DAFTAR ISI Hal. RINGKASAN EKSEKUTIF
i
DAFTAR ISI
vi
DAFTAR ISTILAH
x
DAFTAR TABEL
xiii
DAFTAR DIAGRAM
xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1
1.2. Pertanyaan Penelitian
7
1.3. Maksud dan Tujuan
7
BAB 2 METODOLOGI 2.1. Pendekatan
9
2.2. Metode dan Tehnik Pengumpulan Data
16
2.3. Lokasi Penelitian
19
2.4. Strategi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan
20
2.5. Pengalaman di Lapangan
29
2.5.1. Pengalaman Lapangan di Gorontalo, Makasar, Bengkulu, Medan, Pasuruan, dan Surabaya 2.5.2. Pengalaman Lapangan di Bima dan Mataram BAB 3
29 33
Partisipasi Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel: Analisis Mikro dan Konteksual
45
3.1. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel di Kota Gorontalo
45
3.1.1. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan di Kota Gorontalo
46
3.1.2. Partisipasi Perempuan sebagai KSM di Kota Gorontalo
48
3.1.3. Partisipasi Perempuan sebagai BKM di Kota Gorontalo
51
3.1.4. Partisipasi Perempuan sebagai Faskel di Kota Gorontalo
52 vi
3.2. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel di Kota Makasar
54
3.2.1. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan di Kota Makasar
55
3.2.2. Partisipasi Perempuan sebagai KSM di Kota Makasar
57
3.2.3. Partisipasi Perempuan sebagai BKM di Kota Makasar
59
3.2.4. Partisipasi Perempuan sebagai Faskel di Kota Makasar
63
3.3. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel di Kota Bengkulu
67
3.3.1. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan di Kota Bengkulu
70
3.3.2. Partisipasi Perempuan sebagai KSM di Kota Bengkulu
73
3.3.3. Partisipasi Perempuan sebagai BKM di Kota Bengkulu
74
3.3.4. Partisipasi Perempuan sebagai Faskel di Kota Bengkulu
76
3.4. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel di Kota Medan
79
3.4.1. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan di Kota Medan
80
3.4.2. Partisipasi Perempuan sebagai KSM di Kota Medan
82
3.4.3. Partisipasi Perempuan sebagai BKM di Kota Medan
83
3.4.4. Partisipasi Perempuan sebagai Faskel di Kota Medan
86
3.5. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel di Kota Pasuruan
88
3.5.1. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan di Kota Pasuruan
89
3.5.2. Partisipasi Perempuan sebagai KSM di Kota Pasuruan
90
3.5.3. Partisipasi Perempuan sebagai BKM di Kota Pasuruan
92
3.5.4. Partisipasi Perempuan sebagai Faskel di Kota Pasuruan
93
3.6. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel di Kota Pasuruan
95
3.6.1. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan di Kota Surabaya
96
3.6.2. Partisipasi Perempuan sebagai KSM di Kota Surabaya
99
3.6.3. Partisipasi Perempuan sebagai BKM di Kota Surabaya
100
3.6.4. Partisipasi Perempuan sebagai Faskel di Kota Surabaya
104
vii
3.7. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel di Kota Bima
107
3.7.1. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan di Kota Bima
109
3.7.2. Partisipasi Perempuan sebagai KSM di Kota Bima
119
3.7.3. Partisipasi Perempuan sebagai BKM di Kota Bima
124
3.7.4. Partisipasi Perempuan sebagai Faskel di Kota Bima
125
3.8. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel di Kota Mataram
129
3.8.1. Partisipasi Perempuan sebagai Relawan di Kota Mataram
132
3.8.2. Partisipasi Perempuan sebagai KSM di Kota Mataram
134
3.8.3. Partisipasi Perempuan sebagai BKM di Kota Mataram
136
3.8.4. Partisipasi Perempuan sebagai Faskel di Kota Mataram
138
3.9. Temuan Umum Lapangan dan Pembahasannya
141
3.9.1. Partisipasi perempuan sebagai relawan berhenti pasca BKM terbentuk 141 3.9.2. Perempuan sebagai anggota KSM terfokus di ranah ekonomi dan hanya sebatas peminjam/nasabah 3.9.3. Penganggaran untuk KSM belum pro perempuan miskin
