RISALAH RAPAT AUDIENSI DENGAN KOMISI E (KESRA ) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TIMUR Masa Persidangan
: II
Tahun Sidang
: 2014-2015
Jenis Rapat
: Audiensi
Rapat Dengan
: Komisi E DPRD Jawa Timur
Sifat Rapat
: Terbuka
Hari/tanggal
: Kamis, 15 Januari 2015
Waktu
: Pkl. 14.00 WIB - selesai
Ketua Rapat
: DR.H.Saleh Partaonan Daulay,M.Ag,M.Hum.MA
Sekretaris Rapat
: Yanto Supriyanto,SH
Tempat
: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI lantai 2
Acara
: Menerima Audiensi Anggota Komisi E (Kesra) DPRD Jawa Timur
Jumlah anggota hadir
: 39 Anggota 3 Izin
KETUA RAPAT (DR.H.SALEH PARTAONAN DAULAY,M.Ag,M.Hum.MA/ F-PAN): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR-RI, Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Pertama sekali, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana pada hari yang berbahagia ini kita dapat mengadakan audiensi Komisi VIII DPR RI dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebelum acara kita lanjutkan, sebagaimana lazimnya dibudayakan di Komisi VIII ini, marilah sama-sama kita memanjatkan doa semoga acara audiensi yang kita lakukan pada hari ini berjalan _sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Mari sama-sama kita membacakan Surat Al Fatihah. Doa selesai. 1
Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dan Pimpinan dan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Pertemuan kita pada siang hari ini adalah merupakan bagian dari hasil rapat internal Komisi VIII DPR-RI yang dilakukan kemarin dan secara resmi kami menerima bapak-bapak semua _ _dan itu atas nama Komisi VIII DPR-RI kami ucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Hadirin yang berbahagia, Pertemuan kita ini sebetulnya adalah pertemuan untuk menindaklanjuti surat yang disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI pada tanggal 13 Januari 2015, maka pada hari ini Komisi VIII DPR RI dengan senang hati menerima kunjungan ini dan kami berharap bahwa ada masukan-masukan yang kontributif, yang positif, dalam rangka meningkatkan kinerja kedua belah pihak baik Komisi VIII DPR RI maupun Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kami mempersilakan kepada saudara-saudara tamu yang sudah ada disini untuk menyampaikan berbagai macam persoalan yang mungkin perlu disampaikan di Komisi VIII dan setelah nanti Komisi VIII DPR RI kami persilakan untuk menanggapi. Untuk yang pertama ke Pimpinan DPRD Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, saya persilakan. PIMPINAN KOMISI E DPRD PROVINSI JAWA TIMUR: Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Bapak dan Ibu sekalian, Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR Republik Indonesia, Teman-teman Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Yang pertama ucapan terima kasih atas kesediaannya menerima rombongan dari Komisi E DPRD Jawa Timur, ini semata-mata dan tugas kita bersama untuk melakukan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tentunya kami berombongan ini barusan juga kita ke Kementerian Sosial terkait pendistribusian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, sebagaimana surat yang kita sampaikan kepada Komisi VIII, tetapi sebelum saya berbicara lebih jauh, mungkin alangkah lebih eloknya saya perkenalkan dulu rombongan saya. Di yang ujung sebelah paling kiri Sillahudin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian, sampingnya Pak Kyai Husni dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kemudian Ibu Agatha dari Fraksi PDI perjuangan. Kemudian Ibu Yayuk dari Fraksi Gerindra, saya tidak menyebut yang aneh-aneh. Kemudian samping kanan saya Ibu Ma’mullah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kemudian sampingnya Bu Ma’mullah Bapak Muhammad Ikhsan dari Fraksi Nasdem. Kemudian Pak Gunawan dari PDI Perjuangan juga Pak Gatot dari PDI Perjuangan. Di belakang ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan juga Dinas Pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, Setelah pemerintah melalui Presiden dan Kementerian Sosial itu me-launching Kartu Indonesia Sehat maupun Kartu Indonesia Pintar, kami kemudian melakukan langkah-langkah pemantauan di lapangan. Langkah pertama yang kami lakukan, Komisi E, adalah Sidak ke lapangan. Kemudian kedua, Kita ke Kantor Pos sebagai leading sector untuk pendistribusian kartu-kartu tersebut, setelah itu baru 2
kemudian kita melibatkan dinas terkait, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Sosial untuk koordinasi terkait pendistribusian yang kita temukan di lapangan, karena ketika kita turun ke lapangan, ternyata data yang disampaikan oleh Dinas Sosial dengan data yang dirilis oleh Kantor Pos Kota Besar Surabaya karena ini sebagai pilot project-nya itu Kota Surabaya dan Banyuwangi untuk Jawa Timur. Data yang kami dapatkan memang jauh berbeda, akhirnya kemudian kita lanjutkan ke Kementerian Sosial untuk menanyakan keterkaitan dengan itu. Ada beberapa jawaban-jawaban ternyata memang persoalan tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri, bahwa persoalan update dan validasi itu terbentur karena alokasi anggaran yang tidak dianggarkan pada periode sebelumnya. Jadi baru kemudian pada APBN-P 2015 ini Ibu Menteri menyampaikan mengusulkan untuk kemudian meng-update atau validasi data tentang itu karena kita temui di lapangan, kita temukan data di lapangan memang banyak validasinya memang tidak akurat dan kita temukan banyak hal yang memang sesungguhnya yang kita dapatkan di lapangan. Jadi problem itu yang kita dapatkan ketika kemudian kita mencoba untuk mensinkronisasi itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kita menemukan bahwa Kartu Pintar, kartu yang, kartu sakti yang beredar di masyarakat itu terdapat tiga operator yang berada di masing-masing kartu itu. Jadi kita temukan bahwa disetiap kartu yang terdistribusi itu , disitu ada provider IM3, ada kemudian XL, kemudian ada Telkomsel, dan tentu saja bahwa kartu-kartu itu karena itu merupakan kartu perdana, berarti itukan ada kecenderungan masyarakat itu atau rakyat penerima itu, rumah tangga sasaran itu pasti akan membeli nomor pulsa, nomor perdana itu sebagai nomor teleponnya. Kenapa demikian? Karena itu sekaligus juga nomor registrasi dari kepesertaan kartu yang dipunyai oleh masyarakat. Tentu ini nanti kami juga mungkin ada informasi karena apapun itu kecenderungan pasti ada nilai, ada angkanya karena itu kan berarti kan melibatkan pihak ketiga, menggunakan pihak ketiga. Oleh karena itu, tiga persoalan itu yang mungkin kami sampaikan dan saya pandang kami bahwa yang _ias menjawab itukan bapak-bapak dan Pimpinan Anggota Komisi VIII, karena persoalan itu wilayah yang ada di Komisi VIII, sehingga pertanyaan yang muncul di masyarakat itu kami juga _ias menjawab. Saya kira tiga hal itu, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti _ias ditambahi temanteman yang lain. Langsung sana dulu. Saya kira begitu Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Suli Daim namanya, dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Jadi tidak usah diperkenalkan karena saya sudah kenal dan kawan-kawan Komisi VIII juga Insya Allah sudah kenal. Baik bapak/ibu saudara, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII dan Saudara-saudara tamu kita yang hadir dari Jawa Timur, Tadi kita sudah mendengarkan ada beberapa persoalan yang mungkin disampaikan kepada kita dan sebetulnya persoalan ini juga sudah menjadi temuan sebagian dari kawan-kawan Komisi VIII ketika melakukan kunjungan kerja pada waktu yang lalu di tiga provinsi, karena itu ini ada tambahan satu lagi dari Jawa Timur sebagai laporan pada kita dan ini adalah merupakan aset penting bagi kawan-kawan di Senayan ini untuk memang menindaklanjuti persoalan ini termasuk soal pendataan yang saya kira itu sangat fundamental di dalam pelaksanaan program pemerintah yang sekarang sedang digulirkan, tapi saya bersyukur juga ya, kalau kawan-kawan dari Jawa Timur ini memang berkenan untuk hadir dan perlu saya informasikan beberapa waktu yang lalu Asosiasi Guru , Pendidik Agama Islam (PAI) dari Jawa Timur datang kesini juga seperti ini audiensi, datang sekian puluhan orang itu dan kita terima dan alhamdullillah berkat tangan-tangan baik dari kawan-kawan Komisi VIII ini akhirnya tuntutan mereka sudah dipenuhi oleh pemerintah. Waktu itu adalah pembayaran tunjangan 3
