RUANG UTAMA
PENTINGNYA PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH SEBAGAI INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Oleh : Abdul Muis
Abstract Education is an important element in the development of human resources. Then, his autonomy to carry out the development of education, local government district/municipality should establish strategic steps. As well as understanding the role of human resource development in this regard is the education of government officials and their communities. On the other hand, local government must know the factors that affect the quality of education. This is in other clien governance and good governance. Keywords:
decentralization, education recruitment system.
system,
resources
and
personnel
memahami peranan sumberdaya manusia
Pendahuluan Setelah disahkannya
dalam
Undang-undang
melaksanakan
No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
(termasuk
Daeah
sumberdaya
serta
peraturan-peraturan
yang
peranannya
pembangunan, sebagai
ekonomi),
Demikian
menyertainnya, maka tanggung jawab dan
investasi dalam bidang pendidikan
kewenangan
upaya
pelaksanaan
pendidikan
terpenting
pengelola
dalam
halnya sebagai rangka
sebagaimana halnya urusan bidang-bidang
pengembangan sumberdaya manusia. Dalam
lainnya juga ikut berpindah, dari pemerintah
hal ini pemerintah perlu memahami faktor-
pusat ke pemerintah daerah kabupaten/kota.
faktor
Dengan adanya Undang-undang tersebut,
pendidikan..
yang
mempengaruhi
kualitas
pemerintah daerah lebih memiliki keleluasaan untuk
sumberdaya
manusia,
2. Pembahasan
melalui
2.1. Pengertian Otonomi Daerah
pembangunan dan potensi spesifik yang ada di wilayahnya. Pemerintah daerah kabupaten/ kota
seyogyanya
strategis
untuk
menetapkan melaksanakan
Sebelum penulis memabahas topik ini
langkah
lebih
upaya
lanjut,
pengertian
kiranya
tentang
otonomi
apa
daerah.
perlu yang Istilah
dijelaskan dimaksud
pengembangan pendidikan. Oleh karena itu
dengan
otonomi
pemerintah daerah kabupaten/kota perlu
daerah berasal dari bahasa Yunani yitu 1 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
outonomos/autonomia yang berarti keputusan
bidang lainnya, sebagai contoh: Malaysia
sendiri (self rulling). Kemudian Syahda Guruh
hampir menghabiskan 18 % APBN nya tiap
dalam Buku Undang-undang Otonomi Daerah
tahun
Tahun 2004, mengatakan bahwa pengertian
Sedangkan
otonomi daerah adalah sebagai berikut:
termasuk negara Singapura mencapi 23 %.
1. Suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol
Sedangkan Indonesia hampir mencapai
oleh pihak atau kekuatan luar; 2. Bentuk
pemerintahan
hanya
untuk
Thailand
sektor
pendidikan.
mencapai
20
%,
20
% dari APBN nya.
sendiri
(Self
Peningkatan sumberdaya manusia di era
Government) yaitu hak untuk memerintah
otonomi
atau menentukan nasib sendiri (The right of
penting, bahkan merupakan aset yang tak
self-government); self determination);
terhingga nilainnya, karena bukan saja pada
3. Pemerintahan
otonomi
daerah
sekarang
ini
sangatlah
memiliki
masa sekarang, melainkan pada masa-masa
pendapatan yang cukup untuk menentukan
mendatang. Sumberdaya tersebut merupakan
nasib sendiri. Memenuhi kesejahteraan
kebutuhan
hidup maupun dalam mencapai tujuan
pemerintah sebagai sumberdaya apartur. Hal
hidup secara adil (self-determination, self-
ini sangat penting karena aparatur pemerintah
sufficiency, self-reliance).
dituntut harus profesional (memenuhi standar
4. Pemerintahan
otonomi
supermasi/dominasi
mendesak
profesionalisme). Mengapa demikian, karena
kekuasaan
aparatur pemerintah khususnya di daerah harus
dilaksankn sepenuhnya oleh pemegang
antaranya adalah :
kekuasaan di daerah. tersebut
aparatur
memiiki
(supremacy of authority) atau hukum yang
Uraian
bagi
memiliki
beberapa
keunggulan
di
1. Etos Kerja dan Produktivitas Kerja;
menjelaskan,
bahwa
Memiliki etos kerja dan produktivitas kerja
otonomi daerah dapat dikatakan berhasil
yang baik dan maksimal, karena pelayanan
manakala pemerintah beserta masyarakatnya
yang dilakukan sekarang berbeda dan apa
saling
yang telah dilakukan harus berorientasi pada
bahu-membahu
untuk
dapat
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dengan
cara
memperhatikan
meningkatkan
kualitas
Manusianya.