154 154
3.9.4. Pembangunan Infrastuktur belum berbasis kebutuhan khusus Perempuan
161
3.9.5. BKM didominasi oleh kaum lelaki dan berperan sebagai ”Kontraktor”
162
3.9.6. PJM Pronangkis Belum Pro Perempuan Miskin
167
3.9.7. Faskel perempuan lebih komunikatif namun belum pro perempuan
168
3.10. Mengapa Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel bertahan atau mundur?
177
3.11. Hambatan, peluang dan harapan sebagai perempuan relawan, KSM, BKM dan Faskel 3.11.1. Bertahannya Peran dan Pembagian Jender Tradisional
184 184
3.11.2. Desain Proyek Akar Masalah Partisipasi dalam P2KP: Kendala Kelembagaan
188
viii
3.11.3. Peluang dan Harapan Perempuan sebagai Relawan, KSM, BKM, dan Faskel
192
3.12. Strategi Peningkatan Partisipasi Kualitatif Perempuan Dalam P2KP Ke depan 195 3.12.1. Strategi dan Aksi Mendorong Partisipasi Perempuan dalam P2KP oleh Pemerintah
200
3.12.2. Strategi dan Aksi Mendorong Partisipasi Perempuan dalam P2KP oleh Masyarakat BAB 4
Kesimpulan dan Rekomendasi
202 204
4.1. Kesimpulan
204
4.2. Rekomendasi
211
ix
Laporan Akhir: Studi Partisipasi Perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan RINGKASAN EKSEKUTIF Data SIM (Sistem Informasi dan Manajemen) menunjukkan bahwa dari keseluruhan relawan P2KP hanya 1/4 nya perempuan. Dan kurang dari 1/5 anggota BKM yang mengontrol akses ke dana-dana BKM adalah perempuan. Pembagiannya diantara penerima BLM (sebagai anggota KSM), bagaimanapun lebih besar (sekitar 1/3 dari P2KP-2).1 Meski demikian, partisipasi perempuan dalam berbagai dukungan pada kegiatan berbasis masyarakat umumnya jauh dari apa yang direpresentasikan sebagai kesetaraan jender. Ada wilayah-wilayah di mana rata-rata partisipasinya (khususnya sebagai relawan) lebih tinggi, Setiap variasi wilayah kemungkinan berhubungan dengan kurang lebih pada konteks sosial-budaya yang kondusif maupun strategi intervensi daerah yang berbeda.Dilatarbelakangi oleh hal itu, maka studi ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab baik yang mendorong maupun yang menghambat partisipasi perempuan dalam program P2KP di 16 kelurahan dan 8 wilayah kajian. Lokasi kajian adalah: Pohe, Dulomo Selatan (Gorontalo), Kodingareng, Pattingaloang (Makasar), Kebun Gerand, Kampung Bali (Bengkulu), Belawan dua, Karang Berombak (Medan), Sarae, Sambinae (Bima), Karangpule dan Mataram Barat (Mataram). Kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam kajian ini dan jender dijadikan sebagai alat analisis karena dianggap mampu mengungkap pengalaman khas terkait faktor penghambat dan pendorong perempuan masih tetap terlibat atau bertahan dalam program P2KP, khususnya sebagai relawan, KSM, BKM, maupun faskel. Secara konseptual P2KP adalah salah satu program nasional yang bagus sekali jika antara konsep dan aktualitanya seiring sejalan. Bagaimana tidak dikatakan demikian? Persoalan mendasar yang ingin disentuhnya terkait dengan moralitas, yakni kepercayaan, kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesetaraan, dan kebersamaan yang meluntur dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Selain itupun program ini “diperelok” dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang ideal, yaitu demokratisasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun sayang “keindahan” konsep-konsep tersebut baru sebatas konsep, ia belum membumi dan belum menyentuh “tulang sumsum” masyarakat miskin, termasuk perempuan miskin sebagai kelompok target. Prinsip demokrasi yang dianut bukanlah demokrasi karena di dalamnya disadari ataupun tidak terdapat “ruang