APLIKASI FUNGSI MANAJEMEN OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DP2KAD) KABUPATEN KARANGANYAR SKRIPSI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

APLIKASI FUNGSI MANAJEMEN OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DP2KAD) KABUPATEN KARANGANYAR

SKRIPSI Disusun Oleh: RIA AYU MAHARANI D 0108142

Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

commit to user


digilib.uns.ac.id 2

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

commit to user



commit to user



commit to user



commit to user



commit to user



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional yang berkesinambungan dapat terlaksana apabila terpenuhinya berbagai faktor pendukung pembangunan. Salah satu faktor tersebut adalah dengan menciptakan iklim yang mendukung agar mampu meningkatkan penerimaan sumber dana pembiayaan pembangunan yang dihimpun melalui lembaga-lembaga keuangan yang efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pembangunan daerah merupakan salah satu rangkaian dasar keberhasilan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga memiliki tugas yang sama dalam pembangunan, walaupun dalam jangkauan relatif lebih kecil dengan pusat. Daerah memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan terhadap keberlangsungan pembangunan di daerahnya sehingga beban pusat dapat berkurang dan penggunaan sumber penerimaan dapat diarahkan pada bidang lain. Pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien akan mewujudkan tercapainya kemandirian daerah diarahkan juga untuk pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka pengembangan sistem otonomi daerah telah muncul undang undang yaitu Undang-Undang No.32 tahun

commit to user 1



2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan kedua UU tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan di daerah, maka berdasarkan PP 105 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat mengatur pengelolaan keuangan dengan harapan terjadinya keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang.

commit to user



Saat ini daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi maupun mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang dibedakan kepada daerah yang dilaksanakan dengan memberi wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaaatan sumber daya daerah yang berkeadilan dan berimbang. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masayarakat di daerahnya agar

dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan

pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan daerah. Hal tersebut yang menyebabkan usaha-usaha meningkatkan pendapatan daerah menjadi sangat penting agar proses pembangunan di daerah tetap berjalan lancar dan berkelanjutan, sehingga upaya untuk mencari atau menggali sumbersumber pembiayaan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, upaya tersebut

harus

didukung

dengan

kemampuan

untuk

mengelola

dan

memberdayakan berbagai sumber pembiayaan oleh Pemerintahan Daerah sehingga optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dapat tercapai. Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu daerah otonom di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengalami peningkatan dalam kebutuhan daerahnya sehingga diperlukan juga peningkatan penerimaan untuk menopang kebutuhan yang terus meningkat tersebut. Dan pendapatan daerah adalah salah satu pos yang harus selalu diupayakan kreativitasnya untuk ditingkatkan.

commit to user



Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Karanganyar adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar. DP2KAD merupakan alat yang penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi dalam mengelola pendapatan maupun keuangan dan aset daerah. Dengan demikian pelaksanaan fungsi otonom oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah cukup berat, karena harus diikuti pencarian dana untuk menuju ke otonomi yang dinamis, nyata, dan bertanggung jawab. DP2KAD Kabupaten Karanganyar mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah, sedangkan fungsi DP2KAD Kabupaten Karanganyar yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Perencanaan

yang meliputi

segala

usaha

dalam

kegiatan

untuk

merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah dan penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; c. Pelaksanaan

yang

meliputi

segala

usaha

dan

kegiatan

menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;

commit to user

untuk



d. Penatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tatalaksana dan hubungan masyarakat, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, keuangan dan tata usaha umum; e. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan gerak, keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah; f. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertitik tumpu pada pentingnya fungsi manajeman di dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DP2KAD) antara lain melakukan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana aplikasi fungsi manajemen oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SP2KAD) Kabupaten Karanganyar. B. Rumusan Masalah: Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis membatasi penelitiannya pada DP2KAD Kabupaten Karanganyar dengan permasalahan yang diajukan adalah: 1. Bagaimana aplikasi fungsi manajemen oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD)?

commit to user



C. Tujuan Penelitian: Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Tujuan Operasional a. Untuk mengetahui aplikasi fungsi manajemen oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

(DP2KAD)Kabupaten Karanganyar 2. Tujuan Fungsional Untuk memberikan gambaran mengenai aplikasi fungsi manajemen oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Karanganyar. 3. Tujuan Individual Merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis, instansi dan bagi masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

commit to user



1. Bagi penulis Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menerapkan disiplin ilmu yang didapat selama di bangku kuliah dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang masalah yang terjadi secara nyata di dalam instansi khususnya masalah yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Karanganyar. 2. Bagi instansi Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan di DP2KAD Kabupaten Karanganyar. 3. Bagi masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis yang lebih mendalam.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Manajemen Keuangan Daerah 1. Tinjauan tentang Manajemen Manajemen merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi. Organisasi bisa dikatakan berhasil, apabila sudah mengatur anggotaanggotanya untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Menurut Andrew F. Sikula manajemen adalah: Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating and decision making activities performade by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product to service. Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (dalam Hasibuan,1996:2). Berdasarkan definisi di atas, manajemen merupakan kegiatan untuk mengatur suatu perencanaan supaya tujuan organisasi tercapai dengan baik. Dalam melakukan kegiatan manajemen, terdiri dari adanya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, dan motivasi. Sehingga tercipta koordinasi yang baik sesama anggota yang melaksanakan organisasi tersebut.

commit to user 8



Sejalan dengan definisi di atas, menurut G.R Terry manajemen adalah: Management is a distinc proses consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakanperencanaan,

pengorganisasian,

pengarahan

dan

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaransasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Terry dalam Hasibuan,1996:2). Berdasarkan definsi di atas, manajemen merupakan suatu kegiatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Peranan manajemen dalam organiasi merupakan mengatur tingkah laku anggota-anggotanya

untuk

melaksanakan

kegiatan

yang

telah

diperintahkan. Dalam bidang pemerintahan kepala dinas memliki kewenangan mengatur kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan definisidefinisi di atas, menurut Harol Koontz and Cyril adalah: Management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plens, organizes, staffs, direct and control the activities other people.

Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas

sejumlah

aktivitas

orang

lain

yang

meliputi

perencanaan,

pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian (dalam Hasibuan,1996:3).

commit to user



Pendapat tersebut di atas, mengemukakan bahwa manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam organisasi. Kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh manajer kepada anggotannya untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Di bidang pemerintahan manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang kepala dinas dalam mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas aparatur untuk mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan definisi di atas, Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah mengemukakan, bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta umber daya organisasi lainnya (Ernie dan Saefullah, 2006:6). Berdasarkan pendapat di atas, bahwa manajemen merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen merupakan kegiatan untuk mengatur anggotanya supaya mau melakukan kegiatan yang dibebankan kepadanya. Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efesien. Menurut Dessler dalam bukunya Manajemen personalia, bahwa fungsi manajemen ada 5, yaitu :

commit to user



1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Penstafan. 4. Pemimpinan. 5. Pengendalian. (Dessler, 1997: 2) Berdasarkan fungsi manajemen diatas, perencanaan merupakan dasar fundamental manajeman

yang

terlebih dahulu dibuat dan

direncanakan untuk masa akan datang, agar resiko yang ditanggung relatif kecil. Adapun Fungsi manajemen menurut G.R. Terry dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Manajemen sebagai berikut: 1. Perencanaan (Planing) 2. Pengorganisasian (Organizing) 3. Penggerakan (Actuating) 4. Pengawasan (Controlling) (Terry, 2008: 77-78) Adapun fungsi manajemen menurut Malayu SP. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Manajemen sumber daya manusia sebagai berikut: 1. Perencanaan (Planning) Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. 2. Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 3. Pengarahan (Actuating) Pengarahan adalah suatu proses mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai suatu tujuan. 4. Pengendalian (Controlling) Pengendalian adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Pengadaan (procurement) Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

commit to user



6. Pengembangan (development) Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 7. Kompensasi (compensation) Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 8. Pengintegrasian Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 9. Pemeliharaan (maintenance) Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 10. Kedisiplinan Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 11. Pemberhentian (separation) Pemberhentian adalah putusnya hubungan seseorang dari suatu perusahaan. (Hasibuan, 1996:95) Berdasarkan pendapat diatas, fungsi manajemen tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. 2. Tinjauan tentang Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 butir 5 PP Tahun 2005) Pengertian keuangan daerah menurut PP No 58 Tahun 2005 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu meliputi: a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan rerribusi daerah serta melakukan pinjaman

commit to user



b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga c. Penerimaan daerah d. Pengeluaran daerah e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut : Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu: - Hak Daerah - Kewajiban Daerah - Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar (2002) adalah: Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu

commit to user



alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan

tujuan

otonomi

daerah

yang

luas,

nyata

dan

bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi: 1. 2. 3. 4.

Adanya dimensi hak dan kewajiban; Adanya dimensi tujuan dan perencanaan; Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; dan Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi). (Bahrullah Akbar, 2002)

Tujuan keuangan daerah menurut Nick Devas, (1989): 1. Akuntabilitas (Accountability) Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM); 2. Memenuhi kewajiban Keuangan Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; 3. Kejujuran Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang. 4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency) kegiatan daerah Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendahrendahnya dengan hasil yang maksimal. 5. Pengendalian Adanya pengendalian yang dilakukan agar dalam pengelolaan keuangan tidak terjadinya kecurangan-kecurangan. Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama, yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan

commit to user



daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari tugas (Bahrullah Akbar, 2002) : 1. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; 2. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Tolok ukur kinerja dan Standarisasi; 4. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi; 5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah; dan 6. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah. (sumber: Diklat Pembentukan Auditor Terampil Sistem Administrasi Keuangan Daerah I, BPKP 2007: 4) Dalam arti sempit manajemen keuangan daerah merupakan tugas kebendaharawanan, dari peran kas daerah atau bendahara umum daerah sampai dengan peran bendaharawan proyek, bendaharawan penerima, bendaharawan barang. Secara garis besarnya, ada dua hal tugas pokok atau bidang yang harus disadari bagi seorang manajer keuangan daerah, yaitu: pekerjaan

penganggaran

dan pekerjaan akuntansi,

dimana dalam

pelaksanaan keduanya berinteraksi dan saling melengkapi terutama dalam rangka pengendalian dan pengawasan manajemen (Bidang Auditing). Secara aplikatif dua tugas pokok tersebut terekam dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2

Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah.

commit to user



Hak Daerah tersebut meliputi antara lain : 1. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000). 2. Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 tahun 2000). 3. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ). 4. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004). Berdasarkan hak daerah diatas, pertama hak menarik pajak daerah. Daerah berhak melakukan penarikan pajak sesuai dengan pajak yang termasuk kedalam pendapatan asli daerah. Kedua, hak untuk menarik retribusi, setiap daerah berhak menarik retribusi yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Ketiga, hak mengadakan pinjaman, setiap daerah berhak melakukan pinjaman baik kepada pemerintah pusat maupun pada pihak lain atau pihak asing melalui prosedur tertentu. Keempat, setiap daerah berhak mendapatkan dana perimbangan dari pusat dimana dana perimbangan merupakan dana yang disediakan pemerintah pusat untuk daerah. 3. Tinjauan Tentang Manajemen Keuangan Daerah Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah selain Manajemen Kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik,

commit to user



atau kita sebut dengan Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah. Pengertian Manajemen keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar (2002) adalah: Mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu.

Pengertian keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar (2002) adalah: Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan

tujuan

otonomi

daerah

yang

luas,

nyata

dan

bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi (Bahrullah Akbar, 2002): 1. 2. 3. 4.

Adanya dimensi hak dan kewajiban; Adanya dimensi tujuan dan perencanaan; Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; dan Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi). Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan

pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana

commit to user



tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan) dan dana Desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan keuangan daerah menurut Nick Devas, et.al, (1989): 1. Akuntabilitas (Accountability) Pemda

harus

mempertanggungjawabkan

tugas

keuangan

kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM); 2. Memenuhi kewajiban Keuangan Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; 3. Kejujuran Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang. 4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency) kegiatan daerah Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga

memungkinkan

setiap

commit to user

program

direncanakan

dan



dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendahrendahnya dengan hasil yang maksimal. 5. Pengendalian Manajer keuangan daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi mengenai pertanggungjawaban keuangan. Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama, yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/ pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari tugas (Bahrullah Akbar, 2002) : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Tolok ukur kinerja dan Standarisasi; Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi; Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah; dan Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Angka 1 dan 2 merupakan bagian dari fungsi perencanaan dimana melekat pengertian adanya partisipasi publik; Angka 3 dan 4 merupakan fungsi pelaksanaan dan Angka 5 dan 6 merupakan fungsi pengendalian dan pengawasan. Keseluruhannya akan bermuara pada terciptanya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam arti sempit manajemen keuangan daerah merupakan tugas kebendaharawanan, dari peran kas daerah atau bendahara umum daerah

commit to user



sampai dengan peran bendaharawan proyek, bendaharawan penerima, bendaharawan barang. Secara garis besarnya, ada dua hal tugas pokok atau bidang yang harus disadari bagi seorang manajer keuangan daerah, yaitu: pekerjaan

penganggaran dan pekerjaan akuntansi,

dimana dalam

pelaksanaan keduanya berinteraksi dan saling melengkapi terutama dalam rangka pengendalian dan pengawasan manajemen (BidangAuditing). B. Pendapatan Daerah Di dalam keuangan daerah terdapat hak-hak daerah yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, dimaksudkan untuk membiayai lembaga

pengeluaran

pemerintah

yang

berhubungan

dengan

tanggungjawabnya. Pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utnag berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas dan tepat mengenai pendapatan, di bawah ini dikemukakan beberapa definisi mengenai pendapatan daerah. Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepiyanto (200283-84) yang mengungkapkan bahwa: Pendapatan daerah adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas atau kegiatan operasi entittas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan. Sedangkan (2002:66):