profesi, Tunjangan Profesi Guru namanya, (TPG) dan sudah dibayarkan. Saya kira yang paling banyak mendapatkan alokasi anggaran untuk itu se-Indonesia adalah Jawa Timur, itu wajar saja karena madrasah dan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur lebih banyak dari tempat lain dan inipun mudah-mudahan apa yang disampaikan ini _ias nanti kita tindak lanjuti, sehingga dengan demikian apa yang kita bicarakan disini bukan hanya sekedar mencari SPPJ kata Pak Anu tadi sama saya, wakil Pak Sodik, mudah-mudahan _ias ditindaklanjuti. Kalau kawan-kawan Jawa Timur ini tertawa kenapa? _ias__da_ Anggota DPR pasti ada SPPJ, harus minta tanda tangan juga kan begitu kalau ada kunjungan, itu bukan sesuatu yang tabu dan itu memang peraturan pemerintah tapi itu peraturan pemerintah yang harus kita ikuti. Baik, saya minta kawan-kawan dari Komisi VIII, saya perkenalkan dari meja pimpinan. Saya Saleh Daulay, lengkapnya Saleh Partaonan Daulay, asal dari Dapil II Sumatera Utara, 19 kabupaten/kota, jadi paling banyak Indonesia saya kira kabupatennya, dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Diberikan amanah baik oleh partai maupun komisi untuk jadi pimpinan sebagai Ketua Komisi VIII. Di sebelah kanan saya adalah Kyai H. DR. Sodik Mudjahid. Beliau dari Dapil I ya ustadz ya? Jawa Barat I dari Fraksi Gerindra. Nanti kawan-kawan pasti menanggapi. Ini di Komisi VIII ini semua mau bicara nanti. Jadi karena itu nanti kita berikan kesempatan sekaligus memperkenalkan diri atau singkat saja ini Pak Anda. Nanda, tapi lebih senang dipanggil Pak Anda. Nanda ya? Oh namanya Anda tapi dipanggil Nanda ya? Nanda, itu dari Nasdem pak ya? Sorry-sorry, lupa lagi saya, Gerindra. Sebelahnya sudah sangat …kalau di Jawa Timur, karena yang hadir ini juga masih teman-teman juga waktu itu, di DPRD Pusat itu, Mas Kuswiyanto. Kemudian dari PAN. Sebelah kanannya lagi itu ada Pak Achmad Mustaqim dari Fraksi PPP. Kemudian ada Pak Nur. Pak Nur kan panggilannya, itu dari beliau ini apa? PPP? Golkar. Yang terakhir Pak, nanti memperkenalkan diri sendiri ini karena inikan baru kelihatan beberapa hari terakhir ini karena baru bergabungkan? Nanti _ias memperkenalkan diri. Kelihatannya kalau tidak dari PDIP, Nasdem atau apa itu? Jadi kira-kira sudah tahu saya partainya. Kemudian sebelah kiri Prof. Hamka Haq dari PDIP. Kemudian ada Pak Kyai H. Fauzan dari PPP. Kemudian ada Ibu Ade dari Demokrat karena tidak ikut kunjungan kerja dengan saya, saya lupa. Kemdian ada berikutnya sebelah kirinya lagi Ibu Maria dari Dapil Jawa Timur, eh Jawa Tengah dari Golkar. Kalau tadi dari Demokrat, DKI Jakarta_? Sama dengan Pak Fauzan juga DKI. Kemudian ada Ibu Delia, ini dari Golkar juga, Dapil Sumut III. Kemudian ada Ibu Sarah , ini artis sebetulnya baru-baru di launching, ini dari Jawa Tengah IV, Jawa Tengah IV dari Partai Gerindra. Sarawaswati Djojohadikusumo nama lengkapnya iya kan? Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Kalau nama ibu ini enak bilangnya. Kemudian ada Pak Syamsu di belakang dari PDIP, Dapilnya Sulawesi Selatan II. Kemudian ada Ibu Endang dari Jawa Tengah V. Yang terakhir Ibu Itet, ini gampang karena _ mirip dengan Butet jadi lebih gampang ini dari Dapil Lampung Bu ya? Lampung II, kan lengkap. Jadi kawan-kawan dari DPRD Jawa Timur ini perlu saya sampaikan, bahwa oh. Ada Pimpinan kita satu lagi, Pak Fathan dari Fraksi PKB, baru bergabung. Sebagai pimpinan maksudnya. Sebenarnya sudah lama disini, Cuma bergabung baru sebagai pimpinan. Jadi Fathan kalau dalam alquran itu saya sebut jadi Fathan Mubina kalau dalam bahasa yang lain fathum kharid. Jadi yang sebetulnya yang paling enak itu fathan mubina. Baik, kita ini sebetulnya serius saja, serius tapi santai Cuma waktu waktunya, pak. Waktunya kita batasi saja karena kawan-kawan DPRD Jawa Timur juga masih ada agenda-agenda lain, terbukti agak terlambat sedikit tadi, memang banyak agenda juga saya lihat dan saya persilakan kawan-kawan dari Komisi VIII. Ini sebetulnya informasi yang bagus karena kita ada agenda khusus soal ini dengan Menteri Sosial. Jadi saya minta kawan-kawan yang ingin menyampaikan, Pak Mustaqim lalu di Ibu Endang kemudian Pak Samsu. Ada lagi? Saya kira ini dululah nantikan menyusul pasti. Oke, silakan dari Pak Mustaqim. F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, SP, MM ): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 4
Terima kasih kepada pimpinan komisi yang telah memberikan kesempatan dan rekan-rekan dari Komisi VIII yang saya hormati dan khusus kepada tamu-tamu dari Komisi E DPRD Provinsi Jatim yang pada akhirnya setelah ditunggu oleh kami tadi sekitar _ias__ setengah jam berdiri sudah hadir. Macet? Oh ya, Jakarta ya Pak. Jadi saya termasuk yang cukup concern juga dengan tema dari bapakbapak sehingga meskipun saya dari bukan Dapil Jatim, saya bela-belain untuk ikut hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu dari Jatim. Apa yang menjadi concern saya diantaranya adalah bahwa validasi data itu karena kita tahu data yang dipakai saat ini adalah 2011 sementara Undang-Undang mengharuskan maksimal 2 tahun sehingga sebetulnya kalau kita mau berbicara dari aspek _ias_ maka pemerintah pun telah salah tetapi saya tadi cukup tertarik karena justru dari kawan-kawan Komisi E menyampaikan melalui jubirnya bahwa ternyata alasannya menteri karena tidak ada alokasi pos anggaran untuk update padahal temuan di lapangan kami sama. Kami juga sudah kunjungan ke kantor pos besar ternyata pos besar selaku salah satu project distributor-nya justru berbanding terbalik dengan Dinas Sosial yang kami temui di lapangan. Dinas Sosial menyatakan tidak tahu sama sekali alurnya, kalau dari pos bunyinya karena itu sudah sampul tertutup beliau terima, jadi beliau pun tidak tahu sama sekali bagaimana sebuah keputusan ini sampai _ias__, itu juga tidak tahu. Oleh karena itu ini memang sudah dalam temuan kami dan itu sebenarnya sudah diinventarisir. Yang kedua, justru yang tadi tertarik tapi kayaknya belum _ias__da karena ini mungkin agak sedikit baru meskipun itu baru senyap-senyap sampai tetapi belum ada yang berani kongret menyatakan. Tadi saya melihat ada sebuah cross selling dalam bentuk kartu perdana yang ternyata berujung menjadi sebuah barcode untuk penerima Balsem maupun dan sebagainya atau jenis KIP, KIS dan seterusnya. Oleh karena itu ini hal yang cukup menarik di saya karena di satu sisi konsepnya, _tapi di sisi lain di belakangnya itu ternyata ada bisnis. Ada bisnis, seperti tadi di sebutkan angka itu sudah pasti kita sama-sama tahu kartu perdana itu sekali per dak itu jumlahnya jutaan. Jadi kalau diselipi 1000 atau 5000 saja sudah minta ampun itu bisnisya. Oleh karena itu, mohon tadi mungkin sedikit lebih detail lagi karena kalau saya membayangkan itu sudah cross selling, kalau cross selling sudah ada profit di dalamnya. Kalau sudah profit, ini sudah bukan berbicara lagi ini. Tapi sesungguhnya mohon maaf begitukan? Melempar batu sembunyi tangan, sesungguhnya ada bisnis yang kita tidak tahu alirannya kemana kita tindak lanjut tapi mohon didetailkan lagi ya Pak. Saya sudah menangkap intinya tapi yang belum tahu apakah ini hanya _ di Jawa Timur misalnya begitu, sesungguhnya ini baru Jawa Timur yang berani konkrit menyatakan bahwa ini ada unsur terkait dengan kartu perdana itu, itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena tadi bunyinya soal pertemuan dengan para mentri bahkan sudah, sementara malah kita ini belum malah RDP sama mereka malah belum bu, oleh karena itu sesungguhnya ibu berhak untuk memberikan info lebih komplit tentang bagaimana itu dengan menteri sehingga kita lebih tembakannya lebih jauh begitu tetapi lebih penting dari itu sehingga lebih bersinergi antara apa yang dijadikan sebuah policy pimpinan nasional __sinkronisasi dengan aturan-aturan yang ada di daerah. Mungkin itu sebagai salah satu clue saya untuk _ lebih detail berkaitan dengan dua tema utama tadi. Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih Pak Mustaqim. Sebelah kiri tadi ada Ibu Endang ya? Silakan Bu. Nanti dijawab sekaligus saja beberapa tanggapan tadi, respon dari Komisi VIII. 5