yang tertutup dan ditutup” oleh rigiditas kebijakan yang menyebabkan perempuan miskin tidak memiliki akses, kontrol, dan berpartisipasi secara aktif-produktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal itu terjadi karena tahapan langkah pembangunan yang hilang dalam perjalanannya, meskipun sudah ada aturan main yang jelas terkait siklus P2KP. Tahapan yang hilang tersebut adalah ketiadaan need assessment, opportunity analysis, serta gender need assessment di samping adanya rigiditas kebijakan serta “ruh” sosialisasi P2KP belum menyentuh kelompok target dan kelompok pendukung. Hal itu terjadi terkait erat dengan kapasitas konsultan di tingkat kelurahan, kota, ataupun di tingkatan yang lebih tinggi yang berhubungan dengan masalah sosialisasi dan peningkatan kapasitas para konsultan lokal berikut peningkatan kapasitas pelaku P2KP di komunitas basis, khususnya tentang “ruh” pentingnya partisipasi perempuan dalam P2KP baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Semua itu pada akhir terkendala oleh desain proyek berikut pertemuan budaya proyek dan budaya lokal yang masih kuat diwarnai mindset maskulin. Implikasi dari semua itu adalah kebutuhan khas perempuan sebagai warga miskin, relawan, BKM, maupun faskel belum “terbaca” dan belum diakomodir dalam desain proyek berikut bagaimana mengoperasionalkan hal tersebut secara praktis dalam pembangunan tridaya di tengah masyarakat. Semua itu berkelindan dengan validitas data SIM yang didukung data kualitatif baik di tingkat korkot, KMW, maupun KMP berikut persamaan persepsi di antara mereka tentang pentingnya data kuantitatif dan kualitatif partisipasi perempuan sebagai relawan, KSM, BKM, dan faskel sebagai pendukung kerja yang efektif dan efisien para konsultan. Kebutuhan khas perempuan yang belum terpotret dan diakomodir dalam desain proyek menghadirkan hal-hal berikut ini: 1.
Partisipasi perempuan sebagai relawan berhenti ketika pasca BKM terbentuk.Hak itu terjadi disebabkan oleh: a. Konsep relawan tidak jelas dan hanya dipahami bahwa relawan bertugas sebagai pendata keluraga miskin (gakin) atau sebagian ikut dalam siklus awal P2KP (RKM, RK, PS) tanpa bayaran dan bersifat ikhlas
PT. Prospera Consulting Engineers
i
Laporan Akhir: Studi Partisipasi Perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan b.
2.
3.
4.
5.
6.
Relawan lebih banyak bukan dari kalangan elit perempuan, akan tetapi berasal dari kalangan perempuan biasa yang memiliki waktu luang dan aktif di kelurahan serta ditunjuk oleh elit lokal c. Relawan yang tidak terpilih menjadi anggota BKM, KSM, UP-UP, tidak dilibatkan dalam seluruh aktivitas pemberdayaan pasca terbentuk BKM d. Relawan tidak memiliki wadah khusus dengan peran dan fungsi yang jelas pasca BKM terbentuk Tingkat partisipasi perempuan sebagai relawan adalah tidak selamanya berbanding lurus dengan tingkat kategori tinggi-rendah capaian indikator suatu kelurahan. Ada beberapa kemungkinan faktor penyebab, yaitu: a. Pertama, keberadaan data SIM yang perlu dipertanyakan tingkat validitasnya. Apakah secara kuantitas sudah secara objektif mencerminkan realitas yang sebenarnya ataukah hanya sekedar input data dan juga sekedar memenuhi kewajiban administrasi. b. Kedua, relawan hanya salah satu item PAD, sedangkan dalam menentukan lokasi digunakan beberapa indikator PAD yang terkait dengan partisipasi perempuan dan kemudian hasilnya dibuat rata-rata capaian. Secara kuantitatif partisipasi perempuan sebagai relawan lebih tinggi dibanding laki-laki di kategori kelurahan tinggi hanya terjadi di