$rr&-rr*,?.*t ^r;' W "**^4 e7{'V*^'* eff*Ertu d{"A""k
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI D,\ERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR T19
TAHUN 2OO9
TENI-AI\IG ORGAI'JISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KFRJA DAN TRANSMIGRASI DENGAN RI HMAT ].UHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSJI DAERAH KI--IUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang;
.
bahwa untuk nrelaksanakan ketentuan Pasarl 151 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentarrg Organisasi F'erangkat Daerah, perlu nrenetapkan Peraturan Gubi:rnur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas'Tenaga Kerja dan l-ransmigrasi;
Mengingat
:
1. Undang-Undarrg Nomor 3 l-ahun 1951 tentan 1 Pernyataan berlakunya Undang-Undang; Kerja Talrun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia:
2. Undang-Undarrg Nomor 1 Tahurr 19/0 tentang Keselamatan Kerja; 3. tJnriang-Undarrg Nomor
B Tahun 1974 tentang
4. Undang-Undang Nomor
7 Tahuir 1gB1 tentang Wajib Lapor
Pokok-pokok Kepegawerian sebagainrana telah diubah dengan Undang-l.Jndang Nomor 43 Tahun 1999; Ketenagakerjaan di Perusahaan;
5. Undang-Undang Nomor
3 Tahurn 1992 tentang .laminan Sosial Tenaga
Kerja;
6. Undang-Urrdang Nornor 4 Tahun 199,/ tentar,g Penyandarrg Cacat; 7. Undang-Undarrg Nonror B. Llndarrg-Undarrg Pekerja/Seri kat
9.
Ll u
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
Nonror 21 J-ahun 2000 tentang
$erikat
ru h ;
Undang-Unclartc.; Notnor 13 Tahr:n 2003 tentarrg Ketenagal<erjaan;
10" l-.lndang-l,Jrrclang Nonror 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
1
11. Undang-tJndang Nomor Negara;
Tahun 2004 tentang perbendaharaan
2 Tahun 2004 tentang penyelesaian
12. Undang-Undang Nomor
Perselisihan Hubungan lndustrial;
13. Undang-Undang Nonror
10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan peruntlang-undangan;
14. Undang-Urrdang Nomor
1s Tahun 2oo4 terrtang pemeriksaan Pe'rgelolaan dan Tanggung Jawab pengeroraan Keuarigun N*g"ru;
15' Undang-Undang Nomor 32 l-ahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang_ Undang Nomor 12 Tahun 2008;
16. [.]'dang-undarg Norrror 39 Tahun 2()04 tentang penempatan dan Perlirrdungan Tenaga Kerja rndonesia
cri
Luar Negeri;
17 Undang-Llndang Nomor 29 Tahun
2-001 tentang pemerintahan Provi'si Daerah Khusus rbur
1B' Peraturan pernerintah Ncmor 58 Tahun 2005 tentang pengeroraan Keuangan Daerah;
19. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
;
20. Peraturan pemerintah Nomor
B Tahun 2006 tentang peraporan
Keuangan dan Kinerja Instansi penrerintah:
21. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahurt 2007 tentang pembagiarn Urusan pemerintahan antara pemerintah-,--pemerintahan Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22' Peraturan pemerintah Nomor Uang Negara/Daerah;
3g
Daerah
Tahurr 2007 tentang pengeroraan
23. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tanun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengeroraan Keuangbn Daerah sebagaimana terah diubah dengan peraturan Menteri DarJm Negeri ruo"noi6g rahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun z00B tentang pola Organisasi Perangkat Oaerafr Provinsi Daerah l(husus lbukota
Jakarta;
26. Peraturan Daerah Nornor 6 T'ahu'
u}CI4
tentang Ketenagakerjaan;
27. Peratr:ran Daerah Nomor
5 Tahun 2007 tentang pok'k_pokok
28- Peraturan Daerah Nomor
10
Pengelola;ln Keuangan Daeralr;
Perangkat Daerah;
Tahun 200g tentang organisasi
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
:
PERATURAN GUBERNUR TENT'ANG ORGANISASI DAN TATA KEtlJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud drrngan
1.
2.
:
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai Ltnsur penyelenggara penterintahan daerah;
3.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretarrs Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
6.
Asisten Perekonomian dan A
7.
Kota Adrninistrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
B. /,'-ii[.J16 -^--i"ih Walikota Kota Administrasi.
9.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Terraga Kerja d.in Transmigrasi Provinsi Daeralt Khusus lbukota Jakarta.
10. l(epala Dinas adaiah Kepala Dinas Tenaga Kerja clan Transmigrasl Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
11, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trarrsrnigrasi yang selanjutnya disebut suku Dinas adalah suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada l(ota Administrasi.
12. Kepala suku Dirras adalah l(epala strku Dinas 'renaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.
14. camat adalah camat di Provi:rsi Daerah Khusus lbul
16. Ketenagakerjaan adalal'r Segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 17.
Ketransmigrasian adalah Segala sesuatu penyelenggaraan transmigrasi.
yang berkaitan dengan
18, Pelatihan kerja adalah l(eseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan el.os kerja pada tingh.at keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
19. Penempatan tenaga kerja adalah Kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehirrgga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan pemberi kerja dapat rnemperoreh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
20. Hubungan industrial adalah $uatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S.
21. Perselisihan hubungan industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh l<arena adanya perselisihan mengenai hak, perserisihan kepentingan, perselisihan pemtttusan huburigan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
22. Kesejahteraan pekerjaiburuh adalah Suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmani',rh dan rohaniah baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara rangsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja clalam lingkungan kerja yang arnan dan sehat.
23. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan teknis, pemantauan, pengembangan dan pelaporan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya.
24. Pengawasan ketenagakerjaan adalah Kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
B,AB
II
KSDUDUI{AN, TIJGA*} DAN FUNGSI
Pasal
2
(1) Dinas Terraea Kerja dan Trarnsmigrasi merupakan unsur pelaksana orononri uci€roh di bid.lng ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
(2) Dinas Tenaga Kerja clan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3) Dinas Tenaga Kerja dan l-ransmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi.