F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, M.Hum): Terima kasih pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati kawan-kawan dari Jawa Timur DPRD Provinsi, juga kawan-kawan saya di Komisi VIII. Perkenalkan, saya tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Endang Srikarti Handayani dari Golkar, dari Fraksi Golkar. Saya Dapil Jawa Tengah V. Selamat datang di rumah panjenengan semua ya? Disini juga sama ya. Cuma tadi saya dengar kok tidak ada ya Golkar ya? Semuanya diluar Golkar semua begitu. Memang disana apa masih tertinggal belum ikut, apa memang disana tidak ada Golkarnya? Tidak ada ya? Tidak apa-apa deh kalau begitu, nanti ada yang pindah. Bapak-bapak dan ibu dan dari Dinas Sosial ya? Juga dari Dinas Pendidikan? Ada juga Kesra juga ada ya? Oh Kesehatan? Selamat datang juga. Saya mau sharing saja, karena ini pasti juga penemuan-penemuan pada saat reses kemarin, pastinya juga akan mendapatkan temuan-temuan di lapangan ya bapak-bapak dan ibu ya, sama dengan saya, yang salah satu contohnya adalah kartu KIS ya? Kartu Kesejahteraan terus juga termasuk yang lain-lainnya juga ada 3 kartu. Itu mohon juga diperhatikan dari dinas, data yang tidak sinkron itu yang sudah meninggal tetap ada datanya, dia mendapatkan terus yang sudah lahir, sudah usia 3-4 tahun yang dia sangat memerlukan karena orang miskin itu tidak dapatkan apa-apa sehingga di kelurahan atau desa terjadi penciptaan masalah. Jadi ini kita sama-sama sharing nanti yang harus kita lakukan, karena nanti juga kita akan kedatangan tamu dari Menteri yang terkait sehingga kita _ias carikan solusi yang baik. Nah, pada saat telah di desa, tentunya idealnya kan data-data tersebut harusnya diambil dari RT/RW dan kelurahan karena yang tahu itu miskin dan tidaknya adalah desa itu setempat, bukan dari dinas dari kota atau dari pusat, mana mengerti? Jadi yang tahu ini susah, tidak makan atau dia itu tidak layak untuk hidup terus membutuhkan kesejahteraan dan tidak punya rumah apa tidak, dia kelaparan atau tidak, itukan desa sebetulnya sehingga kemarin itupun juga dipertanyakan bagaimana bu solusinya? Kami selalu berantem. Kami tidak ingin menciptakan masalah kedua kalinya. Yang satu masalah belum selesai, satu masalah lagi tecipta seperti ini. Apa solusinya? Nah, karena saya orang DPR, ya sedikit memberikan satu gambaran ya sudah kita tidak usah melihat ke belakang tetapi kita melangkah ke depan, data yang sudah ada dibawa dan data yang panjenengan punya, dua-duanya dibawa saja, diajukan untuk kita bersama di Komisi VIII ini, supaya mengetahui dan nanti ada Menterinya kita sampaikan apa adanya itu supaya kita mempunyai solusi yang terbaik, tapi bukan berarti harus jalan di tempat itu yang saya sampaikan untuk sementara begitu. Jadi saya rasa dengan pengalaman hal demikianlah, bapak-bapak dan ibu-ibu dari Jawa Timur dan dinas, tentunya sama penemuan seperti ini. Terus yang kedua, memang ada bisnis konspirasi mungkin, itu perlu juga dilihat konspirasinya sampai dimana tapi kita juga tidak boleh suudzon tanpa ada itu mungkin juga kita tidak kerja sama untuk melancarkan tapi harus dilihat juga, kita harus,_ juga kawan-kawan dengan yang tadi XL, dengan tadi Simpati dan sebagainya, itukan media untuk _ias menyampaikan kepada masyarakat . Jadi ada dua itu, jadi saya harapkan nanti ada Menteri, kita sampaikan apa yang kita temukan di lapangan. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu dan Pimpinan. Terima kasih sementara. Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:
6
Wa’alaikumsalam. Itu masih sementara, nanti lanjutannya masih lebih mendalam lagi. Terima kasih Bu Endang. Kemudian Pak Samsu. Sebentar Pak, nanti habis dari sini. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd): Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII, teman-teman Anggota DPR dalam hal Komisi VIII ini, Tentu yang saya banggakan, saya muliakan, rombongan DPRD Jawa Timur dalam hal ini Komisi E yang membidangi Kesra, Baik, nama saya Samsu Niang dari Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Pertama-tama saya perlu memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kawan-kawan dari DPRD Jawa Timur itu selangkah maju daripada Komisi VIII, sudah ketemu dengan menteri dan sudah mengeketahui sebenarnya substansi apa program-program yang kartu Trisakti itu. Saya coba mungkin menyampaikan berapa hal bahwa bukan hanya di Jawa Timur terjadi seperti ini tetapi barangkali di seluruh Indonesia terjadi seperti ini, karena bagaimanapun yang namanya program baru dan pemerintah yang baru, perlu ada penyesuaian-penyesuaian dalam rangka untuk memvalidasi data itu sendiri. Jadi, oleh karenanya perlu ada kesebaran dan kepedulian dalam rangka untuk melihat substansi kejadian-kejadian di lapangan dan itulah kepekaan daripada Komisi E dari Jawa Timur ini melihat persoalan-persoalan disana, sehingga langsung Kementerian Sosial dan Komisi VIII itu sendiri. Cuma, memang barangkali perlu kita bersama bahwa kami pun juga pada saat melakukan kunjungan kerja di NTB, itu Dinas Sosial memang ulah telah terkendala oleh data. Kenapa? Karena data BPS itu sudah harus seperti itu. Kapan tidak ditaati itu sudah melanggar konstitusi karena ketentuan perundang-undangan harus berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh BPS dan itulah yang dipakai acuan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi olehnya itu ke depan memang ini, dibutuhkan teman-teman kita, seluruh stake holder terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial betul-betul nanti dalam ke depan ini, dalam pendataan ini perlu bersinergi dengan BPS, supaya tidak ada lagi hal-hal yang ketinggalan terkait persoalan-persoalan orang-orang yang tidak terdata itu sendiri. Ini yang menjadi harapan saya ke daerah-daerah karena kalau ini tidak sinkron nanti dalam pendataan, ini persoalan terus menerus terjadi dan ini di _ias__da terus. Jadi olehnya itu, harapan saya eksekutif dalam hal ini Dinas Sosial di daerah setempat begitu juga Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan harus bersinergi dengan BPS karena yang ditetapkan pemerintah untuk mendata berdasarkan konstitusi adalah BPS. Itu yang berarti barangkali yang harus kita pahami secara bersama, jadi kita harus sinkron disitu karena kalau kita tidak sinkron disitu, sampai kapanpun data ini tidak akan beres. Itu yang menjadi harapan saya dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi ada hal-hal yang sifatnya bersifat profit, saya kira ini menjadi kajian bagi kita bahwa apakah memang ini program pemerintah atau ada pihak-pihak ketiga yang mencoba menyusupi program ini, ini juga menjadi hal-hal nanti yang menjadi pegangan kita untuk mencoba melihat apa betul ada yang seperti itu sesuai program yang Jokowi yang Trisakti itu ataukah ada orang-orang yang memanfaatkan itu. Kami sebagai Partai PDI Perjuangan tentu akan mencoba melihat, mengeksplorasi ini supaya program ini berjalan dengan baik dan menyentuh kepada masyarakat. Kalau ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi, tentu kami dari Partai PDI Perjuangan akan melihat bahwa ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan kami akan mencoba untuk mengkritisi. Sekian. 7
Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Samsu Niang. Berikutnya dari nanti silakan perkenalkan diri Pak. F-P.NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Saya akan perkenalkan khusus kepada Pimpinan berdua, kalau sebelahnya sudah Pak. Kalau yang lain Insya Allah kenal semua karena se-Jatim. Nama saya Hasan Aminudin, Dapil II Jawa Timur, Fraksi Nasdem Pak. PKB dahulu. Kalau Fathan ini yunior saya kalau di PKB. Selamat datang kepada segenap tokoh Jawa Timur Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dan eksekutif, Dinas Sosial, pendidikan dan kesehatan. Saya tidak ingin curhat, ini datang mau curhat, cari solusi, masa kita RI mau curhat juga kan? Problem ini nasional rasional bukan hanya di Jatim, sama. Mungkin nawaitu-nya dulu bengkok. Pendataan, data ini oleh BPS bukan oleh Lurah tanpa berkoordinasi dengan Pemda. Pelaksanaannya, ada target waktu, diborongkan sehingga ada bagian waktu … waktu itu dengan pelatihan anggota yang direkrut oleh BBS sehingga terburu-buru. Produk kebijakan _ias__ yang namanya menyangkut orang miskin berarti persepsi angka kemiskinan akan naik takkala besok akan cair duit, kan itu? Naik Pak sekian 10 juta, diumumkan besok ada Raskin, ada KIT dan KIS ini, yang jelas akan 20. Ya akan naik, pasti naik, tidak akan mungkin tidak naik karena persepsi pendataannya keliru. Orang miskin yang kita tangani masalah, tentunya akan terjadi masalah, kita cari solusi. Sebenarnya Komisi VIII ini ingin mencari masukan. Apa sih kebijakan ini kalau banyak mudharatnya ya kita ganti. Usulkan dari tokoh Jatim ini karena kita belum dapat dengar pendapat dengan Bu Khofifah. Sampean sudah bertemu kata orang Bugis. . Perwakilan Jawa Timur saya perkenalkan ada empat orang yang hadir, Ada saya, Pak Pur ini, Jember-Lumajang. Yang sebelahnya Pak Kus yang jelas Bojonegoro-Tuban. Ada Pak Hamka Haq, Dapil II Bugis-Probolinggo itu akhirnya. Ada Gus An Im juga masuk. 5 orang inilah bapak dan ibu sekalian dari Jawa Timur sekali lagi selamat datang. Saya tidak _ias nyangoni karena belum gajian kan begitu. Solusi dari bawah sudah banyak. Barangkali ini yang menyangkut bantuan ini kita tuntaskan dalam masa periode ini bukan diberikan kepada orang miskin, akan tuntas. Ini ada salah satu kebijakan di salah satu kabupatenlah di Jawa, ini memberikan bantuan kepada lansia, kepada lansia baik orang miskin maupun orang kayanya kita beri. Orang agak mampu, kita hargailah ketuaannya kan agar supaya … Ini tidak ada persepsi dan orang akan malu bicara orang tua tatkala ada pendistribusian di kantor desa, sample-nya, padahal ini dibuat ada penghantar. Pada saat itu ada sample satu kecamatan, satu desa melihat langsung pendistribusian itu. Orang muda itu _ias__ di depan balai desa tidak protes. Ditanyakan oleh pemimpinnya kenapa tidak masuk? Saya belum tua Pak. Kenapa kok hadir? Menghantar orang tua yang akan menerima bantuan lansia. Barangkali KIS dan KIT ini kalau bapak dan ibu menyampaikan kepada Komisi VIII hapus kebijakan itu, ganti KIS kepada lansia. Ya apalah artinya. Kalau KIP inikan Khofifah Indar Parawansa kan? Kalau berbicara KIP beri kepada yatim piatu dari PAUD hingga perguruan tinggi, barangkali itu. Ini saran. Tidak setuju, sampaikan kepada Komisi VIII hapus tentang KIS, KIP ini, beri langsung kepada lansia. Sehat kepada lansia. Bantuan apapun kepada lansia, tidak bulananlah saat-saat tertentu. Menghadapi bulan-bulan keagamaan. Kalau pada saat mau natal, kalau hari raya Idul fitri pada saat 10 hari terakhir ramadhan. Ini sudah ada di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Tidak ada yang bentrok, tidak ada yang meninggal, tidak antri dan seterusnya, dihantar ke rumah masing- masing. 8
Sekian, terima kasih. Saya tidak akan menggurui pendekar ini Pak, karena pendekar semua ini dan bukan cari SPJ Pak, karena pada saat zamannya Pak Kus jadi DPR Provinsi itu 1.400.000,. Jadi Pak _ias__d punya koper banyak Pak. Begitu turun bandara keluarganya antar koper karena ke provinsi yang lain. Hari ini nasibnya teman-teman ini kasihan Pak, 430. Akhirnya agak malas ini Pak ke Indonesia bagian Timur, yang mendingan ke Jakarta saja. Sekian dan terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa huwa min thariq. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima Kasih Pak Hasan Aminudin. Ini bagus juga ini, jadi ada aset-aset di Komisi VIII ini yang semakin memeriahkan suasana disini. Tapi kalau misalnya tadi KIS tadi itu pak di kasih lansia saya setuju tapi kalau KIP Kartu Indonesia Pintar, masa lansia disekolahin lagi? Jadi itu agak susah juga ya. KIP (Kartu Indonesia Pintar), yang sekolah ibu-ibu semua kan? Iya, berikutnya Pak tadi Pak Hamka, nanti ini Ibu Ade dulu nanti setelah itu Bapak. F-PD (DWI ASTUTI WULANDARI): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih Pimpinan. Selamat datang kepada rombongan DPRD Komisi E ya. Perkenalkan nama saya Dwi Astuti Wulandari, saya dari dapil DKI I Jakarta Timur bersama dengan Bapak Fauzan. Kami berdua, satu dapil akur duduknya bersama-sama. 2019 nanti bagi-bagi wilayah ya Pak ya? Saya dari Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrat. Kalau tadi yang saya dengar dari beberapa kawan-kawan dari Komisi VIII sudah mengatakan bahwa dari Komisi E DPRD Jawa Timur ini sudah selangkah lebih maju dari kita karena Bapak dan Ibu sekalian sudah bertemu dengan Menteri Sosial ya Bu, Pak? Karena kita belum, mungkin bulan ini ya Pak Ketua. Kita akan sudah mengadakan Raker minggu-minggu ini Insya Allah, kita akan sudah mengadakan Raker. Kalau datang, datang Pak, Insya Allah. Sebenarnya juga kami ingin curhat Ibu, Bapak seperti Ibu dan Bapak ini ingin curhat kepada kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Pendidikan terutama yang berhubungan dengan 3 kartu saktinya ini. Kalau tadi saya menggarisbawahi sebenarnya ingin saya sampaikan ini ada program tapi anggarannya itu yang tidak jelas, itu intinya. Bagaimana suatu program dijalankan tetapi tidak ada anggarannya. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan Komisi E ini bahwa Menteri Sosial mengatakan tidak ada anggarannya ya Pak, baru akan diusulkan pada APBNP. Nah, itu yang agak oh, itu tentang data, validasinya. Tetapi juga mengenai anggaran juga pasti seperti itu, baru akan diusulkan di APBNP sedangkan APBNP saja belum diketok pada saat ini sehingga APBN baru akan diusulkan. Harusnya data-data maksud saya program-program yang sudah dikeluarkan 3 kartu sakti yang sudah dikeluarkan ini, saya berharap sebenarnya didukung oleh dasardasar anggaran yang sudah ada, paling tidak ada Peraturan Presiden. Apakah ada Peraturan Presiden yang mendukung program ini, Bapak dan Ibu sekalian? Ada enggak Peraturan Presiden atau surat edaran menteri? Ada ya, dan mungkin Perpu karena sebenarnya 3 kartu ini sudah ada program sejenisnya di masa yang lalu. Kita memiliki BPJS, kita memiliki BOS, kita memiliki BSM tetapi hanya namanya agak sedikit berubah. Tetapi anggaran tidak begitu saja _ di-switch-kan kepada programprogram yang sejenis tapi berbeda namanya. Itu yang ingin saya juga sampaikan kepada kementerian. Tapi, masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu pada hari ini, Insya Allah pada Raker nanti kami akan menyampaikan kembali kepada kementerian. Dan saya berharap kartu-kartu ini juga _ berjalan dengan …_ _. Bagaimanapun juga kami akan terus mendukung kalau apabila ini suatu program yang pro rakyat, kami akan mendukung. Dan saya berharap DPRD untuk lebih teliti 9
mengawasai kedepannya di kemudian hari untuk pendistribusian 3 kartu ini : KIS, KIP, dan KKS. Saya berharap lebih teliti, lebih …dan terhadap aduan-aduan masyarakat dan terutama juga masalah pendataannya. Mungkin cukup sekian sedikit tambahan dari saya. Wa’alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumussalam. Ya, silakan Prof. F-PDI PERJUANGAN (Prof.DR.H.HAMKA HAQ, MA): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya nama Hamka Haq. Nama lengkapnya Prof. DR. H. Hamka Haq, MA. Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur II, sama dengan Pak Hasan Aminuddin. Sebenarnya Pak Hasan Aminuddin dulu saya sudah koalisi sebelum koalisi ini apa disini di Probolinggo, kita sudah bangun Disana di kabupaten itu kan PKB, Nasdem, PDI Perjuangan sudah ada. Jadi tanpa koalisi-koalisi pun kita sudah kerjasama. Makanya saya bersyukur ada 3 orang kader kita duduk di sana yang hadir di sini di Komisi E ya Dan masalah ini soal data sebenarnya memang dari apa ya sensus itu BPS. Itu BPS sebenarnya bekerja sesuai dengan pesanan. Ini saya ketahui kemarin setelah saya ketemu dengan Menteri koperasi dan UKM. Ternyata sejak berdirinya Republik ini sampai sekarang belum ada data base koperasi karena Menteri Koperasi tidak pernah pesan BPS untuk men-sensus nah itu. Nah, Menteri Koperasi kemarin mencoba minta BPS buat database untuk Kementrian Koperasi. Jawab BPS :” tolong sediakan uang satu sekian triliun untuk menjangkau seluruh Republik” maka spontan itu juga Menteri Koperasi menghentikan. Biar saya akan sendiri sensus koperasi saya melalui informasi dari pemerintah daerah. Jadi sekarang beliau itu menyusun database jumlah koperasi sekarang dengan informasi dari gubernur, bupati, camat sampai lurah juga Nah, sekarang karena data ini yang kita peroleh mengenai ini apa ini BPS kartu keluarga sehat apa ini, Kartu Indonesia Pintar, KKS ini. Ini semua kan data lama dari BPS. Jadi sebaiknya ada inisiatif lah dari lurah, camat, bupati yang sekarang bikin database sendiri tentang itu tanpa ya sebenarnya juga undang-undangnya juga harus diubah itu, apa. Ini BPS yang kita di pusat ini kan sesuai dengan pesanan makanya dulu kan tidak pernah dilibatkan lurah karena ada apa-apanya kan. Ini trililunan dia minta Pak. Nah, padahal Menteri Koperasi mengatakan bagaimana kementerian saya ini kementerian yang paling miskin karena hanya dapat 10 sekian triliun. Jadi tidak _ias melayani permintaan BPS itu. Terpaksa bikin database sendiri. Jadi benar sekali paparan tadi Pak Hasan Aminuddin bahwa Lurah kita di sana tidak pernah dilibatkan oleh BPS mendata ini-ini. Padahal orang yang tahu miskin atau tidaknya kan lurahnya, desanya. Iya kan? Kenapa BPS harus tanggungkan? Banyak orang yang sudah meninggal 2 tahun lalu, masih ada namanya. Itu yang ada. Nah, ini jadi saya kira Komisi E Jawa Timur mengusulkan kepada pemerintah agar data ini di update, diikutsertakan Lurah dan Camat setempat. Saya kira itu Pak, saya punya saran agar kita ini juga mungkin Komisi VIII menyampaikan usul kepada pemerintah agar kalau mereformasi juga BPS-nya itu. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:
10
Wa’alaikumussalam. F-PDI PERJUANGAN (Prof.DR.H.HAMKA HAQ, MA): Saya tambahkan juga Pak, saya ini Bugis Probolinggo, karena saya asal muasal saya Bugis. Bugis-Makassar tapi diterima oleh Pak Hasan untuk menjadi caleg maju dari Daerah ProbolinggoPasuruan. Istri orang Sulawesi Selatan dan saya tadi mengapa saya sebut Professor karena saya ingin juga orang tahu bahwa PDI Perjuangan juga punya _ dan saya ingin tekankan bahwa _saya itu adalah Guru besar di bidang Ilmu Hukum Islam, supaya orang tahu bahwa PDI Perjuangan juga tahu Hukum Islam. Ya, bukan hanya PKB dan PPP ya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Wassalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini langsung kampanye terus ini Pak Profesor ini, tapi begini Prof., Prof. itu mic-nya itu minta tolong Prof, mic-nya ok. Jadi gini Prof. Sebetulnya data-data kemiskinan itu ada juga di desa-desa dibuat sendiri oleh kepala desa. Tetapi ketika dia buat yang diberi bantuan itu data BPS. Kan itu yang terjadi selama ini. Jadi data itu ada ya desa itu tahu sendiri siapa yang miskin disitu tapi karena tidak diregistrasi oleh BPS, data yang diakui adalah data BPS maka terjadi lah konflik. Itu masalahnya disitu. Silakan Ibu Sarasawati, kita diskusikan soal ini dengan Kementerian. F-GERINDRA (RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO): Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syaloom, Om swastiastu nama budaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo dari Fraksi Partai Gerindra, dari Dapil Jawa Tengah IV Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Pimpinan yang saya hormati, Rekan-rekan Komisi VIII dan juga tentunya teman-teman dari Komisi E Jawa Timur yang hadir pada hari ini, Nah saya akan coba untuk singkat tepat pada 3 menit yang sebenarnya menjadi jatah setiap Anggota Dewan. Yang pertama memang tentang data itu seperti yang sudah dikatakan bahwa ini adalah masalah nasional dan itu pun sudah kami dapatkan selama kami kunjungan kerja komisi waktu kemarin saya bersama dengan Ketua Komisi bersama-sama ke Sumatera Utara, itu pun juga sama. Dan selama kunjungan kerja di Dapil saya pun, saya tanyakan kepada Bupati, Sekda, bahkan kepalakepala desa yang saya temui, data yang memang digunakan adalah 2011. Tetapi hal yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa betapa luar biasanya. Kalau dari tadi mungkin sedikit kita ikut juga curhat karena ikut juga frustasi, karena kami adalah saat ini adalah dewan atau orang-orang yang mewakili suara rakyat ikut frustasi. Tapi hal yang saya dapatkan selama saya kunjungan kerja di daerah ada kearifan _ias_ atau budaya yang luar biasa yang mau tidak mau bukan karena mereka mau melanggar _ias_ atau bagaimana tapi karena mau memastikan bahwa keadilan itu didapati oleh 11
mereka yang membutuhkan itu ada kesepakatan bahwa setiap orang yang mungkin sebenarnya itu mampu, mereka kan ini saya mendapatkan laporan dari Bapak, Ibu sekalian, salah satunya permasalahan kan bahwa warga yang tidak mampu tidak mendapatkan kartu sedangkan yang mampu malah mendapatkan kartu, itupun juga sama di daerah saya. Tetapi hal yang luar biasa bahwa ada kesepakatan diajak bertemu warga setempat bagi yang memang mendapatkan masih mendapat kan padahal sudah cukup mampu, itu diajak oleh kepala desa dan kepala dusun untuk dibagikan bahkan diberikan kepada mereka yang mampu. Itu luar biasa bagi saya itu. Jadi ada dari rakyat untuk rakyat yang mohon maaf sebenarnya adalah tanggung jawab daripada pemerintah untuk memastikan adanya saluran tersebut yang tepat pada sasaran. Disini karena rakyat merasa pemerintah belum melaksanakan tugas dengan baik tidak memperjuangkan hak mereka, mereka sendiri yang mengambil keputusan untuk berbagi bahkan memberikan kepada mereka yang memang seharusnya mendapatkan. Lalu yang kedua saya sebenarnya ingin menanyakan kepada rekan-rekan dari Jawa Timur. Saya mendapat ini tadi pun juga informasinya kalau tidak salah bahwa Surabaya dan Banyuwangi dipilih sebagai pilot project. Mungkin _ias dibagikan kepada kami, kenapa mungkin ada yang mengetahui kenapa _ project dipilih Surabaya dan Banyuwangi, itu yang pertama. Ini _jadi alat pembelajaran bagi kami bersama gitu. Yang kedua mungkin ada yang lebih baik gitu yang kami pun sampaikan sebagai bekal kepada kepala daerah di daerah kami masing-masing. Lalu yang kedua merupakan kebanggaan juga bahwa di salah satu kabupaten di daerah saya di Karang Anyar utamanya di saat saya menanyakan ini bagaimana ini apakah kartu-kartu yang sudah diperjuangkan atau diinstruksikan jadi bukan Perpu tadi saya dapatkan instruksi masih berupa instruksi dari Presiden apakah sudah sampai? Ada yang ketawa dari aparat nya karena mereka mengatakan untuk kartu Indonesia pintar itu tidak mungkin kami mendapatkan karena apa di kabupaten kami sudah pasti pendidikan gratis. Dan pada saat saya menanyakan kepada kepala desa – kepala desa perempuan yang saya temui, semuanya pun mengkonfirmasikan bahwa pendidikan sudah gratis di kabupaten tersebut. Saya hanya ingin mendorong agar kita semua sebagai wakil rakyat mendorong pemerintah daerah – pemerintah daerah setempat untuk menjalankan tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat untuk adanya kartu bahwa pendidikan _ diberikan secara gratis kepada semua yang layak. Itu adalah hak asasi setiap anak. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu, Ibu Maria dulu ya Bu, ya nanti. Belakang…... F-PG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, SH, MH): Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tadi apa yang sudah diutarakan oleh Anggota Komisi E dari DPRD Propinsi Jawa Tengah, eh dari Provinsi Jawa Timur, mohon maaf ini adalah merupakan suatu masukkan yang mana tadi sudah sampaikan bahwa kata bu menteri mengapa datanya data dengan ini berbeda adalah karena memang belum ada dana validasi dan itu baru akan dianggarkan nanti. Mestinya, meskipun tadi sudah disebut 12