Gorontalo (Dulomo Selatan), Makasar (Kodingareng) dan Medan (Karang Berombak), Bima (Sambinae) dan Mataram (Mataram Barat).Ketiga, khusus di lokasi partisipasi rendah, baik di Bima (Sarae) maupun Mataram (Karang Pule), partisipasi perempuan sebagai relawan lebih tinggi dibandingkan dengan lelaki. Secara kontekstual, tingginya tingkat partisipasi perempuan sebagai relawan di empat kelurahan tersebut terkait erat dengan: a. pertama, waktu luang perempuan. b. kedua, kurang minatnya kaum pria menjadi relawan karena tidak dibayar, sedangkan kaum pria dipandang sebagai pencari nafkah utama keluarga. Konsekuensinya, jika menjadi relawan, pemasukan ekonomi keluarga berkurang. Secara kuantitatif partisipasi perempuan sebagai realawan lebih rendah dibandingkan kaum pria di kategori kelurahan partisipasi tinggi terjadi di Makasar (Kodingareng), Bengkulu (Kebun Geranf), dan Pasuruan (Kepel), dan Surabaya (Tembok Dukuh). Sementara itu, partisipasi perempuan lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki di kategori kelurahan partisipais rendah terjadi di Gorontalo (Dulomo Selatan), Makasar (Pattingaloang), Bengkulu (Kebun Gerand), dan Pasuruan (Panggung Rejo). Hal itu terkait erat dengan: a. pertama, teknik pengundangan sosialisasi awal rekruitmen relawan yang mengatasnamakan kepala keluarga (bapak).Oleh karena itu yang datang lebih banyak bapak-bapak, sehingga secara otomatis yang terdaftar secara administrasi lebih banyak lelaki. b. kedua, waktu kegiatan tidak sesuai denga waktu luang perempuan ataupun kurang sesuai dengan norma setempat seperti di Tembok Dukuh. Perempuan yang keluar malam dipandang tidak baik, apa lagi jika berstatus sebagai isteri. Secara kualitatif, perempuan sebagai relawan belum mampu mempengaruhi kebijakan publik lokal dalam hal pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal itu terkait erat dengan keterbatasan kapasitas dan ketiadaan pendampingan penguatan kapasitas secara berkesinambungan baik pra maupun pasca BKM terbentuk baik oleh BKM maupun oleh faskel. Partisipasi perempuan sebagai KSM terkonsentrasi di ranah ekonomi dan mereka baru sebatas nasabah/peminjam serta tidak ada pemberdayaan dan demokrasi. Hal itu terkait erat dengan: a. Rekruitmen anggota KSM ditunjuk oleh UPK ataupun BKM ataupun kelompok elit dalam masyarakat (RT, RW/Kepala Lingkungan). b. Proposal pengajuan dana bergulir dibuatkan oleh UPK atau kadang oleh BKM karena dianggap rumit. c. BKM belum melakukan pendampingan dan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan dana bergulir. d. Sosialisasi “ruh” dana bergulir tidak sampai dan masih dipandang sebagai dana hibah. e. Kegiatan pembangunan ekonomi tidak dilandaskan pada opportunity analysis, f. Sosialisasi program yang tidak sampai pada kelompok target, sehingga imaji dana bergulir sama dengan dana hibah masih bergema.
PT. Prospera Consulting Engineers
ii
Laporan Akhir: Studi Partisipasi Perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan g.
7.
8. 9. 10.
11. 12. 13.
14.
15.
Adanya rigiditas kebijakan rr 80% yang mengakibatkan seleksi pemanfaat tidak tepat sasaran. h. Komposisi anggaran yang lebih pro pada pembangunan fisik sehingga dampak dana bergulir belum terlihat mengentaskan kemiskina i. Teknik pengembalian dana bergulir bersifat sentralistik dan disamaratakan antara wilayah pesisir, perkotaan, dan perdesaan.Keluarga petani dan nelayan tidak bisa mengembalikan cicilan setiap bulan, apalagi jika lagi musim barat ataupun saat paceklik. Penganggaran untuk KSM belum pro perempuan miskin. Hal itu