Pasal
3
(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempun)'ai tugar; melaksanakan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transrrigrasi; b. penyusunan kebijakan teknrs pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
c. penyusunan perencanaan dan informa';i ketenagakerjaan
clan
ketransim igrasian;
d. pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; e. pengembangan produkiivitas;
f. g.
penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan kesejahteraan pekerla;
h. pembinaan,
i. j
pengawasan, evaluarsi dan pengembangan pengupahan; pembinaan, pengawasan dan pengembangan hubungan inclustrial;
fasilitasi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; k. sertifikasi dan akreditasi pelatihan kerja; L penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja; m. pembinaan, pengawasan dan pengembangan higiene, kesehatan dan keselamatarr kerja; n. penyiapan, pembekalan, penempatan, dan pemantauan transmigran;
o. pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan dan/atau rekometndasi ketenagakerjaan
;
p. penrungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertang
gu
ngjawaban peneri maan retribu si ketenagakerjaan
q. penegakan peraturan perundang-undangan
di
;
bidang
ketenagakerjaan;
r.
penyediaan, penatausahaan, penqgunaan, pemeliharaan dan perawatan prasirrana dan sarana ketenagekerjaan dan ketran*migrH$isR;
s. pemberian dukungarr teknis kepada masyarakat dan
Perangkat
Daerah;
t. u.
pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan pelaporan dan pertanggurrgjawaban pelaksanaan tugas darr fungsi.
BAB
iII
ORGANISASI Bagian Kesaiu Susunan Organisasi
rrasal 4
(1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai berikut:
a.
Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri
dari:
1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Kepegawaian; 3. Subbagian Program dan Anggaran; 4. Subbagian Keuangan. c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas,
dan
terdiri dari:
1. Seksi Standardisasi; 2. Seksi Pemagangan; dan 3. Seksi Produktivitas.
d.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
1. Seksi Informasi Bursa dan Perluasarr Kerja; 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan 3. Seksi Transmigrasi. e.
Bidang Hubungan Indust.ial dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri dari:
1. Seksi Pembirraan Huburrgan lrrdustrial rjan Syarat Kerja; 2. Seksi Kesejahteraan Pekerja; dan 3. Seksi Perselisihan Hubrrngan Intjustrial.
f.
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
1. Seksi Pengawasan 2. Seksi Pengawasan 3. Seksi Pengawasan
g
Norma Kerja; Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan Lingkungan Kerja.
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
h. Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan;
i. j
Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi uinas Tenaga Kerja dan Transmigrersi adalah Sebagaimana tercanturm dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Bagian l(edua Kepala Dinas
Pasal Kepala Dinas mempunyai tugas
5
:
a.
memimpirr dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 3;
b.
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi St;kretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Unit Ke.ja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
dan
d.
melaporkan dan mempertarrggungjawabkarn pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Bagian Ketiga Sekretariat
Pasal
6
(1) Sekretariat merupakan LJnit Kerja staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(2) Sekretariat dipirnpirr oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kep.:la Dinas.
Pasal
/
(1) Sekretariat melaksanakan tugas adnrinistrasi Dinas Tenaga Kerja dan 1'ransmigrasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretarrat mempunyai fungsi:
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dol
i. j
pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas; pengelolaan teknologi infornrasi Dinas; k. pengoordinasian perLrrTrusan ketentuan peraturan perundangundangan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; l. nongoord;nasian penyusunan raporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Dinas; rn. penyiapan bahan laporan Dinas ya,rg terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
Pasal (1)
8
Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Dinas.
(2) Subbagian Umum dipimpin
berkedudukan Dinas.
oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggurrg jawab l<epada Sekretaris
di bawah dan
(3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun bahan Rencana Ker.ia c.lan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggarern (DDA) set
d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor; e. melaksanaka.n kegiatan pengacaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana d?n sarana kerja seperti bangunan gedung dan inventaris kantor; f. melaksanal
Pasal 9
(1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaarr pengelolaan kepegawaian Dinas.
(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas.
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokunren Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat sesuai dengan
r
l#,:l3i1ff:lt8tnrrn"n
petaksanaan: Ansgaran (DpA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, pengembangan, mutasi, pendidikan dan pelatihan pegawai; d, melaksanakan monitoring, pengendalian, pembinaan, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai; e. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaik;rn pangkat, cuti dan pensiun pegawai; f. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberherrtian pegawai dalam dan darijabatan; g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, inforrnasi dan dokumen kepegawaian termasuk daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai; h. menyiapkan bahan laporarr sekretariat yang terkait dengan tugas Suboagran Kepege.waian; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peraksanaan tugas Su bbag iarr Kepegawaian.
P'asal 10 (1)
subbagian Program dan Anggaran merupakan satuan
Kerja
sekretariat dalam pelaksanaan tugas program dan anggaran Dinas. (2) subbagian Program
dan Anggaraln dipimpin oreh seorang Kepala subbagran. yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(3) Subbagian Program dan Anggaran mer{-tprrnyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat sesuai tJengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; menghimpun bahan dan menyusun rrncana strategis Dinas; ,'l lt9ry.nifpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIrA) Dinas; o, melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanean Dokumen Pelaksanaan Anggaian (DFA) Dlnas; renaga Kerja den Transmigrasi oleh Unit Kerja Dinas; f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan Rencana [e19. lan Anggaran (RKA), Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan kinerja, laporan kegiatan dan raporan akuntibltitas terhadap Unit Kerja Dinas;
g
menerima, meneliti darr memproses permohonan penerbitan/
h.
pencetakan Surat Perintah Menrl"rayar (SPM); melaksanakan pengelolaan teknologi infornasi Dinas;
i. j.
menghimpun bahan r-lan menyusun laporan kinerja, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Dinas;
rnengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; k. mengoordinasikan penyusLrnan laporan kinerja, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Sekretariat; l. menyiapkan bahan lapclran Sekretariat yang terkait dengan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran; dan m. melaporkan dan nrempertanggu,ngjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran.
Pasal
11
(1) Subbagian Keuangan mertrpakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Din;rs Tenaga Kerja clan Transmigrasi.