itu instruksi dari Presiden, tapi mestinya Presiden juga melihat kalau temuan-temuan kita sama dengan temuan Bapak dan Ibu dari Komisi E, kenyataannya yang sudah dijadikan pilot project adalah pendataan ini dipakai pada saat Presiden yang lalu. Nah, oleh karena itu mestinya juga enggak perlu gitu kalau kita ini berpendapat mestinya juga enggak perlu menggunakan kebijakan baru karena toh yang dipakai adalah kebijakan yang lalu. Gitu kan? Cuma namanya diganti ya jangan ganti nama dulu lah. Apa salahnya sih gitu. Kemudian kemudian gini ada satu Dapil kami di Kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, ini mungkin nanti _diceritakan bahwa itu _menjadi contoh pilot project juga database mulai dari desa sampai kabupaten itu enggak tumpang tindih. Jadi alokasi –alokasi yang diberikan apakah itu KIP, KIS, dan sebagainya tidak bermakna di sana, karena apa karena di sana secara terstruktur datanya itu mulai dari RT sampai ini sudah ada seperti program satu atap ya apa namanya program satu pintu. Jadi data apa saja orang miskin –orang miskin Indonesia mau mencari contoh data orang miskin di Kabupaten Sragen. Maka disitu sudah terpetakan di RT mana dia itu sampai penyakitnya apa, sampai tidak punyanya apa, itu sudah ada di sana. Ini yang perlu di contoh oleh daerah lain bahkan mungkin Presiden perlu juga mencontoh dalam …__, ini yang akan nanti akan kita sampaikan dalam _ penganggaran pembuatan kebijakan sehingga tidak tumpang tindih karena apa? Kalau di daerah lain seperti yang Bapak dan Ibu sampaikan termasuk di daerah asal saya kepala desa, kepala dusun selalu dijadikan seperti apa namanya seperti di adu domba, begitu. Jadi orang yang mampu menerima dan tidak tidak mampu, betul-betul tidak mampu bahkan dia janda, tua, tidak bekerja tidak dapat. Nah ini yang perlu menjadi bahan juga bagi Propinsi DPRD Jawa Tengah yang itu akan menjadi bahan kami nanti ketika kita Rakor. Nah, ini sebagai gambaran saja kepada Bapak, Ibu. Barangkali _dicontoh nanti DPRD provinsi Jawa Timur untuk melihat apa betul kebenarannya bahwa apa namanya pelayanan one pelayanan satu pintu saya Cuma lupa namanya karena catatan tidak terbawa. Nah, ini agar Indonesia pun ketika akan memberikan bantuan apakah ke lansia, apakah ke pendidikan, tidak perlu kartunya bermacam-macam yang akhirnya terjadi pemborosan. Jadi begitu melihat data sudah terlihat, akan diambil kebijakan yang bagaimana sistemnya mau diambil, bagaimana _dengan cara seperti itu. Ini sebagai tambahan saja Ketua. Terima kasih. Assalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Jadi mungkin yang terakhir ini ya Ibu Itet ini. Ya, saya persilakan Bu. Baik. F-PDI PERJUANGAN (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati para tamu dari Jawa Timur, Yang saya banggakan seluruh Anggota Komisi VIII hari ini, dan Wakil Pimpinan, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya dari Dapil II Lampung. Jadi, Bapak kalau mau ke sana naik pesawat atau nyeberang Selat Sunda. Di sana banyak juga yang walaupun Lampung tapi 60 persen itu Jawa. Lampungnya hanya 10 persen sisanya Sunda dan campur baur lainnya. Banyak itu. Yang ngapak-ngapak juga banyak. Nah, baik, setelah saya cermati dari pembicaraan, memang ada yang curhat, ada yang kritik dan sebagainya. Kita sekarang mencari solusi. Yang saya amati adalah masalah pendataan bahwa ini menjadi masalah. Masalah pendataan itu sudah nasional dan sudah lama, bukan hanya baru saja, 13
karena apa? Data-data yang disampaikan oleh pusat itu ansih dari pusat. Data dari daerah sendiri, ini pengalaman dari Lampung, mereka tidak melakukan data, pendataan. Apakah daerah-daerah lain itu seperti itu? Jadi kita tidak _ias selalu menggantungkan dari pusat. Itu pertama. Kedua, pengelolaan pendataan ini ada 3 unsur yang sebetulnya mengerjakan : BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan BKKBN. Yang kita soroti selalu BPS, sementara Kementerian Dalam Negeri juga punya anggaran untuk itu. Kemudian BKKBN, orang sering keliru BKKBN itu hanya keluarga berencana padahal badan kependudukan dan Keluarga Berencana. Jadi 3 institusi ini yang sebetulnya seharusnya _ias bersinergi untuk melakukan pendataan yang namanya komprehensif. Ketika kami berkunjung ke NTB memang selalu juga data ini menjadi masalah. Yang saya usulkan pada waktu itu adalah jangan hanya pusat melakukan ini. Pendataan juga dilakukan oleh daerah dengan adanya APBD atau kalau perlu dengan Perda. Nah, Pak Pimpinan kebetulan saya itu membidangi pendataan di kesehatan. Latar belakang saya tersebut kesehatan. Kalau Pak Profesor tadi mengatakan PDI Perjuangan punya Profesor, di sini saya PDI perjuangan, saya satu-satunya di seluruh Indonesia yang mempunyai profesi namanya medical record administration. Jadi sekolahnya itu di Australia. Nah, pendataan di rumah sakit yang namanya ada metode comprehensive sweeping data collation. Kalau memang sekarang Jatim ini sangat concern terhadap pendataan. Saya , kita mencari solusi bersedia untuk memberikan bagaimana caranya membantu supaya pendataan itu betulbetul komprehensif. Jadi kita tidak hanya apa mengkritik tapi bagaimana kita mencari solusi. Dan saya gembira sekali, tadi dari DKI bagaimana pun mendukung program yang sedang dilakukan oleh pemerintah karena memang tujuannya baik yaitu untuk mencapai kepada sasaran sampai di grass root. Nah, mengenai data bahwa ada RT yang ada yang apa yang berhak tapi tidak dapat, sementara yang tidak berhak dapat. Ini perlu revolusi mental karena saya tahu sendiri RT itu dibeli nanti oleh yang mampu mereka lah yang dapat. Nah, inilah hal-hal ini yang saya kira dari pemerintah daerah bagaimana mengawasi para Ketua RT dan RW ini dan itu terjadi. Ini yang memang dihadapi sudah lama dan ini perlu kita lakukan revolusi mental ini supaya betul-betul kita cita-cita untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu _ tercapai. Terakhir, mungkin dari Komisi VIII _ias mendorong Kemensos untuk mendorong kementerian terkait ini melakukan perbaikan data tadi. Jadi kita minta supaya bersinergi dengan Kemendagri dan BKKBN supaya pendataan ini betul-betul valid dan reliable. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Wassalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tadi sebetulnya sudah mau mengakhiri, Mas Kus masih silakan. F-PAN (Drs. H. KUSWIYANTO,M.Si): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Teman-teman Anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi E yang saya hormati, Pak Pinto dan Pak Didik, Seluruh pejabat yang ikut yang saya hormati. Karena waktunya sudah sore dan biasanya Pak Minto itu mesti ngajak ke pasar ular dan Jalan Surabaya.Oleh karena itu, harus segera diakhiri. Pertama untuk penyamaan persepsi. Ini disini kan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang BPJS Undang-Undang 40 tahun 2011, yang produknya ada 2 yaitu : Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai tahun 2014, kemudian yang jaminan kerja akan dimulai tahun 2016. Kemudian produk dari apa namanya Kemen Kesehatan itu dua yaitu PBI dan non PBI. Yang PBI itu yang premi akan di-cover oleh pemerintah seluruh Indonesia, seingat saya 86 14
juta. Untuk Jawa Timur itu 14,1 juta, untuk Jawa Timur yang tidak ter-cover itu kan punya Jamkesda. Mudah-mudahan itu tetap di pertahankan. Usulan saya begini, ini karena sama-sama wakil, eh kemudian dari itu sebetulnya ini yang mau diubah dari PBI itu menjadi KIS. Jadi itu sebenarnya hanya perubahan casing saja karena kalau merubah keseluruhan itu undang-undangnya harus di ubah. Ini yang sesungguhnya menjadi persoalan besar karenanomenklatur nya belum keluar dan lain-lain. Usul saya pada Pimpinan untuk Komisi VIII biar kita ini memperoleh data yang mantap, bersama-sama dengan Komisi E DPRD Jawa Timur kita ke Jawa Timur itu untuk melaksanakan kunjungan khusus kunjungan spesifik, ke Banyuwangi sama ke Surabaya sehingga kita ini akan mendapatkan data-data yang lengkap. Dari situ nanti kita akan _ias berdiskusi secara matang dengan kementrian. Dan ini kalau bersama-sama dengan Komisi E tentu akan menjadi sesuatu yang yang menarik. Menurut saya poin untuk memasukkan pada kesempatan ini, yang lain saya kira sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu biar cepat ke Pasar Ular, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya kira begitu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Dari meja Pimpinan, mungkin Pak Sodik juga mau bicara? Silakan Pak Sodik lebih arif menggunakan waktunya lagi. WAKIL KETUA (DR.Ir. H.D.SODIK MUDJAHID, M.Sc/ F-PAN): Ya, terima kasih. Yang pertama terima kasih teman-teman dari Komisi E DPRD. Saudara-saudara, Soal data ini memang penyakit lama kita di berbagai _ias__, jumlah pulau saja berbeda antara TNI dengan Basarnas dengan Lemhanas. Dia lebih parah lagi ke dunia akademik pun seperti itu, datadata plagiasi dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti disitu. Terutama kan, Saudara-saudara menurut saya kewenangan