disebabkan hal berikut: a. Anggaran untuk pembangunan ekonomi lebih sedikit dibandingkan lingkungan. Hal itu terkait rigiditas kebijakan anggaran dengan komposisi 70% (pembangunan lingkungan, 20% (pembangunan ekonomi), dan 10% (pembangunan sosial). b. Rigiditas kebijakan tingkat pengembalian dana bergulir (Repayment Rate/RR) minimal 80% untuk mendapat kucuran dana bergulir dalam BLM selanjutnya. Hal itu mengakibatkan tertutupnya akses perempuan miskin atas dana bergulir. Dengan demikian perempuan sebagai kelompok target menjadi belum “tersentuh” oleh program P2KP meskipun BKM sebagai pengambil kebijakan menyadari hal itu. Akan tetapi, kebijakan tersebut mendudukkan BKM dalam posisi yang dilematis. Pembangunan Infrastruktur belum berbasis kebutuhan khusus perempuan. Hal itu terjadi salah satunya disebabkan KSM infrastruktur atau lingkungan didominasi oleh kaum lelaki sehingga “suara” perempuan dalam perencanaan pembangunan lingkungan kelurahan masih diabaikan. Program sosial baru sebatas charity yang tidak berlandaskan pada need assessment and opportunity Kegiatan pelatihan sosial produktif tidak berkesinambungan dan terpisah dari kegiatan pembangunan ekonomi dan lingkungan serta stereotifik. Pelatihan untuk perempuan berupa menjahit, memasak dll. Dengan kata lain kegiatan pelatihan tidak berdasarkan need assessment and opportunity. Penerima manfaat program sosial terbatas pada mereka yang dekat dengan BKM. Dengan kata lain seleksi penerima manfaat program sosial belum tepat sasaran. Secara kualitatif perempuan sebagai anggota KSM belum mampu mempengaruhi kebijakan publik lokal terkait dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta belum mampu memunculkan kebutuhan khas lokal terakomodir dalam PJM Pronangkis. BKM didominasi lelaki dan berperan sebagai”kontraktor”. Realitas tersebut disebabkan oleh: a. Fenomena dominannya kaum laki-laki di BKM terkait erat dengan: pertama tidak adanya intervensi proyek dalam pemilu BKM atas afirmative action bagi kandidat perempuan. b. Kedua, budaya lokal yang masih kental diwarnai pemahaman tafsir agama yang lebih memposisikan kaum lelaki sebagai pimpinan. Hal itu dibahas lebih dalam dalam kajian kontekstual. c. Ketiga, tidak ada pelatihan khusus bagi perempuan potensial yang dipersiapkan untuk duduk sebagai anggota ataupun koordinator BKM, seperti latihan dasar kepemimpinan khusus untuk perempuan. PJM Pronangkis belum pro perempuan terkait erat dengan sedikitnya perempuan yang duduk sebagai anggota BKM dan jikapun banyak perempuan sebagai anggota BKM seperti di Mataram Barat tidak menjamin bahwa mereka pro kebutuhan khas perempuan. Mengapa demikian? Hal itu terkait erat dengan cara berpikir masyarakat yang dikonstruksi secara sosial dan budaya yang belum menguntungkan kedua jenis kelamin, terutama bagi perempuan Faskel perempuan lebih komunikatif, namun belum pro kebutuhan khas perempuan. Hal itu disebabkan oleh hal-hal berikut ini: a. Pelatihan yang didesain untuk peningkatan kapasitas faskel belum menyentuh secara khusus untuk membangun kesadaran kritis atas pentingya partisipasi perempuan dalam program pengentasan kemiskinan. b. P2KP belum memiliki panduan teknik pemberdayaan masyarakat yang pro perempuan. c. Dalam kontrak kerja, faskel tidak difungsikan sebagai gender fokal point atau sebagai ujung tombak pemasti terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang pro kebutuhan perempuan.
PT. Prospera Consulting Engineers
iii
Laporan Akhir: Studi Partisipasi Perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan d.
