, juga didanai oleh dana publik, serta untuk kepentingan publik, sehingga tidak dapat disebut sebagai NGO`s dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, secara tidak resmi memang masuk akal jika disebut sebagai quasi NGO`s yang merupakan singkatan dari quasi autonomous Non Govermental Organization.
Berdasarkan Peraturan Perundangan Disebut sebagai LNS (dalam dasar hukum pembentukannya) Tidak disebut sebagai LPNK, Kementerian Negara, dan Perangkat Daerah (dalam dasar hukum pembentukannya)
6
Jadi LNS Ideal: • Institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan / negara konvensional, dengan keunikan kelembagaan tertentu, dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik dan terintegrasi serta efektif dalam melaksanakan tugasnya.
Penamaan LNS Persepsi terhadap sebutan Lembaga Non Struktural: Lembaga yang tidak punya struktur Lembaga di luar struktur organisasi pemerintahan (Kementerian Negara dan LPND)dibentuk oleh Presiden dan atau Menteri Lembaga yang bukan merupakan unit kerja Hasil Pemetaan: Terdapat LNS yang memiliki struktur besar sekali Tidak hanya dibentuk oleh Presiden ataupun Menteri tetapi juga oleh Pemerintah (DPR dan Presiden) dalam bentuk PP, ataupun oleh DPR dalam bentuk UU, dan juga Kepala Daerah Istilah LNS lebih tepat menjadi Lembaga Ekstra Struktural
7
Kriteria Pembentukan dari Aspek Akademis Urgensi. Pembentukan LES harus didasarkan pada pertimbangan: (1) Penegakan hukum dan demokrasi (nasional); misal : Komnas HAM (2) Tuntutan Global/masyarakat (nasional); misal : Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (3) Tuntutan terhadap dukungan pelayanan masyarakat (dibawah institusi sektoral); Komite Kecelakaan Transportasi, Komisi Amdal, Komisi Banding Paten Keunikan pada : Tugas fungsinya : belum ada instansi lain yang melaksanakan urusan tersebut atau apabila ada harus jelas pola hubunganna) Susunan Organisasi; keanggotaan, dari mulai susunan anggota, pemilihan anggota hingga renumerasi serta kedudukan sekretariat
Atas dasar urgensi dan keunikannya LES harus bersifat Independen Dengan fasilitasi keunikan yang dimiliki sesuai dengan urgensinya, dan disinergikan dengan integrasi yang baik, diharapkan LES di masa yang akan datang dapat berfungsi secara efektif. 15
Kriteria Pembentukan dari aspek Legitimasi (untuk LES di daerah)
• Diperlukannya pengkajian akan kebutuhan daerah terhadap LES terkait, sehingga ketika LES itu dibentuk, telah mendapat dukungan dana, dan dari pemda setempat dapat berfungsi secara optimal karena komitmen daerah terhadap peran yang diemban LES tersebut.
