DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN RINGKASAN EKSEKUTIF LAMPIRAN BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

i ii iii v vi vii xii

PENDAHULUAN 1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1.2. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 1.3. RENCANA STRATEGIS 1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

I– 2 I – 13 I – 20 I – 34

PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2.2. PERJANJIAN KINERJA

II – 1 II – 3

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 3.2. REALISASI ANGGARAN

III – 1 III – 33

PENUTUP 4.1. KESIMPULAN 4.2. REKOMENDASI

IV – 1 IV – 2

Direktorat Jenderal Cipta Karya

ii

DAFTAR TABEL Tabel i Tabel ii Tabel 1.1. Tabel 1.2. Tabel 1.3. Tabel 1.4. Tabel 1.5. Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7. Tabel 3.8. Tabel 3.9. Tabel 3.10. Tabel 3.11. Tabel 3.12.

Tabel 3.13. Tabel 3.14.

Pencapaian Kinerja Sasaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 Trend Pencapaian Sasaran Ditjen Cipta Karya Periode 2010-2013 Klasifikasi Pendidikan PNS Persebaran SDM Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Kondisi, Tantangan Pembangunan Tahun 2014 Desain Program Ditjen Cipta Karya Rencana Kinerja Tahunan Perjanjian Kinerja Kategorisasi Kinerja Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2014 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2014 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan Tren Capaian Kinerja Outcome Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Terhadap RPJMN dan Renstra Kontribusi Pencapaian Outcome Ditjen Cipta Karya Terhadap Cakupan Pelayanan Air Minum Nasional Tren Pencapaian Outcome Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM Tren Pencapaian Outcome Peningkatan Cakupan Pelayanan Sanitasi Kinerja Pelayanan Sanitasi Tahun 2014 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kinerja Pencapaian Pembangunan Rusunawa Hingga Tahun 2014 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Kinerja Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/Nelayan Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Ditjen Cipta Karya Periode 2010-2014


ix x I – 11 I – 11 I – 12 I – 18 I – 33 II – 2 II – 4 III – 1 III – 2 III – 3 III – 5 III – 6 III – 7 III – 10 III – 11 III – 12 III – 15 III – 16 III – 18

III – 19 III – 23

iii

Tabel 3.15. Tabel 3.16. Tabel 3.17. Tabel 3.18. Tabel 3.19.

Fasilitas Kerjasama Multipihak Program CSR oleh Ditjen CK 2010-2014 Tren Realisasi Anggaran Periode 2010-2014 Kontribusi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Ditjen Cipta Karya Pencapaian Output Ditjen Cipta Karya di Tahun 2014 Pencapaian Anggaran Ditjen Cipta Karya di Tahun 2014


III – 29 III – 33 III – 34 III – 34 III – 36

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar i Gambar 1.1. Gambar 1.2. Gambar 1.3. Gambar 1.4. Gambar 1.5. Gambar 1.6. Gambar 1.7. Gambar 1.8. Gambar 1.9. Gambar 2.1. Gambar 3.1.

Trend Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan 2010-2014 Struktur Organisasi Ditjen Cipta Karya Struktur Organisasi BPPSPAM Struktur Organisasi Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi Klasifikasi Golongan PNS Grafik Golongan Ruang Komposisi Perempuan Yang Menduduki Posisi Strategis Proyeksi Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Peta Pesebaran Penduduk dan Ekonomi Per Pulau Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya Pembangunan Revitalisasi Kabupaten Sumbawa Kawasan Istana Dalam Loka NTB Grafik Rekapitulasi Kondisi PDAM


xi I–3 I–8 I–9 I – 10 I – 10 I – 12 I – 15 I – 16 I – 31 II – 8 III – 10

v

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III LAMPIRAN IV LAMPIRAN V LAMPIRAN VI LAMPIRAN VII LAMPIRAN VIII LAMPIRAN IX

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PETA SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA PER OUTPUT PENGHITUNGAN KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN PMK 249 TAHUN 2011 PIAGAM PENGHARGAAN DOKUMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA INOVASI TEKNOLOGI RENCANA AKSI


vi

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. Cipta Karya Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen. Cipta Karya Tahun 2014 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan. Terhadap pelakasanaan pembangunan bidang Cipta Karya, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: A. Tujuan dan Sasaran Dalam upaya merealisasikan good governance, Ditjen. Cipta Karya telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RENSTRA. Tujuan Ditjen Cipta Karya adalah: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim) 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah Adapun Visi Ditjen. Cipta Karya adalah “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”. Sejalan dengan visi, telah dirumuskan misi sebagai berikut: [1] Meningkatkan pembangunan infarstruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah, [2] Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya, [3] Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung, [4] Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan [5] Mewujudkan organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya

vii

yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan good governance. Selanjutnya dengan mengacu kepada tujuan telah pula ditetapkan sasaran strategis Ditjen Cipta Karya sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan. 2. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang. 3. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat. B. Kinerja sasaran Pencapaian sasaran strategis Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Terhadap sasaran Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan telah tercapai peningkatan jumlah pelayanan air minum sebanyak 10.353 l/det (126,58%) dan 321 IKK (104,22%), pembinaan kemampuan Pemda/PDAM di 119 PDAM (99,17%) serta peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di 142 kab/kota (97,26%) dan 733 kawasan (96,83%). 2. Terhadap sasaran Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang telah tercapai pembangunan rusunawa sebanyak 25 TB (100%) dan revitalisasi kawasan permukiman di 54 kawasan (98,18%) 3. Terhadap sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat telah tercapai peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan di 16.106 desa (102,44%) Pencapaian sasaran tersebut diperoleh dari capaian indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Cipta Karya yang telah disepakati di lingkup Ditjen Cipta Karya. Capaian kinerja sasaran (outcome) Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana tergambar dalam tabel i berikut:


viii

Tabel i. Pencapaian Kinerja Sasaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2014

Sumber : LAKIP Es II Cipta Karya 2014

Adapun trend pencapaian sasaran selama periode Renstra 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :


ix

Tabel ii. Trend Pencapaian Kinerja Sasaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan

Target Renstra *

(3)

(4)

2010

2011

2012

2013

2014 **

(5)

(6)

(6)

(7)

(8)

872 1,277 872 10,142

2,576 170 71 170 2,807

5,745 178 355 178 1,811

6,381 192 331 192 2,312

9,264 331 728 331 1,805

10,353 321 490 321 1,979

Kwsn

776

19

65

244

388

148

Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-site dan Sistem On-site

PDAM PDAM Kab/Kota Kwsn Kab/Kota Kwsn

505 505 674 1,297 13 921

87 87 87 93 0 37

103 103 156 203 0 129

124 124 138 731 0 630

107 107 137 946 8 850

119 119 142 733 5 684

Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

Kab/Kota

236

25

58

46

56

68

Kab/Kota

425

62

98

92

73

69

Kwsn

376

56

74

101

96

49

Pembangunan Rusunawa Stasiun Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

TB

250

40

65

53

67

25

TB

250

40

65

53

67

25

Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan

Kwsn

1,355

137

322

411

437

54

Kwsn

1,355

137

322

411

437

54

Kab/Kota

316

44

134

44

130

25

Desa

36,361

14,848

16,792

16,517

27,569

16,106

Kel/Desa

10,999

10,948

10,930

10,925

11,066

11,066

IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

l/det IKK Kwsn IKK Desa

Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Kawasan MBR yang terlayani infrastruktur Air Minum

Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM PDAM yang Memperoleh Pembinaan Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi

Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/3R Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

Satuan

Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya Kabupaten/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah Peningkatan Infrastruktur Permukiman Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan Perdesaan/Kumuh/Nelayan Kelurahan/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Dengan Pola Pemberdayaan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM) Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman Masyarakat

-

Desa 25,362 3,900 5,862 5,592 16,503 5,040 Sumber : *) Lampiran PerMen PU No 20/PRT/M/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PU No 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian PU Tahun 2010-2014, **)LAKIP Es II Cipta Karya 2014

C. Kinerja Keuangan Dalam melaksanakan sasaran sebagaimana tersebut diatas, Ditjen Cipta Karya didukung pendanaan sebesar Rp. 14.549.478.381.000,dengan capaian sebesar Rp. 13.929.670.602.000,- (95,74%). Adapun trend capaian kinerja keuangan selama periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:


x

25,000,000,000

Ribu Rp

20,000,000,000 15,000,000,000

Rencana Realisasi

10,000,000,000

5,000,000,000 2010

2011

2012

2013

2014

Gambar i. Trend Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan 2010-2014

Pencapaian anggaran Ditjen Cipta Karya dari tahun 2010 – 2014 sempat mengalami trend meningkat hingga sebesar Rp. 20.890.695.803.000,- ditahun 2013, namun menurun di tahun 2014. Pada tahun 2014 anggaran Ditjen Cipta Karya menurun menjadi Rp. 14.549.478.381.000,- dikarenakan adanya penghematan. Namun demikian, penghematan yang terjadi tidak banyak menurunkan pencapaian output. D. Kendala Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain terkait dengan: a. Belum optimalnya perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan b. Masih terbatasnya jumlah SDM dan kapasitas kelembagaan bidang permukiman khususnya terkait pelaksana di daerah (Satker, Pemda) c. Masih terbatasnya data dan informasi (basis data) permukiman. Selain itu terdapat perbedaan data yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program menyebabkan tidak optimalnya capaian yang dihasilkan


xi

d. Lemahnya persiapan pelaksanaan antara lain identifikasi dan penetapan lokasi yang menyebabkan terjadinya perubahan maupun penambahan lokasi sasaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan. e. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkait tidak terpenuhinya readiness criteria seperti kesiapan lahan. f. Belum maksimalnya pencapaian manfaat dari pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya

E. Rekomendasi Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai perbaikan ke depan antara lain: 1. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan target target kinerja yang lebih akurat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya. 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja. 3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan bidang permukiman. 4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi terkait. Koordinasi juga diperlukan bahkan pada tahap pra perencanaan ataupun pada proses memperoleh data dan informasi bidang permukiman. 5. Peningkatan manfaat dari infrastruktur terbangun, melalui fasilitasi penguatan kelembagaan stakeholder di daerah (Pemda, Masyarakat) dalam penerimaan ataupun pemanfaatan infrastruktur terbangun. Melalui Laporan Kinerja Ditjen. Cipta Karya Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra Ditjen. Cipta Karya Tahun 2010-2014.


xii

BAB I PENDAHULUAN Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disertai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka setiap Eselon I dan Eselon II pada Kementerian/Lembaga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di akhir tahun anggaran. Begitu pula dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, dimana pada akhir tahun anggaran 2014 menyusun LAKIP Eselon I. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Cipta Karya disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja serta capaian yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi Ditjen Cipta Karya dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab ini menjelaskan tentang mandat Ditjen Cipta Karya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi kementerian dan lembaga. Berdasarkan PerPres tersebut, Ditjen Cipta Karya adalah unsur pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cipta karya. Bab ini juga menggambarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan Renstra Ditjen Cipta Karya. Sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Pasal 538, mandat Ditjen Cipta Karya adalah:


I-1

1.1.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan FUNGSI 1. Perumusan kebijakan di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan, tata bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, serta bangunan gedung dan rumah negara. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundangundangan meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta fasilitasi kegiatan strategis nasional, termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Dalam membantu mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, Ditjen Cipta Karya didukung oleh lima (5) unit kerja eselon II yang terdiri atas Direktorat Bina Program, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Pengembangan Air Minum, dan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman serta satu unit kerja unsur pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Khusus di bidang air minum dan sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis (UPT) berupa Balai Pembinaan Teknik Air minum dan Sanitasi setingkat eselon III yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Cipta Karya. Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga dibantu oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Air Minum (BPPSPAM) dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, unit pelaksana eselon II di dukung oleh 5 (lima) unit kerja setingkat eselon III yang menjalankan fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK dan pemberian bimbingan Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-2

teknis. Unit pendukung eselon II di dukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat eselon III yang menjalankan fungsi dukungan administrasi dan manajemen keciptakaryaan. Secara keseluruhan Ditjen Cipta Karya memiliki 5 (lima) Direktorat, 1 (satu) Sekretariat Direktorat, 1 (satu) Sekretariat Badan, 25 (duapuluh lima) Subdirektorat, 5 (lima) Bagian Pendukung, 3 (tiga) Bidang, serta 2 (dua) Balai UPT yang tugas dan fungsinya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk lebih detail terkait struktur organisasi Ditjen Cipta Karya, dapat dilihat pada Gambar 1.1. B. STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

DIREKTORAT BINA PROGRAM SUBBAG TU

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

SUBBAG TU

SUBBAG TU

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM DAN PER-UU

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM SUBBAG TU

BAGIAN UMUM DAN PBMN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP SUBBAG TU

SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SUB DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS




SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN

SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU

SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN

SUB DIREKTORAT INVESTASI

SUB DIREKTORAT AIR LIMBAH

SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI

SUB DIREKTORAT PENINGKATAN PERMUKIMAN WIL I

RUMAH NEGARA SUB DIREKTORAT WILAYAH I

SUB DIREKTORAT WILAYAH I

SUB DIREKTORAT DRAINASE

SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI

SUB DIREKTORAT PENINGKATAN PERMUKIMAN WIL II

SUB DIREKTORAT WILAYAH II

SUB DIREKTORAT WILAYAH II

SUB DIREKTORAT PERSAMPAHAN

SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA

SUB DIREKTORAT PENGATURAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen Cipta Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-3

Adapun tugas dan fungsi unit-unit pendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi: -

perencanaan, pembinaan, dan pengembangan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian serta evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana;

-

pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, serta pembinaan dan pengelolaan akuntansi, termasuk penyusunan akuntansi keuangan Direktorat Jenderal;

-

penyusunan dan pembinaan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum;

-

penyelenggaraan tata usaha dan urusan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal;

-

pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana; dan

-

koordinasi pemantauan, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan kejadian bencana alam serta penanggulangannya.

2. Direktorat Bina Program Dalam merumuskan kebijakan, menyusun rencana, program dan anggaran termasuk sumber pembiayaan, pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi : -

penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan, baik di perkotaan maupun di perdesaan;

-

penyusunan program dan anggaran penyediaan prasarana dan sarana;

-

pengembangan kerjasama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri serta pengembangan program investasi;

-

evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program;

-

pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik; dan


I-4

-

pelaksanaan tata usaha Direktorat.

3. Direktorat Pengembangan Permukiman Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Cipta Karya di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknik dan pengawasan teknik, serta standardisasi teknis dibidang pengembangan permukiman, Direktorat Pengembangan Permukiman menyelenggarakan fungsi: -

penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan permukiman di perkotaan dan perdesaan;

-

pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan kawasan permukiman baru di perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan potensial;

-

pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi peningkatan kualitas permukiman kumuh termasuk peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sederhana;

-

pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi peningkatan kualitas permukiman di kawasan tertinggal, terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial;

-

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang pengembangan permukiman; dan

-

pelaksanaan tata usaha Direktorat

4. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Cipta Karya di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan termasuk pembinaan pengelolaan gedung dan rumah negara, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: -

penyusunan kebijakan teknis dan strategi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan termasuk gedung dan rumah negara;

-

pembinaan teknik, pengawasan teknik, fasilitasi serta pembinaan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara termasuk fasilitasi bangunan gedung istana kepresidenan;

-

pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dan pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan; Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-5

-

pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional, ruang terbuka hijau, serta penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial;

-

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan kelembagaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan

-


5. Direktorat Pengembangan Air Minum Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Cipta Karya di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, Direktorat Pengembangan Air Minum menyelenggarakan fungsi: -

penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum;

-

pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial;

-

pengembangan investasi untuk sistem penyediaan air minum;

-

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air minum; dan

-


6. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Cipta Karya di bidang kebijakan, pengaturan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan standardisasi teknis di bidang air limbah, drainase dan persampahan permukiman, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi: -

penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan air limbah, drainase dan persampahan;

-

pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan air limbah, drainase, dan persampahan termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial;

-

pembinaan investasi di bidang air limbah dan persampahan;


I-6

-

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air limbah, drainase dan persampahan; dan

-


7. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Air Minum (BPPSPAM) BPPSPAM bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPPSPAM menyelenggarakan fungsi: -

Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan strategi

-

Membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penerapan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) oleh penyelenggara dan masyarakat

-

Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAM

-

Memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan

-

Mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan badan usaha swasta

-

Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat

standar

kualitas

dan

kinerja

pelayanan

dalam

Unit kerja BPPSPAM memiliki struktur organisasi yang berbeda dari keseluruhan Eselon I. Unit kerja BPPSPAM merupakan badan yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. BPPSPAM dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui Peraturan Menteri No 249/PRT/M/2005. BPPSPAM memiliki tugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.


I-7

KETUA

ANGGOTA Masyarakat

ANGGOTA

Pelanggan

ANGGOTA Penyelenggara

ANGGOTA Profesi

KABAG TATA USAHA

SEKRETARIS KABAG UMUM DAN INFORMASI

KABAG INFORMASI DAN

TATA LAKSANA KABAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN

DAN PROGRAM

KEPALA BIDANG PEMANTAUAN DAN

EVALUASI KINERJA

KEPALA BIDANG ANALISA KEUANGAN,

INVESTASI DAN PROMOSI

KELOMPOK PROFESIONAL PEJABAT FUNGSIONAL DAN TENAGA AHLI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN TENAGA AHLI BIDANG LAINNYA

Gambar 1.2. Struktur Organisasi BPPSPAM 8. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, melalui Sekretaris Jenderal Cipta Karya erdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pemberdayaan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi dengan tugas pokok mengembangan kurikulum, melaksanakan bimbingan teknis bidang air minum dan sanitasi, serta pelatihan lainnya, dan diseminasi bahan latihan.


I-8

Dalam penyelenggaraan tugasnya tersebut, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi: -

Pelaksanaan bimbingan teknik pelayanan air minum dan sanitasi

-

Pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan system penyediaan air minum dan sanitasi

-

Penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem penyediaan air minum dan sistem pengolahan sanitasi

-

Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja air minum dan sanitasi

-

Penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik Negara

-

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

KEPALA BALAI / KEPALA SATKER

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KA. SUB. BAG. TATA USAHA

KA. UR. UMUM DAN KEUANGAN

KA. UR. KEPEGAWAIAN

KA. SIE AIR MINUM

KA. SIE SANITASI

KA. SUBSIE AIR MINUM

KA. SUBSIE SANITASI

BENDAHARA PENGELUARAN

PEJABAT PENANDA TANGAN SPM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEJABAT PEMUNGUT PNBP

BENDAHARA PENERIMAAN

PANITIA POKJA/ PENGADAAN BARANG JASA

Gambar 1.3. Struktur Organisasi Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi


I-9

C. KERAGAMAN SDM Dalam mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya beserta unit kerja pendukungnya di tahun 2014, Ditjen Cipta Karya didukung oleh 2.177 orang pegawai dengan keragaman SDM sebagai berikut: 6%

2% 27% Gol I Gol II

Gol III

65%

Gol IV

Sumber: Data Kepegawaian, Seditjen 2014

Gambar 1.4. Klasifikasi Golongan PNS Di tahun 2014, proporsi terbesar SDM Ditjen Cipta Karya berasal dari golongan III sebanyak 1.411 orang (65%) yang terbagi golongan ruang sebagaimana terdapat pada gambar 1.5.

GRAFIK GOL. RUANG 600 500

516 468

400 300

350

305

200 151

122

100

79 2

-

IV/E

JUMLAH

2

7

13

IV/D IV/C 7

13

64

42

14

22

10

1

III/C

III/B

III/A

II/D

II/C

II/B

II/A

I/D

I/C

I/B

I/A

305

516

468

17

151

350

64

14

22

10

1

17

IV/B IV/A III/D 42

79

122

Gambar 1.5. Grafik Golongan Ruang


I-10

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa 65% SDM yang berasal dari golongan III, umumnya didominasi oleh SDM dengan golongan ruang III/B sebanyak 516 orang yang sebagian besar merupakan pegawai negeri sipil (masa kerja >5 tahun). Tabel 1.1. Klasifikasi Pendidikan PNS No. 1.

Pendidikan S3

2.

S2

3 4.

S1 D III

1.024 orang 94 orang

5.

SMA

607 orang

6.

SMP

46 orang

7.

SD

45 orang

Total

Jumlah 8 orang 359 orang

2.183 orang


Jika dilihat dari sisi pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S1 sebanyak 1.024 orang (47%) dan SMA sebanyak 607 orang (28%). Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Ditjen Cipta Karya, juga menyediakan/bekerjasama menyediakan dukungan beasiswa dari Universitas dalam maupun luar negeri. Terhadap persebaran SDM di setiap unit kerja Es II, sebagaimana terlihat pada tabel 1.2. maka akan terlihat persebaran SDM yang kurang lebih merata. Tabel 1.2. Persebaran SDM No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Bina Program Direktorat PBL Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Air Minum BPPSPAM Total

Jumlah 196 orang 212 orang 374 orang 443 orang 395 orang 466 orang 97 orang 2.183 orang



I-11

Komposisi terbesar persebaran PNS ada di Direktorat Pengembangan Air Minum sebanyak 466 orang dan yang terendah di BPPSPAM sebanyak 97 orang. Dari analisis kebutuhan pegawai, dapat disampaikan bahwasanya jumlah pegawai di beberapa unit kerja masih belum memadai, hal ini dikarenakan besarnya beban kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan SDM. Tabel 1.3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin No. 1. 2.

Unit Kerja Laki-Laki Perempuan Total

Jumlah 1.386 orang 797 orang 2.183 orang


Berdasarkan jenis kelamin, SDM Direktorat Jenderal Cipta Karya masih didominasi Laki-laki sebanyak 1.386 orang (63%) sementara Perempuan sebanyak 797 orang (37%). Walaupun komposisi SDM Ditjen Cipta Karya didominasi oleh Laki-Laki, namun demikian terdapat beberapa orang Perempuan diantaranya berperan penting dalam pembangunan bidang Cipta Karya karena menduduki posisi strategis. Dimana sebanyak 34 perempuan menduduki posisi Eselon IV, 11 perempuan menduduki posisi Eselon III dan 1 perempuan menduduki posisi Eselon II. 1 Orang

11 Orang

Es II

34 Orang

Es III Es IV

Sumber:Data Kepegawaian, Seditjen 2014

Gambar 1.6. Komposisi Perempuan Yang Menduduki Posisi Strategis


I-12

1.2.

KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN

Subbab ini menjelaskan lingkungan strategis yang melatarbelakangi dan memberikan arahan dalam pembangunan bidang Cipta karya. Lingkungan strategis pembangunan bidang Cipta Karya dipengaruhi oleh tantangan dan isu-isu strategis tingkat nasional maupun internasional yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana permukiman bidang Cipta Karya selama tahun 2010-2014. Tantangan serta isu-isu tersebut meliputi: A. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN Tantangan pembangunan sub bidang ke-Cipta Karya-an sebagaimana tertuang dalam Permenpu No 20/PRT/M/2012 tentang Perubahan kedua atas Permenpu No 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014: 1. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metropolitan/besar yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai. 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangganya serta mengurangi volume timbulan sampah mulai dari skala rumah tangga dalam rangka mengurangi beban TPA 3. Meningkatkan keterpaduan penanganan sistem drainase mulai dari sistem terkecil (tersier, sekunder) hingga sistem primer yang pelaksanaanya harus selaras dengan RTRW yang berlaku. 4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis. 5. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan. 6. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum. 7. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.


I-13

8. Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya. 9. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan. 10. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas. 11. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global. 12. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman. 13. Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. 14. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan. 15. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan subbidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya. Isu strategis bidang ke-Cipta Karya-an: 1. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi Pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 247 juta jiwa (BPS, 2013). Diperkirakan jumlah penduduk ini akan terus bertambah, tiap tahunnya bertambah 4 juta-5 juta, atau setara dengan jumlah penduduk Singapura. Menyediakan sarana prasarana permukiman untuk penduduk sebesar itu merupakan tantangan besar bagi Ditjen Cipta Karya karena laju pertumbuhan infrastruktur harus ditingkatkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan jumlah penduduk. Di samping itu, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia cenderung meningkat. Saat ini lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan proporsinya akan terus bertambah di masa mendatang. Pesebaran penduduk Indonesia pun tidak merata. 58 % dari total penduduk atau 143 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari luas daratan Indonesia. Hal ini menjadi tantangan untuk membangun prasarana permukiman secara merata dan berkeadilan karena pengembangan infrastruktur


I-14

permukiman dapat memicu pertumbuhan ekonomi kawasan. 2. Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan Di samping adanya ketimpangan persebaran penduduk, kesenjangan ekonomi antar wilayah juga terjadi di Indonesia. Kontribusi kegiatan ekonomi di kawasan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terhadap PDRB nasional hanya 9.31 % (BPS, 2013), meskipun kawasan timur Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan timur Indonesia perlu diperhatikan pemerintah pusat. Angka penduduk miskin di Indonesia, walaupun setiap tahun terus mengalami penurunan, bisa dikatakan masih cukup besar, yaitu mencapai 28 juta jiwa (11,25% dari total penduduk Indonesia). Faktor kemiskinan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap pelayanan air minum dan perumahan. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan permukiman kumuh yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan aksesibilitas infrastruktur permukiman yang tidak memadai.

Sumber : Memori Tugas Direktur Bina Program, 2014

Gambar 1.7. Proyeksi Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Padahal infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan. Untuk itu, kebijakan pembangunan kawasan permukiman haruslah memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di tanah air.


I-15


Gambar 1.8. Peta Pesebaran Penduduk dan Ekonomi Per Pulau 3. Desentralisasi Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, maka hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan di bidang ini merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan (TURBINWAS) serta tugas lain dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Standar Pelayanan Minimum.Namun, keterbatasan kapasitas yang dimiliki Pemda mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi Pemda dalam penyediaan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB). Padahal, pembangunan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya merupakan stimulan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pengembangan infrastruktur permukiman, Selain itu, pembangunan ekspansif disertai ego kedaerahan telah menyebabkan aktivitas eksploitasi lingkungan yang membahayakan daya dukung kawasan/kota. Maka dari itu, kebijakan yang disusun perlu mendorong peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur permukiman yang lebih hijau di daerah masing-masing.


I-16

4. Pencemaran lingkungan dan perubahan iklim Kurangnya kesadaran masyarakat dengan paradigma not in my back yard (NIMBY) telah menyebabkan sampah dan air limbah yang belum diolah mengalir ke badan air sehingga terjadi pencemaran. Akibatnya air permukaan tidak bisa lagi digunakan sebagai air baku. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan fisik infrastruktur saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, tetapi juga diperlukan adanya perubahan perilaku masyarakat. Perubahan iklim merupakan suatu tantangan yang nyata terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca mempengaruhi siklus air sehingga memperpanjang kemarau dan meningkatkan intesitas hujan serta menaikan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir. 70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satunya berasal TPA Open Dumping yang menghasilkan gas metana (CH4). Bangunan gedung menggunakan 40% dari energi global, dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi. Untuk itu perubahan iklim perlu diantisipasi melalui tindakan adaptasi dan mitigasi agar bisa meminimalisir bencana alam yang dipicu perubahan iklim. 5. Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dimulai dari adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka dibentuklah Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 363/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dapat diukur dari 2 (dua) hal yaitu: Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan yaitu kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak dan kaum difable mempunyai kesetaraan dan keadilan di dalam kesempatan untuk mendapatkan akses, ikut terlibat dalam partisipasi, memiliki kontrol/pengawasan dan menerima manfaat hasil pembangunan. 6. MDGs (Millenium Development Goals) Pembangunan bidang Cipta Karya yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum juga mengacu kepada lingkungan strategis yang Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-17

berskala internasional, yaitu Millenium Development Goals (MDGs). Millenium Development Goals merupakan agenda masyarakat internasional dalam pencapaian pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan lingkungan, dan perbaikan kondisi kehidupan global yang mempunyai milestone pada tahun 2015, yang dideklarasikan oleh para pemimpin dunia pada bulan September 2000 pada Konperensi Tingkat Tinggi Millenium, dengan menetapkan 8 (delapan) butir sasaran utama yang akan dicapai pada tahun target sasaran 2015 dengan tolok ukur kondisi tahun 1990. Adapun ruang lingkup Cipta Karya di dalam MDGs : Tujuan 7

:

Memastikan kelestarian lingkungan hidup

Target 10 :

Penurunan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015

Target 11 :

Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

B. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 2014 Tabel berikut ini berisi informasi tentang kondisi sumberdaya keciptakaryaan (SDM, Asset, anggaran DIPA, dan beban SDM) yang telah diperhitungkan pada saat penyusunan Renstra dan harus dipantau setiap tahun. Kondisi sumberdaya keciptakaryaan tersebut sangat berpengaruh dalam menghadapi tantangan-tantangan yang harus dihadapi selama melaksanakan Renstra. Tabel 1.4. Kondisi, dan Tantangan Pembangunan Tahun 2014 Uraian Kondisi dan Tantangan Kondisi 1. Total SDM Ditjen CK (orang) 2. Pejabat Fungsional (orang) 3. Nilai Aset Tetap (Milyar Rp) 4. Nilai Aset Tidak Tetap (Milyar Rp) 5. Anggaran (DIPA Realisasi dalam milyar Rp) 6. Beban SDM dalam milyar Rp/kapita

2012

2013

2.240 2.177 80 88 31.614 36.340 657 1.013 12.710 20.890 5,67 9,59

2014 2.183 207 37.291 1.026 13.948 6,38

Sumber : DIPA realisasi dari data E-mon 12/12/14; 16:00


I-18

Sebagaimana tertera pada tabel tersebut, total SDM Cipta Karya mengalami peningkatan dikarenakan ada penambahan pegawai baru, sedangkan jumlah pejabat fungsional mengalami peningkatan (kenaikan jumlah pejabat fungsional antara 2012-2014 sangat signifikan dibandingkan penurunan pada periode 2011-2012). Adapun beban SDM dalam milyar rupiah di tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,21 milyar, hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran pada tengah dan akhir tahun. Tantangan Cipta Karya: 1. Sektor AM -

-

Akses air minum aman nasional (2013) 67,7% dengan rincian jaringan perpipaan sebesar 17,9% dan bukan jaringan perpipaan 48,8% . akses air minum aman di perkotaan sebesar 79,3% dan perdesaan 56,2% Masih terdapat idle capacity sebesar 37.900 l/det NRW nasional sebesar 33% Keterbatasan air baku untuk air minum sebesar 128 m3/det Komitmen pemda untuk pendanaan air minum (DDUB) hanya 0,04% dari total APBD (2012) Masih terdapat 104 PDAM yang kurang sehat di 2013 (30%) dan 70 PDAM berstatus sakit (20%) Kurangnya kompetensi pengelola SPAM di daerah dimana terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi pengelola SPAM di seluruh kab/kota mencapai 51.000 orang sementara Kapasitas Balai Teknis Air Minum dan Sanitasi ± 2000 orang/tahun.


I-19

Tantangan Cipta Karya: 2. Sektor PLP -

Akses pelayanan pengelolaan sampah baru 79,80% (2013) dengan rincian di perkotaan sebesar 87% dan perdesaan sebesar 72,60%. Pada kawasan perkotaan, pengelolan sampah pada sumbernya sebesar 41% dan pengelolaan akhir sampah sebesar 46%. Pada kawasan perdesaan pengelolan sampah pada sumbernya sebesar 69,20% dan pengelolaan akhir sampah sebesar 3,40%.

-

Masih rendahnya komitmen pemda dalam pengelolaan sampah yang ditunjukkan dengan besaran anggaran untuk penanganan sampah dibawah 5% dari jumlah anggaran APBD

-

Belum seluruh kab/kota memiliki kelembagaan pengelola sampah (regulator dan operator)

3. Sektor Bangkim -

Luas permukkiman kumuh perkotaan seluas 37.407 Ha atau setara 3.286 kawasan

-

Baru 215 kab/kota yang memiliki Sk Walikota/Bupati tentang permukiman kumuh

4. Sektor PBL -

Baru 49% kab/kota memiliki perda BG

-

Masih minimnya BG yang memiliki IMB

-

3,1% kab/kota yang baru memiliki SLF

-

0,4% kab/kota yang baru melakukan pendataan BG

-

Baru 3 bangunan gedung Negara yang sudah bangunan gedung hijau

5. Pengelolaan Aset -

Belum tertibnya penatausahaan BMN

-

BMN yang digunakan/dikuasai Pihak Lain

Sumber: Berbagai sumber, 2014

1.3.