Korkot maupun KMW belum memiliki standar penilaian kinerja faskel terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang pro perempuan. Hal itu berhubungan pula dengan keberadaan korkot yang belum menjadi pusat pemberdayaan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, khususnya perempuan serta KMW pun belum mengkoordinir dan melakukan pengawasan atas kinerja korkot yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang pro perempuan. Semua itu bermuara pada desain proyek P2KP yang belum pro perempuan seperti yang tertuang dalam visi dan misi. 16. Munculnya masalah di butir 1-15 di atas secara umum disebabkan oleh pertama, masih bertahannya peran dan pembagian kerja jender tradisional dalam masyarakat . Kedua, desain proyek yang belum peka atas kebutuhan khas manusia lokal, khususnya belum pro perempuan. Ketiga, sosialisasi “ruh” P2KP berikut pentingnya keterlibatan partisipasi perempuan dalam P2KP baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang belum sampai dengan baik ke kelompok target. Keempat, belum adanya pelatihan khusus peningkatan kapasitas baik bagi relawan, KSM, BKM, maupun faskel agar pembangunan tridaya pro kebutuhan khas perempuan lokal berikut bagaimana menerjemahkan hal tersebut dalam tataran praktik di masyarakat serta pelatihan khusus kepemimpinan perempuan. Berdasarkan temuan di atas ada beberapa hal yang ingin direkomendasikan agar lajunya program P2KP/PNPM ke depan menjadi lebih baik, khususnya dalam meningkatkan partisipasi perempuan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tentunya sangat disadari bahwa keterlibatan perempuan secara kuantitatif dan kualitatif akan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di 16 kelurahan wilayah kajian. Adapun subtansi rekomendasi ditujukan kepada beberapa pihak yang terlibat sebagai perancang program ataupun konsultan maupun sebagai pelaksana program di lapangan adalah sebagai berikut: 1. Departemen PU, sebaiknya meredisain program P2KP agar pro pada kebutuhan khas laki-laki dan perempuan, pada kondisi sekarang, terutama kebutuhan khas perempuan miskin yang masih terabaikan sesuai konteks lokal. Secara khusus merevisi visi dan misi P2KP yang belum eksplisit menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan khas manusia, terutama kelompok perempuan miskin yang masih terpinggirkan hak sosial, politik, maupun ekonominya.Selain itu agar mensinergikan program sejenis yang masih dibawahi oleh Departemen PU, seperti P2KP/PNPM dengan NUSSP. 2. Konsultan Manajemen Pusat (KMP), sebaiknya: • meninjau kembali berbagai kebijakan yang terkait dengan sumber daya konsultan di tingkat pusat sampai daerah apakah sudah memiliki perspektif gender ataupun perspektif perempuan dan peka atas kebutuhan khas manusia, terutama perempuan miskin yang hak sosial, ekonomi, maupun politiknya masih terabaikan. • meninjau kembali job desk setiap konsultan dari pusat sampai daerah, apakah salah satunya ia bertugas sebagai gender fokal point yang bertugas memastikan bahwa kebutuhan khas manusia, terutama perempuan miskin terakomodir dan berjalan dengan baik dalam pembangunan tridaya. • meninjau kembali, apakah konsultan dari tingkat pusat sampai daerah sudah memiliki dan memahami kebijakan operasional yang adil bagi semua orang, khususnya adil bagi perempuan miskin serta piawai dalam menerjemahkan hal tersebut dalam bentuk praktis yang ditunjang oleh instrumennya sederhana namun dapat dipahami dan digunakan dengan mudah dalam pembangunan tridaya di masyarakat. • Meninjau ulang kebijakan anggaran pembangunan tridaya dengan komposisi 70% (pembangunan infrastruktur), 20% (pembangunan ekonomi), dan 10% (pembangunan sosial) sebab perempuan lebih banyak terkonsentrasi di ranah ekonomi. • Meninjau ulang sistem pengembalian kredit yang harus mencapai 80% sebab telah meminggirkan hak ekonomi perempuan miskin sebagai kelompok target yang sebenarnya. • Tenaga ahli sosialisasi perlu meninjau ulang dan turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi sejauhmana efektivitas tersosialisasinya “ruh” P2KP berikut pentingnya partisipasi perempuan dalam pengentasan kemiskinan dalam kaitannya dengan satu kesatuannya pembangunan tridaya. Selain itu dipandang perlu juga, tenaga ahli sosialisasi bekerja sama dengan tokoh agama dan budaya lokal untuk menggali kearifan lokal yang menyokong tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pengentasan kemiskinan berikut perempuanpun bisa menjadi pimpinan, khususnya di BKM. Selain itupun perlu
