BeOPTIMALISASI PENGELOLAAN (MANAJEMEN) ASET DAERAH Oleh
Samsul Hidayat, M.Ed (Widyaiswara Madya BKD & DIKLAT Provinsi NTB)
ABSTRAKSI Manajemen adalah pengerahan segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yang fungsinya adalah; perencanaan, pengorganisasian dan penyusunan staf, pembimbingan dan pengkoorninasian, penganggaran dan pengendalian. Aset Daerah dalam pengertian Peraturan Pemerintah adalah barang yang berwujud (tangible) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau dari perolehan lain yang sah, kegiatan dan tindakan meliputi, perencanaan kebutuhan danpenganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi. Manajemen Aset Daerah adalah melaksanakan prinsip dasar manajemen aset terhadap aset daerah dengan mengikuti landasan kebijakan yang diaturberdasarkan Undangundang, Peraturan Pemerintah, Keppres dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah. Kata kunci : Manajemen, Aset Daerah, fungsi manajemen, kegiatan, tindakan PENDAHULUAN Manajemen aset kedepan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan/mendongkrak Pendapatan Asli
Daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. Sedangkan menurut Doli D Siregar, kita sadari bahwa Manajemen Aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. A. MANAJEMEN Manajemen dilihat pada kamus bahasa Inggris oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, management artinya adalah pengelolaan, dan ini berasal dari kata kerja to manage yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola. Tetapi mungkin karena sulit untuk menghayati arti sesungguhnya antara management dan pengelolaan, maka dialih kata atau di Indonesiakan saja menjadi manajemen dan sekarang kata ini sudah umum/populer dipakai terutama dilingkungan perguruan tinggi/kampus dan kantor-kantor pemerintahan. Ensiklopedi Administrasi Indonesia, manajemen adalah: segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu manajemen dapat berlangsung:1) Dalam bidang kerja administrasi seperti; kepegawaian, perbekalan, keuangan, tata usaha, dan hubungan masyarakat, 2) Dapat dilaksanakan dalam bidang kerja substansi seperti; produksi, penjualan, pengajaran, industrialisasi, agrarian, pertahanan keamanan, dan sebagainya. George R.Terry yang tertuang dalam bukunya
menyatakan bahwa fungsi
manajemen adalah 1) Planning atau Perencanaan, 2) Organizing atau Pengorganisasian, 3)Actuating atau Penggerakkan, 4) Controlling atau Pengendalian. Kemudian Luther Hasley Guliek dalam bukunya “Papers on the Science of Administration” mengemukakan teori tentang aktivitas manajemen yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Planning atau Perencanaan, 2) Organizing atau Pengorganisasian, 3) Staffing atau
Penyusunan
Staff,
4)
Directing
atau
Pengkoordinasian, 6) Budgetting atau Penganggaran.
Pembimbingan,
5)
Coordinating
atau
Prof. Dr. J. Panglaykin dari Encyclopedia of the Social Sciences dan diterjemahkan sebagai berikut: Manajemen adalah proses dengan mana pelaksanaan dari tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. B. ASET Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah di Indonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai: 1. Nilai ekonomi (economic value), 2. Nilai komersial (commercial value) atau 3. Nilai tukar (exchange value); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan). Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan. Sedangkan menurut Ir. Doli D. Siregar, M.Sc dalam bukunya: “Manajemen Aset” menjelaskan pengertian tentang Aset berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, yakni berdasarkan tiga aspek pokoknya: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur seperti berikut ini:1) Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, 2)Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal, pikiran, seni, keterampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya, 3) Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya dimasa yang akan datang. Adapun pengertian Aset/barang daerah yang ditemui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan mempunyai maksud pengertian yang sama yaitu semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun sumber-sumber dari barang milik daerah dapat berasal dari bermacammacam sumber sebagai berikut :1) Pembentukan Daerah Otonom berdasarkan, 2)Undang-undang, 3) Pembelanjaan APBN/APBD, 4) Sumbangan Dalam/Luar Negeri, 5)Sumbangan Pihak Ketiga, 6) Penyerahan dari Pemerintah Pusat, 7) Fasum dan Fasos,
8)Swadaya Masyarakat, 9) Semua barang yang secara hukum dikuasai Pemerintah Daerah. C. MANAJEMEN ASET Didalam manajemen aset (pengelolaan aset), kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaan sampai penghapusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan (Planning); meliputi penentuan kebutuhan (requirement) dan penganggarannya (budgetting), 2) Pengadaan (Proccurement): meliputi cara pelaksanaannya, standard barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya, 3)Penyimpanan dan penyaluran (Storage and distribution), 4) Pengendalian (Controlling), 5)Pemeliharaan (Maintainance), 6) Pengamanan (Safety), 7) Pemanfaatan penggunaan (Utilities), 8) Penghapusan (Disposal), 9) Inventarisasi (Inventarization). Sedangkan kalau kita berpedoman kepada landasan yang jelas dan terbaru yaitu Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan barang daerah meliputi :1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 2) Pengadaan, 3) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 4) Penggunaan, 5) Penatausahaan, 6) Pemanfaatan, 7)Pengamanan dan pemeliharaan, 8) Penilaian, 9) Penghapusan, 10) Pemindahtanganan, 11)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 12) Pembiayaan, dan 13) Tuntutan ganti rugi. Untuk itu sebagai seorang Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dia sebetulnya adalah manajer/pengelola terhadap barang yang dibawah kontrolnya dan tentu saja dia sangat menghayati siklus pengelolaan barang tesebut diatas, dan dalam pengertian yang umum dilingkungan masyarakat Pegawai Negeri Sipil lebih dikenal dengan manajemen barang/inventaris atau manajemen material yang lebih bertitik tujuan bagaimana mengelola barang inventaris sehingga terpenuhi persyaratan optimal bagin pelayanan tugas dan fungsi instansinya. Manajemen Aset ini sendiri kedepannya/selanjutnya sebenarnya terdiri dari 5 (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi yaitu: 1) Inventarisasi Aset, 2) Legal Audit, 3) Penilaian Aset, 4) Optimalisasi Aset dan, 5) Pengembangan System Informasi Manajemen Aset (SIMA), dalam Pengawasan dan Pengendalian Aset. D. OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET
Dalam mengoptimalkan manajemen Aset dapat
dijelaskan sebagai berikut: 1)
Inventarisasi Aset, meliputi dua aspek, yaitu a) Inventarisasi fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi,volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain, dan b) Aspek yuridis/legal terdiri dari status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah proses pendataan, kodifikasi/labelling,dan pengelompokan dan pembukuan/ administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset, 2) Legal Audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa, a) Inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset,b) Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan c) Strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain, 3) Penilaian Aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual, 4) Optimalisasi Aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume,legal dan ekonomi) yang dimiliki aset tersebut.Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi Pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai, 5) Pengawasan dan Pengendalian. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaanaset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.Dalam SIMA ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya.Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) dalam tubuh Pemda, guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).