RENCANA STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun Rencana Strategis yang dirancang dan digunakan sebagai acuan awal dalam


I-20

menuju sasaran yang akan dicapai. Penyusunan Rencana Strategis sepenuhnya mempertimbangkan tuntutan lingkungan strategis yang bersifat lokal, nasional, maupun global. Rencana Strategis yang dimaksud pada hakekatnya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya selama lima tahun mendatang dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini, digunakan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 20102014 yang telah mengalami revisii. Namun demikian pada bab evaluasi, dibahas juga pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya terhadap Renstra 2010-2014. Rumusan yang konstruktif dan terpadu ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kondisi yang mempengaruhi serta tantangan yang dihadapi. Untuk itu telah dirumuskan langkah-langkah perencanaan dalam bentuk Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, serta Program Ditjen. Cipta Karya yang dapat digambarkan sebagai berikut: A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS VISI dan MISI Visi Ditjen Cipta Karya selaras dengan Visi Kementerian PU yaitu kehendak untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai dan berbasis wilayah artinya, Infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas (mutu) yang sama (secara proposional) pada semua wilayah. Kedalam kata wilayah, tercermin pemerataan dan keadilan, sedangkan pada kata memadai, tercermin unsur pemeliharaan, kestabilan, dan kinerja pelayanan yang mantap. Solusi terhadap masalah kemiskinan, dan keadilan, bencana, produktifitas, dampak perubahan iklim dan pemanasan Global, adalah beberapa nilai (value) yang tersirat dalam Visi infrastruktur tersebut. Infrastruktur PU yang terbangun, diharapkan mampu memberi dukungan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah/daerah; berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional artinya, Infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas (mutu) yang sama (secara proposional) pada semua wilayah. Kedalam kata wilayah, tercermin pemerataan dan keadilan, sedangkan pada kata memadai, tercermin unsur pemeliharaan, kestabilan, dan kinerja pelayanan yang mantap. Solusi terhadap masalah kemiskinan, dan keadilan, bencana, produktifitas, dampak perubahan iklim dan pemanasan Global, adalah bebearapa nilai (value) yang tersirat dalam Visi infrastruktur tersebut.


I-21

Berdasarkan Visi Kementerian PU tersebut, maka Visi Ditjen Cipta Karya : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan Adapun makna dari visi tersebut adalah:  Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan. 

Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.



Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya.



Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

Misi Ditjen Cipta Karya pada dasarnya juga harus selaras dengan Misi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Ditjen Cipta Karya tersebut maka ditetapkan misi Ditjen Cipta Karya sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pembangunan infarstruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.

2.

Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.

3.

Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung.

4.

Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

5.

Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan good governance.


I-22

TUJUAN Dari lima tujuan Kementerian Umum, terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai Visi, Misi serta potensi maupun permasalahan infrastruktur bidang permukiman yang ada. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim)

2.

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3.

Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah

SASARAN Dengan mengacu sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum, maka sasaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dicapai meliputi: 1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang. 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan. 4. Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman B.

KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Kebijakan penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya diarahkan tidak hanya agar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya saja tetapi juga disesuaikan dengan beberapa dokumen kebijakan dan strategi nasional seperti RPIJM Kab/Kota, Kebijakan dan Strategi Nasional Perkotaan (KSNP-Kota), Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), serta kebijakan dan


I-23

Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah permukiman (KSNPSPALP). Kebijakan penyelenggaraan Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebut difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 1. AIR MINUM -

Meningkatkan kinerja pengelola air minum (PDAM) dengan melanjutkan kebijakan sebelumnya, yaitu restrukturisasi utang pokok dan peningkatan manajemen melalui penetapan tarif yang wajar serta penurunan tingkat kebocoran/kehilangan air pada ambang batas normal (20%).

-

Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih profesional dan menerapkan prinsipprinsip Good Corporate Governance serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan.

-

Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan serta insentif bagi PDAM, di samping mendorong pemerintah provinsi/ kabupaten/kota untuk berinvestasi di bidang pengembangan air minum.

-

Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.

-

Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan aktif dalam memberikan pelayanan air minum.

2. AIR LIMBAH -

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, baik yang dikelola BUMD maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat.

-

Meningkatkan pendanaan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan serta melalui kemitraan swasta dan pemerintah.

-

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah.

-

Mengembangkan kelembagaan dalam penanganan air limbah.

3. PERSAMPAHAN DAN DRAINASE -

Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase.


I-24

-

Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase.

-

Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam handling-transportation maupun dalam pengelolaan TPA.

-

Menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) dalam pengelolaan persampahan.

-

Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.

-

Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait.

-

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.

4. BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN -

Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung.

-

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung.

-

Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional maupun internasional.

5. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN -

Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional.

-

Pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial.

-

Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan.


I-25

PROGRAM Selama kurun waktu 2010-2014, seluruh kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya dituangkan dalam satu program pelaksanaan yaitu: Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman KEGIATAN 1. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, yang diukur dari indikator kinerja outcome: -

Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman.

-

Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan.

-

Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase.

-

Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum.

-

Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman

-

Jumlah kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi, serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman

-

Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK

2. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani. 3. Terlaksananya pembangunan rusunawa, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah rusunawa terbangun. 4. Menurunnya kesenjangan antar wilayah, yang diukur dari indikator kinerja outcome: -

Jumlah kawasan permukiman perdesaan ditangani.

-

Jumlah kawasan pusat pertumbuhan terbentuk

5. Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-26

-

Jumlah desa tertinggal yang ditangani

-

Jumlah kelurahan/desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat

6. Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kawasan yang meningkat fungsinya. 7. Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi, yang diukur dari indikator kinerja outcome: -

Jumlah cakupan pelayanan sistem air limbah

-

Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani

8. Berkurangnya potensi timbunan sampah, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah cakupan pelayanan persampahan. 9. Terlaksananya pembinaan kemampuan pemda/PDAM, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kabupaten/kota PDAM yang memperoleh pembinaan kemampuan. 10. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah cakupan pelayanan (kawasan) SPAM. 11. Tersedianya infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak. KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan Prioritas untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman beserta output dan targetnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 adalah merupakan prioritas Kementerian Pekerjaan Umum, meliputi: 1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman. 2. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman. 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan.


I-27

4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 5. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman. 6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 7. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan C.

KEBIJAKAN BARU Ditahun 2014 pelaksanaan kinerja Ditjen CK dipengaruhi oleh beberapa kebijakan baru, yaitu: 1. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid, diperlukan adanya suatu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur, maka ditetapkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.


I-28

Visi dalam RPJPN 2025 tersebut diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utama dalam MP3EI, yaitu: (1) Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (2) Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional; dan (3) Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovationdriven economy. Strategi utama untuk mewujudkan visi tersebut adalah: a. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. b. Penguatan Konektivitas Nasional Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diintegrasikan beberapa komponen konektivitas yang saling berhubungan kedalam satu perencanaan terpadu. Beberapa komponen dimaksud merupakan pembentuk postur konektivitas secara nasional, yang meliputi: (a) Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), (b) Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), (c) Pengembangan Wilayah (RPJMN dan RTRWN), dan (d) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Rencana dari masing-masing komponen tersebut telah selesai disusun, namun dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, Penguatan Konektivitas Nasional berupaya untuk mengintegrasikan keempat komponen tersebut. c. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi utama pelaksanaan MP3EI. Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-29

Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam system pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut di atas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. 2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Keppres Nomor 10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro Rakyat mengamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai coordinator Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan. Sebagai anggota Pokja tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi & UMKM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPS, Bappenas, dan BPN. MP3KI merupakan affirmative action atau program keberpihakan terhadap rakyat miskin, sehingga pembangunan ekonomi yang terwujud tidak hanya progrowth atau pertumbunan ekonomi semata, tapi juga propoor, pro-job dan pro-environment, temasuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. MP3KI merupakan program yang memiliki target yang kongkrit, terukur dan fokus, serta sinergi dengan berbagai program kemiskinan yang ada di K/L, termasuk ke-4 klaster program penanggulangan kemiskinan. Ke-4 klaster dimaksud adalah: (1) Klaster I, antara lain: Beasiswa miskin, Jamkesmas, Raskin, PKH, dan BLT (bila diperlukan saat krisis); (2) Klaster II, program-program pemberdayaan masyarakat (PNPM); (3) Klaster III, Kredit Usaha Rakyat; dan (4) Klaster IV: rumah sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih, listrik murah & hemat, peningkatan kehidupan nelayan dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Tujuan MP3KI adalah akselerasi pertumbuhan dengan pemerataan. Pendekatannya dilakukan berdasarkan peningkatan nilai tambah berbasis komoditi unggulan wilayah. MP3KI diharapkan akan menjadi gerakan nasional dengan melibatkan unsur pemerintah, BUMN, swasta dan masyarakat. MP3KI ini tidak akan berdiri sendiri, tapi akan komplemen dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada (RPJP, RPJMN, MDG dan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian pelaksanaan program MP3KI yang dilaksanakan pemerintah pusat harus sinkron dengan program pemerintahprogram pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi perencanaan dan anggaran. Apabila sinkronisasi ini terjadi, maka kehadiran MP3KI tidak akan menjadi pesaing dari programprogram penanggulangan kemiskinan, baik yang sudah ada di K/L maupun di daerah.


I-30

Sebaliknya semua akan merasa memiliki. Rumah tangga di kawasan perkotaan yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin menjadi sasaran penerima manfaat program ini. Kementerian PU membangun lingkungan fisik dari permukiman di mana penerima manfaat tinggal, yaitu umumnya di kawasan maupun kantong-kantong permukiman kumuh di perkotaan. Sedangkan kementerian lain dalam Pokja tersebut diharapkan juga berkontribusi dalam membangun aspek sosial (pendidikan, kesehatan) dan aspek ekonomi. Sehingga masyarakat miskin yang menjadi penerima manfaat dapat mengalami peningkatan taraf kehidupan dalam berbagai aspek, meliputi fisik, sosial, dan ekonominya. Karena tujuan dari program ini selaras dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat Pada tahun 2014 akan dilakukan peningkatan dan perluasan program-program prorakyat yang tergabung dalam Klaster IV, dimana program-program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Program-program tersebut ditujukan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, cakupan sasaran, program dan kegiatan untuk pengurangan kemiskinan akan diperluas termasuk juga keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Untuk meningkatkan dukungan dari pihak pihak terkait, maka akan diadakan peningkatan sosialisasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan dari unsur-unsur pemerintahan, swasta, universitas, dan asosiasi pekerja baik di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, maka pemerintah dapat melakukan implementasi kegiatan program program di Klaster 4 dengan lebih baik. 3. Kebijakan Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya salah satunya mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan mengacu kepada peraturan perundangan tersebut, maka prioritas penanganan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan pada kabupaten/kota yang berfungsi strategis secara nasional. Pada pelaksanaannya, alokasi APBN Bidang Cipta Karya terdapat 5 (lima) klaster penanganan Bidang Cipta Karya sebagai berikut:


I-31


Gambar 1.9. Konsep Keterpaduan Bidang Cipta Karya Klaster A, merupakan kabupaten/kota prioritas strategis nasional yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di dalam KSN dan kabupaten/kota di dalam kawasan metropolitan, serta kawasan strategis lainnya (KEK, MP3EI) yang telah memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan dengan menggunakan kriteriakriteria di atas, sampai dengan Juli 2014 terdapat 142 kabupaten/kota di Indonesia yang termasuk pada Kabupaten/Kota Prioritas Strategis Nasional Klaster A. Klaster B, merupakan kabupaten/kota prioritas strategis nasional yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di dalam KSN dan kabupaten/kota di dalam kawasan metropolitan, serta kawasan strategis lainnya (KEK, MP3EI) yang telah memiliki Perda RTRW. Sampai dengan Tahun 2014, diidentifikasi sebanyak 111 kabupaten/kota yang masuk dalam klaster B. Klaster C, terdiri dari kabupaten/kota yang menjadi prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), berdasarkan karakteristik antara lain daerah yang rawan bencana alam, memiliki cakupan air minum/sanitasi rendah, permukiman kumuh, dan daerah kritis atau miskin. Selain memenuhi Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-32

karakteristik tersebut, daerah juga harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya dan memiliki program yang responsif. Klaster D ditujukan dalam rangka pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat Bidang Cipta Karya yang bertujuan penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Program pemberdayaan masyarakat ini diperuntukkan dalam rangka pengentasan kemiskinan, sesuai dengan amanat pembangunan nasional. Klaster E ditujukan untuk kabupaten/kota yang memiliki program inovasi baru Bidang Cipta Karya yang diusulkan secara kompetitif dan selektif. Pada Klaster E ini juga difasilitasi daerah yang berprestasi dan memiliki inovasi baru. Pada kabupaten/kota tersebut, dilakukan pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis penataan ruang pada entitas regional, kabupaten/kota, kawasan, dan komunitas/lingkungan. Adapun desain program Ditjen Cipta Karya adalah sebagai berikut: Tabel 1.5. Desain Program Ditjen Cipta Karya BENTUK DUKUNGAN KEGIATAN ENTITAS

SOFTWARE

 RTBL Kawasan  Desain

Lingkungan

 Rencana Kerja Masyarakat/ Community Action Plan

PEMBANGUNAN FISIK Sektor AM  SPAM MBR (di Rusunawa, Kws Kumuh dan Kws Nelayan)  SPAM di Kawasan KAPET/MP3EI/KEK  SPAM IKK  SPAM di Pel. Perikanan  SPAM di Kws Perbatasan

Sektor Bangkim  Rusunawa  Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh  PSD Kws Rawan Bencana, Kws Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, & Kws Perdesaan Potensial (agropolitan dan KTM)

Sektor AM  SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/Terpencil  PAMSIMAS

Sektor Bangkim  PPIP  Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Perbaikan Kampung/KIP)

Sektor PPLP  SANIMAS

Sektor PBL  PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)  Revitalisasi Kawasan, Penataan Permukiman Tradisional/Bersejarah



I-33

1.4.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Bab I

dimana dalam bab ini menjelaskan tugas fungsi serta struktur organisasi direktorat jenderal cipta karya serta kebijakan-kebijakan yang ada

Bab II

dimana dalam bab ini menjelaskan perencanaan yang dilakukan direktorat jenderal cipta karya dalam mencapai target kinerja selama satu tahun anggaran

Bab III

dimana dalam bab ini menjelaskan tentang akuntabilitas kinerja terkait analisa capaian terhadap kinerja IKU serta analisa terhadap capaian kinerja keuangannya

Bab IV

dimana dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari laporan kinerja ini

Lampiran yang terdiri dari Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Penilaian Kinerja Kegiatan (PKK), Dokumentasi Kegiatan, Piagam Penghargaan, Peta Persebaran Output, Hasil Perhitungan PMK 249/2011, Rencana Aksi dan Inovasi.


I-34

BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setelah ditetapkanya Renstra, secara rutin setiap tahun diterbitkanlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dalam penyusunan dokumen pengganggaran. Selanjutnya, keluaran dari dokumen penganggaran (DIPA/RKA-KL) kemudian dirumuskan dalam suatu perjanjian kinerja (PK) yang menjadi landasan bagi unit kerja dalam melaksanakan tugasnya di tahun yang bersangkutan. Bab ini menyampaikan ikhtisar hal-hal penting yang tertera pada dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) dan dokumen perjanjian kinerja yang tertera dalam dokumen penetapan kinerja (PK) yang meliputi, output, outcome dan indikator kinerja utama. 2.1.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Ditjen Cipta Karya sebagai instansi yang melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diturunkan dari Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014. Pada pelaksanaannya, RKT ini kemudian dijadikan acuan dalam proses penganggaran. Lebih rinci terkait RKT dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini.


II-1

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU

1 2 01 Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

3 Peningkatan jumlah pelayanan air minum

URAIAN SATUAN

TARGET

4 Liter/det

5 -

Output penting : -

Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

-

Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

-

Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi

IKK Kawasan Desa Kawasan

180 300 1,722 322

Kawasan

98

Kab/Kota

118

Output penting : -

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site

Kab/Kota

13

-

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem On-Site

Kawasan

55

-

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

Kab/Kota

45

-

Jumlah Kab/Kota yang Telayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Kab/Kota

60

-

Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

Kawasan

43

PDAM

101

PDAM

101

Twin Blok

30

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Output penting : 03 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

Jumlah PDAM yang Memperoleh Pembinaan

Pembangunan Rusunawa Output penting : -

Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan

Twin Blok

30

Kawasan

262 262

Output penting :

04 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

-

Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya

Kawasan

-

Jumlah Kab/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah

Kab/Kota

Peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan

47

Desa

15,948

Kel/Desa

10,948

Desa

5,000

Output penting : -

Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM)

-

Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Sumber: Dokumen RKT Ditjen Cipta Karya, 2014 (Permen PU No 22/2012)

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Ditjen Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta karya telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014, pembangunan bidang Cipta Karya diarahkan untuk mencapai sasaran strategis: 1. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran berupa peningkatan jumlah pelayanan air minum, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi dan terbinanya kemampuan Pemda melalui PDAM. 2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang keberhasilan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran berupa terbangunnya rusunawa serta terevitalisasinya kawasan permukiman dan penataan bangunan. 3. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran berupa meningkatnya infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan. 4. Meningkatnya kualitas pembangunan bidang cipta karya dengan indikator keberhasilan berupa jumlah laporan kebijakan dan Direktorat Jenderal Cipta Karya

II-2

strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data dan informasi serta evaluasi kinerja bidang permukiman. Untuk sasaran ke-empat, tidak dicantumkan dalam RKT karena tidak tercantum dalam Permen PU Nomor 22/PRT/M/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Kementerian PU. Dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian sasaran-sasaran ini didukung secara khusus oleh unitunit kerja tertentu yaitu: 1) Direktorat Pengembangan Air Minum yang mendukung pencapaian sasaran 1 melalui penyediaan pelayanan air minum bagi 300 kawasan MBR, 180 IKK, 322 kawasan khusus dan 1.722 desa serta pembinaan terhadap 101 PDAM. 2) Direktorat Pengembangan PLP yang mendukung pencapaian sasaran 1 melalui penyediaan pelayanan sanitasi dengan infrastruktur air limbah off-site di 13 Kab/kota, infrastruktur air limbah on-site di 55 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan di 45 Kab/kota, infrastruktur TPA di 40 Kab/kota serta infrastruktur TPST/3R di 63 kawasan 3) Direktorat Pengembangan Permukiman yang mendukung pencapaian sasaran 2 melalui kegiatan pembangunan 30 TB rusunawa serta sasaran 3 melalui pembangunan infrastruktur permukiman desa tertinggal di 5.000 desa 4) Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan yang mendukung pencapaian sasaran 2 melalui kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di 262 kawasan serta pengembangan bangunan gedung Negara/Bersejarah di 47 Kab/kota Serta sasaran 3 melalui kegiatan pendampingan pemberdayaan sosial(P2KP/PNPM) di 10.948 kel/desa. 2.2. PERJANJIAN KINERJA Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reiviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Namun demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2014 tidak mengikuti PerMen PAN dan RB tersebut dikarenakan pada saat disusun di awal tahun 2014 masih diberlakukan Peraturan Menteri PAN dan RB No 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


II-3

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU

1 2 01 Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

3 Peningkatan jumlah pelayanan air minum

URAIAN SATUAN

TARGET

4 Liter/det

5 8,179

Output penting : -

Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

-

Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

-

Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi

IKK Kawasan Desa

308 460 2,349

Kawasan

148

Kawasan

712

Kab/Kota

157

Output penting : -

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site

Kab/Kota

6

-

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem On-Site

Kawasan

651

-

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

Kab/Kota

76

-

Jumlah Kab/Kota yang Telayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Kab/Kota

75

-

Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

Kawasan

61

PDAM

120

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Output penting : 03 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

Jumlah PDAM yang Memperoleh Pembinaan

Pembangunan Rusunawa

PDAM

120

Twin Blok

25

Output penting : -

Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan

Twin Blok

25

Kawasan

55 55

Output penting :

04 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

-

Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya

Kawasan

-

Jumlah Kab/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah

Kab/Kota

40

Kel/Desa

15,723

Kel/Desa

11,073

Desa

4,650

Peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Output penting : -

Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM)

-

Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Sumber: Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Ditjen Cipta Karya, 2014

Sesuai dengan besaran anggaran yang diterima oleh Ditjen Cipta Karya sebesar Rp. 16.983.292.181.000,-, pada tahun 2014, Ditjen Cipta Karya berkomitmen dalam pemenuhan pencapaian sasaran: 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan dengan target kinerja berupa peningkatan jumlah pelayanan air minum sebanyak 8.179 l/det dan 308 IKK, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di 712 kawasan dan 157 kab/kota, pembinaan kemampuan Pemda/PDAM di 120 PDAM 2. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dengan target kinerja pembangunan rusunawa sebanyak 25 TB, revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan di 55 kawasan 3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dengan target kinerja peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan di 15.723 desa/kelurahan. Dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan” didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Air Minum dan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui kegiatan


II-4

sebagai berikut: -

-

-

Untuk memenuhi target peningkatan jumlah pelayanan air minum sebesar 8.179 l/detik dan 308 IKK, Direktorat Pengembangan Air Minum menyelenggarakan kegiatan pokok berupa penyediaan pelayanan air minum bagi 460 kawasan MBR, 168 kawasan khusus dan 2.349 desa. Untuk memenuhi target peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di 712 kawasan dan 157 kab/kota Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggaraan kegiatan pokok berupa penyediaan pelayanan sanitasi dengan infrastruktur air limbah off site di 6 Kab/kota, infrastruktur air limbah on site di 651 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan di 76 Kab/kota, infrastruktur TPA di 75 Kab/kota serta infrastruktur TPST/3R di 61 kawasan. Untuk memenuhi target pembinaan kemampuan PEMDA/PDAM Direktorat Pengembangan Air Minum menyelenggarakan kegiatan pokok berupa pembinaan kemampuan pada 120 PDAM.

Sementara, untuk keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang”, ditandai dengan indikator kinerja berupa pembangunan 25 twin blok Rusunawa serta revitalisasi permukiman dan penataan bangunan di 55 kawasan dimana dalam pelaksanaannya, upaya mencapai target tersebut didukung oleh Unit kerja Direktorat Pengembangan Permukiman melalui kegiatan pembangunan unit hunian rumah susun beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 25 twin blok dan Unit kerja Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di 55 kawasan serta pengembangan bangunan gedung Negara/Bersejarah di 40 Kab/kota. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat” ditandai dengan indikator kinerja berupa peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan di 15.723 desa dimana dalam pelaksanannya, upaya mencapai target tersebut didukung oleh unit kerja Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui kegiatan pendampingan pemberdayaan sosial(P2KP/PNPM) di 11.073 kel/desa serta Unit kerja Direktorat Pengembangan Permukiman melalui kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman desa tertinggal di 4.650 desa. Diluar tiga sasaran utama tersebut, terdapat satu sasaran lain yang juga sama pentingnya yaitu “Meningkatnya kualitas Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pada Pembangunan Infrastruktur Permukiman”. Pencapaian sasaran ini ditandai oleh indikator ketersediaan dokumen Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. Di tahun 2014, direncanakan target sasaran ini adalah 171 laporan. Dalam pelaksanaannya, sasaran ini dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program.


II-5

Dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan target pada beberapa output. Hal ini disebabkan karena RKT merupakan penjabaran tahunan dari Review Renstra yang perencanaannya sudah dilakukan di awal tahun 2012 dengan anggaran yang masih diprediksi. Sementara pada PK, perencanaan yang ditetapkan sudah memperhatikan isu penganggaran dan isu terkini yang muncul di tahun 2014 (seperti misalnya adanya kebijakan direktif presiden). Pada pertengahan tahun, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan penghematan terhadap anggaran Ditjen Cipta Karya sebesar Rp. 2.433.813.800.000,- Adanya penghematan ini, menyebabkan beberapa output terkoreksi targetnya dan anggaran berkurang dari Rp. 16.983.292.181.000, menjadi Rp. 14.549.478.381.000,-


II-6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Setelah penetapan kinerja disusun, kemudian dilakukan pemantauan terhadap kinerja yang dilaksanakan di tahun 2014.Dengan menggunakan bantuan dokumen Rencana Aksi Penetapan (Perjanjian) Kinerja, Ditjen Cipta Karya melalukan pengelolaan kinerja di tahun ini. PENGELOLAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan penilaian indikator kinerja utama secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan mengacu pada Penetapan (Perjanjian) Kinerja yang sudah disepakati. Penilaian indikator kinerja ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja ini kemudian dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu: Tabel 3.1 Kategorisasi Kinerja NO

KATEGORI

NILAI ANGKA

INTERPRETASI

1

AA

>85 – 100

Memuaskan

2

A

>75 – 85

Sangat Baik

3

B

>65 – 75

Baik, Perlu sedikit perbaikan

4

CC

>50 – 65

Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

5

C

>30 – 50

Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

6

D

0 – 30

Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

KATEGORI WARNA

Sumber : Pusat Kajian Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum, 2014


III-1

Dari hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV selama tahun 2014, capaian kinerja keenam IKU besarnya bervariasi seperti pada tabel berikut: Tabel 3.2 Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2014 NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Dan Sanitasi Permukiman Perkotaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA/OUTPUT PENTING

REALISASI KINERJA (%)

B06

B09

B03

B06

B09

38.16

61.14

1.39

18.13

64.65

EVALUASI *

1.56

460 Kawasan

0.15

8.15

12.10

0.40

4.99

13.39

AA

308 IKK

0.26

17.88

28.44

0.45

7.30

31.27

AA

1.858 Desa

0.35

9.59

16.41

0.39

4.52

15.51

AA

148 Kawasan

0.80

2.54

4.19

0.15

1.31

4.49

AA

120 PDAM

4.59

47.85

64.62

1.83

24.07

71.96

120 PDAM

4.59

47.85

64.62

1.83

24.07

71.96

9.62

34.22

69.76

2.91

17.46

62.94

3.64

8.44

20.02

0.74

3.50

16.96

AA

70 Kab./Kota

3.95

14.90

30.34

1.95

8.66

27.83

AA

71 Kab./Kota

2.02

10.72

18.48

0.22

5.24

17.74

AA

58 Kawasan

0.01

0.17

0.91

0.00

0.06

0.41

AA

Pembangunan Rusunawa

25 Twin Blok

0.65

11.50

43.86

9.29

24.53

66.49

Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya.

25 Twin Blok

0.65

11.50

43.86

9.29

24.53

66.49

Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan.

55 Kawasan

2.93

18.70

42.88

1.32

4.68

41.64

Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya.

55 Kawasan

0.22

7.47

17.66

0.43

2.10

16.63

AA

Jumlah Kab./Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/ Bersejarah.

40 Kab./Kota

2.71

11.24

25.22

0.89

2.59

25.02

AA

15.723 Desa

1.63

12.27

43.60

1.89

7.36

29.87

11.073 Kel./Desa

1.60

9.54

28.75

1.71

6.30

22.66

AA

4.650 Desa

0.03

2.72

14.85

0.18

1.06

7.21

AA

Jumlah Kawasan MBR yang terlayani Infrastruktur Air Minum.

Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum. Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum. Pembinaan Kemampuan Pemda/ PDAM Jumlah PDAM yang Memperoleh Pembinaan. Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-site dan Sistem On-Site. Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan. Jumlah Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang.

TARGET KINERJA (%) B03

8,179 Liter/detik 308 IKK

Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum

Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum.

2

TARGET KINERJA TOTAL

3

Meningkatnya Kualitas Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/ Nelayan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Jumlah Kelurahan/ Desa yang Mendapatkan Pendampingan Kumuh/ Nelayan Dengan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM). Pola Pemberdayaan Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman. Masyarakat Sumber : E-Mon , status 29 Desember 2014

146 Kab/Kota 757 Kawasan 5 Kab./Kota (offsite) 699 Kawasan (onsite)

AA

AA

Tabel di atas menunjukkan pengelolaan kinerja Ditjen Cipta Karya selama tahun 2014 (status bulan Desember 2014). Dari 6 (enam) IKU, secara umum kinerja periodik menunjukkan informasi memuaskan dengan hasil akhir untuk keseluruhan IKU tersebut adalah “MEMUASKAN”, meskipun tidak seluruh kegiatan dapat terealisasi 100%, namun berdasarkan kategori nilai angka pencapaian telah berada pada range >85%-100% dengan intrepertasi memuaskan. Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-2

Adapun penjelasan terhadap pengelolaan kinerja setiap IKU dapat dilihat dalam Laporan Rencana Aksi Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2014. Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan

Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Kawasan MBR yang terlayani infrastruktur Air Minum

Satuan

Target

Realisasi

Proporsi

(3)

(4)

(5)

(6)

l/det

8,179

10,353

126.58%

IKK

308

321

104.22%

Kwsn

460

490

106.52%

IKK

308

321

104.22%

Desa

1,858

1,979

106.51%

Kwsn

148

148

100.00%

Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM

PDAM

120

119

99.17%

PDAM yang Memperoleh Pembinaan

PDAM

120

119

99.17%

Kab/Kota

146

142

97.26%

Kwsn

757

733

96.83%

Kab/Kota

5

5

100.00%

Kwsn

699

684

97.85%

Kab/Kota

70

68

97.14%

Kab/Kota

71

69

97.18%

Kwsn

58

49

84.48%

TB

25

25

100.00%

TB

25

25

100.00%

Kwsn

55

54

98.18%

Kwsn

55

54

98.18%

Kab/Kota

40

25

62.50%

Desa

15,723

16,106

102.44%

Kel/Desa

11,073

11,066

99.94%

Desa

4,650

5,040

108.39%

IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-site dan Sistem On-site Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/3R Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

Pembangunan Rusunawa Stasiun Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya Kabupaten/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah Peningkatan Infrastruktur Permukiman Meningkatnya Kualitas Perdesaan/Kumuh/Nelayan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan Kelurahan/Desa yang Mendapatkan Dengan Pola Pemberdayaan Pendampingan Pemberdayaan Sosial Masyarakat (P2KP/PNPM) Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Sumber: LAKIP ES II Cipta Karya Tahun 2014

Hingga bulan Desember 2014, tercatat bahwa dari seluruh target kinerja sasaran yang direpresentasikan oleh IKU, output Pembangunan rusunawa, peningkatan jumlah pelayanan air minum, Peningkatan infrastruktur permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-3

perdesaan/kumuh/nelayan telah tercapai 100%, sedangkan output Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM, Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi dan Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan belum mencapai 100%. Pencapaian kinerja tertinggi ada pada sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi perkotaan pada indikator kinerja Peningkatan jumlah pelayanan air minum yaitu sebesar 126,58%. Pencapaian kinerja terendah ada pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang pada indikator Kabupaten/Kota mendapatkan pengembangan bangunan gedung Negara/bersejarah sebesar 62,50%. Penjelasan lebih detil terkait analisis dan evaluasi kinerja pada setiap sasaran dapat dilihat pada sub-bab selanjutnya. 3.1.1. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Renstra Ditjen Cipta Karya tahun 2010- 2014 yang di dalamnya memuat sasaran dengan enam indikator keberhasilannya, telah dijadikan panduan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Penjelasan prestasi kinerja sepanjang tahun 2014 sebagaimana pada uraian berikut.