(2) Subbagian Keuangan dipirnpin seorang Kepala -subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung lawab kepada sekretaris Dinas.
(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RliA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melal<sanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ([.rP,,\) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan penatausahaan keuarrgan Dinas; d. menerim€t, mencatat, menrbukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi Dinas; e. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara; f. menerinra dan meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan belanja Dinas; g. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
h. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catalan atas laporan keuangan) Dinas; mr.l:rkLrl.ra^ analisis dan evaluasi nilai dan manifaat aset Dinas, mencatat, nrembukukan dan mengakuntansikan aset Dinas; kl. memberikan birnbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungja ruaban keuangan terhadap Unit Kerja Dinas; l. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada Bendahara; m. mengoorclinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; n. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Keuangan; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Ker;angan.
i j
Bagian Keemcat Bidang Pelatihan dair Produktivitas Pasal 12
(1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan pelatihan dan produr
Pasal 13 (1)Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja dan produktivi tas.
(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana 'jimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelatihan dan Produktivitas; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DF'A) Bidang Pelatihan dan Produktivitas; c. perumusan kebijakarr teknis .standardisasi, pelatihan kerja, pemagangan dan produktivitas; d. pembinaan, pemantauan, pengendalian, peng;evaluasian dan pengernbangan standardisasi, pelatihan kerja, pernagangan dan produktivitas; e. pengoordinasian penyu:tunan standardisasi, pelatihan kerja, pemagangan dan produktivi ias; pembinaan, pemantauan, pengevaluasian Can pengembangan kerja f. sama pelaksanaan dan lembaga stande,rdisasi, pelatihan kerja, pemagangan dan produktiviias; g. fasilitasi lembaga pelatihan kerja dan lembaga produktivitas; h. penyiapan bahan laporan Dinas yang teikait dengan tugas dan fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas: dan i. penyusunan laporan dan pertanggungjarrvaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas. Pasal 14
('l)Seksi Standardisasi merupakan Satuan Kerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi.
(2) Seksi Standardisasi dipimpin oleh seorang Kepara Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas" (3) Seksi Standardisasi menrpunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Arrggaran (DPA)
Bidang Pelatihan
dan dan
Produktivitas sesuai derrgarr lingirup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pelatihan dan Produktivitas sezuai dengan lingkup tugasnya;
Bidang
c. menyusun bahan kebijal
d. menyusun rencana pelaksanaan standardisasi; e. mengoordinasikan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis
f.
atau
petunju k pelaksanaan standardisasi;
mengoordinasikan pelaksanaan standardir:asi dan pengembangan informasi pelatihan kerja; g. menghimpun, mengelola, menyusun, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data, dan informasi pelatihan kerja; h. membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja; i. membina dan mengevaluasi program pelatihan, kurikulum dan modul pelatihan kerja; j. mengembangkan kompetensi irrstruktur; k. memfasilitasi, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan kerja sama penyelenggaraan pelatihan kerja; l. memfasilitasi lembaga pelatihan kerja; m. memberikan perizinan penyelenggaraan pelatihan kerja lingkup Provinsi; n. menyiapkan balran laporan Bidang Pelatihan darr Produktivitas yang terkait dengan tugas Seksi Standardisasi; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabl
Pasal 15
(1)Seksi Pemagangan merupakan Satuan Kerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan pemagangan.
(2) seksi Pemagangan dipimpin c'leh seorang Kepala seksi berkedudukan J; ba"l:lh :l:",, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Prodrrktivitas.
(3) Seksi Pemagangan mempunyai tugas
:
a. rnenyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (Rl(A) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Bidang Pelatihan
dan
Produktivitas sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Bidang
Pelatiharr dan Produktivitas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman/;:etunjul<
teknis pelaksanaan pernagangan; d. menyiapkan bahan kebijakan pelaks:naan pentagangan; e. memfasilitasi, membina, mengevaluasi dan mengembangkan kerja sama program pemagangan; f. menvusun rencana pemagangan dalam dan luar negeri; g. melaksanakan kegiatan program pemagangan dalam dan luar negeri; h. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi pemagangan dan pasca pemagsngarr, i. menyiapkan bahan laporan Bidang Pelatihan dan Produktivitas yang terkait dengan tugas Seksi F'emagangan; dan j. melaporkan dan mempertangg'lngiawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pernagangan.
Pasal 16 (1) Seksi Produktivitas merupakan Satuan Kelja Bidang Pelatihan dan Produktivitas dalam pelaksanaan kegratan produktivitas. (2)
Seksi Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala , Seksi_
yang
berkedudukan di bawah dan bertanggLrng jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas.
(3) Seksi Produktivitas mempunyai tugas:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelatihan dan Produktivitas sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelatihan dan Produktivitas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan balran kebijakan teknis pelaksanaan produktivitas; d. menyiapkan bahan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan produktivitas; e. membina, memantau, mengevaluasi dan mengembangan program produktivitas;
f. memfasilitasi
lembaga pengembangan produktivitas;
g. menghimpun, rnenganalisis, menyajikan data, serta mengembangkan
informasi prod uktivitas; h. mengoordinasikan penyusunan Rencana Ker.1a dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelatihan dan Produktivitas; i. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) Bidang Pelatihan dan Produktivitas j. menyiapkan bahan laporan Bidang Pelattihan dan Produktivitas yang terkait dengan tugas Seksi Produktivitas; datr k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Produrktivitas.
Bagian Kelima Bidang Penernpatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 17 (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. (2) Bidang Penempatan Tenag;a l(erja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 18 -fransmigrasi (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan mempunyai tugas penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ciimak$ud pada nyat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
a.