PT. Prospera Consulting Engineers
iv
Laporan Akhir: Studi Partisipasi Perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan mensosialisasikan tentang “ruh” pentingnya affimative action bagi perempuan dalam pemilu BKM karena sangat disadari, secara kultural dan politis perempuan lokal tertinggal beberapa langkah oleh teman prianya. Hal itu perlu dilakukan untuk menumbuhkembangkan potensi manusia secara maksimal, karena yang diuntungkan bukan hanya perempuan saja akan tetapi semua pihak. • Tenaga ahli pelatihan/ pengembangan kapasitas meninjau ulang: seluruh materi pelatihan, apakah sudah ada materi khusus pengembangan kapasitas bagi semua konsultan di tingkat pusat sampai daerah tentang sensitivitas jender berikut pentingnya partisipasi perempuan dalam pengentasan kemiskinan dan pelatihannya dilakukan secara khusus bukan menjadi selipan diantara sekian bentuk pelatihan. Selain itu, seyogyanya Tenaga Ahli pelatihan/Pengembangan Kapasitas menyiapkan pelatihan khusus bagi peningkatan kapasitas untuk perempuan sebagai relawan, KSM, dan BKM agar mampu berperan secara kualitatif dalam mempengaruhi kebijakan publik dalam pembangunan lokal, khususnya pembangunan tridaya serta diharapkan mereka memiliki kepiawaian menerjemahkannya secara praktis dan berkelanjutan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan peningkatan kapasitas bagi faskel sebagai agen pemberdayaan masyarakat yang benar-benar berdaya dan peka terhadap kebutuhan khas laki-laki dan perempuan umumnya dan khususnya perempuan miskin lokal sehingga kebutuhan mereka terakomodir dalam PJM Pronangkis. 3. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), sebaiknya: • berfungsi sebagai koordinator antara kota yang sensitif gender, yang didukung oleh pemberlakuan otonomi daerah serta kebijakan dan strategi operasional yang memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender laki-laki dan perempuan dalam program P2KP. • memiliki strategi kebijakan terkait isu perempuan, sehingga mereka bisa melakukan strategi operasionalnya sampai ke tingkat basis • melakukan pengendalian terhadap strategi pencapaian issu2 gender di wilayah kerjanya (harus ada instrumen pengendalian yang terkait isu perempuan) • penajaman issu gender dan strategi pencapaiannya dalam tahapan siklus program (harus ada instrumen pengendalian yang terkait isu perempuan). • Peningkatan kapasitas pelaku P2KP di KMW terkait isu perempuan • Membatasi diri sebagai koordinator antar korkot dan memberdayakan korkot sebagai pusat pemberdayaan perempuan, dan desentralisasi kewenangan 4. Korkot, sebaiknya berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, khususnya pusat pemberdayaan perempuan dengan mendorong para askot dan faskel menjadi gender fokal point sebagai orang yang bertugas sebagai pemasti lajunya pembangunan tridaya yang pro pada kebutuhan khas perempuan dan laki-laki terutama perempuan miskin berikut tentang “ruh” pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam pengentasan kemiskinan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 5. Pemerintah Kota, khususnya Medan seyogyanya menganggarkan dana pendamping bagi kelurahan Karang Berombak agar BLM tahap kedua cair dan hal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, khususnya KSM ekonomi yang sudah terbentuk. 6. Kelurahan, khususnya Ampel meskipun terjadi trauma historis atas kredit macet, namun sebaiknya pagu untuk KSM ekonomi tetap dicairkan sebab masyarakat perempuan di Ampel masih membutuhkan dana berguilir. Selain itu, tentunya kasus serupapun terjadi pula di daerah lain, namun mereka kembali membangun KSM ekonomi yang baru dan ternyata dapat berjalan seperti halnya di kelurahan Kepel Pasuruan. Temuan di atas semakin menguatkan bahwa revisi desain proyek P2KP merupakan keharusan.Tentunya ia harus mengakomodir kebutuhan khas perempuan dan laki-laki sebagai langkah awal menuju proyek P2KP, yang bukan hanya indah secara konseptual, tetapi keberadaannya bermakna dan betul-betul mampu merubah nasib warga miskin, terutama perempuan menjadi lebih baik, lebih sejahtera, serta lebih berkeadilan sosial.