pengertian

pendapatan

daerah

commit to user

menurut Abdul Halim



Pendapatan adalah penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana. Dalam konteks laporan kinerja keuangan, pendapatan daerah merupakan salah satu sumber data yang digunakan oleh daerah untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan publik. Indra Bastian (2002:53-54) juga mengemukakan bahwa: Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan pusat pertanggungjawaban. Sumber pendapatan dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan untuk organisasi pemerintah daerah. Menurut UU RI No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 15 diungkapkan pengertian pendapatan daerah, yaitu: pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 50 mengungkapkan pengertian tentang pendapatan daerah, yaitu pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 1. Penerimaan kas daerah yang timbul dari aktivitas operasi daerah yang meliputi pendapatan dari pemilikan aktiva, pedanaan suatu entitas (pemilikan saham BUMD), dan pendapatan dari aktivitas daerah

commit to user



berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah) 2. Dalam periode ahun anggaran tertentu 3. Pendapatan yang timbul dari aktivitas peningkatan atas nama pihak ketiga bukan merupakan pendapatan karena tidak menghasilkan manfaat ekonomi kenaikan ekuitas 4. Pendapatan

diklasifikasikan

menurut

sumber

pendapatan

dan

pertanggungjaawaban Maka sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157, sumbersumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. PAD, yaitu: 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD ayang sah b. Dana Perimbangan 1. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi c. Lain-lain Pendapatan yang Sah (Sumber UU RI No 32 Tahun 2004)

commit to user



C. Tinjaun tentang DP2KAD 1. Pengertian DP2KAD Secara umum dinas daerah sebagai sebagai pelaksana Pemerintah Daerah mampu untuk berfungsi secara konsisten dalam usaha pembangunan daerahnya, dapat mengidentifikasikan potensi dari daerah yang mempunyai efek dongkrak

(Leverge effect) bagi peningkatan pembangunan dan

merencanakan serta melaknsanakan kegiatan pembangunan, dijelaskan oleh Bintoro dalam bukunya Pengantar Administrasi Pembangunan bahwa sehatnya porsi dari penerimaan PAD diberikan lebih besar kepada pembiayaan pembangunan daerah maka peningkatan keuangan daerah akan tercermin dari meningkatnya bagian yang dapat dipergunakan bagi pengeluaran pembiayaan pembangunan. (Bintoro:1974) Dan juga DJ Mamesah yang mengatakan dalam bukunya Sistem Administrasi Keuangan Daerah mengatakan: kin meningkatnya pendapatan daerah memberikan indikasi yang baik bagi kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta percepatan dan peningkatan pembangunan di d

Dari sumber-sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan memberi sumbangan yang besar bagi pelaksanaan pembangunan di daerah karena dengan keuangan yang kuat maka pembangunan dan pelayanan kepada

commit to user



masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, seperti yang dikemukaakan oleh Irawan Soeyatno yaitu: -tugas yang sangat luas itu dengan baik maka daerah harus memiliki keuangan daerah yang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada faktor-faktor yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri serta memperlancar pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi dengan pemerintahan pusat serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dari dua pendapat tersebut dapat dilakukan bahwa keuangan daerah itu sangat penting dalam pembangunan suatu daerah sehingga diperlukan saru dinas tersendiri untuk mengelolanya. DP2KAD sebagai dinas daerah mempunyai fungsi pokok dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga membuat DP2KAD menjadi layaknya jantung bagi suatu daerah. Dalam menopang pembangunan di daerah berdasarkan undangundang otonomi daerah ada beberapa sumber pendapatan yang dapat diandalkan antara lain PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lainlain pendapatan yang sah. 2. Tugas, Pokok dan Fungsi DP2KAD DP2KAD

Kabupaten

Karanganyar

mempunyai

Tugas

Pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

commit to user



pembantuan dibidang Pendapatan Daerah, sedangkan fungsi DP2KAD Kabupaten Karanganyar yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Perencanaan

yang meliputi

segala

usaha

dalam

kegiatan

untuk

merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah dan penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah, keuangan dan aset daerah; c. Pelaksanaan

yang

meliputi

segala

usaha

dan

kegiatan

untuk

menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah; d. Penatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata laksana dan hubungan masyarakat, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, keuangan dan tata usaha umum; e. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan gerak, keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah; f. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

commit to user



D. Aplikasi Fungsi Manajemen oleh DP2AKD Berdasarkan Tupoksi aplikasi fungsi manajemen oleh DP2KAD, meliputi: a.

Perencanaan Pereencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu

tujuan.

Handoko

(1999:15)

mengemukakan

bahwa

perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebiajkan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan

sangat

memegang

peranan

penting

karena

perancanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam organisasi. Lembaga Administrasi Negara (1999:9) merumuskan pengertian perencanaan sebagai beriikut: a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan. c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

commit to user



Pengertisn perencanaan tadi memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam suatu perencanaan sebagai berikut Rahardjo (2011:22) a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki msyarakat yang bersangkutan. b. Pilihan diantara alternatiif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Harold Koontz dan menyatakan bahwa

Planning is the function of a manager which involves the selection among alternatives of objectives, policies, procedures, and program. an salah satu fungsi manager yang berkaitan dengan pemilihan dia natara beebagai alternatif untuk mencapai tuujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program. Pengertian perencanaa menurut Y. Dror (dalam Kunarjo,2000:7): Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian saasaran tertentu. Adapun pendapat Christopher S. Armstrong (2011:1) mengatakan bahwa: erature that links tax planning with top executive incentive (e.g., Desai & Dharmapala, Dyreng et al., 2010). Although these studies show that both the incentive of top managment and corporate culture have a significant impact on effective tax rates, it is not clear wheter top management directly engages in tax planning or wheter

commit to user



the documented tax effect are

a by product of the investing,

Hasil penelitian diatas menghubungkan perancanaan pajak dengan

peningkatan

eksekutif/budaya

pajak

perusahaan.

eksekutif Meskipun

atas studi

kompensasi tersebut

menunjukkan bahwa baik peningkatan manajemen puncak dan budaya organisasi mempunyai dampak yang signifikan pada tarif pajak yang berlaku. Selain itu juga dipengaruhi oleh pembiayaan, investasi dan keputusan perencanaan dalam suatu organisasi. Menurut Tjihno Windaryanto (1999:48) ada beberapa alasan arti pentingnya perencanaan harus dilakukan sebelum kegiatan itu dijalankan: Dari segi cara dan alat pencapaian tujuan: 1. Perencanaan dapat dijadikan arahan kegiatan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan 2. Dapat melakukan forcasting terhadap hal-hal yang akan dilakukan mengenai potensi dan prospek-proepek perkembangan di masa yang akan datang 3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih kombinasi tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi tentang cara yang terbaik 4. Perencanaan dapat melakukan pemilihan prioritas atau urutanurutan yang berdasarkan pencapaian tujuan 5. Perencanaan dapat dijadikan tolok ukur atau standar keberhasilan atau pengawasan Dari segi operasional: 1. Perencanaan diharapkan terdapatnya arahan bagi pelaksana kegiatan 2. Dengan adanya perencanaan dapat mengetahui apakah pelaksanaan dapat mencapai sasaran atau yang telah ditetapkan 3. Dapat menghindari pemborosan-pemborosan terhadap sumbersumber daya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan

commit to user



Lingkup pengambilan

dari

perencanaan

keputusan,

karena

ini

dalam

memfokuskan proses

pada

perencanaan

dilakukan pemilihan dan penentuan langkah yang akan datang. Perencanaan yang tepat dan sistematis biasanya memperhatikan faktor obyektif, dengan demikian menurut Tjihno Windaryanto (1999:49) perencanaan mempunyai fungsi: 1. Sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara 2. Dasar pengaturan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi 3. Alat untuk mendorong perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu 4. Sebagai pegangan dan tolok ukur fungsi pengendalian Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1998:15) ada tiga unsur penting daripada perencanaan yaitu: 1. Perlunya koordinasi 2. Konsistensi antara berbagai variabel sosial ekonomi suatu masyarakat 3. Penetapan skala priorotas Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu usaha yang berhubungan dengan pemilihan alternatif-alternatif kegiatan yang akan dikerjakan di masa yang akan datang guna meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan potensi daerah. b. Koordinasi 1) Pengertian Koordinasi Pengertian koordinasi menurut Manulang (2008:12): Coordinating atau mengkoordinasikan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar

commit to user



tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Menurut Handoko (1998:19): Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Selain itu menurut Terry (2006:19): Coordinating merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu dan tujuan mereka sehingga dapat diambil tindakan yang secara serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai koordinasi adalah proses menyatukan dan menyinkronkan berbagai kegiatan dan usaha sehingga terdapat kerjasama yang terarah menuju sasaran atau tujuan yang ditetapkan. 2) Ciri-ciri Koordinasi Ciri-ciri koordinasi yang baik menurut Fayol (dalam Ibnu Syamsi, (1995:113) yaitu: 1. Antara unit dan sub unit dengan unit atau sub unit lainnya dapat bekerjas sama secara serasi 2. Masing-masing unit dan sub unit telah mengetahui bagian tugas yang mana yang harus bekerja sama dengan unit lainnya 3. Unit dan sub unit harus dapat menyesuaikan diri dengan jadwal waktu kerjasama dengan unit sub unit lainnya

Syarat koordinasi yang baik menurut Ibnu Syamsi (1995:113) yaitu:

commit to user



1. Adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi 2. Adanya suasana persaudaraan dan semangat kerjasama yang besar dalam organisasi 3. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup diantara orang-orang dalam organisasi 4. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dalam perencanaan, pembimbingan dan pengendalian

3) Gejala-gejala kurangnya koordinasi dan pencegahaannya Kurangnya koordinasi dalam suatu organisasi atau usaha kerja sama akan nampak dari gejala-gejala berikut: 1. Petugas atau pejabat masing-masing atau satuan-satuan organisasi berselisih menurut wewenang atau bidang kerja yang masing-masing menganggap sebagai termasuk dalam yuridiksinya 2. Terdapat saling pelemparan tanggung jawab, karena masingmasing merasa bahwa sesuatu wewenang atau bidang kerja tidak termasuk dalam lingkupnya 3. Gejala yang lain nampak pada adanya suatu keputusan yang ternyata dibuat dengan kurang sempurna karena tidak terhimpun secara lengkap segenap keterangan pada satuansatuan organisasi yang bersangkutan (dari tingkat bawahannya) 4. Tumbuhnya banyak badan khusus atau satuan-satuan organisasi nonstruktural misalnya panitia, komisi, tim, satgas, dan sebagainya yang masing-masing berdiri sendiri untuk menyelesaikan tugas yang sebetulnya telah dapat dicakup atau dimasukkan ke dalam susunan organisasi yang sudah ada (Pariatra Westra, 1983:55) Untuk mencegah kemungkinan benarnya gejala-gejala di atas sebagai kurangnya koordinasi dan agar aktivitas pengkoordinasian efektif hendaknya perlu diperhatikan hal-hal berikut: 1. Diadakan pembagian kerja yang jelas dalam organisasi atau program 2. Semangat bekerjasama yang besar diantara para pejabat atau pekerja (hubungan informal yang sehat dalam organisasi yang bersangkutan) hendaknya dibina terus

commit to user



3. Fasilitas kontak dan tata hubungan yang cukup bagi semua pihak dalam organisasi maupun luar usaha kerja sama itu dipupuk dikembangkan 4. Koordinasi hendaknya telah disiapkan sejak tahap-tahap permulaan kegiatan atau program yang bersangkutan dan kemudian dipertahankan sebagai proses yang menerus (Pariatra Westra, 1983:55)

4) Macam-macam Koordinasi Dalam melakukan koordinasi paling tidak dikenali tiga macam koordinasi khususnya dalam hubungan penyelenggaraan hubungan kepemerintahan: 1. Koordinasi hirarkis atau vertikal yaitu oleh atasan yang secara operasional membawahinya 2. Koordinasi fungsional horisontal yaitu koordinasi oleh suatu instansi yang secara fungsional bertanggung jawab atas suatu masalah atau program terhadap instansi lain yang turut terlibat 3. Koordinasi fungsional diagonal yaitu koordinasi oleh instansi yang lebih tinggi yang secara formal bukan atasannya, tetapi secara fungsional harus mengkoordinasikannya (Muhadjir Darwin, 2005:743) Sedangkan menurut Ibnu Syamsi (1995:115) koordinasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1. Koordinasi vertiikal yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan kepada para bawahannya 2. Koordinasi horisontal yaitu koordinasi yang dilakukan dalam unit-unit yang sederajat atau antar isntansi yang sederajat

Oleh karena itu koordinasi yang dilakukan oleh DP2KAD meliputi koordinasi vertikal yang dilakukan oleh pimpinan DP2KAD dalam melakukan pengarahan, penyatuan kegiatan-kegiatan terhadap satuan-satuan kerja yang ada di bawah tanggung jawabnya dan

commit to user



koordinasi horisontal yaitu koordinasi DP2KAD dengan instansiinstansi atau badan-badan lain dalam rangka mengarahkan dan menyatukan tindakan dalam meningkatkan PAD.

5) Cara Mengadakan Koordinasi Supaya koordinasi dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan maka pelaku koordinasi harus mengetahui cara-cara untuk

mengadakan

koordinasi.