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. pelaksanaan Dokunren Pelaksanaan Anggaratr (DPA) Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
'
Bidang
perLrmusan kebijakan teknis pelaksanaan penen'lpatan tenaga kerja dan transmigrasi; d. penyusunan rencana dan pelakselnaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; e. fasilitasi penyecjiaan dan penyaluran tenaga kerja; f. pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian penempatan tenaga kerja dan tenaga kerja khusus (pekerja penyandang cacat, pekerja wanita, pekerja anak dan pekerja lanjut usia produktif); g. pembinaan, pemantauan, pengend;llian dan pengevaluasian lembaga penyalur pramuwisma; h. pengoordinasian pendayag'tnaan/penggunaan terraga kerja asing dengarr satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta; i. pembinaan dan pengendalran pendayagunaan/penggunaan tenaga kerja asing; j pengernbangan program perluasan kerja, pengeinbangan tenaga kerja mandiri dan penerapan teknologi tepat guna; k. pernbinaan, p_e_mantauan, pengencarian dan pengevaluasian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta (LprKS), pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesirr swasta (pprKls) dan pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Penyarrdang cacat (pprK penca); pengoordinasian I. penyiapan caron, pernindahan dan penempatan transmigrasi; m. pelaksanaan dan pengembangan ke,rja sama bidang transmigrasi; n. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan praktik psikologi perseorangan; o. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Penempatan l-enaga Kerja dan Transmigrasi; dah p. penyusunan laporan darr pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transn igrasi.
Pasal 19 (1) Seksi Informasi Bursa dan Perluasan Kerja merupakan Satuan Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja darr Transmigrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan informasi bursa d,ln perluasan kerya. (2) Seksi lnformasi Bursa dan Penuasan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab- kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (3) seksi Informasi Bursa dan Perluasan Kerja mempunyai tugas:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pene,npatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (ppA) Bidang Penernp-ltan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan peturyuk teknis pasar kerja, bursa kerja dan perluasan kerla;
d. membina, memantau, mengevaluasi, nrenyajikan cjata, serta mengembangkan informasi pasar kerja cJan bursa kerja untuk penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri; e. rnenghimpun, menganalisis dan menyajikan data dan Informasi Pasar Kerja (lPK) bulanan;
f.
membina, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dan analisis jabatarr pada lembaga pendidikarr, pelatihan dan bursa kerja; g. menyusurr rencana dan melaksanakan informasi bursa kerja dan perluasan kerja; h. menyusurr peta ketersediaan dan p€nyerapan tenaga kerja; i. memberikan perizinan kelayakan penampungan calon Tenaga Kerja lndonesia (TKl) dan pendirian kantor cabang PPTKIS dan Pelaksana Penenrpatan Tenaga Kerja Penyandang cacat (PPTK Penca); j. memberikan rekornendasi perpanjangan Surat lzin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) swasta; k. memberikan rekomendasi penyelenggaraan pameran bursa kerja swasta/job fair, Kantor PPTI(lS dan izin operasional tenaga kerja sukarela luar negeri dan tenaga kerja sukarela Indonesia; l. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA,; "j.r^ Do[r'-^" Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; nl. rnengoordinasikan penyusunan laporarr (keuangan, kinerja, kegiatan dan akttntabilitas) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; n. menyiapkan bahan laporan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transrnigrasi yang terkait dengan tugas Seksi Informasi Bursa dan Perluasan Kerja; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabl
Pasal 20
(1) Seksi Penempatan 1-enaga i(erja merupakan Satuan Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Trarrsmigrasi dalam pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja.
(2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin seorang Kepaler Seks.i yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(ii) Seksi
Penempatan Tenaga Kerja m€inlpun),ai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup tuglasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penempatar; Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun rencana dan melaksanakan penempatan tenaga kerja; d. menyiapkan bahan pedoma.r dan petunjuk teknis penempatan tenaga kerja; e. mengoordinasikan, menyusun dan mengembangkan prograrn dan sistem penempatan tenaga llerja; f . membina, memantau dan mengevaluasi penyelenggraan Antar Kerja Lokal (Al(L), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan Bursa Kerja Khusus Tenaga Kerja Penyandang cacat (tsKK TK Penca); E. memberikan perizinan Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPPTKS); h. memberikan perrsetujuan bursa kerjer khusus tenaga kerja penyandang cacat sl
j
memberil(an pengesahan perpanjangan rencana pendayagunaan/
penggunaan tenaga
kerja asing dan
perpanjangan
izin
mempekerjakan tenaga kerja asing;
k. membina dan mengendalikan penempatan tenaga kerja
dan pendayagunaan tenaga kerja dan pekerja penyandang cacat, pekerja wanita, pekerja anak, pekerja pemuda dan pekerja lanjut usia produktif; L membina, pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaarr penempatan tenaga kerja pramuwisma; m. memverifikasi dokumen Tenaga Kerja Indonesia (Tl(l) dan penerbitan rekomenclasi pembuatan paspor TK! ; n. memantau dan mengevaluasi pelaksan?an p€rnemp?tan tenaga kerja; o. memfasilitasi penyaluran tenag;a kerja pasca magang/penempatan luar negeri; p. menghimpun, mengolah, menyajikan dan mr.ngembangkan data dan informasi penempatan tenaga kerja; q. memfasilitasi kepulangan tenaga kerja lndcrresia di pelabuhan darat, laut dan udara di wilayah Provinsi; r. menyiapkan bahan laporan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait dengan tugas Seksi Penernpatan Tenaga Kerja; dan s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaian tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
Pasal (1)
21
seksi rransmigrasi merupakan satuan Kerja Bidang penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan kegiatan ketransmigrasian.
(2) seksi rransmigrasi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (3) Seksi Transmigrasi mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Renr:ana Kerja dern Anggaran (RKA) dan Dokurnen b.
