Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup Bagian Pengelolaan Aset Daerah tentang Realisasi Kegiatan yang telah dijalankan
a)
LKPJ Tahun 2013 URUSAN WAJIB
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kabupaten Kudus telah melaksanakan 3 program dan 20 kegiatan guna meningkatkan kinerja aparatur, meningkatkan informasi dan komunikasi melalui optimalisai teknologi informsi yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembangunan a. Program pelayanan administrasi perkantoran. 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat. Anggaran : Rp. 3.500.000,Sub Kegiatan : • Penyediaan jasa surat menyurat Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah 2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Anggaran : Rp. 57.500.000 ,Sub Kegiatan : • Penyediaan jasa komunikasi ( rekening telepon), rekening listrik dan tambah daya. Lokasi : Gedung Wanita Ngasirah (desa Rendeng) 3) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Anggaran : Rp. 8.500.000,Sub Kegiatan : Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah 4) Kegiatan penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah Anggaran : Rp. 865.000.000,Sub Kegiatan : • Mengasuransikan Barang milik Daerah Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah 5) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. Anggaran : Rp. 7.500.000,Sub Kegiatan : • Jasa service , pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran : Rp. 24.987.000 ,Sub Kegiatan : • Pembayaran honor pengelolan keuangan
7)
8)
9)
10)
11)
12)
• Pembayaran lembur Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Anggaran : Rp. 12.000.000 ,Sub Kegiatan : • Pengadaan Alat Tulis Kantor. Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Anggaran : Rp. 15.460.000 ,Sub Kegiatan : • Penyedian barang cetakan dan penggandaan Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Anggaran : Rp. 7.500.000,Sub Kegiatan : • Pengadaan alat listrik dan elektronikadi Gedung Nhasirah Lokasi : Gedung Wanita Ngasirah desa Rendeng Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga. Anggaran : Rp. 5.000.000,Sub Kegiatan : • Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Lokasi : Gedung Wanita Ngasirah desa Rendeng Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan. Anggaran : Rp.17.000.000 ,Sub Kegiatan : • Penyediaan surat kabar dan pengadaan buku kepustakaan. Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Anggaran : Rp. 14.996.000,Sub Kegiatan : • Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai • Penyediaan makanan dan minuman rapat • Penyediaan makanan dan minuman tamu
Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah. 13) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Anggaran : Rp. 47.000.000 ,Sub Kegiatan : • Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah (Indikator Program) Keluaran ( out put ) : • Terlaksananya jasa surat menyurat selama 1 tahun; • Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama
1 tahun dan tambah daya listrik di Gedung Ngasirah; Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun; • Terlaksananya jasa asuransi kebakaran pasar Bitingan,pasar Jember, Gedung DPRD, Gedung Setda, Pendopo, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, Matahari /Kudus Plaza, Gedung Ngasirah. Jasa Asuransi Kendaraan Dinas roda empat selama 1 tahun; • Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional selama 1 tahun; • Tersedianya honor pengelola kegiatan selama 1 tahun; • Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun; • Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun; • Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun; • Tersedianya peralatan kebersihan kantor selama 1 tahun; • Tersedianya bahan bacaan dan pengadaan buku kepustakaan selama 1 tahun ; • Tersedianya makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat selama 1 tahun; • Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun; Fungsi (Outcome) : Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Manfaat : Peningkatan kinerja aparatur. Dampak : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur •
1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Anggaran : Rp. 666.000.000 ,Sub Kegiatan : • Pengadaan Microbus 1 unit • Pengadaan sepeda motor 14 unit Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Anggaran : Rp. 64.300.000; Sub Kegiatan : • Pengadaan AC Split 1 PK 7 unit; • Pengadaan TV 32 inch, LED 1 unit • Pengadaan Notebook 1 unit; • Pengadaan Printer laserjet 1 unit; Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah
3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur Anggaran : Rp. 75.000.000 ,Sub Kegiatan : • Pengadaan almari kantor 4 unit • Pengadaan almari arsip pintu kaca 2 unit • Filling Kabinet (Filling Kabinet 4 Laci) 4 buah ; • Pengadaan Meja Kerja Eselon II 1 unit; • Pengadaan Meja Kerja Eselon IV 1 unit; • Pengadaan Meja staf 10 unit; Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor. Anggaran : Rp. 82.000.000,Sub Kegiatan : • Penggantian keramik Gedung Wanita Ngasirah; Lokasi : Desa Ploso 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Anggaran : Rp. 15.000.000; Sub Kegiatan : • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Lokasi : Bagian Pengelolaan Aset Daerah 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Anggaran : Rp. 3.000.000; Sub Kegiatan : • Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Lokasi : Gedung Wanita Ngasirah desa Rendeng/ (Indikator Program) Keluaran ( out put ) : • Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (Microbus 1 unit, sepeda motor 14 unit); • Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor ( AC Split 1 PK 7 unit, TV 32 inch 1 unit, LED 1 unit, notebook 1 unit, printer laserjet 1 unit ) ; • Terlaksananya pengadaan mebeleur (almari kantor 4 unit, almari arsip pintu kaca 2 unit, Filling Kabinet 4 laci 4 buah, meja kerja eselon II 1 unit, meja kerja eselon IV 1 unit, meja staf 10 unit); • Terpeliharanya Gedung Wanita Ngasirah meliputi penggantian keramik; • Terlaksanya jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional selama 1 tahun • Terlaksanaya jasa pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (service meja kursi dan meubelair di Gedung Wanita Ngasirah)
Fungsi : • Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Manfaat : • Peningkatan kinerja aparatur Dampak : • Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Anggaran : Rp. 560.925.000,Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan updating data Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Lokasi : Kabupaten Kudus (Indikator Program) Keluaran (Output) : Terlaksananya pemeliharaan dan updating data Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Fungsi : Cakupan SKPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib Manfaat : Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah, Dampak : Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Urusan Wajib Pertanahan Urusan pertanahan diprioritaskan pada penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Anggaran : Rp. 75.000.000 ,Sub Kegiatan : • Inventarisasi dan pemetaan bidang tanah milik Pemkab 100 buku • Sertifikasi tanah milik Pemkab sebanyak 5 bidang di desa Mlatinorowita • Pembuatan papan tanda kepemilikan sebanyak 25 buah (sebagai pengganti yang rusak) Lokasi : Kabupaten Kudus (Indikator Program) Keluaran ( output) : • Terlaksananya pemetaan bidang tanah milik Pemkab 100 buku • Terlaksanaya pensertifikatan tanah milik Pemkab sebanyak 5 bidang di
Kelurahan Mlatinorowito . • Terlaksananya pembuatan papan tanda kepemilian sebanyak 25 buah digunakan sebagai pengganti papan tanda kepemilikan yang telah rusak Fungsi : • Terwujudnya kejelasan akan status kepemilikan tanah milik Pemkab. Manfaat : • Meningkatnya tertib administrasi atas aset milik Pemkab Dampak : • Berkurangnya kasus sengketa tanah milik Pemkab b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Anggaran : Rp. 30.000.000,Sub Kegiatan : • Penanganan kasus tanah milik Pemkab yang masih dalam sengketa sebanyak 6 kasus (kegiatan ini tidak terealisasi). • Penyelenggaraan sosialisasi pemanfaatan tanah milik Pemkab yang digunakan warga Lokasi : Desa Klaling , Dawe, conge (Indikator Program) Keluaran ( output) : • Terselesaikannya sengketa tanah milik Pemkab sebanyak 6 kasus, terdiri dari 4 kasus di desa klaling, 1 kasus tanah di Kecamatan Dawe (tanah Kantor Kecamatan Dawe), 1 kasus di desa conge Fungsi : • Terwujudnya kejelasan akan status kepemilikan tanah milik Pemkab Manfaat : • Meningkatnya tertib administrasi dan keamanan atas aset milik Pemkab Dampak : • Berkurangnya kasus sengketa tanah milik Pemkab Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kabupaten Kudus telah melaksanakan 3 program dan 20 kegiatan guna meningkatkan kinerja aparatur, meningkatkan informasi dan komunikasi melalui optimalisai teknologi informsi yaitu Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembangunan Pada tahun anggaran 2013 Bagian Pengelolaan Aset Daerah telah melakukan 2 urusan yaitu: 1) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang telah dilaksanakan melalui 3 program yang dijabarkan dalam 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.552.168.000,-, dengan prioritas untuk asuransi kebakaran pasar Bitingan, pasar Jember, Gedung DPRD, Gedung Setda, Pendopo, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, Matahari
/Kudus Plaza, Gedung Ngasirah dan Asuransi Kendaraan Dinas roda empat Kepala Daerah dan DPRD, pimpinan SKPD, operasional kantor dan kendaraan khusus. 2) Urusan pertanahan yang telah dilaksanakan melalui 2 program yang dijabarkan
dalam
2
kegiatan
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 105.000.000,b)