1.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan

Pencapaian sasaran ini dinilai dari 3 (tiga) indikator yaitu Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum, Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM, dan Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi. Kinerja sasaran ini didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Pengembangan PLP dan Sekretariat BPPSPAM. Prestasi capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


III-4

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan Capaian Kinerja 2014

RPJMN

Renstra*

2014**

s.d. 2013

2014 ***

lt/dt % IKK PDAM

70 820 185

872 505

8.179 308 120

23.966 67,73 871 421

10.353 70 321 119

% Capaian s.d. 2014 terhadap Renstra 136,70 106,93

Kab/Kota Kwsn %

260 471 -

674 1.297 -

146 757 -

518 1.973 60,91

137 738 61,04

97,18 209,02 -

Target Indikator Kinerja Utama

Peningkatan jumlah pelayanan air minum Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi

Satuan

% Capaian s.d. 2014 terhadap RPJMN 100 145,37 291,89

251,92 574,52 -

Sumber: *) Lampiran PerMen PU No 20/PRT/M/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PU No 02/PRT/M/2010

tentang Renstra Kementerian PU Tahun 2010-2014, **)Perjanjian/Penetapan Kinerja (PK) 2014, ***) LAKIP Dit PLP, Dit PAM 2014

Jika dibandingkan dengan Renstra ataupun RPJMN, ketiga IKU telah terealisasi dengan memuaskan. Untuk IKU ketiga, dengan satuan kawasan realisasi sangat melebihi Renstra dan RPJMN dikarenakan adanya Loan terkait USRI di tahun 2012 yang berdampak menambah output infrastruktur air limbah komunal onsite. Kemudian, terhadap target 2014, tidak seluruh IKU mencapai target. IKU peningkatan jumlah pelayanan sanitasi dan pembinaan kemampuan Pemda/PDAM tidak mencapai sasaran. Pada IKU pelayanan sanitasi tercapai 97,26% Kab/Kota dan 96,83% Kawasan, sedangkan IKU pembinaan kemampuan Pemda/PDAM tercapai 99,17%. Sementara IKU lainnya telah sesuai/melebihi target yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab tidak maksimalnya pencapaian kinerja beberapa IKU tersebut dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran. Lebih detail terkait pencapaian setiap IKU, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. IKU Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Dalam mendukung pencapaian strategis peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman melalui peningkatan cakupan pelayanan SPAM di tahun 2014, Ditjen Cipta Karya berkomitmen meningkatkan cakupan pelayanan SPAM sebesar 8.179 l/det, pemenuhan akses air minum aman secara nasional Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-5

sebesar 70% dan pembangunan SPAM di 308 IKK. Hingga akhir tahun 2014, telah terealisasi 10.353 l/det, 70 % cakupan pelayanan dan 321 IKK. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren pencapaian outcome ini cenderung meningkat setiap tahunnya (lihat tabel 3.5.). Peningkatan cakupan pelayanan di tahun 2014 dikarenakan adanya pengalihan alokasi anggaran dari Satker Pengembangan Strategis ke Satker AM Propinsi dikarenakan tidak berlakukannya mekanisme usulan pelaksanaan Surat Kuasa Pengguna Anggaran. Tabel 3.5. Tren Capaian Kinerja Outcome Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Terhadap RPJMN dan Renstra Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 Outcome Cakupan Pelayanan

l/det

2.576

5.745

6.381

9.264

10.353

%

61,17

63,48

65,05

67,73

70

SPAM IKK

IKK

170

178

192

331

321

Sumber: LAKIP Ditjen CK 2010-2014

Terhadap target Renstra 2010-2014, pencapaian indikator kinerja ini hingga tahun 2014 telah mencapai 1.192 kawasan IKK dari target Renstra 2010-2014 sebesar 872 kawasan IKK atau tercapai 136,70%. Adapun terhadap pencapaian cakupan pelayanan (%), dari target sebesar 70% pada RPJM, telah berhasil dipenuhi dengan kinerja sebesar 100% hingga akhir tahun 2014 serta telah dihasilkan sebanyak 34.319 l/det. Dalam rangka mendukung pencapaian akses air minum aman (ditunjukkan dengan cakupan pelayanan dalam persentase), Ditjen Cipta Karya berkontribusi dalam rangka peningkatan akses aman perpipaan melalui penyediaan instalasi produksi air minum. Dari kontribusi Ditjen Cipta Karya melalui liter per detik yang dihasilkan setiap tahunnya (tabel 3.5.), ratarata mampu berkontribusi sebesar 10,7% terhadap Cakupan Air Minum Aman Nasional (perpipaan)1. Lebih rinci besaran capaian kontribusi Ditjen Cipta Karya adalah sebagai berikut:

1

Studi Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Ditjen Cipta Karya dalam Rangka Meningkatkan KUalitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan di Tahun 2014 menyatakan bahwa kontribusi Ditjen Cipta Karya terhadap Cakupan Air Minum Aman Nasional (Perpipaan) adalah sebesar 10,71%. Nilai ini dihitung dari (Jml SR dibangun oleh DJCK (2010-2014)/Total sambungan SR system perpipaan 2010 s.d. 2013) dikali rata-rata persentase perpipaan (2010-2013)


III-6

Tabel 3.6. Kontribusi Pencapaian Outcome Ditjen Cipta Karya Terhadap Cakupan Pelayanan Air Minum Nasional Uraian

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Akses AM Aman Nasional *)

%

61,17

63,48

65,05

67,73

70,00 (kumulatif) 22,00 (kumulatif) 48,00 (kumulatif)

-

Perpipaan *)

%

12,72

14,79

16,2

18,6

-

Bukan jaringan perpipaan terlindungi Jumlah Rumah Tangga/SR (perpipaan nasional) *) Kontribusi CK terhadap cakupan pelayanan air minum nasional (perpiaan) **)

%

48,45

48,69

48,85

49,13

RT

7.782.306

9.213.120

10.271.461

11.912.054

12.240.745

%

8,10

10,31

11,84

14,00 (kumulatif)

-

-

9,41

Sumber: *) BPS sesuai jumlah penduduk tahun 2010 s/d 2014 dan Dit.PAM, DJCK, **) Studi Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Ditjen Cipta Karya, 2014

Dari tabel 3.6. terlihat, bahwa di tahun 2014, dari cakupan pelayanan air minum aman nasional perpipaan sebesar 22%, Ditjen Cipta Karya berkontribusi sebesar 14%2. Peningkatan ini diperoleh dari hasil pembangunan dan pengembangan SPAM sekitar 10.353 l/dt di tahun 2014 yang memberi pelayanan kepada 4.141.200 jiwa (jika asumsi 1 L/dt sekitar 80 SR). Cakupan pelayanan air minum aman sampai dengan 2014 cukup tinggi yaitu sebesar 70% (perpipaan 22%) dan (bukan jaringan perpipaan terlindungi 48%), hal ini dicapai melalui kontribusi dari APBD, Pinjaman/Loan/Hibah kepada PDAM, Kerjasama Swasta dengan PDAM, Kementerian Kesehatan dan masyarakat. Pencapaian kinerja cakupan pelayanan air minum Cipta Karya di tahun 2014 didukung oleh Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di 321 IKK, 490 Kawasan MBR, 1.979 desa dan 148 kawasan khusus. Secara keseluruhan realisasi output pelayanan air minum tahun 2014 telah tercapai diatas 100%. Pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2014, terdapat kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu: 2

Dihitung mengikuti trend 2010-2013 kontribusi SR Ditjen Cipta Karya terhadap SR Nasional (BPS) yakni sebesar 63,64% dikali capaian perpipaan nasional (22%), artinya kontribusi Cipta Karya meningkat sebesar 2,16% di tahun 2014


III-7

1. Kualitas dokumen perencanaan (RISPAM, DED) yang belum memenuhi standar ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaam Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Dalam hal pendanaan, belum dipenuhinya DDUB sesuai komitmen dalam dokumen RPIJM serta kurang akuratnya dalam pembuatan harga satuan sehingga terjadi harga penawaran terlalu rendah 3. Kendala pemenuhan readiness criteria khususnya terkait kesiapan lahan yang berakibat terjadinya revisi lokasi sasaran, perubahan desain, keterlambatan pelaksanaan kontrak hingga keterlambatan pelaksanaan pembangunan. 4. Terdapat masalah sosial pada masyarakat sekitar proyek terutama terkait pemanfaatan sumber air baku 5. Keterlambatan dimulainya pelaksanaan proses pelelangan / pra-kontrak karena: 1] Belum diselesaikannya perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut MOU dengan Pemda terkait terhadap lingkup kegiatan APBN TA 2014; 2] Pelelangan gagal; 3]Terbatasnya personil Pokja Provinsi yang memahami teknis pembangunan SPAM sehingga evaluasi dan penetapan hasil lelang terlambat; 4] Proses evaluasi dan penetapanpemenangoleh ULP yang membutuhkan waktu lebih lama memperpanjangpelaksanaanwaktulelang. 6. Pada paska pelaksanaan, masih terdapat SPAM yang belum optimal termanfaatkan karena belum dipenuhinya tanggung jawab Pemda dan PDAM dalam pemasangan Sambungan Rumah (SR) serta kualitas dan kuantitas SDM daerah yang kurang memadai sehingga pengelolaan SPAM terbangun belum optimal Terhadap permasalahan tersebut, beberapa tindakan yang telah dilakukan di 2014, diantaranya adalah : 1. Memfasilitasi kab/kota dengan pembinaan dalam menyusun RI-SPAM sesuai dengan pedoman penyusunan RI-SPAM yang mengikuti ketentuan PP No 16 tentang Pengembangan SPAM dan PerMen PU No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil Advisory Penyusunan RI SPAM Tahun 2014, jumlah kab/kota yang memenuhi muatan PerMen PU No 18/PRT/M/2007 adalah: 38 kab/kota terlegalisasi (sudah ada SK Pergub/Perwal), kesesuaian >75% sebanyak 149 kab/kota, kesesuaian <75% sebanyak 192 kab/kota dari 348 kab/kota yang menyusun RISPAM (69,18). Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-8

2. Mensosialisasikan, membina dan mendorong Pemda Kab/Kota untuk menyusun DED terlebih dahulu sesuai dengan PerMen PU No18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan diselesaikan paling lambat 1 tahun sebelum diusulkan untuk dibangun. 3. Melakukan monitoring ketat terhadap realisasi DDUB dari sejak pengusulan anggaran APBD Kab/Kota, proses penetapan dengan DPRD, dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana DDUB serta selanjutnya akan mengimplementasikan insentif dan disinsentif bagi Kab/Kota bagi yang memenuhi/tidak memenuhi komitmen penyediaan dana DDUB. 4. Center of Excellent (CoE) Menciptakan trainer professional dari SDM bidang air minum (PDAM dan Satker PKPAM) peserta CoE yang nantinya akan menjadi mentor untuk penyelenggaraan SPAM khususnya PDAM dan Dinas PU wilayahnya. 5. Pembinaan UPTD / BLUD Pembinaan UPTD/BLUD dilakukan melalui pemberian bantuan teknis pembentukan kelembagaan pengelola SPAM IKK yang belum dikelola oleh PDAM.Pembinaan UPTD/BLUD disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan SPAM dan isu-isu strategis yang ada. 6. Dukungan Inovasi Teknologi Dalam rangka meningkatan cakupan pelayanan air minum telah digunakan beberapa inovasi teknologi seperti Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Laut menjadi Air Minum (SWRO), penerapan green technology pada beberapa pembangunan SPAM, Instalasi Pengolahan Air Siap Minum. Lebih detail terkai penggunan teknologi, dapat dilihat di lampiran. b. IKU Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM Upaya peningkatan jumlah layanan air minum selain dilakukan melalui pengembangan SPAM juga dilakukan melalui pembinaan kemampuan pemerintah daerah/PDAM. Pada awal tahun 2014, ditetapkan target pembinaan pemda/PDAM dilakukan pada 120 PDAM dan pada akhir tahun 2014 memenuhi target sebesar 119 PDAM (99,16%). Tidak maksimalnya pencapaian target outcome ini di tahun 2014 dikarenakan adanya revisi anggaran. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren pencapaian outcome ini adalah berfluktuatif dari pembinaan Pemda/PDAM sebanyak 102 ditahun 2010 menurun menjadi 87 tahun 2011 kemudian meningkat lagi menjadi 124 tahun 2012 dan 119 ditahun 2014.


III-9

Tabel 3.7. Tren Pencapaian Outcome Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM Outcome Pembinaan Pemda/PDAM

Satuan PDAM

2010 102

2011 87

2012 124

2013 107

2014 119

Sumber: LAKIP Ditjen CK 2010-2013, Laporan Kinerja Dit PAM Tahun 2014

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014 dapat disampaikan bahwa pencapaian sasaran pada indikator ini hingga tahun 2014 telah melebihi target sebesar 106,93%. Pencapaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya bantuan program (banpro) dan bantuan teknis (bantek) yang dilakukan berulang-ulang pada beberapa PDAM yang sama. Secara riil jumlah PDAM yang mendapat pembinaan di tahun 2014 adalah sebanyak 40 PDAM3. Pelaksanaan banpro, bantek dan bantuan manajemen diberikan kepada PDAM yang berstatus kurang sehat dan sakit. Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPJMN, maka pencapaian indikator ini hingga tahun 2014 telah melebihi target 291,89%.

Sumberr: BPPSPAM-net

Gambar 3.1. Grafik Rekapitulasi Kondisi PDAM

Terhadap progres kinerja PDAM di tahun 2014, berdasarkan hasil audit Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) menunjukkan dari tahun 2013 ke tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah PDAM pada setiap status kinerja (lihat gambar 3.3.). Untuk PDAM sehat, meningkat jumlahnya dari 172 PDAM menjadi 182 PDAM, begitu juga 3

Dari target Renstra 471 PDAM, jumlah riil PDAM hanyalah 206 PDAM. Adapun capaian riil PDAM per tahun adalah 87 PDAM (2010), 18 PDAM (2011), 33 PDAM (2012), 37 PDAM (2013) dan 40 PDAM (2014).


III-10

dengan PDAM berstatus kurang sehat dan sakit masing-masing berkurang menjadi 103 PDAM dan 74 PDAM. Bertambahnya daerah pemekaran menjadikan jumlah PDAM meningkat karena setiap kabupaten/kota menginginkan memiliki PDAM sendiri. Hal ini mengakibatkan banyak sekali berdiri PDAM baru. Namun demikian, berdirinya PDAM ini rupanya tidak diimbangi oleh kapasitas SDM maupun manajemen pengelolaannya termasuk dukungan penganggaran daerah sehingga berakibat banyak PDAM baru yang masuk dalam kategori sakit. Selain kendala SDM dan manajemen, penyehatan PDAM juga menjadi proses yang menyulitkan ketika tarif menjadi isu politik di daerah. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, beberapa tindakan telah dilakukan di antaranya:  Evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM hanya dilakukan terhadap PDAM yang telah diaudit kinerjanya oleh BPKP. Karena itu akan dilakukan MoU dengan BPKP untuk menambah data PDAM yang diaudit.  Meningkatkan komunikasi dengan Pemda dan PDAM melalui peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan PERPAMSI.  Pendampingan terhadap PDAM dalam mereview proposal pinjaman perbankan serta membantu dalam melengkapi dokumen persyaratan pinjaman perbankan c. IKU Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi Dalam mendukung pencapaian strategis peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman melalui peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di tahun 2014, Ditjen Cipta Karya berkomitmen meningkatkan cakupan pelayanan Sanitasi di 2.480 Kawasan dan 310 kab/kota, dimana pada akhir tahun 2014, telah terealisasi 733 kawasan (96,83%), 142 kab/kota (97,26%) dan 61,04% cakupan pelayanan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren pencapaian outcome ini cenderung meningkat setiap tahunnya (lihat tabel 3.8.). Tabel 3.8.Tren Pencapaian Outcome Peningkatan Cakupan Pelayanan Sanitasi Outcome Pelayanan Sanitasi Akses Sanitasi Layak

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Kab/Kota Kwsn

87 93

156 203

138 731

137 946

142 733

%

55,53

55,60

57,82

60,91

61,04

Sumber: LAKIP Ditjen CK 2010-2014


III-11

Dalam upaya mendukung pencapaian akses sanitasi layak (MDGs), Ditjen Cipta Karya berkontribusi melalui pembangunan infrastruktur air limbah baik offsite dan onsite dengan capaian kinerja di tahun 2014 adalah 61,04%. Pencapaian kinerja sanitasi di tahun 2014 merupakan akumulasi atas pencapaian pembangunan infrastruktur air limbah, infrastruktur drainase, serta infrastruktur persampahan dengan rincian kinerja sebagai berikut: Tabel 3.9. Kinerja Pelayanan Sanitasi Tahun 2014 Output Infrastruktur air limbah off site Infrastruktur air limbah onsite Infrastruktur drainase perkotaan Infrastruktur persampahan TPA Infrastruktur TPST 3R

Satuan Kab/kota Kawasan Kab/kota Kab/kota Kawasan

Rencana 5 699 70 71 58

Realisasi 5 684 68 69 49

Kinerja 100,00% 97,85% 97,14% 97,18% 84,48%

Sumber: LAKIP Dit PLP Tahun 2014

Adanya APBN-P telah merubah target-target output Sanitasi, pada infrastruktur air limbah offsite, dari rencana 6 kab/kota menjadi 5 kab/kota. Infrastruktur air limbah onsite berubah dari 651 kawasan menjadi 699 kawasan. Untuk infrastruktur drainase perkotaan, target berubah dari 76 kab/kota menjadi 70 kab/kota. Infrastruktur TPA, berubah dari 75 kab/kota menjadi 71 kab/kota dan untuk infrastruktur 3R, terjadi perubahan target dari 61 kawasan menjadi 58 kawasan. Terhadap target Renstra sebesar 674 kab/kota dan 1.297 kawasan, maka pencapaian outcome pelayanan sanitasi dari tahun 2010 – 2014 adalah 97,18% untuk satuan kab/kota (infrastruktur drainase+TPA+AL offsite) dan 209,02% untuk satuan kawasan (TPS-3R+AL onsite). Terhadap target RPJMN sebesar 260 Kab/kota dan 471 kawasan, maka pencapaian tahun 2010-2014 adalah sebesar 251,92% untuk satuan kab/kota dan 574,52% untuk satuan kawasan. Salah satu faktor penyumbang keberhasilan pelaksanaan IKU ini adalah adanya dukungan penggunaan inovasi teknologi (Lebih Rinci terkait Penggunaan Inovasi Teknologi dapat dilihat di lampiran). Walaupun secara umum pencapaian jumlah pelayanan sanitasi telah melebihi target, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai target diantaranya: - Pada output Air Limbah dengan sistem off-site ini target tidak tercapai dikarenakan penghematan (APBN-P) pada 1 paket kegiatan Ground Breaking Jakarta Sewerage di Satker PPLP Jabodetabek. Untuk sistem on-site terdapat 13 paket kegiatan yang dihemat diantaranya 1 paket kegiatan IPAL di Kota Bukittinggi yang putus kontrak karena Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-12

pekerjaan fisik terkendala izin galian jalan dari Dinas Bina Marga yang masih belum terbit, 4 (empat) paket kegiatan Sanimas di provinsi Sumatera Selatan, Pembangunan IPAL skala kawasan Kota Gorontalo dan Pembangunan Sanimas Kab. Manggarai Barat dan Kab. Sumba Barat Provinsi NTT karena terkendala lahan dan penolakan dari masyarakat sehingga tidak dapat dilaksanakan. -

Pada output Infrastruktur Drainase Perkotaan target tidak tercapai dikarenakan penghematan (APBN-P) pada 6 (enam) paket kegiatan yaitu Kota Medan, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bangka, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Pemalang dan Kota Pontianak. Selain itu terdapat realisasi pekerjaan yang kurang dari target di provinsi Sumatera Barat terkait pembangunan Sistem Drainase Primer Kota Payakumbuh (Lanjutan II) disebabkan pekerjaan fisik terlambat karena sebelumnya terkendala pembebasan lahan dan lelang ulang. Paket berpotensi tidak selesai karena penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana, progres fisik maksimal 36%. Terakhir, Pembangunan Drainase Kota Kupang Provinsi NTT beserta paket supervisinya dengan total pagu Rp 8,9 Milyar belum kontrak. Proses pengadaan paket sempat mengalami gagal lelang sebanyak 2 kali dan sanggah banding.

-

Pada output Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, direncanakan melayani 75 Kab/Kota, namun pencapaian hanya 69 Kab/Kota. Pada output ini target tidak tercapai dikarenakan penghematan (APBN-P) pada 4 (empat) paket kegiatan yaitu Kabupaten Gowa, ITF Kabupaten Lombok Timur dan Kota Jambi serta Gas TPA Kota Padang. Terdapat realisasi kurang dari target dikarenakan terdapat paket pembangunan pengolahan lindi skala kecil TPS 3R-SPA Kota Bekasi tidak dapat dilaksanakan karena belum ada kesepakatan kesiapan pengelolaan pasca konstruksi dari Dinas Kebersihan Kota Bekasi. Selain itu. Pada peningkatan kinerja TPA Kabupaten Banyumas tahap II masih dalam penyelidikan kejaksaan terkait longsornya TPA Banyumas beberapa waktu lalu.

-

Pada output Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R, direncanakan melayani 61 kawasan namun pencapaian hanya 49 kawasan. Pada output ini terdapat target yang tidak tercapai dikarenakan penghematan (APBN-P) pada 3 (tiga) paket yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tangerang dan Kabupaen Agam. Terdapat realisasi output yang tidak tercapai di 9 (sembilan) kegiatan yang gagal dilaksanakan, dikarenakan kendala lahan dan terdapat penolakan Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-13

dari masyarakat antara lain Pembangunan TPA-3R Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Kota Tangerang Selatan dan Kab Raja Ampat. Dari sisi pencapaian outcome, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di tahun 2014 telah mampu memberikan pelayanan air limbah sebanyak 519.000 jiwa yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan MDGs menjadi sebesar 59,71% (Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia Bappenas, 2014), pengurangan luasan genangan seluas 939 Ha dan peningkatan cakupan pelayanan persampahan sebanyak 2.278.000 jiwa. Sementara terhadap pelaksanaan indikator permasalahan/kendala diantaranya sebagai berikut: -

-

-

-

ini

di

tahun

2014,

terdapat

Permasalahan perencanaan dan penganggaran, misalnya berupa ketidaksiapan dokumen lelang serta penerbitan NOL yang memakan waktu Permasalahan lahan, misalnya perubahan komitmen pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan komitmen di awal penganggaran, kendala pengadaan lahanserta adanya penolakan warga Permasalahan lelang seperti kesalahan dalam pemaketan, keterlambatan pengumuman lelang, adanya sanggahan pada paket-paket bernilai besar serta adanya gagal lelang Permasalahan konstruksi seperti misalnya DED yang ada tidak dapat dilaksanakan karena perbedaan lokasi maupun kualitas perencanaannya yang buruk, keterbatasan penyedia material jadi (saluran drainase precast) serta konstruksi drainase dilakukan di daerah padat keramaian (lalulintas, aktifitas masyarakat) yang tidak mungkin dihambat Permasalahan pemberdayaan masyarakat, misalnya terdapat beberapa paket kegiatan yang baru dapat dilelang setelah proses pemberdayaan selesai sehingga berakibat progres penyerapan keuangan baru dapat diserap di pertengahan tahun anggaran, serta keterbatasan kemampuan sebagian besar TFL dibidang teknis, hasil produksi pengolahan sampah 3R banyak menumpuk tidak terserap/terjual langsung. Permasalahan serah terima aset, seperti misalnya daerah menolak serah terima kelola aset karena keterbatasan APBD untuk operasi pemeliharaan

Terkait permasalahan tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan Ditjen Cipta Karya di tahun 2014 diantaranya adalah: - Terkait dengan permasalahan perencanaan dan penganggaran serta kesiapan lahan, di Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-14

-

2.

beberapa kegiatan telah ditandatangani MoU sebagai komitmen dari pemerintah daerah. Untuk permasalahan lelang, dilakukan koordinasi dengan ULP apabila terdapat kendalakendala dalam proses lelang. Kerjasama dengan kementerian/lembaga eksternal Mengaktifkan pokja sanitasi yang telah terbentuk baik di provinsi maupun kab/kota Dalam penyelenggaran program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk menambah kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia ditingkat masyarakat, tenaga fasilitator lapangan dan juga pemerintah kabupaten/kota.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Pencapaian sasaran ini dinilai dari 2 (dua) indikator yaitu terbangunnya rusunawa dan terevitalisasinya kawasan permukiman dan penataan bangunan. Unit Kerja yang terkait dalam capaian sasaran ini adalah Direktorat Pengembangan Permukiman dan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan. Prestasi capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Indikator Kinerja Utama Pembangunan rusunawa Revitalisasi kawasan permukiman & penataan bangunan

RPJMN

Renstra*

2014**

TB

270

250

25

Capaian Kinerja 2014 s.d. 2014*** 2013 225 25

Kwsn

1.228

1.355

55

1.276

Target Satuan

54

% Capaian s.d. 2014 terhadap Renstra 100% 98,15%

% Capaian s.d. 2014 terhadap RPJMN 92,59% 108,31%

Sumber: *) Lampiran PerMen PU No 20/PRT/M/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PU No 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian PU Tahun 2010-2014, **) Perjanjian/Penetapan Kinerja 2014, ***) LAKIP Eselon II Dit Pengembangan Permukiman dan Dit Penataan Bangunan dan Lingkungan, 2014

Pencapaian sasaran “meningkatnya kualitas permukiman dan penataan ruang” ditandai dengan indikator terbangunnya rusunawa dan terevitalisasinya kawasan permukiman dan penataan bangunan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, capaian sasaran Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-15

pembangunan rusunawa terhadap target renstra sebesar 250 TB telah tercapai sebesar 250 TB (akumulasi dari tahun 2010-2014) atau tercapai 100%. Sedangkan kegiatan revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan belum melampaui dari target renstra 1.276 kawasan dan telah tercapai 1.330 kawasan (akumulasi dari tahun 2010-2014) atau tercapai 98,15%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN, capaian indikator kinerja pembangunan rusunawa sampai dengan tahun 2014 telah mencapai 92,59% dan revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan telah mencapai 108,31%. Tidak maksimalnya pencapaian RPJMN untuk pembangunan rusunawa, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Ditjen Cipta Karya. Penjelasan masing-masing indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas permukiman dan penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Terbangunnya Rusunawa Terkait pembangunan rusunawa, dari rencana 250 TB hingga tahun 2014, telah terealisasi 25 TB atau 100% dari target Renstra dengan unit terbangun sebanyak 24.915 unit. Lebih rinci terkait kinerja pencapaian indikator ini hingga tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.10.berikut. Tabel 3.11. Kinerja Pencapaian Pembangunan Rusunawa Hingga Tahun 2014 Tahun Target Renstra 250 TB Realisasi

2010 40 TB 3.957 unit 40 TB 3.957 unit

2011 65 TB 6.577 unit 65 TB 6.577 unit

2012 53 TB 4.396 unit 53 TB 4.396 unit

2013 67 TB 6.633 unit 67 TB 6.633 unit

2014 25 TB 2.501

TOTAL 250 TB 24.915 unit

25 TB 2.501

250 TB 24.915 unit

Sumber: Tayangan Direktur Pengembangan Permukiman pada Expose Dirjen, Januari 2014 dan sumber lainnya

Jumlah rusunawa yang telah dibangun pada tahun 2014 adalah sebanyak 25 TB. Akan tetapi baru 5 TB yang dapat dibangun fisiknya di tahun 2014. Kelima Rusunawa yang bersangkutan berada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dua puluh TB lainnya akan dibangun fisiknya di tahun 2015.


III-16

Permasalahan utama dari terbangunnya rusunawa hingga saat ini adalah terkait penghunian. Rumitnya proses serah terima aset rusunawa menyebabkan Pemda kesulitan untuk menyediakan dana operational and maintenance (OM), yang pada akhirnya berpengaruh dalam proses penghuniannya. Tercatat hingga saat ini, kurang lebih 44,78% rusunawa belum terhuni4. Dampak lanjutan terhadap masalah ketidakterhunian ini adalah menurunnya kualitas bangunan. Beberapa tindak turun tangan telah dilakukan untuk mempercepat proses penghunian Rusunawa diantaranya yaitu dengan melakukan optimalisasi bangunan rusunawa yang menurun kualitasnya, penyusunan pedoman penghunian rusunawa hingga mempercepat proses serah terima aset. b. Terevitalisasinya kawasan permukiman dan penataan bangunan Indikator ini menggambarkan capaian terhadap penanganan RTH, kawasan tradisional/bersejarah, revitalisasi kawasan serta penataan bangunan gedung. Pencapaian indikator ini tergambarkan dari dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman untuk kawasan tradisional/bersejarah di satu kawasan dan dukungan revitalisasi kawasan di 54 kawasan. Penataan bangunan gedung negara diwujudkan melalui salah satunya peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 25 kab/kota. Terhadap capaian indikator ini, terdapat beberapa paket kegiatan yang gagal dilaksanakan yaitu: Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di 37 lokasi hanya terealisasi di 9 kabupaten/kota serta penataan bangunan gedung di 5 kab/kota. Secara umum permasalahan capaian indikator ini dikarenakan adanya pergeseran anggaran yang dioptimalkan untuk pendampingan Perda BG dan PIP2B. Salah satu isu yang mengemuka dalam hal penataan bangunan adalah terkait Perda Bangunan Gedung (BG), dimana Perda BG merupakan ujung tombak dalam pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal sesuai fungsinya Pengaturan Perda Bangunan Gedung sangat penting karena dalam kenyataannya masih banyak ditemui permasalahan penataan bangunan dan lingkungan.Hingga saat ini, dari 503

4 Buku Pintar Rusunawa (Status 9 Januari 2015). Berdasarkan data, periode pembangunan 2003-

2015, rusunawa belum terhuni sebesar 44,78% setara dengan 199,5 TB.


III-17

kab/kota, baru 251 kab/kota yang telah memiliki Perda BG (49%), 166 kab/kota telah memiliki Ranperda BG dan 86 kab/kota belum memiliki Ranperda BG5. Upaya yang dilakukan dalam mendorong terealisasinya Perda BG di tahun 2014 diantaranya adalah melalui fasilitasi penyusunan Ranperda BG di 39 kab/kota yang diarahkan untuk mewujudkan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang mengadopsi muatan lokal untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan BG, baik secara administratif maupun teknis. 3.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/ Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Upaya pemenuhan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan target sebesar 15.723 kel/desa. Pada akhir tahun 2014, realisasi sasaran ini adalah sebesar 16.106 desa/kelurahan atau sebesar 102,44% dari target 15.723 Desa/kelurahan. Tabel 3.12. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Indikator Kinerja Utama

Target Satuan RPJMN

Renstra*

2014**

Capaian Kinerja 2014 s.d. 2014*** 2013

% Capaian s.d. 2014terhadap Renstra

% Capaian s.d. 2014 terhadap RPJMN

Peningkatan infrastruktur Kel/Desa 30.787 36.361 15.723 42.930 16.106 162,36% 191,76% permukiman perdesaan/ kumuh/nelayan Sumber: *) Lampiran PerMen PU No 20/PRT/M/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PU No 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian PU Tahun 2010-2014, **) Perjanjian/Penetapan Kinerja 2014, ***) Laporan Kinerja Dit Pengembangan Permukiman dan Dit Penataan Bangunan dan Lingkungan 2014

Sasaran ini didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Permukiman dan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan. Terhadap target Renstra 2010-2014, pencapaian sasaran ini hingga tahun 2014 telah mencapai 162,36%. Sementara terhadap target RPJMN sebesar 30.787 desa, pencapaian sasaran ini telah mencapai 59.036 desa (191,76%). 5

www.perdabg.com


III-18

Pemenuhan sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan P2KP/PNPM dan PPIP dengan rincian pencapaian sebagai berikut: Tabel 3.13. Kinerja Peningkatan Kualitas InfrastrukturPermukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan

Capaian Indikator P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan PPIP

Target 11.073 4.650

Realisasi 11.066 5.040

Proporsi 99,94% 108,39%

Sumber: Laporan Kinerja Dit Bangkim dan Dit PBL Tahun 2014

Walaupun secara total, capaian indikator ini telah terpenuhi 102,44%, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang tidak terlaksana. Pada PPIP, terdapat 10 desa yang tidak dapat dilaksanakan, sementara pada P2KP, terdapat beberapa desa yang digabungkan dalam satu kelurahan. Terdapat 2 jenis APBN pada output Infrastruktur yaitu sub-output Pembinaan Pembangunan Infrsatruktur Permukiman (PPIP) yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 697.622.588.000,-, serta Rural Infrastructure Support (RIS-PNPM) yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dengan donor dari ADB sebesar Rp 149.276.339.000,-. Jumlah desa sasaran PPIP sebanyak 4.050 desa, serta desa sasaran RIS-PNPM sebanyak 600 desa sasaran. Adanya penambahan capaian desa sasaran yang disebabkan selisih kurs dollar terhadap rupiah, sehingga terdapat penambahan alokasi anggaran pada kegiatan RISPNPM. Berikut ini adalah 10 lokasi desa sasaran PPIP yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2014, yaitu: 

Desa Besuki di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, karena wilayah administrasi desa tersebut tenggelam akibat lumpur Lapindo.



Tiga desa di Kabupaten Raja Ampat (Desa Beo, Desa Araway, dan Desa Kabilol), karena Satker PIP Kabupaten Raja Ampat tidak mau melaksanakan kegiatan PPIP di wilayah kerjanya.