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penempatan Tenaga Kerja clan Transmig;rasi sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran /DPA) Bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan
c.
lingl
l:ugasnya;
menyusun rencana dan melaksanakan pemindahan dan penempatan transmigrasi; d" menyiapknn bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan transnrigrasi; rnenyLrsun dan menyiapkan sasaran dan peluang kerja sama dalam penyeleng garaa''l ketransm igrasian f. membina pelaksanaan penyuluhan dan kerja sarna dalam penyelenggaraan ketransmigrasian ; g" membina, memantau, mengendalikan dan me,rgevaluasi pelaksanaan pendaftaran dan seleksi serta legitimasi calon transmigran; h. rnembina, memantau, mengendalikan darr mengevaluasi pelaksanaan pem bekalan akhir pem bera n g katan c;alon transnr ig ran ; membina, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyiapan, pemindahan dan perrempatan transmigran; membina, memantau, rnengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan J. penampungan dan perbekaran seperti akomodasi, konsumsi dan kesehatan transmigran; ;
k.
fi'lembina, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengangkutan dan pendampingan calor transmigran; l. tnelaksanakan kegiatan penyebarluasan irrformasi ketransmigrasian; m. melaksanakan kerja sama penyelenggaraan transrnigrasi; n. menghimpun dan menyusun laporan hasil pembinaan calon transmigrasi; o. menyiapkan bahan laporan Bidarg Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi y,ang terkait dengan tugas Seksi Transnri3rasi; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Transrnigrasi. Bagia.n Keenam
Bidang Hubungan Indr.rstrial dan Kesejahteraan pekerja Pasal 22
(1) Bidang Flubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja rnerupakan Unit Kerja lini Dinas dalanr pelal.sanaan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja.
(2) Bidang llubungan lndustrial dan Kesejahteraan Pekerja dipimpin oleh seorang l(epala Bidang yang berkedudukan di barruah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Par;al 23
(1) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan pekerja mempunyai tugas menrbina dan mengembangkan hubrrngan industrial dan kesejahteraa n pekerja.
(2) Untuk melaks;anakan
tr-rgas sebagaimana dimak,;ud pada ayat (1), Bidang Flubungan lndustrial dan Kesejahteraan pekerja mempunyai fungsi:
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraa n Pekerja
;
b. pelaksanaan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) Hubungan Industrial dan Kesejahteraan pekerja;
c. perunlusan kebijakan teknis pembinaan dan
Bidang
pengembangen hubungan irrdustrial dan kesejahteraan pekerja; d' pembinaan, pemantauan dan evaluasi huburrgan industrial dan syarat kerja; e. pembinaan, pemantauan dan evaluasi fasilitas kesejahteraan pekerja, program jaminan sosial tenaga kerja dan pengupahan; f. pembinaan, pernantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama B ipartit, Tripartit, kelenr bagaan pekerja dan kelembagaan pengusafra ; g. pembinaan, pernantauan, evaluasi dan pengembangan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja; h. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penvelesaian perselisihan hubungan induritrial, pemutusan hubungan kerja dan rnogokiunjuk rasa pekerja; i. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait clengan tugas dan fungsr Fi'rarc l-"lrrh"1nun Industrial clan Kesejahteraan pekerla; dan j. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksa,raan tugar., dan fungsi Bidang Hubungan Indusrriar dan Kesejahteraan pekerja.
Pasal 24
(1) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kr:rja merupakan Satuan Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja.
(2) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan"syarat Kerja dipimpin seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.
(3) seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan syarat Kerja mempunyai tugas:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan pekerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk d.
teknis pembinaan hubungan industrial, syarat kerja, kelembagaan pekerja dan pengusaha serta lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit; membina, memantau, rnengevaruasi dan mengembangkan hubungan
e.
industrial; mengoordinasikan pembirraan hubungan indr rstrial;
g.
mengoordinasikan pembinaan kelembagaan pekerja, pengusaha, Bipartit, dan Tripartit; membina, memantau, mengevaluasi dan mengembangkan pelaksanaan syarat kerja pada perusahaan;
f.
h. melaksanakan proses pengesahan peraturan perusahaan serta
inventarisasi peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama; i. menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan lembaga kerja sarna Tripartit; j mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerla dan Anggaran (RKA) dan Dokurnen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan pekerja; k. mengoordinasikan penyusunan laprran (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Hubungan lndustrial dan Kesejahteraan
l.
Pekerja;
menyiapkan bahan laporan Bidang Hubungan Industrial dan
Kesejahteraan Pekerja yang terkait dengan tugas Seksi Pembrnaan Hubungan lndustrial dan Syaret Kerja; dan m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Huhungan Industrial dan Syarat l(erja.
Pasal 25
(1) Seksi Kesejahteraan Pekerja merrrpakan Satuan Kerja Bidang Hubungan Indtlstrial dan Kesejahteraan Pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pekerja.
(2) seksi Kesejahteraan Pekerja dipimpin seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanguung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan lndustrial dan Kesejahteraan pekerja.
(3) Seksi Kesejal-rteraan Pekerja mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja sesuai dengan lingkuip tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Angg;erran (DPA) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan fasilitas kesejahteraan pekerja, lembaga kesejahteraan
dan pengupahan pada perusahaan; menyiapl
d. e.
f.
g. h.
i. j k.
l.
F'asal 26 (1) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial merupakan Satuan Kerja Bidang Hubungan lndustrial dan Kesejahteraran Pekerja dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan indur;trial. (2)
seksi Perselisihan Hr-rbungan Industrial dipimpin seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggun,l jawab lcepada Kepala Bidang Hubungan lndustrial dan Kesejahteraan Fekerja.
(3) Seksi Perselisihan Hubungan lndustrial mempurryai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dun Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Flubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja ;esuai dengan
c. d. e.
lingkup tugasnya; menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis p(lncegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industriill dan pemutusan hubungan kerja serta mogokiunjuk rasa pekerja; mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungar industrial dan pemutusan hubungan kerja serta mogoldunjuk rasa pekerja; nlenangani dan menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungarr kerja berdasarkan pengaduan dan
pencatatan;
,,
'
memfasilitasi mediator, konsiliator dan arbiter penyelesaian pers,:lisihan hub;tnga r industrial; g. menyiapkan bahan laporan Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja yang terkait dengan tugas Seksi Perselisihan llubungan lndustrial; dan h. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
f.
membina
dan
Perselisihan Hubungan Industrial. Bagiarn Ketujuh
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Pesal 27
(1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan pengawasan norm;r ketenagakerjaan.