Soewarno

Handayaningrat

(1991:124) mengutarakan bahwa koordinasi dapat dilakukan melalui metode dan teknik yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Koordinasi melalui wewenang Koordinasi melalui konsesus Koordinasi melalui pedoman kerja Koordinasi melalui suatu forum Koordinasi melalui konferensi

Menurut Sutarto (2006:152) koordinasi dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengadakan pertemuan informal dengan para pejabat 2. Mengadakan pertemuan formal yang biasa dinamakan rapat 3. Membuat edaran berantai 4. Mengadakan penyebaran kartu 5. Membuat buku pedoman organisasi 6. Mengangkat koordinator 7. Berhubungan melalui alat penghubung 8. Membuat tanda-tanda 9. Membuat simbol 10. Membuat kode 11. Menyanyi bersama

commit to user



6) Arti Pentingnya Koordinasi Dari berbagai hal yang telah dikemukakan di atas, maka kita dapat menarik suatu pernyataan bahwa koordinasi mutlak diperlukan untuk pencapaian tujuan yang diharapkan. Menurut Patiatra Westra au usaha kerjasama karena adanya perbedaan-perbedaan (satuan,

dikarenakan keharusan untuk mengadakan pembagian tugas, pekerjaan, spesialisasai, dan tanggung jawab sebagai konsekuensi berorganisasi atau bekerjasama. Itulah sebabnya tanpa koordinasi ada tendensi atau kemungkinan masing-masing spesialis itu akan berjalan sendiri yang bisa saja menuju ke berbagai arah atau tidak pernah bertemu dengan tujuan yang sama. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa koordinasi mempunyai sasaran agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan seefisien mungkin. Untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan merupakan suatu sistem dimana di dalamnya terdapat unit-unit atau bagian-bagian yang paling berkaitan satu dengan yang lainnya. Setiap unit walaupun mempunyai fungsi yang berlainan satu dengan lainnya tidak dapat saling melepaskan diri dalam menjalankan fungsinya dengan baik tanpa bantuan unit lainnya, dan oleh karena itu maka setiap unit

commit to user



mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanakan fungsi di unit lainnya untuk mencapai tujuan. Menurut Malayu Hasibuan (2007:89) pentingnya koordinasi yaitu: 1. Koordinasi memungkinkan suatu penyelesaian secara menyeluruh atas akses bagian-bagian individu yang membentuk total itu 2. Masing-masing bagian yang membentuk keseluruhan menjadi sangat penting di bawah koordinasi 3. Koordinasi menekankan pentingnya unsur-unsur manusia 4. Salah satu konsep koordinasi adalah mengikat menjadi satu kesatuan integral berbagai macam tingkatan unit

Dari arti penting koordinasi di atas diketahui bahwa koordinasi mempunyai manfaat untuk mencapai tujuan yang optimal. Adapun manfaat koordinasi menurut Sutarto (2006:152) 1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi 2. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas 3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya pertentangan antar organisasi atau jabatannya merupakan yang paling penting 4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya kekosongan pekerjaan oleh satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi c. Pelaksanaan Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manejerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan

artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja

commit to user



dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Pelaksanaan disebut juga

untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsurunsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini, George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa: Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggotaanggota organisasi tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

commit to user



Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanan (actuating) ini adalah bahwa seorang pegawai akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika : a. Merasa yakin akan mampu mengerjakan b. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya c. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak d. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan Fungsi dari Pelaksanaan (actuating) adalah sebagai berikut: 1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan 2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan 3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan 4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

commit to user



d. Pengawasan 1) Pengertian Pengawasan Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka Pemerintahan Daerah harus melakukan pengawasan. Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994:21) adalah: Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Pandangan lain tentang pengawasan dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1980:135), menyatakan pengawasan adalah: Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu menurut Djamaluddin Tanjung dan Supardan (1999:82), menyatakan bahwa: Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Menurut Harahap (2001:10), menyatakan bahwa: Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, prinsip yang dianut dan juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

commit to user



Dengan pengawasan dapat diketahui sejauhmana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau yang sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itub perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dalam pengertian awam, pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor terhadap orang agar ia berbuat sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan faktor penentu bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Pengawasan mempunyai arti penting bagi setiap perusahaan. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki (Lubis, 1985:154). Menurut Manullang (1990:173), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya

commit to user



dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula. Pendapat ahli lain, pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan kerja dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya,

menentukan dan mengukur

penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakankoreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Handoko, 1995:360-361). Pengendalian

/

Pengawasan

adalah

proses

mengarahkan

seperangkat variable / unsure ( manusia, peralatan, mesin, organisasi ) kearah tercapainya suatu tujuan atau sasaran manajemen. Pengendalian dan pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah digariskan atau ditetapkan. Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang the process by which manager determine

commit to user



Dari beberapa pendapat di atas adanya hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menentukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan in, Harold Koontz dan Cyriel P. Donnel (1980:136),

berpendapat

bahwa

Perencanaan

dan

pengawasan

merupakan dua sisi mata uang yang sama. Dengan demikian jelasa bahwa tanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan, karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu, sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi

peluang

timbulnya

penyimpangan-penyimpangan

dan

penyelewengan dan lain-lain kebocoran, tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian (deadline) suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatankegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sejauh mana

commit to user



pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan yang diperlakukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor itu adalah (Rahardjo, 2010:129): 1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadu terus-menerus dan tak dapat dihindarkan, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintahan baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu mengahadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisa dan dicatat secara tepat; bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentraslisasi, dengan banyak agen-agen ataua cabang0cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang secara terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian yang tersebar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. 3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, maslaah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 4. Kebutuhan Manajer untuk mendelegasikan Wewenang. Bila manjer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

commit to user



2) Maksud dan Tujuan Pengawasan Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman pada rencana (planning) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud yakni (Rahardjo, 2010:131): a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahankesalahan yang baru c. Mengetahui apakah penggunaan anggaran (budget) yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan d. Mengetahui rencana kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak e. Mengetahui hasil pekerjaan dibanding dengan yang telah ditetapkan dalam planning Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dikemukakan bahwa: Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Terhadap rumusan pengawasan memang tercakup dalam fungsi controlling itu mempunyai sasaran yakni, agar seluruh aspek penyelenggaraan manajemen berjalan dengan lancar serta berdaya guna dan berhasil guna, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat lebih terjamin.

commit to user



Untuk itu secara singkat dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasn adalah: a. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah b. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah) 3) Jenis-jenis Pengawasan Ditinjau dari berbagai aspek, pada dasarnya terdapat berbagai macam pengawasan yang dibedakan dalam (1) subjek pengawasan, (2) objek pengawasan, dan (3) waktu pengawasan 1. Dari Segi Subjek Pengawasan Ditinjau dari segi subjek atau yang melaksanakan pengawasan, maka fungsi dan kegiatan pengawasan dibedakan dalam dua jenis, yakni: a. Pengawasan internal, ialah yang dilakukan oleh suatu badan/lemabaga pengawasan terhadap organ-organ dalam

commit to user



tubuh suatu organisasi. Sebagai conntoj mengenai pengawasan internal ini dikemukakan oleh Sujamto (1986:62) yaitu BPKP ditinjau dari sudut pengertian pemerintah dalam arti luas, Inspektorat