Menurut Doli.D.Siregar dalam tulisannya tentang: Pemahaman Manajemen Aset dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara mengatakan bahwa definisi manajemen asset secara umum adalah: ”Optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return” berdasarkan definisi ini maka pengelolaan aset membutuhkan:1) Minimize cost of
ownership
(meminimalkan
biaya
kepemilikan,
2)
Maximize
asset
availability
(memaksimalkan ketersediaan aset), 3) Maximize asset utilization (memaksimalkan penggunaan aset). E. MANAJEMEN ASET DAERAH Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Dan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 serta dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Pasal 3: lebih dijelaskan lagi bahwa Barang Milik Daerah sebagai berikut ,meliputi:a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, b) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, berupa : Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh berdasaarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastiannilai.(Pasal 4 ayat 1 Permendagri No. 17 Tahun 2007). Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap
barang
daerah
yang
meliputi,
perencanaan
kebutuhan
dan
penganggaran,pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan,penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi(Pasal 4 ayat 2 Permendagri No.17 Tahun 2007). Sedangkan mengenai Manajemen Aset seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Manajemen Aset merupakan lanjutan dari proses manajemen barang/manajemen material yang
meliputi kegiatan-kegiatan; a) inventarisasi aset, b) legal audit, c) penilaian aset, d) optimalisasi aset dan e) pengembangan System Informasi Manajemen Aset (SIMA) dalam Pengawasan dan Pengendalian. Mengenai ini akan dijelaskan lebih lanjut dari Modul selanjtutnya dari Diklat Manajemen Aset Daerah ini kecuali SIMA merupakan materi tersendiri dari Diklat ICT (Information Communication and Technology). Sebetulnya terkandung tujuan besar untuk masa depan pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan latihan Manajemen Aset Daerah untuk Professional ini, dengan harapan semoga:1) Manajemen aset yang professional akan dapat menetapkan sendisendi dasar dalam pemanfaatan aset secara baik efektif dan efisien yang bernilai guna dan berhasil guna terhadap aset, 2) Manajemen aset yang professional akan dapat melaksanakan pemeliharaan aset yang efektif dan efisien sehingga nilai aset dan umur aset dapat dipertahankan, ini tentunya akan mendukung kemandirian keuangan daerah sekaligus akan menjadi modal dalam neraca daerah, 3) Manajemen aset yang professional dengan sendirinya akan meningkatkan PAD, ini sangat erat hubungannya dengan penyusunan rencana pembangunan daerah berkelanjutan. F. KESIMPULAN Dari urain dan isi yang dijabarkan dalam artikel ini dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: 1. Manajemen adalah alih kata dari management (bahasa Inggris) dengan pengertian yang agak lebih pas adalah pengelolaan. 2. Manajemen adalah pengerahan segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Fungsi dan/atau aktifitas menajemen adalah; perencanaan, pengorganisasian dan penyusunan staf, pembimbingan dan pengkoorninasian, penganggaran dan pengendalian. 4. Aset Daerah dalam pengertian Peraturan Pemerintah adalah barang yang berwujud (tangible) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau dari perolehan lain yang sah. 5. Manajemen Aset mencakup rantaian rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang
meliputi,
perencanaan
kebutuhan
danpenganggaran,
pengadaan,
penerimaan
penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi. 6. Manajemen Aset Daerah adalah melaksanakan prinsip dasar manajemen aset terhadap aset daerah dengan mengikuti landasan kebijakan yang diaturberdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah. DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ke 5 (lima ) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003. 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara. 6. ANWAR SULAIMAN, Drs. H, (2000), Manajemen Aset Daerah, STIA LAN Press, Jakarta. 7. DOLI, D. SIREGAR, (2004), Manajemen Aset, Satyatama Graha Tara, Jakarta. SADEWO, Drs. R.M, (1999), Pembinaan Administrasi Barang Milik/Kekayaan Negara, CV. Panca Usaha, Jakarta.