LPPD Tahun 2013 Terkait dengan LPPD tahun 2013, Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kabupaten Kudus telah melaksanakan dalam tataran pengambilan kebijakan di bidang aset daerah yang meliputi : 1) Jumlah aset Aset tidak digunakan, sebanyak 390 aset. 2) Jumlah Aset yang dikuasai SKPD sebanyak 1.286 aset 3) Nilai aset yang tidak digunakan : Rp. 8.285.302.389. 4) Nilai aset yang digunakan Rp.175.527.049.214
c)
LAKIP Tahun 2013 Analisis Capaian sasaran Dalam analisis capaian sasaran berisi evaluasi kinerja internal pada kegiatan, program dan kebijakan untuk menilai kelayakan, efisiensi dan efektifitas biaya kegiatan/program. Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran capaian kinerja
sasaran yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikatorindikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja sasaran untuk Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus adalah 69.55 % , dengan kategori cukup baik. Sebagai gambaran, akan kami jelaskan capaian kinerja sasaran yang telah di targetkan sebagai berikut: 1. Sasaran meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang diukur dengan 2 Indikator Kinerja. Adapun gambaran realisasi capaian sebagai berikut :
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator kinerja sasaran
satuan
Target
Realisasi
prosentase luas lahan bersertifikat - Inventarisasi dan pemetaan bidang tanah milik Pemkab - Sertifikasi tanah milik Pemkab - Pembuatan papan tanda kepemilikan prosentase penanganan konflik pertanahan. - terselesaikannya kasus tanah milik Pemkab yang masih dalam sengketa Rata-rata
%
33.33 %
buku
100
0
0%
bidang
5
0
0%
buah
25
25
100 % 0%
kasus
6
0
0%
16.66%
Sasaran diatas dicapai dengan 2 indikator kinerja yaitu prosentase luas lahan bersertifikat dan prosentase penanganan konflik-konflik pertanahan, rata – rata capaian adalah sebesar 16.66 %. Kendala dan permasalah yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang tidak maksimal adalah: 1) Inventarisasi dan pemetaan bidang tanah milik Pemkab sebanyak 100 buku tidak terealisasi, hal ini dikarenakan terjadi mutasi unsur pimpinan di BPN; 2) Pensertifikatan tanah milik Pemkab yang terletak di desa Mlatinorowito semula ditargetkan 5 bidang, realisasinya 0 artinya kegiatan ini tidak terealisasi, hal ini dikarenkan proses pelepasan tanah belum selesai; 3) Penanganan kasus tanah milik Pemkab di desa klaling tidak terealisasi dikarenakan berkaitan dengan tanah milik Pemkab yang dihibahkan kepeda POLRES Kudus, belum dilakukan persiapan sosialisasi antara Pemkab dan POLRES atau unsur pimpinan; 4) Penanganan kasus tanah milik Pemkab di Kecamatan Dawe (tanah yang digunakan untuk Kantor Kecamatan Dawe) tidak terealisasi dikarenakan masih dalam tahap penelusuran data tanah. 2. Sasaran meningkatnya kinerja, efektifitas, efesiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah diukur dengan 2 Indikator Kinerja. Adapun gambaran realisasi capaian sebagai berikut :
3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator kinerja sasaran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran sebesar 100 %.
satuan
Target
Realisasi
%
100%
100%
6
5
Terpenuhinya sarana kegiatan dan prasarana aparatur yang memadahi.
Rata-rata
%
100%
83.33
92%
Sasaran diatas dicapai dengan 2 indikator kinerja yaitu terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran sebesar 100 % dan terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadahi, rata – rata capaian target kinerja hasil (outcome) adalah sebesar 92 %. Sasaran belum mencapai 100 % disebabkan karena capain indikator terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadahi hanya mencapai 83,33 %. Penyebab belum tercapainya sasaran di atas adalah service meja kursi dan mebeleur di Gedung Wanita Ngasirah tidak dilaksanakan. 4. Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah diukur dengan prosentase tertib perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Adapun realisasi sebagai berikut:
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3
Indikator kinerja sasaran
Prosentase tertib perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah
satuan
Target
Realisasi
%
%
100 %
100 %
100%
Rata-rata
Sasaran diatas perencanaan, pelaksanaan
100 %
diukur
dengan indikator kinerja
prosentase
tertib
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah,
dengan target kinerja hasil (outcame) telah tercapai 100 %. Perlu diketahui bahwa (Indikator Program) Keluaran ( out put ) pada indikator kinerja prosentase tertib perencanaan, pelaksanaan adalah terlaksananya
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pemeliharaan dan updating data Sistem Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Hal ini sangat penting karena menunjang peningkatan sumber daya manusia pengelola aset daerah khususnya pengurus dan penyimpan barang dalam melaksanakan tugas penatausahaan dan pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), sehingga setiap akhir bulan dan akhir tahun diharapkan seluruh SKPD dapat menyelesaiakan laporan aset daerah. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2013 yaitu : a. Target Pendapatan Pada tahun 2013 Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 2.047.239.000,dan ternyata pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.634.428.446,- atau dicapai sebesar 128,68 % Rincian target dan realisasi pendapatan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
