Ringkasan Dari Kebijakan-Kebijakan Yang Mengatur Tentang Pengelolaan DAS No
Kebijak an
Upaya pemeliharaan
Tujuan pemeliharaan
Pendayaguna an/pengendal ian
Perencanaan
Kewajiban/ha k masyarakat
Wewenang pemerintah
Larangan
Ketentuan pidana
01
UU No 7 tahun 2007 tentang sumber daya air
Secara berkelanjutan Secara optimal Secara terpadu Secara adil Secara menyeluruh Mengutamakan fungsi sosial Menghormati hak milik masyarakat selama tdk bertentangan dgn kepentingan nasional
Tersedianya kuantitas dan kualitas air yang baik Berhasil guna dan berdaya guna Dapat memenuhi kebutuhan makluk hidup Terciptanya keadilan
Penatagunaan Penyediaan Penggunaan Pengembangan Pengusahaan Menaggulangi Memulihkan Mencegah
Terkoordinasi Terarah Seluruh sektor Penyeimbangan hulu dan hilir
Menggunakan air sehemat mungkin Terlibat dalam upaya pemeliharaan dan pengendalian
Air dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dgn memberi wewenang pd pemerintah: Mengelola Mengembangkan Pengeluaran dan mengesahkan ijin Menentukan peraturanperaturan hukum
Setiap orang/usaha dilarang melakukan kegiatan bersifat merusak air
02
UU No 11 tahun 1974 tentang pengairan
Secara berkelanjutan Secara optimal Secara terpadu Secara adil Secara menyeluruh Mengutamakan fungsi sosial Menghormati hak milik masyarakat selama tdk
Untuk kemakmuran rakyat Lestari air
Penatagunaan Penyediaan Penggunaan Pengembangan Pengusahaan Menaggulangi Memulihkan Mencegah
Terkoordinasi Terarah Seluruh sektor Penyeimbangan hulu dan hilir
Ikut dalam pemeliharaan
Air beserta kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dgn memberi wewenang pd pemerintah: Mengelola Mengembangkan Pengeluaran dan mengesahkan ijin
Setiap orang/usaha dilarang melakukan kegiatan bersifat merusak air
Penjara 9 thn, dan denda paling banyak satu miliar lima ratus juta rupiah bagi yg sengaja merusak dan mencemari air Penjara 6 thn dan denda sebanyak satu miliar… Penjara tiga tahun dan denda lima ratus juta… Penjara 18-6 bulan dan denda tiga ratus juta hingga seratus juta bagi yg… Hukuman penjara dua tahun dan denda sebesar lima juta bagi: Sengaja melakukan pengusahaan tdk berdasarkan ijin
Universitas Sumatera Utara
bertentangan dgn kepentingan nasiona
No Kebijak Upaya 03
an
pemeliharaan
PP No 35 tahun 1991 tentang sungai
Menjaga kelestarian Ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya Mengendalikan daya rusak terhadap lingkungan
Menentukan peraturanperaturan hukum Menetapkan cara pembinaan Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Melakukan pencegahan Melakukan pengamanan dan pengendalian Menyelenggarakan penelitian dan penyuluhan
Sengaja melakukan pengusahaan tanpa perencanaan Bagi yang telah memperoleh ijin tetapi tidak melaksanakan peraturan Penjara selama tiga bulan dan denda sebesar lima puluh ribu bagi siapa yg melakukan pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang ada.