Enam desa di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat (Desa Bondopi, Desa Sasui, Desa Wefiani, Desa Malawosai, Desa Megame, dan Desa Kaladum), karena masih adanya pro kontra mengenai tapal batas wilayah sesuai Surat Bupati Tambrauw Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-19

Nomor: 600/309.C/2014 Perihal: Penundaan Pelaksanaan Kegiatan PPIP TA 2014 di Kabupaten Tambrauw. Beberapa kendala yang terjadi selama pelaksanaan tahun 2014 terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah: 

Pada P2KP, 1] kinerja dana bergulir masih rendah dimana hanya 30% dana bergulir yang berjalan baik, 2] tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hanya 8 % diatas indicator minimal program (indicator minimal 40%, capaian 48%), 3] masih terdapat pergantian pendamping masyarakat di kelurahan (fasilitator kelurahan) tahun 2014 sebesar 11 persen, dimana pergantian ini menyebabkan terjadinya kekosongan pendampingan di lapangan selama beberapa saat, 4] pemeliharaan hasil pembangunan infrastruktur masih belum optimal untuk menjamin infrastruktur, 5] masih sedikit pemerintah kab/kota yang siap untuk alih kelola program



Untuk kegiatan PPIP, kendala disebabkan adanya revisi DIPA dan revisi SK Satker yang mempengaruhi proses mobilisasi fasilitator. Terhadap kendala-kendala tersebut, telah dilakukan pendampingan dan pengawalan penuh terkait Revisi DIPA dan Revisi SK Satker serta percepatan mobilisasi Fasilitator

Pada program P2KP, selama tahun 2014, penerima manfaat program ini adalah sebanyak 2.745.528 jiwa masyarakat miskin. Karena secara kuantitatif target Renstra tersebut telah tercapai maka perlu dilakukan review terhadap capaian output ini, yaitu Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan yang hingga saat ini masih menjadi prioritas pembangunan untuk dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat perdesaan/perkotaan. Pada rencana pembangunan jangka menengah selanjutnya, keberlanjutan kegiatan ini akan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan nasional serta tercapainya perbaikan sasaran perbaikan tingkat kemiskinan secara nasional yang akan dievaluasi pada akhir 2014. 4. Sasaran Lainnya Selain tiga sasaran utama sebagaimana tersebut diatas, Ditjen Cipta Karya juga berupaya memenuhi pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pada Pembangunan Infrastruktur Permukiman” yang ditandai dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-20

tersedianya dokumen kebijakan dan strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data dan informasi, serta evaluasi kinerja bidang permukiman. Target pada sasaran ini adalah 171 laporan dengan realisasi sebanyak 183 laporan (107,01%). Pencapaian sasaran ini sepenuhnya dilakukan oleh Direktorat Bina Program. Dari penjabaran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan kegiatan dengan memuaskan. Hal ini dikarenakan pencapaian rata-rata dari ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebesar 104,44%. Beberapa manfaat sebagaimana tersebut diatas, telah dapat dihasilkan dari pelaksanaan program ini. Walapun berkinerja baik, bukan berarti tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan target-target tersebut.Permasalahan kesiapan readiness criteria masih menjadi kendala utama dilapangan khususnya terkait kesiapan lahan.

3.1.2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA Selain pencapaian terhadap sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra, Ditjen Cipta Karya di tahun 2014 juga mencatat pencapaian kinerja lainnya yang dipandang penting, diantaranya yaitu:  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya di Tahun 2014 adalah 1] Perbaikan kualitas pelayanan dengan menetapkan dan memaklumatkan standar pelayanan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP), serta dilakukan reviu secara berkala; 2] Kehadiran pegawai telah menggunakan finger print (SE Dirjen. Cipta Karya Nomor 18/SE/DC/2014), 3] Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala dan membuka akses terhadap hasil survei kepuasan masyarakat, 4] Memberikan hukuman (punishment) kepada pegawai DJCK yang telah melanggar peraturan, 5] Implementasi sistem penilaian kinerja pegawai berbasis elektronik, 6] Telah memberikan Tunjangan Kinerja Pegawai mulai Juni 2013 sesuai dengan Permen PU No 15/PRT/M/2013, 7] Disiapkannya pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOmor 4/PRT/M/2009 (Manual Mutu SMM DJCK), 8] Penyusunan draft Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-21

standard kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional, 9] Kamus Kompetensi Teknis Bidang Cipta Karya, 10] Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA), 11] Penyusunan Buku Cascading sebagai bagian dari penyiapan pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja. 

Pembangunan Berbasis Gender Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (Monev PUG) Bidang Cipta Karya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bidang Cipta Karya yang berbasis responsif gender. Ujiterap buku petunjuk pelaksanaan monev gender bidang Cipta Karya telah dilaksanakan di beberapa lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti lokasi program P2KP, PPIP/RIS-PNPM, Pamsimas, PISEW untuk melihat 4 parameter indikator Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat (AKPM) dalam siklus pembangunan yang dirasakan oleh target sasaran responsive gender. Gambaran hasil monev responsive gender pada ke 4 aspek ini umumnya dirasakan ada dan analisa evaluasinya tidak ada isu kesenjangan gender yang baru yang ditimbulkan pada pencapaiannya. Disamping itu indikator kinerja pada data terpilah yang ada dalam persyaratan I pemberdayaan masyarakat P2KP, Pamsimas, PISEW dan RIS PNPM dan APBN PPIP juga tercapai, artinya buku petunjuk pelaksanaan monev ini telah dapat bermanfaat dalam member masukan pada perencanaan berikutnya. Berdasarkan evaluasi ini, ke depan dimensi integrasi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tercapai AKPM responsif gender, sebaiknya di gali lebih luas untuk program regular diluar pemberdayaan masyarakat yaitu yang berprespektif/berpeluang responsif gender. Dan diharapkankekuatan hukum atau legalisisasi terhadap Buku Petunjuk Pelaksanaan Monev Gender Bidang Cipta Karya ini dapat diwujudkan melalui proses Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Cipta Karya serta dapat disosialisasikan kepada seluruh stakeholder Bidang Cipta Karya. Paralel dengan itu telah dilakukan forum penjaringan masukan teknis terhadap kegiatan yang responsif gender pada program pengembangan infrastruktur permukiman yang melibatkan Internal Cipta Karya dan Pemda serta Pakar. Dalam kegiatan ini telah dilakukan review terhadap produk-produk pengaturan dan pembinaan seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) seluruh sektor pada Bidang Cipta Karya, antara lain RUSUNAWA, Bangunan Gedung, Air Minum, Air Limbah, Drainase dan Persampahan, Penataan Lingkungan serta Pengembangan Permukiman. Sehingga makna intergrasi dalam satu dimensi siklus Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-22

pembangunan bidang Cipta Karya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegitaan responsif gender dapat semakin sempurna. Tantangan lain ke depan perlunya pengembangan sistem monitoring responsive gender terintegrasi dalam satu system monitoring di lingkungan DJCK yaitu dengan cara menggabungkan informasi yang ada pada sistem informasi managemen Satuan Kerja (Satker) dengan Sistem Informasi Managemen Evaluasi Kinerja (SIMEKA). Prosentase anggaran kegiatan responsif gender bidang Cipta Karya biasanya lebih besar dari satminkal lainnya, kecuali tahun 2012 hampir berimbang dengan Ditjen Bina Marga Seiring dengan peningkatan anggaran dari tahun ke tahun artinya semakin besar perhatian yang diberikan terhadap kesetaraan gender, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kelas penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPP-A) kepada Kementerian PU, dimana sebelumnya masuk kelas kategori tingkat madya meningkat menjadi utama dan pada tahun ini meningkat menjadi mentor artinya siap menjadi Mentor untuk K/L lainnya, tentunya hal ini tidak lepas dari kontribusi yang besar dari pencapaian responsif gender Bidang Cipta Karya. Tabel 3.14. Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Direktorat Jenderal Cipta Karya Periode 2010-2014 No 1 2 3

Satminkal Ditjen Cipta Karya Total Pagu ARG Kemen PU Persentase Total ARG Ditjen Cipta Karya Terhadap Total Pagu Kemen PU

Alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) 2010 2012 2013 2014 1.026.374.820 1.084.444.917 2.342.365.822 3.046.703.117 1.277.934.942

2.227.341.794

2.839.750.554

4.034.144.737

80,32

48,69

82,48

75,52

Sumber: Gender Budget Statement, 2011-2014



Pengolaan Aset Barang Milik Negara Hingga akhir tahun 2014 total BMN (Aset) Ditjen Cipta Karya adalah sebesar Rp. 38.317 milyar.

Dalam upaya pengelolaan aset ini, masih ditemukan kendala-kendala dalam pengelolaan BMN ini, diantaranya [1] Kuranglengkapnya dokumen yang dipersyaratkan sebagai pendukung proses Hibah, [2] Adanya fisik di lapangan yang sudah tidak berfungsi karena minimnya pemeliharaan, sehingga Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-23

pemerintah Kabupaten/Kota tidak bersedia untuk menerima BMN yang akan dihibahkan, [3] Masih kurangnya pemahaman prosedur dan proses hibah bagi kepala satuan kerja maupun pemerintah kabupaten/kota yang akan menerima hibah, [4] Tertundanya usulan dari satuan kerja untuk segera memproses hibah atas infrastruktur yang telah selesai dibangun, [5] Masih banyak pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum bersedia menandatangani surat pernyataan kesiapan menerima hibah. Proses pembinaan teknis terkait penatausahaan BMN telah dilaksanakan di 2014 dan diharapkan seluruh Satuan Kerja sudah dapat mandiri dan secara otomatis akan segera memproses Hibah/Alih Status setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, telah dilakukan pendampingan pecepatan proses Hibah BMN yang menitikberatkan pada bimbingan bagi Aparat/Petugas Satuan Kerja dalam pemberkasan serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan dalam persiapan proses Hibah BMN, Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung proses Hibah MBN yang dilakukan secara terpadu antara sekretariat direktorat jenderal, pusat PBMN dan direktorat teknis serta Sosialisasi proses hibah kepada pejabat/aparat terkait dari pemerintah yang akan menerima hibah BMN. 

Tanggap Darurat Bencana Salah satu tugas khusus yang diamanatkan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah terkait penanganan tanggap darurat bencana karena terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.Terkait tugas ini, untuk memudahkan pelaksanaan tanggap darurat bencana, Ditjen Cipta Karya telah membentuk empat depo di Medan, Padang, Surabaya dan Makasar.Selain itu dilakukan juga pembinaan personil satuan tugas yang bekerjasama dengan PUSDIKPASSUS dimana hingga tahun 2014 telah membina 180 personil.Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana di tahun 2014 adalah: 1. Bencana Longsor Banjarnegara Bencana longsor Banjarnegara telah menelan korban sebanyak 24 korban tewas, 84 warga yang masih hilang, 105 unit rumah roboh dan jumlah pengungsi sebanyak 577 jiwa. Ditjen Cipta Karya mengirimkan Hidran Umum sebanyak 17 buah, WC knock down10 buah, bak sampah 16 buah dan truk tangki air sebanyak 4 buah. 2. Bencana Banjir Bandung Banjir bandang yang menggenangi lima Kecamatan di Kabupaten Bandung diakibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-24

oleh kondisi topografi yang berupa cekungan, serta meluapnya air sungai citarum hulu memberikan dampak kepada 14 ribu jiwa atau sekitar 4.400 kepala keluarga (KK) mengungsi. Penduduk mengungsi berasal dari Kecamatan Baleendah 5.365 jiwa, Dayeuhkolot 5.827 jiwa, Bojongsoang 1.680 jiwa, Ketapang 747 jiwa dan Cicalengka 657 jiwa. Kementerian PU-PERA melalui Ditjen Cipta Karya telah bertindak dengan mobilisasi 1 mobil tangki air (MTA), 1 toilet mobile, 10 HU dan 10 WC knock down untuk mendukung dan melengkapi pelayanan kebutuhan air minum dan sanitasi pada bencana banjir bandang tersebut. Personel yang ditugaskan untuk membantu sebanyak 4 orang dari Satker Air Minum Provinsi Jawa Barat, 2 Satgas Tanggap Darurat Jawa Barat, 5 Satgas Tanggap Darurat Pusat yang dioperasikan dibawah komando BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat. 3. Tanggap Darurat Erupsi Gunung Sinabung Berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh Tim Tanggap Darurat Cipta Karya, jumlah pengungsi akibat dampak erupsi Gunung Sinabung mencapai 30.117 jiwa atau 9.388 KK.Perlu ada upaya antisipasi dan penyelamatan warga dari dampak letusan Gunung Sinabung untuk jangka panjang. Bersama dengan BNPB, Ditjen Cipta Karya akan melakukan relokasi permukiman warga. Ditjen Cipta Karya telah melakukan identifikasi lokasi, membuat konsep desain hunian tetap (Huntap) dan menyusun mekanisme relokasi warga yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung ke tempat yang lebih aman,Huntap ini akan dibangun di atas lahan yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Karo dengan luas lahan 25 Ha, yang diperuntukkan bagi 1.000 Kepala Keluarga (KK). Dalam penanganan korban bencana Sinabung, Ditjen Cipta Karya telah memberikan bantuan yang dimanfaatkan oleh pengungsi di 42 titik pengungsian, yaitu; 82 unit Hidran Umum; 46 unit WC knock down; 23 unit Tenda Hunian Darurat (THD) dan 520 buah jerigen. Seluruh peralatan tersebut berasal dari Depo Tanjung Morawa, Medan yang merupakan pusat penyimpanan alat-alat tanggap darurat Cipta Karya untuk wilayah Sumatera. Stockperalatan tanggap darurat bencana Cipta Karya di Depo Tanjung Morawa Medan antara lain dua unit Mobil Tangki Air (MTA), 90 unit Hidran Umum (HU), 50 unit WC Knock Down dan satu unit Dump Truck, serta 50 tenda hunian darurat (THD), sedangkan barang/peralatan yang ada di Kantor dinas PU Kab. Karo adalah, 30 unit HU, 30 Unit WC Knock Down, 30 Unit Tenda Hunian Darurat (THD).Dalam pemanfaatan bantuan tersebut, Ditjen Cipta Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-25

berkoordinasi dengan Dinas PU Kabupaten Karo yang didukung oleh Satuan Kerja Provinsi di lingkungan Ditjen Cipta Karya dan Satgas Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya, Sumatera Utara di beberapa wilayah. 4. Tanggap Darurat Banjir Manado Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan tanggap darurat bencana untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Manado dengan menyediakan peralatan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana berupa 4 unit Mobil Tangki Air (MTA); satu unit IPA Mobile, 39 unit Hidran Umum; satu unit perahu karet; 20 unit PAC; dan 600 buah jerigen dengan kapasitas 10 liter. 5. Tanggap Darurat Erupsi Gunung Gamalama Direktorat Jenderal Cipta Karya mengirimkan kebutuhan bagi para pengungsi erupsi gunung Gamalama berupa 2 unit mobil tangki air kapasitas 4.000 liter, 20 unit WC knockdown, dan 20 unit hidran umum kapasitas 2.000 liter. 

PKPD-PU Bidang CK Kementerian Pekerjaan Umum sebagai instansi yang bertanggungjawab melakukan pembinaan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum sudah seyogyanya memberikan perhatian dan pembinaan terhadap dinamika, kreativitas dan inovasi pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang terselenggara di daerah.Salah satu wujud pembinaan tersebut adalah memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum melalui kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKDP-PU). Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum bertanggungjawab pada kegiatan pembangunan infrastruktur bidang permukiman (Cipta Karya) melaksanakan PKPD-PU Bidang Cipta Karya dengan menilai kegiatan pembangunan infrastruktur bidang permukiman. Pemenang PKPD-PU Bidang Cipta Karya Tahun 2014 untuk kategori Kota Metro/Besar adalah Kota Surabaya sebagai pemenang I, Kota Malang sebagai Pemenang II, dan Kota Pontianak sebagai pemenang III. Untuk kategori Kota Sedang/Kecil, pemenang PKPD-PU Bidang Cipta Karya Tahun 2014 adalah Kota Payakumbuh sebagai Pemenang I, Kota Probolinggo sebagai Pemenang II, dan Kota Yogyakarta sebagai Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-26

Pemenang III. Untuk kategori Kabupaten, pemenang PKPD-PU Bidang Cipta Karya Tahun 2014 adalah Kabupaten Tabanan sebagai Pemenang I, Kabupaten Sleman sebagai Pemanang II, dan Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemenang III. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut: -

-



Pelaksanaan tahun 2104, dilakukan langkah baru, yaitu Kriteria Penilaian terbagi dalam 2 kelompok yaitu Kriteria Penilaian Keterpaduan dengan bobot 30% dan Kriteria Penilaian Sektor dengan bobot 70%. Kriteria Penilaian Keterpaduan diselenggarakan untuk mengakomodasi isu keterpaduan yang saat ini menjadi salah satu arah kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kriteria Penilaian Keterpaduan disusun oleh masingmasing sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sektor. Survey lapangan di beberapa lokasi akan dilakukan bersama-sama (minimal tim juri dari 2 komponen yang merupakan perwakilan Ditjen. Cipta Karya) sehingga muncul penilaian yang sifatnya utuh ke-Cipta Karya-an. Pemenang PKPD PU Bidang Cipta Karya tahun ini cukup bervariasi. Hal ini dapat disebabkan adanya pembagian kriteria penilaian seperti yang disebutkan pada poin pertama diatas. Pemenang yang baru muncul pada kategori Kabupaten, yaitu Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, pada Kategori Kota Sedang/Kecil, muncul pula Kota Yogyakarta, yang selama 5 tahun ke belakang tidak pernah muncul sebagai pemenang.

-

Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat penyerahan Tropi pada tanggal 5 Desember 2014, menyampaikan bahwa para pemenang akan mendapatkan Tropi, penghargaan dan hadiah fisik. Selain itu, Kabupaten/Kota juga akan mendapat prioritas mendapatkan program dari Kementerian Pekerjaan Umum.

-

Untuk lebih memperkaya wawasan, tim juri untuk PKPD-PU Bidang Cipta Karya tidak hanya terdiri dari Direktorat Jenderal Cipta Karya saja tetapi juga melibatkan akademisi dan pemerhati pembangunan bidang permukiman.

-

Untuk memberikan keadilan bagi seluruh kabupaten/kota, bagi kabupaten/kota yang sudah menjadi pemenang PKPD-PU Bidang Cipta Karya selama 3 (tiga) kali berturut-turut maka tidak boleh mengikuti PKPD-PU Bidang Cipta Karya selama 1 (satu) periode.

Dukungan Pemda melalui Matching Fund Matching fund atau lebih dikenal dengan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) disyaratkan Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-27

sebagai salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam readiness criteria.Realisasi DDUB Tahun 2014terhadap komitmennya adalah sebesar Rp. 209.825.789.000,- (55,42%) untuk APBD Kab/Kota. Terhadap total anggaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2014, realisasi DDUB ini hanya berkisar 1,51% saja. Dalam pemenuhan DDUB oleh kabupaten/kota terdapat beberapa kendala antara lain: 1. APBD Kabupaten/Kota mayoritas digunakan untuk gaji upah sehingga hanya sedikit sekali dana APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk DDUB. 2. Mayoritas komitmen awal DDUB belum dibahas dengan DPRD sehingga realisasi pengalokasian dana APBD untuk DDUB terhambat. 3. Pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya DDUB sebagai salah satu syarat pemenuhan readiness criteria masih kurang. 4. Kemampuan daerah dalam pemenuhan DDUB tidak semuanya diprioritaskan ke kegiatan CK tetapi lebih diprioritaskan ke pendidikan atau kesehatan. 5. Dalam peta kapasitas fiskal yang setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, mayoritas kabupaten/kota termasuk dalam kategori rendah sehingga pemenuhan DDUBnya tidak dapat terealisasi 100%. 6. Tidak adanya mekanisme insentif dan disinsentif menjadikan rendahnya realisasi DDUB. 

Pelaksanaan CSR Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesesimbangan ekonomi-sosiallingkungan, kini semakin banyak perusahaan yang memenuhi tanggungjawab sosialnya. Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) tidak hanya dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan amal (charity) tetapi juga dapat dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program CSR yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan sangat beragam termasuk kegiatan CSR dalam pembangunan infrastruktur permukiman (bidang Cipta Karya) seperi penyediaan air minum dan sanitasi, pengelolaan sampah, penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan permukiman. Di sisi lain, pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat, diharapkan tidak hanya berasal dari APBN dan APBD tetapi dapat juga bersumber dari swasta melalui program CSR. Program CSR merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-28

bidang infrastruktur yang dapat dioptimalkan di lokasi-lokasi dimana terdapat perusahaanperusahaan besar seperi program CSR PT. Adaro di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Hingga tahun 2014, telah dilaksanakan fasilitasi program CSR yang bekerjasama dengan perusahan-perusahaan sebagai berikut: Tabel 3.15. Fasilitasi Kerjasama Multipihak Program CSR oleh Ditjen Cipta Karya (2012-2014) No

Perusahaan

1

PT. Adaro Indonesia

2

Lokasi Kegiatan

Sektor Cipta Karya

Perkiraan Pendanaan (Rp.1000)

Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalsel

Air Minum, PPLP, PBL, Bangkim

23.100.000

PT. Adaro Indonesia

Kab. Balangan, Prov. Kalsel


20.570.000

3

PT. Adaro Indonesia

Kab. Tabalong, Prov. Kalsel


27.050.000

4

PT. Berau Coal

Kab. Berau, Prov. Kalsel

Air Minum dan PPLP

5.582.000

5

PT. Pertamina

Kab. Ende, Prov. NTT

Air Minum

3.400.000

6

PT. Bukit Asam

Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel


27.027.000

7

PT. Semen Padang

Kota Padang

Air Minum dan PPLP

1.004.000

Total

107.729.000

Sumber: Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri, 2014



Penggalian potensi/inovasi melalui penyelenggaraan sayembara Selain melaksanakan pembangunan bidang Cipta Karya, Ditjen Cipta Karya di tahun 2014 juga melakukan beberapa kegiatan penggalian potensi/inovasi dari berbagai stakeholder melalui penyelenggaraan sayembara. Adapun kegiatan sayembara yang telah dilaksanakan adalah: 1. Sayembara Penataan Kawasan Gili Iyang Madura Sejak ditetapkanya Pulau Gili Iyang sebagai lokasi wisata kesehatan dikarenakan potensi oksigennya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Sumenep, Direktorat Cipta Karya merespon dengan menyelenggarakan sayembara Penataan Kawasan Gili Iyang. Sayembara ini diperuntukan menjaga keaslian alam dan budaya yang sudah ada, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang optimal. Salah satu kriteria yang dijadikan pemenang dalam sayembara ini adalah karya yang tidak terlalu banyak mengeksplorasi Gili Iyang. Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-29

Adapun pemenang Sayembara Penataan Kawasan Pulau Gili Iyang ditetapkan tiga pemenang. Juara pertama adalah Timmy Setiawan dengan mengusung tema “Gili Iyang Ec(O2)RismIslam”, Juara kedua adalah Alexander Octa K.W dengan tema “Gili Iyang’s Sanctuary”dan Juara ketiga adalah Rahardian P. Herwindo dengan tema “East Madurat Eco Healing Tourism”. 3.1.3. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA Salah satu strategi keberhasilan pelaksanaan tahun 2015 adalah adanya respon Direktorat Jenderal Cipta Karya terhadap faktor-faktor yang memerlukan perhatian di tahun 2014, diantaranya adalah: a. Pengembangan Basis Data Database bidang permukimaan hingga saat ini belum tersedia secara optimal, khususnya data pasca pelaksanaan pembangunan. Berbagai upaya pengembangan basis data terus dilakukan, salah satunya melalui pengembangan system aplikasi berbasis web yang memudahkan kontributor dalam mengisi data kinerja (SIMEKA) ataupun melalui kegiatan Pemutakhiran Data Kumuh dimana pada tahun 2014 telah dilakukan di 127 kawasan. Selain itu, dilakukan juga peningkatan koordinasi baik dengan BPS Pusat ataupun dengan BPS Kab/Kota untuk memudahkan perolehan data kinerja. Selanjutnya, upaya ini akan terus dilanjutkan ditahun-tahun berikutnya, khususnya dalam upaya pengembangan basis data dalam meningkatkan akurasi data bidang permukiman. b. Percepatan Proses Pengadaan Upaya percepatan proses pengadaan telah dilakukan dengan dukungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang secara rutin melakukan pemantauan terhadap proses pengadaan. Selain itu, dukungan lain diberikan melalui proses penetapan Pokja Pengadaan yang dipercepat oleh ULP serta dorongan kepada aparat Satker untuk mengikuti pelatihan PerPres No 70 Tahun 2012 agar memahami lebih mendalam ketentuan-ketentuan pelelangan sehingga terhindar dari kesalahaan saat pelelangan. Pengadaan barang dan jasa untuk proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri memerlukan harmonisasi peraturan antara guideline pemberi pinjaman dengan peraturan perundangan nasional. Harmonisasi ini seyogyanya dilakukan oleh LKPP. c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan di Daerah Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah salah satu diantaranya dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-30

melalui penguatan pada kapasitas pelaksana di daerah (Satker, Pemda), antara lain dengan memberikan acuan pelaksanaan (panduan mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi fisik), melakukan diseminasi, dan koordinasi yang lebih intensif. Selanjutnya, upaya ini akan terus dilanjutkan ditahun-tahun berikutnya. d. Pengelolaan asset/proses alih status/hibah BMN Terkait pengelolaan aset, selain Pembinaan Teknis Percepatan Proses Hibah BMN bagi Aparat/Petugas Satuan Kerja, dilakukan juga Pendampingan Percepatan Proses Hibah BMN, verifikasi kelengkapan dokumen pendukung proses Hibah BMN serta Sosialisasi proses hibah kepada pejabat/aparat terkait dari pemerintah yang akan menerima hibah BMN. Selanjutnya, upaya ini akan terus dilanjutkan ditahun-tahun berikutnya. e. Aspek Keberlanjutan Untuk menjamin aspek keberlanjutan, pada Satker Propinsi telah diarahkan untuk turut memantau realisasi komitmen Pemda pasca pelaksanaan (seperti realisasi pelaksanaan pemasangan pipa distribusi/SR, fasilitasi pendukung TPA, ketersediaan lembaga pengelola dan sebagainya). Selain itu, di tahun 2014 telah pula dilakukan upaya pendataan terhadap aspek keberlanjutan (tersediaan OM dan lembaga pengelola) dari setiap output terbangun. Selanjutnya, kedepan akan disusun suatu panduan/petunjuk/arahan/pedoman yang dapat menjadi petunjuk pengelolaan paska pembangunan untuk memaksimalkan kebermanfaatan dan keberlanjutan output terbangun. f. Pendanaan melalui PHLN dan CSR Terdapat kebijakan yang mengatur besarnya porsi pendanaan APBN reguler DJCK yaitu hanya sebesar 30% dari total pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, sehingga sisanya harus dibiayai dari dana APBD daerah yang bersangkutan, CSR, dan/atau sumber pembiayaan lainnya (PHLN). Oleh karenanya, mengingat bahwa CSR merupakan salah satu potensi besar dalam pembiayaan, perlu kiranya terus melakukan sinergi sumber pembiayaan CSR ini melalui penyusunan database dan mengembangankan kerjasama dengan perusahaan yang potensial membiayai pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka percepatan pelaksanaan kerjasama program CSR bidang Cipta Karya. Selain itu, perlu mempertajam penyiapan kriteria pendanaan yang dibiayai dana Pinjaman Luar Negeri, mempercepat proses persetujuan proses pelelangan ataupun percepatan Perjanjian PLN dengan cara membagi 2 tahap perjanjian Engineering Service Phase dan Construction Phase.


III-31

g. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam program pemberdayaan masyarakat, komponen dana bergulir masih belum berkinerja dengan baik. Terakhir, pada pelaksanaan P2KP, kinerja dana bergulir hanya 30%, artinya hanya 30% dari total dana bergulir yang dapat bermanfaat dalam peningkatan kapasitas usaha masyarakat miskin. Karena itu tantangan kedepan, adalah bagaimana memperbaiki mekanisme tingkat pengembalian dana bergulir ini. 3.1.4. PENGHARGAAN DARI PIHAK LAIN Terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya di tahun 2014, Ditjen Cipta Karya mendapat apresiasi dari pihak lain melalui penerimaan penghargaan sebagai berikut: a. Penghargaan Konstruksi Indonesia Untuk SIKIPAS Direktorat Jenderal Cipta Karya dianugerahi penghargaan sebagai Pemenang II Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2014 pada Kategori Teknologi Tepat Guna dengan Judul Karya Modul SIKIPAS (Sistem Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah): Inovasi Teknologi Pengolahan Sampah Karya Generasi Muda Indonesia Di Kementerian Pekerjaan Umum. Penghargaan ini diberikan dalam rangka Konstruksi Indonesia pada tanggal 25 September 2014.Inovasi ini merupakan salah satu inovasi Ditjen Cipta Karya untuk mengurangi sampah organik dari sumbernya. b. Penghargaan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Expo 2014 Pada ajang Gelar Karya Pembangunan Masyarakat Expo 2014, Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Direktorat Bina Program-Ditjen Cipta Karya menjadi Juara I Stand Terbaik Kategori Kementerian. Penghargaan ini merupakan yang keempat kalinya berturut-turut diperoleh oleh Ditjen Cipta Karya. c. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 BPPSPAM telah menerima sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 pada bulan Desember 2013. Sertifikasi ini merupakan bukti komitmen dari BPPSPAM sebagai badan yang akuntabel dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Pada akhir tahun 2014, BPPSPAM telah berhasil mempertahankan sertifikasi SMM ISO 9001:2008 tersebut melalui audit surveillance yang dilakukan oleh PT. Sucofindo International Certification Services pada tanggal 8-9 Desember 2014. Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-32

3.2.

REALISASI ANGGARAN

Dengan menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi anggaran dengan hasil sebesar 95,78% atau jika dintepretasikan adalah SANGAT BAIK (hasil perhitungan terlampir). Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penilaian diantaranya yaitu: a. Penyerapan anggaran Pada akhir tahun 2014, penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya telah terealisasi sebesar 95,74% (status 12 Januari 2015) dari target sebesar Rp. 14.549.48.381.000,- Besaran anggaran ini telah mengalami revisi dikarenakan adanya kebijakan penghematan. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran periode 2010-2013, maka akan didapat tren sebagai berikut: Tabel 3.16. Tren Realisasi Anggaran Periode 2010-2014 Tahun 2010 2011

Rencana (dlm ribu) 8.372.544.335

Realisasi (dlm ribu) 7.931.215.109

2012

13.122.124.540 12.829.999.930

12.481.656.826 12.710.911.569

2013 2014

21.953.711.955 14.549.478.381

20.890.695.803 13.929.670.602

Proporsi 94.73% 95.12% 99.07% 95,56% 95,74%

Sumber: LAKIP Es I 2010-2013, Emon 2014 status 12 Jan 2015

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak memiliki kendala dengan adanya penurunan anggaran dengan adanya APBN-P. Meskipun terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 7,40 triliyun namun target output dapat direalisasikan dengan baik. Perbaikan kualitas proses pengadaan barang dan jasa, kualitas perencanaan penyerapan menjadi alasan semakin membaiknya tingkat penyerapan anggaran. Belum maksimalnya penyerapan anggaran, dikarenakan masih adanya SPM yang belum terinput dalam aplikasi EMon. Umumnya ini terjadi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya telah berkontribusi langsung dalam pencapaian sasaran dan proporsi terbesar adalah dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas permukiman dan penataan ruang Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-33

sebesar Rp 2.937.979.651.000,-. atau 107,77%. Realisasi anggaran setiap sasaran bervariasi dari 85,19% hingga 95,99% (lihat tabel 3.14). Tabel 3.17. Kontribusi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Ditjen Cipta Karya Anggaran (Dalam Ribu Rp) Rencana Realisasi 5.734.809.522 5.504.771.787

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumun/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

Proporsi 95,99%

1.476.164.382 1.257.538.122

85,19%

2.726.102.508 2.937.979.651

107,77%

Sumber: Dok. Rencana Aksi PK Ditjen Cipta Karya, 2014

b. Konsistensi perencanaan dengan implementasi Dari hasil perhitungan berdasarkan PMK tersebut, diperoleh nilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 67,60%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh rencana penyerapan anggaran dapat terealisasi dengan baik di tiap bulannya. Beberapa hal yang menyebabkan tidak maksimalnya realisasi penyerapan anggaran setiap bulan antara lain adanya keterlambatan proses lelang, keterlambatan penandatanganan kontrak karena pergantian Kepala Satuan Kerja, adanya revisi paket, keterlambatan penerbitan SK Satuan Kerja, masalah lahan, belum siapnya dokumen perencanaan (DED). c. Output Terhadap penggunaan anggaran di tahun 2014, telah dihasilkan berbagai output. Hingga akhir Desember 2014 telah terealisasi output dengan tingkat keberhasilan rata-rata sebesar 95,70%. Tabel 3.18. Pencapaian Output Ditjen Cipta Karya di Tahun 2014 No 1 2 3 4

Output Infrastruktur Perkotaan Rusunawa Infrastruktur Perdesaan RISE

Satuan Kwsn TB Kwsn Kec


Rencana 500 25 178 237

Realisasi 191 25 168 237

Proporsi 38,20% 100,00% 94,38% 100,00%

III-34

No Output 5 PPIP Bangunan gedung dan 6 fasilitasnya 7 Sarana dan prasarana lingkungan permukiman 8 Keswadayaan masyarakat 9 Infrastruktur Air Limbah 10 11 12 13 14 15 16 17

Satuan Desa

Rencana 4.650

Realisasi 5.040

Proporsi 108,39%

Kab/Kota

40

25

62,50%

Kwsn

55

54

98,18%

11.073 5 699 70

11.066 5 684 68

99,94% 100,00% 97,85% 97,14%

71

69

97,18%

58 120 308 460 1.858 148

49 119 321 490 1.979 148

84,48% 99,17% 104,22% 106,52% 106,51% 100,00%

Kel/Desa Kab/Kota Kwsn Drainase Kab/Kota

Infrastruktur Perkotaan Infrastruktur Persampahan TPAS Infrastruktur 3R SPAM Terfasilitasi SPAM IKK SPAM MBR SPAM Perdesaan SPAM Khusus

Kab/Kota Kwsn PDAM IKK Kwsn Desa Kwsn

Sumber: LAKIP Es II, 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa tidak seluruh output fisik terealisasi penuh, terdapat beberapa output yang realisasinya dibawah 100% yaitu infrastruktur perkotaan, infrastruktur perdesaan, bangunan gedung dan fasilitasnya, infrastruktur air limbah skala kawasan, infrastruktur drainase perkotaan dan infrastruktur persampahan TPAS, infrastruktur 3R. Adapun pencapaian output paling tinggi adalah output PPIP dan SPAM MBR. Lebih detail terkait penyebab tidak optimalnya pencapaian kinerja output dapat dilihat kembali di subbab analisis dan evaluasi kinerja.