(2) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin olel' seurang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 28
(1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempurryai tugas pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaar
r.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimarra dimaksud pada ayat ('l), Bidang Pengawasan l(etenagakerjaan mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (R.KA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; c. pelaksanaan Dokumen Pelaksarnaarr Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ; c. penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan; d. penyusunan pedoman dan petunjull teknis pelaksanaan norma ketenagakerjaan; e. pengawasan pelaksanaan rrorma ketenagakerjaan pada perusahaan yang wilayah kerjanya lebih dari sauu wilayah kota administrasi; f. pelaksanaarr penyidikan pelanggaran terhadap norma l<etenagakerjaan pada perr-,sahaan yang wilayah kerjanya lebih dari satu wilayah kota administrasi; g. pengadvokasian penyelesaian pelanggaran norma ketenagakerjaan di pengadilan; h. pengoordinasian dengarr lnstar,si terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) di bidarrg ketenagakerjaan; pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan i. norma ketenagakerjaan ; j. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; dan k. penyusunan laporan dan pertanggurrgjawaban pelaksanaan ttrgas dan fungsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.
Pasal 29
(1) Seksi Pengerwasan Norma l(erja merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan norma kerja.
d ;;l
am pelaksana; rn keg iatan pengawasan
(2) Seksi Pengawasan Norma Kerja dipirnpin seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawatr kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.
(3) Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas
:
a.
menyus,rn bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan Ketenagal<erjaan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pe';unjuk teknis pelaksanaan pengawasan norma kerja; d. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan norma kerja; e. mengawasi pelaksanaan norma kerja pada perusahaan yang wilayah kerjanya lebih dari satu wilayah Kota Administrasi; f. mengawasi pelaksanaan norma kerja pada pekerja wanita dan pekerja anak pada perusahaan yang wilayah kerjanya lebih dari satu wilayah Kota Administrasi; g. melakukan penyidikan atas pelanggaran norn"la kerja pada perusahaan yang wilayah l
Pasal 30 (1)
Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan satuan Kerrja Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan daranr pelaksanaan kegiatan pengawasan norma kesehat;-rn dan keselamatan kerja.
(2) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dipimpin seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakeriaan.
(3) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselarnatan Kerja mempunyai tugas
:
a.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Angge ran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan Ketenagar<erjaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
melaksanakan Dokumen Felaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pengawasan Ketenagakerjaa,r sesuai dengan lingkup tugasnya; menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan norma kesehatan dan keselamatan kerja; d. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan norma kesehatan dan keselamatan kerja; e, mengawasi pelaksanaan norma kesehatan dan norma keselamatan kerja pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang wilayah kerjanya lebih dari satu wilayah Kota Administrasi; f. mengawasi dan memeriksa penggunaan pesa,//at uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran dan mesin prod'"rksi ,,Jan memberikan izin pemakaian/ penggunaannya pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang wilayah kerjanya lebih dari satu wilayah Kota Administrasi;
9,. memberikan sertifikat operator pesawat uap, pesawat angkat dan angkut pada perusahaan yang wilayah kerjanya lebih dari satu wilayah Kota Administrasi: h. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data objek pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); i. melakukan penyidikan atas pr:langgaran norma kesehatan dan norma keselarnatan kerja pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang wilayah kerjanya lebih dari satu wilayah Kota Administrasi; menyiapkan bahan laporan Bidang Penga'vasan Ketenagakerjaan J' yang terkait dengan tugas Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pc.;laksanaan tugas Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamat,:n Kerja. r
Pasal
31
(1) Seksi Pengawasan Lingkungan Kerja merupakan satuan Kerja Bidang Pengawasa,n Ketenagal<erjilan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lingkungan kerja.
(2) Seksi Pengawasan Lingkungan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dian bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.
(3) Seksi Pengawasan Lingkungan Kerja mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan l(etenagakerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Pe;rgawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun rencana dan melal<sanakan pengawasan norma lingkungan kerja; d. menyiapkan balran pecloman dan petunjuk teknis peraksanaan pengawasan norma lingkungan kerja; e. mpnflaWitsi nglulosanaan nornta lingkungan kerja; f. mengawasi perusahaan yang memproduksi/mengg;nakan bahan kirnia berbahava; g" r]ernproses penerbitan pengesahan Panilia Pembina Keselanratan dan Kesehatan Kerja (P2K3), serta sertifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kimia (K3 Kirnia); h. rnengawasi perusahaan jasa tenaga kerja dan tempat penampungan calon tenaga kerja; i melakul
Bagian Kedelapan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 32
(1) Suku Dinas merupakan Unit Ker,a Dinas pada Kota Administrasi. (2) Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukar di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta secara operasicnal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
Pasal 33
(1) Suku Dinas mempunyai ttrgas melaksanirkan pelatihan khusus, peningkatan produktivitas, perluasan i<erja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, pembinaan huburrgan indus,trial dan syarat kerja, pembinaan kesejalrteraan pekerja, pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, serta kegiatan ketransmigrasian pada lingki-rp Kota Adrninistrasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diniaksud pada ayat (1), Suku Dinas mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggararr (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; c. pelaksanaan peningkatan keterampilan tenaga kerja dan fasilitasi produktivitas pada lingkup Kota Administrasi; d. pembinaan dan pemantauarr pelaksanaan pe'luasan kerja, penyaluran dan penempatan ltenaga kerja e. pelaksanaan pembinaan, pemantauran dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja; f. pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pemantauan pengupahan dan kesejahteraan pekerja; g. pengawasan penyelenggaraan usaha perrgadaan dan penyaluran pramuwisma; h" pengawrsan praktik psikologi perorangan; i. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-u ndangan ketenagakerjaan; j pembinaan dan pemantauan pelaksanaan tugas Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan; k. pembinaan dan pengerahan transmigrasi; l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan bara,ng Suku Dinas; m. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas; n. penyediaan, per,atausahaan, p enggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas; o. penyiapan bahan laporan Dinas dan Kota Admirristrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi $uku Dinas; elan p, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.