Tujuan pemeliharaan/ pendayagunaan
Pendayaguna an/pengendal ian
Perencanaan
Kewajiban/ha k masyarakat
Wewenang pemerintah
Larangan
Ketentuan pidana
Memenuhi kebutuhan masyarakat Meningkatkan pembangunan nasional Kesejahteraan dan keselamatan umum
Eksploitasi dan pemeliharaan meliputi: Perencanaan Pelaksanaan Pengamatan Evaluasi
Diselenggarakan oleh menteri dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yg mencakup: Inventerisasi dan registrasi sungai, bagunbangunan yg ada di sungai Invenrerisasi
Berhak melakukan pembangunan setelah mendapatkan ijin Ikut serta menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dlm rangka
Melakukan pembangunan dan pembinaan dapat dilakukan oleh: Badan hukum Badan sosial Badan usaha milik negara Memberi pembiayaan pembangunan sungai
Mengubah aliran sungai tanpa ijin Mendirikan dan membongkar bangunanbangunan yg ada disekitar sungai Membuang benda-benda padat/cair dan
Hukuman penjara dua tahun dan denda sebesar lima juta bagi: Sengaja melakukan pengusahaan tdk berdasarkan ijin Sengaja melakukan
Universitas Sumatera Utara
No Kebijak Upaya 04
potensi dan sifat-sifat sungai Pengamatan dan evaluasi terhadap bencana, neraca air dan mutu air Penetapan rencana pembinaan danpenetapan pedoman pembinaan sungai Koordinasi rencana dalam penggunaan dan pengembangan sungai
pembinaan sungai
limbah yg dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan, menurunkan kualitas air sehingga merugikan pengguna air dan lingkungan. Mengambil dan menggunakan air sungai selain untuk keperluan pokok seharihari kecuali mendapat ijin Melakukan Melakukan pengerukan dan penggalian pada wilayah sungai sungai yang tidak diijinkan
pengusahaan tanpa perencanaan Bagi yang telah memperoleh ijin tetapi tidak melaksanakan peraturan Penjara selama tiga bulan dan denda sebesar lima puluh ribu bagi siapa yg melakukan pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang ada.
Pendayaguna an/pengendal ian
Kewajiban/ha k masyarakat
Wewenang/ kewajiban pemerintah
Larangan
pemeliharaan
Tujuan pemeliharaan/ pendayagunaan
Perencanaan
an
Ketentuan pidana
PP No 82 tahun 2001 tentang pengelola
Adanya surat ijin untuk melakukan usaha yg dapat diperoleh dari pemerintah
Menjamin kualitas air yg diinginkan sesuai dgn peruntukannya agar tetap dalam
Memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis Memperhatikan
Melihat potensi pemanfaatan untuk penggunaan air, pencadangan air,
Ikut melestarikan kualitas air Mengendalikan pencemaran air
Menyusun rencana pendayagunaan Membuat pedoman Klasifikasi mutu air
Setiap orang dilarang membuang limbah padat atau gas ke
Bagi orang atau pengusaha melanggar pasal-pasal yg
Universitas Sumatera Utara
an kualitas air dan pengenda lian pencemar an air
Melakukan pengkajian terhadap pembuangan air limbah Permohonan ijin didasarkan pada hasil dari kajian analisis dampak lingkungan
kondisi alamiahnya Menjamin baku mutu air
nilai-nilai agama dan adat istiadat masyarakat setempat. Menetapkan klasifikasi mutu air yang terdiri dari empat kelas
kualitas dan kuantitas maupun fungsi ekologisnya.
dan ikut serta dalam pengelolaan Bagi yg melakukan usaha atas air harus memberi informasi mengenai pengelolaan dan pengendalian yg dilakukan, menyampaikan laporan tentang persyaratan ijin aplikasi air limbah pada tanah, memberi laporan persyaratan ijin pembuangan air limbah, dan mencegah serta menanggulangi terjadinya pencemaran air. Setiap orang memiliki hak yg sama atas kualitas air yg baik dan mendapatkan informasi tentang setatus mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
Melakukan pengkajian unk menentukan klasifikasi mutu air Menentukan laboratorium yg terakreditasi untuk melakukan analisis mutu air Melakukan pengendalian pencemaran Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air
dalam air dan sumber air
ada akan dikenakan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah yang berwenang
Universitas Sumatera Utara
No Kebijak Upaya an
pemeliharaan
05
Kepres No 32 tahun 1990 tentang pengelola an kawasan lindung
06
Peraturan daerah Propinsi Sumatara Utara No 5 tahun 1995 tentang garis sepedan sungai
Terdapat kriteria sepadan sungai yaitu: 100 meter dari kiri kanan sungai besar 50 meter di kiri dan kanan anak sungai Untuk sungai dikawasan pemukiman berupa sepadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspansi antara 1015 meter Kriteria sepadan sungai yaitu : Sungai yg kedalamannya 3 meter garis sepadannya ditetapkan 10 meter dihitung dari tepi sungai Sungai yg kedalamannya lebih dari 3 meter garis sepadanya 15 meter dihitung dari tepi sungai.