III-35

d. Efisiensi Tabel 3.19. Pencapaian Anggaran Ditjen Cipta Karya di Tahun 2014 Volume Keluaran

Anggaran Pagu per Outout Realisasi per (PAK) Output (RAK)

Target (TVK)

Realisasi (RVK)

SPAM IKK

308

321

1,581,458,711

SPAM MBR

460

490

868,086,186

1,559,865,890 847,078,257

SPAM PERDESAAN

1858

1979

1,015,697,757

977,798,383

SPAM KHUSUS

148

148

290,090,872

283,784,406

INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH

699

684

593,734,176

545,222,920

INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN

70

68

902,873,298

831,324,010

INFRASTRUKTUR TPAS

71

69

453,369,986

434,838,633

INFRASTRUKTUR TPST / 3R

58

49

28,889,873

24,264,354

PENYELENGGARAAN SPAM TERFASILITASI

120

119

608,663

594,934

RUSUNAWA

25

25

1,114,339,382

1,074,446,032

SARANA PRASARANA LNGKUNGAN PERMUKIMAN

55

54

232,500,208

190,324,670

BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA

40

29

212,528,918

184,730,136

P2KP

11073

11066

2,056,795,847

2,039,724,441

PPIP

4650

5040

847,219,173

819,345,662

sumber: PMK 249 Cipta Karya 2014

Efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga serta biaya. Dalam konteks pelaksanaan tugas di Ditjen Cipta Karya, efisiensi yang dilakukan adalah efisiensi biaya. Biaya yang dapat dihemat oleh Ditjen Cipta Karya adalah 7% (rata-rata), namun dengan efisiensi biaya sebesar itu output yang terlaksana tetap dapat tercapai yaitu sebesar 97,99%. Dari semua pencapaian tersebut, jika dihitung nilai efisiensi Ditjen Cipta Karya tahun anggaran 2014 ini adalah 59,30%.


III-36

BAB IV PENUTUP 4.1.

KESIMPULAN

Dari penjabaran pencapaian Program sebagaimana tercermin dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bab-bab sebelumnya, dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan kegiatan dengan memuaskan. Hal ini dikarenakan pencapaian rata-rata dari ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebesar 105,08%. Kinerja dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: 1.

Terhadap sasaran Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan telah tercapai peningkatan jumlah pelayanan air minum sebanyak 10.353 l/det (126,58%) dan 321 IKK (104,22%), pembinaan kemampuan Pemda/PDAM di 119 PDAM (99,17%) serta peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di 142 kab/kota (97,26%) dan 733 kawasan (96,83%).

2.

Terhadap sasaran Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang telah tercapai pembangunan rusunawa sebanyak 25 TB (100%) dan kawasan permukiman yang terevitalisasi sebanyak 54 kawasan (98,18%).

3.

Terhadap sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat telah tercapai peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan di 16.106 desa (102,44%)

Selain tiga sasaran utama, terdapat sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pada Pembangunan Infrastruktur Permukiman” yang ditandai dengan tersedianya dokumen kebijakan dan strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data dan informasi, serta evaluasi kinerja bidang permukiman. Target pada sasaran ini adalah 171 laporan dengan realisasi sebanyak 183 laporan (107,01%).

Direktorat Direktorat Jenderal Jenderal Cipta Cipta Karya Karya

IV-1

Adapun realisasi anggaran dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas adalah 95,74% (status 12 Januari 2015) dari target sebesar Rp 14.549.478.381.000. Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 2. Masih terbatasnya jumlah SDM dan kapasitas kelembagaan bidang permukiman khususnya terkait pelaksana di daerah (Satker, Pemda) 3. Masih terbatasnya data dan informasi (basis data) permukiman. Selain itu terdapat perbedaan data yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program menyebabkan tidak optimalnya capaian yang dihasilkan 4. Lemahnya persiapan pelaksanaan antara lain identifikasi dan penetapan lokasi yang menyebabkan terjadinya perubahan maupun penambahan lokasi sasaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan. 5. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkait tidak terpenuhinya readiness criteria seperti kesiapan lahan. 6. Belum maksimalnya pencapaian manfaat dari pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya

4.2.

REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai perbaikan ke depan antara lain: 1. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan target target kinerja yang lebih akurat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya. 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja. 3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan bidang permukiman.


IV-2

4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi terkait. Koordinasi juga diperlukan bahkan pada tahap pra perencanaan ataupun pada proses memperoleh data dan informasi bidang permukiman. 5. Peningkatan manfaat dari infrastruktur terbangun, melalui fasilitasi penguatan kelembagaan stakeholder di daerah (Pemda, Masyarakat) dalam penerimaan ataupun pemanfaatan infrastruktur terbangun. Dengan selesainya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015, diharapkan kesuksesan maupun kekurangan pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya Tahun 2015 dapat menjadi pemacu untuk dapat berkarya lebih baik lagi pada masa-masa mendatang.


IV-3

BAB I

Pendahuluan


BAB II

Perencanaan Kinerja


BAB III

Akuntabilitas Kinerja


BAB IV

Penutup


Lampiran



xiii - 1


xiii - 2


xiii - 3

PENGUKURAN KINERJA


xiii - 4

10

0

Direktorat Jenderal Cipta Karya Riau

100

Ban ten (1) 1. L eb ak

Jambi

Jaw a Te nga h (4 ) 1. B an yu ma s 2. B lora 3. G ro bo gan 4. P eka lo ng an

Banten

Lampung

110

110

DI Y (1) 1. G unu ng kidul

Jawa Barat DIY

0

200

400

W

600

S

N

E

800

100 0 Kilo me te rs

Bali

Bali (1) 1. Je m brana

NTB

Sulawesi Tengah

120

NTB (1 ) 1. D o mp u

NTT

NTT (1) 1. L em ba ta

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

130

6 - 7 PD AM y ang m endapat i nfras truk tur spam ter fasilitasi

1 - 5 PD AM y ang m endapat i nfras truk tur spam ter fasilitasi

130

140

Papua

140

Pap ua (2 ) 1. Ja yap ura

Pap ua Bara t (3) 1. K aim ana 2. R a ja Am pa t 3. Te lu k W o nda m a

Sulaw e si Ut ara (4 ) 1. K ep . Sa ng ih e 2. K ota Tom oh on 3. M ina hasa 4. M ina hasa Se lata n

Malu ku (4 ) 1. K ep ulau an Aru 2. K ota Tua l 3. M alu ku Te ngg ara 4. M alu ku Te ngg ara Barat

Sulaw e si Te ng ah (3 ) 1. B an gga i 2. B uo l 3. D o ngg ala

Jalan Pa ttim ura 2 0 Keb ayoran Ba ru Ja karta Sela tan

KEME NT RIAN PEKER J AAN U M UM DIR EKT ORA T JE ND ER AL CIPT A KAR YA

Papua Barat

Malu ku U ta ra (3) 1. H a lm ah era Barat 2. H a lm ah era Tim ur 3. K ota Tido re

Maluku

Maluku Utara

Sulaw e si Sela tan (2) 1. B on e, S op pen g, Sela yar 2. P an gkep , L uw u, Lu wu U tara dan Lu wu Timu r

Sulaw e si Te ng ga ra (4) 1. B om ba na 2. B uto n U ta ra 3. K on aw e S elata n 4. M un a

Gorontalo Sulawesi Utara

Sulaw e si Barat (1) 1. P olew ali M an dar

Tidak ada pem bangunan output s pam ter fasilitas i

LEG EN DA

Jaw a Tim ur (7) 1. B lit ar 2. K ed iri 3. K ota M ojoke rt o 4. N g anju k 5. P am eka san 6. P asu ru an 7. Tu lu ng ag ung

Jawa Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

120 Kalima nt an Tim ur (3) 1. B erau 2. K uta i Timu r 3. P en ajem Pa ser U ta ra

Kalimantan Timur

Kalima nt an Te ng ah (7 ) 1. B arito Tim ur 2. G unu ng Ma s 3. K ota wa rin gin Barat 4. K ota wa rin gin Tim ur 5. M uru ng Ra ya 6. S eruya n 7. S uka ma ra

Kalimantan Barat

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

Kalima nt an Barat (7) 1. K ap uas Hu lu 2. K eta pa ng 3. K ota Sin gkaw a ng 4. M ela wi 5. S am ba s 6. S an gga u 7. S inta ng

Bangka Belitung Sumatera Selatan Bengkulu

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Riau (5) 1. I ndra giri Hilir 2. I ndra giri Hu lu 3. K am pa r 4. R o kan Hu lu 5. S iak

PETA SEBARAN LOKASI TAH UN 2014 OUTPUT PENYELENGGARAAN SPAM TERFASILITASI

Lam pu ng (4) 1. K ota Ba nd ar La mp un g 2. L am pu ng Ba ra t 3. L am pu ng Se la tan 4. L am pu ng Tim u r

Sum at era S elata n (2 ) 1. B an yu asin 2. O gan Ko me rin g U lu

Ben gku lu (2) 1. K ep ahia ng 2. K ota Be ng kulu

100

Sum at era U ta ra (7) 1. D a iri 2. D e li S erda ng 3. K ota Bin ja i 4. K ota Tan jung Ba lai 5. L ab uha n Bat u Se lata n 6. P akp ak B arat

Jam bi (3) 1. B un go 2. S arolan gu n 3. Ta njun g Ja bu ng Bara t

Sum at era B arat (5 ) 1. L ima pu lu h K ota 2. P ad ang Pa ria ma n 3. P esisir Se la tan 4. S iju njun g 5. S olok

NAD

NA D (3 ) 1. A ceh Tam iang 2. A ceh U tara 3. K ota La ng sa

0

- 10

10 -10

xiii - 5

10

0


Jaw a Te nga h (1 2) 1. B ata ng (1) 2. D e ma k (3) 3. K eb um en (1 ) 4. K ud us (1) 5. S em aran g (3) 6. S ra ge n (1) 7. Te ga l (1 ) 8. Te ma ng gun g (1 ) 100

Jambi

Jaw a Tim ur (9) 1. K ota Ba tu (1 ) 2. K ota Ke diri (1 ) 3. M ojo kerto (1 ) 4. P asu ru an (1 ) 5. P ro bo lin ggo (1) 6. S idoa rjo (4)

Banten

Lampung

0

200

400

W

600

S

N

E

800

100 0 Kilo me te rs

Kalima nt an Barat (9) 1. K ayon g U ta ra (1) 2. L an dak (2 ) 3. M ela wi (3) 4. S an gga u (1 ) 5. S inta ng (2 )

DIY

Jawa Tengah

110

Bali

120

Sulaw e si Sela tan (16) 1. G ow a (4) 2. L uw u (2 ) 3. L uw u Tim ur (1) 4. L uw u Ut ara (3) 5. P an gkep (2) 6. S injai (2) 7. S op pen g (2 )

11 - 16 IKK yang mendapat infrastruktur s pam IK K

6 - 10 IKK yang m endapat infrastruktur spam IKK

1 - 5 IKK yang m endapat infrastruktur spam IKK

Tidak ada pem bangunan output s pam IK K

LEG EN DA

NTT


Sulawesi Barat


Kalima nt an Tim ur (8) 1. B erau (3) 2. K ota Ba likp ap an (1 ) 3. K uta i Ba ra t (2) 4. M alina u (1 ) 5. P en ajem Pa ser U ta ra (1)

Sulawesi Tengah

NTT (4) 1. K up ang (1) 2. L em ba ta (1 ) 3. M an gg arai Tim ur (1) 4. Tim or Ten ga h U ta ra (1)

NTB

Sulaw e si Barat (4) 1. M am as a (2) 2. P olew ali M an dar (2 )

Kalimantan Selatan

NTB (6 ) 1. B ima (2) 2. D o mp u (2) 3. L om bo k Ba ra t (1) 4. S um ba wa (1)

Jawa Timur

120 Kalima nt an Te ng ah (2 ) 1. K atin gan (1) 2. K ota wa rin gin Tim ur (1)

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

110

Bali (1) 1. K aran gas em (1)

Jawa Barat

Ban ten (2) 1. L eb ak (1) 2. S eran g (1)


Sumatera Barat

Riau

Kepulauan Riau

Kep ulau an Ria u (6) 1. K arimu n (3) 2. N a tun a (3)

Ban gka Belitu ng (6) 1. B an gka Sela tan (2) 2. B elitun g (3 ) 3. B elitun g Tim ur (1)

PETA SEBARAN LOKASI TAHU N 2014 OUTPUT SPAM DI IBU KOTA KECAMATAN (IKK)

Jaw a B arat (7 ) 1. B eka si (1 ) 2. C ian jur (1) 3. C irebo n (1 ) 4. I ndra ma yu (1) 5. K araw an g (1 ) 6. K ota D ep ok (1) 7. S uka bum i (1)

Lam pu ng (2) 1. M esu ji (1 ) 2. Tu la ng Ba wa ng (1)

Sum at era S elata n (5 ) 1. M ua ra En im (1 ) 2. M usi R a wa s (2) 3. O gan Ko me rin g U lu Tim ur (1) 4. P ali (1)

Ben gku lu (8) 1. B en gkulu Se la tan (1) 2. B en gkulu Ten gah (1) 3. B en gkulu U tara (2 ) 4. K ep ahia ng (3 ) 5. S elum a (1 )

Sum at era B arat (5 ) 1. P asa ma n (1) 2. P asa ma n B arat (2 ) 3. S iju njun g (1 ) 4. S olok Sela tan (1)

Sumatera Utara

Riau (5) 1. I ndra giri Hilir (1 ) 2. K am pa r (1 ) 3. R o kan Hu lu (3)

NA D (2 ) 1. A ceh Ten gah (1) 2. S ime ulu (1 )

NAD

Jam bi (6) 1. B un go (1 ) 2. K erinci (2) 3. M era ngin (1 ) 4. S arolan gu n (1) 5. Ta njun g Ja bu ng Bara t (1)

100

Sum at era U ta ra (7) 1. B atu ba ra (2) 2. H u mb ang H asu nd uta n (2) 3. S ima lu ng un (1 ) 4. Ta pa nuli Ten ga h (2)

130

130

Sulaw e si Te ng ga ra (5) 1. B uto n (2 ) 2. K olaka U tara (2) 3. W a kat obi (1 )

Maluku

Maluku Utara

Kalima nt an Sela tan (5) 1. H u lu Su ng ai Ten ga h (1) 2. Ta ba lo ng (1 ) 3. Ta na h Bu m bu (2 ) 4. Ta pin (1 )

140

140

Malu ku (7 ) 1. B uru (3 ) 2. K ep ulau an Aru (2) 3. S eram Ba gian Ba rat (1 ) 4. S eram Ba gian Timu r (1)

Papua

Pap ua (1 2) 1. B ove n D igo el (1) 2. K ota Ja ya pu ra (2) 3. L an ny Ja ya (2) 4. M era uke (5 ) 5. P eg unu ng an Binta ng (2)

Pap ua Bara t (2) 1. S oron g S elata n (1 ) 2. Te lu k B in tun i (1)

Sulaw e si Ut ara (3 ) 1. K ep ulau an San gihe (1) 2. M ina hasa (1) 3. M ina hasa Se lata n (1)

Goron talo (4 ) 1. B oa le mo (1) 2. B on e B olan go (1 ) 3. G oron talo (2 )



Malu ku U ta ra (8) 1. H a lm ah era Barat (4) 2. H a lm ah era Sela tan (1) 3. H a lm ah era Tim ur (2) 4. H a lm ah era Ut ara (1 )

Papua Barat

Sulaw e si Te ng ah (3 ) 1. D o ngg ala (1 ) 2. M oro wa li (1 ) 3. To jo U na -u na (1)

0

- 10

10 -10

xiii - 6

10

0

Direktorat Jenderal Cipta Karya 100

Jaw a B arat (8 ) 1. B eka si (2 ) 2. C irebo n (2 ) 3. I ndra ma yu (1) 4. K araw an g (2 ) 5. S uka bum i (1) Jaw a Te nga h (1 4) 1. D e ma k (5) 2. Je pa ra (2) 3. K eb um en (4 ) 4. K ota Teg al (3)

Jawa Barat

0

200

400

W

600

S

N

E

800

100 0 Kilo me te rs

Kalima nt an Barat (16) 1. B en gkaya ng (4 ) 2. K ayon g U ta ra (3) 3. K eta pa ng (1 ) 4. K ub u R aya (2) 5. S am ba s (2) 6. S inta ng (4 )

110

Bali NTB

120

NTT (5) 1. Flore s Timu r (1 ) 2. K up ang (2) 3. N a geke o (1 ) 4. N g ada (1)

NTT

Sulaw e si Sela tan (3) 1. G ow a (1) 2. K ota Pa re -pare (1 ) 3. L uw u (1 )


Sulawesi Barat

130

11 - 16 kawas an yang m endapat infras truk tur s pam k hus us

6 - 10 kaw as an yang m endapat infras truk tur s pam k hus us

1 - 5 kaw asan yang mendapat infrastruk tur s pam k husus

130

Sulaw e si Te ng ga ra (5) 1. B om ba na (1 ) 2. B uto n (1 ) 3. K on aw e S elata n (1 ) 4. K on aw e U ta ra (1) 5. K ota Ba u-ba u (1)

Maluku Papua

Pap ua (5 ) 1. B iak N um fo r (1 ) 2. K ota Ja ya pu ra (2) 3. M era uke (2 )

140



Malu ku U ta ra (5) 1. H a lm ah era Te ng ah (1 ) 2. H a lm ah era Tim ur (2) 3. P ulau M orota i (2)

140 Pap ua Bara t (2) 1. K aim ana (1) 2. K ota So ro ng (1)

Malu ku (9 ) 1. B uru (1 ) 2. K ota Tua l (2 ) 3. M alu ku B arat Da ya (3) 4. M alu ku Te ngg ara (1 ) 5. M alu ku Te ngg ara Barat (1) 6. S eram Ba gian Ba rat (1 )

Sulaw e si Ut ara (7 ) 1. K ep . Sa ng ih e (1 ) 2. K ep . Tala ud (1 ) 3. K ota Bitu ng (2) 4. K ota Ko tam ob ag u (1) 5. M ina hasa (1) 6. M ina hasa U ta ra (1)

Papua Barat

Goron talo (5 ) 1. B oa le mo (4) 2. G oron talo Ut ara (1 )

Maluku Utara

Sulaw e si Te ng ah (1 ) 1. D o ngg ala (1 )


Sulaw e si Barat (1) 1. M am uju U tara (1 )

Sulawesi Tengah

120

Tidak ada pem bangunan output s pam k husus

LEG EN DA

NTB (6 ) 1. B ima (3) 2. D o mp u (1) 3. L om bo k Ten ga h (1) 4. L om bo k U tara (1 )

Jawa Timur

Bali (1) 1. G ia nya r (1 )

DIY

Kalimantan Timur

Kalima nt an Tim ur (4) 1. K ota Bo nta ng (2) 2. K uta i Timu r (1 ) 3. N u nuka n (1 )

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

Jaw a Tim ur (1) 1. S itub ond o (1 )

Banten

Lampung

110 Kep ulau an Ria u (2) 1. K arimu n (1) 2. K ota Ba tam (1)


Jambi

Ban gka Belitu ng (4) 1. B an gka (2 ) 2. B an gka Sela tan (1) 3. B elitun g (1 )

PETA SEBARAN LOKASI TAHU N 2014 OUTPUT SPAM DI KAW ASAN KHU SUS

Ban ten (4) 1. L eb ak (1) 2. Ta ng erang (3)

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Jam bi (1) 1. Ta njun g Ja bu ng Bara t (1)

Ben gku lu (1) 1. S elum a (1 )

100

Sum at era U ta ra (4) 1. S ima lu ng un (1 ) 2. Ta pa nuli Se lata n (2 ) 3. Ta pa nuli Ten ga h (1)

Sum at era B arat (3 ) 1. K ep ulau an Me nta wa i (1) 2. P ad ang Pa ria ma n (1) 3. P esisir Se la tan (1)

NAD

NA D (7 ) 1. A ceh Se la tan (2) 2. A ceh U tara (3 ) 3. B ire un (2 )

0

- 10

10 -10

xiii - 7

10

0


Jam bi (6) 1. B un go (1 ) 2. M era ngin (1 ) 3. S arolan gu n (1) 4. Ta njun g Ja bu ng Bara t (1) 5. Te bo (2 )

100

Jambi

Lam pu ng (8) 1. L am pu ng Ba ra t (2) 2. L am pu ng Se la tan (1) 3. M esu ji (2 ) 4. P esa wa ra n (1 ) 5. P rin gse wu (1) 6. Tu la ng Ba wa ng (1)

Jawa Barat

Jaw a B arat (1 0) 1. B eka si (1 ) 2. C ian jur (2) 3. C irebo n (1 ) 4. K araw an g (2 ) 5. M aja le ng ka (2) 6. S uka bum i (2)

Banten

Lampung

0

200

400

W

600

S

N

E

800

100 0 Kilo me te rs

Jawa Timur

110

Bali NTB

Bali (6) 1. B ad ung (1) 2. G ia nya r (1 ) 3. K aran gas em (1) 4. Ta ba nan (3)

Jaw a Tim ur (17) 1. B an yu wa ng i (1 ) 2. B ojon eg oro (1) 3. Je m ber (1) 4. K ed iri (1) 5. K ota Ba tu (1 ) 6. K ota Blita r (1 ) 7. K ota Ke diri (1 ) 8. M ad uin (1 ) 9. M ag eta n (2 ) 10. Mo jokerto (1) 11. N gan juk (1) 12. Pa surua n (1) 13. Sido arjo (2) 14. Situ bon do (1) 15. Tulun ga gun g (1 ) 120

NTB (6 ) 1. B ima (2) 2. K ota Bim a (2 ) 3. L om bo k U tara (2 )

NTT

NTT (4) 1. M an gg arai Tim ur (1) 2. N g ada (3)


Sulawesi Barat

130 Goron talo (3 ) 1. B oa le mo (1) 2. G oron talo (1 ) 3. P oh uw ato (1)

11 - 17 ka wa s an ya ng m en d a p at i nfra s truk tur s pa m d i k awa s an M B R

6 - 10 ka w as a n ya n g m e nd a p a t in fras tru k tu r s p am di ka was a n M B R

1 - 5 ka w a sa n ya n g me n da p a t in fr astr uk tu r s p a m d i kaw as a n MBR

130

Sulaw e si Barat (7) 1. M am as a (3) 2. P olew ali M an dar (4 )

Maluku

Maluku Utara

Sulaw e si Te ng ah (5 ) 1. B an gga i (1) 2. B uo l (1 ) 3. D o ngg ala (1 ) 4. M oro wa li (2 )


Sulaw e si Sela tan (7) 1. B an tae ng (1 ) 2. G ow a (1) 3. K ota Pa lopo (1) 4. L uw u (1 ) 5. L uw u Tim ur (1) 6. L uw u Ut ara (1) 7. S idrap (1 )

Sulawesi Tengah

120

Tida k ad a p e m ba ng u n a n o u tp ut s pa m d i ka w as a n MB R

LEG E N DA

Jaw a Te nga h (1 6) 1. B an yu ma s (2) 2. B ata ng (1) 3. D e ma k (2) 4. K ota Sa latiga (2) 5. P urba lin gga (1) 6. S em aran g (4) 7. Te ma ng gun g (1 ) 8. W o no giri (3 )

DIY

Jawa Tengah

DI Y (8) 1. G unu ng kidul (8 )

Kalimantan Timur

Kalima nt an Tim ur (8) 1. B erau (3) 2. K ota Ba likp ap an (1 ) 3. K uta i Ba ra t (3) 4. M alina u (1 )

Kalima nt an Sela tan (9) 1. B an ja rb aru (1 ) 2. H u lu Su ng ai Se lata n (1) 3. Ta ba lo ng (2 ) 4. Ta na h Bu m bu (3 ) 5. Ta pin (2 )

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Kalima nt an Barat (9) 1. K ap uas Hu lu (3) 2. K ota Sin gkaw a ng (1 ) 3. M ela wi (2) 4. P on tiana k (2) 5. S eka dau (1)

Kalima nt an Te ng ah (1 2) 1. B arito Selat an (1 ) 2. B arito Tim ur (1) 3. B arito Ut ara (2) 4. G unu ng Ma s (1) 5. K atin gan (1) 6. K ota wa rin gin Barat (1) 7. K ota wa rin gin Tim ur (1) 8. L am an da u (2) 9. S eruya n (1) 10. Su kam ara (1 )

110

Ban ten (7) 1. L eb ak (3) 2. S eran g (3) 3. Ta ng erang (1)

Kepulauan Riau



Sumatera Barat

Riau

Riau (7) 1. I ndra giri Hilir (1 ) 2. I ndra giri Hu lu (1) 3. K am pa r (2 ) 4. K ua nta n S in ging i (1) 5. R o kan Hu lu (2)

Ban gka Belitu ng (12) 1. B an gka (1 ) 2. B an gka Barat (2) 3. B an gka Sela tan (1) 4. B an gka Teng ah (3) 5. B elitun g Tim ur (4) 6. K ota Tan jung Pa nd an (1 )

PETA SEBARAN LOKASI TAH UN 2014 OUTPUT SPAM DI KAW ASAN MBR

Sum at era S elata n (1 6) 1. E mp at La wa ng (1 ) 2. K ota Lu bu k Lin gga u (1 ) 3. K ota Prab um ulih (1 ) 4. M ua ra En im (3 ) 5. M usi B an yu asin (3) 6. M usi R a wa s (4) 7. O gan Ko me rin g U lu Sela tan (1) 8. O gan Ko me rin g U lu Tim ur (2)

Ben gku lu (6) 1. B en gkulu Ten gah (1) 2. B en gkulu U tara (1 ) 3. K ep ahia ng (3 ) 4. R e ja ng Le bon g (1 )

100

Sum at era U ta ra (7) 1. H u mb ang H asu nd uta n (2) 2. K ota Bin ja i (1) 3. L ab uha n Bat u (1) 4. S ima lu ng un (3 )

Sumatera Utara

Sum at era B arat (7 ) 1. K ep ulau an Me nta wa i (1) 2. K ota Pa yaku mb uh (1 ) 3. L ima pu lu h K ota (1) 4. P ad ang Pa ria ma n (1) 5. P eisisir Sela tan (1) 6. P esisir Se la tan (1) 7. S iju njun g (1 )

NAD

NA D (9 ) 1. A ceh Be sar (1) 2. A ceh Tam iang (1) 3. B ire un (2 ) 4. K ota Lh okse um aw e (1 ) 5. K ota Sa ba ng (2 ) 6. N a gan R aya (1 ) 7. S ime ulu (1 )

140

140

Malu ku (9 ) 1. B uru (1 ) 2. B uru S elat an (2 ) 3. K ep ulau an Aru (2) 4. M alu ku Te ngg ara Barat (1) 5. S eram Ba gian Ba rat (1 ) 6. S eram Ba gian Timu r (1)

Papua

Pap ua (5 ) 1. B ove n D igo el (1) 2. M am be ram o R aya (1) 3. M ap pi (1) 4. M era uke (1 ) 5. Y aku himo (1)

Pap ua Bara t (6) 1. Fa kfak (1 ) 2. K aim ana (1) 3. R a ja Am pa t (1) 4. Ta mb ra w (1 ) 5. Te lu k B in tun i (1) 6. Te lu k W o nda m a (1)

Malu ku U ta ra (6) 1. H a lm ah era Barat (1) 2. H a lm ah era Sela tan (1) 3. H a lm ah era Te ng ah (1 ) 4. H a lm ah era Tim ur (1) 5. H a lm ah era Ut ara (2 )


K EME NT RIAN P E K E R J A A N U M UM DIR E K T O RA T JE ND E R A L CIP T A K A R Y A

Sulaw e si Te ng ga ra (6) 1. B uto n (2 ) 2. K olaka U tara (1) 3. K on aw e (2) 4. W a kat obi (1 )

Papua Barat

Sulaw e si Ut ara (4 ) 1. K ep . Sa ng ih e (1 ) 2. M ina hasa (2) 3. M ina hasa Se lata n (1)

0

- 10

10 -10

xiii - 8

10

0

Direktorat Jenderal Cipta Karya Jaw a B arat (2 1) 1. B eka si (2 ) 2. C iam is (2) 3. C ian jur (3) 4. C irebo n (1 ) 5. I ndra ma yu (2) 6. K araw an g (1 ) 7. K un in ga n (2) 8. M aja le ng ka (3) 9. S uka bum i (3) 10. Tasikm alaya (2)

0

200

400

W

600

S

N

E

800

100 0 Kilo me te rs

110

Jawa Timur NTB

Bali (8) 1. B ulele ng (2 ) 2. G ia nya r (2 ) 3. Je m brana (2) 4. K lung kun g (1) 5. Ta ba nan (1)

Bali

Sulawesi Tengah

120

NTB (7 ) 1. B ima (3) 2. D o mp u (3) 3. K ota Bim a (1 )

NTT

NTT (6) 1. K up ang (1) 2. N g ada (3) 3. S um ba Ba ra t D aya (1) 4. Tim or Ten ga h U ta ra (1)


Sulawesi Barat


Sulaw e si Barat (7) 1. M aje ne (1 ) 2. M am as a (1) 3. M am uju U tara (3 ) 4. P olew ali M an dar (2 )

Maluku

16 - 27 des a yang m endapat infrastr uk tur s pam per des aan

130

Sulaw e si Sela tan (8) 1. B an tae ng (1 ) 2. E nreka ng (1 ) 3. G ow a (1) 4. L uw u (1 ) 5. L uw u Ut ara (1) 6. P inrang (1) 7. S idrap (1 ) 8. S op pen g (1 )

11 - 15 des a yang m endapat infrastr uk tur s pam per des aan

6 - 10 desa yang mendapat infrastr uktur s pam per desaan

130 Goron talo (3 ) 1. G oron talo (3 )

140

140

Malu ku (1 1) 1. B uru (1 ) 2. M alu ku B arat Da ya (1) 3. M alu ku Te ngg ara Barat (3) 4. S eram Ba gian Ba rat (3 ) 5. S eram Ba gian Timu r (3)