Jenderal

Departemen

yang

bersangkutan,

Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota ditinjau dari propinsi dan kabupaten/kota masing-masing b. Pengawasan eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat, pejabat atau lembaga pengawasan di luar satu unit Kedua jenis pengawasan tersebut di atas (internal dan eksternal) disebut pengawasan formal, sebab yang melakukan pengawasan ini adalah badan/lembaga yang mempunyai kedudukan formal (legal), seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK). 2. Dari Segi Objek Pengawasan Manullang yang mengutip Beishline (1983:177), membedakan objek pengawasan yaitu yaitu: (a) pengawasan operatif, dan (b) pengawasan administratif. Pengawasan operatif untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan, akan tetapi pengawasan administrasi berurusan baik dengan tindakan maupun dengan pikiran. Dari segi pelaksanaannya, objek pengawasan dapat dibedakan dalam 2 jenis kegiatan pengawasan, yakni:

commit to user



a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan (pimpinan) dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaaan (on the spot). Sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan ini disebut Built of Control. Dengan demikian, hal ini mencakup pengertian pemeriksaan (inspection). b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pimpinan organisasi tanpa mendatangi objek yang diawasi/diperiksa. Lazimnya, aparat atau pimpinan yang melakukan

pengawasan

pelaksanaan

pekerjaan

tidak berdasarkan

langsung,

memeriksa

laporan

yang

tiba

kepadanya dengan mempelajari serta menganalisis laporan atau dokumen yang berhubungan objek yang diawali. 3. Dari Segi Waktu Pengawasan Yang dimaksud dengan waktu pengawasan adalah berdasarkan saatnya pengawasan dilaksanakan atau pengawasan dilakukan pada suatu waktu tertentu. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dibedakan dalam dua jenis yaitu: a. Pengawasan preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum

pekerjaan

dilaksanakan,

dengan

tujuan

untuk

menghindari berbagai penyelewengan, penyimpangan dan

commit to user



kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Dengan kata lain, pengawasasn preventif adalah tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi dalam suatu pekerjaan. b. Pengawasan represif, ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya

pelaksanaan

pekerjaan,

dengan

maksud

untuk

menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 4) Tipe dan Ciri Pengawasan Tipe dan ciri pengawasan dalam pelaksanaannya seperti dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1980:137) adalah sebgai berikut: a. Pengawasan harus bersifat pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas dijalankan dalam organisasi b. Pengawasan harus bersifat preventif, yang artinya bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. c. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang, yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan d. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan e. Pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan f. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, dalam arti jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi g. Pengawasan bukan untuk menentukan siapa yang salah, tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya Dengan demikian dalam pelaksanaannya pengawasan mempunyai tipe dan ciri yang lebih mengutamakan untuk menemukan apa yang

commit to user



tidak betul dan bukan mencari siapa yang salah, dan memberikan petunjuk untuk memperbaikinya, sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan dapat meningkatkan kemampuan aparat DP2KAD untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Sistem pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia, dikenal dua jenis pengawasan utama, yaitu: pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Dalam perkembangan selanjutnya dikenalnya pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Pengawasan

atasan

langsung

dan

pengawasan

fungsional

ditetapkan berdasarkan Instruksi Prsiden No. 15 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Untuk pimpinan semua satuan organisasi, termasuk pimpinan proyek pembangunan di lingkungan

Departemen/lembaga/instansi

lainnya

menciptakan

pengawasan meningkatkan mutu pengawasan tersebut di lingkungan tugasnya masing-masing.

commit to user



Menurut Handoko (2003:361-362), ada tiga tipe dasar pengawasan yaitu: 1. Pengawasan Pendahuluan (Feedfoward Control) Pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. 2. Pengawasan Concurrent Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan seperti ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu ketepatan dari pelaksanaan tujuan. 3. Pengawasan umpan balik (Feedback Control) Pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Ketiga

bentuk

pengawasan

tersebut

sangat

berguna

bagi

manajemen, khususnya pengawasan pendahuluan dan pengawasan concurrent,

dimana memungkinkan

manajemen

untuk

membuat

tindakan koreksi dan tetap mencapai tujuan. Akan tetapi perlu dipertimbangkan disamping kegunaan dua bentuk pengawasan yaitu : a. Biaya keduanya mahal. b. Banyaknya kegiatan tidak memungkinkan dirinya dimonitor secara terus menerus. c. Pengawasan

yang

berlebihan

akan

menjadikan

produktivitas

berkurang. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial. Adapun langkah-langkah pokok ini meliputi :

commit to user



1. Standar berguna antara lain sebagai alat pembanding di dalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau sesuatu hasil telah dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian yang lebih cepat antara pengawasan dengan yang diawasi, sebagai cara untuk memperbaiki uniformitas. 2. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah atau senyatanya dikerjakan. Ini dapat dilakukan dengan melalui antara lain : laporan (lisan atau tertulis), buku catatan harian tentang itu tentang bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung,

pertemuan/konperensi

dengan

petugas-petugas

yang

bersangkutan, survei yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu. 3. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpanganpenyimpangan yang terjadi. Ini dilakukan untuk pembandingan antara hasil pengukuran tadi dengan standar, dengan maksud untuk mengetahui apakah diantaranya terdapat suatu perbedaan dan jika ada seberapa besarnya perbedaan itu, kemudian untuk menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak. 4. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan

commit to user



koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. (Lubis, 1985:160). Pengawasan dapat dilakukan dengan mempergunakan cara-cara sebagai berikut : 1. Pengawasan langsung Pengawasan dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk : a.

Inspeksi langsung

b.

Observasi ditempat (on the spot observation)

c.

Laporan ditempat (on the spot report), berarti penyampaian keputusan ditempat bila diperlukan.

2. Pengawasan tidak langsung Pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk : a. Laporan tertulis b. Laporan lisan. (Lubis, 1985: 163) 4) Fungsi Pengawasan dalam Manajemen

commit to user



Fungsi pengawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen, seperti perencanaan dan pelaksanaan. Keberadaan fungsi pengawasan dalam organisasi bukan hanya sekedar pelengkap tetapi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemn lainnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, pandangan ini bertitik tolak dari pendapat G.R Terry sebagaimana dikutip Winardi (1983:28) yang merumuskan kegiatan-kegiatan dalam manajemen dengan urutan sebagai berikut: yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi pengawasan selain sebagai fungsi manajemen sekaligus berada dalam proses manajemen. Menurut Winardi lebih lanjut (1983:379): Pengawasan terdapat pada setiap tingkat manajemen, apabila fungsi-fungsi fundamental manajemen lainnya, baik perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan dilaksanakan dengan sempurna, maka pengawasan tidak banyak lagi diperlukan. Tetapi hal tersebut jarang sekali terjadi. Dari pendapat ini diketahui bahwa pengawasan dalam aktivitas manajemen juga mengandung muatan yang cukup besar seperti halnya kegiatan dalam fungsi manajemen lainnya, baik perencanaan dan pengorganisasian maupun penggerakan hal ini bertolak dari penegasan Winardi pada bagian lain, bahwa: Pengawasan dalam arti manajemen yang diformalkan tidak akan terdapat tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan sebelumnya. Pengawasan tidak dapat terjadi dalam sebuah kondisi yang vakum. Ia berkaitan dengaan, dan ia merupakan bagian dari output ketiga macam fungsi manajemen lainnya, makin dekat kaitan tersebut makin efektif pengawasan.