Tujuan pemeliharaan/ pendayagunaan
Pendayaguna an/pengendal ian
Perencanaan
Kewajiban/ha k masyarakat
Wewenang/ kewajiban pemerintah
Larangan
Mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam
Melindungi sepadan sungai Mengamankan aliran sungai Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.
Melindungi sungai dari kegiatan menusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai
Ikut melaksanakan peraturan yang ada
Menetapkan wilayah-wilayah kawasan lindung Melakukan pengelolaan budi daya Mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan lindung dgn melakukan pemantauan, pengewasan dan penertiban
Tidak melakukan kegiatan budi daya
Mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.
Melindungi sepadan sungai Mengamankan aliran sungai
Melindungi sungai dari kegiatan menusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai
Ikut melaksanakan peraturan yang ada
Mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan lindung dgn melakukan pemantauan, pengewasan dan penertiban
Tidak melakukan kegiatan budi daya
Ketentuan pidana
Universitas Sumatera Utara
Ringkasan Dari Kebijakan-Kebijakan Tentang Pedoman Pengelolaan DAS No
Kebijakan
Larangan
Kewajiban
07
Kepmen No 111 tahun 2003 tentang pedoman mengenai syarat dan tata cara perijinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke air atau sunber air
Setiap usaha atau kegiatan dilarang membuang air limbah yang mengandung radio aktif ke air atau sumber air Bupati/ walikota dilarang menerbitkan ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air yg melanggar baku mutu air dan menimbulkan pencemaran air.
Setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sember air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati/ Walikota dan izin tersebut harus berdasarkan hasil dari kajian analisis mengenai dampak lingkugan dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana di sebutkan dalam PP no 82 tahun 2001 pasal 32 ayat 2 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Permohonan ijin pembuangan limbah wajib dilengkapi data dan informasi dgn menggunakan formulir, dokumentasi hasil kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air, hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terahir dan dokumen lain yang terkat dengan pengisian formulir. Bupati/ walikota wajib mencantumkan dalam ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air seluruh kewajiban dan larangan bagi usaha atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam PP no 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pence,aran air
No
Kebijakan
Keterangan
Ketentuan
08
Kepmen No 115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan setatus mutu air
Metu air merupakan kondisi kualitas air yg diukur atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu Setatus mutu air merupakan tingkat kondisi mutu air yg menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik Sumber air merupakan wadah air yg terdapat diatas atau dibawah permukaan tanah
Penentuan setatus mutu air dapat menggunakan metode STORET atau metode Indeks Pencemaran Apabila timbul kebutuhan untuk menggunakan metode lain yang juga berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kapasitas daerah, maka dapat menggunakan metode luar tersebut. Metode yang akan digunakan harus setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan
09
Kepmen No 114 tahun 2003 tentang pedoman pengkajian untuk menetapkan kelas air
10
Kepgub no 660 tahun 2005 tentang tim teknis pengelolaan lingkungan hidup
Pemerinah propinsi dan pemerintah kabupaten/ kota melakukan pengkajian mutu air untuk menentukan setatus air sebagai masukan bagi penyusun progeram penelolaan air atau program pemulihan pencemaran air. Pemerintah dalam melakukan pengkajian mutu air perlu mendapatkan informasi tentang kebutuhan air untuk 15 tahun mendatang dan menyususn saran pendayagunaan air dan penentuan kelas air. Berdasarkan pengkajian mutua air untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan air dan penyusunan pendayagunaan air dimintakan saran dan masukan dari masyarakat melalui dengar pendapat. SK ini mengintruksikan pembentukan tim untuk pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah Sungai Deli
Tujuan dari SK ini adalah agar melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta mementau, mengevaluasi pengelolaan lingkungan hidup sehingga terhindar dari kerusakan dan pencemaran serta terciptanya lingkungan yang bersih, teduh, bebas dari sampah dan limbah berminyak maupun limbah padat yang lainnya, bebas dari erosi dan sedimentasi, dan kerisis air bersih.
Universitas Sumatera Utara