otonomi kita manfaatkan. Kalau data-data ditingkatkan secara nasional saja susah merubahnya minimallah dengan level kita, di nasional kan agak susah, mungkin di provinsi sedikit lebih mudah dan juga mungkin nanti di DPRD kota untuk memonitor ya pekerjaan-pekerjaan pendataan di level kota. Ini adalah bagian dari pekerjaan panjang kita yang mungkin kalau mengandalkan tingkat nasional ini akan lama. Mari kita bekerja pada level kita masing-masing terdahulu sesuai dengan otonomi itu. Yang kedua, Saudara-saudara, saya melihat kasus ini tidak hanya berdampak kepada pembenahan kebijakan pengambilan data itu tapi mungkin siapa tahu harus kita kaitkan dengan otonomi pendelegasian dari proses pendistribusian itu sendiri. Masukan-masukan yang kita terima itu RT pada protes dilibatkan, RW pada protes, lurah pada protes. Nanti ketika kami bertemu dengan menteri bukan hanya kita koordinasi soal updating datanya tapi juga siapa tahu dengan mungkin ada perbaikan undang-undang juga adalah dalam proses distribusinya. Yang ketiga, Saudara-saudara karena kita sama-sama profesinya, walaupun kita legislator tapi kasus saya di NTB kemarin. Saya menyaksikan dengan mata, kepala saya ada sengketa 2 tetangga, yang satu 4 tahun mendapat terus bantuan padahal dia termasuk orang kaya, yang satunya lagi orang miskin tidak itu. Itu di depan saya Pak, mereka konflik bersengketa. Nah, Bapak, kehadiran saya waktu itu sedikit _ memberikan solusi kepada kantor posnya dan kelurahannya untuk kemudian ada jalan tengah dalam pembagian itu. Oleh karena itu lah maka 15
Saudara-saudara, jika kita menunggu nanti akan lama, ketika ada proses lagi itu tidak ada salahnya saya kira kita makin rajin turun mengawasi dan turut memberikan solusi kepada kasus-kasus yang terjadi lapangan, sementara menunggu proses yang tadi. Mungkin itu Pak Ketua, catatan dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, ini adalah penguatan bagi kita untuk bertemu dengan Menteri. Tapi sekali lagi jangan lah hanya menunggu di level nasional, kita sempitkan di level propinsi dan nanti pun ketika nanti ada DPRD kota, kabupaten, kami akan menyampaikan ini nanti. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumussalam. Ini saya kasih jawaban bentuk respon sedikit, sebetulnya dari kalau saya mau merangkum semua yang masuk itu sebetulnya sudah sepaham ini antara kami dengan kawan-kawan dari Komisi E yaitu tentang detail bisnis yang ditanyakan Pak Mustakim tadi saya kira karena itu nanti akan jadi penting untuk disampaikan. KETUA KOMISI E DPRD JATIM: Terima kasih Pimpinan. Ketika kita ke kantor pos, itu kan memang kita minta ditunjukkan semua kartu yang didistribusikan oleh Kantor Pos Besar Surabaya. Disitu kemudian kita lihat saat itu hanya kartu Pro XL. Terus kita tanya apa fungsi daripada kartu ini Pak? Beliau menjawab bahwa nomor kartu itu itu sebagai nomor registrasi kartu berarti itu _ias__d profit di balik itu semua karena secara otomatis bahwa setiap warga yang menerima rumah tangga sasaran itu pasti ketika menggunakan nomor itu karena itu merupakan nomor registrasi. Terus kemudian ini apa Cuma pro XL, pertanyaan lebih jauh ada 3 operator Pak yang menyebutkan bahwa Simpati, Telkomsel, kemudian IM3 Dengan melihat itu berarti itu semua kan memang seluruh penerima kartu itu pasti menggunakan itu. Dan ini kan pasti dibalik itu _ias__d apa ada unsur bisnis karena ini pasti dia ada nilai angkanya, enggak mungkin kalau kemudian nomor kartu sebagai nomor registrasi itu tanpa ada itu. Ini kan yang _ias punya kewenangan untuk menanyakan kan Komisi VIII. Tadi sebenarnya sudah saya tanyakan kepada Ibu Menteri, tapi tidak dijawab. Saya juga tidak mau terlalu terjebak karena tidak dijawab ya sudah kita, kami sudah menyampaikan. Terus kan ini semua kan memang itu kalau kaitan dengan apa kartu-kartu itu dan itu Surabaya saja yang kan di kantor pos memakan 58 ribu kemudian di Dinas Kesehatan yang data itu kan 240 ribu sekian yang terdistribusi. Yang problem sesungguhnya, itu nanti kan kami sudah minta kepada Ibu Menteri karena selama ini pendistribusian terkait dengan kartu itu itu kan tidak tiidak ada koordinasi di tingkat bawah. Tingkat bawah itu hanya kemudian menjalankan dari atas data yang diterima. Mohon maaf, kemarin itu kan sempat silang pendapat kita di dinas yang kita undang di Komisi E itu. Kami sesungguhnya minta nanti kalau kemudian didorong oleh Komisi VIII, ini semestinya ada SKB 3 menteri, tetapi Ibu Menteri tadi menjawab :”loh, enggak perlu SKB 3 menteri, ini kan sudah ada Inpres”. Padahal, sesungguhnya distribusi di lapangan itu tetap menjadi problem. Dinas-dinas yang terkait itu hanya lah sebatas melaksanakan daka yang diterima karena yang mendistribusikan semuanya di kantor pos hanya sebatas kemudian ini data yang terdistribusi, ini data dari sekian yang belum dan sebagainya. Di lapangan memang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang terhormat bahwa problem-nya sama, amburadul data itu semua. Betul juga bahwa memang ini tidak berdasarkan kalau desa memang betul, desa itu sudah mencatat , desa itu sudah mempunyai data itu. Tapi sekali lagi, tetap itu acuannya ada pada BPS, tetap pada BPS. Jadi gambaran itu terkait dengan provider itu kita temukan 3 operator yang ada di kartu itu , itu. 16
Terus kemudian kita mendorong untuk SKB ini juga didorong untuk di pemerintah mengeluarkan SK 3 menteri terkait terkait dengan distribusi kartu ini dan pendataan di lapangan. Saya kira itu. Ada tambahan? Pak Ikhsan? Ya, silakan Pak Ikhsan. Oh, iya ini baru Bu Kartika Hidayati dari PKB, silakan bu. Mana Ibu Ida tadi ya? Mau bicara kan Bu? Silakan. ANGGOTA KOMISI E DPRD: Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kawan-kawan di DPR RI, Kita sama bertugas untuk bagaimana memperjuangkan kesejahteraan rakyat kita. Kalau Bapak, Ibu se-Indonesia, kami se-Jawa Timur, untuk itulah mindset-nya adalah sama bagaimana seluruh masyarakat kita ini terentas kesejahteraannya. Di lapangan, di bawah, kami lebih merasakan, karena kalau Jawa Timur apalagi kalau di kabupaten, pastilah mereka akan lebih dekat untuk lebiih tahu di lapangan. Jadi kalau menyelesaikan seluruh permasalahan keumatan dan kemasyarakatan, ini memang tidak _ lepas dari yang namanya database. Update data itu kalau tidak selesai, maka seluruh masalah dalam kemanusiaan itu tidak akan pernah selesai. Untuk itu, saya mencoba kita ber-share sama ya, kita ini sama. Tugas kita adalah controlling, budgeting, kemudian legislasi. Untuk itu, kami dari Jawa Timur berterima kasih kepada teman-teman DPR RI yang mau ketemu dengan kami, sehingga kami ini _ menyampaikan bahwa agar semua masalah kemasyarakatan keumatan ini _selesai, maka kami mohon untuk dianggarkan sesegera mungkin yang namanya masalah budgeting tadi untuk yang namanya pendataan, pemutakhiran data karena itulah kunci awal titik nol kita untuk menyelesaikan semua masalah keumatan, kesejahteraan, pendidikan, dan sebagainya itu ada pada data. Kalau datanya salah pasti lah orang sakit, kalau obatnya salah tentu tidak akan sembuh, sama. Jadi kalau datanya tidak selesai maka seluruh masalah umat tidak akan selesai. Yang kedua, sama-sama kita saling share bahwa tugas kita adalah pada legislasi maka kami mohon ada yang namanya melihat kembal kepada undang-undang ketika itu tidak tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat, fenomenanya kok seperti ini ternyata setelah jalannya BPS dari kata tadi periode yang lalu seperti ini maka mana undang-undang yang harus diubah itu menjadi wewenang dari teman-teman DPR RI. Kalau kami di Jawa Timur kan cukup dengan Perda dari aturan yang kita ambil dari undang-undang. Jadi yang terakhir adalah _ias__da_ng. Kita saling mengingatkan bahwa tugas kita adalah tiga itu yaitu controlling berarti selama pemerintahan ini berjalan ya sudah kita kontrol. Kalau memang tidak bagus, ya bagusnya solusinya seperti apa sehingga selamanya rakyat kita tidak akan pernah jadi korban dari ego sentris masing-masing kita dan solusinya kembali lagi itu tadi. Saya berharap temanteman DPR RI segera memberikan masalah yang cukup penting didalam pendataan. Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatuilahi Wabarakatuh.