16
8
Penataan Nomenklatur • • •
• • • •
Penambahan kata Nasional atau Indonesia Pada LES Hirarki Negara atau Pusat ditambah, seperti Komnas HAM dan Komisi Penyiaran Indonesia Penambahan kata Daerah Pada LES Hirarki Daerah (Propinsi,Kab/Kota) Seperti Komisi Penyiaran Daerah Nomenklatur Komisi untuk LES Lapis Primary (mengandung unsur pelaksanaan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat/pihak selain instansi pemerintah, biasanya anggota terdiri dari masyarakat atau profesional dan kedudukan sekretariat tidak menempel dengan instansi pemerintah konvensional) Nomenklatur Dewan untuk LES lapis auxiliary-advisory (memberikan output berupa rancangan kebijakan, penelitian, dan saran pertimbangan, anggota), seperti Dewan Riset Nasional Nomenklatur Tim Koordinasi untuk LES lapis auxiliary-koordinasi (mengkoordinasi beberapa organisasi pemerintahan) Nomenklatur Badan untuk LES lapis campuran – antara Auxiliary (koordinatif, advisory) dan Primary (pelaksanaan, bersentuhan langsung dengan pihak dari luar pemerintahan) Nomenklatur Komite untuk LES yang dibentuk berdasarkan urgensi pelayanan publik yang berkedudukan pada organisasi pemerintahan; Departemen, Kementerian Negara dan LPNK. 17
Penataan LES bentuk Komisi dan Dewan KOMISI Definisi : Komisi adalah Lembaga Ekstra Struktural yang memiliki fungsi pengawasan (berada pada ranah legislatif), mengandung unsur pelaksanaan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat/pihak selain instansi pemerintah (lapis primary), biasanya anggota terdiri dari masyarakat atau profesional dan kedudukan sekretariat tidak menempel dengan instansi pemerintah konvensional Kedudukan : Kedudukan Lembaga Ekstra Struktural dengan nomenklatur Komisi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah (DPR dan Presiden), atau Presiden Lembaga Ekstra Struktural yang berbentuk Komisi diketuai oleh Ketua yang dipilih berdasarkan Rapat pleno / paripurna. Organisasi Lembaga Ekstra Struktural ini dibentuk berdasarkan UU atau UUD dan PP. Tugas : 1. melaksanakan tugas sebagai mana diamanatkan aturan pembentukannya; 2. Melaksanakan pengawasan, pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya 18
9
Lanjutan … Wewenang : 1. Meminta bantuan, melakukan kerjasama dan atau koordinasi dengan aparat/institusi terkait; 2. Melakukan pemeriksaan (investigasi); 3. Mengajukan pernyataan pendapat; 4. Melakukan penyuluhan; 5. Melakukan kerjasama dengan perseorangan, LSM, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah; 6. Memonitor dan mengawasi sesuai dengan bidang tugas; 7. Menyusun dan menyampaikan laporan rutin dan insidentil; 8. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota; Keanggotaan : 1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota; 2. Sekretariat dipimpin Sekretaris yang bertanggungjawab ketua; 3. Komisi dapat membentuk kelompok kerja/tim asistensi sesuai dengan kebutuhan. 4. Penggantian, penambahan atau pemberhentian anggota komisi ditetapkan oleh Presiden atas usul komisi
19
Lanjutan …
DEWAN Definisi Dewan merupakan LES yang mempunyai fungsi eksekutif dan memberikan output berupa rancangan kebijakan, penelitian, dan saran pertimbangan, (berada pada lapis auxiliary-advisory ) Kedudukan Kedudukan Lembaga Ekstra Struktural dengan nomenklatur Dewan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Organisasi Lembaga Ekstra Struktural ini diketuai oleh Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri atau Orang yang ditunjuk oleh Presiden. Dasar hukum pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Tugas • memberikan pertimbangan/nasehat kepada Presiden dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang tertentu; • dalam melaksanakan tugasnya Dewan melaksanakan fungsi pengkajian, • mananggapi masalah-masalah tertentu dan melaksanakan penugasan lain dari Presiden; • dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan dilayani oleh sebuah Sekretariat yang berada dan bertanggung jawab kepada pimpinan dewan; • Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif; • organisasi dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh pimpinan Dewan; • untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan dapat membentuk kelompok kerja/Tim penasehat yang terdiri dari tenaga ahli. 20
10
Lanjutan … Wewenang 1. Memperoleh informasi yang diperlukan dari instansi pemerintah; 2. Bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu; 3. Mengundang Menteri, Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan. Keanggotaan 1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota; 2. Sekretariat dipimpin Sekretaris yang bertanggungjawab kepada ketua; 3. Pergantian, penambahan atau pemberhentian anggota ditetapkan presiden atas usul Dewan; 4. Anggota Dewan dilarang menyalahgunakan keanggotaannya untuk keperluan pribadi, kelompok dan atau partai;
21
Terima Kasih
11
