DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN RINGKASAN EKSEKUTIF LAMPIRAN BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

i ii iii iv V vi xii

PENDAHULUAN 1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1.2. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 1.3. RENCANA STRATEGIS 1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

I– 2 I – 11 I – 17 I – 28

RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2.2. PENETAPAN KINERJA

II – 1 II – 3

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN 3.3. CAPAIAN KINERJA LAINNYA 3.4. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA 3.5. PENGHARGAAN PIHAK KE-3 KEPADA DIREKTORAT PENUTUP 4.1. KESIMPULAN 4.2. REKOMENDASI

Direktorat Jenderal Cipta Karya

III – 4 III – 11 III – 14 III – 18 III – 20

IV – 1 IV – 2

ii


DAFTAR TABEL Tabel i Tabel ii Tabel 1.1. Tabel 1.2. Tabel 1.3. Tabel 1.4. Tabel 2.1. Tabel 2.2. Table 2.3. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7. Tabel 3.8. Tabel 3.9. Tabel 3.10. Tabel 3.11.

Tabel 3.12. Tabel 3.13. Tabel 3.14. Tabel 3.15. Tabel 3.16.

Pencapaian Kinerja Sasaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2013 Trend Pencapaian Sasaran Ditjen Cipta Karya Periode 2010-2013 Klasifikasi Pendidikan PNS Persebaran SDM Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Kondisi, Tantangan Pembangunan Tahun 2013 Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja Revisi Penetapan Kinerja Kategorisasi Kinerja Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2013 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2013 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan Realisasi Capaian Output Pelayanan Air Minum Tahun 2013 Sasaran Pemanfaat Program P4 – SPAM Pencapaian Kinerja Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Kinerja Pelayanan Sanitasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kinerja Pencapaian Pembangunan Rusunawa Hingga Tahun 2013 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Kinerja Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/Nelayan Tren Realisasi Anggaran Periode 2010-2013 Kontribusi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Ditjen Cipta Karya Pencapaian Output Ditjen Cipta Karya di Tahun 2013 Fasilitasi Kerjasama Multipihak Program CSR oleh Ditjen Cipta Karya (2012-2013)


x xi I – 10 I – 10 I – 11 I – 16 II – 2 II – 4 II – 5 III – 1 III – 2 III – 3 III – 5 III – 6 III – 6 III – 7 III – 10 III – 18 III – 19 III – 22

III – 22 III – 24 III – 25 III – 26 III – 31

iii


DAFTAR GAMBAR Gambar i Gambar 1.1. Gambar 1.2. Gambar 1.3. Gambar 1.4. Gambar 1.5. Gambar 1.6. Gambar 2.1. Gambar 3.1. Gambar 3.2. Gambar 3.3. Gambar 3.4. Gambar 3.5. Gambar 3.6. Gambar 3.7. Gambar 3.8. Gambar 3.9. Gambar3.10.

Trend Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan 2010-2013 Struktur Organisasi Ditjen Cipta Karya Struktur Organisasi BPPSPAM Struktur Organisasi Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi Klasifikasi Golongan PNS Grafik Golongan Ruang Komposisi Perempuan Yang Menduduki Posisi Strategis Pembangunan Revitalisasi Kabupaten Sumbawa Kawasan Istana Dalam Loka NTB Instalasi Penyaringan Air Laut menjadi Air Minum Pulau Mandingin – JATIM (SWRO PULAU MANDANGIN) Teknologi Hijau pada SPAM Kota Banjar – JABAR Grafik Rekapitulasi Kondisi PDAM Instalasi SIKIPAS Instalasi MCK++ Pemanfaatan Biogas dari Instalasi MCK++ Saluran Drainase Precast Banyu Urip sekaligus sebagai Badan Jalan Beton Pra-cetak untuk Saluran Drainase Saluran Drainase dengan Beton Pra-cetak, Bali Metode Clean Construction


xii I–3 I–7 I–8 I–9 I–9 I – 11 II – 6 III – 9 III – 9 III – 10 III – 14 III – 14 III – 15 III – 15 III – 16 III – 16 III – 17

iv


DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III LAMPIRAN IV LAMPIRAN V LAMPIRAN VI LAMPIRAN VII

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PETA SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA PER OUTPUT PENGHITUNGAN KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN PMK 249 TAHUN 2011 PIAGAM PENGHARGAAN DOKUMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA


v


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Tahun 2013 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. Cipta Karya Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2013 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Penyusunan LAKIP Ditjen. Cipta Karya Tahun 2013 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan. Terhadap pelakasanaan pembangunan bidang Cipta Karya, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: A. Tujuan dan Sasaran Dalam upaya merealisasikan good governance, Ditjen. Cipta Karya telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RENSTRA. Tujuan Ditjen Cipta Karya adalah: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim) 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah Adapun Visi Ditjen. Cipta Karya adalah “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”. Sejalan dengan visi, telah dirumuskan misi sebagai berikut: [1] Meningkatkan pembangunan infarstruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah, [2] Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya, [3] Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung, [4] Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan [5] Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan good governance. Selanjutnya dengan mengacu kepada tujuan telah pula ditetapkan sasaran strategis Ditjen Cipta Karya sebagai berikut: Direktorat Jenderal Cipta Karya

vi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 1. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan. 2. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang. 3. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat. B. Kinerja sasaran Pencapaian sasaran strategis Ditjen Cipta Karya Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Terhadap sasaran Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan telah tercapai peningkatan jumlah pelayanan air minum sebanyak 9.264 l/det (116,25%) dan 331 IKK (136,21%), pembinaan kemampuan Pemda/PDAM di 107 PDAM (109,18%) serta peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di 137 kab/kota (100%) dan 486 kawasan (97,78%). 2. Terhadap sasaran Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang telah tercapai pembangunan rusunawa sebanyak 67 TB (100%) dan revitalisasi kawasan permukiman di 473 kawasan (117,37%) 3. Terhadap sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat telah tercapai peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan di 27.569 desa (156,73%) Pencapaian sasaran tersebut diperoleh dari capaian indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Cipta Karya yang telah disepakati di lingkup Ditjen Cipta Karya. Capaian kinerja sasaran (outcome) Ditjen Cipta Karya Tahun 2013 tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana tergambar dalam tabel i berikut:


vii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Tabel i. Pencapaian Kinerja Sasaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Dan Sanitasi Permukiman Perkotaan

INDIKATOR KINERJA (2) Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Kawasan MBR yang terlayani Infrastruktur Air Minum. IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum. Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum. Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum. Pembinaan Kemampuan Pemda/ PDAM PDAM yang Memperoleh Pembinaan. Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi

Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-site dan Sistem On-Site. Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan. Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Rusunawa Kawasan Permukiman Dan Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Penataan Ruang. Beserta Infrastruktur Pendukungnya. Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan. Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya. Kab./Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/ Bersejarah. Meningkatnya Kualitas Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Infrastruktur Permukiman Kumuh/ Nelayan Perdesaan/ Kumuh/ Kelurahan/ Desa yang Mendapatkan Nelayan Dengan Pola Pendampingan Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan (P2KP/PNPM). Masyarakat Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman.

SATUAN (3) l/det, IKK

TARGET (4) 7.969 243

REALISASI (5) 9.264 331

PROPORSI (6) 116,25% 136,21%

Kwsn IKK Desa

322 243 1.687

728 331 2.495

226,09% 136,21% 147,90%

Kwsn PDAM PDAM Kab/Kota Kwsn Kab/Kota Kwsn

221 98 98 137 934 8 829

388 107 107 137 947 8 859

175,57% 109,18% 109,18% 100,00% 101,39% 100,00% 103,62%

Kab/Kota

55

56

101,82%

Kab/Kota

74

73

98,65%

Kwsn TB

105 67

96 67

91,43% 100,00%

TB

67

67

100,00%

Kwsn

403

473

117,37%

Kwsn

403

473

117,37%

Kab/Kota

155

130

83,87%

Desa

17.590

27.569

156,73%

kel/desa

10.950

11.066

101,06%

Desa

6.640

16.503

248,54%

Adapun trend pencapaian sasaran selama periode Renstra 2010-2014 adalah sebagai berikut:


viii


Tabel ii. Trend Pencapaian Sasaran Ditjen Cipta Karya Periode 2010-2013 SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Dan Sanitasi Permukiman Perkotaan


Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-site dan Sistem On-Site. Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan. Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Rusunawa Kawasan Permukiman Dan Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya. Penataan Ruang. Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan. Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya. Kab./Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/ Bersejarah. Meningkatnya Kualitas Peningkatan Infrastruktur Permukiman Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/ Nelayan Perdesaan/ Kumuh/ Kelurahan/ Desa yang Mendapatkan Nelayan Dengan Pola Pendampingan Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan (P2KP/PNPM). Masyarakat Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman.


TARGET RENSTRA (4) 953

2010 (5) 2.576 170

2011 (6) 5.745 178

2012 (7) 6.381 192

2013 (8) 9.264 292

Kwsn IKK Desa

1.392 953 10.239

71 170 2.807

355 178 1.811

331 192 2.312

728 292 2.494


749 206 206 310 2.480 8 2.038

19 87 87 87 93 8 37

65 103 103 156 203 8 129

244 124 124 138 731 8 630

388 107 107 137 955 8 859

Kab/Kota

100

25

58

46

56

Kab/Kota

210

62

98

92

73

Kwsn TB

442 250

56 40

74 78

101 48

96 67

TB

250

40

70

48

67

Kwsn

1.589

137

322

411

437

Kwsn

1.589

137

322

411

437

Kab/Kota

474

44

134

44

130

Desa

37.944

14.848

16.792

16.517

27.569

kel/desa

10.950

10.948

10.930

10.925

11.066

Desa

26.994

3.900

5.862

5.592

16.503

C. Kinerja Keuangan Dalam melaksanakan sasaran sebagaimana tersebut diatas, Ditjen Cipta Karya didukung pendanaan sebesar Rp 21.953.711.955.000 dengan capaian sebesar Rp 20.890.695.803.000 (95,56%). Adapun trend capaian kinerja keuangan selama periode 2010-2013 adalah sebagai berikut:


ix

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 25.000.000.000

Ribu Rp

20.000.000.000 15.000.000.000 Rencana

10.000.000.000

Realisasi 5.000.000.000 0 2010

2011

2012

2013

Gambar i. Trend Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan 2010-2013

D. Kendala Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain terkait dengan: a. Belum optimalnya perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan b. Masih terbatasnya jumlah SDM dan kapasitas kelembagaan bidang permukiman khususnya terkait pelaksana di daerah (Satker, Pemda) c. Masih terbatasnya data dan informasi (basis data) permukiman. Selain itu terdapat perbedaan data yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program menyebabkan tidak optimalnya capaian yang dihasilkan d. Lemahnya persiapan pelaksanaan antara lain identifikasi dan penetapan lokasi yang menyebabkan terjadinya perubahan maupun penambahan lokasi sasaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan. e. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkait tidak terpenuhinya readiness criteria seperti kesiapan lahan. E. Rekomendasi Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai perbaikan ke depan antara lain: 1. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan target target kinerja yang lebih akurat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya; 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja;


x

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan bidang permukiman. 4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi terkait. Koordinasi juga diperlukan untuk memperoleh data dan informasi bidang permukiman. 5. Perkuatan pada stakeholder pelaksana di daerah (Satker, Pemda), antara lain dengan memberikan acuan pelaksanaan (panduan), melakukan diseminasi, dan koordinasi yang lebih intensif. Melalui LAKIP Ditjen. Cipta Karya Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra Ditjen. Cipta Karya Tahun 2010-2014.


xi


BAB I PENDAHULUAN Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disertai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka setiap Eselon I dan Eselon II pada Kementerian/Lembaga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di akhir tahun anggaran. Begitu pula dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, dimana pada akhir tahun anggaran 2013 menyusun LAKIP Eselon I. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Cipta Karya disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja serta capaian yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi Ditjen Cipta Karya dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab ini menjelaskan tentang mandat Ditjen Cipta Karya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi kementerian dan lembaga. Berdasarkan PerPres tersebut, Ditjen Cipta Karya adalah unsur pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cipta karya. Bab ini juga menggambarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan Renstra Ditjen Cipta Karya. Sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Pasal 538, mandat Ditjen Cipta Karya adalah:


I-1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI A. TUGAS DAN FUNGSI TUGAS merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan FUNGSI 1. Perumusan kebijakan di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan, tata bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, serta bangunan gedung dan rumah negara. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundangundangan meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta fasilitasi kegiatan strategis nasional, termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Dalam membantu mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, Ditjen Cipta Karya didukung oleh lima (5) unit kerja eselon II yang terdiri atas Direktorat Bina Program, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Pengembangan Air Minum, dan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman serta satu unit kerja unsur pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Khusus di bidang air minum dan sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis (UPT) berupa Balai Pembinaan Teknik Air minum dan Sanitasi setingkat eselon III yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Cipta Karya. Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga dibantu oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Air Minum (BPPSPAM) dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, unit pelaksana eselon II di dukung oleh 5 (lima) unit kerja setingkat eselon III yang menjalankan fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK dan pemberian bimbingan teknis. Unit pendukung eselon II di dukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat eselon III yang menjalankan fungsi dukungan administrasi dan manajemen keciptakaryaan. Direktorat Jenderal Cipta Karya

I-2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Secara keseluruhan Ditjen Cipta Karya memiliki 5 (lima) Direktorat, 1 (satu) Sekretariat Direktorat, 1 (satu) Sekretariat Badan, 25 (duapuluh lima) Subdirektorat, 5 (lima) Bagian Pendukung, 3 (tiga) Bidang, serta 2 (dua) Balai UPT yang tugas dan fungsinya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk lebih detail terkait struktur organisasi Ditjen Cipta Karya, dapat dilihat pada Gambar 1.1. B. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

DIREKTORAT BINA PROGRAM SUBBAG TU

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN SUBBAG TU

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SUBBAG TU

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN HUKUM DAN PER-UU

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM SUBBAG TU

BAGIAN UMUM DAN PBMN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP SUBBAG TU

SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SUB DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS




SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN

SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU

SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN

SUB DIREKTORAT INVESTASI

SUB DIREKTORAT AIR LIMBAH

SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI

SUB DIREKTORAT PENINGKATAN PERMUKIMAN WIL I

SUB DIREKTORAT WILAYAH I

SUB DIREKTORAT WILAYAH I

SUB DIREKTORAT DRAINASE

SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI

SUB DIREKTORAT PENINGKATAN PERMUKIMAN WIL II

SUB DIREKTORAT WILAYAH II

SUB DIREKTORAT WILAYAH II

SUB DIREKTORAT PERSAMPAHAN

SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA

SUB DIREKTORAT PENGATURAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen Cipta Karya


I-3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Adapun tugas dan fungsi unit-unit pendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi: - perencanaan, pembinaan, dan pengembangan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian serta evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana; - pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, serta pembinaan dan pengelolaan akuntansi, termasuk penyusunan akuntansi keuangan Direktorat Jenderal; - penyusunan dan pembinaan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum; - penyelenggaraan tata usaha dan urusan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal; - pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana; dan - koordinasi pemantauan, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan kejadian bencana alam serta penanggulangannya. 2. Direktorat Bina Program Dalam merumuskan kebijakan, menyusun rencana, program dan anggaran termasuk sumber pembiayaan, pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi : - penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan, baik di perkotaan maupun di perdesaan; - penyusunan program dan anggaran penyediaan prasarana dan sarana; - pengembangan kerjasama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri serta pengembangan program investasi; - evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program; - pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik; dan - pelaksanaan tata usaha Direktorat. 3. Direktorat Pengembangan Permukiman Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Cipta Karya di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknik dan pengawasan teknik, serta standardisasi teknis dibidang pengembangan permukiman, Direktorat Pengembangan Permukiman menyelenggarakan fungsi: - penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan permukiman di perkotaan dan perdesaan;


I-4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 -

pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan kawasan permukiman baru di perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan potensial; - pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi peningkatan kualitas permukiman kumuh termasuk peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sederhana; - pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi peningkatan kualitas permukiman di kawasan tertinggal, terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial; - penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang pengembangan permukiman; dan - pelaksanaan tata usaha Direktorat 4. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Cipta Karya di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan termasuk pembinaan pengelolaan gedung dan rumah negara, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: - penyusunan kebijakan teknis dan strategi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan termasuk gedung dan rumah negara; - pembinaan teknik, pengawasan teknik, fasilitasi serta pembinaan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara termasuk fasilitasi bangunan gedung istana kepresidenan; - pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dan pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan; - pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional, ruang terbuka hijau, serta penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial; - penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan kelembagaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan - pelaksanaan tata usaha Direktorat. 5. Direktorat Pengembangan Air Minum Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Cipta Karya di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, Direktorat Pengembangan Air Minum menyelenggarakan fungsi: - penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum;


I-5


pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial; - pengembangan investasi untuk sistem penyediaan air minum; - penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air minum; dan - pelaksanaan tata usaha Direktorat. 6. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Cipta Karya di bidang kebijakan, pengaturan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan standardisasi teknis di bidang air limbah, drainase dan persampahan permukiman, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi: - penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan air limbah, drainase dan persampahan; - pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan air limbah, drainase, dan persampahan termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial; - pembinaan investasi di bidang air limbah dan persampahan; - penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air limbah, drainase dan persampahan; dan - pelaksanaan tata usaha Direktorat. 7. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Air Minum (BPPSPAM) BPPSPAM bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPPSPAM menyelenggarakan fungsi: - Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan strategi - Membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penerapan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) oleh penyelenggara dan masyarakat - Melakukan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM - Memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan - Mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan badan usaha swasta - Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat Unit kerja BPPSPAM memiliki struktur organisasi yang berbeda dari keseluruhan Eselon I. Unit kerja BPPSPAM merupakan badan yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan


I-6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. BPPSPAM dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui Peraturan Menteri No 249/PRT/M/2005. BPPSPAM memiliki tugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KETUA

ANGGOTA Masyarakat Pelanggan

ANGGOTA

ANGGOTA Penyelenggara

ANGGOTA Profesi

KABAG TATA USAHA

SEKRETARIS

KABAG UMUM DAN INFORMASI

KABAG INFORMASI DAN TATA LAKSANA KABAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

KEPALA BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

KEPALA BIDANG ANALISA KEUANGAN, INVESTASI DAN PROMOSI

KELOMPOK PROFESIONAL PEJABAT FUNGSIONAL DAN TENAGA AHLI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN TENAGA AHLI BIDANG LAINNYA

Gambar 1.2. Struktur Organisasi BPPSPAM


I-7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 8. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, melalui Sekretaris Jenderal Cipta Karya erdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pemberdayaan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi dengan tugas pokok mengembangan kurikulum, melaksanakan bimbingan teknis bidang air minum dan sanitasi, serta pelatihan lainnya, dan diseminasi bahan latihan. Dalam penyelenggaraan tugasnya tersebut, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi: - Pelaksanaan bimbingan teknik pelayanan air minum dan sanitasi - Pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan system penyediaan air minum dan sanitasi - Penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem penyediaan air minum dan sistem pengolahan sanitasi - Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja air minum dan sanitasi - Penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik Negara - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

KEPALA BALAI / KEPALA SATKER

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KA. SUB. BAG. TATA USAHA

KA. UR. UMUM DAN KEUANGAN

KA. UR. KEPEGAWAIAN

KA. SIE AIR MINUM

KA. SIE SANITASI

KA. SUBSIE AIR MINUM

KA. SUBSIE SANITASI

BENDAHARA PENGELUARAN

PEJABAT PENANDA TANGAN SPM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEJABAT PEMUNGUT PNBP

BENDAHARA PENERIMAAN

PANITIA POKJA/ PENGADAAN BARANG JASA

Gambar 1.3. Struktur Organisasi Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi


I-8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 C. KERAGAMAN SDM Dalam mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya beserta unit kerja pendukungnya di tahun 2013, Ditjen Cipta Karya didukung oleh 2.177 orang pegawai dengan keragaman SDM sebagai berikut: 6% 3% 29%

Gol I Gol II

62%

Gol III Gol IV

Sumber: Data Kepegawaian, Seditjen 2013

Gambar 1.4. Klasifikasi Golongan PNS

Di tahun 2013, proporsi terbesar SDM Ditjen Cipta Karya berasal dari golongan III sebanyak 1.342 orang (62%) yang terbagi golongan ruang sebagaimana terdapat pada gambar 1.5.

Gambar 1.5. Grafik Golongan Ruang

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa 71% SDM yang berasal dari golongan III, umumnya didominasi oleh SDM dengan golongan ruang III/A sebanyak 542 orang yang sebagian besar merupakan pegawai negeri sipil baru (masa kerja <5 tahun).


I-9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Tabel 1.1. Klasifikasi Pendidikan PNS No. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7.

Pendidikan Jumlah S3 7 orang S2 321 orang S1 977 orang D III 104 orang SMA 669 orang SMP 50 orang SD 49 orang Total 2.177 orang


Jika dilihat dari sisi pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S1 sebanyak 977 orang (44,87%) dan SMA sebanyak 669 orang (30,73%). Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Ditjen Cipta Karya, juga menyediakan/bekerjasama menyediakan dukungan beasiswa dari Universitas dalam maupun luar negeri. Terhadap persebaran SDM di setiap unit kerja Es II, sebagaimana terlihat pada tabel 1.2. maka akan terlihat persebaran SDM yang kurang lebih merata. Tabel 1.2. Persebaran SDM No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Bina Program Direktorat PBL Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Air Minum BPPSPAM Balai Wilayah I Balai Wilayah II PNS Diperbantukan Total

Jumlah 190 orang 145 orang 149 orang 151 orang 143 orang 149 orang 38 orang 38 orang 20 orang 1.154 orang 2.177 orang


Komposisi terbesar persebaran PNS ada di Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 190 orang dan yang terendah di Balai Wilayah II sebanyak 20 orang. Dari analisis kebutuhan pegawai, dapat disampaikan bahwasanya jumlah pegawai di beberapa unit kerja masih belum memadai, hal ini dikarenakan besarnya beban kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan SDM.


I-10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Tabel 1.3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin No. 1. 2.

Unit Kerja Laki-Laki Perempuan Total

Jumlah 1.389 orang 788 orang 2.177 orang


Berdasarkan jenis kelamin, SDM Direktorat Jenderal Cipta Karya masih didominasi Laki-laki sebanyak 1.389 orang (63,80%) sementara Perempuan sebanyak 788 orang. Walaupun komposisi SDM Ditjen Cipta Karya didominasi oleh Laki-Laki, namun demikian terdapat beberapa orang Perempuan diantaranya berperan penting dalam pembangunan bidang Cipta Karya karena menduduki posisi strategis. Dimana sebanyak 33 perempuan menduduki posisi Eselon IV, 9 perempuan menduduki posisi Eselon III dan 1 perempuan menduduki posisi Eselon II. 1 orang

9 orang es II

33 orang

es III es IV


Gambar 1.6. Komposisi Perempuan Yang Menduduki Posisi Strategis

1.2.

KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN

Subbab ini menjelaskan lingkungan strategis yang melatarbelakangi dan memberikan arahan dalam pembangunan bidang Cipta karya. Lingkungan strategis pembangunan bidang Cipta Karya dipengaruhi oleh tantangan dan isu-isu strategis tingkat nasional maupun internasional yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana permukiman bidang Cipta Karya selama tahun 2010-2014. Tantangan serta isu-isu tersebut meliputi: A. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN Tantangan pembangunan sub bidang ke-Cipta Karya-an sebagaimana tertuang dalam Permenpu No 20/PRT/M/2012 tentang Perubahan kedua atas Permenpu No 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 20102014:


I-11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 1. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metropolitan/besar yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai. 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangganya serta mengurangi volume timbulan sampah mulai dari skala rumah tangga dalam rangka mengurangi beban TPA 3. Meningkatkan keterpaduan penanganan sistem drainase mulai dari sistem terkecil (tersier, sekunder) hingga sistem primer yang pelaksanaanya harus selaras dengan RTRW yang berlaku. 4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis. 5. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan. 6. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum. 7. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum. 8. Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya. 9. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan. 10. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas. 11. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global. 12. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.


I-12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 13. Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.

besar,

14. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan. 15. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan subbidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya. Isu strategis bidang ke-Cipta Karya-an: 1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah Diperkirakan bahwa pada tahun 2025, proporsi penduduk perkotaan di Indonesia adalah sebesar 68,3%. Lebih besarnya jumlah penduduk perkotaan daripada perdesaan dapat dipandang sebagai suatu indikasi positif dari kemajuan perekonomian negara utamanya dari sektor industry dan jasa. Namun di sisi lain hal ini juga mengindikasikan pembangunan yang bias ke perkotaan, yang selanjutnya dapat menimbulkan kesenjangan wilayah antara kota besar-kota menengah atau antara kota-desa. 2. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi Urbanisasi yang didorong oleh terbatasnya lapangan kerja di perdesaan dapat membawa dampak negatif yaitu meningkatnya angka kemiskinan perkotaan. Pada tahun 2010, sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh perkotaan dengan luas mencapai sekitar 42.500 hektar. Hal ini menjadi perhatian utama dalam rangka mencapai tujuan ke 7 sasaran ke 11 dari MDGs, “Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduudk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020”. 3. Kota sebagai engine of growth Dalam studi yang dilakukan Bappenas di tahun 2003 dikemukakan peranan perkotaan yang sangat signifikan sebagai penghela pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya peranan kota-kota besar dengan jumlah penduduk di atas 700 ribu dan kota menengah dengan jumlah penduduk antara 200 ribu dan 700 ribu. Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9% dari total jumlah daerah, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sedangkan bila dipisahkan kotakota besar saja, yang hanya berjumlah 14 kota saja, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah, mampu menyumbang 30% dari total PDB nasional. Berdasarkan data-data di atas sudah sangat jelas bahwa kota merupakan motor dari pertumbuhan ekonomi nasional.


I-13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 4. Desentralisasi Dengan diterapkannya desentralisasi, perkembangaan perkotaan di Indonesia sangat bergantung pada Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan strategi skala nasional di bidang pengembangan perkotaan tidak dapat serta merta diimplementasikan. Pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru membahayakan daya dukung kota, terutama di Kota Besar dan Metropolitan. 5. Kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim Tuntutan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi jika mengabaikan daya dukung lingkungan hidup dapat berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. Selain itu isu pemanasan global dan perubahan iklim juga mempengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur agar dapat mengurangi laju kerusakan lingkungan hidup dan mitigasi bencana yang salah satunya diakibatkan oleh perubahan iklim 6. Daya saing kota dan demokratisasi Peran utama mengarahkan pembangunan kabupaten/kota telah berada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di era desentralisasi ini Kabupaten/Kota sering kali bersaing untuk menarik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, dukungan prasarana, sarana dan pelayanan perkotaan ikut mendukung daya saing kota tersebut. Sebuah kota yang mampu mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kesehariannya memberikan nilai tambah dan daya saing bagi sebuah kota untuk menarik investasi dari luar. 7. Modal sosial dan pembangunan partisipatif Setiap bangsa, kelompok masyarakat pasti memiliki modal sosial yang unik dan spesifik. Apabila aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan. Sebagai subjek pembangunan, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif yang perlu didukung dengan adanya tenaga pendamping yang mendorong dan memberdayakan masyarakat. 8. Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dimulai dari adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka dibentuklah Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor


I-14

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 363/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dapat diukur dari 2 (dua) hal yaitu: Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan yaitu kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat (lakilaki, perempuan, lansia, anak-anak dan kaum difable mempunyai kesetaraan dan keadilan di dalam kesempatan untuk mendapatkan akses, ikut terlibat dalam partisipasi, memiliki kontrol/pengawasan dan menerima manfaat hasil pembangunan. 9. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 MP3EI merupakan dokumen kerja yang berisikan arah pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakukan peraturan-peraturan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasa investasi. (Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025). Dasar Hukum - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 Nomor PER.-06/M.EKON/08/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 – 2025 - Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 Nomor PER.-06/M.EKON/08/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 – 2025 - Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 Nomor PER.-06/M.EKON/08/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Tim Kerja pada Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 – 2025


I-15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 10.

MDGs (Millenium Development Goals)

Pembangunan bidang Cipta Karya yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum juga mengacu kepada lingkungan strategis yang berskala internasional, yaitu Millenium Development Goals (MDGs). Millenium Development Goals merupakan agenda masyarakat internasional dalam pencapaian pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan lingkungan, dan perbaikan kondisi kehidupan global yang mempunyai milestone pada tahun 2015, yang dideklarasikan oleh para pemimpin dunia pada bulan September 2000 pada Konperensi Tingkat Tinggi Millenium, dengan menetapkan 8 (delapan) butir sasaran utama yang akan dicapai pada tahun target sasaran 2015 dengan tolok ukur kondisi tahun 1990. Adapun ruang lingkup Cipta Karya di dalam MDGs: Tujuan 7 : Memastikan kelestarian lingkungan hidup Target 10

: Penurunan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015

Target 11

: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

B. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 2013 Tabel berikut ini berisi informasi tentang kondisi sumberdaya keciptakaryaan (SDM, Asset, anggaran DIPA, dan beban SDM) yang telah diperhitungkan pada saat penyusunan Renstra dan harus dipantau setiap tahun. Kondisi sumberdaya keciptakaryaan tersebut sangat berpengaruh dalam menghadapi tantangan-tantangan yang harus dihadapi selama melaksanakan Renstra. Tabel 1.4. Kondisi, dan Tantangan Pembangunan Tahun 2013 Uraian Kondisi dan Tantangan 2011 2012 Kondisi 1. Total SDM Ditjen CK (orang) 2. Pejabat Fungsional (orang) 3. Nilai Aset Tetap (Milyar Rp) 4. Nilai Aset Tidak Tetap (Milyar Rp) 5. Anggaran (DIPA Realisasi dalam milyar Rp) 6. Beban SDM dalam milyar Rp/kapita Tantangan Cipta Karya:

2.258 103 25.533,391 25,394 12, 481 5,52


2.240 80 32.245,538 24,947 12,710 5,67

2013 2.177 88 37.049,308 13,664 20,890 9,59

I-16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 1. Sektor AM - Peningkatan akses aman air minum - Peningkatan kapasitas kelembagaan - Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan - Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum - Penyelenggaraan pengembangan SPAM dengan penerapan inovasi teknologi 2. Sektor PLP - Pendanaan terkait terbatasnya dana APBN dan APBD untuk pengembangan sanitasi (Kab/Kota hanya mengalokasikan 1% APBD untuk sanitasi yang layak) serta banyaknya Pemerintah Kab/Kota yang alokasi dana OM nya sangat sedikit - Kapasitas Kelembagaan terkait Komitmen Pemda yang rendah terhadap sanitasi serta masih perlu peningkatan kualitas & kuantitas SDM pengelola sanitasi serta peningkatan kesadaran & peran serta masyarakat untuk PBHS - Ketersediaan peraturan perundang-undangan mengingat belum tersedianya UU mengenai sanitasi sebagai payung hukum Masih banyak Pemda yang belum memiliki PERDA sanitasi 3. Sektor Bangkim - Tantangan dalam penyediaan perumahan dan permukiman, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), belum dapat dipenuhi seluruhnya. - Tantangan pembangunan perkotaan dimana terjadi kesenjangan antara Jawa dan luar jawa, kesenjangan antar kota - Tantangan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, perbatasan dan kawasan strategis - Tantangan pengembangan ekonomi lokal dan daerah ke depan yang dipengaruhi oleh kesenjangan antardaerah, pengangguran di perdesaan, globalisasi dan daya saing, serta lingkungan dan bencana alam. - Tantangan pengembangan kawasan perbatasan - Tantangan pembangunan kawasan rawan bencana 4. Sektor PBL - Lambatnya penerbitan Perda Bangunan Gedung (BG) oleh pemda - Belum lengkapnya pengaturan tentang Bangunan Gedung Hijau (BGH) 5. Pengelolaan Aset - Belum tertibnya penatausahaan BMN - BMN yang digunakan/dikuasai Pihak Lain Sumber: Berbagai sumber, 2013

Sebagaimana tertera pada tabel tersebut, total SDM Cipta Karya cenderung menurun dikarenakan pensiun sementara disisi lain jumlah pejabat fungsional cenderung menurun pula (kenaikan jumlah pejabat fungsional antara 2012-2013 kurang signifikan dibandingkan penurunan pada periode 2011-2012). Dengan jumlah SDM yang menurun sementara realisasi anggaran cenderung meningkat dari tahun ke tahun, berpengaruh terhadap beban tugas SDM/kapitanya yang semakin bertambah. Terlebih lagi, semakin lama tantangan pembangunan bidang Cipta Karya cenderung berat.


I-17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 1.3.

RENCANA STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun Rencana Strategis yang dirancang dan digunakan sebagai acuan awal dalam menuju sasaran yang akan dicapai. Penyusunan Rencana Strategis sepenuhnya mempertimbangkan tuntutan lingkungan strategis yang bersifat lokal, nasional, maupun global. Rencana Strategis yang dimaksud pada hakekatnya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya selama lima tahun mendatang dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Dalam LAKIP 2013 ini, digunakan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 yang telah mengalami revisi. Namun demikian pada bab evaluasi, dibahas juga pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya terhadap Renstra 2010-2014. Rumusan yang konstruktif dan terpadu ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kondisi yang mempengaruhi serta tantangan yang dihadapi. Untuk itu telah dirumuskan langkah-langkah perencanaan dalam bentuk Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, serta Program Ditjen. Cipta Karya yang dapat digambarkan sebagai berikut: A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS VISI dan MISI Visi Ditjen Cipta Karya selaras dengan Visi Kementerian PU yaitu kehendak untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai dan berbasis wilayah artinya, Infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas (mutu) yang sama (secara proposional) pada semua wilayah. Kedalam kata wilayah, tercermin pemerataan dan keadilan, sedangkan pada kata memadai, tercermin unsur pemeliharaan, kestabilan, dan kinerja pelayanan yang mantap. Solusi terhadap masalah kemiskinan, dan keadilan, bencana, produktifitas, dampak perubahan iklim dan pemanasan Global, adalah beberapa nilai (value) yang tersirat dalam Visi infrastruktur tersebut. Infrastruktur PU yang terbangun, diharapkan mampu memberi dukungan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah/daerah; berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional artinya, Infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas (mutu) yang sama (secara proposional) pada semua wilayah. Kedalam kata wilayah, tercermin pemerataan dan keadilan, sedangkan pada kata memadai, tercermin unsur pemeliharaan, kestabilan, dan kinerja pelayanan yang mantap. Solusi terhadap masalah kemiskinan, dan keadilan, bencana, produktifitas, dampak perubahan iklim dan pemanasan Global, adalah bebearapa nilai (value) yang tersirat dalam Visi infrastruktur tersebut.


I-18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Berdasarkan Visi Kementerian PU tersebut, maka Visi Ditjen Cipta Karya : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan

Adapun makna dari visi tersebut adalah: -

Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.

-

Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.

-

Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya.

-

Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

Misi Ditjen Cipta Karya pada dasarnya juga harus selaras dengan Misi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Ditjen Cipta Karya tersebut maka ditetapkan misi Ditjen Cipta Karya sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pembangunan infarstruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.

2.

Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.

3.

Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung.

4.

Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

5.

Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan good governance.


I-19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 TUJUAN Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta mengantisipasi potensi maupun permasalahan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum pada periode lima tahun mendatang, maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim)

2.

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3.

Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah

SASARAN Dengan mengacu sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum, maka sasaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dicapai meliputi: 1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang. 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan. 4. Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman B.

KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Kebijakan penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya diarahkan tidak hanya agar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya saja tetapi juga disesuaikan dengan beberapa dokumen kebijakan dan strategi nasional seperti RPIJM Kab/Kota, Kebijakan dan Strategi Nasional Perkotaan (KSNP-Kota), Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), serta [bijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah permukiman (KSNP-SPALP). Kebijakan-kebijakan penyelenggaraan Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebut difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:


I-20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 1. AIR MINUM -

Meningkatkan kinerja pengelola air minum (PDAM) dengan melanjutkan kebijakan sebelumnya, yaitu restrukturisasi utang pokok dan peningkatan manajemen melalui penetapan tarif yang wajar serta penurunan tingkat kebocoran/kehilangan air pada ambang batas normal (20%).

-

Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih professional dan menerapkan prinsipprinsip Good Corporate Governance serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan.

-

Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan serta insentif bagi PDAM, di samping mendorong pemerintah provinsi/ kabupaten/kota untuk berinvestasi di bidang pengembangan air minum.

-

Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.

-

Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan aktif dalam memberikan pelayanan air minum.

2. AIR LIMBAH -

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, baik yang dikelola BUMD maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat.

-

Meningkatkan pendanaan dengan mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan serta melalui kemitraan swasta dan pemerintah.

-

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah.

-

Mengembangkan kelembagaan dalam penanganan air limbah.

3. PERSAMPAHAN DAN DRAINASE -

Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase.

-

Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase.

-

Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperan serta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam handling-transportation maupun dalam pengelolaan TPA.


I-21


Menciptakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) dalam pengelolaan persampahan.

-

Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.

-

Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait.

-

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase melalui uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan kesehatan.

4. BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN -

Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung.

-

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung.

-

Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional maupun internasional.

5. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN -

Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional.

-

Pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial.

-

Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan.

PROGRAM Selama kurun waktu 2010-2014, seluruh kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya dituangkan dalam satu program pelaksanaan yaitu: Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman KEGIATAN 1. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, yang diukur dari indikator kinerja outcome:


I-22


Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman.

-

Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan.

-

Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air limbah dan drainase.

-

Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek air minum.

-

Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman

-

Jumlah kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi, serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman

-

Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK

2. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani. 3. Terlaksananya pembangunan rusunawa, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah rusunawa terbangun. 4. Menurunnya kesenjangan antar wilayah, yang diukur dari indikator kinerja outcome: -

Jumlah kawasan permukiman perdesaan ditangani.

-

Jumlah kawasan pusat pertumbuhan terbentuk

5. Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: -

Jumlah desa tertinggal yang ditangani

-

Jumlah kelurahan/desa yang meningkat kualitasnya melalui pemberdayaan masyarakat

6. Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kawasan yang meningkat fungsinya. 7. Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi, yang diukur dari indikator kinerja outcome: -

Jumlah cakupan pelayanan sistem air limbah

-

Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani

8. Berkurangnya potensi timbunan sampah, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah cakupan pelayanan persampahan.


I-23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 9. Terlaksananya pembinaan kemampuan pemda/PDAM, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah kabupaten/kota PDAM yang memperoleh pembinaan kemampuan. 10. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah cakupan pelayanan (kawasan) SPAM. 11. Tersedianya infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak. KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan Prioritas untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman beserta output dan targetnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 adalah merupakan prioritas Kementerian Pekerjaan Umum, meliputi: 1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman. 2. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman. 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan. 4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 5. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman. 6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 7. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan C.

KEBIJAKAN BARU Ditahun 2013 pelaksanaan kinerja Ditjen CK dipengaruhi oleh beberapa kebijakan baru, yaitu: 1. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang


I-24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Nasional 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid, diperlukan adanya suatu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur, maka ditetapkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 20112014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju. Visi dalam RPJPN 2025 tersebut diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utama dalam MP3EI, yaitu: (1) Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (2) Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional; dan (3) Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy. Strategi utama untuk mewujudkan visi tersebut adalah: a. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.


I-25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 b. Penguatan Konektivitas Nasional Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diintegrasikan beberapa komponen konektivitas yang saling berhubungan kedalam satu perencanaan terpadu. Beberapa komponen dimaksud merupakan pembentuk postur konektivitas secara nasional, yang meliputi: (a) Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), (b) Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), (c) Pengembangan Wilayah (RPJMN dan RTRWN), dan (d) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Rencana dari masing-masing komponen tersebut telah selesai disusun, namun dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, Penguatan Konektivitas Nasional berupaya untuk mengintegrasikan keempat komponen tersebut. c. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi utama pelaksanaan MP3EI. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam system pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut di atas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. 2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Keppres Nomor 10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro Rakyat mengamanatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai coordinator Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan. Sebagai anggota Pokja tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi & UMKM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPS, Bappenas, dan BPN. MP3KI merupakan affirmative action atau program keberpihakan terhadap rakyat miskin, sehingga pembangunan ekonomi yang terwujud tidak hanya progrowth atau pertumbunan ekonomi semata, tapi juga pro-poor, pro-job dan pro-environment, temasuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. MP3KI merupakan program yang memiliki target yang kongkrit, terukur dan fokus, serta sinergi dengan berbagai program kemiskinan yang ada di K/L, termasuk ke-4 klaster program penanggulangan kemiskinan. Ke-4 klaster dimaksud adalah: (1) Klaster I, antara lain: Beasiswa miskin, Jamkesmas, Raskin, PKH, dan BLT (bila diperlukan saat krisis); (2) Klaster II, program-program pemberdayaan masyarakat (PNPM); (3) Klaster III, Kredit Usaha Rakyat; dan (4) Klaster IV: rumah sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih, listrik murah & hemat, peningkatan kehidupan nelayan dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.


I-26

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Tujuan MP3KI adalah akselerasi pertumbuhan dengan pemerataan. Pendekatannya dilakukan berdasarkan peningkatan nilai tambah berbasis komoditi unggulan wilayah. MP3KI diharapkan akan menjadi gerakan nasional dengan melibatkan unsur pemerintah, BUMN, swasta dan masyarakat. MP3KI ini tidak akan berdiri sendiri, tapi akan komplemen dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada (RPJP, RPJMN, MDG dan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian pelaksanaan program MP3KI yang dilaksanakan pemerintah pusat harus sinkron dengan program pemerintah-program pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi perencanaan dan anggaran. Apabila sinkronisasi ini terjadi, maka kehadiran MP3KI tidak akan menjadi pesaing dari program-program penanggulangan kemiskinan, baik yang sudah ada di K/L maupun di daerah. Sebaliknya semua akan merasa memiliki. Rumah tangga di kawasan perkotaan yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin menjadi sasaran penerima manfaat program ini. Kementerian PU membangun lingkungan fisik dari permukiman di mana penerima manfaat tinggal, yaitu umumnya di kawasan maupun kantong-kantong permukiman kumuh di perkotaan. Sedangkan kementerian lain dalam Pokja tersebut diharapkan juga berkontribusi dalam membangun aspek sosial (pendidikan, kesehatan) dan aspek ekonomi. Sehingga masyarakat miskin yang menjadi penerima manfaat dapat mengalami peningkatan taraf kehidupan dalam berbagai aspek, meliputi fisik, sosial, dan ekonominya. Karena tujuan dari program ini selaras dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat Pada tahun 2013 akan dilakukan peningkatan dan perluasan program-program prorakyat yang tergabung dalam Klaster IV, dimana program-program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Program-program tersebut ditujukan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, cakupan sasaran, program dan kegiatan untuk pengurangan kemiskinan akan diperluas termasuk juga keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Untuk meningkatkan dukungan dari pihakpihak terkait, maka akan diadakan peningkatan sosialisasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan dari unsur-unsur pemerintahan, swasta, universitas, dan asosiasi pekerja baik di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, maka pemerintah dapat melakukan implementasi kegiatan program program di Klaster 4 dengan lebih baik. 3. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) dirancang dalam menghadapi dampak kebijakan Pemerintah untuk mengurangi subsidi terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) tahun 2013. Dalam pelaksanaannya, P4IP harus berpedoman pada 6 prinsip yaitu partisipatif, akuntabel,


I-27

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 sederhana, mudah dikerjakan, dan berkualitas secara layak. P4IP terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu: 1. Penyediaan infrastruktur permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman (P4IP) 2. Penyediaan air minum untuk desa nelayan, ibukota kecamatan (IKK) rawan air, dan kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, melalui program percepatan dan perluasan pembangunan SPAM (P4SPAM) 4. Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tujuan: menyediakan infrastruktur permukiman dalam rangka peningkatan kualitas permukiman dan mendorong pengembangan ekonomi lokal pada kawasan perbatasan. Lokasi sasaran: Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Bengkayang); Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Nunukan; Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Belu); Provinsi Papua (Kabupaten Keerom). 5. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat melalui Pengembangan KSK Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) bertujuan untuk sebagai pengungkit perekonomian perdesaan yang belum berkembang. Konsep pembangunan KSK terdiri atas tiga fase, yaitu: a. Penyiapan kawasan. Tahap pertama yaitu penyusunan strategi pembangunan kawasan perdesaan dan penyediaan infrastruktur; b. Pemberdayaan masyarakat. Tahap kedua ialah pemberdayaan yang meliputi pemberdayaan masyarakat pelaku usaha dan penguatan kelembagaan masyarakat; c. Orientasi ekspor dan nilai tambah. Tahap selanjutnya ialah penyediaan permodalan untuk pengembangan komoditas unggulan, usaha lokal, dan pemasaran. Diharapkan melalui pembangunan KSK akan tercapai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kawasan yang selanjutnya akan berdampak pada : - Pengurangan kesenjangan wilayah - Peningkatan pendapatan masyarakat - Penyediaan lapangan kerja - Penurunan tingkat pengangguran - Penurunan tingkat kemiskinan


I-28

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 1.4.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Bab I dimana dalam bab ini menjelaskan tugas fungsi serta struktur organisasi direktorat jenderal cipta karya serta kebijakan-kebijakan yang ada Bab II dimana dalam bab ini menjelaskan perencanaan yang dilakukan direktorat jenderal cipta karya dalam mencapai target kinerja selama satu tahun anggaran Bab III dimana dalam bab ini menjelaskan tentang akuntabilitas kinerja terkait analisa capaian terhadap kinerja IKU serta analisa terhadap capaian kinerja keuangannya Bab IV dimana dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari laporan akuntabilitas kinerja ini Lampiran yang terdiri dari Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Dokumen Penilaian Kinerja Kegiatan (PKK), Dokumentasi Kegiatan, Piagam Penghargaan, Peta Persebaran Output, Hasil Perhitungan PMK 249/2011


I-29


BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA Dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setelah ditetapkanya Renstra, secara rutin setiap tahun diterbitkanlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dalam penyusunan dokumen pengganggaran. Selanjutnya, keluaran dari dokumen penganggaran (DIPA/RKA-KL) kemudian dirumuskan dalam suatu perjanjian kinerja (PK) yang menjadi landasan bagi unit kerja dalam melaksanakan tugasnya di tahun yang bersangkutan. Bab ini menyampaikan ikhtisar hal-hal penting yang tertera pada dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) dan dokumen perjanjian kinerja yang tertera dalam dokumen penetapan kinerja (PK) yang meliputi, output, outcome dan indikator kinerja utama. 2.1.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Ditjen Cipta Karya sebagai instansi yang melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diturunkan dari Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014. Pada pelaksanaannya, RKT ini kemudian dijadikan acuan dalam proses penganggaran. Lebih rinci terkait RKT dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini.


II-1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan NO

SASARAN

1 2 01 Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU 3 Peningkatan jumlah pelayanan air minum

5

IKK

243

-

Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Kawasan IKK

322 243

-

Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Desa Kawasan

1.687 221

Kawasan Kab/Kota

934 137

Output penting : Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site

Kab/Kota

8

-

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem On-Site Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

Kawasan Kab/Kota

829 55

-

Jumlah Kab/Kota yang Telayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

Kab/Kota Kawasan

74 105

PDAM

40

Jumlah PDAM yang Memperoleh Pembinaan Pembangunan Rusunawa

PDAM Twin Blok

40 67

Output penting : Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

Twin Blok

67

Kawasan

459

Kawasan Kab/Kota

459 124

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Output penting :

Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan Output penting : 04 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

TARGET

4 Liter/det

Output penting :

Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi

03 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

URAIAN SATUAN

Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya Jumlah Kab/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah

Peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Output penting : -

Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM) Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Desa

16.990

Kel/Desa Desa

10.950 6.040

Sumber: Dokumen RKT Ditjen Cipta Karya, 2013

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Ditjen Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta karya telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014, pembangunan bidang Cipta Karya diarahkan untuk mencapai sasaran strategis: 1. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran berupa peningkatan jumlah pelayanan air minum, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi dan terbinanya kemampuan Pemda melalui PDAM 2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang keberhasilan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran berupa terbangunnya rusunawa serta terevitalisasinya kawasan permukiman dan penataan bangunan 3. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran berupa meningkatnya infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan 4. Meningkatnya kualitas pembangunan bidang cipta karya dengan indikator keberhasilan berupa jumlah laporan kebijakan dan strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data dan informasi serta evaluasi kinerja bidang permukiman Untuk sasaran ke-empat, tidak dicantumkan dalam RKT karena tidak tercantum dalam Permen PU Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Kementerian PU.


II-2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian sasaran-sasaran ini didukung secara khusus oleh unit-unit kerja tertentu yaitu: 1) Direktorat Pengembangan Air Minum yang mendukung pencapaian sasaran I melalui penyediaan pelayanan air minum bagi 322 kawasan MBR, 243 IKK, 221 kawasan khusus dan 1.687 desa serta pembinaan terhadap 98 PDAM. 2) Direktorat Pengembangan PLP yang mendukung pencapaian sasaran 1 melalui penyediaan pelayanan sanitasi dengan infrastruktur air limbah off-site di 8 Kab/kota, infrastruktur air limbah on-site di 392 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan di 55 Kab/kota, infrastruktur TPA di 74 Kab/kota serta infrastruktur TPST/3R di 105 kawasan 3) Direktorat Pengembangan Permukiman yang mendukung pencapaian sasaran 2 melalui kegiatan pembangunan 67 TB rusunawa serta sasaran 3 melalui pembangunan infrastruktur permukiman desa tertinggal di 6.040 desa 4) Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan yang mendukung pencapaian sasaran 2 melalui kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di 459 kawasan serta pengembangan bangunan gedung Negara/Bersejarah di 124 Kab/kota Serta sasaran 3 melalui kegiatan pendampingan pemberdayaan sosial(P2KP/PNPM) di 10.950 kel/desa. 2.2. PENETAPAN KINERJA Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja adalah dokumen yang memuat pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.


II-3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Tabel 2.2. Penetapan Kinerja NO

SASARAN

1 2 01 Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IKU 3 Peningkatan jumlah pelayanan air minum

URAIAN SATUAN

TARGET

4 Liter/det

5 7.969

IKK

243

Kawasan

322

Output penting : -

Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

-

Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

-

Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

-

Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi

IKK

243

Desa

1.687

Kawasan

221

Kawasan

497

Kab/Kota

137

Output penting : -

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site

Kab/Kota

8

-

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem On-Site

Kawasan

392

-

Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

Kab/Kota

55

-

Jumlah Kab/Kota yang Telayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Kab/Kota

74

-

Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

Kawasan

105

PDAM

98

PDAM

98

Twin Blok

67

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Output penting : 03 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

Jumlah PDAM yang Memperoleh Pembinaan

Pembangunan Rusunawa Output penting : -

Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan

Twin Blok

67

Kawasan

403 403

Output penting :

04 Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

-

Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya

Kawasan

-

Jumlah Kab/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah

Kab/Kota

Peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan Output penting : -

Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM)

-

Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Jumlah Anggaran : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

155

Desa

17.590

Kel/Desa

10.950

Desa

6.640

Rp 17.041.178.098.000

Sumber: Dokumen Penetapan Kinerja Ditjen Cipta Karya, 2013

Sesuai dengan besaran anggaran yang diterima oleh Ditjen Cipta Karya sebesar Rp. 17.041.178.098.000, pada tahun 2013, Ditjen Cipta Karya berkomitmen dalam pemenuhan pencapaian sasaran: 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan dengan target kinerja berupa peningkatan jumlah pelayanan air minum sebanyak 7.869 l/det dan 243 IKK, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di 497 kawasan dan 137 kab/kota, pembinaan kemampuan Pemda/PDAM di 98 PDAM 2. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dengan target kinerja pembangunan rusunawa sebanyak 67 TB, revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan di 403 kawasan 3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dengan target kinerja peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan di 17.960 desa/kelurahan. Dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan” didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Air Minum dan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui kegiatan sebagai berikut:


II-4


-

-

Untuk memenuhi target peningkatan jumlah pelayanan air minum sebesar 7.969 l/detik dan 243 IKK, Direktorat Pengembangan Air Minum menyelenggarakan kegiatan pokok berupa penyediaan pelayanan air minum bagi 322 kawasan MBR, 221 kawasan khusus dan 1.687 desa. Untuk memenuhi target peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di 934 kawasan dan 137 kab/kota Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggaraan kegiatan pokok berupa penyediaan pelayanan sanitasi dengan infrastruktur air limbah off site di 8 Kab/kota, infrastruktur air limbah on site di 392 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan di 55 Kab/kota, infrastruktur TPA di 74 Kab/kota serta infrastruktur TPST/3R di 105 kawasan. Untuk memenuhi target pembinaan kemampuan PEMDA/PDAM Direktorat Pengembangan Air Minum menyelenggarakan kegiatan pokok berupa pembinaan kemampuan pada 98 PDAM.

Sementara, untuk keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang”, ditandai dengan indikator kinerja berupa pembangunan 67 twin blok Rusunawa serta revitalisasi permukiman dan penataan bangunan di 403 kawasan dimana dalam pelaksanaannya, upaya mencapai target tersebut didukung oleh Unit kerja Direktorat Pengembangan Permukiman melalui kegiatan pembangunan unit hunian rumah susun beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 67 twin blok dan Unit kerja Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di 403 kawasan serta pengembangan bangunan gedung Negara/Bersejarah di 155 Kab/kota. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat” ditandai dengan indikator kinerja berupa peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan di 17.590 desa dimana dalam pelaksanannya, upaya mencapai target tersebut didukung oleh unit kerja Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui kegiatan pendampingan pemberdayaan sosial(P2KP/PNPM) di 10.950 kel/desa serta Unit kerja Direktorat Pengembangan Permukiman melalui kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman desa tertinggal di 6.640 desa. Diluar tiga sasaran utama tersebut, terdapat satu sasaran lain yang juga sama pentingnya yaitu “Meningkatnya kualitas Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pada Pembangunan Infrastruktur Permukiman”. Pencapaian sasaran ini ditandai oleh indikator ketersediaan dokumen Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. Di tahun 2013, direncanakan target sasaran ini adalah 154 laporan. Dalam pelaksanaannya, sasaran ini dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program. Dari Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan target pada beberapa output. Hal ini disebabkan karena RKT merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang perencanaannya sudah dilakukan di awal tahun 2010 dengan anggaran yang masih diprediksi. Sementara pada PK, perencanaan yang ditetapkan sudah memperhatikan isu Direktorat Jenderal Cipta Karya

II-5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 penganggaran dan isu terkini yang muncul di tahun 2013 (seperti misalnya adanya kebijakan direktif presiden). Selain itu, pada Bulan Oktober 2013 terdapat kebijakan Kementerian Keuangan untuk melakukan penghematan anggaran terhadap belanja barang dan modal masing-masing satuan kerja. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan alokasi pada APBN 2013 yang dilakukan melalui perubahan/revisi terhadap alokasi APBN pada masing-masing satuan kerja baik di pusat maupun di daerah. Perubahan anggaran, ini pada akhirnya merubah target output yang pada akhirnya berdampak pada perubahan capaian kinerja sasaran. Lebih lengkapnya terkait perubahan baik target maupun anggaran pada Penetapan Kinerja dapat dilihat dalam evaluasi dan analisis pada bab 3.

Gambar 2.1. Pembangunan Revitalisasi Kabupaten Sumbawa Kawasan Istana Dalam Loka NTB


II-6


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Setelah penetapan kinerja disusun, kemudian dilakukan pemantauan terhadap kinerja yang dilaksanakan di tahun 2013. Dengan menggunakan bantuan dokumen Rencana Aksi Penetapan Kinerja, Ditjen Cipta Karya melalukan pengelolaan kinerja di tahun ini. PENGELOLAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan penilaian indikator kinerja utama secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja yang sudah disepakati. Penilaian indikator kinerja ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja ini kemudian dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu: Tabel 3.1 Kategorisasi Kinerja

NO

KATEGORI

NILAI ANGKA

INTERPRETASI

1

AA

>85 – 100

Memuaskan

2

A

>75 – 85

Sangat Baik

3

B

>65 – 75

Baik, Perlu sedikit perbaikan

4

CC

>50 – 65

Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

5

C

>30 – 50

Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

6

D

0 – 30

Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

KATEGORI WARNA

Sumber : Pusat Kajian Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum, 2013


III-1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Dari hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV selama tahun 2013, capaian kinerja keenam IKU besarnya bervariasi seperti pada tabel berikut: Tabel 3.2 Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2013 NO 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA/OUTPUT PENTING

Meningkatnya Kualitas Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Layanan Air Minum Dan Sanitasi Jumlah Kawasan MBR yang terlayani Infrastruktur Permukiman Perkotaan Air Minum. Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum. Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum. Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum. Pembinaan Kemampuan Pemda/ PDAM Jumlah PDAM yang Memperoleh Pembinaan. Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-site dan Sistem On-Site. Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan. Jumlah Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R.

2

3

Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang.

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/ Nelayan Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan Rusunawa Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya. Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan. Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya. Jumlah Kab./Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/ Bersejarah. Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/ Nelayan Jumlah Kelurahan/ Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM). Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman.

TARGET KINERJA TOTAL

TARGET KINERJA (%) B06

B09

REALISASI KINERJA (%) B06

B09

7.969 Liter/detik 243 IKK

10,73

44,54

81,33

100,00

6,08

26,09

92,15

141,05

322 Kawasan

1,80

8,18

10,39

14,24

0,58

3,93

13,74

31,96

243 IKK

4,55

21,93

37,54

41,82

2,44

12,91

40,99

50,25

1.687 Desa

3,05

8,67

21,19

29,40

2,65

5,54

23,17

33,63

221 Kawasan

1,33

5,76

12,21

14,55

0,42

3,70

14,25

25,21

98 PDAM

11,03

42,00

89,86

100,00

9,39

47,12

99,87

101,02

98 PDAM

11,03

42,00

89,86

100,00

9,39

47,12

99,87

101,02

12,28

42,01

77,66

100,00

7,62

28,77

93,86

134,11

137 Kab/Kota 497 Kawasan 8 Kab./Kota (offsite) 392 Kawasan (onsite)

B03

B12

B03

B012

3,92

9,96

20,48

28,38

3,22

7,38

26,36

62,18

55 Kab./Kota

5,20

20,78

36,48

46,50

2,37

13,89

43,37

47,34

74 Kab./Kota

2,81

10,71

19,22

22,37

1,81

7,31

21,59

22,06

105 Kawasan

0,35

0,56

1,48

2,76

0,21

0,19

2,53

2,52

67 Twin Blok

9,18

18,07

46,32

100,00

10,52

36,17

100,00

100,00

67 Twin Blok

9,18

18,07

46,32

100,00

10,52

36,17

100,00

100,00

403 Kawasan

9,49

32,56

84,32

100,00

6,69

19,18

69,26

102,21

403 Kawasan

6,70

25,78

68,56

82,46

2,51

17,04

56,48

89,42

155 Kab./Kota

2,80

6,78

15,76

17,54

4,18

2,15

12,78

12,79

17.590 Desa

6,20

16,19

33,25

100,00

3,01

10,33

76,72

175,88

10.950 Kel./Desa

3,22

13,90

29,17

49,27

1,95

9,32

38,09

49,79

6.640 Desa

2,98

2,28

4,08

50,73

1,07

1,01

38,63

126,10

Sumber: Dok. Rencana Aksi Penetapan Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan pengelolaan kinerja Ditjen Cipta Karya selama tahun 2013. Dari 6 (enam) IKU, secara umum kinerja periodik menunjukkan informasi memuaskan dengan hasil akhir untuk keseluruhan IKU tersebut adalah SANGAT MEMUASKAN, kecuali untuk IKU infrastruktur TPA, Infrastruktur 3R, kawasan tertata bangunan serta kab/kota yang mendapatkan pengembangan bangunan gedung Negara (SANGAT BAIK). Adapun penjelasan terhadap pengelolaan kinerja setiap IKU dapat dilihat dalam Laporan Rencana Aksi Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2013.


III-2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Dan Sanitasi Permukiman Perkotaan


Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-site dan Sistem On-Site. Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan. Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Rusunawa Kawasan Permukiman Dan Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Penataan Ruang. Beserta Infrastruktur Pendukungnya. Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan. Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya. Kab./Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/ Bersejarah. Meningkatnya Kualitas Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Infrastruktur Permukiman Kumuh/ Nelayan Perdesaan/ Kumuh/ Kelurahan/ Desa yang Mendapatkan Nelayan Dengan Pola Pendampingan Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan (P2KP/PNPM). Masyarakat Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman.


TARGET (4) 7.969 243

REALISASI (5) 9.264 331

PROPORSI (6) 116,25% 136,21%

Kwsn IKK Desa

322 243 1.687

728 331 2.495

226,09% 136,21% 147,90%


221 98 98 137 934 8 829

388 107 107 137 947 8 859

175,57% 109,18% 109,18% 100,00% 101,39% 100,00% 103,62%

Kab/Kota

55

56

101,82%

Kab/Kota

74

73

98,65%

Kwsn TB

105 67

96 67

91,43% 100,00%

TB

67

67

100,00%

Kwsn

403

473

117,37%

Kwsn

403

473

117,37%

Kab/Kota

155

130

83,87%

Desa

17.590

27.569

156,73%

kel/desa

10.950

11.066

101,06%

Desa

6.640

16.503

248,54%

Sumber: Dokumen Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Kaya 2013

Hingga akhir tahun 2013, tercatat bahwa dari seluruh target kinerja sasaran yang direpresentasikan oleh IKU pada umumnya tercapai melebihi 100%. Pencapaian kinerja tertinggi ada pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/ kumuh/nelayan pada indikator kinerja desa tertinggal terbangun infrastruktur permukiman yaitu sebesar 248,54%. Hal ini terjadi karena pada realisasi dari indikator kinerja ini terdapat penambahan desa sasaran melalui APBN-P sebanyak 9.870 desa. Sementara capaian kinerja terendah ada pada indikator kinerja kawasan yang terlayani infrastruktur 3R yang terealisasi sebesar 91,43% dikarenakan adanya kegiatan yang gagal dilaksanakan. Penjelasan lebih detil terkait analisis dan evaluasi kinerja pada setiap sasaran dapat dilihat pada sub-bab selanjutnya.


III-3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 3.1 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Penetapan Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Renstra Ditjen Cipta Karya tahun 2010- 2014 yang di dalamnya memuat sasaran dengan enam indikator keberhasilannya, telah dijadikan panduan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Penjelasan prestasi kinerja sepanjang tahun 2013 sebagaimana pada uraian berikut. 1.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan Pencapaian sasaran ini dinilai dari 3 (tiga) indikator yaitu Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum, Pembinaan Kemampuan Pemda/PDAM, dan Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi. Prestasi capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


III-4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan Indikator Kinerja Utama (1) Peningkatan jumlah pelayanan air minum Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi

RPJMN

Renstra*

2013

(2) lt/dt IKK

(3) 820

(4) 953

(5) 7.969 243

Capaian Kinerja 2013 s.d. 2013 2012** (6) (7) 13.801 9.264 540 331

PDAM

185

206

98

206

107

101,54%

169,18%

Kab/Kota Kwsn

260 471

310 2.480

137 934

310 1.032

137 947

144,19% 79,79%

171,92% 420,16%

Target Satuan

% Capaian s.d. 2013 terhadap Renstra (8) 91,39%

% Capaian s.d. 2013 terhadap RPJMN (9) 101,46%

Sumber: LAKIP Eselon II Dit PAM dan Dit PLP, 2013 *: Bahan Tayang Dir BP pada Raker Ditjen Cipta Karya, Januari 2014 **: LAKIP Eselon II Dit PAM dan Dit PLP, 2010-2012

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, capaian sasaran masing-masing indikator kinerja terhadap target pada tahun 2013 melebihi 100%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN, capaian masing-masing indikator kinerja sampai dengan tahun 2013 juga telah melebihi 100%. Sementara jika dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, dari seluruh indikator kinerja, hanya indikator kinerja peningkatan jumlah pelayanan air minum dengan satuan IKK dan peningkatan jumlah pelayanan sanitasi dengan satuan kawasan saja yang belum mencapai 100%. Adapun peningkatan jumlah pelayanan air minum dalam l/det tidak ditargetkan baik dalam RPJMN atapun Renstra, namun dalam perjalanan, dilakukan pengukuran terhadap l/det yang dihasilkan. Prestasi capaian masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Peningkatan jumlah pelayanan air minum Upaya meningkatkan jumlah layanan air minum dilakukan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di beberapa kawasan terpilih seperti IKK, MBR, kawasan perdesaan, serta kawasan khusus dengan target cakupan 7.969 l/det. Terhadap target Renstra 2010-2014, pencapaian indikator kinerja ini hingga tahun 2013 telah mencapai 871 kawasan IKK (91,39%). Namun demikian, dengan melihat tren jumlah kawasan IKK yang difasilitasi oleh Ditjen Cipta Karya selama periode 2010-2013, diproyeksikan kekurangan target IKK sebesar 82 IKK akan terpenuhi di tahun 2014. Adapun realisasi peningkatan jumlah pelayanan air minum lebih rinci adalah sebagai berikut:


III-5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Tabel 3.5. Realisasi Capaian Output Pelayanan Air Minum Tahun 2013 Output Satuan Target Realisasi Proporsi (1) (2) (3) (4) (5) Pembangunan SPAM IKK IKK 243 331 136,21% Pembangunan SPAM MBR Kwsn 322 728 226,09% Pembangunan SPAM Perdesaan Desa 1.687 2.494 147,84% Pembangunan SPAM Kwsn Khusus Kwsn 221 388 175,57% Sumber: LAKIP Dit PAM Tahun 2013

Pembangunan sistem penyediaan air minum sepanjang tahun 2013 telah terealisasi di 331 IKK, 728 Kwsn MBR, 2.494 desa dan 388 kawasan khusus. Pencapaian kinerja diatas 100 persen dikarenakan adanya kebijakan peningkatan alokasi anggaran melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4-SPAM), optimalisasi non-pendidikan untuk direktorat Pengembangan Air Minum (SPAM MBR) dan eks. BA 999 (percepatan pembangunan Madura dan pembangunan SPAM di Kota Kupang). Pada pelaksanaan P4-SPAM, ditargetkan sebanyak 1.590.000 jiwa akan menerima manfaat dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.6. Sasaran Pemanfaat Program P4 – SPAM Output Jumlah Lokasi Jumlah SR (Unit) Manfaat (Jiwa) (1) (2) (3) (4) Kwsn Khusus (termasuk PPP dan PPI) 159 31.800 159.000 SPAM IKK 35 59.200 296.000 SPAM MBR 341 313.333 1.566.667 SPAM Perdesaan 260 39.000 195.000 Sumber: LAKIP Dit PAM Tahun 2013

Selain itu, di tahun 2013, Ditjen Cipta Karya juga mendukung pelaksanaan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi) dengan menggunakan APBN melalui kegiatan: -

Pembangunan IPA Petanu (Tukad Petanu Kab Gianyar, Kab Badung dan Kota Denpasar) dengan kapasitas 300 l/det

-

Pembangunan IPA Penet Bali dengan kapasitas 300 l/det

-

Pembangunan Sistem Jaringan Kab Kupang dengan kapasitas 100 l/det

Terkait dengan pelaksanaan MDG’s sektor AM, dapat disampaikan bahwa dengan kondisi pelayanan AM di tahun 2012 adalah sebesar 58,05% untuk proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi (akses aman) secara nasional1, 1

Perkotaan: 57.76%, Perdesaan: 58.34% (Bahan Tayang Direktur PAM pada Raker Ditjen CK, Januari 2014)


III-6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 maka terhadap target nasional di tahun 2013 sebesar 61,83%, masih terdapat kekurangan sebesar 3,78%. Berdasarkan hasil perhitungan, kinerja pelayanan air minum di tahun 2013 telah mampu menutup kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut: No S (1) u m 1 b e r : T a y a n g a n

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Output Jumlah SR Jiwa (2) (3) (4) Water Hibah - Hibah USAID 34.105 170.525 - Hibah AusAID II 72.385 361.925 SPAM di Kwsn MBR (2013) 702.847 3.514.235 SPAM di IKK (2012, asumsi 30% dari DDUB) 62.712 313.560 PAMSIMAS (2013) 110.400 552.000 SPAM Perdesaan (2013, asumsi 50% terserap) 94.920 474.600 DAK (2013) 239.920 1.199.600 PDAM (self financing dan pinjaman perbankkan) 31.046 155.230 BJB Terlindungi 2.306.477 KPS (Termasuk B2B) 70.000 350.000 CSR 684 3.420 TOTAL 9.401.571

D Sumber: Bahan Tayang Di.r PAM pada Expose Ditjen Cipta Karya, Januari 2014

Pencapaian kinerja sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.7. telah berhasil meningkatkan cakupan pelayanan sebesar 9.401.571 juta jiwa atau setara dengan peningkatan cakupan pelayanan sebesar 3,78% terhadap total penduduk nasional. Dalam upaya pemenuhan baik target Renstra, RPJMN maupun MDGs sektor Air Minum, terdapat isu-isu strategis yang dihadapi oleh Ditjen Cipta Karya khususnya oleh Direktorat Air Minum. Isu-isu tersebut adalah: 1. Pendanaan -

APBN masih belum mencukupi dalam memenuhi target 65,61% (2014).

-

Pinjaman perbankkan, dimana hingga 2013 yang baru terserap Rp 205,2 Milyar dari alokasi dana Rp 4,6 Trilyun, baru;

-

Realisasi Matching Fund (DDUB) yang masih sangat rendah (Pada TA 2012, DDUB daerah (total APBD kabupaten/kota dan provinsi) untuk air minum hanya mencapai 0,4% dari total APBD.

-

Masih adanya hambatan dalam pelaksanaan KPS

2. Air Baku -

Adanya Konflik Kepentingan Penggunaan Air Baku dan Irigasi


III-7


Pelaksanaan SPAM Regional yang membutuhkan kesepakatan antar daerah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi

3. Kelembagaan -

SDM, terkait kurangnya kompetensi pengelola SPAM di daerah dimana terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi pengelola SPAM di seluruh kab/kota mencapai 51.000 orang sementara Kapasitas Balai Teknis Air Minum dan Sanitasi ± 2000 orang/tahun.

-

Rencana Pengamananan Air Minum (RPAM) yang tidak hanya untuk penyelenggara SPAM (PDAM dan komunitas), namun dimulai dari sumber/hulu (dilaksanakan oleh Ditjen SDA) dan konsumen (dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan).

Pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2013, terdapat kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu: 1. Pemrograman -

Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang belum memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaam Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

-

Masih perlu dilakukan review terhadap DED yang dibuat oleh Pemda

-

Masih adanya penyusunan DED yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan SPAM

2. Penganggaran -

Belum dipenuhinya DDUB sesuai komitmen dalam dokumen RPIJM

3. Pelaksanaan -

Masih adanya revisi lokasi sasaran karena beberapa alasan seperti sumber air baku tidak sesuai dengan kebutuhan, kendala sosial masyarakat, serta kendala pembebasan lahan untuk lokasi IPA

-

Keterlambatan pelaksanaan pembangunan beberapa masalah lain seperti masalah sosial, kendala pembebasan lahan, kendala cuaca serta kinerja kontraktor yang kurang baik

4. Pasca Pelaksanaan -

SPAM yang belum optimal termanfaatkan karena belum dipenuhinya tanggung jawab Pemda dan PDAM dalam pemasangan Sambungan Rumah


III-8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 (SR) -

Kualitas dan kuantitas SDM daerah yang kurang memadai sehingga pengelolaan SPAM terbangun belum optimal

Terhadap permasalahan tersebut, beberapa tindakan yang telah dilakukan di 2013, diantaranya adalah : 1. Memfasilitasi kab/kota dengan pembinaan dalam menyusun RI-SPAM sesuai dengan pedoman penyusunan RI-SPAM yang mengikuti ketentuan PP No 16 tentang Pengembangan SPAM dan PerMen PU No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil Advisory Penyusunan RI SPAM Tahun 2013, jumlah kab/kota yang memenuhi muatan PerMen PU No 18/PRT/M/2007 dengan tingkat kesesuaia >75% sebanyak 45 kab/kota dari 226 kab/kota yang menyusun RI SPAM (19,91%) 2. Mensosialisasikan, membina dan mendorong Pemda Kab/Kota untuk menyusun DED terlebih dahulu sesuai dengan PerMen PU No tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 18/PRT/M/2007 dan diselesaikan paling lambat 1 tahun sebelum diusulkan untuk dibangun 3. Melakukan monitoring ketat terhadap realisasi DDUB dari sejak pengusulan anggaran APBD Kab/Kota, proses penetapan dengan DPRD, dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana DDUB serta selanjutnya akan mengimplementasikan insentif dan disinsentif bagi Kab/Kota bagi yang memenuhi/tidak memenuhi komitmen penyediaan dana DDUB 4. Melaksanakan pelatihan SDM pengelola SPAM daerah melalui pelatihan TOT (Training of Trainer) sehingga trainer yang mendapat pelatihan mampu memberikan pelatihan kepada aparat pengelola di daerah masing-masing DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI Dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum telah digunakan beberapa inovasi teknologi seperti yang dilakukan di Madura dan beberapa lokasi lain. Untuk mengatasi masalah keterbatasan penyediaan air baku terutama di pulau-pulau kecil, seperti Pulau Mandangin di Madura Jawa Timur dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Laut menjadi Air Minum (SWRO Mandangin). Teknologi ini juga sudah dilakukan untuk kapasitas yang lebih besar di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.


III-9


Gambar 3.1. Instalasi Penyaringan Air Laut menjadi Air Minum Pulau Mandingin – JATIM (SWRO PULAU MANDANGIN)

Selain itu, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, diterapkan teknologi hijau (green technology) pada beberapa pembangunan SPAM. Penerapan green technology ini antara lain dilakukan pada pembangunan instalasi pengolahan air tanpa bahan kimia yang dilakukan di Kota Banjar, Jawa Barat. Teknologi ini telah dikembangkan juga di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3.2. Teknologi Hijau pada SPAM Kota Banjar – JABAR

b.

Pembinaan kemampuan Pemda/PDAM Upaya peningkatan jumlah layanan air minum selain dilakukan melalui pengembangan SPAM juga dilakukan melalui pembinaan kemampuan pemerintah daerah/PDAM. Pada awal tahun 2013, ditetapkan target pembinaan pemda/PDAM


III-10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 dilakukan pada 98 PDAM dan pada akhir tahun 2013 memenuhi target sebesar 107 PDAM (109,18%). Jika dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014 dapat disampaikan bahwa pencapaian sasaran pada indikator ini hingga tahun 2013 telah melebihi target sebesar 204,36%. Pencapaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya bantuan program (banpro) dan bantuan teknis (bantek) yang dilakukan berulang-ulang pada beberapa PDAM yang sama. Pelaksanaan banpro, bantek dan bantuan manajemen diberikan kepada PDAM yang berstatus kurang sehat dan sakit. Sedangkan jikan dibandingkan dengan target RPJMN, maka pencapaian indikator ini hingga tahun 2013 telah melebihi target 227,56%. Terhadap progres kinerja PDAM di tahun 2013, berdasarkan hasil audit BPPSPAM menunjukkan dari tahun 2012 ke tahun 2013, terjadi peningkatan jumlah PDAM pada setiap status kinerja (lihat gambar 3.3.). Untuk PDAM sehat, meningkat jumlahnya dari 171 PDAM menjadi 172 PDAM, begitu juga dengan PDAM berstatus kurang sehat dan sakit yang juga bertambah masing-masing menjadi 106 PDAM dan 69 PDAM.

Sumber: Tayangan Kepala BPPSPAM pada Expose Dirjen, 14 Januari 2014

Gambar 3.3. Grafik Rekapitulasi Kondisi PDAM

Bertambahnya daerah pemekaran menjadikan jumlah PDAM meningkat karena setiap kabupaten/kota menginginkan punya PDAM sendiri. Hal ini mengakibatkan banyak sekali berdiri PDAM baru. Namun demikian, berdirinya PDAM ini rupanya tidak diimbangi oleh kapasitas SDM maupun manajemen pengelolaannya termasuk dukungan penganggaran daerah sehingga berakibat banyak PDAM baru yang masuk dalam kategori sakit. Selain kendala SDM dan manajemen, penyehatan PDAM juga menjadi proses yang menyulitkan ketika tarif menjadi isu politik di daerah. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, beberapa tindakan telah dilakukan di antaranya:


III-11


c.

§

Meningkatkan kerja sama dengan DPP dan DPD PERPAMSI, dalam melakukan advokasi kepada Bupati/Walikota, bantuan penyusunan program penurunan kehilangan air, dan upaya peningkatan SDM PDAM

§

Memfasilitasi terjadinya komunikasi antar Kabupaten/Kota (DPRD, Eksekutif, PDAM)

§

Mensyaratkan kepada Bupati/Walikota, penerapan tarif FCR bagi PDAM untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah

§

Mendorong Kabupaten/Kota untuk menetapkan RISPAM

§

Pendampingan kepada manajemen PDAM untuk dapat menyusun dan melaksanakan program penurunan kehilangan air

§

Komunikasi dengan Kemendagri untuk mempermudah ketersediaan APBD/PMP bagi PDAM

pemangku kepentingan di

Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi Pada tahun 2013, upaya peningkatan jumlah pelayanan sanitasi telah terealisasi di 137 kab/kota (100%) dan 947 kawasan (101,39%). Pencapaian ini merupakan akumulasi atas pencapaian pembangunan infrastruktur air limbah, infrastruktur drainase, serta infrastruktur persampahan dengan rincian kinerja sebagai berikut: Tabel 3.8. Kinerja Pelayanan Sanitasi Output (1) Infrastruktur air limbah off site Infrastruktur air limbah onsite Infrastruktur drainase perkotaan Infrastruktur persampahan TPA Infrastruktur TPST 3R

Satuan (2) Kab/kota Kawasan Kab/kota

Rencana (3) 8 829 55

Realisasi (4) 8 851 56

Proporsi (5) 100% 102,65% 101.82%

Kab/kota Kawasan

74 105

73 96

98.65% 91.43%

Sumber: LAKIP Dit PLP Tahun 2013

Terhadap target Renstra sebesar 310 kab/kota dan 2.480 kawasan, maka pencapaian tahun 2013 adalah 144,19% untuk satuan kab/kota dan 79,79% untuk satuan kawasan. Pencapaian pelayanan sanitasi berbasis kawasan baru mencapai 79,79%, dikarenakan adanya revisi terhadap target Renstra 2010-2014 dengan memasukkan kegiatan USRI sebagai salah satu output AL on-site. Namun demikian, diproyeksikan sisa target pelayanan sanitasi sebanyak berbasis kawasan sebanyak 501 kawasan dapat diselesaikan di tahun 2014 melalui kegiatan USRI. Terhadap target RPJMN sebesar 260 Kab/kota dan 471 kawasan, maka pencapaian tahun 2013 telah melebihi target sebesar 171,92% untuk satuan kab/kota dan 420,16% untuk satuan kawasan.


III-12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Walaupun secara umum pencapaian jumlah pelayanan sanitasi telah melebihi target, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai target diantaranya: -

2 lokasi SANIMAS di Kws Singkawang Timur dan Kota Jayapura batal karena adanya perpindahan lokasi dan penolakan masyarakat

-

Pembangunan TPA Regional Mamminasata di Sulawesi Selatan terkendala karena rencana kontrak baru dapat dilakukan setelah kesepahaman dan kesepakatan dengan Bupati Gowa tercapai

-

Pembangunan pengelolaan sampah 3R Kab. Meranti dan Kab. Rokan Hilir di Prov. Riau dikarenakan kesalahan dalam sistem e-procurement sehingga paket tidak muncul dan tidak dapat dilelangkan.

-

Pembangunan PS sampah terpadu di kawasan Taman Remaja dan Kampung Melayu Kota Bengkulu gagal lelang dan lokasi terdapat di daerah payau sehingga mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi maka paket tersebut batal dilaksanakan.

-

Pembangunan PS sampah terpadu 3R di Kabupaten Rejang Lebong Prov. Bengkulu dan Kota Tasikmalaya gagal lelang dikarenakan tidak ada penawaran akibat lokasi yang cukup jauh.

-

Pembangunan dan penyediaan peralatan TPS 3R di Singkawang Utara Prov. Kalimantan Barat jalan masuk menuju lokasi tersebut belum dibebaskan sehingga tidak dapat dilaksanakan.

-

Pembangunan hanggar TPST 3R di Labuan Bajo Prov. NTT gagal dikarenakan calon pemenang lelang mengundurkan diri.

-

Pembangunan TPST 3R Kab. Fak-fak Prov. Papua Barat terkendala permasalahan lahan dengan masyarakat sehingga Satker PPLP Papua Barat mengajukan surat pembatalan paket

Dari sisi pencapaian outcome, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di tahun 2013 telah mampu memberikan pelayanan air limbah sebanyak 466.000 jiwa yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan MDGs sebesar 58,6%, pengurangan luasan genangan seluas 1.128 Ha dan peningkatan cakupan pelayanan persampahan sebanyak 2.732.000 jiwa. Dalam mencapai kinerja indikator peningkatan jumlah pelayanan sanitasi masih terdapat beberapa kendala diantaranya sebagai berikut: §

Pendanaan -

Terbatasnya dana APBN dan APBD untuk pengembangan sanitasi (sebagian besar kabupaten/kota hanya mengalokasikan 1% dari APBD untuk sanitasi


III-13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 yang layak)

§

§

-

Banyaknya pemerintah kabupaten/kota yang alokasi dana OM-nya untuk kegiatan sanitasi sangat sedikit

-

Gap pencapaian MDGs 2015 (air limbah layak 62,41 %)

Kapasitas Kelembagaan -

Komitmen Pemda yang rendah terhadap sanitasi

-

Masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola sanitasi serta peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk PBHS

Peraturan Perundang-Undangan -

Belum tersedianya UU mengenai sanitasi sebagai payung hukum

-

Masih banyak Pemda yang belum memiliki Perda sanitasi

Sementara terhadap pelaksanaan indikator ini di tahun permasalahan/kendala diantaranya sebagai berikut:

2013, terdapat

-

Permasalahan perencanaan dan penganggaran, misalnya berupa ketidaksiapan dokumen lelang serta penerbitan NOL yang memakan waktu - Permasalahan lahan, misalnya perubahan komitmen pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan komitmen di awal penganggaran, kendala pengadaan lahan serta adanya penolakan warga - Permasalahan lelang seperti kesalahan dalam pemaketan, keterlambatan pengumuman lelang, adanya sanggahan pada paket-paket bernilai besar serta adanya gagal lelang - Permasalahan konstruksi seperti misalnya DED yang ada tidak dapat dilaksanakan karena perbedaan lokasi maupun kualitas perencanaannya yang buruk, keterbatasan penyedia material jadi (saluran drainase precast) serta konstruksi drainase dilakukan di daerah padat keramaian (lalulintas, aktifitas masyarakat) yang tidak mungkin dihambat - Permasalahan pemberdayaan masyarakat, misalnya terdapat beberapa paket kegiatan yang baru dapat dilelang setelah proses pemberdayaan selesai sehingga berakibat progres penyerapan keuangan baru dapat diserap di pertengahan tahun anggaran, serta keterbatasan kemampuan sebagian besar TFL dibidang teknis - Permasalahan serah terima aset, seperti misalnya daerah menolak serah terima kelola aset karena keterbatasan APBD untuk operasi pemeliharaan Terkait permasalahan tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan Ditjen Cipta Karya di tahun 2013 diantaranya adalah:


III-14


Terkait dengan permasalahan perencanaan dan penganggaran serta kesiapan lahan, di beberapa kegiatan telah ditandatangani MoU sebagai komitmen dari pemerintah daerah. - Untuk permasalahan lelang, dilakukan koordinasi dengan ULP apabila terdapat kendala-kendala dalam proses lelang. - Kerjasama dengan kementerian/lembaga eksternal - Mengaktifkan pokja sanitasi yang telah terbentuk baik di provinsi maupun kab/kota - Dalam penyelenggaran program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk menambah kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia ditingkat masyarakat, tenaga fasilitator lapangan pendamping masyarakat dan juga pemerintah kabupaten/kota DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI DIBIDANG SANITASI Dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum telah digunakan beberapa inovasi teknologi, diantaranya : §

Instalasi Pengolah Sampah (IPS) Adalah sebuah instalasi yang menggunakan sampah organik untuk menghasilkan bahan bakar alternatif pengganti LPG berupa biogas yang diperoleh dari proses penguraian secara anaerobik dari berbagai macam limbah organik. IPS skala lingkungan yang tengah dalam tahap uji coba berlokasi di Komplek PLN Duren Tiga Jakarta Selatan serta di Pamulang, Tangerang Selatan. IPS ini dinamakan SIKIPAS (Sistem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah). Satu unit prototipe SIKIPAS ini dapat mengolah sampah organik dengan kapasitas 2 m3/hari (kapasitas pelayanan sekitar 4.000 jiwa atau 800 KK), dengan menghasilkan gas bio sebesar 150 m3 dalam 6 minggu.

Gambar 3.4. Instalasi SIKIPAS

Nilai energi dari gas bio tersebut mampu menyediakan energi listrik untuk 1 buah rumah selama 2 minggu. Selain itu, akan dihasilkan pula kompos padat sebanyak


III-15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 1 m3 dan kompos cair sebanyak 200 liter dari 2 m3 sampah organik terolah. Inovasi ini merupakan salah satu inovasi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengurangi sampah organik dari sumbernya. SIKIPAS di Duren Tiga ini diharapkan akan menjadi prototipe untuk pengujian lapangan yang akan diterapkan di seluruh Indonesia di masa yang akan datang. Diharapkan langkah ini dapat meringankan beban TPA kita yang sudah semakin terbatas kapasitasnya. §

Instalasi MCK++ Limbah Rumah Tangga untuk Masak Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) masyarakat diajak untuk memanfaatkan potensi limbah rumah tangga menjadi biogas sebagai bahan alternatif energi pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM). Biogas adalah energi gas yang dihasilkan dari limbah makhluk hidup seperti limbah kotoran manusia, limbah kotoran ternak maupun limbah organik lainnya. Pemanfaatan limbah untuk biogas ini diperoleh dari Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dilengkapi reaktor biodigester dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi tepat guna. Selain aspek biaya yang murah, konstruksi yang kuat serta keamanan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi, biaya operasional IPAL ini juga rendah (seminimal mungkin menggunakan energi listrik) serta dapat dimanfaatkan dengan mudah (siapapun dapat mengoperasikan dan memeliharanya).

Gambar 3.6. Pemanfaatan Biogas dari Instalasi MCK++

Gambar 3.5. Instalasi MCK++

Untuk penggunaan material bahan bangunan, diupayakan untuk menggunakan bahan material yang banyak tersedia di sekitar lokasi pembangunan. Awalnya limbah yang akan diolah harus diencerkan terlebih dahulu, kemudian limbah tersebut disalurkan ke dalam reaktor.


III-16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Dari reaksi yang terjadi, dihasilkan gas yang ditampung ke dalam sebuah wadah penampung gas yang kemudian dijadikan energi. Energi yang dihasilkan oleh reaktor tersebut berupa bahan bakar gas yang dapat digunakan untuk kompor gas serta penerangan. §

Box Culvert Saluran Drainase Sekaligus Untuk Badan Jalan Precast atau beton pracetak merupakan bahan beton yang dibuat di pabrik atau di cetak di lokasi kegiatan dengan mutu dan standar yang ditentukan. Keuntungan pengunaan beton pracetak selain memudahkan pada saat konstruksi, memiliki jaminan mutu dari pabrik/supplier, dan pekerjaan relatif cepat serta rapi.

Gambar 3.7. Saluran Drainase Precast Banyu Urip sekaligus sebagai Badan Jalan

Saat ini beton pracetak banyak digunakan dalam konstruksi saluran drainase dan bangunan pelengkap berupa: gorong-gorong, box culvert, dan jenis lainnya. Saat ini pembangunan drainase dalam skala besar banyak menggunakan beton pracetak. Salah satu contohnya adalah pembangunan drainase Banyu Urip di Kota Surabaya. Tujuan pembangunan drainase Banyu Urip adalah untuk mengatasi genangan air hujan di kawasan Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tandes dan sebagian Kecamatan Wonokromo.

Gambar 3.8. Beton Pra-cetak untuk Saluran Drainase


Manfaat dari kegiatan ini adalah tertanganinya genangan seluas + 346 ha, dengan tinggi genangan 30-70 cm dan lama genangan sampai dengan 6 jam, serta termanfaatkannya penutup saluran Banyu Urip sebagai badan jalan yang digunakan sebagai prasarana transportasi darat Banyu Urip-Balong yang

III-17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 telah memperhitungkan beban jalan.

Gambar 3.9. Saluran Drainase dengan Beton Pra-cetak, Bali

§

Metode Clean Construction Untuk Pekerjaan Penggalian Pipa Air Limbah Clean construction merupakan metode ramah lingkungan yang pernah diterapkan pada pekerjaan penggalian dan pemasangan pipa air limbah DSDP Bali yang dituntut mengedepankan kebersihan, kerapihan, keamanan dan keselamatan kerja. Segala aspek yang berpotensi menimbulkan gangguan selama pelaksanaan pemasangan pipa terkait dengan keamanan, kenyamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan kerja diupayakan ditekan seminimal mungkin. Intinya adalah pada saat pelaksanaan pekerjaan penggalian tanah untuk pemasangan pipa, tanah bekas galian yang ada langsung dimuat ke dalam truk diangkut menuju stock yard (tempat penampungan).

1. Galian tanah langsung dimuat dan diangkut ke stock yard

2. Pemasangan turap penahan dinding untuk mencegah keruntuhan dinding galian


III-18


3. Pemasangan pipa dengan tanah galian yang relatif sudah bersih

4. Perapihan timbunan galian dengan pelapisan aspal seluruh badan jalan

Gambar 3.10. Metode Clean Construction

Metode ini ditujukan untuk meminimisasi gangguan terhadap aktivitas masyarakat akibat pembangunan jaringan ini. Dalam pelaksanaannya, metode clean construction ini harus didukung dengan manajemen lalu lintas yang baik mengingat penggalian dan pemasangan pipa dengan dimensi yang cukup besar dilakukan di jalan dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Dalam pengaturannya, diperlukan kerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti Dinas Perhubungan/DLLAJ, Kepolisian serta masyarakat sekitar yang ada di lokasi pembangunan. Pada pengaturan ini disiapkan beberapa fasilitas kelengkapan seperti petugas pengatur lalu lintas berseragam dilengkapi bendera dan alat komunikasi, papan peringatan dan rambu-rambu lalu lintas, pembatas area kerja yang terbuat dari seng (fence), plastic cone, lampu hazard serta kelengkapan keamanan kerja lainnya. Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mampu menunjukkan kinerjanya dengan berbagai pencapaian output yang mendukung sasaran strategis di dalam dokumen Renstra, yaitu meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi. Terbukti tahun ini Ditjen Cipta Karya telah berhasil meningkatkan pelayanan air minum sebesar 3,78% secara nasional, dan air limbah sebesar 58,6%. Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga telah menggunakan beberapa inovasi teknologi dalam peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi.


III-19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 2.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Pencapaian sasaran ini dinilai dari 2 (dua) indikator yaitu terbangunnya rusunawa dan terevitalisasinya kawasan permukiman dan penataan bangunan. Prestasi capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.9. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Capaian Kinerja 2013

RPJMN Renstra* 2013

s.d. 2012**

2013

(2) TB

(3) 270

(4) 250

(5) 67

(6) 158

(7) 67

(8) 90%

% Capaian s.d. 2013 terhadap RPJMN (9) 83,33%

Kwsn

1.228

1.288

403

803

473

96,27%

100.97%

Target Indikator Kinerja Utama (1) Pembangunan rusunawa Revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan

Satuan

% Capaian s.d. 2013 terhadap Renstra

Sumber: LAKIP Eselon II Dit Pengembangan Permukiman dan Dit Penataan Bangunan dan Lingkungan, 2013 *: Bahan Tayang Dir BP pada Raker Ditjen Cipta Karya, Januari 2014 **: LAKIP Eselon II Dit Pengembangan Permukiman dan Dit Penataan Bangunan dan Lingkungan, 2010-2012

Keberhasilan pencapaian sasaran “meningkatnya kualitas permukiman dan penataan ruang” ditandai dengan indikator terbangunnya rusunawa dan terevitalisasinya kawasan permukiman dan penataan bangunan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, capaian sasaran masing-masing indikator kinerja terhadap target pada tahun 2013 mencapai 67 TB (100%) untuk rusunawa dan 473 kawasan (117,374%) untuk revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN, capaian indikator kinerja pembangunan rusunawa sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 83,33% dan revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan telah mencapai 100,97%. Salah satu kendala dalam pemenuhan target RPJMN adalah masalah penganggaran. Kemudian jika dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, maka pencapaian sasaran ini adalah 90% untuk terbangunnya rusunawa dan 96,27% untuk kawasan yang terevitalisasi. Prestasi masing-masing indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas permukiman dan penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut:


III-20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 a. Terbangunnya Rusunawa Terkait pembangunan rusunawa, dari total 225 TB yang sudah terbangun hingga tahun 2013, telah terealisasi 22.255 unit hunian atau 89,91% dari target Renstra 24.750 unit. Ditargetkan sisa 20 TB akan dilaksanakan di tahun 2014-2015 dengan menggunakan dana sisa lelang dan dilakukan secara kontrak multiyears. Lebih rinci terkait kinerja pencapaian indikator ini hingga tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.10. berikut. Tabel 3.10. Kinerja Pencapaian Pembangunan Rusunawa Hingga Tahun 2013 Tahun (1) Target Renstra 250 TB, 24.750 unit Realisasi

2010 (2) 40 TB 3.940 unit 40 TB 3.940 unit

2011 (3) 70 TB 6.930 unit 70 TB 6.930 unit

2012 (4) 48 TB 4.752 unit 48 TB 4.752 unit

2013 (5) 67 TB 6.633 unit

TOTAL (6) 230 TB 22.255 unit

67 TB 6.633 unit

230 TB 22.255 unit

Sumber: Tayangan Direktur Pengembangan Permukiman pada Expose Dirjen, Januari 2014

Selain melaksanakan pemenuhan Renstra, pada tahun 2013, sebagai bagian dari komitmen membantu Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan permukiman kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Permukiman akan membangun 5 tower rusunawa atau setara 518 unit hunian di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Gagasan desain rusun di Jatinegara tersebut diperoleh melalui sayembara yang telah dilaksanakan, dan ditindaklanjuti dengan penyusunan DED dan pengadaan jasa konstruksi. Permasalahan utama dari terbangunnya rusunawa hingga saat ini adalah terkait penghunian. Rumitnya proses serah terima aset rusunawa menyebabkan Pemda kesulitan untuk menyediakan dana operational and maintenance (OM), yang pada akhirnya berpengaruh dalam proses penghuniannya. Tercatat hingga saat ini, kurang lebih 44,52% rusunawa belum terhuni2. Dampak lanjutan terhadap masalah ketidakhunian ini adalah menurunnya kualitas bangunan. Beberapa tindak turun tangan telah dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman untuk mempercepat proses penghunian Rusunawa diantaranya yaitu dengan melakukan optimalisasi bangunan rusunawa yang menurun kualitasnya, penyusunan pedoman penghunian rusunawa hingga mempercepat proses serah terima aset. 2

Berdasarkan Daftar Pemanfaatan Rusunawa (Laporan Satker PKPPS per 17 Mei 2013), 44,52% rusunawa belum terhuni setara dengan 136 TB periode pembangunan 2003-2012. Sebanyak 106 TB masih dalam proses penyambungan PLN dan PDAM


III-21

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 b. Terevitalisasinya kawasan permukiman dan penataan bangunan Indikator ini menggambarkan capaian terhadap penanganan RTH, kawasan tradisional/bersejarah, revitalisasi kawasan serta penataan bangunan gedung. Pencapaian indikator ini tergambarkan dari dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman untuk peningkatan kualitas RTH di perkotaan, tradisional/bersejarah, revitalisasi kawasan dan sebagainya. Penataan bangunan gedung negara diwujudkan melalui salah satunya peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan. Secara rinci pencapaian indikator ini di tahun 2013 diantaranya adalah: [1] Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau di 70 kawasan, [2] Dukungan PSD Revitalisasi Kawasan di 139 kawasan, [3] Dukungan PSD Kawasan Tradisional/Bersejarah di 42 kawasan, [4] Penyusunan RBTL Kawasan Kota di 45 kawasan, [5] Pengembangan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman (Perbatasan) di 7 kawasan, [6] Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di 128 kawasan serta [7] Optimalisasi di 42 kawasan. Terhadap capaian indikator ini, terdapat beberapa paket kegiatan yang gagal dilaksanakan yaitu: 1. Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di 9 lokasi karena waktu tidak mencukupi serta izin multiyears tidak disetujui. 2. Revitalisasi Kawasan Kota Pandan (SUMUT), Kawasan Sijuk Kab. Belitung (Bangka Belitung), Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi (SUMBAR), Kawasan Nagoya (KEPRI) karena lahan tidak siap. Untuk penataan bangunan gedung melalui output Bangunan Gedung dan Fasilitasnya, telah tercapai penataan bangunan gedung di 130 kab/kota (83,87%). Tidak optimalnya pencapaian ini dikarenakan adanya [1] ketidaksiapan lahan (aksesibilitas bangunan gedung), serta [2] adanya optimalisasi pada beberapa kegiatan seperti PIP2B. Salah satu isu yang mengemuka dalam hal penataan bangunan adalah terkait Perda Bangunan Gedung (BG), dimana Perda BG merupakan ujung tombak dalam pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal sesuai fungsinya Pengaturan Perda Bangunan Gedung sangat penting karena dalam kenyataannya masih banyak ditemui permasalahan penataan bangunan dan lingkungan. Hingga saat ini, dari 503 kab/kota, baru 191 kab/kota yang telah memiliki Perda BG (37,97%), 215 kab/kota telah memiliki Ranperda BG dan 97 kab/kota belum memiliki Ranperda BG3.

3

TayanganDirektur PBL pada Expose Dirjen Cipta Karya, Januari 2014


III-22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Upaya yang dilakukan dalam mendorong terealisasinya Perda BG di tahun 2013 diantaranya adalah melalui fasilitasi penyusunan Ranperda BG di 51 kab/kota yang diarahkan untuk mewujudkan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang mengadopsi muatan lokal untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan BG, baik secara administratif maupun teknis. Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mampu menunjukkan kinerjanya dengan berbagai pencapaian output yang mendukung sasaran strategis di dalam dokumen Renstra, yaitu meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang. Terlihat dengan pembinaan yang dilakukan telah meningkatkan kepemilikan perda BG hingga menjadi 37,97%. Kepemilikan perda BG menjadi sebuah bukti nyata keberpihakan pemda terhadap peningkatan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang. Selain itu pembangunan rusunawa sebanyak 67 TB dan revitalisasi di 437 kawasan permukiman telah mengindikasikan tercapainya sasaran tersebut.

3.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/ Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Upaya pemenuhan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan target sebesar 17.590 kel/desa. Pada akhir tahun 2013, realisasi sasaran ini adalah sebesar 27.569 desa/kelurahan atau sebesar 156,75% dari target 17.590 Desa/kelurahan. Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Indikator Kinerja Utama (1) Peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/ kumuh/nelayan

Target Satuan RPJMN

Renstra*

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

Kel/Desa

30.787

36.310

17.590

Capaian Kinerja 2013 s.d. 2013 2012** (6) (7)

% Capaian s.d. 2013 terhadap Renstra (8)

% Capaian s.d. 2013 terhadap RPJMN (9)

15.361

118,23%

139,44%

27.569

Sumber: LAKIP Direktorat Pengembangan Permukiman dan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2013 *: Bahan Tayang Dir BP pada Raker Ditjen Cipta Karya, Januari 2014 **: LAKIP Eselon II Dit Penataan Bangunan dan Lingkungan, 2010-2012

Terhadap target Renstra 2010-2014, pencapaian sasaran ini hingga tahun 2013 telah mencapai 118,23%. Sementara terhadap target RPJMN sebesar 30.787 desa, pencapaian sasaran ini telah mencapai 42.930 desa (139,44%). Pemenuhan sasaran ini dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 melalui pelaksanaan kegiatan P2KP/PNPM dan PPIP dengan rincian pencapaian sebagai berikut: Tabel 3.12. Kinerja Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan Capaian Indikator Target Realisasi Proporsi (1) (2) (3) (4) P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan 10.950 11.066 101,06% PPIP 15.910 16.503 248,54% Sumber: LAKIP Dit Bangkim dan Dit PBL Tahun 2013

Pencapaian sasaran melebihi target dikarenakan adanya [1] desa lanjutan dari tahun 2012 yang telah merealisasikan BOPnya, sehingga BLM turun di 2013 (P2KP), [2] adanya APBNP terkait P4 IP yang menambah desa PPIP sebanyak 9.870 desa. Namun demikian, pada akhir tahun 2013 terdapat 103 desa yang tidak dapat menerima BLM PPIP secara tuntas (3 tahap). Permasalahan yang umumnya terjadi adalah progres fisik yang masih sangat rendah (kurang dari 30%), selain itu terdapat juga permasalahan antara masyarakat dengan OMS dan kepala desa. Selain itu, terdapat 7 desa yang tidak dapat dilanjutkan karena berbagai kendala yaitu: §

1 desa di Kab. Agam (Sumbar), karena permasalahan antara OMS dengan Wali Nagari tentang lokasi kegiatan

§

1 desa di Kab. Rejang Lebong (Bengkulu), karena situasi desa yang rawan konflik

§

2 desa di Kab. Keerom (Papua), karena masyarakat menolak BLM, salah satu alasannya adalah karena pertanggungjawaban tahun 2012 belum diselesaikan OMS

§

3 desa di Kab. Keerom (Papua), karena lokasi desa sulit dijangkau

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Ditjen Cipta Karya selama ini dianggap berhasil terlebih dalam upayanya menanggulangi kemiskinan, karena program P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan telah mampu memberikan manfaat kepada 952.089 KK, dimana 75,54% nya merupakan KK miskin4. Selain PPIP dan P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan, Ditjen Cipta Karya juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lainnya yaitu Infrastruktur Pendukung Kegiatan Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISE/RISE) yang dilaksanakan melalui pinjaman JICA. Tujuan dari kegiatan PISEW adalah membangun infrastruktur permukiman, dan juga infrastruktur mendukung perkembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan sosial 4

Untuk kegiatan social penerima manfaat adalah 134.744 KK, dengan 92,30% merupakan KK miskin. Untuk kegiatan ekonomi, penerima manfaat adalah 19.782 KK, dengan 99,21% nya merupakan KK miskin dan untuk kegiatan lingkungan, penerima manfaat adalah 575.239 KK, dengan 72,12% nya merupakan KK miskin.