17
KETUA RAPAT: Silakan, masih Pak? ANGGOTA…: Pimpinan, Sepakati dulu sampai jam berapa, Pimpinan. Terima kasih. ANGGOTA KOMISI E DPRD JATIM (IKHSAN): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Ikhsan dari Nasdem. Yang saya hormati para Pimpinan dan juga Anggota di Komisi VIII, Yang lebih khusus kepada Ketua saya dan sekaligus guru saya Pak Hasan Aminuddin. Tadi memang disampaikan oleh Bu Menteri Sosial, bahwa kenapa kemudian ada Provider seluler yang itu ada di kartu-kartu itu. Salah satu alasannya adalah itu berkaitan dengan program simpanan keluarga sejahtera Nah, simpanan keluarga sejahtera ini sebetulnya bentuk revisi dari program bantuan tunai yang itu kalau bantuan tunai ketika tidak diambil atau ada sesuatu maka itu hilang dengan sendirinya. Tetapi itu katanya dengan kartu itu, maka yang bersangkutan mengetahui kalau itu tidak diambil masih ada simpanan bagi yang bersangkutan. Nah, ini di bukunya juga dijelaskan seperti itu. Cuma yang perlu kita garisbawahi, menurut saya bahwa tiga (3) kartu sakti ini sebetulnya bertujuan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Ada tiga (3) leading sector : ada di Dinas Sosial, kemudian Pendidikan, kemudian juga sekaligus Kesehatan. Tetapi tiga (3) SKB ini kadang-kadang tidak sinkron satu sama lain, makanya kemudian usulan dari temanteman untuk menerbitkan SKB 3 menteri itu penting untuk mensinkronkan dibawah karena ternyata satu sama lain saling tidak sinkron satu sama lain padahal itu penting untuk disinkronkan. Nah, tadi disampaikan juga, bahwa KIS itu bukan hanya perubahan casing KIS itu, sebetulnya itu katanya itu bentuk inovasi dan kreasi baru ketika BPJS kemarin terutama bagi mereka yang tidak mampu itu di pandang mendapat seringkali perlakuan yang tidak adil karena dia dari awal sudah diantrikan saja sudah di urutan nomor sekian maka kemudian dengan kartu KIS, maka seluruh masyarakat berhak baik itu yang tidak mampu maupun mampu sama-sama akan menggunakan kartu KIS itu. Itu latar belakangnya, sehingga kemudian dilakukan inovasi dan kreasi yang disampaikan oleh menteri tadi seperti itu. Tetapi dari sisi kelemahan yang paling mendasar adalah akurasi data yang seperti yang disampaikan oleh teman-teman itu yang menjadi masalah. Dan akurasi data itu disebabkan karena pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang penanganan kemiskinan, itu yang tidak dijalankan karena data itu mesti dilakukan pembaharuan 2 tahun sekali ternyata tidak dilakukan. Ketika saya tanyakan tadi apa yang dilakukan oleh menteri dalam konteks itu untuk mengatasi carut marut data ini, agak sedikit menghardik saya. Menghardik maksudnya yang berhak bertanya soal itu, itu mestinya adalah DPR RI katanya, kalau DPR Provinsi lain. Tetapi tadi disampaikan bahwa update data itu adalah kewenangan dari kepala desa, kemudian camat, camat ke bupati, bupati, gubernur dan seterusnya. Posisi kementerian bersifat pasif, dia tidak aktif melakukan validasi dan verifikasi data. Itu yang menyebabkan akhirnya carut marut terjadi. Sementara ini di launching tanpa melakukan apa data itu valid dan akurat. Nah, ketika timbul masalah baru kemudian dilakukan validasi dan akurasi. Itu yang akhirnya menjadi penyebab timbulnya carut marut itu makanya 18
mungkin kemudian penyelesaiannya, penekanannya bagaimana agar data itu benar-benar akurat dan valid. Seperti yang disampaikan Pak Hasan, kemudian jangan-jangan ada bantuan, angka kemiskinannya meningkat apalagi di Jawa Timur karena Jawa Timur ternyata adalah provinsi termiskin dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain dan termiskinnya itu diukur dengan berbagai _ias__da, salah satunya adalah bantuan Raskin. Kita ini mendapat bantuan Raskin tertinggi di Indonesia, begitu pula dengan bantuan keluarga sejahtera tertinggi di Indonesia, mendapatkan kartu pintar juga terrtinggi di Indonesia. Ini jadinya Jawa Timur menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Dan kemudian orang bertanya apa kemudian manfaat program-programnya itu bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan, akhirnya ternyata tidak efektif kalau demikian. Kita sampaikan itu soalnya adalah ya itu tadi mungkin Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan itu ada yang suka miskin. Saya kira demikian. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Tadi telah kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan dari Komisi E dan saya kira sudah maklum dan dipahami apa yang diinginkan maksud dan tujuan kawan-kawan sudah tercapai saya kira. Dan perlu kami ingatkan memang terus terang saja, Komisi VIII sudah menilai bahwa, menteri agak Menteri Sosial kita sudah melanggar undang-undang. Itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 khususnya Pasal 8 ayat (1) sampai (5), dimana memang data tentang kemiskinan itu harus divalidasi dalam minimal satu kali dalam 2 tahun, sementara data yang digunakan itu adalah data 2011 dan itu ditemukan di seluruh Indonesia dan ini fakta pelanggaran undang-undang. Pelanggaran undang-undanng adalah kesepakatan bersama politik yang dibangun di Indonesia dan kalau itu terjadi maka itu adalah pelanggaran serius. Nah, mulai dari situ nanti akan kita bongkar satu persatu dalam konteks bukan untuk menghakimi, tetapi adalah untuk memperbaiki. Jadi saya kira KIH dan KMP itu sama saja, akan tetap kritis kepada pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih bagus kepada rakyat. Nah, itu saya lihat tadi kawan-kawan yang dari partai-partai yang gabung dengan KIH dan KMP sama pendapatnya. Nah, karena itu mungkin ini akan menjadi feeding yang cukup bagus bagi kawan-kawan di Komisi VIII ini dan Insya Allah ini akan menjadi amanah yang akan kami sampaikan nanti ketika kami bertemu dengan Menteri Sosial. Saya kira ini cukupkan sampai disini dulu Bu. Nanti kalau berrtanya lagi ke sana kemari itu, hanya ingin menegaskan mau minta tolong kepada DPR RI Komisi VIII yang pertama tadi adalah satu, tolong dibantu _ias__ untuk monev pendistribusian KIP, KIS, dan KKS mau bentuknya SKB 3 menteri atau apa pun tapi _ias diakses sampai ke daerah, sehingga kami Komisi E Jawa Timur juga _ias melakukan pantauan dan legal gitu loh, untuk memantau apakah ini kartu _ias terdistribusi dengan baik dan benar dan tepat sasaran. Dan yang kemarin dipilih 2 kota dari Jawa Timur itu berdasarkan _ias__da layanan terbaik dan tidak semua kecamatan mendapatkan. Itu saja. Terima kasih. Sebetulnya yang Ibu sampaikan tadi sudah disampaikan Mas Budi…..dan beliau yang terakhir itu bahwa _ias__da usulan untuk memperbaiki mulai dari data sampai cara untuk meneliti apa controlling itu tadi sudah disampaikan Ibu tadi dan dicatatkan semua oleh Sekretariat Komisi VIII. Baik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII dan tamu yang datang dari Jawa Timur, Demikian tadi telah kita laksanakan pertemuan ini dengan baik. Saya _ias_ ini adalah pertemuan yang luar biasa untuk _ias kita tindaklanjuti bersama baik kami di Komisi VIII ini maupun 19
Saudara-saudara nanti yang akan kembali ke Jawa Timur. Baiklah, kalau sudah tidak lagi yang ingin disampaikan marilah sama-sama kita menutup audiensi ini dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahi rabbil’alamin. Nasruminallahi wa fathum qarib wa basyiril mukminin. Wassalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
20