Mengingat
outcome;
dan
2. Efisinsi;
Sumberdaya
Efisiensi dalam berbagai hal sangat
pentingnya
diperlukan, seperti efisiensi waktu. Bagaimana
Sumberdaya Manusia sebagai salah satu
bekerja yang efisien sehingga tidak banyak
faktor yang menentukan tingkat kemajuan
pemborosan anggaran, pemborosan waktu,
suatu daerah atau bahkan negara, maka
serta pemborosan tenaga.
masuk akal jika di sejumlah negara sekarang
3. Tanggung Jawab;
ini sedang gencar-gencarnya membangun dan
memperhatikan
Seorang
fasilitas-fasilitas
aparatur
pemeritah
harus
memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam
pendidikan bahkan melebihi pembangunan di 2 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
melaksanakan tugasnya sehari-hari. Hal ini
berikutnya, bahkan sampai pada persoalan
penting karena tanpa tanggung jawab yang
hukum. Hal ini banyak terjadi di berbagai
tinggi, maka kinerja yang dilaksanakan akan
daerah bahkan hampir di semua daerah. Oleh
tidak berkualitas, serta banyak terjadi timbul
karena itu, maka para apartur pemerintah
masalah.
atau para Birokrat
4. Politik;
perlu ditunjang
oleh
beberapa hal antara lain sebagai berikut:
Netralitas para aparatur pemerintah di
1. Sistem Rekruitmen;
daerah sangat diperlukan, karena hampir tiap
Sistem Rekruitmen sangat penting untuk
lima tahun sekali terjadi pilkada. Ini penting di
diperhatikan,
perhatikan karena banyak terjadi politisasi
jumlah, komposisi dan disitribusinya. Hal ini
birokrasi
pada
saat-saat
tentunya masih banyak kelemahan disana-sini
akhirnya
terjadi
disharmoni
instansi/dinas
pilkada
yang
di
yang
berbagai
bak
dari
segi
kompetensi,
dan hampir di seluruh daerah.
mengakibatkan
2. Pengembangan Administrasi Publik;
terganggunya produktivitas kerja.
Pengembangan yang berorientasi pada
5. Manajemen. Faktor koordinasi dan komunikasi antar instansi, baik vertikal maupun horizontal
pencapaian
misi
mengelola
birokrasi
dan
bukan
semata
kaku
(mission
yang
driven).
masih perlu diperhatikan, karena banyak hal
3. Sistem Diklat;
yang diakibatkan kurangnya komunikasi dan
Sistem diklat selama ini masih jauh dari
koordinasi menyebabkan kegiatan organisasi
yang diharapkan. Hal ini karena banyak hal
sering
yang
terganggu
yang
akhirnya
timbul
masih
perlu
diperhatikan,
seperti
permasalahan lebih lanjut. Salah satu contoh
Lembaga Diklat yang terakreditasi jumlahnya
dari masalah tersebut, di antaranya adalah
masih sangat terbatas. Belum lagi pejabat
dalam bidang perencanaan yang setiap tahun
atau infrastruktur diklat pemerintah maupun
anggaran pada umumnya aparatur dengan
lembaga diklat swasta yang terakreditasi saat
penuh
ini masih sangat minim jumlahnya.
proyek
semangat kegiatan.
mengajukan Namun
pada
berbagai akhirnya
4. Sistem Pembinaan Diklat;
kegiatan tersebut kurang berjalan maksimal
Sistem pembinaan diklat yang ada dalam
dan akibatnya anggaran tidak terserap. Ini
hal ini adalah bagaimana tentang input –
semua
proses – dan outputnya. Persoalan input
karena
kurangnya
kemampuan
manajerial di setiap bagian atau SKPD dan
dalam
level di bawahnya. Begitu juga
bagimana
dalam
sistem
pembinaan
kesiapan
para
diklat
adalah
peserta
untuk
persoalan pengawasan banyak kegiatan yang
menghadapi diklat. Kemudian saat menerima
dilaksanakan kurang adanya pengawasan
diklat, apakah dilakukan atau diikuti dengan
oleh
banyak
serius, kemudian setelah selesai mengikuti
dapat
diklat apakah pengetahuan dan pengalaman
menggnggu kinerja aparatur di tahun-tahun
yang mereka terima selama mengikuti proses
para
menimbulkan
pimpinannya,sehingga permasalahan
yang
3 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
diklat tersebut diterapkan atau tidak. Hal ini
pendidikan khususnya di daerah. Masalah
tergantung dari manajemen pemerintahan di
dalam aspek berikut selanjutnya menjadi
daerah tersebut.
suatau kelemahan dan kekuatan yang dapat
5. Kondisi Stakeholder Kediklatan;
mempengaruhi
Instansi pengendali diklat dan instansi
hasil
pendidikan
yang
diselenggarakan
selama
ini.
Beberapa
Pembina diklat, termasuk pejabat Pembina
masalah
penting
yang
dimaksud
kepegawaian dan pejabat Pembina jabatan
adalah:
fungsional, serta instansi teknis saaat ini belum
berbasis
kompetensi
dan
1. Manajemen dan Pembiayaan Pendidikan
belum
yang
memiliki standar kompetensi jabatan.
pentingnya
Disediakan
untuk
Menyelenggarakan Pendidikan kepada
Uraian tersebut merupakan gambaran mengenai
aspek
pendidikan
Publik;
serta
Jumlah anggaran yang disediakan oleh
pelatihan bagi segenap apratur pemerintahan
pemerintah
pusat
di daerah dalam rangka memberi pelayanan
merupakn
ukuran
yang efektif dan efisien di era otonomi daerah
terhadap
sekarang ini. Jadi, bagaimana pelayanan
negara maju rata-rata untuk pembiayaan
akan berjalan lebih baik kalau pendidikan dan
pendidikan sebesar antara 5 – 6 % dari GDP
pelatihan para aparaturnya diabaikan. Dengan
(Gross Domstic Product) yang dihasilkan oleh
demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan
negara bersangkutan. Seperti tahun 1994
sumberdaya manusia merupakan investasi
Negara
yang
sebesar 6,6 % dari GDP untuk sektor
paling
berharga
dalam
rangka
pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini. Jika
pemerintah
Amerika
daerah
kepedulin pendidikan.
Serikat
adalah
pemerintah Di
negara-
membelanjakan
pendidikan, sedangkan Australia menetapkan
sudah
sebesar 6,2 % dari GDP untuk membiayai
mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang
penyelenggaraan pendidikan. Jumlah ini tidak
memadai,
adalah
terlalu jauh dengan negara-negara maju lain
bagaimana pendidikan bagi masyarkatnya. Ini
di dunia, yaitu berkisar sebesar 6,1 % (APEC,
tentunya sangat penting, karena salah satu
1998),
keberhasilan pembangunan di daerah sangat
berkembang, pada tahun yang sama hanya
ditentukan
dalam
mampu mengalokasikan sebesar 1,4 5 dari
faktor
GDP untuk bidang pendidikan. Jumlah ini
Pembangunan Sumberdaya Manusia (Human
tergolong amat kecil jika dibandingkan dengan
Development Index – HDI). Demi menunjang
negara-negara
keberhasilan sistem pendidikan di tiap-tiap
mencapai
daerah dalam rangka memenuhi tuntutan
Indonesia baru mulai tahun 2005 sampai
peningkatan
sekarang
bidang
aparatur
bidang
atau
persoalan
oleh
selanjutnya
keberhasilannya
pendidikan,,
yaitu
sumberdaya
dari
manusia
perlu
Indonesia
sebagai
berkembang
kurang
mulai
lebih
ada
lainnya
sebesar
pembenahan
4
%.
dan
peningkatan
masalah
pendidikan untuk tingkat nasional. Kurang
pelaksanaan
kegiatan
pembiayaan
yaitu
diperhatikan beberapa aspek yang menjadi dalam
dalam
negara
sektor
4 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
lebih sebesar 20 % dari total APBN.
bersangkutan. Hal ini mengingat kurikulum
Untuk sementara angka tersebut dapat menggembirakan,
namun
dan sistem pengujian merupakan perangkat
dalam
inti
sistem
pembelajaran
menentukan
dan
masih
pendidikan. Karena penting dalam upaya
menghadapi kendala di berbagai tingkatan.
mencari berbagai persamaan dan perbedaan,
Sehingga banyak anggaran yang dialokasikan
potensi dan kelemahan yang dapat diambil
namun akhirnya dana tersebut tidak dapat
manfaatnya
diserap di beberapa daerah di Indonesia. Hal
pendidikan di Indonesia pada masa yang
ini terjadi karena berbagai hal, baik hal teknis
akan datang.
efisien.
Karena
maupun non teknis.
susatu
akan
pelaksanaannya belum berjalan secara efektif secara
efektivitas
yang
sistem
dalam mengembangkan sistem
Kurikulum
merupakan
perangkat
dan
Walaupun berbagai kendala selalu terjadi
pengalaman belajar yang diberikan oleh suatu
namun dorongan atau perhatian terhadap
lembaga pendidikan kepada anak didik agar
dunia pendidikan sudah mulai membaik dan
mereka dapat mengembangkan potensi dan
meningkat
dan
bakat yang dimilikinya secara optimal untuk
pemerintah. Hal ini jelas menganggap bahwa
mencapai cita-cita dan tujuan pendidikan yang
pendidikan merupakan hal penting dalam
ditetapkan.
perhatian
masyarakat
pembangunan manusia atau sumberdaya
Dilihat dari sifatnya, kurikulum dapat
manusia di masa-masa sekarang, terlebih lagi
dibagi menjadi dua bagian; -
di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan
Kurikulum yang tangible; yaitu rujukan
karena dampak dari pendidikan sangat nyata
para guru dalam melaksanakan proses
dan dapat dirasakan langsung manfaatnya
pembelajaran kepada senua siswa di
baik bagi individu masyarakat maupun bagi
sekolah. Kurikulum ini biasanya berupa
kebutuhan
dengan
topik-topik dan garis-garis bear program
sumberdaya manusia yang memadai maka
pengajaran yang perlu dikembangkan
segala program pembangunan yang akan
oleh guru dalam proses belajar di kelas.
pemerintah.
dilaksanakan
oleh
Karena
pemerintah
dapat
-
terlaksana dengan mudah.
Kurikulun Intangible; yaitu keseluruhan tata
2. Kurikulum Sekolah dan Sistem Pengujian
aturan,
tata
kehidupan
sosial
sekolah, dan program-program sekolah
yang Dilakukan untuk Mengukur Prestasi
lainnya
Siswa/Mahasiswa dan Kinerja Sekolah;
dilaksanakan oleh sekolah dalam upaya
Jika
mencapai
kita
membandingkan
sistem
pendidikan suatu Negara yang satu dengan
yang
disepakati
tujuan
dan
sekolah
perlu
yang
bersangkutan.
Negara yang lain, tanpa mengikutsertakan
3. Struktur Kelembagaan Pendidikan, Mulai
kurikulum dan sistem pengujian tidak akan
dari Tingkat Taman Kanak-kanak (TK)
memberikan
sampai Perguruan Tinggi (PT);
gambaran
yang
menyeluruh
terhadap sistem pendidikan negara yang
Corak Pembangunan pendidikan suatu 5 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
negara
dapat
dilihat
dari
Kelembagaan
pendidikan
bersangkutan.
Struktur
merupakan
kerangka
Struktur
negara
yang
kelembagaan dasar
dan
yang
dibenahi
yang
berkaitan
dengan
kurikulum dan sistem ujian di negara kita.
ini
Sehingga
akan
kualitas
meningkat
dari
pendidikan
tahun-ke
tahun.
banyak
pengembangan
yang
khususnya, maka kita banyak tertinggal jauh
mencerminkan dasar filosofi yang diterapkan
dari negara-negara tetangga kita. Lebih-lebih
oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata
dengan dengan negara-negara maju, seperti
lain, filosofi dan ideology suatu negara akan
amerika serikat dan negara-negara Eropa.
tergambar
4.
dalam
struktur
kelembagaan
terhadap
Karena
memberikan gambarn sistem pembinaan dan pendidikan
kekurangan
selalu
kulikulum
Perbaikan Terhadap Kompetensi Guru;
pendidikan suatu negara sebagai salah satu
Perbaikan mutu guru, Kepala Sekolah
wahana untuk mencapai tujuan pendidikan
dan Pengawas sekolah penting dan menjadi
nasional dan tujuan negara tersebut.
prioritas, karena saat ini kualitasnya tergolong
Sebagai
contoh
Amerika
Serikat
rendah.
Upaya
perbaikan
hendaknya
penganut paham Liberalisme dalam sistem
dilakukan mulai dari calon guru, perekrutan,
kenegaraan
hingga pendidikan dan pelatihan guru-guru
dan
masyarakatnya,
sistem
maka
kehidupan
menganut
sistem
yang sudah ada.
pendidikan yang lentur, yang memberikan
Menteri
Pendidikan
Muhammad
Nuh
cukup banyak kebebasan kepada lembaga
dalam Kompas (24-4-2012) mengatakan :
pendidikan
“dari hasil uji kompetensi awal, kualitas
kepada
dalam
publik.
memberikan
Lalu
bagaimana
layanan sistem
pendidikan
secara
umum
belum
pendidikan di Indonesia selama ini. Tentunya
menggembirakan. Dari Hasil Uji Kompetensi
masih sering kita dengar adanya perdebatan
awal terhadap 281.016
terhadap
yang
SMA/SMK nilai rata-rata nasionalnya 42,25.
diselenggarakan di Indonesia, dari mulai
Hasil pengawas justru lebih rendah”. Untuk
kurikulumnya yang dianggap terlalu banyak,
meningkatkan kualitas guru maka perlu diberi
kemudian sisten ujian yang kita dengar sisten
peningkatan
UN
perbaikan kualitas guru maka perlu dimulai
sistem
(ujian
serentak
pendidikan
nasional)
dengan
isi
yang soal
dilaksanakn yang
guru TK hingga
kesejahteraan
guru.
Untuk
sama.
dari perekrutan. Seperti bagi mahasiswa baru
Sehingga tiap tahun selalu saja ada masalah
ditawari untuk mengikuti tes khusus untuk
dalam penyelenggarnnya apa soal yang bocor
menjadi
atau soal yang rusak bahkan isi soal yang
pendidikannya
tidak sesuai dengan norma atau kepantasan.
Terobosan ini perlu ditindaklanjuti, karena ke
Belum lagi banyak siswa yang stress dalam
depan kita akan memiliki guru-guru yang
menghadapi ujian nasional, dan bagaimana
mempunyai kompetensi yang cukup, hal ini
bagi mereka yang tidak lulus.
karena adanya perekrutan guru sejak mereka
Banyak hal yang masih perlu diperbaiki
seorang
guru
ditanggung
yang
biaya
pemerintah.
mulai masuk perguruan tinggi. 6 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat
Peraturan Perundang-undangan :
disimpulkan bahwa masih banyak hal yang
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003,
harus diperbaiki, mengenai sistem pendidikan
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
nasional di Indonesia ini, belum lagi soal
Undang-undang Nomor 32 Tahun
pendidikan pelatihan yang selama ini berjalan
Tentang Pemerintahan Daerah.
ternyata masih banyak kekurangan di sana
Undang-undang
sini. Semoga perbaikan yang selama ini
Nomor
25
Tahun
2004,
2009
Tentang Pelayanan Publik.
sedang diupayakan dapat membuahkan hasil yang maksima, karena bagaimanapun juga keberhasilan
otonomi
ditentukan
daerah
oleh
manusianya..Dengan
Kompas, edisi Selasa, 24 April 2012 (hal 12).
sangat
sumberdaya kata
lain
faktor
pendidikan sebagai penunjangnya sangat penting
untuk
mendapat
perhatian
oleh
semua pihak. Daftar Pustaka:
Dwiyanto, Agus, dkk. 2005, Mewujudkan good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta Gadjah Mada University Press. Djojonegoro, W, 1996, Lima puluh Tahun Perkembangan
Pendidikan
Indonesia,
Jakarta, Balitbang Dikbud. Luthfi Patimura, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, Jakarta, Pustaka LSKPI. Ratminto
&
Manajemen
Atik
Septi
Winarsih,
Pelayanan,
2005,
Yogyakarta,
Pustaka Pelajar. Subarsono, AG, 2005 Pelayanan Publik Yang Efisien, Responsif, dan Non Partisan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Sri Hadiati, W.K, 2012, Reformasi Sistem Rekruitmen, Pendidikan, dan Pengelolaan Sumber
Daya
Aparatur,
(Makalah).Bandung.
7 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2012