No
Jenis Pendapatan
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Selisih
%
1
2
3
4
5
6
PENDAPATAN DAERAH
2.047.239.000 2.634.428.446 587.189.446
128,68
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.047.239.000 2.634.428.446 587.189.446
128,68
1.1. Hasil Retribusi Daerah
289.589.000
226.162.996
63.426.004
78,10
1.1.1.Retribusi Jasa Usaha
289.589.000
226.162.996
63.426.004
78,10
1.1.1.1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
289.589.000
226.162.996
63.426.004
78,10
1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.757.650.000 2.408.265.450 650.615.450
- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
59.405.000
110,29
- Pelepasan Hak Atas Tanah
0
88,560.000
88.560.000
0
- Penjualan peralatan/ perlengkapan kantor tidak terpakai
17.500.000
4.800.000
12.700.000
27,43
- Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai
18.500.000
180.250.000
161.750.000
974,32
- Penjualan kendaraan dinas roda dua
57.500.000
26.320.000
31.180.000
45,77
- Penjualan kendaraan dinas roda empat
305.000.000
292.775.000
12.225.000
95.99
4.000.000
3.700.000
300.000.000
92,50
175.000.000
40.500.000
134.500.000
23,14
tanah 1.180.150.000 1.770.360.450
591.210.450
150,10
260.039.550
77,97
- Penjualan hasil penebangan pohon - Penjualan bahan-bahan bekas bangunan Penerimaan Pemda -
577.500.000 636.905.000
137,02
sewa
Sewa tanah Pemda
1.180.150.000
920.110.450
-
Sewa Matahari Kudus Plaza
0
581.250.000
581.250.000
0
Sewa Hypermaert
0
270.000.000
270.000.000
0
b. Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Pada tahun Anggaran 2013 pagu anggaran Bagian
Pengelolaan Aset
Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus yang direncanakan untuk mencapai sasaran adalah sebesar
Rp. 3.437.491.000,-, namun dalam realisasinya
anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 2.874.934.867,- atau (83,63 %). Ditinjau dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebanyak Rp. 714.011.280,- atau (91,50 %), dari anggaran yang tersedia Rp. 7780.323.000,- Sedangkan belanja langsung dari anggaran yang ada sebanyak Rp 2.657.168.000,- direalisasikan sebesar Rp 2.160.923.587,- atau (81,32%). Sasaran yang telah dicapai, didukung oleh keuangan yang transparan dan akuntabel, yang disajikan sebagai berikut: 1.
Akutanbilitas
untuk
sasaran
meningkatnya
penataan
penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang. Pencapaian
sasaran
meningkatnya
penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan ruang didukung dengan anggaran sebesar Rp.105.000.000,- yang dialokasikan untuk program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan program penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Sebagai gambaran kami jelaskan pada tabel sebagai berikut:
Tabel Akuntabilitas Keuangan
Sasaran meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang Sasaran
prosentase tertib perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaba n pengelolaan keuangan daerah
Program
Target
Program penataan penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Realisasi
Rp. 75.000.000
Rp.30.000.000
%
30.892.375
41,19%
2.264.125
7,55%
2. Akutanbilitas untuk sasaran meningkatnya kinerja, efektifitas, efesiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah. Pencapaian
sasaran
meningkatnya
akuntabilitas
pemerintahan
daerah
kinerja, didukung
efektifitas, dengan
efesiensi
anggaran
serta
sebesar
Rp.1.991.243.000,- yang dialokasikan untuk program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Sebagai gambaran kami jelaskan pada tabel sebagai berikut :
Tabel
Akuntabilitas Keuangan Sasaran meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan ruang Sasaran
Program
Meningkatnya kinerja, efektifitas, efesiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah
penggunaan dan
Target
Realisasi
%
Program pelayanan administrasi perkantoran
Rp.1.085.943.000,-
Rp.781.120.594,-
71,93%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rp. 905.300.000,-
Rp.831.251..868,-
91,82%
3. Akutanbilitas untuk sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan Pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan didukung dengan anggaran
sebesar
Rp.560.925.000,-
yang
dialokasikan
untuk
program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai gambaran kami jelaskan pada tabel sebagai berikut: Tabel Akuntabilitas Keuangan Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan
.
Program program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Target Rp.560.925.000
Realisasi Rp.515.394.625
% 91,88