(3) Pelaporan
d;an pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimerksud pacla ayat (2) huruf p, untuk teknis dan adnrinistrasi disampaikarr oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas, dan trnfrtk ono'''sional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
g. h.
nrelaksanakan surat-menvurat dan kearsipan; memelihara dan merawat prasarana dan sa'ana kerja Suku Dinas; i, memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantrcr; j melaksanal
Pasal 37 (1) Seksi Pelatihan dan Produrktivitas merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan produktivitas. (2) Seksi Pelatilran dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah den trertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. (3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas
a.
r,)r:r'ryLSll,,
J
kerja; rnelakukan inventarisasi program pelaiihan kerja;
:
,;.:h?[ Rencana Kerja dan r\nggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lirrgkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnl,a; c. melakukan pelatihan kerja khusus serta peningkatan produktivitas; d. membina, memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelatihan kerja atau kursus yang dilakukan oleh lembaga swasta, pemerintah dan perusahaan; e. melakukern penyuluhan dan bimbingan teknis kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka menirrgkatkan produktil'itas; f. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada lembaga pelatihan kerja dan produktivitas; g. memberikan perizirran penyelenggaraan pelatihan kerja lingl
k.
l.
menyiapkan bahan laporan Srrku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan nrelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
Pasal 38
(1) Seksi Penernpatan Tenaga Ke.ja dan Transmigrasi merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalarn pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
(2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
(3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Tr:ansmigrasi mempunyai tugas
:
a.
menyusr-rn bahan Rencana Kerja dan Angg,lran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Srrku Dinas sesuai dengan lingkup rugasnya; b. melaksanakan Dol
f.
i.
ir)
j
l.
r.
Pasal 39
(1) Seksi l-lubungan lndr.rstrial dan Kesejahteraan Pekerja merupakan Satuarr Kerja lini Sjukrr Dinas dalarn pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubung;irn industrial dan kesejahteraan pelrerja.
(2) Seltsi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadar Kepala Suku Dinar;"
(3) Seksi Hubungan
Indr"rstrierl
dan Kesejahteraan Pekerja rn€mpufllai tugas:
a. menyusun bahar Rencana Kerja c'an Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku Dinas sesuai dengan ringkup tugasnya;
b" melaksannkan Dokumen Pclaksanaan Anggairan (DPA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tuEasnya;
d. e. f.
g. h. i.
melaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan konsultasi rnengenai persyaratan kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, penyelenggaraan fasilitas/lembaga kesejahteraan pekerja, pengupaltan, penyediaan tenaga kerja dan jaminan sosial terhadap pekerja, organisasi serikat pekerja/serikat buruh, perusahaan, asosiasi pengusaha, pengusaha, organisasi pengusaha dan lembaga ken,itraan; melakukan verifikasi dan pendaftaran perjanjian kerja waktu tertentu; melakukan verifikasi dan pendaftaran perjanjian kerja bersama; memberikan izin dan menrbina perusahaan penyedia jasa serikat pekerja/serikat buru h ; melakukan pendaftaran p€,rjanjian penyediaan jasa serikat pekerja/seri kat buru h ; melakukan pencatatan lembaga kerja sama Bipartit; melakukan pencatatan serikat pekerja/serikat burulr, federasi serikat pekerja/serikat burufr dan kcntederasi;
dan melakukan p,:nyuluhan dan bimbingan teknis hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja; mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja; menerima, mencatat darr rnemantau serta mengupayakan pencegahan rencana mogok kerja dan unjur rasa pekerja; melakukan pencatatan wajib lapor penyelerrggaraan fasilitas kesejahteraa n pekerja; menindaklanjuti lapo;an permasalahan hubungan industrial yang disampaikan oleh Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecarnatan; melakukan mediasi dalam perselisihan huburrgan industrial; menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi 1-lubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi l-lubungan Incjustrial dan Kesejahteraan Pekerja. menyusun rencana kegiatarr
k. t.
m. n.
o. p.
q,
Pasal 40 (1) Seksi Pengawasan Ketenagakerlaan merupakarr Satuan Kerja lini Sukrl Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan. (2) Seksi Pengarvasan Ketenagakerjaan dipimpin olelr seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah darr bertanggunq jawab kepada Kepala Suku Dinas. (3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
a.
:
menyusrrn bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sul
g. rnelakukan pengawasan pelaltsanaan norma kerja,
norma
keselarnatiln dan kesehatan kerja dan norma lingkungan kerja pada perusanaan;
h. rnelakukan pengawasan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja khusus pada perusahaan yang
i. j
mempekerjakan pekerja wanit'l dan pekerja anak;
nrelakukan penindakan atas pelanggaran norma ketenagakerjaan
pada perusahaan; mengawasi pelaksanaan janrinan sosial tenaga kerja dan peraturan ketenagakerjaan di perusaha an ; k. , i,ul-k",rl::^, , pencatatan, pendataan dan pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan; l. melakukan pencatatan, pendataan dan pelaporan objek pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); m. melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ; n. menindaklanjuti laproran pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yang disampaikan seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transnrigrasi Kecamatarr; o. menyiapkan bahan laporan suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Pengawasan Ketenagakerjaa.n; dan p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan p elaksanaan tugas Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. Bagian Kesepuluh Sel<si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan
Pasal
41
(1) Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan rnerupakan Unit Ke{a Suku Dinas pada Kecamatan.
(2) Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecarnatan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi berkedudukan serta secara operasional berkedudukan oi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
di bawah dan bertanggurrg jarwab kepacla Kepala suku Dinas,
(3) seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamertan mempunyai tugas
:
a, menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnlra; b. melaksanerkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; pprK penca, c. melakukan pendataan peruserhaan, Lpr(, prarrruwisma, Lenrbaga Penyedia/Penyalur Lpps, LpK cJan bursa kerja khursus; d. melaktrkan pendataan anirno transmigrasi dan lowongan kerja pada perusahaan; e. melakukan pendataan, pendaftaran dan memandu pencari kerja serta memfasilitasi antar kerja; nrenerima dan memfasilitasi pengad.ran permarsalahan tenaga kerja; g. membantu pelaksanaan survei Kebutuhan Hic,up Layak (KHL);
ppr(s,
f.
h. membantu penyebarluasan informasi ketenagakerjaan dan
i. j
ketransnrigrasian; menyiaplran bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Trantimigrasi Kecamatan; dan melaporlian dan mempertanggungjawabkan prelaksanaan tugas Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi l(ecamatan. Bagian Kesebelas Unit Pelaksana feknis
Pasal 42
(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan funEsi pelayanan lan3sung kepada masyarakat aiau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
dan tata kerja unit pelaksana teknis pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. sebagaimana dimaksud
(2) Pernbentukarr, organisasi
Bagian Keduabelas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 43
(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
(2) Peiahat Funcrqional melaksanakan tugas dalam Susunan organisasi struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmrgrasi.
