BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Selama 2 (dua) bulan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, dari mengikuti kegiatan dan pengamatan dalam Praktik Kerja Lapangan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan : 1. Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan didasarkanpada Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Jo. Peraturan Menteri Tenaga
Kerja
No.
03/Men/1984
tentang
Pengawasan
Ketenagakerjaan Terpadu, juga tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan dan juga UU No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO serta No. 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan.Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan untuk mengawasii ditaatinya peraturan perundang-undangan
dibidang
ketenagakerjaan,
yang
secara
operasional dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.03/Men/1984 45
tentang
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Terpadu,
pelaksanaan
pengawasan bertujuan: a. Mengawasi
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan
ketenagakerjaan. b. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif daripada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas. c. Bahan
–
bahan
penyempurnaan
keterangan peraturan
guna
pembentukan
perundang
–
dan
undangan
ketenagakerjaan yang baru. 2. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman
dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berada di bawah instansi Pemerintahan Kabupaten Sleman yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman saat ini hanya berjumlah 6 orang, dan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman sampai saat ini berjumlah 1.165 perusahaan. Antara jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Sleman dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi di Kabupaten Sleman sangatlah tidak seimbang, paling tidak dengan jumlah 1.165 46
perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman saat ini haruslah atau idelanya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman haruslah 19 pegawai pengawas ketenagakerjaan. 3. Dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan ke perusahaan,
para pegawai pengawas tersebut melakukan prioritas kunjungan pemeriksaan atau pengawasan kepada perusahaan yang : a. Mendapati laporan pengaduan baik dari masyarakat atau buruh yang bekerja di suatu perusahaan tentang adanya norma-norma hukum yang telah dilanggar oleh sebuah perusahaan tersebut; b. Pengawasan atau pemeriksaan terhadap perusaahaan baru; c. Perusaahaan yang bermasalah yang berdasarkan catatan tersendiri
dari
pegawai
pengawas
ketenagakerjaan,
perusahaan tersebut sering melanggar norma di bidang hukum ketenagakerjaan, seperti: 1) Upah di bawah standart 2) Jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan terhadap karyawannya yang melebihi ketentuan seharusnya d. Prediksi atau analisis yang menurut pegawai pengawas yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan 47
menurut pegawai pengawas tersebut timbul potensi adanya pelanggaran ketentuan norma yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, maka akan diperiksa lagi pada bulan setelahnya atau periode berikutnya; e. Kunjungan pengawasan atau pemeriksaan dilakukan terhadap
perusahaan
yang
memang
perusahaan
tersebut
minta
dikunjungi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan; f.
Dalam pelayanan pembuatan kartu kuning tujuannya ialah bukan
semata-mata
hanya
untuk
syarat
administratif
seseorang mencari pekerjaan, tetapi lebih untuk pendataan jumlah angka pengangguran di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga dari data tersebut apabila jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman semakin meningkat, data tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh Disnakersos Kabupaten Sleman dalam melakukan terobosan-terobosan baru untuk menekan dan mengurangi angka pengangguran tersebut. 4. Dalam hal pendampingan pembuatan peraturan perusahaan oleh
pegawai sub bidang seksi hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja Disnakersos Kabupaten Sleman, tujuannya ialah sebagai langkah preventif untuk menekan kasus perselisihan antara pengusaha dengan karyawan di perusahaan – perusahaan pada wilayah Kabupaten Sleman, yang maksud dari pendampingan itu 48
supaya dalam pembuatan peraturan perusahaan, pegawai sub bidang seksi hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja Disnakersos Kabupaten Sleman dapat terlibat dan juga ikut serta memastikan apakah sebuah peraturan perusahaan itu sudah mengakomodir kepentingan (hak dan kewajiban) antara pengusaha dengan karyawan, sehingga dalam perjalananya dapat menghindari dan meminimalisasi adanya perselisihan. B. SARAN
1. Perlunya
menambah
ketenagakerjaan
di
kuantitas/jumlah Disnakersos
pegawai
Kabupaten
pengawas
Sleman,
yang
berdasarkan pengamatan penulis kuantitas/jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaandi Disnakersos Kabupaten Sleman tidak sebanding dengan banyaknya kasus-kasus ketenagakerjaan di perusahaanperusahaan pada wilayah Kabupaten Sleman yang harus diawasi maupun diselesaikan,paling tidak dengan jumlah 1.165 perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman saat ini haruslah atau idelanya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman haruslah 19 pegawai pengawas ketenagakerjaan. 2. Program pasar kerja keliling (Sarkeling) Disnakersos Kabupaten Sleman hendaknya dalam segi perangkatnya, yaitu mengenai sumber daya manusianya maupun fasilitas program tersebut harus lebih 49
dimantapkan lagi sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan bisa terlaksana secara maksimal, dan juga mengenai sosialisasinya perlu ditingkatkan
supaya
masyarakat
luas
khususnya
masyarakat
Kabupaten Sleman sendiri mengetahui akan keberadaan program sarkeling tersebut, yang sebenarnya esensi dan tujuan dari program sarkeling tersebut sangatlah bagus apabila dapat terlaksana secara maksimal.
50