Papua

Pap ua (5 ) 1. B ove n D igo el (1) 2. Ja yaw ija ya (1) 3. K ee ro m (1 ) 4. S up io ri (1 ) 5. Y alimo (1)

Pap ua Bara t (10 ) 1. M ayb ra t (2) 2. R a ja Am pa t (3) 3. S oron g S elata n (1 ) 4. Te lu k W o nda m a (4)

Malu ku U ta ra (12 ) 1. H a lm ah era Barat (1) 2. H a lm ah era Sela tan (6) 3. H a lm ah era Tim ur (5)

Sulaw e si Ut ara (1 0) 1. B olaa ng Mo ng ond ow U ta ra (1) 2. K ep . Sa ng ih e (2 ) 3. K ep . Sita ro (1) 4. M ina hasa (5) 5. M ina hasa U ta ra (1)



Sulaw e si Te ng ga ra (10) 1. B om ba na (2 ) 2. B uto n (3 ) 3. K olaka U tara (2) 4. K on aw e (1) 5. K on aw e S elata n (1 ) 6. K on aw e U ta ra (1)

Papua Barat

Sulaw e si Te ng ah (7 ) 1. B an gga i Ke pula uan (2) 2. D o ngg ala (2 ) 3. M oro wa li (1 ) 4. S igi (2)

Maluku Utara

1 - 5 desa yang m endapat infr astruktur spam per desaan

Tidak ada pem bangunan output s pam perdesaan

LEG EN DA

Jaw a Tim ur (7) 1. M ad iun (1 ) 2. P am eka san (1 ) 3. P on orogo (2) 4. S itub ond o (2 ) 5. Tu lu ng ag ung (1)

DIY

Jawa Tengah

120 Kalima nt an Sela tan (5) 1. B alan ga n (1) 2. Ta ba lo ng (1 ) 3. Ta na h Bu m bu (1 ) 4. Ta na h L aut (2)

Kalima nt an Tim ur (6) 1. B erau (2) 2. K uta i Ba ra t (4)

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalima nt an Te ng ah (5 ) 1. K ap uas (1 ) 2. K atin gan (1) 3. S eruya n (3)

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

DI Y (8) 1. G unu ng kidul (8 )

Jaw a Te nga h (2 5) 1. B ata ng (1) 2. B re be s (1) 3. D e ma k (1) 4. K en dal (3 ) 5. P urba lin gga (4) 6. S em aran g (5) 7. S ra ge n (3) 8. Te ga l (1 ) 9. W o no giri (6 )

Banten

Lampung

Jawa Barat

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

PETA SEBARAN LOKASI TAH UN 2014 OUTPUT SPAM PERDESAAN

100

Jambi

110 Kalima nt an Barat (13) 1. B en gkaya ng (2 ) 2. L an dak (4 ) 3. M ela wi (1) 4. P on tiana k (1) 5. S am ba s (1) 6. S an gga u (1 ) 7. S inta ng (3 )


Ban gka Belitu ng (5) 1. B an gka (2 ) 2. B an gka Barat (1) 3. B an gka Sela tan (1) 4. B elitun g Tim ur (1)

Sumatera Selatan Bengkulu

Sumatera Barat

Riau

Riau (2) 1. R o kan Hu lu (2)

Sumatera Utara

Lam pu ng (6) 1. L am pu ng Se la tan (1) 2. L am pu ng Tim u r (2 ) 3. P esa wa ra n (2 ) 4. Tu la ng Ba wa ng Ba ra t (1)

Ban ten (27) 1. L eb ak (16 ) 2. S eran g (9) 3. Ta ng erang (1) 4. Ta ng erang Se lata n (1)

100

Sum at era U ta ra (7) 1. D a iri (1) 2. D e li S erda ng (1 ) 3. K aro (1 ) 4. S am osir (1) 5. Ta pa nuli Ten ga h (2) 6. Ta pa nuli U ta ra (1)

Sum at era S elata n (7 ) 1. B an yu asin (1 ) 2. E mp at La wa ng (1 ) 3. M ua ra En im (1 ) 4. M usi R a wa s (2) 5. O gan Ko me rin g U lu Tim ur (2)

Ben gku lu (5) 1. K au r (2 ) 2. K au r S elat an (1 ) 3. K ep ahia ng (1 ) 4. S elum a (1 )

Jam bi (2) 1. B ata ng hari (2)

Sum at era B arat (9 ) 1. K ota Sa wa hlun to (1 ) 2. L ima pu lu h K ota (1) 3. P ad ang Pa ria ma n (1) 4. P asa ma n B arat (1 ) 5. P esisir Se la tan (1) 6. S iju njun g (2 ) 7. S olok (1 ) 8. S olok Sela tan (1)

NAD

NA D (1 0) 1. A ceh Se la tan (3) 2. A ceh Ten gga ra (1) 3. A ceh U tara (2 ) 4. B ire un (2 ) 5. P idie (2 )

0

- 10

10 -10

xiii - 9


100

Jambi

Jaw a B arat (1 ) 1. B an dun g (1 )

Banten

Lampung

Jawa Barat


Sumatera Barat

Sumatera Utara

0

200

400

W

600

S

N

E

800

100 0 Kilo me te rs

110

DI Y (2) 1. B an tul (2)

DIY

Jawa Timur


120

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

120

2 k a wa s an ya n g m e n d ap a t in fra s tru ktu r sp a m reg i o na l

1 k a wa s an ya n g m e n d ap a t in fra s tru ktu r sp a m reg i o na l

Tid a k ada p e m b a ng u n a n o utp ut s p a m r e g io n a l

LE G EN DA

Bali (1) 1. B ali Se lata n (1)

Bali NTB

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

110

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

PETA SEBARAN LOKASI TAH UN 2014 OUTPUT SPAM REGIONAL

NAD

100

130

Maluku

Maluku Utara

130

0 Papua

140


K EME NT RIAN P E K E R J A A N U M UM DIR E K T O RA T JE ND E R A L CIP T A K A R Y A

Papua Barat

140

0

10

0

- 10

10 -10

xiii - 10

10

0


100

Jambi

BAN TEN (11 ) 1. K ota Se ra ng (2) 2. L eb ak (1) 3. P an deg lang (2) 4. S eran g (3) 5. Ta ng erang (3)

Jawa Barat

JAW A B AR AT (6) 1. B eka si (1 ) 2. B og or (1) 3. K araw an g (1 ) 4. K ota Be kasi (1) 5. K ota Su kab um i (1 ) 6. K ota Tasikm alaya (1)

Banten

Lampung

Jawa Timur

110

JAW A TE NG AH (22) 1. B oyola li (1 ) 2. K aran gan yar (1) 3. K en dal (4 ) 4. K late n (4) 5. K ota Pe kalon ga n (1) 6. K ota Sa latiga (1) 7. K ota Su ra karta (2) 8. K ota Teg al (1) 9. K ud us (1) 10. Pe ma la ng (1) 11. Pu rw orejo (2) 12. R em ban g (1 ) 13. Su koha rjo (2)

DIY

Jawa Tengah

W

S

E

0

200

400

600

800

100 0 Kilo me te rs

120

BAL I (6) 1. B an gli (1) 2. B ulele ng (1 ) 3. G ia nya r (1 ) 4. Je m brana (1) 5. K ota D en pasa r (1) 6. Ta ba nan (1)

130

NTB (5 ) 1. K ota M ata ra m (2 ) 2. L om bo k Ten ga h (1) 3. L om bo k Timu r (1 ) 4. S um ba wa Ba ra t (1)

16 - 22 ka wa s a n ya ng m en d a p at i n fra s tru k tu r p e rm u k im a n ku m u h

11 - 15 ka wa s a n ya ng m en d a p at i n fra s tru k tu r p e rm u k im a n ku m u h

6 - 1 0 ka w as a n ya n g m e nd a p a t in fr as tru k tu r pe r mu k im an ku m u h

1 - 5 ka w a sa n ya n g me n da p a t in fr a str uk tu r p er m uk im a n ku m u h

Tid a k ad a p e m ba ng u n a n ou tp ut i n fras tru k tur pe rm u k im an ku m u h

LEG E N DA

JAW A TI MU R (7) 1. G re sik (1) 2. Jo m ban g (1 ) 3. K ota M alan g (1) 4. K ota Pa surua n (1 ) 5. L am on ga n (1) 6. M ala ng (1 ) 7. S idoa rjo (1)

NTT

Maluku

140

SU LAW E SI TE NG GAR A (6 ) 1. K olaka (2) 2. K ota Ba u-ba u (2) 3. K ota Ke nd ari (1 ) 4. M un a (1 )

PAPU A (6 ) 1. B iak N um fo r (1 ) 2. K ota Ja ya pu ra (1) 3. K ota M erau ke (1) 4. K ota N ab ire (1 ) 5. P eg unu ng an Binta ng (1) 6. Y aku himo (1)

Papua

PAPU A BAR AT (4 ) 1. K ota So ro ng (1) 2. R a ja Am pa t (3)

MAL U KU (5) 1. K ota Am bo n (2 ) 2. M alu ku Te nga h (2 ) 3. M alu ku Te ngg ara (1 )

MAL U KU U TA R A (5) 1. H a lm ah era Sela tan (2) 2. H a ma hera U tara (1 ) 3. K ota Terna te (1 ) 4. P ulau M orota i (1)


K E ME NT E RIA N P E K E RJ A A N U M U M DIR EK T O RA T JE ND E R AL CIP T A K A R Y A

NTT (8) 1. A lor (1) 2. B elu (2 ) 3. K ota Ku pa ng (1 ) 4. K up ang (1) 5. M an gg arai B arat (1 ) 6. S um ba Timu r (2 )

Papua Barat

140 GOR ON TALO (4 ) 1. K ota Go ro nta lo (3) 2. P oh uw ato (1)

SU LAW E SI U TAR A (6 ) 1. B olaa ng Mo ng ond ow (2) 2. K ota Bitu ng (1) 3. K ota M ana do (2) 4. M ina hasa (1)

SU LAW E SI TE NG AH (3) 1. B uo l (1 ) 2. D o ngg ala (1 ) 3. P arigi M out on g (1)

-10

N

NTB

DI Y (10 ) 1. B an tul (3) 2. G unu ng kidul (1 ) 3. K ota Yo gyaka rta (2 ) 4. K ulon prog o (1) 5. S lem an (3 )

Bali

SU LAW E SI S ELA TAN (6) 1. G ow a (6)


130 KAL IMA NTA N SEL ATAN (5) 1. B an ja r (1 ) 2. B arito Kua la (1) 3. H u lu su nga i uta ra (1) 4. K ota Ba njarm asin (1 ) 5. K ota ba ru (1)

Maluku Utara

KAL IMA NTA N TI MU R (5) 1. K ota Ba likp ap an (2 ) 2. K ota Bo nta ng (1) 3. K ota Sa ma rin da (1) 4. K ota Taraka n (1 )


Sulawesi Tengah Sulawesi Barat

SU LAW E SI B AR AT (6) 1. M aje ne (1 ) 2. M am uju (1) 3. M am uju U tara (2 ) 4. P olew ali M an dar (2 )

Kalimantan Selatan

120 KAL IMA NTA N TE N GAH (6) 1. K ap uas (1 ) 2. K ota Pa lang karaya (3) 3. K ota wa rin gin Barat (1) 4. L am an da u (1)

Kalimantan Timur

KAL IMA NTA N BAR AT (8 ) 1. K ayon g U ta ra (1) 2. K eta pa ng (1 ) 3. K ota Po ntia nak (2 ) 4. K ota Sin gkaw a ng (1 ) 5. K ub u R aya (1) 6. L an dak (1 ) 7. S an gga u (1 )

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

BAN GKA BE LITU N G (8) 1. B an gka (1 ) 2. B an gka Barat (2) 3. B elitun g Tim ur (2) 4. K ota Pa ng kal Pin ang (3)


Sumatera Barat

Riau

110 KEPU L AU AN R IAU (6) 1. B inta n (3) 2. K arimu n (1) 3. K ota Ba tam (1) 4. L ingg a (1 )

Kepulauan Riau

RI AU (7) 1. I ndra giri Hu lu (1) 2. K ota D um ai (1) 3. K ota Pe kan baru (4) 4. R o han H ilir (1)

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2014 OUTPUT INFRASTR UKTUR KAW ASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN SUBOUTPUT INFRASTRUKTU R KAW ASAN PER MUKIMAN KUMUH

PER KOTA AN STR ATEG IS (10 ) 1. B om ba na (1 ) 2. B oo la ng Mo ng ond ow U ta ra (3) 3. K on aw e (1) 4. K ota Am bo n (1 ) 5. K ota Ko tam ob ag u (1) 6. W a kat obi (2 )

LAM PU N G (9) 1. K ota Ba nd ar La mp un g (2) 2. K ota M etro (2 ) 3. L am pu ng Teng ah (1) 4. L am pu ng Tim u r (2 ) 5. W a y Ka nan (2)

SU MATE RA SE LATAN (7 ) 1. K ota Lu bu k Lin gga u (2 ) 2. K ota Pa lem ban g (2 ) 3. K ota Prab um ulih (1 ) 4. L ah at (2 )

BEN GKU L U (7 ) 1. B en gkulu Se la tan (1) 2. K ota Arga m akm ur (1) 3. K ota Be ng kulu (3 ) 4. K ota C urup (2)

100

SU MATE RA BA RA T (5 ) 1. K ota Pa yaku mb uh (1 ) 2. L ima Pu lu h Kot a (1) 3. P ad ang Pa ria ma n (1) 4. P asa ma n B arat (1 ) 5. S iju njun g (1 )

Sumatera Utara

JAMB I (7) 1. B ata ng hari (2) 2. B un go (1 ) 3. Ta njun g Ja bu ng Bara t (4)

SU MATE RA U TAR A (3) 1. D e li S erda ng (1 ) 2. K aro (1 ) 3. K ota M eda n (1 )

NAD

NA D (5 ) 1. B ire uen (1) 2. K ota Ba nd a A ceh (1 ) 3. K ota Lh okse um aw e (1 ) 4. K ota Sa ba ng (1 ) 5. K ota Su bu lu ssala m (1 )

0

- 10

10

xiii - 11

10

0


100

Jambi

Banten

Lampung

Jawa Barat


Sumatera Barat

Sumatera Utara

110

DIY

Jawa Timur Bali

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

W

S

E

0

200

400

600

800

100 0 Kilo me te rs


SU LAW E SI U TAR A (1 ) 1. K ep . Sa ng ih e (1 )

120

130

1 - 4 ka w a san ya n g men d a p a t in fr a str uk tu r ka wa s a n p e rb a tas a n

130

Maluku

Maluku Utara

MAL U KU (1) 1. M alu ku B arat Da ya (1)

Tida k ad a p em b a ng u n an o u tp ut in fra s tru k tur ka wa s a n p e rb a tas a n

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

120

LE G E N DA

NTB

Kalimantan Timur

KAL IMA NTA N BAR AT (4 ) 1. B en gkaya ng (1 ) 2. K ap uas Hu lu (1) 3. K ayon g U ta ra (1) 4. S inta ng (1 )

Kalimantan Barat

110

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

KEPU L AU AN R IAU (3) 1. K arimu n (1) 2. K ota Ba tam (1) 3. N a tun a (1)

PETA SEBARAN LOKASI TAH UN 2014 OUTPU T INFRASTRUKTU R KAW ASAN PER MU KIMAN PER DESAAN SUBOUTPUT INFRASTRUKTUR PER MU KIMAN KAW ASAN PERBATASAN D AN PULAU KEC IL TER LUAR N

NAD

RI AU (2) 1. B en gkalis (1) 2. R o kan Hilir (1)

100

140

Papua

140

PAPU A (1 ) 1. K ota Ja ya pu ra (1)


K E ME NT E RIA N PE K E RJ A AN U M U M DIR E K T O RA T JE ND E R A L CIP T A K AR Y A

Papua Barat

Pap ua Bara t (1) 1. R a ja Am pa t (1)

0

- 10

10 -10

xiii - 12

10

0


100

Riau

BAN TEN (10 ) 1. L eb ak (1) 2. P an deg lang (3) 3. S eran g (5) 4. Ta ng erang (1)

Jawa Barat

JAW A B AR AT (4) 1. B an dun g B arat (1 ) 2. C iam is (1) 3. G arut (1 ) 4. K ota Tasikm alaya (1)

Banten

Lampung

Jawa Timur

110

JAW A TE NG AH (9) 1. B an ja rn eg ara (2 ) 2. C ilaca p (2) 3. K late n (2) 4. P ati (1 ) 5. P eka lo ng an (1 ) 6. S uko harjo (1 )

DIY

Jawa Tengah

DI Y (5) 1. B an tul (1) 2. G unu ng kidul (2 ) 3. K ulon prog o (1) 4. S lem an (1 )

Bali

W

S

N

E

0

200

400

600

800

100 0 Kilo me te rs


NTT

120

6 - 10 kaw as an yang m endapat infr as truk tur kawas an perdesaan potensial

1 - 5 kaw asan yang mendapat infr astr uk tur kawas an perdesaan potensial

130

Maluku

Maluku Utara

Tidak ada pem bangunan output infras truk tur kawas an perdesaan potensial

LEG EN DA

BAL I (3) 1. B an gli (1) 2. Je m brana (1) 3. Ta ba nan (1)

130

Papua Barat

140

GOR ON TALO (4 ) 1. B oa le mo (2) 2. B on e B olan go (1 ) 3. G oron talo Ut ara (1 )

SU LAW E SI TE NG AH (3) 1. B uo l (1 ) 2. D o ngg ala (1 ) 3. P arigi M out on g (1)


KE ME NT ERIA N PEKE RJ A AN U M U M DIR EKT ORA T JE ND ER AL CIPT A KAR YA

140

SU LAW E SI S ELA TAN (6) 1. B an tae ng (6 )

SU LAW E SI TE NG GAR A (1 ) 1. M un a (1 )

PAPU A BAR AT (2 ) 1. R a ja Am pa t (1) 2. S oron g (1)

PAPU A (3 ) 1. B ove n D igo el (1) 2. L an ny Ja ya (1) 3. M imika (1)

Papua

MAL U KU (2) 1. M alu ku Te nga h (1 ) 2. M alu ku Te ngg ara Barat (1)

MAL U KU U TA R A (6) 1. H a lm ah era Sela tan (3) 2. H a lm ah era Te ng ah (1 ) 3. H a lm ah era Tim ur (2)

SU LAW E SI U TAR A (4 ) 1. B olaa ng Mo ng ond ow Se lata n (1 ) 2. M ina hasa (1) 3. M ina hasa Se lata n (2)

KAL IMA NTA N TI MU R (2) 1. B erau (1) 2. K uta i Timu r (1 )

NTT (6) 1. A lor (1) 2. K up ang (3) 3. M an gg arai B arat (1 ) 4. Tim or Ten ga h U ta ra (1)

KAL IMA NTA N TE N GAH (4) 1. B arito Tim ur (1) 2. K ota Sa mp it (1) 3. P ulan g P isau (1 ) 4. S uka ma ra (1)

NTB (5 ) 1. B ima (1) 2. D o mp u (1) 3. L om bo k Timu r (2 ) 4. S um ba wa Ba ra t (1)

KAL IMA NTA N BAR AT (3 ) 1. K ub u R aya (1) 2. S am ba s (2)


JAW A TI MU R (4) 1. G re sik (1) 2. Jo m ban g (1 ) 3. L am on ga n (1) 4. P acita n (1)

NTB

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

KAL IMA NTA N SEL ATAN (3) 1. B an ja r (1 ) 2. B arito Kua la (1) 3. H u lu su nga i uta ra (1)

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

120 KEPU L AU AN R IAU (3) 1. B inta n (2) 2. L ingg a (1 )

Kalimantan Timur

SU MATE RA SE LATAN (3 ) 1. K ota Pa ga r Alam (1) 2. O KU Timu r (2 )

BAN GKA BE LITU N G (4) 1. B an gka (2 ) 2. B an gka Sela tan (1) 3. K ota Pa ng kal Pin ang (1)

Kepulauan Riau

Bangka Belitung

110 JAMB I (9) 1. B ata ng hari (2) 2. B un go (2 ) 3. K eirnci (1) 4. K erinci (1) 5. M ua ro Ja mb i (3 )

PETA SEBARAN LOKASI TAHU N 2014 OUTPUT INFRASTRUKTU R KAW ASAN PER MU KIMAN PERD ESAAN SUBOUTPUT INFRASTRUKTUR KAW ASAN PERD ESAAN POTENSIAL

100

Jambi

RI AU (4) 1. I ndra giri Hilir (1 ) 2. K am pa r (1 ) 3. P elala wa n (2)


Sumatera Barat

Sumatera Utara

SU MATE RA BA RA T (4 ) 1. A ga m (1 ) 2. P asa ma n (1) 3. P eisisr Se la tan (1) 4. S iju njun g (1 )

PER D ESA AN STR ATEG IS (19 ) 1. B oo la ng Mo ng ond ow Tim ur (1) 2. B uto n (1 ) 3. B uto n U ta ra (1) 4. D h arma sraya (1 ) 5. H a lm ah era Sela tan (1) 6. K olaka U tara (1) 7. K on aw e S elata n (1 ) 8. K ota Ko tam ob ag u (1) 9. K ota Su ng ai Pe nu h (1) 10. Ko ta To mo ho n (2) 11. Ma mu ju (1) 12. Mo row ali (1) 13. Oga n Kom ering Ilir (1 ) 14. Po huw at o (1) 15. Se ra ng (1 ) 16. So ro ng (1 ) 17. Su mb a Tim ur (1) 18. Tem an ggu ng (1)

LAM PU N G (4) 1. K ota M etro (1 ) 2. L am pu ng Se la tan (1) 3. P rin gse wu (1) 4. Ta ng gam us (1 )

BEN GKU L U (8 ) 1. B en gkulu Se la tan (1) 2. B en gkulu Ten gah (1) 3. B en gkulu U tara (2 ) 4. K ep ahin ang (1) 5. M uko -mu ko (2) 6. R e ja ng Le bon g (1 )

NAD

NA D (2 ) 1. A ceh Se la tan (1) 2. A ceh U tara (1 )

SU MATE RA U TAR A (3) 1. D a iri (1) 2. S ima lu ng un (1 ) 3. Ta pa nuli Se lata n (1 )

0

- 10

10 -10

xiii - 13


xiii - 14


xiii - 15

10

0


100

Riau

Jambi

100

BEN GKU L U (1 ) 1. K ota Be ng kulu (1 )

LAM PU N G (5) 1. K ab . Pring sew u (1 ) 2. K ab . W ay Kan an (2 ) 3. K ota M etro (2 )

Banten

Lampung

0

200

400

W

600

S

N E

800

100 0 Kilo me te rs

KEPU L AU AN R IAU (5) 1. K ota B A T A M (4 ) 2. K ota Tan jung Ba lai (1)

DIY

Jawa Tengah

110

Bali

Kalimantan Selatan

NTB

Sulawesi Tengah

120

LEG EN DA

JAW A B AR AT (18 ) 1. K ab . Ba nd ung (7) 2. K ab . Pu rw a karta (2 ) 3. K ota Ba nd ung (1) 4. K ota Be kasi (1) 5. K ota Bo go r (4 ) 6. K ota D ep ok (1) 7. K ota Su kab um i (2 )

NTT

11 - 18 TB R usunawa

6 - 10 TB R usunawa

1 - 5 TB R usunaw a

130

130

140

140

NTB (4 ) 1. K ota Bim a (2 ) 2. K ota M ata ra m (2 )

Papua

SU LAW E SI U TAR A (3 ) 1. K ota Bitu ng (2) 2. K ota M ana do (1)


KEME NT ERIA N PEKE RJ AAN U M U M DIR EKT ORA T JE ND ER AL CIPT A KAR YA

JAW A TI MU R (18, 5) 1. K ab . Ba nyuw a ngi (2 ) 2. K ab . Gresik (1 ) 3. K ab . Je mb er (0,5 ) 4. K ab . La m ong an (1) 5. K ab . Prob oling go (1 ) 6. K ab . Sid oarjo (1 ) 7. K ota Blita r (1 ) 8. K ota M alan g (1) 9. K ota Pa surua n (2 ) 10. Ko ta S urab aya (8 )

GOR OTALO (2) 1. K ab . Po hu wa to (2 )

Papua Barat

DI Y (11 ) 1. K ab . Ba ntu l (3) 2. K ab . Gu nun g Kidul (2 ) 3. K ab . Ku lon Progo (2) 4. K ab . Sle ma n (4)

Maluku

Maluku Utara

SU LAW E SI TE NG GAR A (1 ) 1. K ota Ke nd ari (1 )

JAW A TE NG AH (11, 5) 1. K ab . Blo ra (0,5 ) 2. K ab . Pa ti (2) 3. K ab . Tem an gg ung (1) 4. K ota M age lang (1) 5. K ota Pe kalon ga n (2) 6. K ota Se ma rang (3) 7. K ota Su ra karta (1) 8. K ota Teg al (1)


Sulawesi Barat


SU LAW E SI S ELA TAN (2) 1. K ab . Je nep on to (1 ) 2. K ota M akas sar (1)

Tidak ada pem bangunan output rusunawa

DK I (3) 1. K ota Ja karta Sela tan (3)

Jawa Timur

120 KAL IMA NTA N TI MU R (4) 1. K ota Ba likp ap an (2 ) 2. K ota Bo nta ng (2)

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

110

BAN TEN (1) 1. K ota Tan ge ra ng (1 )

Jawa Barat

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

BAN GKA BE LITU N G (1) 1. K ota Pa ng kal Pin ang (1)


Sumatera Barat

Sumatera Utara

SU MATE RA U TAR A (7) 1. K ab . Asa ha n (5) 2. K ota Teb ing Tin ggi (2 )

PETA SEBARAN LOKASI TAH UN 2014 OUTPUT RUSUNAW A

SU MATE RA BA RA T (1 ) 1. K ab . Ag am (1)

NAD

NA D (4 ) 1. K ota Ba nd a A ceh (4 )

0

- 10

10 -10

xiii - 16


W

Riau

100

Jambi

PBL STR ATEGI S (1) 1. P acita n (1)

Banten

Lampung

Jawa Barat


Sumatera Barat

Sumatera Utara

S

N

E

0

200

400

600

800

100 0 Kilo me te rs

110

DIY

Jawa Timur


120

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

120

1 k ab/kota yang mendapat sub output bangunan gedung

130

130

Maluku

Maluku Utara

Tidak ada pem bangunan sub output bangunan gedung

LEG EN DA

Bali

Kalimantan Selatan

NTB

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

110

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

PETA SEBAR AN LOKASI TAHUN 2014 BAN GUNAN GED UNG DAN FASILITASNYA SUB OUTPUT BANGUN AN GEDUN G

NAD

100

Papua

140



Papua Barat

140

0

10

0

- 10

10 -10

xiii - 17


W

Riau

100

Jambi

S

N

E

0

200

400

600

800

100 0 Kilo me te rs

110

DIY

Jawa Timur


120

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

120

1 k ab/kota yang mendapat sub output pr oteksi kebakaran

130

130

Maluku

Maluku Utara

Tidak ada pem bangunan sub output pr oteks i kebakar an

LEG EN DA

Bali

Kalimantan Selatan

NTB

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

110

Jawa Tengah

PBL STR ATEGI S (1) 1. K ota wa rin gin Barat (1)

Banten

Lampung

Jawa Barat


Sumatera Barat

Sumatera Utara

Kepulauan Riau

PETA SEBAR AN LOKASI TAHUN 2014 BAN GUNAN GED UNG DAN FASILITASNYA SU B OUTPU T PROTEKSI KEBAKARAN

NAD

100

Papua

140



Papua Barat

140

0

10

0

- 10

10 -10

xiii - 18


xiii - 19


xiii - 20


W

Riau

100

Jambi

PBL STR ATEGI S (1) 1. B og or (1)

Banten

Lampung

Jawa Barat


Sumatera Barat

Sumatera Utara

S

N

E

0

200

400

600

800

100 0 Kilo me te rs

110

DIY

Jawa Timur


120

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

120

1 k ab/kota yang mendapat sub output istana kepres idenan

130

130

Maluku

Maluku Utara

Tidak ada pem bangunan sub output istana kepresidenan

LEG EN DA

Bali

Kalimantan Selatan

NTB

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

110

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

PETA SEBAR AN LOKASI TAHUN 2014 BAN GUNAN GED UNG DAN FASILITASNYA SU B OUTPU T ISTANA KEPRESIDENAN

NAD

100

Papua

140



Papua Barat

140

0

10

0

- 10

10 -10

xiii - 21

10

0

100

Riau


DIY

Jawa Tengah

0

200

400

600

S

800

E

100 0 Kilo me te rs

130

SU LAW E SI TE NG GAR A (1 ) 1. K ota Ke nd ari (1 ) 130

Maluku

Maluku Utara

MAL U KU U TA R A (1) 1. K ota Terna te (1 )

1 - 2 kab/kota yang m endapat s ub output infrastruktur revitalis asi k awas an

Tidak ada pem bangunan sub output infras truk tur revitalis as i k aw asan

120

SU LAW E SI S ELA TAN (2) 1. W a jo (2)

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah


SU LAW E SI TE NG AH (2) 1. K ota Pa lu (1) 2. To jo U na -u na (1)

120

Papua Barat

Papua

140

140



PAPU A BAR AT (2 ) 1. R a ja Am pa t (2)

-10

W

N

BAL I (1) 1. K ota Tab an an (1 )

Bali

LEG EN DA

Jawa Timur

Kalimantan Selatan

NTB

Kalimantan Timur

KAL IMA NTA N SEL ATAN (1) 1. K ota Ba njarm asin (1 )

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

PETA SEBARAN LOKASI TAHU N 2014 OUTPUT SARAN A PR ASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN SU B OUTPUT R EVITALISASI KAW ASAN

100

Jawa Barat

JAW A B AR AT (2) 1. K ota Bo go r (1 ) 2. K ota C ire bo n (1)

Banten

Lampung

110 KAL IMA NTA N BAR AT (1 ) 1. K ota Po ntia nak (1 )

Kepulauan Riau


Jambi


Sumatera Barat

Sumatera Utara

PBL STR ATEGI S (32 ) 1. B om ba na (2 ) 2. B uto n (1 ) 3. B uto n U ta ra (1) 4. K olaka U tara (1) 5. K on aw e (1) 6. K on aw e U ta ra (1) 7. K ota Ba u-ba u (1) 8. K ota Bitu ng (1) 9. K ota Bu kitting gi (1) 10. Ko ta M ag elan g (2 ) 11. Ko ta M an ad o (1) 12. Ko ta P alan gka ra ya (2) 13. Ko taw aring in Ba ra t (1 ) 14. Ma ge la ng (2) 15. Min aha sa Te ng gara (1) 16. Mu na (1) 17. Pa cit an (2 ) 18. Tem an ggu ng (2) 19. Tre ng gale k (6) 20. W aka tob i (1) 21. W on oso bo (1 )

NAD


0

- 10

10

xiii - 22


100

Jambi

110

DIY

Jawa Timur

W

S

N

E

0

200

400

600

800

100 0 Kilo me te rs


120

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

120

130

1 - 7 kab/kota yang m endapat s ub output ruang terbuk a hijau (R T H)

130

Maluku

Maluku Utara

Tidak ada pem bangunan sub output ruang terbuka hijau (R TH )

LEG EN DA

Bali

Kalimantan Selatan

NTB

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Jawa Tengah

PBL STR ATEGI S (7) 1. B arito Tim ur (1) 2. B om ba na (1 ) 3. K on aw e (1) 4. K on aw e U ta ra (1) 5. K ota wa rin gin Barat (1) 6. K ota wa rin gin Tim ur (1) 7. S eruya n (1)

Banten

Lampung

Jawa Barat


Sumatera Barat

Sumatera Utara

Kepulauan Riau

110

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2014 SAR ANA DAN PRASARAN A LINGKUNGAN PERMUKIMAN SUB OUTPUT RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

NAD

100

Papua

140



Papua Barat

140

0

10

0

- 10

10 -10

xiii - 23


100

Jambi

PBL STR ATEGI S (7) 1. B elu (3 ) 2. Ja yap ura (1) 3. K ap uas Hu lu (1) 4. S am ba s (1) 5. S an gga u (1 )