Pasal 44
(1) Dalam rangka mengembangkerrr profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk kelompok Jabatan Fungsional urrt'-rk tingkup Dinas dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau LJnit Pelaksarra Teknis yang clitetapkan oleh Kepala Dinas;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan .Subkelonrpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimp;6 cleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelornpok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di ba,ruah dair bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas a'.au Kepala Unit Pelaksarra Teknis.
(3) Ketua Kelonrpok Jabatan Fung,;ional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebi:gaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan dihsrh€ntiksn ol€lt Kepale Dlnss d€lrl Fej€bet Fungeiunel yang dihormsti ,li kalangan Pejabat Fungsional ses rai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB iV
TATA KERJA
lrasal 45
tugas dan fungsinya Dinas Tenaget Kerja dan Transmigrasi wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan
(1) Dalam melaksanakan peru ndang-r"r nda n ga n.
(2)
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mengembangltan koordinasi darr kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah darr/atau instansi pemerintah/swasta, dalar:r rangka meningkatkan kiner.ja darr mernperlarrcar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan T,-anstnigrasi.
Pasal 46 Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, l,(epala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenager Kerja dan Transmigrasi wajib melaksanakan tugas mersing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seria menerapkarr prinsip koordinasi, kerja sanra, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akurrtabilitas, trcnsparansi, efektivitas dan efisiensi.
Pasal 47
(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan l(etua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Teraga Kerja dan -Iransmigrasi wajib memimpin, mengoordinasikan, rnemberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, me;mbina dan nrenilai kinerja bawahan masing-rnasing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, l(epala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua l(elompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundan g-r-rndangan. Persal 48
Kepala Dinas, Sel
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan
Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawalran masingmasinc; serta mengambil langh.ah-langkah yang diperlukan apabila menemukan aoanya penyin ipangan dan/atau lndikasi penyirnrangan.
Pasal 49
(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepilla Unit Pelaksana'feknis, Kepala Subbagian, K-ooali:l Seksi, Ketua Kelornpok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan peraturan
tugas kepada a'asan masing-masing sesuai ketentuan
perundang;-undangan;
*
(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan rnenjadikan laporan '7ang diterima sebagai bahan pengambilarr keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 50 (1)
Biro Organis,asi dan Tatalaksana rnelaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalalisanaan dan pelaporan terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pe-rrbinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Sekretariat Daerah rnelalui
BAB V Kt:PEGAWAIAN
Pasal
51
(1) Pegawai Negeri sipil pada Dinas Tenaga merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Kerja dan Transmigrasi
(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakarr sesuai ketentuan peraturan peruridang-undangan kepegiiwaian.
(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Dinas Tenaga Kerja dan -Badan Tratrsmigrasi mendapat pembinaarr dari Sekretaris Daerah melaiui Kepegawaian Daerah dan Biro Onganisasi dan Tatalaksana.
BAB VI
KEUANGAi\
Pasal 52 (1)
Belanja pelaksanaan tugas darr ftrngsi Dinas Tenerga Kerja dan Transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah.
(2) Pengelolaan belanja sebagaimana cJimakl;ud pada aryat (1) clilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perunoang-undangan keuangan negara/ daerah.
Pasal 53
(1) Pendapatan yang bersumhrer deri pelaksanaan tugas clan fungsi Dinas Tenaga l(erja dan Transmigrasi rnerupakan pendapatan daerah.
(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanal(an sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.
BAB VII ASET
Pasal 5+
yang dipergunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai prasarana dan sarana kerja me.upakan aset daerah dengan
(1) Aset
status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2)
Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.
Pasal 55
(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam berrtlrk pemberian, hibah atau trantuan dari pihak ketiga kepada Llinas Tenaga Kerja dan -fransmigrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
(2) Penerima barang daerah sebaEaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara LJmunr Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebaqai aset daerah.
BAB VIII PELAPTiRAN DI\N AKUN-IABILITAS
Pasal 56
(1) Dinas Tenaga Kerja dan Tranr;rnigrasi menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktuwaktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan
a. b.
c. d. e. f
.
:
kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai; keuangan; kinerja; kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana kerja; akuntatrilitas; dan pelaksanaan kegiatan.
Pasal 57
Dalam rangka akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja dan mengembangkan sistem pengendalian internal.
.,'
Transmigrasi
rJAE IA PENGAWA.SAN
Pasal 58 Pengararasan terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan
oleh
:
a.
Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
b.
Aparat pemeriksa internal petnerintah; dan
c.
lnspektorat.
BqB )( KFTE:NTUAN PENUl-UP
Pasal
5{]
Pada saat Peraturan Gubernur ini nrulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah l(husus lbukcta Jakar+a dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 60 Peraturan Gubernur ini mulai L:erlaku pada tanggal di,:ndangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta. I
Ditetapkarr di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2009
lBtJKffl-A JAKATRTA,
Diundangkan di Jakarta
padatanggal
5 Agustus
2009
SEKRF-TARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KF.IUSUS IBUKOTA JAKARTA,
NIP 050012362
BERII'A DAERAFI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKO'IA JAKAIi,TA 2OO9 NOMOR 118
TAHIJN
IJAGAN SiUSUNAN C RGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN T'RANSMIGRASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SI.JBBAGIAN UMUM
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
SUI]BAGIAN
PROGMM DAN ANGGAMN
BIDANG PENE[/1PATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKSI INFORMASI BURSA DAN PERLUASAN KERJA
SEKSI PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KEII,JA
SEKSI PENEMPA'I'AN TENAGA KERJA
SUKU DINAS .I'ENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI
SEKSI HUBUNGINDUSTRIAL & KESEJAHTERMN PEKERJA
AN
KE'IENAGA. KERJAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
GUtsERNUR PR VINSI LAERA H KI{USi-JS IBUK JAKARTA,
|,,n:
