DAFTAR ISI PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iii
DAFTAR DIAGRAM
iv
DAFTAR LAMPIRAN
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
vi
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN 1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
I–1
1.2. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN
I – 15
1.3. RENCANA STRATEGIS
I - 15
PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN
II – 1
2.2. PERJANJIAN KINERJA
II – 2
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. PENGELOLAAN KINERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM
III – 1
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
III – 2
3.3. EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN
III – 20
3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA
III – 22
3.5. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PENINGKATAN KINERJA BAB IV
PENUTUP
PERHATIAN
UNTUK III – 25 IV – 1
LAMPIRAN
ii
DAFTAR TABEL Tabel 1.1.
Klasifikasi Pendidikan PNS/NON PNS
I – 12
Tabel 1.2.
Klasifikasi Jenis Kelamin
I – 13
Tabel 1.3.
Klasifikasi Berdasarkan Golongan Ruang
I – 14
Tabel 1.4.
Klasifikasi Berdasarkan Jenis Jabatan
I – 15
Tabel 2.1.
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Bina Program Tahun 2014
II – 1
Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2014
II – 2
Tabel 2.3.
Rincian Pagu Penghematan Per Output
II – 3
Tabel 3.1.
Kategorisasi Kinerja
III – 1
Tabel 3.2.
Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2014
III – 2
Tabel 3.3.
Penilaian Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2014
III – 3
Tabel 3.4.
Tren Pencapaian Sasaran (Outcome)
III – 5
Tabel 3.5.
Pelaksanaan Aspek TURBINWAS di Direktorat Bina Progam III – 6 Tahun 2014
Tabel 3.6.
Pencapaian Kinerja Output Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman
III – 8
Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Output Program dan Anggaran Bidang Permukiman
III – 9
Tabel 3.8.
Pencapaian Kinerja Output Kegiatan Kerjasama Luar Negeri
III – 10
Tabel 3.9.
Penyiapan Kerjasama Luar Negeri Ditjen Cipta Karya Tahun 2014
III – 13
Tabel 3.10.
Pencapaian Kinerja Output Data dan Informasi Bidang Permukiman
III – 15
Tabel 3.11.
Pencapaian Kinerja Output Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman
III – 16
Tabel 3.12.
Pencapaian Kinerja Output Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
III – 17
Tabel 3.13.
Realisasi Penyerapan Anggaran Per Output
III – 21
Tabel 3.14.
Tren Realisasi Anggaran Per Outcome
III – 22
iii
DAFTAR DIAGRAM Diagram 1.1.
Bagan Struktur Organisasi
I–3
Diagram 1.2.
Hubungan Kerja Antar Direktorat
I – 12
Diagram 1.3.
Klasifikasi Pendidikan PNS/NON PNS
I – 13
Diagram 1.4.
Klasifikasi Jenis Kelamin
I – 13
Diagram 1.5.
Klasifikasi Berdasarkan Golongan Ruang
I – 14
Diagram 1.6.
Klasifikasi Berdasarkan Jenis Jabatan
I – 14
Diagram 1.7.
Keragaman SDM Berdasarkan PNS dan Non PNS
I – 15
Diagram 1.8.
Keragaman SDM Berdasarkan Jafung dan Diperbantukan
I – 15
Diagram 3.1.
Kesesuaian RPIJM sektor dengan RKAKL Tahun 2014
III – 4
Diagram 3.2.
Kesesuaian Kegaitan Tahun 2014 dengan Usulan pada RPIJM
III – 19
iv
DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I
RENCANA KINERJA TAHUNAN
v–1
LAMPIRAN II
PENETAPAN KINERJA
v–2
LAMPIRAN III
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
v–4
LAMPIRAN IV
RINCIAN PKK
v-5
LAMPIRAN V
PIAGAM PENGHARGAAN
v – 15
LAMPIRAN VI
PENGHITUNGAN KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN PMK 249/2011
v – 16
LAMPIRAN VII
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2014
v – 18
LAMPIRAN VIII
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN
v – 33
LAMPIRAN IX
DOKUMENTASI KEGIATAN
v – 70
v
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Dalam upaya merealisasikan good governance, Direktorat Bina Program telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Renstra. Adapun visi dan misi Direktorat Bina Program sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman. Pencapaian sasaran ini tahun 2014 telah tercapai sejumlah 183 dokumen atau telah 107,01% melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebanyak 171 dokumen. Pencapaian ini diperoleh dari akumulasi pencapaian 6 (enam) output utama Direktorat Bina Program. Capaian kinerja sasaran Direktorat Bina Program tahun 2014 yang tercermin dari pencapaian output-output utamanya diuraikan sebagai berikut: 1.
Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 12 laporan atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 laporan. Serangkaian kegiatan Subdit Kebijakan dan Strategi bidang permukiman di tahun 2014 merupakan bagian dari upaya penajaman kebijakan dan strategi terutama dalam hal penguatan kelembagaan dan pendanaan dalam pencapaian target 100-0-100 serta perwujudan konsep keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya di kabupaten/kota yang memiliki fungsi strategis nasional serta telah memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung.
2.
Jumlah dokumen Program dan Anggaran Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 52 laporan atau 130 % dari target yang ditetapkan sebanyak 40 laporan. Salah satu output utama yang dilakukan subdit Program dan anggaran di tahun 2014 ini adalah sinkronisasi penyusunan program dan anggaran tahun 2014. Kegiatan tersebut merupakan sinkronisasi program-program pembangunan Bidang Cipta Karya, terutama program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dengan berlandaskan pada kebijakan dan agenda pembangunan nasional.
3.
Jumlah dokumen Kerjasama Luar Negeri Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 11 laporan atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan. Salah satu hasil dari keluaran kegiatan kerja sama luar negeri bidang permukiman di tahun 2013 adalah terkait dengan pendanaan yang bersumber dari CSR perusahaan. Seperti diketahui, salah satu sumber pendanaan alternatif selain APBN dan APBD yang saat ini sedang dioptimalkan untuk pendanaan bidang permukimana dalah pemanfaatan melalui dana CSR. Direktorat Bina Program melalui Sub Direktorat
vi
Kerjasama Luar Negeri berupaya memfasilitasi kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan untuk menggali potensi dana CSR. 4.
Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 13 laporan atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 13 laporan. Salah satu hasil dari output evaluasi kinerja bidang permukiman di tahun 2014, adalah terkait tersusunnya Indeks Permukiman Perkotaan Berkelanjutan. Indeks ini merupakan indeks komposit yang dapat menggambarkan upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja. Indeks mencakup empat komponen yang menyangkut bidang mendasar yang diperlukan untuk menghasilkan suatu ukuran dari pencapaian ratarata yang merefleksikan upaya pemerintah kota/kabupaten dalam menciptakan permukiman perkotaan berkelanjutan.
5.
Jumlah dokumen Data dan Informasi Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 11 laporan atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan. Dalam kerangka Rencana Induk Sistem Informasi Direktorat Jenderal Cipta Karya periode 2014-2019 telah dilakukan penyusunan rencana strategis pengembangan sistem informasi Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan implementasi diantaranya: 1] Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya; 2] Penyusunan Struktur Kekerabatan Teknologi Informasi; 3] Penyusunan Blue Print Sistem Informasi 2015-2019; serta 4] Pengembangan sistem monitoring Aplikasi berbasis web di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
6.
Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 84 laporan atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 84 laporan Pada tahun 2014 telah dilakukan pendampingan bantuan teknis penyusunan RPI2JM kepada 92 kab/kota di 20 provinsi. Melalui bantuan teknis ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas dokumen RPI2JM sebagai suatu delivery system dari kebijakan pembangunan bidang CiptaKarya.
Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah tercapai sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain: A.
PERENCANAAN -
Masih terdapat kendala dalam mewujudkan keterpaduan serta sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah yang terlihat pada: o Total usulan kegiatan RPI2JM TA 2014 yang terakomodasi oleh APBN TA 2014 baru mencapai 77% (sama dengan tahun 2013) o Dokumen RPI2JM dan Memorandum Program sebagai dasar perencanaan Bidang Cipta Karya di Kab/Kota belum menggambarkan sinkronisasi antar sektor (RISPAM, SSK, RTBL dan SPPIP/RPKPP) o Masih terdapat usulan kegiatan tidak sesuai dengan Dokumen RPI2JM, serta keterlibatan sektor dalam proses penyusunan RPI2JM dan MP di daerah masih belum optimal.
vii
-
-
B.
PELAKSANAAN -
-
-
C.
Indikator kinerja Direktorat Bina Program belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan kinerja direktorat Ketersediaan SDM yang masih kurang terlebih dengan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan (jabatan fungsional umum teknis hanya 83 orang dan jabatan fungsional tertentu baru 6 orang). Komposisi SDM terbesar adalah jabatan fungsional umum administrasi sebanyak 159 orang Selain itu job description yang belum seragam antara nama jabatan menyebabkan sulitnya menetapkan indikator kinerja individu SDM Direktorat Bina Program.
Salah satu penyebab tidak maksimalnya konsistensi penyerapan anggaran sesuai kurva S, dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran. Masih banyak pembangunan infrastruktur belum responsif gender yang ditandai dengan masih banyaknya kebijakan dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Realisasi DDUB sebagai Matching Fund terhadap APBN Reguler 2014, masih sangat rendah, yaitu 56,41% (APBD Kab/Kota). Untuk sektor Air Minum, realisasi DDUB sebesar 61,33%, sektor PLP sebesar 55,39%, sektor Bangkim sebesar 49,58%, dan sektor PBL sebesar 55,77%. Selain baru 20 SOP yang terdokumentasi dalam instruksi kerja, belum adanya SK Wakil Manajemen menyebabkan pelaksanaan SMM belum berjalan optimal
PASCA PELAKSANAAN -
Kualitas data kinerja pasca pelaksanaan (manfaat dan dampak) yang sulit didapatkan serta masih diragukan tingkat validitasnya
-
Belum ada standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diakui bersama
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut, beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai perbaikan ke depan antara lain: 1. Mengembangkan indikator kinerja outcome yang dapat menggambarkan kinerja Direktorat Bina Program 2. Peningkatan kualitas pemrograman dan perencanaan melalui peningkatan kualitas dokumen RPI2JM, peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peningkatan peran Satker Randal baik dalam proses review RKA-KL maupun sebagai konsolidator data perencanaan dan pengendalian 3. Mengelola dan mengembangkan data kinerja melalui peningkatan kualitas SIMEKA sebagai sumber data dan informasi kinerja koordinasi dalam upaya meningkatkan kualitas data kinerja 4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pemetaan kompetensi pegawai, penyeragaman job description maupun melalui penetapan indicator kinerja individu
viii
5. Pengembangan standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diakui bersama. 6. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk merangsang Pemda Kabupaten/Kota untuk merealisasikan DDUB-nya. Melalui Laporan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Direktorat Bina Program Tahun 2010-2014.
ix
BAB I PENDAHULUAN Direktorat Bina Program melaksanakan sasaran meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014. Dalam Renstra tersebut, visi Direktorat Bina Program mengacu pada visi Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan”, dengan misi “Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance”. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Bina Program melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Bina Program sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud dari mandat yang diemban. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Bina Program tahun 2014 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Bina Program dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Direktorat Bina Program. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat Bina Program. 1.1.
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Direktorat Bina Program merupakan unit kerja Eselon II dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Bina Program mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Cipta Karya. Direktorat Bina Program mengolah berbagai Program yang digariskan untuk mendukung kebijakan pembangunan bidang keciptakaryaan.
I-1
1.1.1.
TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Bina Program adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh Direktur Bina Program yang strukturnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, menyusun rencana, program dan anggaran termasuk sumber pembiayaan, pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program (Pasal 560). Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan, baik di perkotaan maupun di pedesaan 2. Penyusunan program dan anggaran penyediaan prasarana dan sarana 3. Pengembangan kerjsasama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri serta pengembangan program investasi 4. Evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan program 5. Pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik 6. Pelaksanaan tata usaha Direktorat
1.1.2.
STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan tugas dan fungsinyaDirektorat Bina Program terdiri atas 5 (lima) Sub Direktorat, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (sesuai dengan Pasal 562), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu didukung oleh 3 (tiga) Satuan Kerja, sebagaimana terlihat pada bagan berikut ini:
I-2
DIREKTORAT BINA PROGRAM SATKER - Randal PIP Pusat & Prop - P3SD Perkotaan - P3SD Perdesaan
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI
SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN
SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI
SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI
SEKSI RENCANA DAN KEBIJAKAN
SEKSI PROGRAM AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SEKSI MULTILATERAL
PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMENTASI
SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SEKSI PROGRAM TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SEKSI BILATERAL
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SEKSI TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SEKSI RENCANA JANGKA MENENGAH
SEKSI
SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA
Diagram 1.1 Bagan Struktur Organisasi
A.
SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (pasal 563), Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (Pasal 564): 1. Analisis dan evaluasi kebijakan dan rencana pengembangan prasarana dan sarana permukiman. 2. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana permukiman. 3. Penyusunan rencana jangka panjang dan menengah. 4. Penyusunan pedoman dan manual rencana pengembangan investasi jangka menengah. Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya terdiri atas dua seksi yaitu sebagai berikut: a.
Seksi Rencana dan Kebijakan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi kebijakan dan rencana pengembangan, serta penyusunan rencana jangka panjang pengembangan prasarana dan sarana permukiman
I-3
b.
B.
Seksi Rencana Jangka Menengah Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka menengah, serta penyusunan pedoman dan manual rencana pengembangan Investasi Jangka Menengah prasarana dan sarana permukiman
SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 567, Sub Direktorat Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran. Dalam melaksanakan tugas Pasal 567, Sub Direktorat Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi (pasal 568) sebagai berikut: 1. Pengumpulan dan pengolahan data rencana dan program tahunan. 2. Analisis dan evaluasi pemrograman, penganggaran serta data dan rencana tahunan. 3. Penyusunan pedoman penyiapan program dan anggaran tahunan, dan 4. Penyusunan program dan anggaran tahunan bidang air minum, air limbah, drainase, persampahan, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman. Sub Direktorat Program dan Anggaran dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya (Pasal 570) terdiri atas dua seksi (pasal 569) yaitu sebagai berikut:
C.
a.
Seksi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data rencana, analisis dan evaluasi data dan rencana tahunan, penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan, serta penyusunan program dan anggaran bidang air minum, air limbah, persampahan dan drainase.
b.
Seksi Program Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data rencana, analisis, evaluasi data dan rencana tahunan dan anggaran, penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan, penyusunan program bidang penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman.
SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (pasal 571), Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerjasama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri, serta pengembangan program investasi. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Kerjasama menyelenggarakan fungsinya (Pasal 572) sebagai berikut:
Luar
Negeri
I-4
1. 2. 3. 4. 5.
Identifikasi sumber pendanaan luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Pengembangan kerjasama luar negeri untu pembiayaan pembangunan. Penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri. Identifikasi sumber dana investasi lainnya dalam pembiayaan pembangunan. Penyusunan rencana dan program investasi.
Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya (pasal 574) dibagi kepada dua seksi (pasal 573) yaitu:
D.
a.
Seksi Multilateral Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi sumber pendanaan luar negeri, pengembangan kerjasama luar negeri, serta penyiapan administrasi pinjaman/ hibah luar negeri dengan sumber pendanaan dari lembaga multilateral.
b.
Seksi Bilateral Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi sumber pendanaan, pengembangan kerjasama luar negeri, administrasi pinjaman/ hibah luar negeri dengan sumber pendanaan dari lembaga bilateral, serta penyiapan program investasi dari sumber dana lainnya.
SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 575, Sub Direktorat Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan data dan informasi, pelaporan kemajuan pembangunan, dokumentasi serta komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsinya (pasal 576) sebagai berikut: 1. Pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi. 2. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan. 3. Penyusunan dan pengelolaan dokumen dan informasi publik. 4. Pengelolaan dan pelayanan komunikasi publik. Sub Direktorat Data dan Informasi dalam melaksanakan fungsinya terdiri atas dua seksi (pasal 577) dengan tugasnya (pasal 578) sebagai berikut: a.
Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem data dan pengelolaan dokumen, serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan.
b.
Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan informasi serta pelayanan komunikasi.
I-5
E.
SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 579, Sub Direktorat Evaluasi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Evaluasi dan Kinerja menyelenggarakan fungsinya (pasal 580) sebagai berikut: 1. Penyiapan pedoman dan kriteria evaluasi. 2. Pengumpulan dan pengolahan data kinerja tahunan. 3. Monitoring dan evaluasi kinerja serta fungsi dan manfaat program. 4. Evaluasi kinerja program pinjaman/hibah luar negeri. 5. Pelaporan kinerja pelaksanaan program. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja dalam melaksanakan fungsinya terdiri atas dua seksi (pasal 581) dan tugasnya (pasal 582) yaitu: a.
Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan termasuk evaluasi kinerja pinjaman/hibah luar negeri bidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.
b.
Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan termasuk evaluasi kinerja pinjaman/hibah luar negeri bidang penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan permukiman.
F.
SUB BAGIAN TATA USAHA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 583, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.
G.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 680, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya (pasal 681 ayat 1) dimana masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
I-6
Jumlah tenaga fungsional pada kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang dibutuhkan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. H.
SATUAN KERJA DI BAWAH BINAAN DIREKTORAT BINA PROGRAM Selain tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Program sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umumyang terdapat pada tiap sub direktorat di lingkungan Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebagaimana diuraikan pada bagian Tugas dan Fungsi, Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas khusus yang berfungsi dalam mendukung visi dan misi DJCK sesuai dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/KPTS/M/2013 tentang Pengangkatan atas atasan langsung Kepala Satuan Kerja tanggal 20 Januari 2013. Penjelasan rinci untuk Satuan Kerja dalam pembinaan oleh Direktorat Bina Program DJCK diuraikan di bawah ini, dalam sub bab persatuan kerja sebagai berikut: 1. SATUAN KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM CIPTA KARYA Satuan Kerja Direktorat Bina Program Cipta Karya merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin di Direktorat Bina Program. Dalam hal ini masing-masing kegiatan terdapat di tiap Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Bina Program. Uraian tugas dan tanggung jawab tiap unit di lingkungan Satker Direktorat Bina Program adalah: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); antara lain bertugas menandatangani kontrak/SPK atas program atau kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana program dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang disiimpulkan dari kontrak/SPK tersebut serta bertanggung jawab kepada Kepala Satker Pengguna Anggaran. b. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran; antara lain bertugas menguji keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta menandatangani dan menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM). c. Bendahara Pengeluaran; antara lain bertugas menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satker pada Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, serta buku tambahan lainnya. d. Unit Akuntansi; terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). e. Pembantu Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Satker Direktorat Bina Program yang membantu menyiapkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) dan bertanggungjawab kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
I-7
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Pembantu Bendahara I dan II membantu menyelenggarakan pembukuan, menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga, menguji kebenaran penagihan pembayaran uang muka persediaan sesuai dengan MAK, DIPA dan peraturan yang berlaku, yang meliputi pembayaran atas belanja dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); bertugas menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyusun Neraca Satuan Kerja sesuai dengan SAI yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); bertugas menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kendali Barang (LKB) Satker Direktorat Bina Program sesuai dengan SAI. Pelaksana Kegiatan bertugas membantu dan bertanggungjawab terhadap kelancaran persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Asisten Perencanaan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan, menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), menyiapkan usulan kegiatan Satker berikutnya, menyiapkan dokumen Revisi/RKAKL, menyiapkan jadwal pelelangan, dan seterusnya. Asisten Pelaksana Kegiatan; bertugas melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kontraktual dan swakelola, melaksanakan evaluasi progres pelaksanaan, menyiapkam Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, dan seterusnya. Kepala Urusan Umum Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan penunjang seperti pengadaan barang, perjalanan dinas, menyiapkan dokumen yang diperlukan, memproses surat-menyurat, dan seterusnya. Kepala Urusan Keuangan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Operasional Kerja (ROK), SPP, menyiapkan Laporan Progres Keuangan, dan seterusnya.
Untuk selanjutnya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Program untuk Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya dapat dilihat pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja), pada masing-masing Sub Direktorat. 2.
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PUSAT DAN PROPINSI Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan dan kewajiban yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengelola pembangunan di daerahnya, khususnya untuk bidang infrastruktur permukiman. Dengan kewenangan yang dimiliki diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Namun tidak jarang permasalahan yang dihadapi tersebut tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga memerlukan kerjasama dengan pemerintah pusat, propinsi, serta kabupaten/kota tetangga, maupun pihak swasta dan masyarakat. Perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari empat (4) tahapan yakni:
I-8
(1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Untuk mendorong kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarananya, khususnya bidang keciptakaryaan melalui proses yang terpadu/terintegrasi, partisipatif, dan terkendali, diperlukan adanya kerjasama pusat dan daerah. Dengan demikian, pembangunan prasarana dan sarana tidak dilaksanakan secara sepotong-sepotong, baik secara fisik maupun pendanaannya, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah Pusat berkepentingan dalam melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pemberdayaan perencanaan program investasi infrastruktur yang terstruktur dan terprogram. Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan pembagian sumberdaya bersama melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Pembentukan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program (Randal) di masing-masing Propinsi memegang peranan yang sangat vital dalam memperpendek jangkauan koordinasi Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota demi terwujudnya pembangunan bidang Cipta Karya. Penguatan peran satker randal merupakan salah satu strategi peningkatan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, untuk memperkuat pusat dan daerah, pembagian tugas antara pemerintah dan pemda sebagai penanggung jawab komponen output tertentu akan disepakati secara lebih jelas, baik anggaran, waktu, maupun personil. Untuk mendukungnya, perancangan distribusi pegawai yang diperbantukan ke daerah akan diperbanyak, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja. Dengan demikian peran dan fungsi Pemerintah Propinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diwujudkan secara nyata. Untuk merealisasikan hal tersebut, Ditjen Cipta Karya mengalokasikan dana/kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Propinsi dan teralokasi pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Propinsi. 3.
SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERKOTAAN Sebagai upaya pengembangan dan pemantapan ekonomi daerah, salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah pusat dalam membantu pembangunan adalah dengan mengalihkan dan mengintegrasikan dana/kegiatan sektoral yang urusannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah ke dalam bantuan pembangunan daerah (Kabupaten/Kota). Hal ini berarti memberikan kesempatan yang luas kepada aparatur dan masyarakat di daerah untuk mengelola dan
I-9
memanfaatkan bantuan pembangunan tersebut sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah. PP Nomor 38 Tahun 2007 menyatakan bahwa air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Walaupun demikian, pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem air minum dan sanitasi untuk menjamin hak setiap orang bagi kebutuhan pokok minimal seseuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karenanya, pemerintah pusat hingga saat ini masih mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk pembangunan air minum dan sanitasi, terutama bagi kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan serta sebagian pembangunan (terutama bagi penyediaan air baku untuk air minum dan sebagian jaringan perpipaan untuk pengelolaan air limbah terpusat skala kota). Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi) tidak hanya terkait pada satu bidang tertentu tetapi merupakan suatu kesatuan dari beberapa aspek, yaitu aspek teknis kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan pemahaman itulah maka dibentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), yang terdiri dari kementerian-kementerian yang memiliki tupoksi terkait, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta dikoordinasikan oleh Bappenas. Salah satu pencapaian penting dari Keberadaan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah tersusunnya Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga. Kebijakan Nasional AMPL BL terdiri dari 11 prinsip pembangunan AMPL BM yang lima tahun terakhir telah dioperasionalisasikan dan di terapkan melalui berbagai program/proyek AMPL yang ada di Indonesia. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan adalah merupakan salah satu kegiatan dari Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Bidang Keciptakaryaan yang bertujuan untuk mengendalikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program/kegiatan khususnya program/kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi di daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat permukiman di perkotaan. Penyelenggaraan Bintek dan Wastek merupakan kegiatan utama dari Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan dalam rangka mendukung tugas tim Pembina Pusat DPKK dalam pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. 4.
SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERDESAAN Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam mengantisipasi akan kebutuhan sarana pengolahan air minum dan Sanitasi, tetapi pola Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja, masyarakat juga
I - 10
dilibatkan dalam pembangunan tersebut, hal ini untuk menjaga kesinambungan dari Prasarana dan Sarana Sanitasi yang terbangun. Adapun yang menjadi Tugas Pokok Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Untuk melaksanakan tugas di atas, Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 1. Melakukan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan pembagian tugas masingmasing pihak. 2. Melakukan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan. 3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan prasarana dasar permukiman di perdesaan. Untuk melaksanakan tugas di atas, Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana dasar Perdesaan Bidang Infrastruktur. 2. Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan. 3. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Kelembagaan. 4. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Berbasis pada Masyarakat. 5. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Penyehatan Lingkungan. 5. HUBUNGAN KERJA ANTAR SUB DIREKTORAT Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tiap Sub Direktorat pada Direktorat Bina Program memiliki hubungan kerja dan keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu tiap Sub Direktorat memiliki peran yang penting untuk saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan di Sub Direktorat lain di lingkungan Direktorat Bina Program. Untuk selanjutnya Hubungan Kerja antar Sub Direktorat dilingkungan Direktorat Bina Program dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
I - 11
Sumber: Subdit Jakstra, 2014
Diagram 1.2. Hubungan Kerja Antar Direktorat
1.1.3.
KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Dalam pelaksanaan tugasnya, di tahun 2014, Direktorat Bina Program didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 275 orang yang terdiri dari PNS 210 orang, CPNS 3 orang, Non PNS/kategori (K1/K2) 51 orang, Honorarium 11 orang, Jafung 6 orang, Dari Total 275 orang SDM tsb. sebanyak 70 orang berstatus PNS dan 43 orang Non PNS yang diperbantukan di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyebaran SDM di Direktorat Bina Program terlihat di bawah ini. Tabel 1.1. Klasifikasi Pendidikan PNS/NON PNS No. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7.
Pendidikan S3 S2 S1 D III Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Dasar (SD) Total
Jumlah 3 orang 41 orang 112 orang 27 orang 82 orang 5 orang 5 orang 275 orang
Sumber: Data Kepegawaian. Dit. Bina Program, 2014
I - 12
Diagram 1.3. Klasifikasi Pendidikan PNS/NON PNS
Jika dilihat dari sisi pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S1 sebanyak 112 orang (40,73%) dan SLTA sebanyak 82 orang (29,82%), Dari keseluruhan SDM tsb. masih terdapat SDM yang berpendidikan SD sebanyak 5 orang (1,82%), dengan status diperbantukan di daerah sebanyak 94 orang (34,18%), yang terdiri dari PNS sebanyak 70 orang (25,45%) Non PNS sebanyak 24 orang (8,73%). Tabel 1.2. Klasifikasi Jenis Kelamin No. 1. 2.
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total
Jumlah 172 orang 103 orang 275 orang
Sumber: Data Kepegawaian. Dit. Bina Program, 2014
Diagram 1.4. Klasifikasi Jenis Kelamin
Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, maka komposisi terbesar adalah laki-laki sejumlah 172 orang (63%) dan perempuan sejumlah 103 orang (37%). Dari total 103 orang tersebut, sebanyak 4 orang perempuan menduduki posisi Eselon IV dan satu orang perempuan menduduki posisi Eselon III.
I - 13
Tabel 1.3. Klasifikasi Berdasarkan Golongan Ruang No. 1. 2. 3 4. 5.
Golongan ruang Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Non-Golongan / Non-PNS Total
Jumlah 2 orang 46 orang 147 orang 15 orang 65 orang 275 orang
Sumber: Data Kepegawaian. Dit. Bina Program, 2014
Diagram 1.5. Klasifikasi Berdasarkan Golongan Ruang
Jika dilihat dari sisi Golongan Ruang, maka komposisi terbesar ada pada SDM dengan Golongan III sejumlah 147 orang (53%). Adapun SDM yang bergolongan IV hanya 15 orang (5%) yang pada umumnya menduduki posisi Eselon II, III dan IV. Tabel 1.4. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Jabatan No. 1. 2.
3
Jabatan STRUKTURAL FUNGSIONAL UMUM - FUNGSIONAL UMUM TEKNIS - FUNGSIONAL UMUM ADMINISTRASI FUNGSIONAL TERTENTU Total
Jumlah 27 orang 242 orang 83 ORANG 159 ORANG 6 orang 275 orang
Sumber: Data Kepegawaian. Dit. Bina Program, 2014
Grafik 1.6. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Jabatan
I - 14
Jika dilihat dari Klasifikasi Jabatan, maka komposisi terbesar ada pada SDM dengan jabatan fungsional umum sejumlah 242 orang (88%), sementara SDM fungsional tertentu hanya 6 orang. Dari total jabatan fungsional umum 242 orang, sebanyak 159 orang (66%) menduduki jabatan sebagai pengadministrasi umum dan 83 orang (34%) menduduki jabatan sebagai pelaksana teknik. Kecilnya jumlah SDM yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dikarenakan masih rendahnya minat SDM untuk menduduki jabatan fungsional tertentu.
1.2.
KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Program dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan tantangan pembangunan baik eksternal maupun internal, antara lain: 1. Mempertegas peran Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku pembina sektorsektor Bidang Cipta Karya sesuai dengan azas desentralisasi. 2. Meningkatkan peran pemerintah propinsi dalam pembinaan perencanaan dan pemrograman pembangunan perkotaan dan perdesaan khususnya Bidang Cipta Karya melalui proses pendampingan dalam penyusunan strategi pengembangan kabupaten/kota dan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota. 3. Pengembangan kebijakan dan strategi, menentukan prioritas strategi nasional, dan menghindari tumpang tindih penganggaran melalui pemrograman dan penganggaran yang SMART (systemic, manageable, accountable, realistic, and time bound). 4. Penguasaan teknologi, data dan informasi, peraturan perundangan, Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) untuk menjawab tantangan pembangunan ke-Cipta Karya-an baik secara sektoral maupun lintas sektoral secara mendalam dan menyeluruh (holistik), serta dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. 5. Membangun network, aliansi strategis, dan meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral, instansi, serta mengkomunikasikan programprogram pembangunan Bidang Cipta Karya baik di lingkungan pusat/ daerah. 6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder Direktorat Bina Program.
1.3.
RENCANA STRATEGIS Rencana strategis Direktorat Bina Program disusun dalam rangka melaksanakan tugasdan fungsi Direktorat Bina Program. Secara rinci, rencana strategis Direktorat Bina Program dapat dilihat pada Lampiran RKT 2014.
1.3.1.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Direktorat Bina Program memiliki peran pendukung, maka rumusan visi dan misi Direktorat Bina Program mengacu pada visi Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam
I - 15
pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan. Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah. 2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. 3. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan. 4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air. 5. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial. 6. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance. Tidak seluruh misi Direktorat Jenderal Cipta Karya diacu menjadi misi Direktorat Bina Program, hanya misi nomor enam yang menjadi misi Direktorat Bina Program mengingat tugas Direktorat Bina Program yang merupakan back office dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adapun misi Direktorat Bina Program adalah: Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Periode 2010-2014, yaitu : Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman Sasaran strategis Direktorat Bina Program yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah: Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman
I - 16
Berdasarkan Tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, ditetapkan hasil/outcome jangka menengah yang akan dicapai oleh Direktorat Bina Program dalam periode 2010-2014 yaitu: Tersedianya dokumen Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman 1.3.2.
KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan yang digunakan oleh Direktorat Bina Program dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu: 1. Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan daerah otonom dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman. 2. Meningkatnya pembiayaan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur permukiman. 3. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran air minum, air limbah, persampahan, dan drainase. 4. Percepatan pembangunan perdesaan. 5. Pengembangan kajian, strategi, dan kebijakan pengembangan kawasan. 6. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance. 7. Peningkatan publikasi dalam berbagai media informasi serta pengembangan teknologi informasi. Direktorat Bina Program merupakan unit kerja eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya sehingga pelaksanaan program Direktorat Bina Program sepenuhnya mengacu pada program Direktorat Jenderal Cipta Karya, dimana pada TA 2014 memiliki satu program, yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Dalam mendukung program tersebut, Direktorat Bina Program menuangkannya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing eselon 3.Kegiatan tersebut adalah merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Cipta Karya. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1. Layanan Perkantoran 2. Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman 3. Program dan Anggaran Bidang Permukiman 4. Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral 5. Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman 6. Data dan Informasi Bidang Permukiman 7. Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.02/2012 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka terdapat output tambahan sebagai berikut : 1. Kendaraan bermotor 2. Peralatan perkatoran 3. Perangkat data dan informasi
I - 17
4. 1.3.3.
Bangunan/gedung
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM Bab I Dalam bab ini dijelaskan tugas fungsi serta struktur organisasi Direktorat Bina Program serta kebijakan-kebijakan yang ada. Bab II Dalam bab ini dijelaskan perencanaan yang dilakukan Direktorat Bina program dalam mencapai target kinerja selama satu tahun anggaran. Bab III Dalam bab ini dijelaskan tentang akuntabilitas kinerja terkait analisa capaian kinerja serta analisa terhadap capaian kinerja keuangannya. Bab IV Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari laporan kinerja ini. Lampiran Terdiri dari Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Dokumen Penilaian Kinerja Kegiatan (PKK), Dokumentasi Kegiatan, Piagam Penghargaan, Hasil Perhitungan PMK 249/2011.
I - 18
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 2.1.
RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana Kinerja Tahunan adalah penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis/sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Direktorat Bina Program sebagai instansi pelaksana tingkat eselon II yang melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diturunkan dari Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014. Sedangkan secara ringkas, Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Bina Program adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Bina Program Tahun 2014 NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT
01
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman
Jumlah Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Output : Jumlah bulan layanan perkantoran Jumlah laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman Jumlah laporan program dan anggaran bidang permukiman Jumlah laporan kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral Jumlah laporan evaluasi kinerja bidang permukiman Jumlah laporan data dan informasi bidang permukiman Jumlah laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman Jumlah laporan penyelenggaraan PNPM Mandiri
URAIAN SATUAN TARGET Laporan 125
Laporan Laporan
12 14
Laporan
21
Laporan
12
Laporan
9
Laporan
2
Laporan
66
Laporan
1
Sumber data : PerMen PU No 20/PRT/M/2012 tentang Perubahan Kedua atas PerMen PU No 02/PRT/M/2010 tentang Renstra KeMen PU 2010-2014
Dalam rencana strategis 2010-2014, Direktorat Bina Program berupaya memenuhi pencapaian sasaran “meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman” dimana indikator keberhasilannya ditandai oleh jumlah dokumen kebijakan dan strategi, kerjasama luar negeri, program dan anggaran, data dan informasi, serta evaluasi kinerja yang dihasilkan selama kurun lima tahun tersebut. Berdasarkan renstra tersebut pula, yang kemudian diturunkan dalam rencana kinerja tahunan (RKT), di tahun 2014, Direktorat Bina Program berupaya memenuhi pencapaian sasaran tersebut diatas melalui penyusunan 125 dokumen laporan.
II – 1
Adapun dalam pelaksanaannya, unit kerja yang berperan dalam keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah seluruh unit Eselon III dan satuan kerja yang ada di lingkungan Direktorat Bina Program. Unit kerja tersebut adalah adalah 1) Subdit Kebijakan dan Strategis; 2) Subdit Program dan Anggaran, 3) Subdit Kerjasama Luar Negeri, 4) Subdit Data dan Informasi, 5) Subdit Evaluasi Kinerja, 6) satuan kerja P3SD Perkotaan; 7) satuan kerja P3SD Perdesaan; dan 8) satuan kerja perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman baik di pusat maupun di 32 provinsi. Selain itu terdapat pula unit subbag tata usaha yang mendukung pelaksanaan kegiatan dari unit kerja lainnya di Direktorat Bina Program. Kontribusi dari masing-masing unit kerja tersebut tergambar jelas dalam output yang direncanakan dalam RKT. Sebagai contoh, untuk output dokumen kebijakan dan strategi dihasilkan dari unit kerja Subdit Kebijakan dan Strategi, begitu juga dengan output laporan data dan informasi yang dihasilkan dari unit kerja Subdit Data dan informasi. Namun untuk satker P3SD Perkotaan dan Satker P3SD Perdesaan, output unit kerja ini adalah dokumen program dan anggaran. Khusus untuk output penyelenggaraan PNPM Mandiri, sejak tahun 2011 sudah tidak lagi memberikan kontribusinya dalam pencapaian sasaran Direktorat Bina Program. Namun demikian, nomenklatur ini tetap muncul dalam Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014. 2.2
PERJANJIAN KINERJA Setelah RKAKL/DIPA 2014 ditetapkan, Direktorat Bina Program menandatangani perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Cipta Karya. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut Direktorat Bina Program berkomitmen mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui penyelenggaraan program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Kontribusi utama Direktorat Bina Program adalah melalui penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategis, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. Lebih detail terkait perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut: Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
1
2
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
TARGET VOLUME SATUAN 3
171
( X 1.000 )
TOTAL
Laporan
01 Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Layanan Perkantoran
12
Bulan
Rp
15.154.898
02 Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman
Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman
12
Laporan
Rp
14.917.000
03 Tersusunnya Program dan Anggaran Bidang Permukiman
Program dan Anggaran Bidang Permukiman
40
Laporan
Rp
40.500.000
04 Tersusunnya Kerjasama Luar Negeri Bidang Permukiman
Kerjasama Luar Negeri Bidang Permukiman
11
Laporan
Rp
15.000.000
05 Tersusunnya Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman
Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman
13
Laporan
Rp
14.749.910
06 Tersusunnya Data dan Informasi Bidang Permukiman 07 Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
Data dan Informasi Bidang Permukiman Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
11
Laporan
Rp
16.000.000
84
Laporan
Rp
156.145.950
Kendaraan Bermotor
6
unit
Rp
983.730
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
57
unit
Rp
1.126.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6
unit
Output Cadangan
1
Output Tambahan
Jumlah Anggaran Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi dan Evaluasi Kinerja
Rp
485.500
Cadangan Rp
23.316.528
Rp
298.379.516
Sumber: Dokumen PK Direktorat Bina Program Tahun 2014
II – 2
Di tahun 2014, dalam pencapaian sasaran ‘meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman’, Direktorat Bina Program didukung oleh pendanaan sebesar Rp 298.379.516.000,00. Anggaran ini dipergunakan untuk menghasilkan 171 dokumen kebijakan dan strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data dan informasi, serta evaluasi kinerja. Selain output utama berupa 171 dokumen laporan, anggaran tersebut digunakan Direktorat Bina Program untuk menghasilkan output tambahan lainnya seperti misalnya kendaraan bermotor sebanyak 6 unit, perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 57 unit, serta peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 6 unit. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pelaksanaan penetapan kinerja ini didukung oleh unit kerja Eselon III dan satuan kerja lainnya. Jika disandingkan antara RKT dan PK, dapat disampaikan adanya perbedaan target di kedua dokumen tersebut. Hal ini disebabkan karena RKT merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang perencanaannya sudah dilakukan di awal tahun 2010 dengan anggaran yang masih diprediksi. Sementara pada PK, perencanaan yang ditetapkan sudah memperhatikan isu penganggaran dan isu terkini yang muncul di tahun 2014 seperti misalnya 1] PK tidak memasukkan output laporan penyelenggaraan PNPM; 2] Diperhitungkannya kinerja Satker P3SD Perkotaan dan Satker P3SD Perdesaan ke dalam kinerja Direktorat Bina Program melalui output Program dan Anggaran; serta 3] Pada output Perencanaan dan Pengendalian, tidak hanya memperhitungkan output yang dihasilkan dari Satker Randal Provinsi, namun juga memperhitungkan output yang dihasilkan oleh Satker Randal Pusat. Selanjutnya, dipertengahan tahun 2014, terdapat penghematan anggaran sebesar Rp 17.738.000.000,00 berdasarkan arahan dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014. Penghematan anggaran ini tidak mempengaruhi terhadap output yang telah ditargetkan sebelumnya. Adapun rincian pagu setelah penghematan adalah sebagai berikut: Tabel 2.3. Rincian Pagu Penghematan Per Output OUTPUT 1
Layanan Perkantoran Kebijakan dan Strategi Program dan Anggaran Kerjasama Luar Negeri Evaluasi Kinerja Data dan Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Output Cadangan TOTAL
PAGU DANA AWAL SETELAH PENGHEMATAN 15.154.898.000,26.531.490.000,14.917.000.000,14.013.742.000,40.500.000.000,37.122.352.000,15.000.000.000,13.677.000.000,14.749.910.000,13.673.942.000,16.000.000.000,15.186.000.000,156.145.950.000,138.963.224.000,983.730.000,878.730.000,1.126.000.000,3.467.794.000,485.500.000,1.259.395.000,23.316.528.000,298.379.516.000,264.773.669.000,-
Sumber:Subdit PA dan E-Mon, Data Diolah, 2014 1
Output ini didukung oleh Bagian Tata Usaha, Satker P3SD Perdesaan, Satker P3SD Perkotaan dan Satker Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman
II – 3
Pada beberapa output, pagu setelah revisi mengalami peningkatan dikarenakan bergabungnya pendanaan dari Satker P3SD Perdesaan dan Satker P3SD Perkotaan kedalam output Layanan Perkantoran, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, serta Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. Sebelum revisi, seluruh pagu Satker P3SD Perkotaan dan Satker P3SD Perdesaan tergabung dalam output Program dan Anggaran. Kemudian, jika dirinci lebih lanjut kontribusi dari masing-masing unit kerja tersebut terhadap Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut: 1.
Subbag Tata Usaha dengan anggaran sebesar Rp 17.935.266.000,00 dengan rencana output berupa 12 bulan layanan perkantoran, kendaraan bermotor sebanyak 6 unit, perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 57 unit, serta peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 6 unit.
2.
Subdit Kebijakan dan Strategi dengan anggaran sebesar Rp 14.013.742.000,00 dengan rencana output sebanyak 12 laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman
3.
Subdit Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp 19.004.312.000,00 dengan rencana output sebanyak 24 laporan program dan anggaran bidang permukiman
4.
Satker P3SD perkotaan dengan anggaran sebesar Rp 10.467.607.000,00 dengan rencana output berupa 14 laporan program dan anggaran bidang permukiman
5.
Satker P3SD perdesaan dengan anggaran sebesar Rp 8.176.240.000,00 dengan rencana output berupa 11 Laporan program dan anggaran bidang permukiman
6.
Subdit Kerjasama Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp 13.677.000.000,00 dengan rencana output berupa 11 Laporan kerjasama luar negeri bidang permukiman
7.
Subdit Evaluasi Kinerja dengan anggaran sebesar Rp 13.673.942.000,00 dengan rencana output berupa 13 Laporan evaluasi kinerja bidang permukiman
8.
Subdit Data dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp 15.186.000.000,00 dengan rencana output berupa 11 Laporan data dan informasi bidang permukiman
9.
Satker Perencanaan dan Pengendalian program bidang permukiman dengan anggaran sebesar Rp 138.963.224.000,00 dengan rencana output sebanyak 84 laporan perencanaan dan pengendalian bidang permukiman
II – 4
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Setelah penetapan kinerja disusun, kemudian dilakukan pemantauan terhadap kinerja yang dilaksanakan di tahun 2014. Dengan menggunakan bantuan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Direktorat Bina Program melalukan pengelolaan kinerja di tahun ini. 3.1.
PENGELOLAAN KINERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM Direktorat Bina Program melaksanakan secara berkala pemantauan kinerja sasaran setiap triwulan yang mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Penetapan Kinerja yang telah disepakati.Penilaian ini dilakukan untuk memonitor, mengukur serta mengevaluasi pelaksanaan sasaran di tahun 2014 dalam rangka memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran di akhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang telah disepakati yaitu: Tabel 3.1. Kategorisasi Kinerja NO
NILAI KINERJA
KRITERIA KINERJA
INTEPRETASI
1
>85 – 100
AA
Memuaskan
2
>75 – 85
A
Sangat Baik
3
>65 – 75
B
Baik, Perlu sedikit perbaikan
4
>50 – 65
CC
Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5
>30 – 50
C
Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6
0 – 30
D
Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
Sumber: Pusat Kebijakan Strategi, Kementerian PU, 2014
Dengan menggunakan kategorisasi kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap rencana aksi Penetapan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2014 sebagai berikut:
III – 1
Tabel 3.2. Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2014 Fisik Saasaran Strategis (Outcom e)
Program /Kegiatan/Outp ut
Target
TW I RN
1
2
RL
3
TW II Kinerja
RN
RL
4
TW III Kinerja
RN
5
RL
TW IV Kinerja
RN
6
RL
Kinerja
7
Meningkatnya Kapasitas Kelem bagaan Dalam Penyelenggaraan Pengem bangan Perm ukim an Jumlah Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja, serta Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Layanan Perkantoran Kebijakan Dan Strategi Bidang Permukiman Program Dan Anggaran Bidang Permukiman
171
6.73
9.78
145
25.9
29.29
113
49.44
58.49
118
100
100
100
12 Bulan Layanan
18.26
20.65
113
47.46
45.75
96
72.21
74.85
104
100
100
100
12 Laporan
4.59
6.52
142
14.88
17.19
116
45.08
54.33
121
100
100
100
24 Laporan
8.2
12.29
150
25.82
38.06
147
49.48
59.12
119
100
100
100
- P3SD Perkotaan
11 Laporan
6.04
0.45
7.38
28.33
24.51
86.51
62.4
49.83
79.86
100
100
100
- P3SD Perdesaan
14 Laporan
10.72
5.88
54.86
37.42
22.24
59.42
72.02
51.12
70.98
100
100
100
Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral
11 Laporan
2.15
2.16
101
18.73
18.08
97
40.56
48.37
119
100
100
100
Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman
13 Laporan
4.16
5.74
138
26.73
17.72
66
42.54
54.8
129
100
100
100
Data Dan Informasi Bidang Permukiman
11 Laporan
7.48
6.72
90
30.97
33.3
108
53.84
59.77
111
100
100
100
Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
84 Laporan
14.03
11.14
79.402
43.47
39.15
90.05
71.79
65.52
91.26
100
100
100
Kendaraan Bermotor
6 Unit
0
0
0
0
0
0
47.18
0
0
100
100
100
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
57 Unit
5.19
39.01
751
35.77
46.86
131
68.55
69.33
101
100
100
100
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6 Unit
0
32.77
0
26.95
35.84
133
57.29
61.87
108
100
100
100
Sumber Data E-Mon status : 6 Januari 2015; 11:30 WIB
Dari tabel di atas, terlihat perkembangan kinerja Direktorat Bina Program setiap triwulan. Dari 6 output utama yang dihasilkan Direktorat Bina Program, terdapat beberapa output yang progresnya naik turun di beberapa triwulan seperti Output kebijakan dan strategi bidang permukiman dan Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multirateral serta Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman juga Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman sedangkan Output Data Dan Informasi Bidang Permukiman kinerjanya naik setiap triwulannya sementara untuk Program Dan Anggaran Bidang Permukiman kinerjanya cenderung menurun setiap triwulannya. Turunnya kinerja beberapa output di beberapa periode triwulan umumnya disebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk penyesuaian terhadap penghematan anggaran. Lebih detail terkait pengelolaan kinerja Direktorat Bina Program secara periodik di tahun 2014 dapat dilihat dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2014. 3.2.
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Berdasarkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Program Tahun 2014, pengukuran kinerja kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut (LAMPIRAN III – Formulir Penilaian Kinerja):
III – 2
Tabel 3.3. Penilaian Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) OUTPUT Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Terselenggarakan Layanan Perkantoran layanan perkantoran Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Bidang Kebijakan dan Permukiman Strategi Bidang Permukiman Tersusunnya Program dan Anggaran Bidang Program dan Permukiman Anggaran Bidang Permukiman Tersusunnya Kerjasama Luar Negeri Bilateral Kerjasama Luar dan Multilateral Negeri dan pola investasi bidang permukiman Tersusunnya Evaluasi Kinerja Bidang Evaluasi dan Permukiman Kinerja Bidang Permukiman Tersusunnya Data Data dan Informasi Bidang dan Informasi Permukiman Bidang Permukiman Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan dan Program Bidang Permukiman Pengendalian Program Bidang Permukiman Output Tambahan Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Output Cadangan
TARGET REALISASI VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN
PROPORSI
171
Laporan
183
Laporan
100%
12
Bulan
12
Bulan
100%
12
Laporan
12
Laporan
100%
40
Laporan
52
Laporan
130%
11
Laporan
11
Laporan
100%
13
Laporan
13
Laporan
100%
11
Laporan
11
Laporan
100%
84
Laporan
84
Laporan
100%
6 57
unit unit
6 57
unit unit
100% 100%
6
unit
6
unit
100%
1
cadangan
1
cadangan
100%
Sumber: Formulir Penilaian Kinerja Dit Bina Program Tahun 2014
Pencapaian sasaran meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman di Tahun 2014 ditandai dengan indikator keberhasilan (outcome) berupa ketersediaan dokumen Kebijakan, Program Dan Anggaran, KerjasamaLuar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman yang direncanakan sebanyak 171 Laporan. Indikator ini didukung oleh pencapaian output (1) Layanan Perkantoran selama 12 Bulan; (2) Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman sebanyak 12 Laporan; (3) Program dan Anggaran Bidang Permukiman sebanyak 40 laporan; (4) Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral sebanyak 11 laporan; (5) Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman sebanyak 13 laporan; (6) Data dan Informasi Bidang Permukiman sebanyak 11 laporan; dan (7) Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman sebanyak 84 laporan.
III – 3
Di akhir tahun 2014, realisasi indikator outcome Direktorat Bina Program adalah sebesar 183 laporan (107,02%), dimana kontribusi terbesar berasal dari output program dan anggaran bidang permukiman (130,00%) dan terendah berasal dari output Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral dan Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman (100,00%). Besarnya capaian output program dan anggaran dikarenakan memperhitungkan adanya kinerja dari Satker P3SD Perdesaan dan Satker P3SD Perkotaan. Dalam perkembangan selanjutnya, indikator kinerja outcome yang ada saat ini dipandang kurang mewakili kinerja riil dari Direktorat Bina Program. Oleh karena itu, dalam Laporan Kinerja ini, Direktorat Bina Program menambahkan satu indikator kinerja outcome yang selaras dengan Quick Wins Direktorat Bina Program yaitu ‘kesesuaian program dan kegiatan Cipta Karya dari RKAK/L terhadap RPIJM kabupaten/kota’ dengan target di tahun 2014 adalah sebesar 100%. Adapun realisasi dari outcome ini di tahun 2014 adalah sebesar 77%. Kemudian jika dirinci lebih detail lagi, realisasi outcome ini per sektor adalah sebagai berikut:
Sumber: Data Olahan, Satker Randal, 2014
Diagram 3.1. Kesesuaian RPIJM sektor dengan RKAKL Tahun 2014 Dari diagram di atas, dapat dilihat, sektor PBL memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi yaitu sebesar 88%, sementara sektor Bangkim memiliki tingkat kesesuaian paling rendah sebesar 65%. Jika tingkat kesesuaian dokumen RPIJM dengan RKAK/L tinggi, dapat dikatakan bahwa program/kegiatan keciptakaryaan yang dilakukan dalam tahun berjalan sebagian besar sudah sesuai dengan kebutuhan kab/kota yang bersangkutan.Semakin tinggi tingkat kesesuaiannya berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan/keberlanjutan sebuah program/kegiatan. Dengan demikian
III – 4
secara tidak langsung, Direktorat Bina Program telah mendukung sasaran Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pencapaian outcome 1 dan 2 dalam mendukung tercapainya sasaran Ditjen Cipta Karya sudah cukup baik, namun demikian jika dibandingkan dengan capaian outcome tahun-tahun sebelumnya terlihat bahwa untuk outcome 1, pencapaian outcome ini telah melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra (Tabel 3.4.). Tabel 3.4. Tren Pencapaian Sasaran (Outcome) NO 1
2
INDIKATOR OUTCOME
SATUAN
TARGET RENSTRA
2010
2011
2012
2013
2014
Ketersediaan dokumen Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Kesesuaian program dan kegiatan Cipta Karya dari RKAK/L terhadap RPIJM kab/kota
Laporan
603
94
215
162
159
183
%
-
-
89,9
77,6
77
77
Sumber: LAKIP DIT BINA PROGRAM 2010-2013
Sesuai dengan target total renstra 2010-2014 terhadap sasaran meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman yaitu sebanyak 603 dokumen kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman, maka pencapaian hingga 2014 adalah sebanyak 811 dokumen laporan atau 134,49% dari target Renstra. Besarnya realisasi ini dikarenakan dukungan pendanaan yang cenderung membesar setiap tahunnya, terlebih dengan adanya satker perencanaan dan pengendalian yang tersebar di 32 propinsi (DKI tidak memiliki Satker Randal Provinsi). Kemudian terkait capaian RPIJM, harus diakui bahwa realisasi kesesuaian program dan kegiatan cipta karya antara RPIJM dan RKAKL belum sepenuhnya sesuai harapan (100% sesuai). Jika dibandingkan dengan tahun 2013, kesesuaian program tidak berubah dari angka 77%. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak optimalnya nilai kesesuaian ini, diantaranya adalah (penjelasan detail pada subbab 3.2.7.): 1. Rotasi di tingkat Kabupaten/Kota yang menyebabkan bergantinya personel yang menangani bidang Cipta Karya 2. Berkurangnya komitmen Pemerintah Daerah akibat pengalokasian kegiatan bidang Cipta karya tidak sesuai dengan dokumen RPIJM yang diusulkan 3. Pemahaman yang tidak tepat dari aparat bidang Cipta Karya yang menganggap RPIJM sebagai instrumen untuk mendapatkan pembiayaan APBN semata 4. Kurang memadainya pendampingan yang dilaksanakan oleh Satker Randal Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
III – 5
Terhadap pelaksanaan aspek TURBINWAS, walaupun berfungsi sebagai back office dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, namun demikian, Direktorat Bina Program juga menghasilkan produk-produk TURBINWAS di tahun 2014 sesuai tugas dan fungsi. Secara detail terkait pelaksanaan peran TURBINWAS di Direktorat Bina Program di antaranya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.5. Pelaksanaan Aspek TURBINWAS di Direktorat Bina Progam Tahun 2014 ASPEK Pengaturan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Pembinaan
1. 2.
HASIL Indeks Permukiman Perkotaan Berkelanjutan Panduan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Responsif Gender Bidang Cipta Karya Masukan Teknis Revisi Peraturan Perundangan dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman Masukan Teknis RPJMN dan Rencana Strategis Bidang Permukiman 2015 – 2019 Standar Kinerja Unit dan SDM Mendukung Sistem Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Sistem Manajemen Mutu 2014 Model Investasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Penyusunan Rencana dan Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada Kawasan Rawan Sanitasi Modul Pengelolaan SPAM Perdesaan Pedoman Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2015 Indeks Teknis Kabupaten/KotaTahun 2015 Pedoman Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Direktorat Jendera Cipta Karya Modul Pedoman Penyusunan Memorandum Program Bidang Bidang Cipta Karya Konsep Permen PU tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat; Konsep Kelembagaan/Struktur Organisasi Lembaga Wali Amanat Bidang Air Minum dan Sanitasi SOP Pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Tahap II Rencana Induk Pengembangan Sistem Direktorat Jenderal Cipta Karya 2014 – 2019 Review Pedoman Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Kajian Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Propinsi Pembinaan output kebijakan dan strategi sebanyak 1.050 orang Pembinaan output program dan anggaran sebanyak 2.500 orang melalui Sinkronisasi Penyusunan Program dan Anggaran
III – 6
ASPEK
3. 4.
5.
6. 7. Pengawasan 1. 2.
3. 4.
5.
6.
HASIL Tahun 2016, Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKAKL profil kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2014, Konsolidasi Data Memorandum Program Pada Kabupaten/Kota Strategis Nasional Wilayah II, Konsolidasi Data Memorandum Program Pada Kabupaten/Kota Strategis Nasional Wilayah I Pembinaan output evaluasi kinerja sebanyak 622 orang Pembinaan output data dan informasi terhadap 33 provinsi, sebanyak 205.646 orang pengunjung situs web, dan 70 kali pelaksanaan pameran Pembinaan output kerjasama luar negeri berupa Hasil kelayakan pelaksanaan investasi bidang Cipta Karya di 5 kab/kotaterpilih sebanyak 120 orang Pembinaan perencanan dan pengendalian di 32 provinsi Pembinaan kinerja pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Bina Program (32 program dan 275 pegawai) Sistem informasi pengendalian program dan anggaran bidang Cipta Karya Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi Permukiman Perkotaan Lesson Learn Pelaksanan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan dengan Pemberdayaan Masyarakat Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Penyiapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2009-2013
Sumber: Eselon III di Lingkungan Bina Program, 2014
Pada aspek pengaturan, hasil dari aspek ini belum sepenuhnya berwujud NSPK, masih dibutuhkan proses untuk menjadikannya legal. Untuk aspek pembinaan, telah dilakukan pula pembinaan terhadap pelaksanaan aspek pengaturan tersebut, dimana selama tahun 2014 telah dilakukan pembinaan terhadap 2.500 orang. Terhadap pelaksanaan DDUB sebagai Matching Fund terhadap APBN Reguler 2014, dapat disampaikan bahwa realisasinya masih sangat rendah, yaitu 56,41% (APBD Kabupaten/Kota). Untuk sektor Air Minum, realisasi DDUB sebesar 61,33%, sektor PLP sebesar 55,39%, sektor Bangkim sebesar 49,58%, dan sektor PBL sebesar 55,77%. Tidak adanya mekanisme insentif maupun disinsentif menjadikan rendahnya realisasi komitmen ini. Untuk mengetahui kinerja dari output-output mana saja yang berkontribusi besar terhadap kesuksesan pencapaian outcome di tahun 2014, maka selanjutnya
III – 7
dijabarkan secara detail, kinerja dari output-output pendukung yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Direktorat Bina Program. 3.2.1.
LAYANAN PERKANTORAN Terhadap pencapaian sasaran, dukungan layanan perkantoran diberikan melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penggajian pegawai dan administrasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Bina Program. Adapun realisasi layanan perkantoran adalah 100% sebanyak 12 bulan layanan. Dalam pelaksanaannya, layanan perkantoran dilakukan oleh unit kerja Tata Usaha yang setara dengan Eselon IV dan dipimpin oleh seorang Kasubbag. Terkait pelaksanaan administrasi kepegawaian, di tahun 2014, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah diujicobakan di lingkungan Direktorat Bina Program. Tercatat terdapat sekitar 144 nama jabatan yang dapat digunakan oleh 275 staf dengan kelas jabatan yang berbeda-beda. Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan SKP ini, diantaranya adalah terkait tidak adanya job description yang jelas dari setiap nama jabatan, menjadikan setiap unit kerja sulit untuk menentukan nama jabatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM, telah pula dilakukan Program Peningkatan Kinerja Pejabat dan Pegawai Direktorat Bina Program melalui pemberian ceramah motivasi, diskusi kelompok, role play dan simulasi membentuk pemahaman peserta akan pentingnya peningkatan kinerja dalam lingkungan Direktorat Bina Program. Program ini diikuti oleh 192 peserta yang merupakan pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Bina Program Terakhir, dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, pada tahun 2014 telah tersusun 20 SOP di lingkungan Direktorat Bina Program, dan telah pula dilakukan audit internal terhadap pelaksanaan SOP tersebut. Namun demikian, hingga akhir tahun 2014, belum terbentuk Wakil Manajemen sebagai penyelenggara dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi.
3.2.2.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PERMUKIMAN Di tahun 2014, Direktorat Bina Program telah menghasilkan kebijakan dan strategi bidang permukiman sebanyak 12 dokumen laporan (100%). Jika dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, maka produk kebijakan dan strategi bidang permukiman hingga tahun 2014 telah berkontribusi sebanyak 120% atau telah melebihi target. Adapun tren realisasi output kebijakan dan strategi yang dihasilkan selama kurun waktu 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut ini. Tabel 3.6.Pencapaian Kinerja Output Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Indikator Output
Target Renstra
Capaian 2010-2013
Capaian 2014
% s/d 2014 Terhadap Total
Jumlah laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman
40
36
12
120%
Sumber: Permen PU Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permen PU Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian PU 2010-2014
III – 8
Dalam pelaksanaannya, unit kerja yang berperan penting dalam menghasilkan output ini adalah Subdit Kebijakan dan Strategi. Unit ini mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya. Untuk merumuskan sebuah kebijakan dan strategi bidang Cipta Karya, Subdit Kebijakan dan Strategi (Jakstra) ini melakukan perencanaan jangka menengah dan perencanaan kebijakan. Pada tahun 2014, Subdit Jakstra melakukan beberapa kegiatan kontraktual yang meliputi 1) Review Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait Revisi Peraturan Perundangan dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman; 2) Penerapan Pengarusutamaan Gender pada Pembangunan Infrastruktur Dasar Permukiman; 3) Pengembangan Green Planning dan Green Infrastructure Bidang Permukiman Perkotaan dan Perdesaan dalam Kontek Green City; 4) Penyusunan Masukan Teknis RPJMN dan Rencana Strategis Bidang Permukiman 2015-2019, 5) Sinkronisasi Dokumen Rencana Pembangunan dan Investasi Infrastruktur Dasar Permukiman dengan RPI2JM, dan 6) Penajaman Desain Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Kabupaten/Kota Bidang Permukiman dalam Lingkup Strategis Nasional. Serangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penajaman kebijakan dan strategi terutama dalam mengantisipasi dimulainya Renstra 2015-2019 serta munculnya peraturan perundang-undangan baru yang memiliki implikasi dalam pembangunan permukiman (misalnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pada tahun 2014 pula, dilakukan penajaman terhadap konsep keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya di kabupaten/kota yang memiliki fungsi strategis nasional dan telah memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung serta pencanangan target 100-0-100. Target ini diharapkan dapat dicapai pada tahun 2019 dengan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi hingga 100% dan pengurangan kawasan kumuh hingga 0%. 3.2.3.
PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG PERMUKIMAN Pelaksanaan output program dan anggaran bidang permukiman di tahun 2014 telah merealisasikan sebanyak 52 (130%) dokumen laporan program dan anggaran bidang permukiman. Dalam pelaksanaannya, unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan output ini adalah subdirektorat program dan anggaran (setingkat Eselon III) serta satuan kerja P3SD perkotaan dan satuan kerja P3SD perdesaan. Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Output Program dan Anggaran Bidang Permukiman Indikator Output
Target Renstra
Capaian 2010-2013
Capaian 2014
% s/d 2014 Terhadap Total
Jumlah laporan program dan anggaran bidang permukiman
76
66
52
155,26%
Sumber: Permen PU Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permen PU Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian PU 2010-2014
III – 9
Jika diperhatikan tren pencapaian output ini sebagaimana tergambar dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa hingga 2014, capaian output ini secara total adalah 155,26% atau telah melebihi target Renstra. Hal ini dikarenakan diperhitungkannya kinerja Satker P3SD Perdesaan dan P3SD Perkotaan. Selanjutnya, selama tahun 2014 telah dihasilkan pembinaan terhadap 2.500 orang melalui kegiatan-kegiatan program dan anggaran. Adapun hasil tahun 2014 diantaranya adalah: 1) kompilasi data rencana dan program tahun 2015; 2) pedoman penyusunan program dan anggaran tahun 2015; 3) penyempurnaan sistem informasi pengendalian program dan anggaran; 4) tersinkronisasinya program-program pembangunan Bidang Cipta Karya, terutama program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah; 5) tersosialisasinya tata cara penyusunan program dan anggaran bidang cipta karya tahun 2015; 6) tersusunnya profil kegiatan Bidang Cipta Karya tahun 2014; 7) tersusunnya indeks teknis Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan masukan kriteria untuk menentukan alokasi DAK; 8) teridentifikasinya program dan kegiatan pada Kabupaten/Kota Strategis Nasional; dan 9) teridentifikasinya program dan kegiatan pada Kabupaten/Kota Strategis Nasional 3.2.4.
KERJASAMA LUAR NEGERI BILATERAL DAN MULTILATERAL Dalam upaya percepatan pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010 – 2014 dan percepatan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya (Direktorat Jenderal Cipta Karya) membutuhkan investasi dan pendanaan yang cukup tinggi sehingga diperlukan sumber pembiayaan yang tidak hanya mengedepankan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD, tetapi juga memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif lainnya seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber pendanaan lainnya seperti Corporate Social Responsbility (CSR), Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS), dan sumber dana lainnya. Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri merupakan unit kerja di Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam fasilitasi penyiapan PHLN melalui lembaga multilateral dan bilateral, serta mengupayakan sumber pendanaan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2014, Subdit Kerjasama Luar Negeri telah merealisasikan keluaran kegiatan sebanyak 11 dokumen laporan dari target yang telah direncanakan sebanyak 11 dokumen laporan (capaian 100%). Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Output Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Indikator Output Jumlah laporan kegiatan kerjasama luar negeri
Target Renstra
Capaian 2010-2013
Capaian 2014
% s/d 2014 Terhadap Total
53
43
11
101,88%
Sumber: Permen PU Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permen PU Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian PU 2010-2014
III – 10
Terkait dengan tren pencapaian output ini selama periode Renstra 2010-2014, dapat disampaikan bahwa hingga tahun 2014, capaian keluaran kegiatan kerjasama luar negeri sebanyak 54 dokumen laporan. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2010 – 2014, capaian realisasi kegiatan kerjasama luar negeri hingga tahun 2014 adalah 101,88% dari sebanyak 53 laporan yang telah ditargetkan dalam Renstra 2010 – 2014 atau telah melebihi target. Salah satu hasil dari keluaran kegiatan kerjasama luar negeri bidang permukiman di tahun 2014 adalah terkait dengan pendanaan yang bersumber dari CSR perusahaan. Seperti diketahui, salah satu sumber pendanaan alternatif selain APBN dan APBD yang saat ini sedang optimalkan untuk pendanaan bidang permukiman adalah pemanfaatan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Direktorat Bina Program melalui Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri berupaya memfasilitasi kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan untuk menggali potensi dana CSR. Hingga akhir tahun 2014, terdapat beberapa pencapaian kerjasama melalui pendanaan CSR perusahaan yang telah difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu: 1.
CSR PT. PERTAMINA untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya (air minum pedesaan) di 10 desa Kabupaten Ende, Provinsi NTT sebesar Rp. 3,4 miliar. Adapun target dari program ini di tahun 2014 adalah peningkatan pelayanan air minum sebanyak 651 KK.
2.
CSR PT. BERAU COAL untuk penyediaan infrastruktur drainase dan air minum perdesaan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 5,582 miliar. Adapun target dari program ini di tahun 2014 adalah peningkatan pelayanan air minum sebanyak 590 KK.
3.
CSR PT. ADARO untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 23,1 milyar. Program ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, dimana target untuk tahun 2014 adalah pembuatan RTH di satu (1) kawasan, dan penanganan daerah kumuh di 1 kawasan.
4.
CSR PT. ADARO untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 20,57 milyar. Program ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, dimana target untuk tahun 2014 adalah dukungan sarana dan prasarana RTH di dua (2) kawasan dan dukungan prasarana dasar kawasan RSH di satu (1) kawasan.
5.
CSR PT. ADARO untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 27,05 milyar. Program ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, dimana target untuk tahun 2014 adalah pembangunan jaringan drainase kawasan lingkungan di dua (2) lokasi, pengadaan mobil pemadam sebanyak 2 unit dan dukungan PSD Kawasan Minapolitan Kambitin di satu (1) kecamatan.
6.
CSR PT. BUKIT ASAM untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan selama 2 (dua) tahun pelaksanaan sebesar Rp. 27,027 milyar. Target dari program ini untuk tahun 2014 adalah penambahan SR dan SPAM berbasis masyarakat untuk melayani
III – 11
2.658 KK, peningkatan parasana sanitasi untuk 14.768 KK, penanganan kawasan kumuhseluas 124 Ha dan penataan RTH seluas 540 Ha. 7.
CSR PT. SEMEN PADANG untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama 2 (dua) tahun pelaksanaan sebesar Rp 1,004 milyar. Target dari program ini di tahun 2014 adaah Penyediaan SR Air Limbah untuk melayani 200 KK, pengadaan 11 kontainer sampah dan peningkatan infrastruktur jalan lingkungan di 1 (satu) kawasan.
Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program CSR, di tahun 2014 Direktorat Bina Program telah melakukan upaya fasilitasi pelaksanaan program CSR yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan kesepahaman antara stakeholder (pusat/daerah) dengan perusahaan yang menjalankan CSR untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya. Pada proses fasilitasi ini berhasil diidentifikasikan perusahaan-perusahaan yang potensial untuk membiayai kegiatan bidang Cipta Karya, serta usulan-usulan kegiatan dalam RPIJM yang berpotensi dibiayai melalui program CSR. Terhadap pelaksanaan CSR, terdapat beberapa kendala yang muncul, antara lain: 1. Waktu penganggaran yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga sangat mungkin terjadi ketidakpaduan dalam pemrograman. 2. Masih belum maksimalnya pemahaman para stakeholder (pemerintah, perusahaan, LSM) tentang tanggungjawab yang harus diemban dalam melaksanakan kerjasama kemitraan. 3. Pemerintah maupun perusahaan pelaku CSR, memiliki pemahaman dan praktek yang berbeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya. Secara teknis, pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota telah memiliki rencana pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya yang tertuang dalam dokumen RPI2JM, sedangkan perusahaan umumnya memiliki rencana program pada skala desa, dengan spesifikasi teknis yang lebih sederhana. 4. Tidak semua pemerintah Daerah bisa menggandeng perusahaan untuk membangun infrastruktur bidang Cipta Karya melalui program CSR karena tidak semua perusahaan mengarahkan program CSRnya untuk pembangunan infrastruktur Ke-Cipta Karyaan 5. RPI2JM yang disusun Kabupaten/Kota sebagian besar belum menggambarkan usulan kegiatan yang potensial untuk dibiayai melalui pendanaan CSR. Khususnya di lokasi yang merupakan wilayah operasional perusahaan 6. Masih kurangnya peran Pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan Kerja di tingkat provinsi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program CSR 7. Adanya pergantian pimpinan di perusahaan yang menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan pelaksanaan program CSR perusahaan Alternatif pendanaan selain APBN dan APBD dalam pembangunan infrastruktur adalah melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Mengacu pada Peraturan
III – 12
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Daftar Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (DRPHLN)/Blue Book sebanyak 2 kali yaitu DRPHLN/Blue Book 2011-2014 pada tahun 2011 dan revisi dalam Blue Book 20112014 pada tahun 2012. Berdasarkan kesiapan dokumen yang akan digunakan untuk proses administrasi pinjaman, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Daftar Rencana Pinjaman Prioritas Luar Negeri (DRPPLN)/Green Book sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013. Beberapa pencapaian kegiatan penyiapan kerjasama luar negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya di tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.9. Penyiapan Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2014 No
Kegiatan
Pinjaman 1 Mamminasata Water Supply Development Project 2 IKK Water Supply Program And Small Water Treatment Plant For Water Scarcity Area (SPAMIKK) 3 Small Scale Water Treatment Plants for Emergency Relief 4 Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) 5 Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP): Sewerage Sistem Development Project in DKI Jakarta (Engineering Service) 6 Solid Waste Management Improvement Support Project for Regional and Metropolitan Cities 7 Community Based Sanitation Program (SANIMAS) 8 Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase II 9 Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II) 10 Construction of West Java Regional Solid Waste Treatment and Final Disposal (Solid Waste Final Disposal and Treatment Facility) Hibah 1 Water Supply Policy Advisor 2 Improving Provision for Water Purifier for Island Part of Papua Province 3 Advisor for Sewerage Management (Transfer of
Donor
Dana Pinjaman (USD)
JICA
100 juta
Hungaria ADB
50 juta 30 juta
Spanyol
25 juta
ADB JICA JICA
120 juta 144 juta 23,53 juta
World Bank
115 juta
IDB ADB
100 juta 74,4 juta
JICA
120 juta
JICA
100 juta
JICA Jepang
0,6 juta 425.206
JICA
0,6 juta
III – 13
No
4 5 6
7
Kegiatan Knowledge on STP and Piping Management) Overseas Training and Fact Finding Mission Mater Plan, Feasibility Study and Basic Desaign for Drainage in Palembang City Project Mater Plan, Feasibility Study and Basic Desaign for Integrated Municipal Solid Waste Management System in South Tangerang City and Cilegon City Detailed Engineering Designs Solid Waste Facilities for Manado, Tangerang and Balikpapan
Donor
Dana Pinjaman (USD)
Kfw-Jerman KOICA
2,6 juta
KOICA
2 juta
AusAid
-
Sumber: Memori Akhir Tugas Direktur Bina Program, 2014
Tahun 2014 merupakan peletakan pondasi awal perencanaan RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diharapkan dapat memenuhi target capaian nasional pada tahun 2019, yaitu: mempercepat pelayanan air minum dan sanitasi hingga 100% dan pengurangan kawasan kumuh hingga 0%, atau yang lebih dikenal dengan target 100-0-100. Prioritas program dan kegiatan diprioritaskan bagi Kabupaten dan Kota Strategis Nasional (KSN) dengan melaksanakan pendekatan keterpaduan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kabupaten/kota. Dalam upaya memenuhi arah kebijakan dan target capaian nasional Bidang keCipta Karya-an Tahun 2019 tersebut, dibutuhkan pendanaan yang cukup besar. Salah satu alternatif sumber pendanaan lainyang potensial untuk membiayai kegiatan Bidang Cipta Karya adalahmelalui pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Di tahun 2014, berhasil diidentifikasi 49 usulan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang potensial untuk diusulkan masuk ke dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN/Blue Book) 2015-2019. Usulan kegiatan ini,ditujukan untuk mendukung pencapaian target 100-0-100 pada tahun 2019.Dari 49 usulan tersebut, sebanyak 22 kegiatan potensial dibiayai melalui pinjaman dan 27 kegiatan lainnya potensial dibiayai melalui hibah. 3.2.5.
DATA DAN INFORMASI BIDANG PERMUKIMAN Di tahun 2014, output ini menghasilkan kinerja berupa laporan penyusunan data dan informasi bidang permukiman dengan realisasi sebanyak 11 laporan atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, output ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Data dan Informasi yang merupakan unit eselon III yang dipimpin oleh seorang Kasubdit.Unit ini mempunyai tugas utama pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi; penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan; penyusunan dan pengelolaan dokumen dan informasi publik; serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kegiatan Cipta Karya yang dimaksud termasuk kegiatan reguler maupun program pemberdayaan.
III – 14
Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Output Data dan Informasi Bidang Permukiman Indikator Output
Target Renstra
Capaian 2010-2013
Capaian 2014
% s/d 2014 Terhadap Total
Jumlah laporan penyusunan data dan informasi bidang permukiman
43
47
11
134,88%
Sumber: Permen PU Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permen PU Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian PU 2010-2014
Pelaksanaan kegiatan tahun 2014, berdasarkan DIPA output ini menghasilkan kinerja sebanyak 11 laporan penyusunan data dan informasi bidang permukiman. Jika dikaitkan dengan target Renstra, maka pencapaian output ini hingga tahun 2014 telah melebihi target sebesar 134,88%. Selama tahun 2014, telah dihasilkan pencapaian diantaranya sebagai berikut: 1.
Pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Dalam mengantisipasi tantangan dan kebutuhan data di masa depan, telah disusun rencana strategis pengembangan sistem informasi Direktorat Jenderal Cipa Karya yang diantaranya diimplementasikan melalui 1] Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 21/SE/DC/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk diberlakukan pada periode 2015-2019; 2] Penyusunan Struktur Kekerabatan Teknologi Informasi untuk mempercepat berlangsungnya Tata Kelola IT yang baik; 3] Penyusunan Blue Print Sistem Informasi 2015-2019; serta 4] Pengembangan Sistem Monitoring Aplikasi berbasis web di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
2.
Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Pengelolaan komunikasi publik diarahkan kepada pengelolaan “merk” Cipta Karya dalam membentuk citra positif Ditjen Cipta Karya serta penentuan posisi yang baik sebagai organisasi Pemerintah di mata public dalam penyelenggaraan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Pelayanan komunikasi publik dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Puskompu dan PPIP. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan komunikasi publik juga dilaksanakan melalui 1] penyelenggaraan peresmian, pameran dan display bidang Cipta Karya dalam rangka mempublikasikan dokumentasi hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan melalui media peraga di luar dan di dalam ruangan; 2] publikasi Buletin Cipta Karya untuk menyebarluaskan informasi mengenai hasil pembangunan dan inovasi bidang Cipta Karya secara reguler dan berkualitas; 3] pengelolaan situs web secara berkala dan konsisten; serta 4] kampanye komunikasi publik kepada masyarakat luas melalui pelaksanaan dialog publik, talk show, penanyangan iklan dan film melalui media radio dan televisi dan hubungan media (media relations).
III – 15
3.2.6.
EVALUASI KINERJA BIDANG PERMUKIMAN Dalam mendukung pencapaian sasaran, pada akhir tahun 2014, Direktorat Bina Program telah merealisasikan sebanyak 13 kegiatan evaluasi kinerja bidang permukiman (100%). Kegiatan ini didukung oleh unit kerja Sub Direktorat Evaluasi Kinerja setingkat unit eselon 3 (tiga). Unit ini mempunyai tugas utama yaitu mengevaluasi dan memberikan masukan (berdasarkan hasil evaluasi) terhadap kinerja seluruh Direktorat Teknis di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dengan realisasi kinerja sebesar 100%, dapat dikatakan bahwa output Evaluasi Kinerja memiliki kinerja yang sangat optimal selama tahun 2014. Jika disandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, maka target Renstra 2010-2014 telah terealisasi sebanyak 117,78% dokumen evaluasi kinerja bidang permukiman atau telah melebihi target (Tabel 3.9.). Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja Output Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Indikator Output
Target Renstra
Capaian 2010-2013
Capaian 2014
% s/d 2014 Terhadap Total
Jumlah laporan penyusunan evaluasi kinerja bidang permukiman
45
40
13
117,78%
Sumber: Permen PU Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permen PU Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian PU 2010-2014
Salah satu hasil dari output ini adalah tersusunnya Indeks Permukiman Perkotaan Berkelanjutan tahun 2014 di 41 kota/kabupaten. Indeks ini mencoba mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan suatu permukiman perkotaan yang berkelanjutan. Indeks ini akan dipantau secara terus menerus, dan digunakan untuk menggambarkan hasil dari pelaksanaan Renstra. Selain itu, telah pula dihasilkan buku cascading, yang menggambarkan keterkaitan kinerja antara kinerja organisasi dengan kinerja individu melalui penyusunan serangkaian indikator. Buku ini merupakan dokumen pendukung terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya (SMK). Selain buku ini, dalam mendukung SMK, disusun pula sistem informasi sederhana yang menggambarkan keterkaitan antara individu dengan organisasi. Pada tahun 2014 pula, telah dihasilkan Panduan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Responsif Gender Bidang Cipta Karya. Penyusunan panduan ini merupakan jawaban atas pelaksanaan kebijakan yang responsif gender. Melalui panduan ini, pelaksanaan monev Responsif Gender dapat dilakukan dengan bertanggungjawab dan segala hasilnya dapat ditindaklanjuti oleh manajemen. Diluar pencapaian kinerja diatas, dalam pelaksanaan output ini, masih dihadapkan pada kendala terkait ketersediaan dan kualitas data yang dihasilkan, terlebih data kinerja pasca pelaksanaan (manfaat dan dampak). Pada tahun 2014, upaya untuk mengatasi kendala ini terus dilakukan melalui pengumpulan data kinerja kebermanfaatan. Pengumpulan ini dibantu oleh konsultan individu pada satker randal provinsi. Data kinerja ini selanjutnya didokumentasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja (SIM EK)
III – 16
3.2.7.
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG PERMUKIMAN Selama tahun 2014, output perencanaan dan pengendalian ditargetkan untuk menghasilkan 84 dokumen laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman dengan dukungan dana sebesar Rp 134.845.386.000,-. Di akhir tahun, output ini telah merealisasikan sebanyak 84 dokumen laporan (100%). Dalam pelaksanaannya, output ini dilaksanakan oleh unit kerja Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya Pusat dan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya Propinsi yang tersebar di 32 propinsi. Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya merupakan kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memperpendek jangkauan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Tabel 3.12. Pencapaian Kinerja Output Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Indikator Output Jumlah laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman
Target Renstra 319
Capaian 2010-2013 261
Capaian 2014 84
% s/d 2014 Terhadap Total 108,15%
Sumber: Permen PU Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permen PU Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian PU 2010-2014
Kemudian, jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian output ini hingga 2014 telah terealisasi sebanyak 108,51%. Tentunya jika dibandingkan dengan target Renstra, maka pencapaian hingga 2014 telah melebihi target. Adapun hasil dari output ini adalah termutakhirnya pedoman RPIJM dalam rangka merespon kebijakan penanganan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis entitas. Selanjutnya di tahun 2014 pula, RPIJM berganti nama menjadi RPI2JM.Terkait perubahan ini, 92 kab/kota di 20 provinsi yang mendapat pendampingan bantuan teknis penyusunan RPI2JM. RPI2JM sebagai delivery sistem pembangunan bidang Cipta Karya merupakan perwujudan pendekatan bottom up yang merepresentasikan kebutuhan pembangunan dari perspektif Kab/Kota. Sehingga keberpihakan anggaran harus mengacu kepada usulan-usulan yang termuat di dalam RPI2JM. Kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya memprioritaskan penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya pada kegiatan-kegiatan yang termuat di dalam dokumen RPI2JM. Hasil lain di 2014 adalah terkait pengembangan Sistem Informasi Perencanaan (SIP). Sejak tahun 2012, Satker Randal Pusat menginisiasi terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPP) yang bertujuan untuk melakukan perencanaan pembangunandengan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sistem yang dibangun berbasis e-planning untuk mendorong perubahan paradigma konvensional menuju e-planning. SIPP didesain berbasis web dan dapat diakses/ digunakan online atau offline. Muatan yang terdapat didalam SIPP mencakup kompilasi usulan kegiatan RPIJM/MP, Konreg, dan Renja yang terintegrasi. Sehingga kronologis penganggaran mulai dari usulan tersebut diusulkan Kabupaten/Kota hingga menjadi RKA-KL dapat terkompilasi, terkonsolidasi, dan terpantau oleh semua pihak yang berkepentingan di pusat dan daerah. Keluaran data dari sistem
III – 17
ini, di antaranya: 1] Rekapitulasi isian dan upload data RPIJM dari seluruh Kabupaten/Kota; 2] Rekapitulasi Penilaian RPIJM Kab/Kota seluruh Provinsi; 3] Rekapitulasi isian dan upload data MP hasil kesepakatan di Provinsi; 4] Usulan kegiatan Konreg, 5] Usulan kegiatan Renja; 6] Notifikasi evaluasi isian data dan ketidaklengkapan dokumen, readiness criteria pada proses pengusulan; dan 7] Penajaman dan pengembangan report-report lainnya yangdibutuhkan oleh Pusat (Direktorat Bina Program dan direktorat sektor). SIPP juga diarahkan menjadi tools bagi pusat dan daerah dalam perumusan dan pengambilan keputusan, dan alat yang mempermudah analisis sehingga cepat retrieve data dan rekonsiliasi dari data yang besar. Diharapkan sistem ini menjadi database yang terintegrasi antara kebijakan pusat dan daerah, renstra pusat dan kebutuhan penanganan infrastruktur daerah, serta data-data perencanaan Cipta Karya lainnya. Memperhatikan pelaksanan aspek perencanaan dan pengendalian pembangunan oleh Satker Randal Provinsi sejak tahun 2011, maka terdapat beberapa catatan penting yang kiranya bisa menjadi pembelajaran dalam manajemen pembangunan sektor Cipta Karya. a. Peningkatan Kualitas Dokumen RPI2JM RPI2JM merupakan dokumen investasi infrastruktur bidang Cipta Karya dengan prinsip multi tahun, multi sektor dan multi pendanaan yang menjadi acuan bagi Pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya. RPI2JM menjadi tools bagi Kab/kota dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sehingga perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan paradigma tahunan bisa dirubah menjadi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan (kerangka multi tahun). RPI2JM juga diharapkan bisa meningkatkan kepedulian (awareness) Kab/Kota pada pembangunan bidang Cipta Karya yang selama ini cenderung kurang diprioritaskan oleh daerah. Pada awal penyusunannya di tahun 2008, belum semua Kab/Kota mampu menyusun dokumen RPIJM. Hanya 80% dari seluruh Kab/Kota yang ada di Indonesia yang mampu menyusun dokumen RPIJM dengan kualitas dokumen yang belum sesuai harapan. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dokumen RPIJM maka Satker Randal mendampingi masing-masing Kabupaten/Kota dalam penyusunan maupun pemutakhiran dokumen RPIJM. Acuan yang digunakan adalah buku pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Proses ini mendapat dukungan dari Konsultan Individual yang dikontrak oleh Satker Randal Provinsi. Berdasarkan hasil pengamatan Satker Randal PIP Pusat, maka terlihat bahwasanya terjadi peningkatan kualitas dokumen RPIJM sesuai dengan pedoman yang diberikan dari tahun 2011-2014. Jumlah dokumen RPIJM yang masih belum memadai jumlahnya berkurang sejak tahun 2011-2014. b. Peningkatan Kualitas pemrograman dan perencanaan RPI2JM sebagai delivery system pembangunan bidang Cipta Karya merupakan perwujudan pendekatan bottom up yang merepresentasikan kebutuhan
III – 18
pembangunan dari perspektif Kabupaten/Kota. Sehingga keberpihakan anggaran harus mengacu kepada usulan-usulan yang termuat didalam RPI2JM. Seiring meningkatnya kualitas dokumen RPI2JM, perencanaan program dan anggaran bidang Cipta Karya mengacu kepada usulan-usulan yang berasal dari Kabupaten/Kota (RPI2JM). Hal ini didorong oleh peran Satker Randal Provinsi dalam memfasilitasi Kab/Kota dan Satker Sektor Provinsi dalam berkoordinasi merencanakan dan menyusun program dan anggaran kegiatan-kegiatan bidang Cipta Karya. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, persentase kegiatan yang berasal dari usulan RPIJM Kabupaten/Kota meningkat tiap tahunnya. Hal ini merefleksikan semakin meningkatnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan kegiatan dalam RPIJM yang diikuti dengan kesiapan readiness criteria. Khusus untuk kegiatan tahun 2014, terdapat beberapa Provinsi yang alokasi persentase kegiatan yang berasal dari alokasi RPIJM cukup signifikan seperti Provinsi Aceh, Maluku Utara, Kalteng, Jateng dan Bali. Sedangkan provinsi yang perlu mendapat perhatian adalah Sumatra Utara, Jambi, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Timur.
Sumber data: Satker Randal Pusatm 2014
Diagram 3.2. Kesesuaian Kegiatan Tahun 2014 dengan Usulan pada RPI2JM Di masa mendatang, besaran persentase kegiatan tentunya bukan menjadi tujuan akhir dari penyusunan dokumen RPI2JM bidang Cipta Karya, akan tetapi yang diharapkan adalah bagaimana pendanaan dari pusat merupakan program bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan komitmen dalam dokumen RPI2JM dan Memorandum Program. c.
Meningkatkan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Cipa Karya Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian bidang Cipta Karya, maka Satker Randal Provinsi melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang diharapkan meningkatkan kinerja pembangunan bidang Cipta Karya. Kegiatan
III – 19
tersebut dilaksanakan baik dengan mekanisme kontraktual ataupun swa kelola. Selain itu Satker Randal Provinsi mendapatkan tugas tambahan sebagai ketua ULP bidang Cipta Karya di masing-masing Provinsi. Pelaksanaan serangkaian tugas itupun sendiri ternyata amat beragam kualitasnya. Memperhatikan pengalaman Satker Randal Provinsi dalam melaksanakan tugasnya, maka terdapat beberapa pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman, diantaranya; (i) rendahnya kepedulian aparat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tata kelola pelaksanaan pengendalian pembangunan Cipta Karya, seperti ketaatan pengisian e-mon, ketaatan mereview RPIJM dan lain sebagainya; (ii) komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak maksimal mendukung pembangunan sektor Cipta Karya; (iii) komunikasi antar Satker bidang Cipta Karya yang masih berjalan secara sektoral dan belum bergerak utuh sebagai satu unit Cipta Karya. Hal ini menghambat proses koordinasi yang dipimpin oleh Satker Randal Provinsi; dan (iv) beragamnya kualitas Pejabat Inti Satker dalam memahami pekerjaan Satker Randal Provinsi secara untuh sehingga “outcome” yang diharapkan muncul dalam proses koordinasn tersebut belum berjalan dengan baik. 3.3.
EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN Untuk memudahkan analisis terhadap pelaksanana anggaran, maka dalam subbab ini digunakan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negeri/Lembaga.Berdasarkan peraturan ini, evaluasi dan analisis anggaran dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek implementasi yang meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi; serta aspek manfaat. Dari hasil analisa menggunakan PMK tersebut, didapat nilai hasil evaluasi sebesar 98,74 dengan intepretasi sangat baik. Nilai tersebut diperoleh dari pencapaian beberapa indikator diantaranya (detail perhitungan, lihat lampiran):
3.3.1.
Penyerapan anggaran Terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2014 dapat disampaikan bahwa dari rencana semula Rp. 298.379.516.000 (PK) direvisi menjadi Rp. 265.180.669.000,(efisiensi) telah terealisasi sebesar Rp. 256.358.944.000,- (96,67%). Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penyerapan anggaran tahun ini relatif lebih baik karena meningkat dari 94,57% (2013). Penyerapan anggaran tahun 2014 didominasi oleh penyerapan output data dan informasi permukiman sebesar 99,48%, sementara output program dan anggaran bidang permukiman menyerap anggaran lebih kecil (96,48%).
III – 20
Tabel 3.13. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Output SASARAN STRATEGIS (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
PAGU AWAL
PAGU PENGHEMATAN
REALISASI
PROPORSI
1
2
3
4
5
6
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Terselenggaranya layanan perkantoran
Layanan Perkantoran
Rp
15,154,898
Rp
26,531,490
Rp
25,030,939
94.34%
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman
Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman
Rp
14,917,000
Rp
14,013,742
Rp
13,867,494
98.96%
Tersusunnya Program dan Anggaran Bidang Permukiman
Program dan Anggaran Bidang Permukiman
Rp
40,500,000
Rp
37,122,352
Rp
35,814,706
96.48%
Tersusunnya Kerjasama Luar Negeri dan pola investasi bidang permukiman
Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral
Rp
15,000,000
Rp
13,677,000
Rp
12,128,818
88.68%
Tersusunnya Evaluasi dan Kinerja Bidang Permukiman
Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman
Rp
14,749,910
Rp
13,673,942
Rp
13,524,288
98.91%
Tersusunnya Data dan Informasi Bidang Permukiman
Data dan Informasi Bidang Permukiman
Rp
16,000,000
Rp
15,593,000
Rp
15,593,000
100.00%
Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Output Tambahan Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Output Cadangan
Rp 156,145,950
Rp
138,963,224
Rp
134,845,386
97.04%
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
878,730 3,467,794 1,259,395
Rp Rp Rp
875,251 3,432,890 1,246,172
99.60% 98.99% 98.95%
Jumlah Anggaran Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi 298,379,516 Kinerja Rp
265,180,669
256,358,944
96.67%
983,730 1,126,000 485,500 23,316,528
Sumber: E-Mon status 6 Januari 2015
Beberapa penyebab dana tidak terserap adalah: 1. Terdapat dana tidak terserap sebesar Rp 4,014 M dengan rincian sebagai berikut: Sisa Lelang sebesar Rp 350.996.000,00 Sisa Swakelola sebesar Rp 3.040.588.572,00 Sisa Perjalanan Dinas sebesar Rp 570.573.120,00 Sisa Belanja Sewa sebesar Rp 178.608.160,00 2. Terdapat kegiatan pada output Kerjasama Luar Negeri yang tidak dapat dilaksanakan sebesar Rp 1.045.057.000,00 terkait rencana MOU dengan sejumah Kabupaten/Kota 3. Pada P3SD Perdesaan terdapat kegiatan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang tidak dapat dilaksanakan 4. Pada Randal Prvinsi Banten terdapat sisa konsultan Bantek 5. Operasional PIP2B yang tidak terserap pada Randal Provinsi 6. Terdapat efisiensi kegiatan pada Satker Pusat dan Satker Provinsi sebesar Rp 3.771.045.886,00 3.3.2.
Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi Terkait tingkat konsistensi antara perencanaan dan implementasi, Direktorat Bina Program mendapatkan nilai konsistensi sebesar 65,91. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja Direktorat Bina Program telah cukup baik dalam mengimplementasikan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan (kurva S).
3.3.3.
Efisiensi Terhadap penggunaan anggaran dalam menghasilkan output, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat disampaikan bahwa tingkat efisiensi Direktorat Bina Program adalah sebesar 67,36. Ini menunjukkan bahwa selama tahun 2014, Direktorat Bina Program telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 67,36%.
III – 21
Efisiensi ini disebabkan adanya penghematan anggaran. Walaupun anggaran telah berkurang, namun Direktorat Bina Program masih mampu menghasilkan tambahan output dari 171 output menjadi 181 output di akhir tahun. 3.3.4.
Aspek Manfaat Pada pencapaian kinerja sasaran di tahun 2014, tercapai sebanyak 181 dokumen laporan. Capaian ini telah melebihi target sebesar 105,00% dari target semula 171 laporan. Jika dilihat berdasarkan realisasi anggaran, maka akan didapat tren yang menggambarkan penggunaan anggaran dalam menghasilkan 1 dokumen laporan selama periode 2010-2014 sebagai berikut: Tabel 3.14. Tren Realisasi Anggaran Per Outcome Tahun
Realisasi Anggaran (dalam ribu rp)
Realisasi Outcome
Realisasi Anggaran Per Outcome
2010
136.299.161
94
1.449.991
2011
194.564.748
200
972.824
2012
217.673.248
162
1.343.662
2013
247.347.660
156
1.508.217
2014
255.872.953
183
1.243.240
Sumber: LAKIP Dit Bina Program Tahun 2010-2013
Kemudian, jika dibandingkan antara tahun 2010-2014, dengan menggunakan asumsi outcome berupa dokumen/laporan, terlihat bahwa realisasi anggaran per outcome cenderung bervariasi dimana pada tahun 2013, realisasi angggaran per outcome adalah Rp 1.508.217.000,00 sedangkan realisasi anggaran per outcome tahun 2014 sebesar Rp 1.243.240.000,00. Turunnya nilai anggaran per outcome dikarenakan adanya penghematan sepanjang 2014. Namun demikian, nilai ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada tahun 2011, dimana untuk menghasilkan 1 outcome laporan hanya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 972.824.000,00. Salah satu penyebab nilai realisasi per outcome yang meningkat sejak tahun 2011, dikarenakan adanya penyesuaian terhadap harga satuan tenaga ahli pada pekerjaan konsultansi. Nilai anggaran per outcome ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran anggaran Direktorat Bina Program di tahun-tahun berikutnya. 3.4. 3.4.1.
CAPAIAN KINERJA LAINNYA Dukungan Reformasi Birokrasi Direktorat Bina Program Terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan beberapa kegiatan di lingkungan Direktorat Bina Program, yaitu: 1] Ditetapkannya Analisa Jabatan di Lingkungan Direktorat Bina Program; 2] Ditetapkannya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Lingkungan Direktorat Bina Program; 3] Penugasan staf (pejabat Eselon IV) sebagai Tim Assesor dan Assesment Kompetensi Pejabat Eselon IV dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya; 4] Sosialisasi dan pemantapan rencana pelaksanaan RB di lingkungan Direktorat Bina Program; serta
III – 22
5] Disusunnya pedoman/petunjuk/manual pelaksanaan tugas, antara lain: Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi Bidang Cipta Karya (draf), SOP Pelaksanaan Pemantauan Direktorat Jenderal Cipta Karya, SOP Pelaksanana Kegiatan dalam rangka Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya (draf), tersusunnya Buku Cascading yang menggambarakan aliran informasi keterkaitan indikator kinerja individu terhadap indikator kinerja organisasi serta terlaksananya Sistem Manajemen Mutu Direktorat Bina Program. 3.4.2.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) ULP Direktorat Jenderal Cipta Karya dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 515/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian Pekerjan Umum, dimana masingmasing Satminkal/Unit Kerja Eselon I memiliki ULP sendiri. Untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditunjuk sebagai Kepala ULP adalah Direktur Bina Program dengan Kasubdit Evaluasi Kinerja sebagai Sekretaris. Selain itu dibantu juga oleh anggota secretariat yang bertugas melaksanaan kesekretariatan ULP serta anggota POKJA ULP yang bertuhas melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Tujuan pembentukan ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Dalam pelaksanaannya POKJA ULP Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2014 telah melelangkan 806 paket pekerjaan dengan besaran pagu dana Rp 2.499.962.732.000,00 yang terbagi di masing-masing unit eselon II:
3.4.3.
-
Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 81 Paket Pekerjaan dengan total pagu dana sebesar Rp 37.824.450.000,00
-
Direktorat Bina Program 55 Paket Pekerjaan dengan total pagu dana sebesar Rp 44.681.017.000,00
-
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 130 Paket Pekerjaan dengan total pagu dana sebesar Rp.324.524.194.000,00
-
Direktorat Pengembangan Permukiman 235 Paket Pekerjaan dengan total pagu dana sebesar Rp 1.228.422.041.000,00
-
Direktorat Pengembangan PLP 91 Paket Pekerjaan dengan total pagu dana sebesar Rp 176.977.150.000,00
-
Direktorat Pengembangan Air Minum 214 Paket Pekerjaan dengan total pagu dana sebesar Rp 687.533.880.000,00
Koordinator Tim Pelaksana Perubahan Iklim Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change). Sebagai tindak lanjut, Indonesia menerbitkan UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Perubahan Iklim
III – 23
yang berisikan 3 (tiga) hal utama, yakni: (1) tercapainya stabilitas konsensi emisi Gas Rumah Kaca pada tingkat yang aman; (2) adanya tanggungjawab bersama sesuai kemampuan (common but differentiated responsibilities); dan (3) negara maju akan membantu Negara berkembang (pendanaan, asuransi dan alih teknologi). Lahirnya Bali Roadmap atau Bali Action Plan 2007, Copenhagen Accord 2009, dan Cancun Commitments 2010, yang merupakan kesepakatan global untuk menciptakan kondisi bumi yang lebih baik dari kecenderungan yang ada dalam jangka waktu panjang (bahkan setelah masa Protocol Kyoto, yaitu sampai 2012). Kesepakatan-kesepakatan ini, walaupun belum secara tegas menetapkan target kuantitatif dan jadwal pelaksanaannya, mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung kebijakan pembangunan nasional, salah satunya adalah arahan kebijakan pembangunan infrastruktur bidang ke-PU-an. Komitmen pemerintah Republik Indonesia seperti yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G-20 di Pittsburgh adalah upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% dari business as usual dengan kemampuan sendiri, dan penurunan hingga 41% dengan bantuan donor dari negara luar. Hal ini memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap kebijakan pembangunan nasional pada berbagai sektor yang terkait dengan emisi GRK ini. Khusus untuk Bidang Cipta Karya, pada tahun 2010 telah disusun Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RANMAPI), yang juga tergabung pada RAM MAPI Kementerian PekerjaanUmum. Seiring dengan berkembangnya isu strategis dan kebijakanyang ada, saat ini tengah diupayakan penyempurnaan dari RANMAPI Cipta Karya, seiring dengan ditetapkannya Keputusan DirekturJenderal Cipta Karya No. 115/KPTS/DC/2013 tentang PembentukanTim Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal CiptaKarya. Direktorat Bina Program ditunjuk menjadi SekretarisTim Pelaksana, sekaligus menjadi Ketua Tim Sekretariat Tim MAPI- CK. Beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Tim MAPI-CK di tahun 2014 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Mewakili Direktur Jenderal Cipta Karya, yang menjabat sebagai Ketua Pokja Adaptasi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), pada kegiatan/workshop lintas kementerian yang terkait dengan perubahan iklim. 2. Melaporkan hasil capaian pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya untuk sektor persampahan dan air limbah, sebagai amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). 3. Menyusun revisi dari RAN MAPI Cipta Karya tahun 2010. 3.4.4.
Koordinator Pelaksana Pengarusutamaan Gender Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 134/KPTS/M2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri PekerjaanUmum Nomor 363/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan TimPengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentangPengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Direktorat Bina Program sebagai koordinator pelaksana pengarusutaman gender Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah:
III – 24
1. 2. 3.
4.
3.5.
Melakukan penyusunan program dan anggaran pembangunan subbidang Cipta Karya yang responsif gender (ARG) tahun 2010-2014 Melaksanakan pembangunan subbidang Cipta Karya yang responsif gender Integrasi Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Cipta Karya ke dalam pemrograman dan penganggaran yang telah didokumentasikan ke dalam Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang harus disusun oleh unit organisasi setara Eselon 3 maupun Satker kegiatan strategis bidang Cipta Karya yang memiliki kegiatan yang sangat jelas bernapaskan gender. Menyusun panduan pelaksaanaan pada lingkup Direktorat Jenderal Cipta Karya, unit Eselon 3 yang memiliki kegiatan terkait gender adalah Subdit Kebijakan dan Strategi, Subdit Program dan Anggaran, serta Subdit Evaluasi Kinerja. Subdit Kebijakan dan Strategi bertanggung jawab terhadap perumusanKebijakan dan Strategi Bidang Cipta Karya yang Responsif terhadap Pengarusutamaan Gender serta integrasi Pengarusutamaan Gender ke dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Subdit Program dan Anggaran bertanggung jawab terhadap penjabaran pemrograman dan penganggaran kegiatan responsif gender di lingkup Direktorat Jenderal Cipta Karya, sedangkan Subdit Evaluasi Kinerja bertanggung jawab terhadap Monev kegiatan responsif gender di lingkup Direktorat Jenderal CiptaKarya.
HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA Pada dasarnya kegiatan Direktorat Bina Program Tahun Anggaran 2014 dinilai tidak mengalami hambatan. Hal tersebut dapat terlihat dari penyerapan keuangan ratarata di Direktorat Bina Program mencapai 96,64%. Namun demikian terdapat beberapa hal yang teridentifikasi seiring dengan waktu berjalannya kegiatan dari masing-masing output di tahun 2014, dimana jika hal-hal tersebut diperhatikan maka dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja Direktorat Bina Program di tahun mendatang. Hal-hal tersebut antara lain : 1.
Perencanaan hingga pelaksanaan yang berbasis outcome Sejauh ini, indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan kinerja Direktorat Bina Program bersumber dari Renstra Ditjen Cipta Karya Tahun 2010-2014.Namun demikian, indicator kinerja yang ada belum sepenuhnya menggambarkan kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Bina Program. Ada baiknya, untuk tahun anggaran berikutnya, dapat ditambahkan kinerja outcome lainnya yang dapat menggambarkan kinerja sesungguhnya. Selanjutnya pelaksanaan evaluasi kinerja berbasis manfaat (outcome) yang akan dikaitkan pula dengan PKPD-PU sub bidang Cipta Karya serta DAK berbasis kinerja
2.
Penyebarluasan informasi publik Penyebarluasan informasi publik melalui media elektronik yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan salah satu stasiun TV swasta. Diharapkan dengan adanya perjanjian tersebut, pelaksanaan publikasi kegiatan Direktorat Jenderal Cipta karya akan lebih terprogram dan terlaksana secara efektif dan efisien.
III – 25
3.
Pendanaan melalui PHLN dan CSR Mempertajam penyiapan kriteria pendanaan yang dibiayai dana Pinjaman Luar Negeri serta mempercepat proses persetujuan proses pelelangan. Selain itu perlu dilakukan pula percepatan Perjanjian PLN dengan cara membagi 2 tahap perjanjian Engineering Service Phase dan Construction Phase. Perlu juga dilaksanakan penyusunan database dan mengembangankan kerjasama dengan perusahaan yang potensial membiayai pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka percepatan pelaksanaan kerjasama program CSR bidang Cipta Karya
4.
Pendataan kinerja Pada pelaksanaan Renstra tahun terakhir, adalah penting untuk mengetahui sejauhmana kemanfaatan dari output yang telah dibangun khususnya pada periode 2010-2014. Namun demikian, data ini sangat sulit sekali diperoleh, dikarenakan data kinerja ini berada di pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota. Selain itu, permasalahan lainnya adalah terkait kualitas data kinerja tersebut, karena itu dibutuhkan mekanisme kunjungan lapangan untuk dapat memvalidasi data kebermanfaatan. Diperlukan standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal Ditjen Cipta Karya yang diakui bersama.
5.
Peningkatan peran Satker Randal Peran Satker Randal dalam melakukan Review RKA-KL Peran ini tentunya konsisten dengan logika pendekatan pemrograman dan penganggaran, terutama menjaga konsistensi usulan denga kebijakan perencanaan bidang Cipta Karya.Review yang dilakukan oleh Satker Randal Provinsi diharapkan dapat menjaga konsistensi antara usulan Satker Sektor dengan kebijakan makro Ditjen Cipta Karya, seperti keterpaduan program, lokasi prioritas dan lain sebagainya. Agenda berikutnya tentu agar Ditjen Cipta Karya mempersiapkan SOP yang harus dipedomani oleh Satker Randal Provinsi dalam melakukan proses review RKA-KL. Peran Randal Provnsi sebagai bagian dari peneliti RKA-KL diharapkan menjadi upaya baru mengkatkan kualitas perencanaan bidang Cipta Karya -
Satker Randal sebagai Konsolidator Data Perencanaan dan Pengendalian Satker Randal Provinsi perlu memperkuat peran dalam mengkonsolidasikan data Perencanaan dan Pengendalian yang berasal dari berbagai instrumen sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan bersifat wilayah ataupun masukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat. Penggunaan instrumen seperti e-monitoring, e-procurement, Sistem Informasi Perencanaan, SIM-Evaluasi Kinerja dan instrument lainnya tidak bisa dimaknai sebagai instrument yang terpisah dan bersifat administratif. Satker Randal Provinsi perlu mengembangkan
III – 26
analisa dan konsolidasi keluaran dari masing-masing instrument sebagai dasar dalam pemrograman di masa mendatang. 6.
Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013, komposisi SDM yang memiliki tingkat pendidikan setara SD/SMP/SMA telah mengalami penurunan, dari semula 26,45% menjadi 14,81% ditahun 2014. Namun jika dibandingkan dengan komposisi nama jabatan yang melekat, sebanyak 65,70% adalah pengadministrasi umum. Tentunya hal tersebut akan menghambat pelaksanaan kinerja Direktorat Bina Program, karenasebagian besar pendanaan digunakan untuk membiayai pelaksanaan studi-studi/kebijakan strategis yang pastinya membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi terbaik. Terhadap pelaksanaan peraturan terakti Aparatur Sipil Negara, masalah SDM masih menjadi salah satu kendala yang menghambat pelaksanaan kinerja Direktorat Bina Program. Dengan jumlah pegawai 275 orang, dirasa belum optimal dalam menyelesaikan pekerjaan terlebih masih besarnya komposisi pegawai yang memiliki tingkat pendidikan setara SD/SMP/SMA yaitu sebesar 14,81%. Karena itu perlu adanya upaya peningkatan kompetensi SDM yang berlangsung secara konsisten misalnya melalui diklat.
7.
3.6.
Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk merangsang Pemda Kabupaten/Kota untuk merealisasikan DDUBnya
PENGHARGAAN PIHAK KE-3 KEPADA DIREKTORAT BINA PROGRAM Selama pelaksanaan kegiatan 2014, kinerja Direktorat Bina Program telah diakui oleh pihak-pihak ketiga, yang ditindaklanjuti melalui pemberian penghargaan kepada Direktorat Bina Program. Salah satu penghargaan tersebut adalah terkait Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Expo 2014. Pada ajang expo tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Direktorat Bina Program-Ditjen Cipta Karya menjadi Juara I Stand Terbaik Kategori Kementerian. Penghargaan ini merupakan yang keempat kalinya berturut-turut diperoleh oleh Ditjen Cipta Karya.
III – 27
BAB IV PENUTUP Direktorat Bina Program merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan, menyusun rencana, program dan anggaran termasuk sumber pembiayaan, pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program tercantum dalam Peraturan Menteri PU No 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Perwujudan tugas dan fungsi tersebut ditujukan untuk Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman dengan target kinerja di tahun 2014 adalah sebanyak 171 laporan kebijakan dan strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data dan informasi serta evaluasi kinerja bidang permukiman. Adapun realisasi kinerja adalah 183 laporan (107,01%). Sementara realisasi anggaran dalam mencapai sasaran tersebut Rp256.358.994.000,- (96,67%) dari target sebesar Rp 265.180.669.000,Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut: A.
PERENCANAAN -
-
Masih terdapat kendala dalam mewujudkan keterpaduan serta sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah yang terlihat pada: o Total usulan kegiatan RPI2JM TA 2014 yang terakomodasi oleh APBN TA 2014 baru mencapai 77% (sama dengan tahun 2013) o Dokumen RPI2JM dan Memorandum Program sebagai dasar perencanaan Bidang Cipta Karya di Kab/Kota belum menggambarkan sinkronisasi antar sektor (RISPAM, SSK, RTBL dan SPPIP/RPKPP) o Masih terdapat usulan kegiatan tidak sesuai dengan Dokumen RPI2JM, serta keterlibatan sektor dalam proses penyusunan RPI2JM dan MP di daerah masih belum optimal. Indikator kinerja Direktorat Bina Program belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan kinerja direktorat Ketersediaan SDM yang masih kurang terlebih dengan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan (jabatan fungsional umum teknis hanya 83 orang dan jabatan fungsional tertentu baru 6 orang). Komposisi SDM terbesar adalah jabatan fungsional umum administrasi sebanyak 159 orang
IV – 1
-
B.
PELAKSANAAN -
-
-
C.
Selain itu job description yang belum seragam antara nama jabatan menyebabkan sulitnya menetapkan indikator kinerja individu SDM Direktorat Bina Program.
Salah satu penyebab tidak maksimalnya konsistensi penyerapan anggaran sesuai kurva S, dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran. Masih banyak pembangunan infrastruktur belum responsif gender yang ditandai dengan masih banyaknya kebijakan dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Realisasi DDUB sebagai Matching Fund terhadap APBN Reguler 2014, masih sangat rendah, yaitu 56,41% (APBD Kab/Kota). Untuk sektor Air Minum, realisasi DDUB sebesar 61,33%, sektor PLP sebesar 55,39%, sektor Bangkim sebesar 49,58%, dan sektor PBL sebesar 55,77%. Selain baru 20 SOP yang terdokumentasi dalam instruksi kerja, belum adanya SK Wakil Manajemen menyebabkan pelaksanaan SMM belum berjalan optimal
PASCA PELAKSANAAN -
Kualitas data kinerja pasca pelaksanaan (manfaat dan dampak) yang sulit didapatkan serta masih diragukan tingkat validitasnya
-
Belum ada standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diakui bersama
Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, diantaranya adalah: 1. Mengembangkan indikator kinerja outcome yang dapat menggambarkan kinerja Direktorat Bina Program 2. Peningkatan kualitas pemrograman dan perencanaan melalui peningkatan kualitas dokumen RPI2JM, peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peningkatan peran Satker Randal baik dalam proses review RKA-KL maupun sebagai konsolidator data perencanaan dan pengendalian 3. Mengelola dan mengembangkan data kinerja melalui peningkatan kualitas SIMEKA sebagai sumber data dan informasi kinerja koordinasi dalam upaya meningkatkan kualitas data kinerja 4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pemetaan kompetensi pegawai, penyeragaman job description maupun melalui penetapan indicator kinerja individu 5. Pengembangan standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diakui bersama. 6. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk merangsang Pemda Kabupaten/Kota untuk merealisasikan DDUB-nya.
IV – 2
v– 2
v– 3
.
v– 4
1
Kode
P3SD PERKOTAAN
v– 5
LAP LAP LAP LAP
Penyiapan Model Investasi PPSP
Penyusunan Renstra PPSP pada Kawasan Rawan Sanitasi
Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama
Penguatan Kapasitas dan Koordinasi POKJA AMPL Nasional
4
Unit UNIT
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Belanja Modal Peraklatan dan Mesin
Bulan BULAN
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1
LAP
Layanan Perkantoran
1
LAP
5
5
12
12
1
1
1
LAP
LAP
1
LAP
LAP
1
LAP
Pembinaan Pemberdayaan SDM
1
1
1
1
1
1
1
1
12
14
LAP
Sewa Kantor untuk Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi POKJA AMPL Nasional
Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Lingkungan untuk Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi POKJA AMPL Nasional Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Komunikasi untuk Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi POKJA AMPL Nasional Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Keuangan untuk Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi POKJA AMPL Nasional Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Teknik Lingkungan 1 untuk Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Monitoring Program PPSP Nasional Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat untuk Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Monitoring Program PPSP Nasional Jasa Konsultan Individual Tenaga Ahli Keuangan untuk Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Monitoring Program PPSP Nasional
LAP
LAP
Fasilitasi Pengelolaan dan Monitoring Program PPSP NAsional
LAP
Kajian PPSP dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Propinsi
BULAN
Administrasi Kegiatan
Pengelolaan Anggaran Bidang Sanitasi Perkotaan
Laporan
3
Satuan Kuantitas
TARGET
Program Dan Anggaran Bidang Permukiman
2
URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
52.775
52.775
473.032
473.032
1.000.000
900.000
90.000
90.000
270.000
90.000
90.000
90.000
1.382.955
1.354.270
900.000
700.000
700.000
700.000
500.000
526.968
10.474.193
5
ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)
6
52.775
52.775
473.032
473.032
1.266.000
801.900
90.000
90.000
270.000
90.000
90.000
90.000
1.440.680
1.386.545
1.326.780
638.847
627.485
637.010
569.585
526.968
9.941.800
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
52.250
52.250
422.757
422.757
1.232.288
801.900
90.000
90.000
270.000
90.000
90.000
90.000
1.393.420
1.364.635
1.248.746
638.847
627.485
637.010
528.354
501.627
9.694.312
7
REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
99,01%
99,01%
89,37%
89,37%
123,23%
89,10%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,76%
100,77%
138,75%
91,26%
89,64%
91,00%
105,67%
95,19%
92,55%
9
10
99,01%
99,01%
89,37%
89,37%
97,34%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,72%
98,42%
94,12%
100,00%
100,00%
100,00%
92,76%
95,19%
97,51%
REALISASI REALISASI TERHADAP TERHADAP PAGU PAGU PK (%) PENGHEMATAN (%)
1
Kode
P3SD PERDESAAN
v– 6
LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP Bulan LAP LAP
Administrasi Kegiatan
Dukungan Sekretariat Pokja AMPL Nasional
Penguatan Koordinasi Pokja AMPL
Penyusunan Media Informasi AMPL (Percik)
Pencetakan Media Informasi AMPL
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan AMPL
Kajian Efektivitas Kinerja Lembaga Pengelola Air Minum Oleh Masyarakat
Layanan Perkantoran
Gaji Upah Non PNS
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
LAP
Desiminasi Informasi Pembangunan AMPL Dalam Gelar TTG Nasional 2014 (Kaltim)
Pembinaan Teknis Pendampingan SPAM Perdesaan
LAP
Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengembangan Program SPAM Perdesaan
LAP
LAP
Penguatan Kelembagaan SPAM Perdesaan
Penyusunan Modul Pengelolaan Spam Perdesaan
LAP
BULAN
Lokakarya Pengelolaan Administrasi Keuangan
Laporan
Administrasi Kegiatan
3
0
0
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
14
4
Satuan Kuantitas
TARGET
Program Dan Anggaran Bidang Permukiman
2
URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
5
190.000
107.000
297.000
520.310
129.712
70.500
491.000
333.568
730.750
224.160
600.000
593.000
500.000
350.000
2.300.000
300.000
860.000
8.703.000
ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)
6
190.000
180.760
370.760
501.885
178.568
171.070
246.000
329.065
444.975
357.400
555.000
568.000
533.400
359.504
2.565.800
231.467
1.134.106
8.176.240
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
178.358
173.860
352.218
390.316
177.878
170.330
196.000
274.688
438.938
334.469
554.317
567.496
532.424
359.504
2.488.016
231.339
1.126.235
7.841.950
7
REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
93,87%
162,49%
118,59%
75,02%
137,13%
241,60%
39,92%
82,35%
60,07%
149,21%
92,39%
95,70%
106,48%
102,72%
108,17%
77,11%
130,96%
90,11%
9
10
93,87%
96,18%
95,00%
77,77%
99,61%
99,57%
79,67%
83,48%
98,64%
93,58%
99,88%
99,91%
99,82%
100,00%
96,97%
99,94%
99,31%
95,91%
REALISASI REALISASI TERHADAP TERHADAP PAGU PAGU PK (%) PENGHEMATAN (%)
1
Kode
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
v– 7
Laporan BULAN LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP
Administrasi Kegiatan - Kebijakan dan Strategi
Evaluasi Kebijakan dan Strategi
Evaluasi dan Pemutakhiran Dokumen Keterpaduan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman
Masukan Teknis Kebijakan dan Strategi
Pemutakhiran Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Permukiman/Cipta Karya
Perencanaan Jangka Menengah dan Panjang
Penajaman dan Pengintegrasian Roadmap Sektor Dalam Bidang Permukiman
Penyusunan Strategi Jalan Keluar (Exit Strategy) Pasca MDGs dalam rangka SDGs
Pendampingan dan Sosialisasi Arahan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bidang Permukiman dalam rangka Strategis Nasional serta Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pedoman dan Manual RPIJM
Pendampingan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pada Entitas Kawasan Berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota
Pendampingan Strategi dan Perencanaan Jangka Panjang
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
12
12
4
Satuan Kuantitas
TARGET
Kebijakan Dan Strategi Bidang Permukiman
2
URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
1.300.000
1.200.000
1.250.000
1.100.000
1.150.000
1.150.000
1.300.000
1.200.000
2.600.000
1.100.000
1.300.000
267.000
14.917.000
5
ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)
1.087.000
1.160.336
1.165.000
1.108.400
1.040.287
1.000.693
1.230.000
1.197.932
2.440.000
1.102.094
1.215.000
267.000
14.013.742
6
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
1.085.502
1.137.933
1.162.156
1.105.950
1.036.686
981.643
1.228.436
1.123.618
2.428.836
1.100.026
1.210.231
266.476
13.867.493
7
REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
83,50%
94,83%
92,97%
100,54%
90,15%
85,36%
94,50%
93,63%
93,42%
100,00%
93,09%
99,80%
92,96%
9
10
99,86%
98,07%
99,76%
99,78%
99,65%
98,10%
99,87%
93,80%
99,54%
99,81%
99,61%
99,80%
98,96%
REALISASI REALISASI TERHADAP TERHADAP PAGU PAGU PK (%) PENGHEMATAN (%)
1
Kode
PROGRAM DAN ANGGARAN
v– 8
LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP
Konsolidasi Data Memorandum Program pada Kabupaten/Kota Strategis Nasional Wilayah I
Konsolidasi Data Memorandum Program pada Kabupaten/Kota Strategis Nasional Wilayah II
Penyusunan Pedoman Penyiapan Program dan Anggaran Tahunan
Penyusunan Prosedur Penelitian RKAKL Ditjen Cipta Karya
Pengintegrasian Sistem Informasi Penyusunan Program dan Anggaran (SIPPA) Ditjen Cipta Karya
Sinkronisasi Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2015
Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Bidang Air MInum dan Sanitasi Tahun 2015
Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan di Lingkungan Dit. Bina Program TA. 2014
Konsolidasi dan Konsinyasi Penyusunan Laporan SMAK - BMN Di Lingkungan Direktortat Bina Program
Peningkatan Kinerja Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Dit. Bina Program
Kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) TA. 2014
Pembinaan Penataan Arsip/Dokumen di Lingkungan Direktorat Bina Program TA. 2014
Peningkatan Kinerja Aparat Bidang Cipta Karya TA. 2014
Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Bina Program TA. 2014
Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dit Bina Program
Fasilitasi Penyusunan Anggaran Tahunan Bidang Cipta Karya
Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Program dan Anggaran
[AH] Pengembangan Pola Pemberdayaan Masyarakat Mendukung Infrastruktur Permukiman
BULAN
Adminstrasi Kegiatan
Pengumpulan dan Pengolahan Data Rencana dan Program 2014
Laporan
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
12
24
4
Satuan Kuantitas
TARGET
Program Dan Anggaran Bidang Permukiman
2
URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
223.150
384.920
740.860
628.370
717.839
917.555
507.546
379.760
2.264.500
3.500.000
1.500.000
1.500.000
663.150
1.500.000
1.500.000
1.746.115
362.035
20.500.000
5
ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)
427.000
1.479.755
1.101.985
205.150
649.424
776.860
544.730
489.429
511.285
502.584
284.400
1.876.050
3.132.695
518.675
1.331.000
828.100
1.482.000
1.318.000
1.345.215
199.975
19.004.312
6
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
374.916
1.465.788
1.065.250
203.281
627.772
598.243
517.704
438.031
506.194
495.624
245.785
1.870.328
2.953.784
497.562
1.330.696
821.320
1.481.533
1.317.793
1.267.350
199.489
18.278.443
7
REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
91,10%
163,09%
80,75%
82,39%
61,02%
55,17%
97,65%
64,72%
82,59%
84,39%
33,17%
88,71%
123,85%
98,77%
87,85%
72,58%
55,10%
89,16%
9
10
87,80%
99,06%
96,67%
99,09%
96,67%
77,01%
95,04%
89,50%
99,00%
98,62%
86,42%
99,69%
94,29%
95,93%
99,98%
99,18%
99,97%
99,98%
94,21%
99,76%
96,18%
REALISASI REALISASI TERHADAP TERHADAP PAGU PAGU PK (%) PENGHEMATAN (%)
1
Kode
KERJASAMA LUAR NEGERI
v– 9
LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP
Penyusunan Dokumen Penyiapan Pelaksanaan Program Investasi Bidang PBL dan Bangkim
Identifikasi Sumber Pendanan dan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri
Sosialisasi dan Koordinasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 2014
Fasilitasi Penyiapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman TA. 2014
Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang Air Minum TA. 2014
Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang PBL dan Sub Bidang Bangkim TA. 2014
Penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019
Evaluasi Penyiapan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2009-2013
Fasilitasi Penyiapan Sumber Pendanaan Lain TA. 2014
Penyiapan Lembaga Wali Amanat Dalam Pendanaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
LAP
BULAN
Administrasi Kegiatan - Kerjasama Luar Negeri
Identifikasi Potensi Pendanaan Lainnya Untuk Pengembangan Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Laporan
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
10
4
Satuan Kuantitas
TARGET
Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral
2
URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
900.000
1.039.689
1.300.000
1.300.000
900.000
1.000.000
1.000.000
2.127.472
484.424
2.046.920
1.200.000
1.200.000
501.495
15.000.000
5
ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)
804.619
1.240.189
1.181.625
1.130.518
808.547
886.143
899.415
1.880.972
484.100
1.852.320
1.022.252
1.054.045
432.255
13.677.000
6
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
802.689
1.117.467
1.070.442
1.015.076
752.667
882.817
855.034
1.452.419
479.173
1.235.816
1.022.252
1.028.048
414.917
12.128.817
7
REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
89,19%
107,48%
82,34%
78,08%
83,63%
88,28%
85,50%
68,27%
98,92%
60,37%
85,19%
85,67%
82,74%
80,86%
9
10
99,76%
90,10%
90,59%
89,79%
93,09%
99,62%
95,07%
77,22%
98,98%
66,72%
100,00%
97,53%
95,99%
88,68%
REALISASI REALISASI TERHADAP TERHADAP PAGU PAGU PK (%) PENGHEMATAN (%)
1
Kode
EVALUASI KINERJA
v – 10
LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP
Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Yang Sudah Responsif Gender Bidang Cipta Karya
Penyiapan Pedoman Evaluasi Kinerja
Evaluasi Tahunan Bidang Cipta Karya Tahun 2014
Evaluasi Pelaksanaan PHLN Bidang Cipta Karya Tahun 2014
Monev Kinerja Serta Fungsi dan Manfaat Program Pembangunan Bidang Cipta Karya
Pendampingan Pelaksanaan PKPD Bidang Cipta Karya
Pendampingan Penyusunan LAKIP 2014 di lingkungan Ditjen Cipta Karya
Petunjuk Buku Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya Periode 2010 - 2013
BULAN
Administrasi Kegiatan - Evaluasi Kinerja
KONTRAKTUAL
Laporan
3
1
1
1
4
1
1
1
1
2
12
13
4
Satuan Kuantitas
TARGET
Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman
2
URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
1.234.650
868.550
7.000.000
524.950
1.595.500
574.420
506.450
2.100.000
345.480
14.750.000
5
ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)
393.000
505.250
1.358.100
6.352.869
372.185
1.356.980
571.900
482.520
1.987.398
293.740
13.673.942
6
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
374.033
503.473
1.335.815
6.352.647
340.808
1.321.189
562.428
462.192
1.987.398
284.305
13.524.288
7
REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
40,78%
153,80%
90,75%
64,92%
82,81%
97,91%
91,26%
94,64%
82,29%
91,69%
9
10
95,17%
99,65%
98,36%
100,00%
91,57%
97,36%
98,34%
95,79%
100,00%
96,79%
98,91%
REALISASI REALISASI TERHADAP TERHADAP PAGU PAGU PK (%) PENGHEMATAN (%)
1
Kode
DATA DAN INFORMASI
v – 11
LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP
Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cipta Karya
Kampanye Komunikasi Publik Kegiatan Bidang Cipta Karya
Penyiapan Bahan Penyelenggaraan Pameran dan Display Bidang Ditjen Cipta Karya
Jasa Pendampingan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Bidang Cipta Karya
Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Melalui DAK
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Ditjen Cipta Karya
Peta Tematik dan Gis Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya (One Map Cipta Karya)
Rencana Induk Pengembangan Sistem Ditjen Cipta Karya 2014-2019
Dokumentasi Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2013
LAP
BULAN
Administrasi Kegiatan - Data Informasi
Penyiapan dan Publikasi Buletin Cipta Karya
Laporan
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
11
4
Satuan Kuantitas
TARGET
Data Dan Informasi Bidang Permukiman
2
URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
1.200.000
1.000.000
1.700.000
750.000
650.000
3.400.000
800.000
2.720.000
1.780.000
350.000
1.400.000
250.000
16.000.000
5
ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)
1.163.251
974.463
820.792
528.126
424.078
3.116.436
736.000
3.105.455
2.841.211
236.680
1.121.278
118.230
15.186.000
6
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
1.162.637
974.463
820.782
526.659
424.076
3.114.566
735.999
3.104.562
2.839.712
236.659
1.121.076
118.225
15.179.416
7
REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
96,89%
97,45%
48,28%
70,22%
65,24%
91,60%
92,00%
114,14%
159,53%
67,62%
80,08%
47,29%
94,87%
9
10
99,95%
100,00%
100,00%
99,72%
100,00%
99,94%
100,00%
99,97%
99,95%
99,99%
99,98%
100,00%
99,96%
REALISASI REALISASI TERHADAP TERHADAP PAGU PAGU PK (%) PENGHEMATAN (%)
1
Kode
TATA USAHA
v – 12
UNIT UNIT
Pengadaan Alat Pengolah Data - Data Informasi
Pengadaan Alat Pengolah Data - Kerjasama Luar Negeri
UNIT
UNIT
Pengadaan Alat Pengolah Data - Evaluasi Kinerja
Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Evaluasi Kinerja
UNIT
Pengadaan Alat Pengolah Data - Program Anggaran
Unit
UNIT
Pengadaan Alat Pengolah Data - Jakstra
UNIT
UNIT
Pengadaan Alat Pengolah Data - Tata Usaha
Pengadaan Sarana Kantor dan Perbaikan Kantor - Tata Usaha
Unit
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
UNIT
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
BULAN
Langganan Daya dan Jasa
Kendaraan Roda 4
BULAN
Perawatan Kendaraan Bermotor
UNIT
BULAN
Perawatan Gedung Kantor
Kendaraan Roda 2
BULAN
Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Unit
BULAN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Kendaraan Bermotor
Bulan
3
1
5
6
9
11
12
23
7
4
66
3
3
6
12
12
12
12
12
12
4
Satuan Kuantitas
TARGET
Layanan Perkantoran
2
URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
125.000
360.500
485.500
0
350.000
125.000
500.000
83.000
68.000
1.126.000
930.300
53.430
983.730
183.600
742.420
203.750
1.642.510
12.382.618
15.154.898
5
ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)
125.000
256.500
381.500
150.000
407.000
125.000
293.000
83.000
172.000
1.230.000
833.730
45.000
878.730
183.600
742.420
203.750
1.695.562
12.619.704
15.445.036
6
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
124.988
254.154
379.142
144.595
406.875
123.805
292.529
83.000
167.206
1.218.010
831.404
43.847
875.251
142.054
742.416
166.038
1.561.912
11.986.064
14.598.484
7
REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
99,99%
70,50%
78,09%
116,25%
99,04%
58,51%
100,00%
245,89%
108,17%
89,37%
82,06%
88,97%
77,37%
100,00%
81,49%
95,09%
96,80%
96,33%
9
10
99,99%
99,09%
99,38%
96,40%
99,97%
99,04%
99,84%
100,00%
97,21%
99,03%
99,72%
97,44%
99,60%
77,37%
100,00%
81,49%
92,12%
94,98%
94,52%
REALISASI REALISASI TERHADAP TERHADAP PAGU PAGU PK (%) PENGHEMATAN (%)
1
Kode
RANDAL PUSAT
v – 13
LAP LAP
KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH I (DUKUNGAN KETERPADUAN PROGRAM WILAYAH SUMATERA)
KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH II (DUKUNGAN KETERPADUAN PROGRAM WILAYAH JAWA)
UNIT Unit PKT
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
LAP
PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI TAHAP II
PERANGKAT PENGOLAH DATA
LAP
LESSON LEARN PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI
Unit
LAP
MID TERM REVIEW PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI TAHAP II
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
LAP
KONSULTAN MANAJEMEN DAN TEKNIS CPMU PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI TAHAP II TAHUN 2014
LAP
LAP
PEMUTAKHIRAN DATA CAPAIAN MDGs BIDANG CIPTA KARYA
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
LAP
CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU) PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI TAHAP II BANTUAN PEMERINTAH AUSTRALIA
LAP
LAP
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PROYEK - PROYEK PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGRI (PHLN)
Bulan
LAP
OPERASIONAL CPMU KETERPADUAN PROGRAM
Layanan Perkantoran
LAP
RAPAT KOORDINASI AKHIR TAHUN SATKER RANDAL
KONSULTAN INDIVIDUAL
LAP
LAP
RAPAT KOORDINASI TENGAH TAHUN SATKER RANDAL
FASILITASI PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2014
1
1
1
1
1
7
7
1
12
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LAP
FASILITASI PENAJAMAN RKAKL SATKER RANDAL TA. 2015
1
1
LAP
KONSOLIDASI DATA PERENCANAAN KETERPADUAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
1
LAP
LAP
TOT KONSULTAN INDIVIDUAL SATKER RANDAL
1
1
12
2
4
Kuantitas
LAP
LAP
RAPAT KOORDINASI AWAL TAHUN SATKER RANDAL
KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH III (DUKUNGAN KETERPADUAN PROGRAM WILAYAH KALIMANTAN & SULAWESI) KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH IV (DUKUNGAN KETERPADUAN PROGRAM WILAYAH BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU, & PAPUA)
LAP
BULAN
ADMINISTRASI KEGIATAN
FASILITASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2014
Laporan
3
Satuan
TARGET
Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
2
URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
3.600
3.600
50.400
50.400
141.000
141.000
0
800.000
1.200.000
750.000
3.301.100
1.500.000
1.300.000
1.250.210
1.567.750
286.950
573.500
1.020.500
2.000.000
1.750.000
1.250.000
1.500.000
328.200
841.350
1.872.700
299.800
3.054.700
2.597.294
29.044.054
5
ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)
3.600
3.600
50.400
50.400
141.000
141.000
240.000
687.253
1.080.475
707.553
3.301.100
1.253.989
1.250.000
1.103.210
679.750
230.350
441.350
1.683.400
1.528.834
1.580.634
1.495.875
1.462.538
161.500
300.550
1.772.700
220.060
3.247.760
2.606.013
27.034.894
6
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
3.520
3.520
50.101
50.101
139.296
139.296
240.000
687.253
983.447
707.190
3.301.100
1.251.772
1.246.438
1.101.007
677.475
229.127
436.222
1.662.734
1.464.767
1.580.634
1.490.626
1.443.225
157.337
299.871
1.764.704
219.583
3.235.243
2.592.344
26.772.099
7
REALISASI STATUS 6 JANUARI 2015 (Ribu Rupiah)
97,78%
97,78%
99,41%
99,41%
98,79%
98,79%
85,91%
81,95%
94,29%
100,00%
83,45%
95,88%
88,07%
43,21%
79,85%
76,06%
162,93%
73,24%
90,32%
119,25%
96,22%
47,94%
35,64%
94,23%
73,24%
105,91%
99,81%
92,18%
9
10
97,78%
97,78%
99,41%
99,41%
98,79%
98,79%
100,00%
100,00%
91,02%
99,95%
100,00%
99,82%
99,72%
99,80%
99,67%
99,47%
98,84%
98,77%
95,81%
100,00%
99,65%
98,68%
97,42%
99,77%
99,55%
99,78%
99,61%
99,48%
99,03%
REALISASI REALISASI TERHADAP TERHADAP PAGU PAGU PK (%) PENGHEMATAN (%)
1
Kode
RANDAL PROPINSI
v – 14
Unit Unit
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran[Base Line]
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi[Base Line] 239
28 2.045.790
768.500
8.316.003
Bulan
Layanan Perkantoran[Base Line] 12
166.948.136
64
Laporan
5
Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman[Base Line]
4
ANGGARAN AWAL PK (Ribu Rupiah)
178.078.429
3
Satuan Kuantitas
TARGET
Randal Propinsi
2
URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
2.187.394
821.520
9.827.870
108.453.200
121.289.984
6
ANGGARAN PENGHEMATAN (Ribu Rupiah)
2.164.781
811.262
9.518.186
108.073.283
120.567.512
7
99,40% 99,65% 96,85% 98,75% 98,97%
64,73% 114,46% 105,56% 105,82%
10 67,70%
9
REALISASI REALISASI REALISASI STATUS 6 TERHADAP TERHADAP PAGU JANUARI 2015 PAGU PK (%) PENGHEMATAN (%) (Ribu Rupiah)
v – 15
PERHITUNGAN KINERJA ANGGARAN BERDASARKAN PMK NO 249 TAHUN 2011 1
2.
PENYERAPAN ANGGARAN (P) Direktorat
Akumulasi realisasi anggaran (RA)
Akumulasi pagu anggaran penghematan (PA)
Penyerapan Anggaran (P)
Bina program
256.358.944
265.180.669
96,67
KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI (K)
Bulan
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
3.
Rencana Penyerapan Dana (RPD) {%}
Rencana Penyerapan Dana kumulatif (RPDK) {%}
Realisasi Anggaran (RA) {%}
Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK) {%}
Tingkat penyerapan tiap bulan
1,39 4,80 11,71 20,75 28,60 38,03 40,87 54,66 65,16 67,48 84,57 98,76
1 6 18 39 67 105 146 201 266 333 418 517
2,37 7,00 14,29 21,10 27,72 40,79 48,99 57,10 67,48 78,72 96,46
2 9 24 45 72 113 162 219 287 366 462
0,00 38,23 52,36 61,21 66,56 68,85 77,51 80,80 82,48 86,02 87,45 89,40
Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K)
65,91
PENCAPAIAN KELUARAN (output) target output (TKK)
Realisasi output (RKK)
Kebijakan Dan Strategi Bidang Permukiman Program Dan Anggaran Bidang Permukiman Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Data Dan Informasi Bidang Permukiman Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
12 40 11 13 11 84
12 52 11 13 11 84
1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00
Layanan Perkantoran
12
12
1,00
IKK
104,29
v – 16
4.
EFISIENSI Volume
Keluaran
Anggaran (RAK/RVK)/( PAK/TVK)
[ 1(RAK/RV K)/(PAK/ TVK) ]*100
1.167.812
0,99
1,04
688.744
928.059
0,74
25,79
12.128.818
1.102.620
1.243.364
0,89
11,32
13.673.942
13.524.288
1.040.330
1.051.842
0,99
1,09
11
15.186.000
15.107.009
1.373.364
1.380.545
0,99
0,52
84
84
138.963.224
134.584.145
1.602.192
1.654.324
0,97
3,15
12
12
26.531.490
25.018.016
2.084.835
2.210.958
0,94
5,70
RAK/RVK
PAK/TVK
13.867.494
1.155.625
37.122.352
35.814.706
11
13.677.000
13
13
DI
11
RANDAL LAYANAN KANTOR
target (TVK)
realisasi (RVK)
Pagu per Outout (PAK)
Realisasi per Output (RAK)
JAKSTRA
12
12
14.013.742
PA
40
52
KLN
11
EK
5.
NILAI EFISIENSI
6,95
67,36
ASPEK MANFAAT (CH) Outcome
Kebijakan Dan Strategi Bidang Permukiman Program Dan Anggaran Bidang Permukiman Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Data Dan Informasi Bidang Permukiman Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
6.
EFISIENSI
target outcome
realisasi outcome
realisasi / target
12 40 11 13 11 84
12 52 11 13 11 84
1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0
capaian hasil
105,00
PENILAIAN ASPEK EVALUASI ASPEK IMPLEMENTASI
ASPEK MANFAAT
NILAI ASPEK IMPLEMENTASI
NILAI ASPEK EVALUASI
P K PK NE 96,67 66,95 104,29 67,36
CH 105,00
(I) 89,19
( NK ) 98,74
Hasil penilaian dikelompokan kedalam kategori sbb: 90% > NK = 100%
: Sangat Baik
80% > NK = 90%
: Baik
60% > NK = 80%
: Cukup atau Normal
50% > NK = 60%
: Kurang
NK = 50%
: Sangat Kurang
v – 17
v – 18
v – 19
v – 20
v – 21
v – 22
v – 23
v – 24
v – 25
v – 26
v – 27
v – 28
v – 29
v – 30
v – 31
v – 32
v – 33
v – 34
v – 35
v – 36
v – 37
v – 38
v – 39
v – 40
v – 41
v – 42
v – 43
v – 44
v – 45
v – 46
v – 47
v – 48
v – 49
v – 50
v – 51
v – 52
v – 53
v – 54
v – 55
v – 56
v – 57
v – 58
v – 59
v – 60
v – 61
v – 62
v – 63
v – 64
v – 65
v – 66
v – 67
v – 68
v – 69
SUBDIT JAKSTRA RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI2JM) BIDANG CIPTA KARYA
… Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, mengembangkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang terintegrasi berupa Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya, sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota.
Dalam rangka pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, mengembangkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang terintegrasi berupa Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya, sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota. RPI2-JM Bidang Cipta Karya disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi yang mengintegrasikan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik kebijakan spasial maupun sektoral. Melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, diharapkan keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah. Pedoman penyusunan RPI2-JM bidang Cipta Karya telah ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No 6/SE/DC/2014. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya merupakan dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha dengan mengacu pada rencana tata ruang dan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten kota, untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. RPI2JM Bidang Cipta Karya disusun dengan mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan spasial maupun sektoral, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. RPI2-JM Bidang Cipta Karya disusun sebagai dokumen teknis operasional pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya sesuai dengan dokumen rencana yang ada, dengan perkuatan pada rencana investasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah. Kedudukan RPI2-JM Bidang Cipta Karya pada Sistem Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya RPI2-JM Bidang Cipta Karya, selain mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sektoral Bidang Cipta Karya, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Selain itu, arahan kebijakan, rencana, dan indikasi program terkait khusus untuk Bidang Cipta Karya yang tercantum pada Perda RTRWK, Perda Perbup/Perwali RPJMD, RPI2-JM Bidang PU, dan Perda Bangunan Gedung merupakan acuan dasar v - 70 integrasi rencana pembangunan permukiman.
SUBDIT PROGRAM DAN ANGGARAN Sosialisasi PMK Nomor 7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2014
Tujuan dari penyelenggaraan acara sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya terhadap Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014, khususnya di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Adapun hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pelaksanaan kegiatan serta mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi penggunaan anggaran serta peningkatan kualitas belanja APBN. Acara sosialisasi ini diselenggarakan selama 1 (satu) hari dengan agenda sebagai berikut: a. b.
c.
d.
Arahan dan Pembukaan oleh Bapak Direktur BIna Program, Materi Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 yaitu PMK Nomor 7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2014, Materi Tata Cara Revisi di lingkungan Ditjen Cipta Karya, SE Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 70/SE/DC/2014 Tentang Juklak Revisi POK dan DIPA di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2014, Desk/Diskusi mengenai permasalahan revisi yang telah berjalan selama ini.
Narasumber yang dihadirkan dalam acara ini adalah dari Direktorat Sistem Penganggaran dan Direktorat Anggaran I Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan pejabat dari tiap Direktorat di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Sedangkan untuk peserta yang diundang untuk mengikuti acara ini adalah para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk Sumatera Bagian Utara, Sulawesi, Balinustra, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Secara keseluruhan jumlah peserta yang hadir mencapai 180 orang yang mewakili 90 Satker.
… untuk meningkatkan pemahaman Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya terhadap Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014, khususnya di lingkungan Ditjen Cipta Karya. v - 71
SUBDIT PROGRAM DAN ANGGARAN Pra-Konsultasi Program Pengguna DAK Sub Bidang Air Minum Dan Sanitasi Direktorat jenderal Cipta Karya Tahun 2014 Wilayah Barat Selasa 4 November 2014, Hotel Aryaduta Palembang
Acara Pra Konsultasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap pemerintah kabupaten/kota terkait penyelenggaraan DAK Infrastruktur sub Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2014, serta pembahasan usulan rencana kegiatan kabupaten/kota yang akan didanai oleh DAK Infrastruktur sub Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2014. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari prioritas nasional dan merupakan urusan daerah. Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi merupakan kegiatan yang dinilai khusus dan merupakan bagian prioritas nasional seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
Untuk itu rencana kegiatan yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penggunaan DAK Infrastruktur sub bidang Air Minum dan Sanitasi perlu dikonsultasikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya, sehingga pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang nantinya diimplementasikan sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ada dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Infrastruktur (Peraturan Menteri PU No. 15 Tahun 2010) yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi nyata pada penambahan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi di masingmasing kabupaten/kota. Sesuai dengan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, cakupan pelayanan air minum nasional adalah 58,05% dan cakupan pelayanan sanitasi nasional adalah 57,35%. Angka-angka capaian tersebut menujukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih serius baik oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa mencapai target MDGs di tahun 2015 yaitu cakupan pelayanan air minum nasional sebesar 68,87% dan cakupan pelayanan sanitasi nasional sebesar 62,41%. Khusus untuk 183 kabupaten tertinggal sesuai data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mendapatkan tambahan alokasi sesuai dengan kebijakan keberpihakan (affirmative policy), dengan alokasi masing-masing sebesar Rp. 245,21 Milyar untuk sub Bidang Air Minum dan Rp. 229,68 Milyar untuk sub Bidang Sanitasi. Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan menyediakan dana pendamping sebesar 10% dari besaran DAK (reguler) yang diterima. Sedangkan untuk DAK affirmative policy, kewajiban menyediakan dana pendamping oleh kabupaten adalah sebesar 0 - 3%. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan DAK Infrastruktur sub Bidang Air Minum dan Sanitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan DAK Infrastruktur, tidak hanya diperlukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang baik oleh pemerintah kabupaten/kota tetapi juga diperlukan upaya pemantauan dan pelaporan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan. Kementerian Pekerjaan Umum telah memfasilitasi proses perencanaan dan pelaporan pelaksanaan DAK Infrastruktur melalui aplikasi e-monitoring yang bisa diakses melalui website Kementerian PU (www.pu.go.id). monitoring adalah 68,41% untuk sub bidang air minum dan 62,19% untuk sub bidang sanitasi. Adapun progres fisik pelaksanaan adalah 43,91% untuk sub Bidang Air Minum dan 32,98% untuk sub Bidang Sanitasi, sedangkan progres keuangan adalah 32,84% untuk sub Bidang Air Minum dan 35,15% untuk sub Bidang Sanitasi (status:24 Nov 2013 / Jam 16.00 WIB).
v - 72
SUBDIT KERJASAMA LUAR NEGERI Evaluasi Pembangunan Infrastruktur CSR
Untuk mencapai target tersebut, total dana yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp. 834 triliun, sementara kemampuan pendanaan APBN diperkirakan hanya 10 persen dari total dana yang dibutuhkan, sehingga diperlukan alternatif pendanaan lain dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, salah satunya melalui program kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR). Demikian diungkapkan Evry Biaktama Meliala, Kepala Seksi Bilateral, Subdit Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Cipta Karya pada acara Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program CSR PT. Adaro Indonesia, Rabu (17/12/2014). Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari perjanjian kerjasama antara PT. Adaro Indonesia, Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah ditandatangani pada tahun 2012 yang lalu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Eddi Harianto, Kepala Dinas PU Kabupaten Balangan, CSR Officer PT.Adaro Indonesia, Direktur PDAM Kabupaten HSU, perwakilan Satker PKPAM Provinsi Kalsel, Satket Randal Provinsi Kalsel, serta perwakilan dari Satker PPLP Kalsel. "Kami mengucapkan terimakasih atas fasilitasi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sehingga dapat terjalin kerjasama pembangunan infrastruktur melalui CSR PT. Adaro Indonesia, harapan kami peran Adaro dapat lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya karena kebutuhan masyarakat akan infrastruktur tersebut masih sangat tinggi di 3 kabupaten tersebut," tutur Eddi. Dalam kesempatan tersebut, Fajriannur, CSR Officer PT. Adaro Indonesia berkesempatan menyerahkan penghargaan tertinggi level platinum kepada Direktur PDAM Balangan atas program kerjasamanya dalam peningkatan akses air minum melalui pembangunan Sambungan Rumah (SR). Penghargaan ini diraih PT. Adaro Indonesia atas partisipasinya dalam Indonesia CSR Award yang diadakan oleh CFCD bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan bersama dan dapat lebih memotivasi PT. Adaro Indonesia untuk dapat lebih meningkatkan perannya melalui program CSR”, ujar Fajriannur.
Direktorat Jenderal Cipta Karya menetapkan target yang ambisius untuk capaian pembangunan hingga tahun 2019. Istilah ini dikenal dengan 100-0-100. Sampai dengan tahun 2019 capaian akses air minum dan sanitasi diharapkan dapat mencapai 100% dan tingkat kekumuhan dapat diturunkan hingga 0%.
Melly (45), Salah satu warga Kecamatan Paringin yang mendapatkan manfaat dalam pembangunan Pasar Modern Adaro ketika ditemui pada saat kunjungan lapangan tersebut menyampaikan terima kasihnya karena pembangunan pasar modern dapat memberikan peluang usaha kepadanya. "Sebelumnya saya tidak pernah jualan karena keterbatasan modal usaha, namun sekarang dengan mendapatkan kios secara gratis melalui program CSR ini, saya bisa membuka usaha," kata Melly.
v - 73
SUBDIT EVALUASI KINERJA KEGIATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) DIREKTORAT BINA PROGRAM DITJEN CIPTA KARYA
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu bagian penting dari usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana salah satu perubahan yang perlu dilakukan dalam reformasi birokrasi adalah ‘tata laksana’ pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari perubahan tersebut dimulai dari sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Salah satu yang diperlukan untuk perbaikan tata laksana tersebut adalah dengan melaksanakan Sistem Manajemen Mutu.Kementerian PU telah merilis Panduan Penerapan SMM Permen PU No. 04/PRT/M/2009 yang mengatur penerapan sistem manajemen mutu di tingkat Unit Kerja dan Unit Pelaksana. Permen PU tersebut merupakan salah satu alat untuk melakukan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu ditindak lanjuti melalui penyelenggaraan kegiatan yang berbasis SMM.
Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah “sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi di setiap Unit Kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu’. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) secara konsisten akan menjamin proses kegiatan pekerjaan yang akan/ sedang dilaksanakan di setiap Unit Kerja akan berjalan secara terkendali sehingga siapapun yang melaksanakan proses ini, maka hasilnya diharapkan juga sama (Equality of Output). Ditjen Cipta Karya memiliki kewajiban untuk untuk melakukan perubahan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia guna mencapai cita-cita dan sasaran ”Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Tahun 2025”. Cita-cita itu diakomodasi Kementerian PAN melalui Permen PER/15.M.PAN/7/2008 tentang Reformasi Birokrasi, dan menetapkan misi yang bertujuan untuk melakukan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Direktorat Bina Program tahun 2013 telah memulai untuk menyusun Sistem Manajemen Mutu dengan menghasilkan SOP beserta Instruksi Kerja-nya dan sudah dilaksanakan Kegiatan Pra-Audit Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) oleh Tim Konsultan. Kegiatan Pra-Audit adalah bagian dari sosialisasi penerapan SMM Direktorat Bina Program. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi awal penerapan SMM di masingmasing Sub Direktorat, sebagai masukan bagi tindakan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas penerapan SMM di lingkungan Direktorat Bina Program. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pra-Audit Internal SMM ini serta untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga Auditor Internal untuk memeriksa efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Direktorat Bina Program, maka dilaksanakan kegiatan Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM). Pelatihan ini bertujuan memberikan pelatihan dan ketrampilan kepada personil yang dinominasikan untuk menjadi Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) Direktorat Bina Program DJCK. Adapun Hasil yang diharapkan dari Pelatihan Audit Internal SMM ini adalah Tersedianya Auditor Internal SMM yang kompeten Direktorat Bina Program.
v - 74
SUBDIT EVALUASI KINERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER SMK DITJEN CIPTA KARYA BASELINE DATA KINERJA EVALUASI SASARAN STRATEGIS RENSTRA
Dengan dilatarbelakangi adanya Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Nasional. Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000, diinstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga serta para Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam setiap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi penerima manfaat. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam proses pengambilan keputusan selalu memperhatikan kelompok yang terlibat dan penerima manfaat yang berbeda. Dalam Pelaksanaan Inpres tersebut, Ditjen Cipta Karya telah berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang sejak tahun 2010 telah mengaplikasikan beberapa program/kegiatan dalam mekanisme Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Beberapa kegiatan infrastruktur bidang Cipta Karya yang responsif gender telah dilaksanakan dalam tahun 2010-2013 yaitu: (PNPMP2KP Perkotaan, PPIP, PAMSIMAS, RISE/PISEW). Namun hasil pencapaian kinerja kegiatan bidang Cipta Karya yang responsif gender di setiap output/kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dapat terukur, oleh karena itu disusunlah Panduan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Responsif Gender Bidang Cipta Karya. Dengan adanya panduan ini, diharapkan adanya acuan dasar pemantau dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang responsif gender di lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya serta di daerah, untuk mengetahui apakah suatu kegiatan/sub kegiatan sudah mengimplementasikan pengarusutamaan gender. Diharapkan di tahun 2014 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Responsif Gender Bidang Cipta Karya dapat diproses serta ditindak lanjuti untuk mendapat kekuatan hukum atau di legalisisasi agar bisa berlaku di internal Direktorat Jenderal Cipta Karya baik di tingkat pusat maupun daerah.
SMK (SISTEM MANAJEMEN KINERJA) DITJEN CIPTA KARYA SMK merupakan sebuah sistem yang menjembatani kinerja individudi dalam sebuah organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
BASELINE DATA KINERJA PERMUKIMAN PERKOTAAN 2014 Untuk mendukung program Peningkatan kualitas permukimanmaka diperlukan adanya baseline data yang akurat sertagambaran kinerja permukiman perkotaan yang diwujudkandalam sebuah buku baseline data dan kinerja permukimanTahun 2014. Buku tersebut akan memuat kriteria dan ndikatorpermukiman perkotaan berkelanjutan yang disajikan dalambentuk indeks permukiman perkotaan berkelanjutan di seluruhkota di Indonesia.
EVALUASI TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS RENSTRA 2010-2014Evaluasi pencapaian sasaran strategis Ditjen Cipta Karya yangtercantum dalam Renstra periode 2010-2014 dilakukan untukmengukur kinerja Ditjen Cipta Karya pada level kebijakan.Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan logicalframework analysis dalam mengaitkan output terhadap outcome,serta outcome terhadap sasaran strategis. Dalam proses analisiskerangka logis tersebut, akan terlihat ketepatan output danoutcome selama periode 20102014 dalam menjawab sasaranstrategis Ditjen Cipta Karya.Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULPMenyusun dan melaksanakan strategi pengadaanMenyusun program kerja dan anggaran ULPMembuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaanpengadaan kepada menteriMelaksanakan pengembangan dan pembinaan SDMMengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentiananggota pokja ULP kepada menteriMengusulkan staf pendukung ULP sesuai kebutuhan.
v - 75
SUBDIT DATA DAN INFORMASI Temu Wartawan, di Ruang Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (23/07/2014).
Pemerintah mengidentifikasikan beberapa isu strategis untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, diantaranya yaitu rendahnya layanan air minum aman, rendahnya layanan sanitasi yang layak, meluasnya kawasan kumuh, dan penanggulangan kemiskinan. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah memberikan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). “Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pemeliharaan infrastruktur. Capaian penyediaan akses air minum sampai dengan akhir tahun 2013 telah mencapai 67,7% penduduk. Berdasarkan perkiraan maju hingga tahun 2015, Pemerintah optimistis target Millennium Development Goals (MDGs) untuk sektor air minum sebesar 68,87% dapat tercapai,” ungkap Imam.
Cipta Karya Optimis Lampaui Target Pelayanan Maksimal bidang Permukiman Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari periode pelaksanaan RPJMN ke-3 tahun 2015-2019. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar as usual, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Pembenahan yang sedang dijalankan Ditjen Cipta Karya diantaranya adalah meluruskan pendekatan pembangunan yang bersifat entitas yang menjadi payung program keterpaduan bidang Cipta Karya dalam menentukan delivery program. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, di hadapan 38 orang wartawan baik dari media cetak, Online, Televisi dan Radio,pada acara Temu Wartawan, di Ruang Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (23/07/2014).
Sedangkan capaian pelayanan sanitasi meningkat hingga 59,7% dari target MDGs sebesar 62,4% penduduk yang diperkirakan dapat terwujud pada tahun 2015. Sementara menurut data Susenas 2011, luasan kawasan kumuh tersisa sebesar 12,75% atau menurun 8,18% dari kondisi tahun 1993. Ditjen Cipta Karya mengidentifikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai targat 1000-100 tersebut. Di sektor air minum, Indonesia membutuhkan Rp 274,8 triliun untuk mencapai akses 100% dengan kemampuan APBN sebesar Rp 90,7 triliun. Untuk menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh hingga 0%, Ditjen Cipta Karya memperkirakan kebutuhan pendanaan sekitar Rp 200 triliun,” jelas Imam. Imam menambahkan, di sektor sanitasi, target akses 100% baru bisa tercapai dengan pendanaan Rp 295 triliun dengan kemampuan APBN sebesar Rp 94 triliun. “Terhadap target berat pada 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menyebutnya dengan Key Performance Indicators 100-0-100. 'Bahasa' sederhana tersebut merupakan aktualisasi visi Cipta Karya untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan pada lima tahun ke depan.
v - 76
SUBDIT DATA DAN INFORMASI SOSIALISASI PELELANGAN MELALUI E-PROCUREMENT
“…hasil pemantauan, dalam proses pelaporan progres kegiatan tahun 2014 terindikasi bahwa masih terdapat Kepala Satker yang tidak melakukan verifikasi dan validasi terhadap data e-Monitoring yang diunggah ke dalam sistem online, sehingga berpengaruh pada seluruh data progres kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya,” ungkap Plt. Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Antonius Budiono, …
Kementerian Pekerjaan Umum telah mendapatkan pengakuan sebagai kementerian yang dapat menyediakan data hasil pembangunan paling lengkap, terperinci dan terkini dibandingkan dengan K/L lainnya. Namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan yang berakibat belum sinkronnya proses pelelangan (eprocurement) dengan pelaporan dan pemantauan secara elektronik (e-monitoring). “Dari hasil pemantauan, dalam proses pelaporan progres kegiatan tahun 2014 terindikasi bahwa masih terdapat Kepala Satker yang tidak melakukan verifikasi dan validasi terhadap data e-Monitoring yang diunggah ke dalam sistem online, sehingga berpengaruh pada seluruh data progres kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya,” ungkap Plt. Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Antonius Budiono, saat membuka Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2015, di Jakarta (20/10). Antonius mencontohkan penyebab data progress Ditjen Cipta Karya masih relatif kecil, antara lain karena beberapa Satker mengirimkan data yang salah. Beberapa data yang disorot, antara lain pagu nol/belum diupdate dengan Pagu Revisi yang terbaru, jenis pengadaan yang salah dimana paket swakelola tercantum sebagai paket kontraktual dan sebaliknya, tahapan pengadaan yang tidak diupdate sehingga paketpaket yang telah terkontrak masih tercantum sebagai belum lelang atau proses lelang, serta progres fisik maupun keuangan yang tidak diupdate.Begitu juga dengan permasalahan lelang, Satker tidak melakukan update data pelelangan dalam e-Monitoring dan eProcurement sehingga menyebabkan beberapa paket yang sudah dilelangkan dan dikontrakkan terkena kebijakan penghematan/ pemotongan.“Misalnya tahun ini saja dalam e-monitoring yang dilihat Menteri Pekerjaan Umum ada sekitar 297 paket kontraktual belum dilelangkan, padahal sudah tapi tidak diperbarui dalam pelaporan pimpinan secara elektronik. Akibatnya kita terkena pemotongan anggaran Rp2,8 triliun,” tambah Antonius. Dalam acara sosialisasi kali ini diharapkan para petugas e-Monitoring dari masingmasing Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat lebih memahami dan semakin terampil dalam proses input maupun verifikasi data e-Monitoring untuk menghasilkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan. Keterbukaan Informasi Publik Dalam melaksanakan good governance, Ditjen Cipta Karya juga saat ini sedang memfinalkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang DIkecualikan (DIK). Hal ini untuk memenuhi kewajiban sebagai badan publik dalam membuka akses informasi sesuai UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Jangan sampai ada kebingungan bagi para Satker yang diminta informasi oleh masyarakat apakah termasuk informasi publik atau yang dikecualikan dan berujung pada sengketa informasi dan harus diselesaikan di pengadilan,” ujar Anton. (bcr)
v - 77
SUBBAG TATA USAHA PENINGKATAN KINERJA PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM
PNS sebagai aparatur pemerintah adalah ujung tombak jalannya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kinerja PNS terutama dalam lingkungan Direktorat Bina Program Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dituntut untuk dapat mencapai target dan mempunyai semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai dengan amanat reformasi birokrasi. Upaya peningkatan kinerja pegawai merupakan sebuah hal yang harus selalu dilakukan secara berkelanjutan dalam setiap kesempatan. Kinerja pegawai berhubungan erat dengan produktivitas dan keberhasilan pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Bina Program. Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan berdasarkan amanat rapat koordinasi PAN tingkat Nasional tahun 2004, bahwa untuk pembenahan kultur birokrasi diperlukan upaya salah satunya adalah dengan pembinaan semangat dan produktivitas kerja. Oleh karena itu maka Direktorat Bina Program Dirjen Cipta Karya Kementerian PU melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pegawai Direktorat Bina Program. Program Peningkatan Kinerja Pejabat dan Pegawai Direktorat Bina Program ini merupakan salah satu rangkaian yang terencana, terarah dan terpadu dari upaya pembinaan dan peningkatan soft competency Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian PU. Program ini merupakan upaya dari pembinaan mental dan moril pegawai berupa pemberian ceramah motivasi (Motivational Talks and Seminars). Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran pejabat dan pegawai Direktorat Program terhadap pentingnya peningkatan prouktivitas dengan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat mengurangi produktivitas pejabat dan pegawai. Selain ceramah, kegiatan akan diisi oleh Diskusi kelompok, role play dan simulasi membentuk pemahaman peserta akan pentingnya peningkatan kinerja dalam lingkungan Direktorat Bina Program. Dalam ceramah motivasi yang akan diberikan, antara lain akan menjelaskan mengenai halhal yang dapat mempengaruhi produktivitas pegawai Direktorat Bina Program: 1. Faktor internal pegawai seperti kondisi fisik, akhlak, moral, etika kerja, disiplin, dan semangat/motivasi kerja; 2. Faktor eksternal seperti kesejahteraan pegawai yang belum memadai, situasi kerja yang kurang kondusif, beban kerja yang tidak adil, prosedur yang tidak jelas, kurangnya kepemimpinan, komunikasi yang kurang lancar dan kerjasama yang kurang baik antar pegawai maupun antar bagian, serta perbedaan sudut pandang antar generasi yang ‘tua’ dan ‘muda’. Pemberian ceramah akan dilakukan dengan metode yang menghibur namun sekaligus menyentuh pemahaman dan kesadaran pegawai Direktorat Bina Program untuk menyadari hal-hal yang mempengaruhi produktivitas, halhal yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya serta keinginan untuk melakukan hal-hal tersebut. Pemberi ceramah adalah Trainer Nasional yang berpengalaman dan ahli untuk menyentuh aspek afeksi seseorang untuk menyadari hal yang salah dalam perilaku mereka dan berniat untuk memperbaikinya.
v - 78
SUBBAG TATA USAHA SOSIALISASI PENATAAN ARSIP/DOKUMEN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM
“Dalam pasal 29 dan 30 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dinyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pengolahan arsip dinamis, yang mencakup arsip aktif, vital, dan inaktif, harus dilakukan oleh setiap unit eselon dua di kementerian/lembaga,” ungkap Direktur Bina Program.
Unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya semakin ditantang untuk melakukan pengolahan arsip yang tertib dan profesional. Saat ini kondisi arsip masih tidak tertata dan terdata. Kondisi yang memprihatinkan tersebut menjadi tanggung jawab setiap Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Arsiparis, dan Fungsional Umum. Demikian ditegaskan Direktur Bina Program dalam sambutan yang dibawakan Kasubdit Data dan Informasi, Sri Murni Edi K., pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik, di Bogor (8/10). Sosialisasi dihadiri oleh 39 peserta dari unit kerja di lingkungan Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya.“Dalam pasal 29 dan 30 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dinyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pengolahan arsip dinamis, yang mencakup arsip aktif, vital, dan inaktif, harus dilakukan oleh setiap unit eselon dua di kementerian/lembaga,” ungkap Direktur Bina Program. Dikatakan, arsip akan sulit dicari fisik dan informasinya jika mengabaikan fungsi dan nilai guna, ruang penyimpanan arsip menjadi tidak layak, penggunaan dan pemeliharaan arsip menjadi sangat sulit, terlantar, mudah dimakan rayap, dan pada akhirnya akan hilang sama sekali.Lebih lanjut dia mengingatkan tantangan pengolahan arsip ke depan, diantaranya dengan meningkatnya anggaran secara signifikan belum disertai dengan peningkatan volume arsip yang berkualitas, terdata, dan tertata sesuai kaidah arsip.“Saya mengharapkan para pengelola arsip untuk tetap konsisten meningkatkan profesionalitas melalui kegiatan pengolahan naskah dinas dan arsipnya masingmasing secara tertib, baik, dan benar setiap tahun sesuai kaidah dan peraturan kearsipan yang berlaku,” himbaunya. Sementara itu Ketua Panitia, Wardhiana Suryaningrum menambahkan, salah satu tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha melakukan tata persuratan dan kearsipan. Tidak menutup kemungkinan terdapat objek vital yang harus selalu dipelihara keberadaannya, seperti dokumen hasil pembangunan, dokumen rumah Negara, dokumen DIPA, dan sebagainya. (bcr) Memperhatikan amanat Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pada pasal 29 dan 30 dinyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pengolahan arsip dinamis (Aktif, Vital dan Inaktif) harus dilakukan oleh setiap Kementerian / Lembaga khususnya unit – unit pencipta arsip atau Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian PU. Amanat Peraturan Perundang – undangan itu tentunya menjadi tantangan bagi kita semua (Pejabat Struktural, Jafung Arsiparis dan Fungsional Umum) untuk melaksanakannya. Dan salah satunya yang terpenting adalah melakukan pengolahan arsip dinamis di Lingkungan Unit Kerja Eselon II dan III. Untuk mewujudkan amanat tersebut pada kenyataannya bukanlah persoalan yang mudah, mengingat masih banyak factor yang menyebabkan sulitnya melakukan pengolahan naskah dinas dan arsip, sehingga pada akhirnya berdampak pada kondisi arsip yang sangat memprihatinkan yakni “dalam kondisi kacau” dengan kata lain tidak tertata dan terdata. Dalam kondisi seperti “Belantara arsip” itu, sudah dapat dipastikan arsip menjadi sulit dicari fisik dan informasinya karena mengabaikan fungsi dan nilai guna arsip, ruang penyimpanan arsip menjadi tidak layak, penggunaan dan pemeliharaan arsip menjadi sangat sulit, arsip menjadi terlantar, arsip akan cepat rusak karena mudah dimakan rayap, bahkan pada akhirnya akan hilang sama sekali, kalaupun dilakukan pengolahan akan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Bapak, ibu dan Saudara – saudara sekalian Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 9 April 2014 kemarin, seluruh rakyat indonesia telah melaksanakan Pemilu Legislatif, ini merupakan awal dari “Era Transisi Kekuasaan” yang merupakan tahun berakhirnya masa pengabdian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya bagi kita segenap jajaran pegawai Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat sesegera mungkin melakukan pengolahan arsip terutama menyimpan arsip – arsip yang erat kaitannya dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (2010 - 2014). Pada kesempatan yang baik ini, perlu sekiranya saya himbau kepada segenap jajaran “Insan Kearsipan” di lingkungan Direktorat Bina Program agar senantiasa tetap konsisten meningkatkan profesionalisme pengolahan naskah dinas dan arsipnya secara tertib, baik dan benar sesuai kaidah dan peraturan kearsipan yang berlaku. Tidak hanya karena berakhirnya periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, namun pengolahan arsip harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang kearsipan. Agar setiap Unit Kerja Eselon III di lingkungan Direktorat Bina Program dapat melaksanakan pengolahan kearsipan dan tata naskah dinas dengan baik dan benar, maka perlu sekiranya bagi setiap Unit Kerja Eselon III untuk memiliki kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan kearsipan serta tata naskah dinas di lingkungan Direktorat Bina Program.
v - 79
SATKER RANDAL Rapat Koordinasi Tengah Tahun Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP TA. 2014
… mensinkronkan dan mengkonsolidasikan hasil kerja Satker Randal pada tengah tahun 2014 dalam pelaksanaan bidang Cipta Karya …
Direktorat Bina Program melalui Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman yang memikul tanggung jawab dalam aspek turbinwas sangat berkepentingan untuk melakukan “Rapat Koordinasi Tengah Tahun Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP TA. 2014”. Tujuan dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Tengah Tahun Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP TA. 2014 ini adalah mensinkronkan dan mengkonsolidasikan hasil kerja Satker Randal pada tengah tahun 2014 dalam pelaksanaan bidang Cipta Karya.Sasaran dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Tengah Tahun Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP TA. 2014. dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 di Wisma Werdhapura, Bali. Narasumber pada acara pleno adalah Direktur Bina Program dan Sesditjen Cipta Karya yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Setditjen Cipta Karya. Peserta pleno adalah Kasatker, PPK, dan Staf Randal Provinsi seluruh Indonesia. TOT Konsultan Individual Satuan Kerja Randal Provinsi Program Infrastruktur Permukiman Tahun 2014 Peserta yang mengikuti TOT Konsultan Individual Satuan Kerja Randal Provinsi Program Infrastruktur Permukiman ini adalah PPK, Asisten Perencanaan, Asisten Pelaksanaan, serta Konsultan Individual dari 15 Provinsi di wilayah Barat, dengan jumlah seluruh peserta adalah 250 orang dan 19 Provinsi wilayah Timur berjumlah 275 Orang. Pelaksanaan kegiatan TOT Konsultan Individual Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Tahun 2014 Wilayah Barat dilaksanakan pada 19 – 22 Februari 2014 di Hotel Planet Holiday, Batam dan Wilayah Timurdilaksanakan pada 26Februari – 1 Maret 2014 di Hotel Sanur Paradise, Bali. Pelaksanaan Training of Trainers ini dilaksanakan dengan mekanisme pembagian 4 (empat) kelas untuk masing-masing Konsultan Individual. Tujuan pelaksanaan TOT Konsultan Individual Satuan Kerja Randal Provinsi Program Infrastruktur Permukiman di tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Memberikan pelatihan dan penyamaan pemahaman terkait pelaksanaan tugas dan output Konsultan Individual Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian di Provinsi yang harus dilaksanakan dan dihasilkan selama di tahun 2014; 2. Memberikan pemahaman kepada Konsultan Individual Perencanaan untuk mendampingi Kabupaten/Kota menyusun dokumen keterpaduan program bidang Cipta Karya, serta memfasilitasi identifikasi dan penyiapan seluruh readiness criteria kegiatan-kegiatan bidang Cipta Karya yang berpotensi untuk didanai melalui PHLN atau sumber dana lainnya; 3. Memberikan pemahaman kepada Konsultan Individual Database untuk menyediakan database yang berkualitas serta mampu untuk menerapkan berbagai aplikasi bidang Cipta Karya di daerah, yang terdiri atas aplikasi SIP, aplikasi SIPA, aplikasi e-library, aplikasi sistem real-time, dan aplikasi pengelolaan jaringan VPN; 4. Memberikan pemahaman kepada Konsultan Individual Pemantauan untuk mampu mengaplikasikan sistem e-Monitoring, e-Minitoring DAK, dan sistem spasialisasi dan visualisasi berbasis WEB GIS serta membantu Satuan Kerja ditingkat provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan laporan eMonitoring, DAK, SAK, dan SIMAK BMN; 5. Memberikan pemahaman kepada Konsultan Individual Pemantauan dan Database untuk membantu Satuan Kerja Provinsi menyediakan Publikasi dan Informasi Publik Bidang Cipta Karya di daerah dengan lengkap dan baik; 6. Memberikan pemahaman kepada Konsultan Individual Evaluasi untuk menyediakan data-data evaluasi kinerja sehingga memperkuat analisis evaluasi kebermanfaatan hasil pembangunan Bidang Cipta Karya
v - 80
SATKER RANDAL WORKSHOP KETERPADUAN KUMUH 2015 DAN PENELITIAN RKAKL 2015
Salah satu arahan dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 3) adalah mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh pada 2019. Upayanya adalah pemenuhan kebutuhan hunian dan peningkatan kualitas hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung. Tantangan menuju kota tanpa permukiman kumuh tahun 2019 yaitu belum tersedianya data dan informasi yang akurat di setiap daerah yang dapat menginformasikan luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani, penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah belum diimbangi dengan kemampuan Pemda dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan. Penajaman dan penyesuaian kembali kegiatankegiatan penting untuk dilakukan sehingga konsisten dalam mewujudkan kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam penyesuaian kegiatan tersebut, Ditjen Cipta Karya telah menyusun RPI2JM sebagai Delivery System bidang Cipta Karya yang disusun secara partisipatif (bottom-up), multi sektor, multi pendanaan, dan multi stakeholder. Oleh karena itu, RPI2JM yang disusun dapat menjembatani sinkronisasi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Cipta Karya, sehingga keterpaduan pembangunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dapat terwujud.Kegiatan Workshop Keterpaduan Program Tahun 2015 ini adalah Melakukan penajaman kegiatan Cipta Karya TA 2015 yang memenuhi aspek keterpaduan program. Meningkatkan sinkronisasi keterpaduan kegiatan Cipta Karya tahun 2015 di kawasan kumuh prioritas Sasaran dalam pelaksanaan Workshop Keterpaduan Program Tahun 2015 ini adalah terwujudnya penajaman kegiatan TA 2015 sesuai konsep keterpaduan program bidang Cipta Karya dan penanganan kawasan kumuh.Hasil pelaksanaan desk keterpaduan pada Workshop Keterpaduan Program Tahun 2015 berupa : Kawasaan kumuh yang disepakati dalam Desk Workshop Keterpaduan Program Cipta Karya di tahun 2015 sejumlah 77 kawasan yang tersebar di 66 kabupaten/kota Kawasan kumuh yang terpadu untuk ditangani dari hasil Desk Workshop Keterpaduan dan Penelitian RKA-K/L mengalami penurunan jumlah kawasan Alokasi kegiatan di kawasan kumuh antara pelaksanaan Desk Workshop Keterpaduan dan Penelitian RKA-K/L mengalami penurunan Alokasi pendanaan di kawasan kumuh antara pelaksanaan Desk Workshop Keterpaduan dan Penelitian RKA-K/L mengalami penurunan.
v - 81
SATKER P3SD PERDESAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 492/KPTS/M/2011 TANGGAL 27 DESEMBER 2011
Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 492/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujiandan Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementeriaan Pekeraan Umum danSurat Edaran Menteri Pekerjaan Umum nomor : 12/SE/M/2012 tanggal28 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Inti Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013. 1. TUGAS POKOK Untuk melaksanakan tugas di atas, Satuan Kerja Pembinaan danpengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Melakukan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan SaranaDasar Perdesaan Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan pembagiantugas masing-masing pihak; b. Melakukan koordinasi antar instansi yang terkait denganpelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan; danc. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan prasaranadasar permukiman di perdesaan. 2. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas di atas, Satuan Kerja Pembinaan dan pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan penyelenggarakan fungsi-fungsi: a. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasaranadan Sarana dasar Perdesaan Bidang Infrastruktur; b. Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan; c. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasaranadan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Kelembagaan; d. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana Penjaringan Minat KKN Tematik SPAM Perpipaan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 17 sampai dengan 18 Juni Tahun 2014. Yang dihadiri oleh berbagai Universitas yang ada di Indonesia. Tanda Tangan Perjanjian Kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 3. Workshop yang dilaksanakan Satker P3SD Perdesaan yang dilakukan di AMBON dan YOGYAKARTA. Penjaringan Minat KKN Tematik SPAM Perpipaan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 17 sampai dengan 18 Juni Tahun 2014. Yang dihadiri oleh berbagai Universitas yang ada di Indonesia. Tanda Tangan Perjanjian Kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 3. Workshop yang dilaksanakan Satker P3SD Perdesaan yang dilakukan di AMBON dan YOGYAKARTA. Evaluasi KKN Tematik SPAM Perpipaan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Werdhapura Kementerian Pekerjaan Umum Denpasar Bali. Evaluasi KKN Tematik ini dihadiri oleh 8 Universitas dan pemberian Simbolis kepada 8 Universitas yang sudah melaksanakan program KKN Tematik.
v - 82
SATKER P3SD PERDESAAN
Penjaringan Minat KKN Tematik SPAM Perpipaan Berbasis Masyarakat
Penjaringan Minat KKN Tematik SPAM Perpipaan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 17 sampai dengan 18 Juni Tahun 2014. Yang dihadiri oleh berbagai Universitas yang ada di Indonesia. Tanda Tangan Perjanjian Kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Yang dilaksanakan di Yogyakarta. Workshop yang dilaksanakan Satker P3SD Perdesaan yang dilakukan di AMBON dan YOGYAKARTA. Evaluasi KKN Tematik SPAM Perpipaan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Werdhapura Kementerian Pekerjaan Umum Denpasar Bali. Evaluasi KKN Tematik ini dihadiri oleh 8 Universitas dan pemberian Simbolis kepada 8 Universitas yang sudah melaksanakan program KKN Tematik.
v - 83
SATKER P3SD PERKOTAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
Pelaksana Program PPSP meliputi seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia, dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Di masing-masing tingkatan pemerintahan, titik berat fungsi pelaksana program akan berbeda-beda. Tingkat pusat akan lebih fokus pada monitoring, pengaturan dan pengembangan program, tingkat provinsi lebih fokus kepada koordinasi, fasilitasi dan monitoring pelaksanaan program di wilayahnya. Sementara itu di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan otonomi daerah, akan langsung melaksanakan program PPSP melalui penyusunan rencana, memorandum program, implementasi rencana hingga monitoring pelaksanaan PPSP di daerahnya. Guna mengefisienkan dan mengefektifkan keseluruhan program, makapelaksanaan koordinasi akan mengikuti aturan otonomi daerah, dalam hal ini provinsi akan menjembatani koordinasi program antara pusat dan kabupaten/kota. PELAKSANA PROGRAM DI TINGKAT PUSAT Pelaksanaan program PPSP di tingkat pusat terbagi menjadi beberapa tingkatan pengelolaan mulai dari tingkat penetapan kebijakan dan strategi pengembangan sanitasi permukiman, tingkat koordinasi pelaksanaan hingga tingkat pengelola harian program PPSP. Penjelasan pelaksana masing-masing tingkat pengelolaan dapat dijelaskan sebagai berikut: Penanggung jawab Program Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman (PPSP) adalah Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (TPPAMS) yang terdiri dari unsur pejabat eselon 1 yang memiliki keterkaitan tugas dalam pembangunanair minum dan sanitasi. Pejabat eselon 1 anggota TPPAMS ini berasal dari 8 (delapan) kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan. DUKUNGAN EKSTERNAL PELAKSANA PROGRAM PPSP Dukungan eksternal untuk Program PPSP merupakan suatu dukungan kepada program dengan sumber pendanaan dari dana hibah negara atau lembaga donor. Pada prinsipnya dilakukan untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun di daerah (kabupaten/ kota dan provinsi) rdasarkan identifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan. Saat ini, Program PPSP dapatkan dukunngan eksternal darihibah Negeri Belanda (Royal Netherland mbassy, RNE) melalui Dukungan Eksternal Pelaksana Program PPSP. Dukungan eksternal untuk Program PPSP merupakan suatudukungan kepada program dengan sumber pendanaan dari danahibah negara atau lembaga donor. Pada prinsipnya dilakukan untukmendukung kebutuhan pelaksanaan program baik di tingkat pusatmaupun di daerah (kabupaten/ kota dan provinsi) berdasarkan identifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan. Saat ini, Program PPSP mendapatkan dukunngan eksternal dari hibah Negeri Belanda (Royal Netherland Embassy, RNE).
v - 84
v - 85
v– 1
2
1
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Terselenggaranya layanan perkantoran Layanan Perkantoran Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Tersusunnya Program dan Anggaran Bidang Permukiman Program dan Anggaran Bidang Permukiman Tersusunnya Kerjasama Luar Negeri dan pola investasi bidang permukiman Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Tersusunnya Evaluasi dan Kinerja Bidang Permukiman Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Tersusunnya Data dan Informasi Bidang Permukiman Data dan Informasi Bidang Permukiman Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Laporan Penyelenggaraan PNPM Mandiri Jumlah Laporan Penyelenggaraan PNPM Mandiri
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
SASARAN STRATEGIS (OUTCOME)
PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
UNIT ORGANISASI ESELON II : DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN : 2014
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT BINA PROGRAM
125 12 14 21 12 9 2 66 1
3
Laporan Bulan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
TARGET VOLUME SATUAN