Banten

Lampung

Jawa Barat


Sumatera Barat

Sumatera Utara

110

DIY

Jawa Timur

W

S

E

0

200

400

600

800

100 0 Kilo me te rs


120

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

120

1 - 7 kab/kota yang m endapat s ub output infrastruktur dan s arana das ar k awasan BD A

130

130

Maluku

Maluku Utara

Tidak ada pem bangunan sub output infras truk tur dan sarana dasar kaw as an BDA

LEG EN DA

Bali

Kalimantan Selatan

NTB

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

110

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2014 SAR ANA DAN PRASARAN A LINGKUNGAN PERMUKIMAN SUB OUTPUT PENATAAN INFRASTRUKTU R DAN SARANA D ASAR KAW ASAN BD A N

NAD

100

Papua

140



Papua Barat

140

0

10

0

- 10

10 -10

xiii - 24


100

Jambi

PBL STR ATEGI S (2) 1. K atin gan (1) 2. W a kat obi (1 )

Banten

Lampung

Jawa Barat


Sumatera Barat

Sumatera Utara

110

DIY

Jawa Timur

W

S

N

E

0

200

400

600

800

100 0 Kilo me te rs


120

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

120

130

1 - 2 kab/kota yang m endapat s ub output tradisional bersejarah

130

Maluku

Maluku Utara

Tidak ada pem bangunan sub output tradis ional bersejarah

LEG EN DA

Bali

Kalimantan Selatan

NTB

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

110

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2014 SAR ANA DAN PRASARAN A LINGKUNGAN PERMUKIMAN SU B OUTPU T KAW ASAN TRAD ISIONAL / BER SEJARAH

NAD

100

Papua

140



Papua Barat

140

0

10

0

- 10

10 -10

xiii - 25

10

0

100

Riau

Direktorat Jenderal Cipta Karya BAN TEN (1) 1. P an deg lang (1)

Banten

Lampung

JAW A TI MU R (1) 1. Je m ber (1)

110

DIY

Jawa Tengah

0

200

400

600

W S

N

800

E

100 0 Kilo me te rs

Bali NTB


120

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

120

130

1 - 3 kab/kota yang m endapat s ub output infrastruktur T ES / Shelter

130

Maluku

Maluku Utara

Tidak ada pem bangunan sub output infras truk tur T ES / Shelter

LEG EN DA

JAW A TE NG AH (1) 1. C ilaca p (1)

Jawa Timur

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

JAW A B AR AT (1) 1. C iam is (1)

Jawa Barat

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

110

PETA SEBAR AN LOKASI TAHUN 2014 OU TPUT BANGUNAN GED UNG DAN FASILITASNYA SUB OUTPUT TEMPAT EVAKUASI SEMENTAR A (SH ELTER)

100

Jambi



Sumatera Barat

Sumatera Utara

SU MATE RA BA RA T (3 ) 1. K ota Pa da ng (2 ) 2. P asa ma n B arat (1 )

PBL STR ATEGI S (29 ) 1. A ceh Be sar (1) 2. B ad ung (1) 3. B an tul (1) 4. B elu (1 ) 5. C iam is (1) 6. Je m brana (1) 7. K aran gas em (1) 8. K eb um en (1 ) 9. K ep ulau an Me nta wa i (2) 10. Klun gku ng (1 ) 11. Ko ta D e npa sar (1) 12. Ko ta M at aram (1) 13. Ku lo np ro go (1 ) 14. Ku pan g (1 ) 15. La mp un g S elata n (2 ) 16. Le bak (1 ) 17. Lo mb ok Te ng ah (1 ) 18. Lo mb ok Tim ur (1) 19. Lo mb ok U ta ra (1) 20. Ma ng gara i Barat (1) 21. N gad a (1 ) 22. N ia s (1) 23. Pe sisir S elata n (1 ) 24. Se lu ma (1) 25. Su kabu mi (1 ) 26. Tap anu li Te ng ah (1 ) 27. Tim o r Te ng ah Sela tan (1)

NAD

NA D (1 ) 1. A ceh Be sar (1)

Papua

140



Papua Barat

140

0

- 10

10 -10

xiii - 26

10

0


Jambi

JAW A B AR AT (1) 1. K ota Tasikm alaya (1)

Jawa Barat

110

0

200

400

600

W S

N

800

E

100 0 Kilo me te rs

Jawa Timur

JAW A TI MU R (5) 1. K ota Ke diri (1 ) 2. L am on ga n (1) 3. N g aw i (1 ) 4. P acita n (1) 5. S um en ep (1 )

Bali NTB

Kalimantan Timur

Sulawesi Tengah

120

BAL I (1) 1. G ia nya r (1 )

NTT

NTB (1 ) 1. L om bo k Ten ga h (1)


Sulawesi Barat


SU LAW E SI B AR AT (2) 1. M am uju U tara (1 ) 2. P olew ali M an dar (1 )

1 - 5 kab/kota yang m endapat inf rastruktur TPAS

130

130

SU LAW E SI S ELA TAN (4) 1. B uluku mb a (1 ) 2. E nreka ng (1 ) 3. S idrap (1 ) 3. S ulsel (1 )

Maluku

Maluku Utara

SU LAW E SI TE NG AH (1) 1. P arigi M out on g (1)

Tidak ada pem bangunan output infras truk tur T PAS

LEG EN DA

DI Y (2) 1. G unu ng kidul (1 ) 2. K ulon Prog o (1 )

DIY

Jawa Tengah

JAW A TE NG AH (2) 1. B an yu ma s (1) 2. P urw orejo (1 )

Banten

Lampung

120 KAL IMA NTA N TI MU R (1) 1. K uta i Ba ra t (1)

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

KAL IMA NTA N TE N GAH (3) 1. K ota wa rin gin Barat (1) 2. K ota wa rin gin Tim ur (1) 3. L am an da u (1)

110

KEPU L AU AN R IAU (1) 1. L ingg a (1 )

Kepulauan Riau


Sumatera Barat

Riau

JAMB I (1) 1. B ata ng hari (1)

PPL P STR ATE GIS (1 4) 1. G re sik (1) 2. K ota Ba nd a A ceh (1 ) 3. K ota Ba nd ar La mp un g (1) 4. K ota Be kasi (1) 5. K ota Bim a (1 ) 6. K ota Ja mb i (1 ) 7. K ota M alan g (1) 8. K ota Pa da ng (1 ) 9. K ota Pa lem ban g (1 ) 10. Ko ta S uka bum i (1) 11. Ko ta S urab aya (1 ) 12. Ko ta Ta ng erang Se lata n (1) 13. Lo mb ok Tim ur (1)

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2014 OUTPUT INFRASTR UKTUR TEMPAT PEMR OSESAN AKHIR SAMPAH (TPAS)

BAN TEN (2) 1. K ota Tan ge ra ng Sela tan (1) 2. Ta ng erang (1)

LAM PU N G (1) 1. P rin gse wu (1)

100

RI AU (3) 1. I ndra giri Hu lu (1) 2. P elala wa n (1) 3. R o kan Hu lu (1)

Sumatera Utara

SU MATE RA SE LATAN (5 ) 1. B an yu asin (1 ) 2. E mp at La wa ng (1 ) 3. K ota Pa ga r Alam (1) 4. K ota Pa lem ban g (1 ) 5. M usi R a wa s (1)

BEN GKU L U (1 ) 1. M uko -mu ko (1)

SU MATE RA BA RA T (3 ) 1. A ga m (1 ) 2. K ota Sa wa hlun to (1 ) 3. P esisir Se la tan (1)

SU MATE RA U TAR A (1) 1. K ota Gu nun g Sitoli (1)

NAD

NA D (4 ) 1. A ceh Ba ra t (1) 2. A ceh Jaya (1) 3. A ceh Ten gga ra (1) 4. K ota Ba nd a A ceh (1 )

140



140

MAL U KU (3) 1. S eram Ba gian Timu r (1) 2. K ep ulau an Aru (1) 3. M alu ku B arat Da ya (1)

Papua

PAPU A (2 ) 1. B iak N um fo r (1 ) 2. K ota Ja ya pu ra (1)

PAPU A BAR AT (3 ) 1. Fa k-f ak (1 ) 2. R a ja Am pa t (1) 3. S oron g (1)

SU LAW E SI U TAR A (5 ) 1. B oo la ng Mo ng ond ow Se lata n (1 ) 2. B oo la ng Mo ng ond ow U ta ra (1) 3. K ep ulau an San gihe (1) 4. K ota Bitu ng (1) 5. M ina hasa Ten gg ara (1 )

SU LAW E SI TE NG GAR A (2 ) 1. K olaka U tara (1) 2. K ota Ke nd ari (1 )

Papua Barat

GOR ON TALO (2 ) 1. G oron talo Ut ara (1 ) 2. P oh uw ato (1)

0

- 10

10 -10

xiii - 27

10

0


Jaw a Te nga h (6 ) 1. K ota Pe kalon ga n (2) 2. K ota Se ma rang (4) DI Y (4) 1. B an tul (1) 2. S lem an (3 )

Banten

Lampung

110

DIY

Jawa Tengah

110

Jaw a Tim ur (6) 1. G re sik (1) 2. K ota Su ra ba ya (1) 3. P acita n (1) 4. P on orogo (1) 5. S um en ep (1 ) 6. Tu ba n (1)

Jawa Barat

0

200

400

W

600

S

N

E

800

100 0 Kilo me te rs

Bali NTB

120

120

NTB (6 ) 1. K ota Bim a (1 ) 2. K ota M ata ra m (1 ) 3. L om bo k Ba ra t (1) 4. L om bo k Ten ga h (2) 5. S um ba wa Ba ra t (1)

NTT

NTT (1) 1. K ota Tam bo laka (1 )


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

Kalima nt an Sela tan (2) 1. K ota ba ru (1) 2. Ta na h Bu m bu (1 )


Kalima nt an Tim ur (2) 1. K ota Ba likp ap an (1 ) 2. K ota Sa ma rin da (1)

6 - 9 kota yang m endapat infr astr uktur drainas e per kotaan

130 Sulaw e si Te ng ah (2 ) 1. K ota Po so (1 ) 2. K ota Toli-toli (1)

130

Sulaw e si Barat (4) 1. M aje ne (1 ) 2. M am uju (1) 3. M am uju U tara (1 ) 4. P olew ali M an dar (1 )

Maluku

Maluku Utara

1 - 5 kota yang m endapat infr astr uktur drainas e per kotaan

Tidak ada pem bangunan output s pam IK K

LEG EN DA

Bali (1) 1. K ota D en pasa r (1)

Jawa Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalima nt an Te ng ah (1 ) 1. K ota Pa lang karaya (1)

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Kalima nt an Barat (2) 1. K ota Po ntia nak (2 )

Kepulauan Riau


Jambi

Kep ulau an Ria u (1) 1. K ota Ba tam (1)

PETA SEBARAN LOKASI TAH UN 2014 OUTPUT INFRASTR UKTUR D RAIN ASE PERKO TAAN

Jabo de tab ek (9) 1. B eka si (1 ) 2. Ja karta Ba ra t (4) 3. Ja karta Pu sat (1 ) 4. Ja karta Timu r (1 ) 5. Ja karta U tara (1 ) 6. K ota Be kasi (1)

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Ban ten (2) 1. K ota Tan ge ra ng Sela tan (2)

Lam pu ng (2) 1. L am pu ng Se la tan (1) 2. P rin gse wu (1)

100

Ban gka Belitu ng (3) 1. B an gka Barat (2) 2. B an gka Teng ah (1)

Sum at era S elata n (2 ) 1. M ua ra En im (1 ) 2. O gan Ko me rin g U lu Tim ur (1)

Jam bi (3) 1. K ota Ja mb i (2 ) 2. K ota M uara Bu lia n (1)

Sum at era B arat (1 ) 1. K ota Pa yaku mb uh (1 )

NAD

Sum at era U ta ra (2) 1. A sah an (1 ) 2. K ota M eda n (1 )


140

140

Sulaw e si Te ng ga ra (2) 1. K olaka (1) 2. K ota Ke nd ari (1 )

Papua

Pap ua (1 ) 1. Ja yap ura (1)

Pap ua Bara t (3) 1. K ota So ro ng (1) 2. M an okw ari (1) 3. Te lu k B in tun i (1)

Malu ku (1 ) 1. K ota Am bo n (1 )

Malu ku U ta ra (4) 1. K ota So fifi (2) 2. K ota Tob elo (1 ) 3. K ota W ed a (1 )

Sulaw e si Ut ara (2 ) 1. K ota Ko tam ob ag u (1) 2. K ota M ana do (1)



Sulaw e si Sela tan (6) 1. B uluku mb a (1 ) 2. K ota M akas ar (1) 3. K ota Pa re -pare (1 ) 4. M aro s (1) 5. S injai (1) 6. To ra ja U ta ra (1)

Papua Barat

Goron talo (2 ) 1. G oron talo Ut ara (1 ) 2. P oh uw ato (1)

0

- 10

10 -10

xiii - 28

10

0

Direktorat Jenderal Cipta Karya Jambi

100

Jaw a Te nga h (3 ) 1. C ilaca p (1) 2. Te ma ng gun g (1 ) 3. W o no sob o (1)

Jawa Barat

DI Y (15 ) 1. G unu ng kidul (2 ) 2. K ota Yo gyaka rta (2 ) 3. K ulon Prog o (2 ) 4. S lem an (5 ) 5. B an tul (2)

Banten

Lampung

Ban ten (20) 1. L eb ak (10 ) 2. S eran g (10 )


Sumatera Barat

Riau

0

200

400

W

600

S

N

E

800

100 0 Kilo me te rs

Jawa Timur

110

NTB

120

NTB (7 ) 1. B ima (1) 2. D o mp u (1) 3. K ota Bim a (2 ) 4. L om bo k Ten ga h (2) 5. S um ba wa Ba ra t (1)

NTT


Sulawesi Barat

NTT (9) 1. A lor (2) 2. B elu (1 ) 3. M an gg arai B arat (1 ) 4. N a geke o (1 ) 5. S um ba Ba ra t (1) 6. S um ba Ba ra t D aya (1) 7. S um ba Timu r (1 ) 8. TTU (1)

16 - 26 kawas an yang m endapat infras truk tur air lim bah

11 - 15 kawas an yang m endapat infras truk tur air lim bah

6 - 10 kaw as an yang m endapat infras truk tur air lim bah

1 - 5 kaw asan yang mendapat infrastruk tur air lim bah

130

130

Goron talo (1 ) 1. P oh uw ato (1)

140

140

Sulaw e si Te ng ga ra (7) 1. B om ba na (1 ) 2. K olaka (1) 3. K olaka U tara (1) 4. K on aw e S elata n (1 ) 5. K ota Ke nd ari (3 )

Papua

Pap ua (2 ) 1. K ota Ja ya pu ra (1) 2. M era uke (1 )

Pap ua Bara t (3) 1. K ota So ro ng (1) 2. M an okw ari (1) 3. R a ja Am pa t (1)

Malu ku (2 ) 1. K ota La ng gu r (1 ) 2. K ota Tua l (1 )

Malu ku U ta ra (1) 1. K ota W ed a (1 )

Sulaw e si Ut ara (6 ) 1. K ota Bitu ng (6)



Sulaw e si Sela tan (4) 1. B on e (1) 2. B uluku mb a (1 ) 3. K ota Pa re -pare (1 ) 4. P inrang (1)

Papua Barat

Sulaw e si Te ng ah (2 ) 1. K ota Am pa na (1) 2. K ota Po so (1 )

Sulaw e si Barat (6) 1. M aje ne (1 ) 2. M am as a (2) 3. M am uju (1) 4. M am uju U tara (1 ) 5. P olew ali M an dar (1 )

Maluku

Maluku Utara

Kalima nt an Sela tan (15) 1. B an ja r (1 ) 2. B arito Kua la (1) 3. H u lu Su ng ai Se lata n (1) 4. H u lu Su ng ai Ten ga h (1) 5. K ota Ba njarba ru (1) 6. K ota Ba njarm asin (6 ) 7. K ota ba ru (2) 8. Ta ba lo ng (1 ) 9. Ta na h L aut (1)


Kalima nt an Tim ur (4) 1. K ota Ba likp ap an (1 ) 2. K ota Bo nta ng (2) 3. K ota Sa ma rin da (1)

Sulawesi Tengah

120

Tidak ada pem bangunan output infras truk tur air lim bah

LEG EN DA

Bali (4) 1. K ota D en pasa r (1) 2. Ta ba nan (3)

Bali

Jabo de tab ek (2) 1. D KI (1) 2. Ja karta U tara (1 )

Jaw a Tim ur (25) 1. B lit ar (1) 2. G re sik (1) 3. K ed iri (1) 4. K ota Ke diri (1 ) 5. K ota Pa citan (2) 6. K ota Su ra ba ya (5) 7. M ag eta n (2 ) 8. N g aw i (2 ) 9. P am eka san (1 ) 10. Sido arjo (3) 11. Su me nep (4) 12. Tulun ga gun g (2 )

DIY

Kalimantan Timur

Kalima nt an Te ng ah (7 ) 1. K ap uas (1 ) 2. K ota Pa lang karaya (1) 3. K ota wa rin gin Barat (2) 4. K ota wa rin gin Tim ur (1) 5. L am an da u (1) 6. S uka ma ra (1)

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Kalima nt an Barat (1) 1. S an gga u (1 )

Kep ulau an Ria u (2) 1. B inta n (1) 2. K ota Tan jung pina ng (1)

110

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

Ban gka Belitu ng (3) 1. B an gka Teng ah (1) 2. K ota Pa ng kalpina ng (2)

Jam bi (3) 1. B ata ng hari (1) 2. S arolan gu n (1) 3. Ta njun g Ja bu ng Bara t (1)

PETA SEBAR AN LOKASI TAHUN 2014 OUTPUT INFRASTR UKTUR AIR LIMBAH

Jaw a B arat (1 3) 1. B an dun g (3 ) 2. B og or (3) 3. K ota Be kasi (3) 4. K ota Tasikm alaya (1) 5. S uka bum i (3)

100

NA D (2 6) 1. A ceh Ba ra t (1) 2. A ceh Be sar (4) 3. A ceh Jaya (1) 4. A ceh Se la tan (3) 5. A ceh Tam iang (3) 6. A ceh Ten gga ra (3) 7. A ceh U tara (1 ) 8. G ayo Lue s (1) 9. K ota Ba nd a A ceh (3 ) 10. Ko ta L an gsa (1) 11. Ko ta S ab ang (1) 12. Pidie (4)

Sumatera Utara

Lam pu ng (12) 1. K ota Ba nd ar La mp un g (1) 2. K ota M etro (2 ) 3. L am pu ng Se la tan (3) 4. L am pu ng Tim u r (1 ) 5. P esa wa ra n (2 ) 6. P rin gse wu (1) 7. Ta ng gam us (2 )

Sum at era S elata n (4 ) 1. E mp at La wa ng (2 ) 2. M ua ra En im (1 ) 3. M usi B an yu asin (1)

Ben gku lu (5) 1. K au r (2 ) 2. M uko -mu ko (3)

Sum at era B arat (2 ) 1. K ota Bu kitting gi (1) 2. K ota Pa yaku mb uh (1 )

Riau (5) 1. I ndra giri Hu lu (4) 2. K am pa r (1 )

NAD

Sum at era U ta ra (15 ) 1. A sah an (2 ) 2. B atu Ba ra (2) 3. K ota Bin ja i (1) 4. K ota M eda n (2 ) 5. K ota Tan jung Ba lai (2) 6. K ota Teb ing Tin ggi (1 ) 7. L ab uha n Bat u (1) 8. M ed an (4)

0

- 10

10 -10

xiii - 29

10

0


100

Jambi

Jaw a Te nga h (2 ) 1. Te ma ng gun g (1 ) 2. W o no sob o (1) 110

0

200

400

W

600

S

N

E

800

100 0 Kilo me te rs

Jawa Timur NTB

Bali (2) 1. Ta ba nan (2)

Bali

120

120

NTB (7 ) 1. B ima (1) 2. D o mp u (1) 3. K ota Bim a (2 ) 4. L om bo k Ten ga h (2) 5. S um ba wa Ba ra t (1)

NTT


Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

NTT (9) 1. A lor (2) 2. B elu (1 ) 3. M an gg arai B arat (1 ) 4. N a geke o (1 ) 5. S um ba Ba ra t (1) 6. S um ba Ba ra t D aya (1) 7. S um ba Timu r (1 ) 8. TTU (1)

16 - 19 kawas an yang m endapat infras truk tur lim bah (sanimas )

11 - 15 kawas an yang m endapat infras truk tur lim bah (sanimas )

6 - 10 kaw as an yang m endapat infras truk tur lim bah (s anim as )

1 - 5 kaw asan yang mendapat infrastruk tur lim bah (s anim as)

130

130

Sulaw e si Barat (1) 1. M am as a (1)

140 Sulaw e si Ut ara (5 ) 1. K ota Bitu ng (5)



140

Sulaw e si Te ng ga ra (3) 1. K olaka (1) 2. K olaka U tara (1) 3. K ota Ke nd ari (1 )

Papua

Sulaw e si Te ng ah (2 ) 1. K ota Am pa na (1) 2. K ota Po so (1 )

Sulaw e si Sela tan (2) 1. B on e (1) 2. B uluku mb a (1 )

Papua Barat

Kalima nt an Sela tan (7) 1. B an ja r (1 ) 2. B arito Kua la (1) 3. H u lu Su ng ai Ten ga h (1) 4. K ota Ba njarba ru (1) 5. K ota ba ru (2) 6. Ta ba lo ng (1 )

Maluku

Maluku Utara

Kalima nt an Tim ur (3) 1. K ota Ba likp ap an (1 ) 2. K ota Bo nta ng (1) 3. K ota Sa ma rin da (1)


Kalima nt an Te ng ah (5 ) 1. K ota Pa lang karaya (1) 2. K ota wa rin gin Barat (1) 3. K ota wa rin gin Tim ur (1) 4. L am an da u (1) 5. S uka ma ra (1)

Tidak ada pem bangunan output infras truk tur lim bah (sanimas )

LEG EN DA

Jaw a Tim ur (14) 1. B lit ar (1) 2. K ed iri (1) 3. K ota Ke diri (1 ) 4. K ota Pa citan (2) 5. M ag eta n (2 ) 6. N g aw i (2 ) 7. P am eka san (1 ) 8. S um en ep (2 ) 9. Tu lu ng ag ung (2)

DIY

Jawa Tengah

DI Y (13 ) 1. B an tul (2) 2. G unu ng kidul (2 ) 3. K ota Yo gyaka rta (2 ) 4. K ulon Prog o (2 ) 5. S lem an (5 )

Banten

Lampung

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Ban gka Belitu ng (2) 1. B an gka Teng ah (1) 2. K ota Pa ng kalpina ng (1)

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

DI RE KTOR AT PP LP (7 ) 1. A ga m (2 ) 2. K ota Lh okse um aw e (3 ) 3. S iju njun g (2 )

Jawa Barat


Sumatera Barat

Sumatera Utara

110 Jam bi (3) 1. B ata ng hari (1) 2. S arolan gu n (1) 3. Ta njun g Ja bu ng Bara t (1)

Kepulauan Riau

Riau (5) 1. I ndra giri Hu lu (4) 2. K am pa r (1 )

PETA SEBARAN LOKASI TAHU N 2014 OUTPUT INFRASTR UKTUR AIR LIMBAH (SAN IMAS)

Ban ten (19) 1. L eb ak (9) 2. S eran g (10 )

100

Sum at era U ta ra (7) 1. A sah an (2 ) 2. B atu Ba ra (2) 3. K ota Tan jung Ba lai (2) 4. L ab uha n Bat u (1)

Jaw a B arat (1 2) 1. B an dun g (3 ) 2. B og or (3) 3. K ota Be kasi (3) 4. S uka bum i (3)

Lam pu ng (9) 1. K ota M etro (2 ) 2. L am pu ng Se la tan (2) 3. L am pu ng Tim u r (1 ) 4. P esa wa ra n (2 ) 5. Ta ng gam us (2 )

Sum at era S elata n (3 ) 1. E mp at La wa ng (2 ) 2. M usi B an yu asin (1)

Ben gku lu (5) 1. K au r (2 ) 2. M uko -mu ko (3)

NAD

NA D (1 8) 1. A ceh Be sar (3) 2. A ceh Se la tan (3) 3. A ceh Tam iang (3) 4. A ceh Ten gga ra (3) 5. K ota Ba nd a A ceh (3 ) 6. P idie (3 )

0

- 10

10 -10

xiii - 30

10

0


Jambi

JAW A B AR AT (1) 1. K ota Tasikm alaya (1)

Jawa Barat

110

0

200

400

600

W S

N

800

E

100 0 Kilo me te rs

Jawa Timur

JAW A TI MU R (5) 1. K ota Ke diri (1 ) 2. L am on ga n (1) 3. N g aw i (1 ) 4. P acita n (1) 5. S um en ep (1 )

Bali NTB

Kalimantan Timur

Sulawesi Tengah

120

BAL I (1) 1. G ia nya r (1 )

NTT

NTB (1 ) 1. L om bo k Ten ga h (1)


Sulawesi Barat


SU LAW E SI B AR AT (2) 1. M am uju U tara (1 ) 2. P olew ali M an dar (1 )

1 - 5 kab/kota yang m endapat inf rastruktur TPAS

130

130

SU LAW E SI S ELA TAN (4) 1. B uluku mb a (1 ) 2. E nreka ng (1 ) 3. S idrap (1 ) 3. S ulsel (1 )

Maluku

Maluku Utara

SU LAW E SI TE NG AH (1) 1. P arigi M out on g (1)

Tidak ada pem bangunan output infras truk tur T PAS

LEG EN DA

DI Y (2) 1. G unu ng kidul (1 ) 2. K ulon Prog o (1 )

DIY

Jawa Tengah

JAW A TE NG AH (2) 1. B an yu ma s (1) 2. P urw orejo (1 )

Banten

Lampung

120 KAL IMA NTA N TI MU R (1) 1. K uta i Ba ra t (1)

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

KAL IMA NTA N TE N GAH (3) 1. K ota wa rin gin Barat (1) 2. K ota wa rin gin Tim ur (1) 3. L am an da u (1)

110

KEPU L AU AN R IAU (1) 1. L ingg a (1 )

Kepulauan Riau


Sumatera Barat

Riau

JAMB I (1) 1. B ata ng hari (1)

PPL P STR ATE GIS (1 4) 1. G re sik (1) 2. K ota Ba nd a A ceh (1 ) 3. K ota Ba nd ar La mp un g (1) 4. K ota Be kasi (1) 5. K ota Bim a (1 ) 6. K ota Ja mb i (1 ) 7. K ota M alan g (1) 8. K ota Pa da ng (1 ) 9. K ota Pa lem ban g (1 ) 10. Ko ta S uka bum i (1) 11. Ko ta S urab aya (1 ) 12. Ko ta Ta ng erang Se lata n (1) 13. Lo mb ok Tim ur (1)

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2014 OUTPUT INFRASTR UKTUR TEMPAT PEMR OSESAN AKHIR SAMPAH (TPAS)

BAN TEN (2) 1. K ota Tan ge ra ng Sela tan (1) 2. Ta ng erang (1)

LAM PU N G (1) 1. P rin gse wu (1)

100

RI AU (3) 1. I ndra giri Hu lu (1) 2. P elala wa n (1) 3. R o kan Hu lu (1)

Sumatera Utara

SU MATE RA SE LATAN (5 ) 1. B an yu asin (1 ) 2. E mp at La wa ng (1 ) 3. K ota Pa ga r Alam (1) 4. K ota Pa lem ban g (1 ) 5. M usi R a wa s (1)

BEN GKU L U (1 ) 1. M uko -mu ko (1)

SU MATE RA BA RA T (3 ) 1. A ga m (1 ) 2. K ota Sa wa hlun to (1 ) 3. P esisir Se la tan (1)

SU MATE RA U TAR A (1) 1. K ota Gu nun g Sitoli (1)

NAD

NA D (4 ) 1. A ceh Ba ra t (1) 2. A ceh Jaya (1) 3. A ceh Ten gga ra (1) 4. K ota Ba nd a A ceh (1 )

140



140

MAL U KU (3) 1. S eram Ba gian Timu r (1) 2. K ep ulau an Aru (1) 3. M alu ku B arat Da ya (1)

Papua

PAPU A (2 ) 1. B iak N um fo r (1 ) 2. K ota Ja ya pu ra (1)

PAPU A BAR AT (3 ) 1. Fa k-f ak (1 ) 2. R a ja Am pa t (1) 3. S oron g (1)

SU LAW E SI U TAR A (5 ) 1. B oo la ng Mo ng ond ow Se lata n (1 ) 2. B oo la ng Mo ng ond ow U ta ra (1) 3. K ep ulau an San gihe (1) 4. K ota Bitu ng (1) 5. M ina hasa Ten gg ara (1 )

SU LAW E SI TE NG GAR A (2 ) 1. K olaka U tara (1) 2. K ota Ke nd ari (1 )

Papua Barat

GOR ON TALO (2 ) 1. G oron talo Ut ara (1 ) 2. P oh uw ato (1)

0

- 10

10 -10

xiii - 31


xiii - 32

322 243 1687 221 392 55 74 105 98 67 403 155 10950 6640

PENCAPAIAN KELUARAN (output)

KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI

PENYERAPAN ANGGARAN

bulan

ESELON I

0.40 2.07 5.27 11.58 18.17 26.02 27.98 39.13 50.61 56.02 73.79 95.12

Rencana Penyerapan Dana (RPD)

95.74

Penyerapan Anggaran (P)

0 2 8 19 37 63 91 131 181 237 311 406

RKK / TKK 1.04 1.07 1.07 1.00 0.98 0.97 0.97 0.84 0.99 1.00 0.98 0.73 1.00 1.08

0.06 0.96 3.66 7.71 12.20 18.33 28.80 36.76 42.97 55.79 68.45 94.52

Rencana Realisasi Penyerapan Dana Anggaran (RA) kumulatif (RPDK)

Akumulasi Akumulasi pagu realisasi anggaran (PA) anggaran (RA) 13,929,670,602 14,549,478,381

indikator kinerja keluaran (output) target output Realisasi output IKK (TKK) (RKK) SPAM IKK 308 321 SPAM MBR 460 490 SPAM PERDESAAN 1,858 1,979 SPAM KHUSUS 148 148 INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH 699 684 INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN 70 68 INFRASTRUKTUR TPAS 71 69 INFRASTRUKTUR TPST / 3R 58 49 PENYELENGGARAAN SPAM TERFASILITASI 120 119 RUSUNAWA 25 25 SARANA PRASARANA LNGKUNGAN PERMUKIMAN 55 54 BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA 40 29 P2KP 11,073 11,066 PPIP 4,650 5,040

januari februari maret april mei juni juli agustus september oktober nopember desember

Cipta Karya

ASPEK IMPLEMENTASI

98.01

Pencapaian keluaran

0 1 5 12 25 43 72 108 151 207 276 370

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK) 0.00 41.33 60.48 64.13 65.58 67.57 78.38 83.04 83.56 87.34 88.63 91.14

Tingkat penyerapan tiap bulan

67.60

Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K)


xiii - 33

70 71 58 120 25 55 40

INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN

INFRASTRUKTUR TPAS

INFRASTRUKTUR TPST / 3R

PENYELENGGARAAN SPAM TERFASILITASI

RUSUNAWA

SARANA PRASARANA LNGKUNGAN PERMUKIMAN

BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITASNYA

33.3

66.7

9.7

18.2

43.5

28.6

WCH

WP

WK

WPK

WE

Cipta Karya

P

Direktorat

699

INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH

Outcome

847,219,173

2,056,795,847

212,528,918

232,500,208

1,114,339,382

608,663

28,889,873

453,369,986

902,873,298

593,734,176

290,090,872

1,015,697,757

868,086,186

1,581,458,711

819,345,662

2,039,724,441

184,730,136

190,324,670

1,074,446,032

594,934

24,264,354

434,838,633

831,324,010

545,222,920

283,784,406

977,798,383

1,559,865,890 847,078,257

67.60

PK 98.01

NE 59.30

NK = 50%

: Sangat Kurang

50% > NK = 60% : Kurang

60% > NK = 80% : Cukup atau Normal

80% > NK = 90% : Baik

90% > NK = 100% : Sangat Baik

Hasil penilaian dikelompokan kedalam kategori sbb:

K

182,198

185,749

5,313,223

4,227,277

44,573,575

5,072

498,101

6,385,493

12,898,190

849,405

1,960,073

546,662

1,887,144

8,179 699 157 120 25 55 15,723

16,106

54

25

10,353 733 142 119

ASPEK MANFAAT

10.77

0.77

-19.89

16.62

3.58

1.43

0.58

1.31

5.22

6.16

2.17

9.62

8.39

realisasi / capaian hasil target 1.27 1.05 0.90 103.10 0.99 1.00 0.98 1.02

0.89

0.99

1.20

0.83

0.96

0.99

0.99

0.99

0.95

0.94

0.98

0.90

0.92

5.36

3.72

59.30

[ 1(RAK/RVK)/ NILAI (RAK/RVK)/(P EFISIENSI (%) (PAK/TVK) EFISIENSI AK/TVK) ]*100

5,134,606 0.94640078

PAK/TVK

target outcome realisasi outcome

162,569

184,324

6,370,005

3,524,531

42,977,841

4,999

495,191

6,302,009

12,225,353

797,110

1,917,462

494,087

1,728,731

4859395.296

RAK/RVK

NILAI ASPEK NILAI ASPEK IMPLEMENTASI EVALUASI CH (I) ( NK ) 103.10 81.18 95.80 Sangat Baik

Peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan (kel/desa)

Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan (kawasan)

Pembangunan Rusunawa (Twin Blok)

Pembinaan kemampuan Pemda / PDAM

Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi (kab/kota)

Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi (kawasan)

ASPEK IMPLEMENTASI 95.74

5040

11066

29

54

25

119

49

69

68

684

148

1979

490

321

Peningkatan jumlah pelayanan air minum (liter/detik)

4650

148

SPAM KHUSUS

11073

1858

SPAM PERDESAAN

PPIP

460

P2KP

308

Anggaran Pagu per Outout Realisasi per Realisasi (RVK) (PAK) Output (RAK)

Volume Target (TVK)

SPAM MBR

Keluaran

SPAM IKK

WI

Cipta Karya

Direktorat

CAPAIAN HASIL (outcome)

ASPEK MANFAAT

EFISIENSI


xiii - 34


xiii - 35


xiii - 36


xiii - 37


xiii - 38

A. SEKTOR PENGEMBANGAN AIR MINUM 1. Output SPAM Terfasilitasi KEGIATAN : SPAM Terfasilitasi PDAM Ketapang

25 %

LOKASI : Kab Ketapang Provinsi Kalimantan Barat KOORDINAT : Longitude 110˚47’11” Latitude -1˚55’25” MANFAAT : Meningkatkan kinerja pengelolaan PDAM dengan kondisi tidak sehat (kurang sehata dan sakit) SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

50 %

75 %

100%% 100


xiii - 39

KEGIATAN : Bantuan Program Penyehatan PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin

25 %

LOKASI : Kab. Banyuasin – Prov Sumatera Selatan KOORDINAT : Longitude 105° 29' 01' Latitude -2° 74' 5 ''

50 %

MANFAAT : Meningkatkan kinerja pengelolaan PDAM dengan kondisi tidak sehat (kurang sehat dan sakit) SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

0%


75 %

100 %

xiii - 40

2. Output SPAM IKK KEGIATAN : Pembangunan SPAM IKK Kapasitas 10 l/det

0%

LOKASI : IKK Tulangan Kab Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur KOORDINAT : Longitude 112˚29’8” Latitude -7˚11’16” MANFAAT : Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di Ibukota Kecamatan atau kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum

50 %

SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

100 %


xiii - 41

KEGIATAN : Optimalisasi SPAM IKK Moro

0%

LOKASI : IKK Moro, Kab Karimun Provinsi Kepulauan Riau KOORDINAT : Longitude 108˚5’95” Latitude 04˚32’19” MANFAAT : Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di Ibukota Kecamatan atau kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum

50 %


75 %

100 %


xiii - 42

KEGIATAN : Pembangunan SPAM IKK

0%

LOKASI : Distrik Ulilin, Kab. Merauke KOORDINAT : Longitude 140˚53’08” Latitude 08˚29’10” MANFAAT : Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi program IKK

25 %

SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan 75 %

100 %


xiii - 43

3. Output SPAM MBR KEGIATAN : Pembangunan SPAM MBR Teluk Buton

0%

LOKASI : Desa Teluk Buton, Kab. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau KOORDINAT : Longitude 108˚47’3” Latitude 04˚39’09” MANFAAT : Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau melalui pembangunan SPAM MBR

25 %


100 %


xiii - 44

4. Output SPAM Pedesaan KEGIATAN : Pembangunan SPAM Pedesaan

0%

LOKASI : Desa Bintang Sari Kec. Cipanas Kab. Lebak, Provinsi Banten KOORDINAT : Longitude 106˚22’7” Latitude -6˚7’13” MANFAAT : Menyediakan air minum bagi masyarakat perdesaan yang tinggal di daerah rawan air

25 %


75 %

100 %


xiii - 45

B. SEKTOR PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1. Output Infrastruktur Air Limbah KEGIATAN : Pembangunan IPLT

0%

LOKASI : Kab. Aceh Besar, Propinsi Aceh KOORDINAT : Longitude 97˚30’39” Latitude 04˚15’84” MANFAAT : Membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja untuk mengolah mengolah limbah agar tidak menjadi polusi bagi lingkungan

50 %


100 %


xiii - 46

KEGIATAN : Optimalisasi IPLT

25 %

LOKASI : Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung KOORDINAT : Longitude 105˚20’39” Latitude -4˚42’84” MANFAAT : Membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja untuk mengolah mengolah limbah agar tidak menjadi polusi bagi lingkungan

50 %


0%


100 %

xiii - 47

2. Output Infratstruktur TPA KEGIATAN : Optimalisasi Pembangunan TPA

0%

LOKASI : Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur KOORDINAT : Longitude 112˚44’11” Latitude -7˚9’15” MANFAAT : Membangun infrastruktur TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah agar sampah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan

50 %


100 %


xiii - 48

KEGIATAN : Optimalisasi Pembangunan TPA

0%

LOKASI : Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur KOORDINAT : Longitude 112˚32’9” Latitude -6˚11’30” MANFAAT : Membangun infrastruktur TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah agar sampah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan

50 %


100 %


xiii - 49

3. Output Infrastruktur Drainase Perkotaan KEGIATAN : Pembangunan Sistem Drainase Primer

0%

LOKASI : Jalan Parangtritis, Kab. Bantul KOORDINAT : Longitude 110˚32’18” Latitude 07˚14’29” MANFAAT : Membangun saluran drainase untuk mengalirkan limpasan air dari badan jalan sehingga tidak menyebabkan genangan

50 %


100 %


xiii - 50

KEGIATAN : Pembangunan Sistem Drainase Primer

0%

LOKASI : Kws. Sungai Asam Kota Jambi, Propinsi Jambi KOORDINAT : Longitude 103˚57’36” Latitude -1˚29’28” MANFAAT : Membangun saluran drainase untuk mengalirkan limpasan air dari badan jalan sehingga tidak menyebabkan genangan SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

50 %

100 %


xiii - 51

4. Output Infrastruktur TPST/3R KEGIATAN : Pembangunan TPST 3R

0%

LOKASI : Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur KOORDINAT : Longitude 112˚22’40” Latitude -7˚10’22” MANFAAT : Membangun infrastruktur TPST/3R sebagai tempat mendaur ulang sampah agar sampah dapat dipergunakan kembali/bermanfaat 50 % SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

100 %


xiii - 52

KEGIATAN : Pembangunan 3R

0%

LOKASI : Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur KOORDINAT : Longitude 112˚09’22” Latitude -8˚01’16” MANFAAT : Membangun infrastruktur TPST/3R sebagai tempat mendaur ulang sampah agar sampah dapat dipergunakan kembali/bermanfaat 50 % SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

100 %


xiii - 53

C. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1. Output Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan KEGIATAN : Peningkatan Jalan Desa Pangkal Mendo Kws. Mendo Barat

25 %

LOKASI : Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung KOORDINAT : Longitude 105˚83’08” Latitude -2˚88’07” MANFAAT : Membangun jalan poros agar penduduk desa dapat berpindah tempat dengan cepat dan pergerakan ekonomi masyarakat semakin meningkat

50 %

SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang 75 %

0%


100 %

xiii - 54

KEGIATAN : Pembangunan Kawasan Agropolitan

0%

LOKASI : Desa Binyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli KOORDINAT : Longitude 115˚00’79” Latitude -8˚13’38” MANFAAT : Membangun Jalan Poros di lingkungan agropolitan agar memberikan akses yang lebih baik dan cepat

25 %

SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang 50 %

100 %


xiii - 55

KEGIATAN : Pekerjaan Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Drainase

25 %

LOKASI : Desa Koto, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh KOORDINAT : Longitude 101˚26’54” Latitude 2˚45’54”

50 %

MANFAAT : Membangun Jalan Usaha Tani di lingkungan agropolitan memberikan pergerakan perekonomian semakin tinggi SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang 75 %

0%


100 %

xiii - 56

2. Output Kawasan Permukiman Perkotaan KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Perkotaan

25 %

LOKASI : Kawasan Semangga Kota Merauke, Propinsi Papua KOORDINAT : Longitude 140˚24’28” Latitude 08˚29’13”

50 %

MANFAAT : Membangun jalan poros agar penduduk desa dapat berpindah tempat dengan cepat dan pergerakan ekonomi masyarakat semakin meningkat SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

0%


75 %

100 %

xiii - 57

KEGIATAN : Pembangunan Pelantar Lingkungan

25 %

LOKASI : Kws Kp.Baru Keke RW 12 Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau KOORDINAT : Longitude 104˚42’28” Latitude 01˚22’13”

50 %

MANFAAT : Membangun pelantar lingkungan agar lingkungan penduduk desa dapat menikmati desanya dengan baik SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

75 %

0%


100 %

xiii - 58

D. SEKTOR PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1. Output Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman KEGIATAN : Pembangunan PSD Revitalisasi Kawasan

0%

LOKASI : Kawasan Tendean, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan KOORDINAT : Longitude 115˚23’26” Latitude -2˚35’10” MANFAAT : Menata kawasan tradisional bersejarah agar lebih nyaman dan lestari

30 %

SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

50 %

100 %


xiii - 59

KEGIATAN : Pembangunan/Revitalisasi Kawasan

0%

LOKASI : Kawasan Kelurahan Bajak Pasar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu KOORDINAT : Longitude 102˚12’22” Latitude 03˚48’16” MANFAAT : Menata jalur pedestarian dan pasar tradisional agar lebih nyaman dilewati oleh pejalan kaki

50 %


100 %


xiii - 60

KEGIATAN : Pembangunan/ Revitalisasi Kawasan Bersejarah Makam Mbah Kyai Pahing

0%

LOKASI : Desa Menggora Kec. Tembarak, Kab. Temanggung Propinsi Jawa Tengah KOORDINAT : Longitude 110˚00’00” Latitude -7˚13’83” MANFAAT : Membangun gedung pertemuan untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan warga masyarakat

50 %


100 %


xiii - 61

2. Output Bangunan Gedung dan Fasilitasnya KEGIATAN : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat

0%

LOKASI : Kota Denpasar, Propinsi Bali KOORDINAT : Longitude 107˚56’33” Latitude 08˚39’13” MANFAAT : Pembuatan Sumur Resapan dan Paving Block untuk para pengguna agar dapat menuju gedung dengan lebih mudah

50 %


100 %


xiii - 62

DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI AIR MINUM Dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum telah digunakan beberapa inovasi teknologi seperti yang dilakukan di Madura dan beberapa lokasi lain. Untuk mengatasi masalah keterbatasan penyediaan air baku terutama di pulau-pulau kecil, seperti Pulau Mandangin di Madura Jawa Timur dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Laut menjadi Air Minum (SWRO Mandangin). Teknologi ini juga sudah dilakukan untuk kapasitas yang lebih besar di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Gambar Instalasi Penyaringan Air Laut menjadi Air Minum Pulau Mandingin – JATIM (SWRO PULAU MANDANGIN)

Selain itu, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, diterapkan teknologi hijau (green technology) pada beberapa pembangunan SPAM. Penerapan green technology ini antara lain dilakukan pada pembangunan instalasi pengolahan airtanpa bahan kimia yang dilakukan di Kota Banjar, Jawa Barat. Teknologi ini telah dikembangkan juga di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.


xiii - 63

Gambar Teknologi Hijau pada SPAM Kota Banjar – JABAR

Teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Puslitbangkim PU adalah melakukan uji coba Instalasi pengolahan air siap minum (merotek). Dengan teknologi ini dapat mengolah air tanah, air permukaan, air gambut atau air payau menjadi air yang siap minum. Saat ini teknologi tersebut masih di ujicoba kan di beberapa lokasi seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Pulau Rote (NTT) dan Jawa Barat.

DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI DIBIDANG SANITASI Dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum telah digunakan beberapa inovasi teknologi, diantaranya :  Instalasi Pengolah Sampah (IPS) Instalasi Pengolah Sampah (IPS) iniadalah sebuah instalasi yang menggunakan sampah organik untuk menghasilkan bahan bakar alternatif pengganti LPG (biogas) yang diperoleh dari proses penguraian secara anaerobik dari berbagai macam limbah organik. IPS skala lingkungan yang tengah dalam tahap uji coba berlokasi di Komplek PLN Duren Tiga Jakarta Selatan serta di Pamulang,

Gambar Instalasi SIKIPAS Cijantung


xiii - 64

Tangerang Selatan.IPS ini dinamakan SIKIPAS (Sistem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah). 1 buah/unit prototipe SIKIPAS dapat mengolah sampah organik dengan kapasitas 2 m3/hari (kapasitas pelayanan sekitar 4.000 jiwa atau 800 KK), dengan menghasilkan gas bio sebesar 150 m3 dalam 6 minggu. Nilai energi dari gas bio tersebut mampu menyediakan energi listrik untuk 1 buah rumah selama 2 minggu.Selain itu, akan dihasilkan pula kompos padat sebanyak 1 m3 dan kompos cair sebanyak 200 liter dari 2 m3 sampah organik terolah. Inovasi ini merupakan salah satu inovasi Ditjen Cipta Karya untuk mengurangi sampah organik dari sumbernya.  Kantor Kementerian PU Berupaya Mewujudkan Zero Waste Gedung Kementerian PU (KemenPU) merupakan gedung ramah lingkungan (green buliding) sekaligus merupakan pioner green building di Indonesia. Dengan konsep ini, Gedung KemenPU mampu menghemat listrik dan air secara signifikan yaitu menghemat listrik hingga 44%, dan menghemat air hingga 81%, sehingga pada Maret 2013 berhasil memperoleh predikat Greenship berlevel platinum dari Green Council Building Indonesia. Sejalan dengan itu, Kementerian PU berupaya mewujudkan konsep “Zero Waste” untuk pengelolaan sampahnya melalui pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, yang berlokasi di dekat sisi timur lapangan parkir gedung Cipta Karya.

Tempat Pemilahan Sampah 5 Warna


Modul Pengompos Semi-anaerobik

xiii - 65

Salah satu parameter Green Building adalah sistem penanganan sampah di lingkungan kantor. Pemilahan sampah dimulai dari sumber sampah, yaitu 2 buah pada tiap ruangan, dengan penyediaan 1 buah tempat sampah organik dan 1 buah tempat sampah anorganik. Sampah terpilah kemudian diangkut ke tempat sampah besar di tiap lantai, yang terbagi menjadi 5 buah, yaitu warna merah (untuk sampah buangan beracun dan berbahaya), warna hijau (untuk sampah makanan dan sampah halaman), warna kuning (untuk sampah plastik, sampah gelas, dan sampah logam), warna biru (untuk sampah kertas), dan warna abu-abu (untuk sampah tekstil, sampah kain, dan sampah lain-lain). Sampah yang telah terpilah ini kemudian diangkut ke TPST, untuk ditempatkan pada 5 buah wadah sampah terpilah pula. Pemilahan sampah dimulai dari sumber sampah, yaitu 2 buah pada tiap ruangan kantor, dengan penyediaan 1 buah tempat sampah organik dan 1 buah tempat sampah anorganik. Sampah organik makanan diolah secara biologis dengan 4 buah Modul Pengompos Semi-anaerobik dan sampah organik halaman juga diolah secara biologis dengan 2 buah Modul Pengompos Aerobik, yang merupakan produk dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. Kedua modul ini akan dilengkapi pada tahun 2014, dengan Modul SIKIPAS (SIstem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah) dengan kapasitas lebih besar, yang merupakan kerjasama penelitian antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman serta Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Untuk sampah anorganik yang masih dapat didaurulang, akan ditangani melalui pengelolaan Bank Sampah, untuk dijual kepada pengepul. Sampah yang direncanakan untuk dijual berupa sampah logam, sampah gelas, sampah plastik, dan sampah kertas. Sedangkan sampah yang tidak dapat diolah secara biologis dan dijual melalui Bank Sampah, yaitu sampah karet, sampah tekstil, dan sampah lain-lain, akan diolah secara termal dengan menggunakan Modul SANIRA.


xiii - 66

Modul Pengolahan Sampah Sistem Thermal“SANIRA” Modul SANIRA merupakan modul yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, serta telah teruji dalam memenuhi beberapa baku mutu emisi gas buang yang disyaratkan, yaitu untuk parameter gas hidrogen fluorida, gas hidrogen klorida, gas nitrogen dioksida, gas karbon monoksida, dan gas hidrokarbon. Melalui mekanisme inilah, maka sampah di lingkungan kantor Kementerian Pekerjaan Umum yang mencapai 6,342 m 3/hari, dapat ditangani setempat secara tuntas.  Instalasi MCK++ Limbah Rumah Tangga untuk Masak Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) masyarakat diajak untuk memanfaatkan potensi limbah rumah tangga menjadi biogas sebagai bahan alternatif energi pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM). Biogas adalah energi gas yang dihasilkan dari limbah makhluk hidup seperti limbah kotoran manusia, limbah kotoran ternak maupun limbah organik lainnya. Pemanfaatan limbah untuk biogas ini diperoleh dari Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dilengkapi reaktor biodigester dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi tepat guna.Selain aspek biaya yang murah, konstruksi yang kuat serta keamanan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi, biaya operasional IPAL ini juga rendah (seminimal mungkin menggunakan energi listrik) serta dapat dimanfaatkan dengan mudah (siapapun dapat mengoperasikan dan memeliharanya).


xiii - 67

Pemanfaatan Biogas dari MCK++ yang Dilengkapi Biodigester

Pembuatan Tahu Tempe (Dok : Ade S)

Gas Metan Digunakan untuk Pemasakan Tahu Tempe

Limbah Sisa Pembuatan Tahu Tempe

Awalnya limbah yang akan diolah harus diencerkan terlabih dahulu, kemudian limbah tersebut disalurkan ke dalam reaktor. Dari reaksi yang terjadi, dihasilkan gas yang ditampung ke dalam sebuah wadah penampung gas yang kemudian dijadikan energi.Energi yang dihasilkan oleh reactor tersebut adalah berupa bahan bakar gas yang dapat digunakan untuk kompor gas serta penerangan. Tangki Bio-Digester

Influen t

Filter An-Aerobik Eflu ent

Tangki Bio-Digester yang dilengkapi dengan Filter Anaerobik (Sumber : dok. BORDA)

Untuk penggunaan material bahan bangunan, diupayakan untuk menggunakan bahan material yang banyak tersedia di sekitar lokasi pembangunan. Awalnya limbah yang akan diolah harus diencerkan terlebih dahulu, kemudian limbah tersebut disalurkan ke dalam reaktor. Dari reaksi yang terjadi, dihasilkan gas yang ditampung ke dalam sebuah wadah penampung gas yang kemudian dijadikan energi.Energi yang dihasilkan oleh reaktor tersebut berupa bahan bakar gas yang dapat digunakan untuk kompor gas serta penerangan.


xiii - 68

 Instalasi MCK++ Limbah Rumah Tangga untuk Masak Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) masyarakat diajak untuk memanfaatkan potensi limbah rumah tangga menjadi biogas sebagai bahan alternatif energi pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM). Biogas adalah energi gas yang dihasilkan dari limbah makhluk hidup seperti limbah kotoran manusia, limbah kotoran ternak maupun limbah organik lainnya. Pemanfaatan limbah untuk biogas ini diperoleh dari Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dilengkapi reaktor biodigester dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi tepat guna. Selain aspek biaya yang murah, konstruksi yang kuat serta Gambar Instalasi MCK++ keamanan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi, biaya operasional IPAL ini juga rendah (seminimal mungkin menggunakan energi listrik) serta dapat dimanfaatkan dengan mudah (siapapun dapat mengoperasikan dan memeliharanya). Untuk penggunaan material bahan bangunan, diupayakan untuk menggunakan bahan material yang banyak tersedia di sekitar lokasi pembangunan. Awalnya limbah yang akan diolah harus diencerkan terlebih dahulu, kemudian limbah tersebut disalurkan ke dalam reaktor. Gambar Pemanfaatan Biogas dari Instalasi MCK++

Dari reaksi yang terjadi, dihasilkan gas yang ditampung ke dalam sebuah wadah penampung gas yang kemudian dijadikan energi. Energi yang dihasilkan oleh reaktor tersebut berupa bahan bakar gas yang dapat digunakan untuk kompor gas serta penerangan.  Air Siap Minum Sanimas Pada pelaksanaan program Sanimas, salah satu output yang dibangun adalah MCK++. Sarana ini terdiri dari kamar mandi, toilet, tempat cuci, dilengkapi dengan biogas.Selain itu,


xiii - 69

pada beberapa MCK++ dilengkapi juga alat air minum kesehatan RO (Reverse Osmosis) yang dapat menghasilkan air minum.Air dari sumur langsung bisa diminum dengan lebih sehat jika dibanding dengan memasak air.  Pemanfaatan IPAL Pabrikasi untuk Sanimas Semakin tingginya kebutuhan sistem pengolahan limbah cair di daerah perkotaan dan semi perkotaan yang padat penduduk menjadi tantangan bagi berbagai pihak untuk memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Hal inimengingat tingginya pertumbuhan penduduk baik oleh karena pertambahan kelahiran maupun pesatnya urbanisasi ditambah lagi adanya pertambahan unit usaha ekonomi masyarakat baik skala kecil, menengah, maupun besar merupakan permasalahan tersendiri bagi sistem sanitasiproses urbanisasi menambah beban limbah yang harus dikelola semakin banyak, belum lagi limbah yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi masyarakat dengan jenis limbah yang semakin beragam. Disisi lain ketersediaan tekhnologi dan sistem pengolahan limbah cair yang memadahi, tepat sasaran dan tepat guna belum banyak tersedia. Alat dan tekhnologi yang dikembangkan oleh negara maju cenderung mahal, rumit dan komplikated yang dalam penerapannya banyak masalah yang dihadapi, misal kebutuhan SDM, spare part susah didapat, biaya operasional tinggi dan biaya investasi lebih besar. Untuk itu dipandang perlu untuk menerapkan teknologi tepat guna yang memiliki jaminan mutu/ kualitas tinggi, pelaksanaan konstruksi relatif cepat dan mudah, serta dapat dilaksanakan secara massif, maka dibuatlah suatu IPAL Pabrikasi. IPAL pabrikasi merupakan sebuah sistem pengolahan air limbah domestik modern. Sistem ini mulai dikenal dan berkembang di Indonesia seiring dengan semakin meluasnya pencemaran dan kekahawatiran masyarakat terhadap air tanah yang makin tidak layak pakai, sekaligus sejalan dengan usaha pencegahan pencemaran lingkungan secara dini. Dengan adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah pabrikasi ini, diharapkan pencemaran air yang disebabkan oleh air buangan yang berasal dari rumah tangga suatu instansi dapat di-eliminir atau bahkan dihilangkan. Sehingga air buangan tersebut dapat dibuang ke badan sungai tanpa ada rasa khawatir akan mengakibatkan pencemaran air tanah di lingkungan sekitar. IPAL Pabrikasi ini umumnya mampu mengolah semua limbah rumah tangga dari segala jenis type bangunan termasuk Perumahan, Hotel, Mall, Gedung perkantoran, Rumah sakit, Klinik, Apartemen, Pertokoan, Sekolah, Pabrik dan jenis/ tipe bangunan lainnya. IPAL ini dapat menjadi solusi di tengah banyak nya masalah dalam pengolahan limbah dan sanitasi, karena


xiii - 70

sistem ini mampu mengolah limbah cair rumah tangga yang masuk seperti BOD, COD, TSS, PH, Amonia, KmnO4, dll.Keunggulan dari IPAL Pabrikasi ini antara lain adalah: tidak memerlukan perawatan khusus, tidak membutuhkan lahan yang luas, tidak akan terjadi penyumbatan serta struktur bodi terbuat dari bahan fibreglass, kuat dan tahan bocor.  Box Culvert Saluran Drainase Sekaligus Untuk Badan Jalan Precast atau beton pracetak merupakan bahan beton yang dibuat di pabrik atau di cetak di lokasi kegiatan dengan mutu dan standar yang ditentukan. Keuntungan pengunaan beton pracetak selain memudahkan pada saat konstruksi, memiliki jaminan mutu dari pabrik/supplier, dan pekerjaan relatif cepat serta rapi.

Gambar Saluran Drainase Precast Banyu Urip sekaligus sebagai Badan Jalan

Saat ini beton pracetak banyak digunakan dalam konstruksi saluran drainase dan bangunan pelengkap berupa: gorong-gorong, box culvert, dan jenis lainnya. Saat ini pembangunan drainase dalam skala besar banyak menggunakan beton pracetak. Salah satu contohnya adalah pembangunan drainase Banyu Urip di Kota Surabaya.

Gambar Beton Pra-cetak untuk Saluran Drainase


xiii - 71

Tujuan pembangunan drainase Banyu Urip adalah untuk mengatasi genanganair hujan di kawasan Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tandes dan sebagian Kecamatan Wonokromo. Manfaat dari kegiatan ini adalah tertanganinya genangan seluas + 346 ha, dengan tinggi genangan 30-70 cm dan lama genangan sampai dengan 6 jam, serta termanfaatkannya penutup saluran Banyu Urip sebagai badan jalan yang digunakan sebagai prasarana transportasi darat Banyu Urip-Balong yang telah memperhitungkan beban jalan.

Gambar Saluran Drainase dengan Beton Pra-cetak, Bali

 Metode Clean Construction Untuk Pekerjaan Penggalian Pipa Air Limbah Clean construction merupakan metode ramah lingkungan yang pernah diterapkan pada pekerjaan penggalian dan pemasangan pipa air limbah DSDP Bali yang dituntut mengedepankan kebersihan, kerapihan, keamanan dan keselamatan kerja. Segala aspek yang berpotensi menimbulkan gangguan selama pelaksanaan pemasangan pipa terkait dengan keamanan, kenyamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan kerja diupayakan ditekan seminimal mungkin.Intinya adalah pada saat pelaksanaan pekerjaan penggalian tanah untuk pemasangan pipa, tanah bekas galian yang ada langsung dimuat ke dalam truk diangkut menuju stock yard (tempat penampungan). Metode ini ditujukan untuk meminimisasi gangguan terhadap aktivitas masyarakat akibat pembangunan jaringan ini. Hal ini penting karena pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan dengan tingkat risiko pekerjaan yang tinggi terutama untuk pekerjaan galian.Ancaman tertimpa longsoran material galian hingga tertimbun, sangat mengancam keselamatan pekerja terlebih jika di lokasi galian sempat turun hujan yang cukup lama. Hal ini sangat riskan mengingat penggalian dan pemasangan jaringan pipa air limbah DSDP ini menggunakan tiga metode yaitu : (1) Galian terbuka tanpa turap dan penahan, (2) Galian terbuka dengan turap kayu maupun baja sheet pile dan (3) Sistem pipe jacking yang digunakan untuk perlintasan sungai, jalan yang padat lalu lintasnya dan galian yang dalam. Direktorat Jenderal Cipta Karya

xiii - 72

Galian tanah langsung dimuat dan diangkut ke stock yard

Pemasangan turap penahan dinding untuk mencegah keruntuhan dinding galian

Pemasangan pipa dengan tanah galian yang relatif sudah bersih

Perapihan timbunan galian dengan pelapisan aspal seluruh badan jalan

Dalam pelaksanaannya, metode clean construction ini harus didukung dengan manajemen lalu lintas yang baik mengingat penggalian dan pemasangan pipa dengan dimensi yang cukup besar dilakukan di jalan dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Dalam pengaturannya, diperlukan kerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti Dinas Perhubungan/DLLAJ, Kepolisian serta masyarakat sekitar yang ada di lokasi pembangunan. Pada pengaturan ini disiapkan beberapa fasilitas kelengkapan seperti petugas pengatur lalu lintas berseragam dilengkapi bendera dan alat komunikasi, papan peringatan dan rambu-rambu lalu lintas, pembatas area kerja yang terbuat dari seng (fence), plastic cone, lampu hazard serta kelengkapan keamanan kerja lainnya.  Pembuatan Kolam Retensi dan Rumah Pompa Pembuatan rumah pompa dan kolam retensi sebagai prasarana drainase dalam skala besar dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang.Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah yang operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air. Gambar Rumah Pompa Balong, Surabaya


xiii - 73

 Pemasangan Pompa Drainase Pompa drainase adalah pompa yang berfungsi memindahkan air ke badan air penerima, sehingga biasanya dibutuhkan pada daerah pasang surut, atau daerah muara sungai dan atau elevasi saluran lebih rendah dari badan penerima air (daerah cekungan).

PEMASANGAN POMPA DRAINASE SURABAYA

Lokasi Pemasangan Pompa Drainase

Pelaksanaan Pemasangan Pompa

Pemasangan Betok Pracetak

Tutup Box Pompa Sekaligus Untuk Badang Jalan

Salah satu contoh pembangunan pompa drainase adalah pompa Kenjeran di Kota Surabaya.Pompa sumersible axial flow, dengan kapasitas pompa 7,5 m3/detik, dapat menanggulangi genangan + 24,86 ha, dengan tinggi genangan 10-30 cm dan laman genangan sampai 6 jam. Pompa Kenjeran di Kota Surabaya di bangun untuk mengatasi genangan air


xiii - 74

hujan yang diakibatkan genangan tersebut oleh tidak dapat mengalir ke laut karena bersamaan dengan air laut pasang di kawasan permukiman pada subsistem drainase Kenjeran-I.  Koefisien Garuda Super (Gas Rumah Kaca dari Sub Direktorat Persampahan) Dalam menjawab tantangan Nasional penurunan gas rumah kaca hingga tahun 2020, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Subdirektorat Persampahan telah membuat terobosan baru dalam sejarah sector persampahan Indonesia, dengan menghasilkan Koefisien Garuda Super (Gas Rumah Kaca dari Subdirektorat Persampahan) yaitu suatu koefisien matematika yang dihasilkan untuk menyederhanakan perhitungan emisi gas rumah kaca dari sector persampahan dengan menggunakan satu buah data saja, yaitu jumlah sampah yang ditangani (dalam satuan ton/hari). Satu data ini sudah cukup untuk menghitung potensi emisi gas rumah kaca dalam satu baris perhitungan, yaitu dengan mengalikan jumlah sampah yang ditangani dengan koefisien 0,688 Kg CO2(eq)/Kg (berat basah) sampah tercampur.  Formula PEMUDA SUPER (Perhitungan Mudah Dari Subdirektorat Persampahan) Formula PEMUDA SUPER (Perhitungan Mudah Dari Subdirektorat Persampahan) adalah formulasi perhitungan matematika dalam menghitung kebutuhan infrastruktur penanganan sampah, beserta kebutuhan biaya pembangunan dan biaya pengoperasian-pemeliharaanperawatan.Formula ini pemrogramannya dilakukan secara move forward yangartinya menghitung kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dalam mencapai suatu target untuk kemudian diterjemahkan dalam pendistribusian kegiatan pelaksanaan tahunannya baik itu rincian perhitungan biaya pembangunan maupun biaya pengoperasian-pemeliharaanperawatan.


xiii - 75


xiii - 76


xiii - 77


xiii - 78


xiii - 79


xiii - 80


xiii - 81


xiii - 82


xiii - 83


xiii - 84


xiii - 85


xiii - 86


xiii - 87


xiii - 88


xiii - 89


xiii - 90


xiii - 91


xiii - 92


xiii - 93


xiii - 94


xiii - 95


xiii - 96


xiii - 97


xiii - 98


xiii - 99


xiii - 100


xiii - 101


xiii - 102

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN RINGKASAN EKSEKUTIF

Recommend Documents