PT. Prospera Consulting Engineers
v
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH IPM : Indeks Pembangunan Manusia KMP : Konsultan Manajemen Pusat KMW : Konsultan Manajemen Wilayah Korkot : Koordinator Kota, KMW KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat LKM : Lembaga Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama generik yang dahulu dinamakan BKM LKMD : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa MDGs : Millennium Development Goals P2KP : Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan PAD : Project Appraisal Document PAKET : Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, sama dengan PAPG PJOK : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PNPMMP : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan PMU : Program Management Unit PPK : Program Pengembangan Kecamatan PPM : Penanganan Pengaduan Masyarakat Pronangkis : Program Penanggulangan Kemiskinan PRA : Participatory Rural Appraisal PS : Pemetaan Swadaya PU : Pekerjaan Umum Relawan : Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa pamrih Renta : Rencana Tahunan RK : Refleksi Kemiskinan RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan RKM : Rembug Kesiapan Masyarakat RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah RT/RW : Rukun Tetangga/Rukun Warga RWT : Rembug Warga Tahunan SATKER-P2KP : Satuan Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan SIM : Sistem Informasi Manajemen SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SNVT : Satuan Kerja Non Vertikal di tingkat Propinsi SOP : Standard Operational Procedures SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana SPK : Strategi Penanggulangan Kemisikinan SPKD : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tridaya : Pemberdayaan Lingkungan, Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi UKL : Unit Kelola Lingkungan UP : Unit Pengelola yang dibentuk BKM UPK : Unit Pengelola Keuangan UPL : Unit Pengelola Lingkungan x
UPS : Unit Pengelola Sosial UPP : Urban Poverty Project (P2KP) Partisipasi Perempuan Keterlibatan dan Pemberdayaan perempuan sebagai relawan, KSM, BKM, dan Faskel vi vii Jender • Jender dikonstruksikan dan dideterminasi secara sosial di mana karakteristik dan peranan perempuan dan laki-laki diterima dalam masyarakat. • Jender adalah tingkah laku yang dipelajari. • Banyak stereotype jender yang umumnya dan secara salah diberikan kepada perempuan dan laki-laki. Sex • Karakteristik fisik • Karakteristik bawaan bersifat fungsional yang diberikan, diturunkan, permanen, dan tidak berubah. • Karakteristik biologis alamiah. Bias Jender adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan Kesenjangan Jender adalah ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dapat terjadi dalam proses pembangunan. Ketidakseimbangan perempuan dan laki-laki ini, misalnya terjadi dalam pekerjaan dan pendapatan, akses dan penguasaan atas sumber daya kehidupan. Permasalahan/Isu Jender adalah permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan jender atau ketimpangan jender. Di antara permasalahan ini adalah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan. Keadilan Jender (Jender Equity) adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Kesetaraan Jender (Jender Equality) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut. Relasi Jender (Jender Relation) adalah menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam kerja sama saling mendukung atau saling bersaing satu sama lain. Hubungan Jender Setara (Equal Jender Relation) jika posisi sosial laki-laki dan perempuan setara Hubungan Jender Tidak Setara (Unequal Jender Relation): jika posisi sosial laki-laki tidak setara dengan posisi sosial perempuan. Salah satunya berada pada posisi subordinate.
xi
Kesadaran Jender (Jender Awareness) adalah kesadaran yang seyogyanya dimiliki oleh anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan) bahwa peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukan diperoleh secara alamiah melalui kelahiran tetapi melalui proses belajar yang justru telah menyebabkan status perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan hubungan jender yang tidak setara yang merugikan kaum perempuan. Peka/Sensitif Jender (Jender Sensitivity) adalah sikap dan perilaku yang seyogyanya dipunyai oleh tiap anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang didasari oleh adanya kesadaran jender dan karenanya peka terhadap adanya pembedaan peran dan perlakuan terhadap lakilaki dan perempuan yang justru merugikan kaum perempuan. Tanggap Jender (Jender Responsif) adalah perspektif para perumus kebijakan dan pelaksana pembangunan yang telah memiliki kesadaran jender dan kepekaan terhadap ketimpangan jender dan karenanya berupaya untuk mewujudkan kemitraan yang setara serta pemberdayaan (empowerment) bagi perempuan dan laki-laki dalam program-program pembangunannya. Stereotype (Citra baku) adalah citra baku yang melekat pada peran, fungsi dan tanggung jawab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Cara pikir stereotype tentang peran jender, yang dikaitkan dengan ciri-ciri kepribadian, sangat mendalam merasuki mayoritas orang. Sebagai contoh, pada umumnya ciri yang dianggap dominan pada laki-laki adalah yang berkaitan dengan rasionalitas, sedangkan pada perempuan adalah hal-hal yang berkaitan dengan ekspresi dan perasaan, seperti kehangatan, keramahan, kelembutan dan sejenisnya. Stereotype semacam ini banyak tertanam di lembaga pendidikan, buku bacaan anak-anak gaya bahasa dan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ciri-ciri stereotype ini dijadikan dasar untuk mengalokasikan peran untuk perempuan dan laki-laki, yang karenanya lazim dikenal dengan istilah peran stereotype.
xii