III-24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 (pendidikan dan kesehatan) di perdesaan. PISEW dilaksanakan di 9 provinsi yang tersebar di 34 kabupaten dan target capaian untuk TA 2013 adalah 237 kecamatan. Beberapa kendala yang terjadi selama pelaksanaan tahun 2013 terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah: §

Alokasi jumlah desa yang cukup besar dan waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan program pemberdayaan lainnya, sehingga daerah kesulitan dalam pengadaan Fasilitator Masyarakat (FM) serta Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK). Keterbatasan sumber daya khususnya Fasilitator Teknik baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga tidak maksimal dalam pendampingan.

§

Dana BOP Kabupaten sebesar 5% sulit untuk dipenuhi karena belum teralokasi di APBD maupun APBD-P Tahun 2013.

§

Khusus PPIP APBN-P 2013, tidak semua desa mampu menyelesaikan kegiatan konstruksi fisik sampai akhir tahun 2013 (keterbatasan waktu pelaksanaan).

§

Keterbatasan sumber daya di internal PPK PPIP Provinsi dan Satker PIP Kabupaten (khususnya dalam hal administrasi dan monitoring evaluasi kegiatan).

§

Potensi Sisa Anggaran Lebih (SAL) dana safeguarding (Pusat dan Provinsi) yang cukup besar karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan hal teknis administrasi lainnya.

Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mampu menunjukkan kinerjanya dengan berbagai pencapaian output yang mendukung sasaran strategis di dalam dokumen Renstra, yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman pedesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Terlihat dari tercapainya output pemberdayaan yang meliputi 27.569 desa mendapatkan kegiatan PNPM Mandiri perkotaan dan PPIP. 4. Sasaran Lainnya Selain tiga sasaran utama sebagaimana tersebut diatas, Ditjen Cipta Karya juga berupaya memenuhi pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pada Pembangunan Infrastruktur Permukiman” yang ditandai dengan tersedianya dokumen kebijakan dan strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data dan informasi, serta evaluasi kinerja bidang permukiman. Target pada sasaran ini adalah 154 laporan dengan realisasi sebanyak 159 laporan (103,25%). Pencapaian sasaran ini sepenuhnya dilakukan oleh Direktorat Bina Program.


III-25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Dari penjabaran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan kegiatan dengan sangat memuaskan. Hal ini dikarenakan pencapaian rata-rata dari ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebesar 116,02%. Beberapa manfaat sebagaimana tersebut diatas, telah dapat dihasilkan dari pelaksanaan program ini. Walapun berkinerja baik, bukan berarti tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan target-target tersebut. Permasalahan kesiapan readiness criteria masih menjadi kendala utama dilapangan khususnya terkait kesiapan lahan.

3.2

EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN

Dengan menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis anggaran dengan hasil sebesar 93% atau jika dintepretasikan adalah sangat baik (hasil perhitungan terlampir). Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penilaian diantaranya yaitu: a. Penyerapan anggaran Pada akhir tahun 2013, penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya telah terealisasi sebesar 95,56% (status 3 Februari 2014) dari target sebesar Rp 21.953.711.955.000,- Besaran anggaran ini telah mengalami beberapa kali revisi dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan seperti P4-IP, penghematan, serta direktif presiden. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran periode 2010-2012, maka akan didapat tren sebagai berikut: Tabel 3.13. Tren Realisasi Anggaran Periode 2010-2013 Tahun (1) 2010 2011 2012 2013

Rencana (dlm ribu) (2) 8.372.544.335 13.122.124.540 12.829.999.930 21.953.711.955

Realisasi (dlm ribu) (3) 7.931.215.109 12.481.656.826 12.710.911.569 20.890.695.803

Proporsi (4) 94.73% 95.12% 99.07% 95,56%

Sumber: LAKIP Es I 2010-2012, Emon 2013 status 3 Feb 2014

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak memiliki masalah berarti dengan adanya penambahan anggaran. Terlihat semakin tahun semakin bertambah anggaran, semakin tinggi pula realisasi anggaran yang terjadi. Perbaikan kualitas proses pengadaan barang dan jasa, kualitas perencanaan penyerapan menjadi alasan semakin membaiknya tingkat penyerapan anggaran. Belum maksimalnya penyerapan anggaran, dikarenakan masih adanya SPM yang belum terinput dalam aplikasi E-Mon. Umumnya ini terjadi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.


III-26

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Sebesar 81,65% anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya berkontribusi langsung dalam pencapaian sasaran dan proporsi terbesar adalah dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan sebesar Rp 9.201.405.094.000,-. Realisasi anggaran setiap sasaran bervariasi dari 94% hingga 97% (lihat tabel 3.15) Tabel 3.14. Kontribusi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Ditjen Cipta Karya Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumun/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat

Anggaran (Dalam Ribu Rp) Rencana Realisasi (2) (3) 9.201.405.094 8.713.150.152

Proporsi (4) 94,69%

1.687.145.818

1.578.353.112

93,55%

7.038.095.480

6.836.271.012

97,13%

Sumber: Dok. Rencana Aksi PK Ditjen Cipta Karya, 2013

b. Konsistensi perencanaan dengan implementasi Dari hasil perhitungan berdasarkan PMK tersebut, diperoleh nilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 73.56 %. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh rencana penyerapan anggaran dapat terealisasi dengan baik di tiap bulannya. Beberapa hal yang menyebabkan tidak maksimalnya realisasi penyerapan anggaran setiap bulan antara lain adanya keterlambatan proses lelang, keterlambatan penandatanganan kontrak karena pergantian Kepala Satuan Kerja, adanya revisi paket, keterlambatan penerbitan SK Satuan Kerja, masalah lahan, belum siapnya dokumen perencanaan (DED). c. Output Terhadap penggunaan anggaran di tahun 2013, telah dihasilkan berbagai output. Hingga akhir Desember 2013 telah terealisasi output dengan tingkat keberhasilan rata-rata sebesar 131,36%.


III-27

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Tabel 3.15. Pencapaian Output Ditjen Cipta Karya di Tahun 2013 No (1) 1 2 3 4 5 6

Satuan (3) Kwsn TB Kwsn Kec Desa Kab/Kota

8 9

Output (2) Infrastruktur Perkotaan Rusunawa Infrastruktur Perdesaan RISE PPIP Bangunan gedung dan fasilitasnya Sarana dan prasarana lingkungan permukiman Keswadayaan masyarakat Infrastruktur Air Limbah

10 11 12 13 14 15 16 17

Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur Persampahan Infrastruktur 3R SPAM Terfasilitasi SPAM IKK SPAM MBR SPAM Perdesaan SPAM Khusus

7

Rencana (4) 257 67 276 237 15.910 155

Realisasi (5) 304 67 308 237 16.503 130

Proporsi (6) 118,28% 100% 111,59% 100% 248,54% 83,87%

403

473

117,37%

Kel/Desa Kab/Kota, Kwsn

10.950 8 392

11.066 8 390

101,06%

Kab/Kota Kab/Kota Kwsn PDAM IKK Kwsn Desa Kwsn

55 74 105 98 243 322 1.687 221

56 73 96 107 331 728 2.494 388

Kwsn

100,00% 99,48% 101,82% 98,65% 91,43% 109,18%

136,21% 226,09% 147,84% 175,57%

Sumber: LAKIP Es II, 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa tidak seluruh output fisik terealisasi penuh, terdapat beberapa output yang realisasinya dibawah 100% yaitu infrastruktur persampahan, infrastruktur air limbah skala kawasan, infrastruktur 3R serta bangunan gedung dan fasilitasnya. Adapun pencapaian output paling tinggi adalah output PPIP dan SPAM MBR. Lebih detail terkait penyebab tidak optimalnya pencapaian kinerja output dapat dilihat kembali di sub bab evaluasi dan analisis kinerja. d. Efisiensi Dari perhitungan efisiensi per output maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kinerjanya Direktorat Jenderal Cipta Karya sampai dengan akhir Bulan Desember pada tahun 2013 telah melakukan efisiensi sebesar 114,05%. Ini artinya penambahan anggaran (APBNP) sebesar 128,82% (jika dibandingkan dengan Penetapan Kinerja) dapat menambah pencapaian output sebesar 136,96%.


III-28

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 3.3

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain pencapaian terhadap sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra, Ditjen Cipta Karya di tahun 2013 juga mencatat pencapaian kinerja lainnya yang dipandang penting, diantaranya yaitu: a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen Cipta Karya, dikembangkan strategi manajemen perubahan dengan berdasarkan kondisi Ditjen Cipta Karya saat ini yang meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas pelayanan publik serta pola pikir dan budaya kerja. Adapun kondisi dari setiap area perubahan di tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Organisasi Dalam membentuk organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran (right sizing) telah dilakukan [1] Telaah/Kajian Kelembagaan Ditjen. Cipta Karya untuk melihat apakah terjadi Tumpang Tindih dengan Lembaga Lainnya. (Hasilnya Tidak Ada Fragmentasi maupun Defrensiasi Kewenangan), [2] Setditjen Cipta Karya menginisiasi adanya Review Organisasi dan Kelembagaan (Usulan Rekomendasi Organisasi Ditjen Cipta Karya di masa depan), [3] Dalam upaya penyebarluasan Informasi Cipta Karya membangun PIP2B di Seluruh Indonesia, melalui mekanime Publikasi, Konseling Teknis, & Perpustakaan serta [4] Membangun 4 Depo Tanggap Darurat Bidang Cipta Karya di Padang, Bekasi, Surabaya dan Makassar. 2. Tatalaksana Dalam membentuk tata laksana Sistem, Proses dan Prosedur Kerja yang jelas efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance telah dilakukan [1] Sosialisasi PERMENPAN & RB No.60 Tahun 2012 tentang Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Seluruh Pejabat Struktural Eselon I, II, III dan IV serta Satker SNVT Pusat Ditjen Cipta Karya; [2] Teridentifikasi Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Ke-Cipta Karya-an sebanyak 289 SOP tersebar di Setditjen CK (29 SOP), Dit. Bina Program (69 SOP), Dit. Bangkim (41 SOP), Dit. PBL (57 SOP), Dit. PAM (44 SOP) Dit. PPLP (43 SOP) dan Subbag TU (6 SOP), [3] Setditjen Cipta Karya, BPPSPAM, Dit Air Minum mulai menerapkan permen PU 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM), dengan disahkannya Manual Mutu dan Prosedur Mutu Wajib SMM Ditjen Cipta Karya oleh Bapak Dirjen CK pada tanggal 27 Januari 2014; [4] Penerapan PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja dengan SKP dan PERMEN PU No.15/PRT/M/2013 tentang Pemberian TUKIN; [5] Menerbitkan SE DJCK tentang Gratifikasi; [6] Memiliki SE DJCK No. 14.1/SE/DC/2008 tentang Tata Laksana/Tata Hubungan Kerja Antar Unit dilingkungan Ditjen Cipta Karya.


III-29

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 3. Peraturan Perundang-undangan Dalam mengarahkan peraturan perundang-undangan agar lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif telah dilakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan selama periode 1994-2013 dengan status: [1] Ada 5 (lima) Undang-undang yang terkait dengan Ditjen Cipta Karya; [2] Ada 4 (empat) Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Ditjen Cipta Karya; [3] Ada 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Menteri PU yang terkait dengan Ditjen Cipta Karya; [4] Ada 12 (dua belas) Surat Edaran Ditjen Cipta Karya 4. SDM Aparatur Dalam membentuk SDM Aparatur yang berintegrasi, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, telah dilakukan [1] Penyusunan SE Dirjen Cipta Karya tentang ‘KODE ETIK PNS”; [2] Proses Analisa Jabatan, Baik di Tingkat Pusat maupun di Kesatkeran Daerah; [3] Analisa Beban Kerja (ABK); [4] Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan Eselon I, II, III dan IV yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat dan atasan langsungnya; [5] Pemetaan Jabatan Fungsional Umum & JFT - TBP dan TPL Baik di Pusat maupun di Kesatkeran daerah; [6] Sosialisasi Standar Kinerja Pegawai (SKP) 2013 dan Menyusun SKP 2014 kepada Seluruh Pegawai dilingkungan Ditjen Cipta Karya (sesuai PP 46/2011); [7] Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural & Jabfung bekerjasama dengan PUSDIKLAT PU; [8] Penyusunan SIM-KA DJCK dengan data pegawai sebanyak 2.204 orang, dengan didukung database dokumen dalam bentuk digital (Scan Dokumen); [9] Menetapkan nama jabatan pada setiap PNS yang ada di Ditjen Cipta Karya (termasuk yang berada di daerah) baik Struktural, Fungsional Tertentu maupun Fungsional Umum; [10] Pengembangan pemantauan Absensi/Kehadiran PNS dengan mengandalkan Finggerprint on-line, bekerjasama dengan Biro Kepegawaian & Ortala serta PUSDATA; [11] Pembaharuan status Jabfung dengan status terakhir jabfung Tertentu sebanyak 138 Orang, dengan rincian 68 orang JFT TBP, 70 Orang JFT TPL, JFT Non Teknis 12 Orang, sedang yang sudah Ikut Pelatihan Jabfung Teknis tetapi belum mengjukan DUPAK sebanyak 271 orang dan masih ada potensi S1-S3 Teknis lagi sebanyak 301 orang lagi. 5. Pengawasan Pada area pengawasan, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dimana selama tahun 2013 telah dilakukan [1] Penyusunan SE Dirjen Cipta Karya Nomor : 10/SE/DC/2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Cipta Karya; [2] Tindak lanjut terhadap LHP Itjen = +30% blm 2013, BPK RI 60%, dan BPKP 50% 6. Akuntabilitas Pada area akuntabilitas, diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dengan status di tahun 2013 [1] Telah disusunnya Pedoman Sistem


III-30

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Manajemen Kinerja (SMK); [2] Telah disusunnya LAKIP TA 2013 di lingkungan Ditjen Cipta Karya; [3] Telah dilakukan review terhadap IKU Renstra Ditjen Cipta Karya 20102014; [4] Status atas Laporan Keuangan meningkat dari Disclaimer (2010), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2011, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penjelasan di tahun 2012, sementara untuk tahun 2013 masih dalam proses Audit BPK RI (Status Laporan Ditjen Cipta Karya 2013 mendapatkan hasil rekonsiliasi antara Laporan SAI dengan SIMAK-BMN dengan kualifikasi “COCOK/KLOP”) 7. Pelayanan Publik Dalam mewujudkan pelayanan publik yang diarahkan untuk pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, ditahun 2013 telah dilakukan [1] Pelaksanaan Survei Eksternal Penilaian Kinerja Ditjen Cipta Karya di bulan Januari 2013 pada 1.391 orang responden (masyarakat pengguna dan pengelola program). Adapun hasilnya menunjukkan 43,50% Sangat Puas, 39,50% Puas, 11,40% Kurang Puas, dan 5,50% Tidak Puas; [2] Pelaksanaan Survei Internal Penilaian Kinerja Ditjen Cipta Karya dengan responden sebanyak 165 orang PNS dengan hasil menunjukkan Kriteria Kepemimpinan 77,28%, Perencanaan Strategis 75,22%, SDM Aparatur 74,67%, Kemitraan dan Sumber daya 75,39%, Proses 74,27%, dan Hasil pada SDM Aparatur 74,95%. 8. Mind and Culture Set Dalam kerangka budaya kerja, dilaksanakan mind and culture set yang yang diarahkan untuk membentuk birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi dengan kegiatan berupa [1] Di Tingkat Unit Kerja rutin dilakukan kegiatan Outbond dalam rangka Caracter Building; [2] Di Tingkat Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya, berurut dilakukan “Pecha Khucha” yang menghadirkan Para Pegawai di DJCK dari Eselon I, II, III, IV dan seluruh pegawai Ditjen Cipta Karya; [3] Dilaksanakan Workshop “Mind Setting” untuk seluruh Pegawai di lingkungan Ditjen Cipta Karya; [4] Mengirimkan Peserta Diklat Budaya Kerja ke PUSDIKLAT PU b. Pembangunan Berbasis Gender Penyusunan panduan monev PUG Bidang Cipta Karya yang dilatarbelakangi adanya Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Nasional. Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini, telah diinstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga serta para Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam setiap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi penerima manfaat. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam proses pengambilan keputusan/ kebijakan selalu memperhatikan adanya kelompok yang terlibat dan penerima manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. Direktorat Jenderal Cipta Karya

III-31

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Dalam Pelaksanaan Inpres tersebut diatas, Ditjen Cipta Karya telah berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang sejak tahun 2010 telah mengaplikasikan beberapa program/kegiatan dalam mekanisme Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Beberapa kegiatan infrastruktur bidang Cipta Karya yang responsif gender telah dilaksanakan dalam 4 tahun terakhir tahun 2010-2013 yaitu: (PNPM-P2KP Perkotaan, PPIP, PAMSIMAS, RISE/PISEW). Namun hasil pencapaian kinerja kegiatan bidang Cipta Karya yang responsif gender di setiap output/kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dapat terukur, oleh karena itu disusunlah Panduan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Responsif Gender Bidang Cipta Karya. Dengan adanya panduan ini, diharapkan adanya acuan dasar pemantau dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang responsif gender di lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya serta di daerah, untuk mengetahui apakah suatu kegiatan/sub kegiatan sudah mengimplementasikan pengarusutamaan gender. Diharapkan di tahun 2014 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Responsif Gender Bidang Cipta Karya dapat diproses serta ditindak lanjuti untuk mendapat kekuatan hukum atau di legalisisasi agar bisa berlaku di internal Direktorat Jenderal Cipta Karya baik di tingkat pusat maupun daerah. c. Pengolaan Aset Barang Milik Negara Hingga akhir tahun 2013 total BMN (Aset) Ditjen Cipta Karya adalah sebesar Rp. 30.464,25 milyar. Dalam upaya pengelolaan aset ini, masih ditemukan kendala-kendala dalam pengelolaan BMN ini, diantaranya [1] Belum tertibnya penatausahaan BMN serta [2] Terdapat BMN yang dikuasai oleh pihak lain. Terhadap permasalahan tersebut, selain dilakukan pembinaan terkait SDM pengelola BMN juga dilakukan percepatan proses serah terima BMN. Hingga akhir tahun 2013, tercatat aset Direktorat Bangkim sebagai aset yang paling besar berpotensi dihibahkan, yaitu kurang lebih 5,12 M. Proses pembinaan teknis terkait penatausahaan BMN telah dilaksanakan di 2013 dan diharapkan seluruh Satuan Kerja sudah dapat mandiri dan secara otomatis akan segera memproses Hibah/Alih Status setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, telah dilakukan pendampingan dan fasilitasi Penatausahaan BMN dengan melibatkan Direktorat Teknis (Sub Bagian Tata Usaha) pada satuan-satuan kerja yang sudah memulai prosesnya tetapi masih mengalami kendala pada tahapan-tahapan tertentu. Untuk Hibah/Alih Status BMN yang prosesnya dari Pengguna Barang Eselon I (Direktorat Jenderal Cipta Karya) ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) penyiapan dan pengusulannya dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Peningkatan peran Direktorat Teknis sangat diperlukan untuk memantau kesulitan-kesulitan yang dialami dalam proses Hibah/Alih Status dan mengupayakan penyelesaiannya. Selain itu, untuk menghindari susahnya mendapatkan Surat Pernyataan Sanggup Menerima Hibah/Alih Status dari Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu ada kesepakatan tertulis antara


III-32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Pengguna Barang Eselon I (Direktur Jenderal atau Direktur a.n. Direktur Jenderal) atau Kuasa Pengguna Barang (Kepala Satuan Kerja) dengan Bupati/Walikota sebelum pembangunan infrastruktur atau pengadaan peralatan/mesin dilaksanakan. d. Tanggap Darurat Bencana Salah satu tugas khusus yang diamanatkan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah terkait penanganan tanggap darurat bencana karena terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Terkait tugas ini, untuk memudahkan pelaksanaan tanggap darurat bencana, Ditjen CIpta Karya telah membentuk empat depo di Medan, Padang, Surabaya dan Makasar. Selain itu dilakukan juga pembinaan personil satuan tugas yang bekerjasama dengan PUSDIKPASSUS dimana hingga tahun 2013 telah membina 148 personil. Terkait dengan meletusnya G. Sinabung, dalam rangka tanggap darurat, telah dikerahkan personil satuan tugas dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Pusat, dengan dukungan bantuan antara lain penyediaan mobil tangki air, truk tinja dan tenda darurat. Begitu juga dengan banjir Jakarta, dimana telah dikerahkan dukungan berupa personil satuan tugas dan peralatan tanggap darurat. e. PKPD-PU Bidang CK Kementerian Pekerjaan Umum sebagai instansi yang bertanggungjawab melakukan pembinaan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum sudah seyogyanya memberikan perhatian dan pembinaan terhadap dinamika, kreativitas dan inovasi pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang terselenggara di daerah. Salah satu wujud pembinaan tersebut adalah memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum melalui kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKDP-PU). Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum bertanggungjawab pada kegiatan pembangunan infrastruktur bidang permukiman (Cipta Karya) melaksanakan PKPD-PU Bidang Cipta Karya dengan menilai kegiatan pembangunan infrastruktur bidang permukiman. Pemenang PKPD-PU Bidang Cipta Karya Tahun 2013 untuk kategori Kota Metro/Besar adalah Kota Bogor sebagai pemenang I, Kota Palembang sebagai Pemenang II, dan Kota Pontianak sebagai pemenang III. Untuk kategori Kota Sedang/Kecil, pemenang PKPD-PU Bidang Cipta Karya Tahun 2013 adalah Kota Probolinggo sebagai Pemenang I, Kota Solok sebagai Pemenang II, dan Kota Payakumbuh sebagai Pemenang III. Untuk kategori Kabupaten, pemenang PKPD-PU Bidang Cipta Karya Tahun 2013 adalah Kabupaten Banyumas sebagai Pemenang I, Kabupaten Cilacap sebagai Pemanang II, dan Kabupaten Lombok Timur sebagai Pemenang III.


III-33

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut: § Pemenang PKPD PU Bidang Cipta Karya tidak bervariasi dari tahun-ke tahun atau dapat dikatakan ‘itu-itu saja’. Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur belum pernah menjadi pemenang PKPD-PU Bidang Cipta Karya. Hal ini mungkin terjadi karena kriteria penilaian yang cukup ketat dan data di pusat yang terbatas sehingga bagi kabupaten/kota yang datanya lengkap dapat masuk ke longlist. Untuk mengatasinya, pada tahun ini kriteria penilaian sedikit dilonggarkan serta ada perlakuan khusus dengan meninggikan bobot penilaian bagi kabupaten/kota di wilayah timur. § Untuk lebih memperkaya wawasan, tim juri untuk PKPD-PU Bidang Cipta Karya tidak hanya terdiri dari Direktorat Jenderal Cipta Karya saja tetapi juga melibatkan akademisi dan pemerhati pembangunan bidang permukiman. § Untuk memberikan keadilan bagi seluruh kabupaten/kota, bagi kabupaten/kota yang sudah menjadi pemenang PKPD-PU Bidang Cipta Karya selama 3 (tiga) kali berturut-turut maka tidak boleh mengikuti PKPD-PU Bidang Cipta Karya selama 1 (satu) periode. f. Dukungan Pemda melalui Matching Fund Matching fund atau lebih dikenal dengan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) disyarakatkan sebagai salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam readiness criteria. Realisasi DDUB Tahun 2013 terhadap komitmennya adalah sebesar Rp 1.090.679.035.000,00 (72,13%) untuk APBD Kab/Kota. Terhadap total anggaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2013, realisasi DDUB ini hanya berkisar 4,96% saja. Dalam pemenuhan DDUB oleh kabupaten/kota terdapat beberapa kendala antara lain: 1. APBD Kabupaten/Kota mayoritas digunakan untuk gaji upah sehingga hanya sedikit sekali dana APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk DDUB. 2. Mayoritas komitmen awal DDUB belum dibahas dengan DPRD sehingga realisasi pengalokasian dana APBD untuk DDUB terhambat 3. Pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya DDUB sebagai salah satu syarat pemenuhan readiness criteria masih kurang. 4. Kemampuan daerah dalam pemenuhan DDUB tidak semuanya diprioritaskan ke kegiatan CK tetapi lebih diprioritaskan ke pendidikan atau kesehatan. 5. Dalam peta kapasitas fiskal yang setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, mayoritas kabupaten/kota termasuk dalam kategori rendah sehingga pemenuhan DDUB-nya tidak dapat terealisasi 100%. g. Pelaksanaan CSR Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesesimbangan ekonomi-sosiallingkungan, kini semakin banyak perusahaan yang memenuhi tanggungjawab sosialnya.


III-34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) tidak hanya dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan amal (charity) tetapi juga dapat dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program CSR yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan sangat beragam termasuk kegiatan CSR dalam pembangunan infrastruktur permukiman (bidang Cipta Karya) seperi penyediaan air minum dan sanitasi, pengelolaan sampah, penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan permukiman. Di sisi lain, pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat, diharapkan tidak hanya berasal dari APBN dan APBD tetapi dapat juga bersumber dari swasta melalui program CSR. Program CSR merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan bidang infrastruktur yang dapat dioptimalkan di lokasi-lokasi dimana terdapat perusahaan-perusahaan besar seperi program CSR PT. Adaro di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Hingga tahun 2013, telah dilaksanakan fasilitasi program CSR yang bekerjasama dengan perusahan-perusahaan sebagai berikut: Tabel 3.16. Fasilitasi Kerjasama Multipihak Program CSR oleh Ditjen Cipta Karya (2012-2013)

Sumber: Bahan Tayang Dir Bina Program pada Expose Dirjen, Januari 2014

h. Penggalian potensi/inovasi melalui penyelenggaraan sayembara Selain melaksanakan pembangunan bidang Cipta Karya, Ditjen Cipta Karya di tahun 2013 juga melakukan beberapa kegiatan penggalian potensi/inovasi dari berbagai stakeholder melalui penyelenggaraan sayembara. Adapun kegiatan sayembara yang telah dilaksanakan adalah:


III-35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 1. Sayembara Desain Prototipe Bangunan Tempat Evakuasi Sementara (Temporary Evacuation Shelter/TES) Ditjen Cipta Karya Kementerian PU bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan sayembara Desain Prototipe Bangunan Tempat Evakuasi Sementara (Temporary Evacuation Shelter/TES). Penyelenggaraan sayembara ini dilatarbelakangi oleh skala bencana dan ancaman jumlah korban yang besar di IndonesiaPelaksanaan sayembara ini didasari pemikiran bahwa pemerintah telah membangun berbagai percontohan bangunan evakuasi sementara, namun belum sepenuhnya berhasil mewadahi kebutuhan perlindungan bencana. Dimulai dari perubahan paradigma penanggulangan bencana, Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya merespon isu-isu tersebut dengan menyelenggarakan sayembara TES. Sayembara ini mencerminkan prioritas terhadap struktur, kapasitas, tapak, sensitif terhadap kondisi lingkungan dan bangunan sekitar, serta aksesibilitas bagi semua pengguna. Juara pertama atas nama kelompok adalah Robi Aria Samudra, Alexander Octa Kusumawardhana, Jaka Nur Sukma, Geri Dwi Samudra dan Fetrada Nady Satria. Juara kedua dimenangkan oleh Galih Winastwan dan Djehovan Dhira, sedangkan Juara ketiga atas nama Robert Hutagalung dan Mufti Pamungkas. Selanjutnya desain-desain pemenang akan dijadikan referensi pembangunan TES pada wilayah-wilayah rawan bencana di Indonesia. 2. Sayembara Desain Bangunan dan Tata Letak IPA (Instalasi Pengolahan Air) Pembangunan SPAM selalu dilaksanakan setiap tahunnya baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Namun SPAM yang telah terbangun saat ini, khususnya IPA dan bangunan pelengkap lainnya, masih belum memperhatikan aspek estetika dan dipandang belum berwawasan lingkungan. Dalam rangka menerapkan Green Building, Ditjen Cipta Karya mengadakan sayembara desain bangunan dan tata letak IPA untuk meningkatkan kepedulian stakeholder bidang air minum terhadap desain bangunan dan pengaturan tata letak IPA dan bangunan pelengkapnya agar berkonsep hijau dan berwawasan lingkungan. Dari kategori Ketersediaan Lahan Standar (50m x 80 m) Juara 1, 2 dan 3 berturut-turut adalah Sugeng Triyadi, Agung Radityo Adhi dan Galeh NPP. Sementara di kategori Ketersediaan Lahan Minimal (50m x 40m) Juara 1, 2 dan 3 masing-masing diraih oleh


III-36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 Rahmat Ramdhani F, Andi Harahap dan Ahiska Ghulam Madia. Namun sayangnya, dari penilaian aspek fungsi IPA, seluruh pemenang belum dapat menyajikan sistem elaborasi IPA yang sesuai dengan kaidah. Karena itu tiga karya terbaik perlu penyesuaian lebih lanjut sebelum diimplementasikan sebagai pilot project. 3. Sayembara Gagasan Perancangan Arsitektur Kawasan Kelok Sembilan Jembatan Kelok Sembilan di Kab Lima Puluh Kota (Sumbar) merupakan maha karya konstruksi Indonesia. Keindahannya akan lengkap dengan ditatanya kawasan di sekitarnya menjadi lebih komunikatif dengan alam dan manusia. Penataan kawasan Kelok Sembilan digagas Ditjen Cipta Karya melalui Sayembara Gagasan Perancangan Arsitektur dengan hasil tiga besar pemenang. Pemenang pertama mengusung konsep “Dialogue With Nature”, Pemenang kedua oleh Basauli Umar Lubis dan pemenang ketiga oleh Sylvia dengan tema “Negotiating Between Building and Landscape”. Selanjutnya gagasan rancangan pengembangan kawasan Kelok Sembilan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang detail. 4. Sayembara Proyek Desain Arsitektur Rusunawa Jatinegara Barat Rusunawa Jatinegara Barat yang dibangun di bantara Sungai Ciliwung merupakan proyek strategsi dan termasuk Direktif Presiden. Adapun kriteria penilaian mencakup dua hal. Pertama, desain harus bisa dibangun (buildability) dan membutuhkan biaya perawatan yang sehemat mungkin karena penghuninya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua, faktor green building, dimana desain harus memperhatikan penggunaan bahan-bahan local. Ditjen Cipta Karya menetapkan kelompok yang dipimpin Aninditha N. Sunartio sebagai Juara I Sayembara Proyek Desain Arsitektur Rusunawa Jatinegara Barat . Juara II dimenangkan oleh Irina Kencana Sari dan Sandi Yudha. Sedangkan Juara III berhak didapatkan Toton Suhartanto dan kawan-kawan. Selanjutnya pemenang diharapkan untuk segera menyusun Detail Enginering Design (DED) agar Rusunawa Jatinegara Barat segera dilelang. 3.4

HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Salah satu strategi keberhasilan pelaksanaan tahun 2013 adalah adanya respon Direktorat Jenderal Cipta Karya terhadap faktor-faktor yang memerlukan perhatian di tahun 2012, diantaranya adalah: a. Pengembangan Basis Data Ketersediaan data yang akurat tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu kontributor tidak maksimalnya kinerja selama tahun 2012, terlebih terkait data pasca pelaksanaan. Berbagai upaya pengembangan basis data terus dilakukan, salah satunya melalui pengembangan


III-37

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 system aplikasi berbasis web yang memudahkan contributor dalam mengisi data kinerja (SIMEKA). Selain itu, dilakukan juga peningkatan koordinasi dengan daerah untuk memudahkan perolehan data kinerja ini khususnya melalui peran Satker Randal Propinsi. Selanjutnya, upaya ini akan terus dilanjutkan ditahun-tahun berikutnya, khususnya dalam upaya pengembangan basis data dalam meningkatkan akurasi data bidang permukiman. b. Percepatan Proses Pengadaan Upaya percepatan proses pengadaan telah dilakukan dengan dukungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang secara rutin melakukan pemantauan terhadap proses pengadaan. Selain itu, dukungan lain diberikan melalui proses penetapan Pokja Pengadaan yang dipercepat oleh ULP serta dorongan kepada aparat Satker untuk mengikuti pelatihan PerPres No 70 Tahun 2012 agar memahami lebih mendalam ketentuan-ketentuan pelelangan sehingga terhindar dari kesalahaan saat pelelangan. c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan di Daerah Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah salah satu diantaranya dilakukan melalui penguatan pada kapasitas pelaksana di daerah (Satker, Pemda), antara lain dengan memberikan acuan pelaksanaan (panduan mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi fisik), melakukan diseminasi, dan koordinasi yang lebih intensif. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut juga terus ditindaklanjuti di tahun berikutnya dengan menambah perhatian khusus pada poin-poin berikut ini: a. Pengelolaan aset Terkait pengelolaan aset, selain upaya peningkatan Pembinaan Teknis/Pendampingan bagi Petugas BMN, dilakukan juga upaya pengamanan BMN serta mempercepat proses alih status/hibah BMN kepada K/L atau Pemda dengan meningkatkan komitmen kesediaan menerima BMN. Proses percepatan alih status ini terutama diarahkan untuk aset-aset yang berpotensi dihibahkan. b. Aspek Keberlanjutan Untuk menjamin keberlangsungan pemanfaatan infrastruktur permukiman yang telah dibangun, aspek keberlanjutan menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Aspek keberlanjutan menilai bagaimana pengelolaan infrastruktur permukiman yang telah dibangun, baik dari sisi pendanaan maupun lembaga pengelola infrastruktur tersebut. Dari hasil survei lapangan di beberapa lokasi dapat dilihat bahwa infrastruktur permukiman yang mendapatkan dana OM dan mempunyai lembaga pengelola, keberlangsungan kebermanfaatannya lebih lama daripada infrastruktur permukiman yang tidak disediakan dana OM dan lembaga pengelola. Karena itu perlu diinstruksikan kepada Satuan Kerja di propinsi untuk ikut memantau realisasi pemenuhan kewajiban Pemda Kab/Kota baik terhadap komitmen penyediaan DDUB ataupun terhadap tanggungjawab paska


III-38

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 pelaksanaan (seperti realisasi pelaksanaan pemasangan pipa distribusi/SR, fasilitasi pendukung TPA, ketersediaan lembaga pengelola dan sebagainya) c. Pendanaan Mengingat bahwa CSR merupakan salah satu potensi besar dalam pembiayaan pembangunan bidang Cipta Karya, perlu kiranya terus melakukan sinergi sumber pembiayaan CSR ini. Selanjutnya, Ditjen Cipta Karya menargetkan di tahun 2014 agar di setiap propinsi terjadi kerjasama multipihak antara perusahaan dan Pemda Kab/Kota yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA). Karena itu peran Satker Randal PIP di tiap Provinsi sangat diperlukan dalam menyiapkan daftar kegiatan bidang Cipta Karya yang berpotensi untuk dibiayai melalui program CSR dan mendata usulan-usulan daerah untuk kegiatan CSR bidang Cipta Karya yang akan diusulkan pembiayannya. d. Peningkatan komitmen Pemda terkait readiness criteria Masih sering terjadinya pembatalan pelaksanaan kegiatan di daerah khususnya terkait penyediaan lahan dan dukungan infrastruktur menyebabkan perlunya peningkatan komitmen Pemda terkait kesiapan readiness criteria. Terkait ini, Direktorat Pengembangan Air Minum mengusulkan agar readiness criteria kegiatan pembangunan SPAM dilengkapi dengan surat pembebasan lahan dan pernyataan ‘tidak keberatan’ dari perwakilan masyarakat. 3.5

PENGHARGAAN DARI PIHAK LAIN

Terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya di tahun 2013, Ditjen Cipta Karya mendapat apresiasi dari pihak lain melalui penerimaan penghargaan sebagai berikut: a. Juara 1 Stand Terbaik pada Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Expo 2013. Pada ajang expo tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Ditjen Cipta Karya menjadi Juara I Stand Terbaik Kategori Kementerian. Penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut diperoleh oleh Ditjen Cipta Karya. b. Penghargaan atas penerapan Sistem Manajemen Mutu kepada BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BPPSPAM) karena telah memenuhi SNI ISO 9001:2008 Quality Management Sistems-Requirements.


III-39


BAB IV PENUTUP 4.1.

KESIMPULAN

Dari penjabaran pencapaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut pada bab-bab sebelumnya, dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan kegiatan dengan sangat memuaskan. Hal ini dikarenakan pencapaian rata-rata dari ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebesar 116,02%. Kinerja dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: 1.

Terhadap sasaran Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan telah tercapai peningkatan jumlah pelayanan air minum sebanyak 9.264 l/det (116,25%) dan 331 IKK (120,16%), pembinaan kemampuan Pemda/PDAM di 107 PDAM (109,18%) serta peningkatan jumlah pelayanan sanitasi di 137 kab/kota (100%) dan 947 kawasan (101,39%).

2.

Terhadap sasaran Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang telah tercapai pembangunan rusunawa sebanyak 67 TB (100%) dan kawasan permukiman yang terevitalisasi sebanyak 473 kawasan (117,37%).

3.

Terhadap sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat telah tercapai peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan di 27.569 desa (156,73%)

Adapun realisasi anggaran dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas adalah 95,56% (status 4 Februari 2014) dari target sebesar Rp 21.953.711.955.000. Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 2. Masih terbatasnya jumlah SDM dan kapasitas kelembagaan bidang permukiman khususnya terkait pelaksana di daerah (Satker, Pemda) 3. Masih terbatasnya data dan informasi (basis data) permukiman. Selain itu terdapat perbedaan data yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program menyebabkan tidak optimalnya capaian yang dihasilkan 4. Lemahnya persiapan pelaksanaan antara lain identifikasi dan penetapan lokasi yang menyebabkan terjadinya perubahan maupun penambahan lokasi sasaran pada pertengahan tahun anggaran berjalan.


IV-1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 5. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkait tidak terpenuhinya readiness criteria seperti kesiapan lahan. 4.2.

REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai perbaikan ke depan antara lain: 1. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan target target kinerja yang lebih akurat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya; 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja; 3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan bidang permukiman. 4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi terkait. Koordinasi juga diperlukan untuk memperoleh data dan informasi bidang permukiman. 5. Perkuatan pada stakeholder pelaksana di daerah (Satker, Pemda), antara lain dengan memberikan acuan pelaksanaan (panduan), melakukan diseminasi, dan koordinasi yang lebih intensif. Dengan selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2013, diharapkan kesuksesan maupun kekurangan pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya Tahun 2013 dapat menjadi pemacu untuk dapat berkarya lebih baik lagi pada masa-masa mendatang.


IV-2



xii-1



xii-2



xii-3



xii-4

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya. Kab./Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/ Bersejarah. Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/ Nelayan

Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R. Pembangunan Rusunawa Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya. Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan.

Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-site dan Sistem On-Site. Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan.

Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum. Pembinaan Kemampuan Pemda/ PDAM PDAM yang Memperoleh Pembinaan. Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi

Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman.

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/ Kumuh/ Nelayan Dengan Pola Pemberdayaan Kelurahan/ Desa yang Mendapatkan Pendampingan Masyarakat Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM).

Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang.

INDIKATOR KINERJA (2) Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum

SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Dan Sanitasi Permukiman Perkotaan Kawasan MBR yang terlayani Infrastruktur Air Minum. IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum. Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum.

: Direktorat Jenderal Cipta Karya : 2013

Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

6640

10950

kel/desa Desa

17590

Desa

115

403

Kwsn

Kab/Kota

67

TB

403

105 67

Kwsn TB

Kwsn

74

55

Kab/Kota

Kab/Kota

221 98 98 137 497 8 392

322 243 1687

TARGET (4) 7.969 243


Kwsn IKK Desa


FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DITJEN CIPTA KARYA

16503

11066

27569

113

437

437

67

96 67

73

56

388 107 107 137 955 8 859

728 292 2494

REALISASI (5) 9264 292

248,54%

101,06%

156,73%

98,26%

108,44%

108,44%

100,00%

91,43% 100,00%

98,65%

101,82%

175,57% 109,18% 109,18% 100,00% 192,15% 100,00% 219,13%

226,09% 120,16% 147,84%

PROPORSI (6) 116,25% 120,16%


xii-5



xii-6



xii-7



xii-8



xii-9



xii-10



xii-11



xii-12



xii-13



xii-14



xii-15



xii-16



xii-17



xii-18



xii-19



xii-20



xii-21



xii-22



xii-23



xii-24



xii-25



xii-26



xii-27



xii-28



xii-29



xii-30

PENCAPAIAN KELUARAN (output)

KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI

IKK

bulan

Satker

indikator kinerja keluaran (output)

Direktorat Jenderal Cipta Karya jumlah kel/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (p2kp/pnpm) jumlah desa tertinggal terbangun infrastruktur permukiman

jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun beserta infrastruktur pendukungnya jumlah kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya jumlah kab/kota mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara/sejarah

jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur drainase perkotaan jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur stasiun antara dan tempat pemrosesan akhir sampah jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R

jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem onsite

jumlah kawasan MBR yang terlayani infrastruktur air minum jumlah IKK yang terlayani infrastruktur air minum jumlah desa yang terlayani infrastruktur air minum jumlah kawasan khusus yang terlayani infrastruktur air minum jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem offsite

januari februari maret april mei juni juli agustus september oktober nopember desember

Cipta Karya

ASPEK IMPLEMENTASI

PENYERAPAN ANGGARAN Akumulasi pagu Penyerapan Anggaran (P) anggaran (PA) 2.195.374.535.400 93,63

96 99 67 407 155

105 98 67 403 155

11041 16510

73

74

10950 6640

390 56

8

8 392 55

723 292 1930 383

Realisasi output (RKK)

6.366.586.153 56.640.663.013 196.925.095.825 453.125.304.107 840.828.447.058 1.382.427.344.941 2.090.874.707.515 2.972.976.195.839 4.053.100.467.255 5.317.416.662.192 6.735.628.612.061 8.931.003.147.461

322 243 1687 221

target output (TKK)

6.366.586.153 50.274.076.861 140.284.432.812 256.200.208.281 387.703.142.952 541.598.897.883 708.447.362.574 882.101.488.324 1.080.124.271.417 1.264.316.194.937 1.418.211.949.868 2.195.374.535.400

RKK / TKK

1,01 2,49

1,00

1,00 1,01

0,91 1,01

0,99

0,99 1,02

1,00

2,25 1,20 1,14 1,73

5.268.898.885 30.076.631.135 87.375.906.509 171.239.213.761 280.568.865.624 406.802.901.410 567.284.779.947 660.807.735.155 831.168.799.102 1.071.781.848.182 1.545.324.135.468 2.055.529.177.495

Rencana Penyerapan Rencana Penyerapan Realisasi Anggaran (RA) Dana (RPD) Dana kumulatif (RPDK)

Akumulasi realisasi anggaran (RA) 2.055.529.177.495

125,02

Pencapaian keluaran

5.268.898.885 35.345.530.020 122.721.436.529 293.960.650.290 574.529.515.914 981.332.417.324 1.548.617.197.271 2.209.424.932.427 3.040.593.731.529 4.112.375.579.711 5.657.699.715.179 7.713.228.892.674

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK)

Konsistensi Tingkat penyerapan antara tiap bulan perencanaan dan implementasi (K) 82,76 73,56 62,40 62,32 64,87 68,33 70,99 74,07 74,32 75,02 77,34 84,00 86,36


xii-31

Direktorat Jenderal Cipta Karya 60% > NK = 80% 50% > NK = 60%

18,2

43,5

28,6

WE

NK = 50%

: Sangat Kurang

: Kurang

: Cukup atau Normal

: Baik

: Sangat Baik

WK WPK

80% > NK = 90%

90% > NK = 100%

9,7

125,02

WP

PK

Hasil penilaian dikelompokan kedalam kategori sbb:

73,56

66,7

K

NE 99,25

2.298.820.770 4.734.918.602

peningkatan jumlah pelayanan air minum (liter/detik) peningkatan jumlah pelayanan air minum (IKK) peningkatan jumlah pelayanan sanitasi (kawasan) peningkatan jumlah pelayanan sanitasi (kab/kota) pembinaan kemampuan pemda/PDAM pembangunan rusunawa revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan

ASPEK IMPLEMENTASI 93,63

11041 16510

10950 6640

823.670.424 666.601.134 196.874.268

549.942.455 64.736.022 221.252.956

CH 119,70

ASPEK MANFAAT

2.036.295.438 4.497.571.700

811.891.937 560.078.273 148.935.384

494.695.176 55.511.139 219.305.930

Anggaran Realisasi per Output (RAK) 1.620.874.265 1.515.355.350 2.261.017.037 2.189.795.000 1.731.381.996 1.637.021.677 942.317.042 901.137.787 699.132.506 669.614.603 699.132.506 669.614.603 1.150.400.815 1.005.680.392

Pagu per Outout (PAK)

Outcome

67 407 155

73 96 99

74 105 98 67 403 155

723 292 1930 383 8 390 56

realisasi (RVK) 322 243 1687 221 8 392 55

Volume

33,3

P

Cipta Karya

Direktorat

desa tertinggal terbangun infrastruktur permukiman

kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya kab/kota mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara/sejarah kel/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (p2kp/pnpm)

target (TVK)

WI WCH

Cipta Karya

Direktorat

CAPAIAN HASIL (outcome)

Keluaran

kawasan MBR yang terlayani infrastruktur air minum IKK yang terlayani infrastruktur air minum desa yang terlayani infrastruktur air minum kawasan khusus yang terlayani infrastruktur air minum kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem offsite kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem onsite kawasan yang terlayani infrastruktur drainase perkotaan kawasan yang terlayani infrastruktur stasiun antara dan tempat pemrosesan akhir sampah kawasan yang terlayani infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R PDAM yang memperoleh pembinaan satuan unit hunian rumah susun yang terbangun beserta infrastruktur pendukungnya

ASPEK MANFAAT

EFISIENSI

292 1.058 154 99 67 437 35.648 NILAI ASPEK EVALUASI ( NK ) 114,88

NILAI ASPEK IMPLEMENTASI (I) 105,24

realisasi outcome

209.938 713.090

12.293.588 1.654.097 1.270.157

7.431.655 616.534 2.257.683

5.033.771 9.304.597 1.026.308 4.263.878 87.391.563 1.783.501 20.916.378

PAK/TVK

7.969 243 497 137 98 67 403 17.590

target outcome

184430,3449 272415,003

12117790,1 1376113,692 960873,4435

6776646,241 578241,0298 2215211,414

2095927,179 7499297,946 848197,7602 2352840,176 83701825,37 1716960,52 17958578,44

RAK/RVK

0,00 1,20 2,13 1,12 1,01 1,00 1,08 2,03

realisasi / target

0,87849923 0,382020426

0,9857 0,831942506 0,7565

0,911862354 0,937890625 0,981187879

0,416373167 0,80597774 0,826455181 0,551807572 0,957779244 0,962690932 0,858589286

(RAK/RVK)/(PAK/TVK)

119,70

capaian hasil

12,15 61,80

1,43 16,81 24,35

8,81 19,70 6,21 1,88

99,25

[ 1NILAI (RAK/RVK)/(PAK/TVK) EFISIENSI EFISIENSI ]*100 58,36 19,40 17,35 44,82 4,22 3,73 14,14


xii-32



xii-33



xii-34



xii-35



xii-36



xii-37

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 A. SEKTOR PENGEMBANGAN AIR MINUM 1. Output SPAM Terfasilitasi KEGIATAN : Optimalisasi Sistem SPAM PDAM

25 %

LOKASI : Labuhan Meringgai, Kab. Lampung Timur KOORDINAT : Longitude 105˚47’11” Latitude -5˚19’25” MANFAAT : Meningkatkan kinerja pengelolaan PDAM dengan kondisi tidak sehat (kurang sehata dan sakit)

50 %

SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

75 %

0%


100 %

xii-38


KEGIATAN : Banpro Penyehatan PDAM (Pembuatan IPA Kap. 10 L/DTK IKK Kawatuna)

25 %

LOKASI : Kota Palu – Prov Sulawesi Tengah KOORDINAT : Longitude 0119° 93' 01' Latitude - 000° 54' 2 '' MANFAAT : Meningkatkan kinerja pengelolaan PDAM dengan kondisi tidak sehat (kurang sehata dan sakit)

50 %


75 %

0% 100 %


xii-39

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 2. Output SPAM IKK KEGIATAN : Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC

25 %

LOKASI : IKK Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Propinsi Riau KOORDINAT : Longitude 0 42˚5’95” Latitude 100˚32’19” MANFAAT : Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di Ibukota Kecamatan atau kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum

50 %


75 %

0%


100 %

xii-40

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 KEGIATAN : Pembangunan SPAM IKK Kapasitas 10 l/det

25 %

LOKASI : IKK Pancur dan IKK Singkep, Kab. Lingga, Propinsi Kepulauan Riau KOORDINAT : Longitude 104˚39’58” Latitude 0˚04’42” MANFAAT : Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di Ibukota Kecamatan atau kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum

50 %


75 %

0%


100 %

xii-41

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 KEGIATAN : Pembangunan Reservoir 100 m3, elevasi 34 m (Optimalisasi IKK)

25 %

LOKASI : IKK Bulang, Kota Batam, Propinsi Kepulaun Riau KOORDINAT : Longitude 103˚53’08” Latitude 01˚01’10” MANFAAT : Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi program IKK

50 %


75 %

0%


100 %

xii-42

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 3. Output SPAM MBR KEGIATAN : Pemasangan Pipa Transmisi

25 %

LOKASI : IKK Tanjung Batu, Kab. Karimun, Propinsi Kepulauan Riau KOORDINAT : Longitude 103˚47’3” Latitude 00˚39’09” MANFAAT : Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi program IKK

50 %


75 %

0%


100 %

xii-43

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 4. Output SPAM Kawasan Khusus KEGIATAN : Pembangunan SPAM DPT

0%

LOKASI : Desa Kobe, Kab. Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara KOORDINAT : Longitude 99˚52’7” Latitude 12˚7’13” MANFAAT : Menyediakan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi program IKK

50 %


100 %


xii-44

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 B. SEKTOR PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1. Output Infrastruktur Air Limbah KEGIATAN : Pembangunan IPLT

25 %

LOKASI : Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan KOORDINAT : Longitude 104˚20’39” Latitude 3˚42’84” MANFAAT : Membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja untuk mengolah mengolah limbah agar tidak menjadi polusi bagi lingkungan

50 %


75 %

0%


100 %

xii-45


KEGIATAN : Pembangunan IPLT

25 %

LOKASI : Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan KOORDINAT : Longitude 104˚20’39” Latitude 3˚42’84” MANFAAT : Membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja untuk mengolah mengolah limbah agar tidak menjadi polusi bagi lingkungan

50 %


75 %

0%


100 %

xii-46

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 2. Output Infratstruktur TPA KEGIATAN : Optimalisasi Pembangunan TPA

0%

LOKASI : Kabupaten Kulonprogo, Propinsi DIY KOORDINAT : Longitude 112˚44’11” Latitude 10˚9’15” MANFAAT : Membangun infrastruktur TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah agar sampah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

50 %

100 %


xii-47


KEGIATAN : Optimalisasi Pembangunan TPA

0%

LOKASI : Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DI. Jogjakarta KOORDINAT : Longitude 111˚32’9” Latitude 7˚11’30” MANFAAT : Membangun infrastruktur TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah agar sampah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan

50 %


100 %


xii-48

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 3. Output Infrastruktur Drainase Perkotaan KEGIATAN : Pembangunan Sistem Drainase

0%

LOKASI : Kecamatan Janti, Kota Jogjakarta, Propinsi DI. Jogjakarta KOORDINAT : Longitude 112˚32’18” Latitude 5˚14’29” MANFAAT : Membangun saluran drainase untuk mengalirkan limpasan air dari badan jalan sehingga tidak menyebabkan genangan SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

50 %

100 %


xii-49


KEGIATAN : Pembangunan Saluran Drainase

25 %

LOKASI : Kab. Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan KOORDINAT : Longitude 3632˚57’36” Latitude 9594˚29’28” MANFAAT : Membangun saluran drainase untuk mengalirkan limpasan air dari badan jalan sehingga tidak menyebabkan genangan

50 %


75 %

0%


100 %

xii-50

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 4. Output Infrastruktur TPST/3R KEGIATAN : Pembangunan 3R

0%

LOKASI : Kabupaten Sleman, Propinsi DI. Jogjakarta KOORDINAT : Longitude 102˚22’40” Latitude 11˚10’22” MANFAAT : Membangun infrastruktur TPST/3R sebagai tempat mendaur ulang sampah agar sampah dapat dipergunakan kembali/bermanfaat SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

50 %

100 %


xii-51


KEGIATAN : Pembangunan 3R

0%

LOKASI : Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DI. Jogjakarta KOORDINAT : Longitude 112˚23’88” Latitude 09˚18’12” MANFAAT : Membangun infrastruktur TPST/3R sebagai tempat mendaur ulang sampah agar sampah dapat dipergunakan kembali/bermanfaat SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

50 %

100 %


xii-52

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 C. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1. Output Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan KEGIATAN : Pengawasan Supervisi penanganan Permukiman Perdesaan Kawasan

25 %

LOKASI : Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat KOORDINAT : Longitude 111˚23’42” Latitude 15˚55’27” MANFAAT : Membangun jalan poros agar penduduk desa dapat berpindah tempat dengan cepat dan pergerakan ekonomi masyarakat semakin meningkat

50 %

SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

75 %

0%


100 %

xii-53


KEGIATAN : Pembangunan Kawasan Agropolitan

25 % LOKASI : Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat KOORDINAT : Longitude 100˚67’79” Latitude -0˚23’38” MANFAAT : Membangun Jalan Poros di lingkungan agropolitan agar memberikan akses yang lebih baik dan cepat

50 % SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

75 %

0%


100 %

xii-54


KEGIATAN : Pekerjaan Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan, Drainase

25 %

LOKASI : Desa Koto, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh KOORDINAT : Longitude 101˚26’54” Latitude 2˚45’54” MANFAAT : Membangun Jalan Usaha Tani di lingkungan agropolitan memberikan pergerakan perekonomian semakin tinggi

50 %


75 %

0%


100 %

xii-55

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 2. Output Kawasan Permukiman Perkotaan KEGIATAN : Pembangunan Infrastruktur Permukiman RSH

25 %

LOKASI : Kecamatan Sei Beduk, Propinsi Sumatera Barat KOORDINAT : Longitude 113˚42’28” Latitude 29˚22’13” MANFAAT : Membangun jalan poros agar penduduk desa dapat berpindah tempat dengan cepat dan pergerakan ekonomi masyarakat semakin meningkat

50 %


75 %

0%


100 %

xii-56


KEGIATAN : Pembangunan Pelantar Lingkungan

25 %

LOKASI : Kecamatan Belakang Padang, Propinsi Sumatera Barat KOORDINAT : Longitude 113˚42’28” Latitude 29˚22’13” MANFAAT : Membangun pelantar lingkungan agar lingkungan penduduk desa dapat menikmati desanya dengan baik

50 %


75 %

0%


100 %

xii-57

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 3. Output Infrastruktur Permukiman (PPIP) KEGIATAN : Pembangunan Tutup Saluran

25 %

LOKASI : KSM Semangat Baru, Desa Deah, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh KOORDINAT : Longitude 95˚7’48” Latitude 33˚4’3” MANFAAT : Membangun tutup saluran agar aman bagi pengguna jalan

50 %


75 %

0%


100 %

xii-58

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 KEGIATAN : Pembangunan Saluran,Rehab Saluran,Plat Beton/ Gorong-gorong, Paving Block, Rabat Beton

25 %

LOKASI : KSM Tenggiri, KSM Mujair, KSM Gerapu, dan KSM Kakap di Desa Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh KOORDINAT : Longitude 95 1˚8’48” Latitude 5 33˚5’2”

50 %

MANFAAT : Memberikan rasa aman, nyaman kepada penduduk desa SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

75 %

0%


100 %

xii-59

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 D. SEKTOR PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1. Output Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman KEGIATAN : Pendampingan PSD Penataan RTH

25 %

LOKASI : Kawasan Pagaruyuang, Kab. Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat KOORDINAT : Longitude 110˚44’13” Latitude 29˚23’11” MANFAAT : Menata sarana dan prasarana di ruang terbuka hijau agar lebih nyaman digunakan sebagai ruang bersama

50 %


75 %

0%


100 %

xii-60


KEGIATAN : Pembangunan PSD Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

25 %

LOKASI : Kawasan Kota Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan KOORDINAT : Longitude 115˚23’26” Latitude -2˚35’10” MANFAAT : Menata sarana dan prasarana di ruang terbuka hijau agar lebih nyaman digunakan sebagai ruang bersama

50 %


75 %

0%


100 %

xii-61

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 KEGIATAN : Pembangunan PSD Revitalisasi Kawasan

25 %

LOKASI : Kawasan Sengkang, Kab. Wajo, Propinsi Sumatera Barat KOORDINAT : Longitude 109˚35’22” Latitude 22˚29’16” MANFAAT : Menata jalur pedestarian agar lebih nyaman dilewati oleh pejalan kaki

50 %


75 %

0%


100 %

xii-62

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 KEGIATAN : Pembangunan PSD Revitalisasi Kawasan

25 %

LOKASI : Kawasan Sengkang, Kab. Wajo, Propinsi Sumatera Barat KOORDINAT : Longitude 109˚35’22” Latitude 22˚29’16” MANFAAT : Menata jalur pedestarian agar lebih nyaman dilewati oleh pejalan kaki

50 %


75 %

0%


100 %

xii-63

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 KEGIATAN : Pendampingan PSD PLP Tradisional/Bersejarah

25 %

LOKASI : Kawasan Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur KOORDINAT : Longitude 117˚00’00” Latitude -1˚13’83” MANFAAT : Membangun gedung pertemuan untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan warga masyarakat

50 %


75 %

0%


100 %

xii-64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 KEGIATAN : Pembangan PSD Lingkungan Permukiman Tradisional

25 %

LOKASI : Kawasan Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kab. Bulukamba, Propinsi Sulawesi Selatan KOORDINAT : Longitude 120˚1’7” Latitude -5˚31’93”

50 %

MANFAAT : Membangun gedung pertemuan untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan warga masyarakat SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

75 %

0%


100 %

xii-65

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 2. Output Pemberdayaan Masyarakat KEGIATAN : Perataan Jalan Setapak Menggunakan Pavling Blok (P2KP)

25 %

LOKASI : Kelurahan Mutiara, Kab. Asahan, Propinsi Sumatera Barat KOORDINAT : Longitude 099˚38’66” Latitude 02˚58’55” MANFAAT : Perataan dengan Pavling Blok agar dapat memberikan kenyamanan untuk penduduk sekitar

50 %


75 %

0%


100 %

xii-66


KEGIATAN : Perataan Jalan Setapak Menggunakan Pavling Blok (P2KP)

25 %

LOKASI : Kelurahan Teladan, Kab. Asahan, Propinsi Sumatera Barat KOORDINAT : Longitude 99˚37’98” Latitude 2˚58’12” MANFAAT : Perataan dengan Pavling Blok agar dapat memberikan kenyamanan untuk penduduk sekitar

50 %


75 %

0%


100 %

xii-67

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 3. Output Bangunan Gedung dan Fasilitasnya KEGIATAN : Aksesibilitas Bangunan Gedung SLB

0%

LOKASI : Kota Pekanbaru, Propinsi Riau KOORDINAT : Longitude 101˚48’33” Latitude 0˚51’13” MANFAAT : Pembuatan Ramp dan Guiding Block untuk para diffable agar dapat menuju gedung dengan lebih mudah SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

50 %

100 %


xii-68

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 KEGIATAN : Aksesibilitas Bangunan Gedung SLB

0%

LOKASI : Kota Pekanbaru, Propinsi Riau KOORDINAT : Longitude 101˚48’33” Latitude 0˚51’13” MANFAAT : Pembuatan Ramp dan Guiding Block untuk para diffable agar dapat menuju gedung dengan lebih mudah SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

50 %

100 %


xii-69

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN RINGKASAN EKSEKUTIF

Recommend Documents