commit to user



Dengan demikian, pengawasan merupakan salah satu rangkaian yang dinamis dalam proses manajemen seiring dengan kegiatan yang berlangsung dalam ketiga fungsi manajemen lainnya. Jelasalah bahwa pengawasan adalah bagian dari proses manajemn di samping merupakan fungsi manajemen itu sendiri. Oleh karena pelaksanaan pembangunan adalah proses kegiatan manajemen, maka pengawasan haruslah melekat di dalamnya dalam arti pengawasn merupakan bagian dari aktivitas pembangunan itu sendiri. Dari pandangan-pandangan tentang hakikat pengawasan dalam dimensi pemerintah dan pembangunan dimaksudkan agar segenap rangkaian pelaksanaan dan mekanisme pembangunan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran dan pertimbangan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, bahwa: Pengawasan merupakan slah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

commit to user



Kerangka Berpikir Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam peneliitian ini, serta hubungannya dengan perumusuan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu pada konsep dan teori di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi menjadi daerah otonom. Penelitian yang dilakukan ini, bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana aplikasi fungsi manajemen oleh DP2KAD Kabupaten Karanganyar. Dalam rangka untuk mengelola pendapatan daerah serta berbagai hal yang berpengaruh faktor pendukung maupun faktor penghambat yang ada di DP2KAD Kabupaten Karanganyar dibutuhkan manajemen keuangan daerah yang baik. Maka peniliti tertarik untuk menggunakan 4 fungsi manajemen antara lain perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan.

commit to user



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

Usaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah

Aplikasi Fungsi Manajemen oleh DP2KAD: 1. Perencanaan 2. Koordinasi 3. Pelaksanaan 4. pengawasan

Faktor pendukung dan penghambat

commit to user

Pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2000:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian jenis ini, peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat tanpa melakukan hipotesa akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuham.

2.

Lokasi Penelitian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar dipilih sebagai lokasi penelitian dimana Karanganyar sebagai daerah yang mempunyai berbagai potensi seperti halnya industri, objek pariwisata dan lain sebagainya harus diolah dengan sebaik-baiknya, sehingga potensi-potensi yang dipunyai dapat dioptimalkan dalam hasil dan pemanfaatannya.

commit to user 56



3.

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Informan Dalam hal ini yang menjadi sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara kepada informan yang terdiri dari: - Sekretaris - Kepala Sub Bagian Perencanaan - Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan b. Dokumen resmi dan arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian Yaitu berupa data-data, dokumen-dokumen yang sekiranya berhubungan dengan penelitian. c. Observasi yang berhubungan dengan masalah penelitian Data ini diperoleh melalui pengamatan langsung di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Karanganyar

4.

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh sumber data-data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini, diperlukan teknik sebagai berikut:

commit to user



a. Wawancara Merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, dimana peneliti membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses

wawancara.

Dalam

penelitian

ini

dilakukan

dengan

mengadakan tanya jawab yang mendalam yang diarahkan pada masalah tertentu dengan para informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat dan formal agar informasi yang dikumpulkan memiliki kapasitas yang cukup, hanya saja untuk memberikan pedoman dalam mengadakan wawancara maka penulis membuat pedoman wawancara. b. Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data, dokumendokumen, dalam rangka mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan penganalisaan. Data tersebut berupa buku-buku, arsiparsip, tabel-tabel, dan bahan dokumentasi lainnya yang bermanfaat sebagai sumber penelitian. c. Observasi Teknik pengumpilan data dengan cara pengamatan langsung dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap

commit to user



fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi. Artinya data diperoleh dengan cara memandang, melihat dan mengamati objek, sehinggga dengan itu peneliti memperoleh pengetahuan mengenai apa yang dibutuhkan. 5.

Teknik Pengambilan Sampel Teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam purposive sampling, peneliti cenderung untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. (H.B Sutopo, 2002:56). Penelitian sample ini diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga digunakan teknik snowball sampling dimana pemilihan informasi di mana pemilihan informasi pada waktu di lokasi penelitian berdasarkan petunjuk dari informan sebelumnya, dan seterusnya bergulir sehingga didapat data yang lengkap dan akurat.

6.

Validitas Data Dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Untuk menguji validitas data,

peneliti

menggunakan

metode

triangulasi

yang

mana

untuk

mendapatkan data tidak hanya diambil dari satu melainkan dari beberapa sumber. Untuk menguji validitas data menggunakan teknik triangulasi data atau sumber. Menurut H.B Sutopo (2002:79) triangulasi data atau sumber

commit to user



memanfaatkan sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi data atau sumber, yang mana peneliti bisa memperoleh informasi dari narasumber yang berbeda-beda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya. 7.

Teknis Analisa Data Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedimiikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang disajikan dalam menyusuun hasil peenlitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam H.B Sutopo (2002:94-96), ketiga komponen tersebut adalah: a. Reduksi data Merupakan proses pemilihan, pemusatan, dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang dilaksanakan selama proses penelitian dan mengatur data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

commit to user



b. Penyajian data Sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan melihat suatu penyajian data dapat diketahui apa yang terjadi dan kemungkinan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan penyajian data itu sendiri dapat berupa kalimat-kalimat, cerita-cerita, maupun tabel-tabel. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami. c. Penarikan Kesimpulan Sejak permulaan pengumpulan data dilakukan pencatatan peraturanperaturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proporsi untuk mengetahui apa arti dari hal-hal yang kemudian ditarik kesimpulan, kesimpulan yang diverifikasi dapat berupa pengumpulan yang cepat, sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas pada waktu melihat kembali catatan lapangan, sehingga aktivitas tersebut merupakan suatu siklus yang digambarkan sebagai berikut:

commit to user



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Sumber: HB Sutopo 2002:37

commit to user

Sajian Data



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi 1. Keadaan Geografis Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung paling timur dari wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar mempunyai luas wilayah secara keseluruhan 77.378,6374 Ha atau 773,7 km 2. Dimana daerah ini memiliki ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22o-31o C. Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara 110o

- 110 o

o

-

Karanganyar berbatasan dengan provinsi Jawa Timur serta empat kabupaten dan satu kotamadya yang mengelilinginya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diperinci batas-batas Kabupaten Karanganyar. Batas-batas wilayah Kabupaten Karanganyar: -

Sebelah utara

: Kabupaten Sragen

-

Sebelah timur

: Provinsi Jawa Timur

-

Sebelah selatan

: Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sukoharjo

commit to user 63



-

Sebelah barat

: Kabupaten Boyolali Kota Surakarta

2. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan yang melipuuti 177 desa/kelurahan (15 kelurahan). Desa/kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.835 RW, dan 6.020 RT. Klasifikasi desa/kelurahan terdiri dari swadaya 12 desa/kelurahan, swakarya 140 desa/kelurahan, dan swasembada 25 desa/kelurahan. Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari: 1.

Kecamatan Gondangrejo

2.

Kecamatan Colomadu

3.

Kecamatan Karanganyar

4.

Kecamatan Tasikmadu

5.

Kecamatan Jaten

6.

Kecamatan Kebakkramat

7.

Kecamatan Mojogedang

8.

Kecamatan Karangpandan

9.

Kecamatan Matesih

10.

Kecamatan Tawangmangu

11.

Kecamatan Ngargoyoso

12.

Kecamatan Kerjo

commit to user



13.

Kecamatan Jenawi

14.

Kecamatan Jumapolo

15.

Kecamatan Jumantono

16.

Kecamatan Jatiyoso

17.

Kecamatan Jatipuro

3. Kependudukan Jumlah penduduk Karanganyar berdasarkan registrasi tahun 2008 sebanyak 851.366 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 421.717 jiwa (49,53%) dan 429.649 jiwa (50,47%).

Gambaran

tentang

DP2KAD

(Dinas

Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah) 1. Sejarah

Pendirian

dan

Perkembangan

DP2KAD

Kabupaten

Karanganyar Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan atas asas desentralisasi

dalam

wujud

otonomi

yang

luas,

nyata

dan

bertanggungjawab. Berdasarkan asas desentralisasi tersebut, pemerintah Kabupaten Karanganyar selaku pelaksana otonomi, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka menggali potensi daerah guna meningkatkan daya guna

commit to user



dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Untuk melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan daerah sebagai pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar membentuk Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD). DP2KAD Kabupaten Karanganyar dibentuk untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Karanganyar, termasuk di dalamnya mengelola sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, DP2KAD bertanggungjawab sebagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan yang diperoleh. Terbentuknya DP2KAD di Kabupaten Karanganyar ini merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah. Sebelum berubah menjadi DP2KAD, tahun 1971 hanyalah

Kabupaten Karanganyar. Kemudian atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah di bawah Bupati. Yang menjadi dasar DP2KAD yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kpud 7/12/41/101, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendapatan

commit to user



Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya kepurtusan tersebut, maka dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1979, kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001. Untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati No. 100 tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada DP2KAD Kabupaten Karanganyar. 2. Fungsi, visi, misi, sasaran dan tujuan dari DP2KAD DP2KAD Kabupaten Karanganyar mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan

tugas

pembantuan

dibidang

Pendapatan

Daerah,

sedangkan fungsi DP2KAD Kabupaten Karanganyar yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Perencanaan yang meliputi segala usaha dalam kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah dan penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah, keuangan dan aset daerah; c. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah; d. Penatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata laksana dan hubungan masyarakat, hukum dan

commit to user



perundang-undangan, kepegawaian, keuangan dan tata usaha umum; e. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan gerak, keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah; f. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. VISI: Menjadi dinas yang profesional di bidang pengelolaan sumber-sumber pendapatan darah melalui program intesifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mendukung Kabupaten Karanganyar menuju tingkat pendapatan terkemuka di Jawa Tengah. MISI: 1) Meningkatkan sumber daya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal 2) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pendapatan 3) Meningkatkan pendapatan setiap tahun anggaran 4) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan

semua

pihak

yang

pendapatan daerah

commit to user

terkait

dalam

peningkatan



3. Susunan Organisasi DP2KAD Kabupaten Karanganyar Susunan organisasi DP2KAD Kabupaten Karanganyar sesuai Peraturan Bupati No. 100 Tahun 2009 tentang pedoman uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada DP2KAD Kabupaten Karanganyar: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari: 1.

Sub Bagian Perencanaan

2.

Sub Bagian Keuangan

3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari: 1.

Seksi Pendaftaran

2.

Seksi Pendataan

d. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari: 1.

Seksi Penetapan

2.

Seksi Penagihan

e. Bidang Anggaran, terdiri dari: 1.

Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

2.

Seksi Pengendalian Anggarn

f. Bidang Perbendaharaan dan Kas, terdiri dari: 1.

Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas

2.

Seksi Penerimaan dan Pengeluaran

g. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, terdiri dari: 1.

Seksi Akuntansi

commit to user



2.

Seksi Aset daerah

h. Unit Pelaksana Teknis i.

Kelompok Jabatan Fungsional

Di bawah ini akan diuraikan tugas pokok dari kepala dinas, sekertariat, kepala bidang pendaftaran dan pendataan, kepala bidang penetapan dan penagihan, kepala bidang anggaran, kepala bidang perbendahaaraan dan anggaran, kepala bidang akuntansi dan aset daerah. Tugas pokok dari Kepala Dinas mencakup: a.

Merumuskan

program

kegiatan

dinas

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan b. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk pengevaluasian permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal d. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan wewenang yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Menyusun kebijakan teknis bimbingan dan pembinaan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar

commit to user

mampu meningkatkan



penyelenggaraan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah f. Merumuskasn rancangan keputusan, instruksi, edaran, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis Bupati di bidang pendapatan dan belanja untuk digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah g. Mengendalikan pengujian terhadap pemungutan pajak daerah, retribusi daerah agar realisasi pendapatan sesuai target h. Mengendalikan pengujian kebenaran penagihan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membina perbendaharaan selaku SKPD i.

Merumuskan

rencana

anggaran

pendapatan,

sumber-sumber

pendapatan dalam rangka penyusunan rancangan dan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah j.

Melaksanakan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya serta penagihan Pajak Bumi dn Bangunan (PBB) yang dilimpahkan oleh Mentreri Keuangan kepada daerah

k. Mengendalikan penerimaan setoran semua jenis pendapatan daerah baik berupa uang tunai atau surat berharga l.

Mengendalikan penyetoran uang dan surat berharga milik daerah kepada bank yang ditunjuk atas nama rekening kas umum daerah

m. Melaksanakan dan pengendalian operasional di bidang penyuluhan, pendaftaran, pendataaan, penetapan, pembukuan, pelaporan dan

commit to user



penagihan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain yang sah, pajak bumi dan bangunan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan operasional yang agar benar-benar terkendali n. Mengendalikan tata pengelolaan keuangan daerah dengan selektif terhadap berbagai naskah yang masuk guna tercapainya tertib administrasi o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas pokok dari sekretaris, mencakup: a. Merumuskan program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

commit to user



b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai denga ketentuan yang berlaku c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal e. Merumuskan konsep kebijakan kepala dinas sesuai bidang tugas di sekretariat f. Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang g. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga sesuai ketentuan ynag berlaku guna kelancaran tugas h. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku i.

Mengkoordinasikan Instansi

penyusunan

Pemerintah

(LAKIP)

Laporan Dinas,

commit to user

Akuntabilitas Laporan

kinerja

Keterangan



Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan laporan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku j.

Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menialai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penialaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja l.

Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, mencakup: a. Merumuskan program kegiatan bidang pendaftaran dan pendataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

commit to user



b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas d. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan

masukan,

informasi

serta

untuk

mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal e. Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan bidang pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah serta pendataan PBB f. Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan pendataan ijin HO, ijin bangunan dan ijin perumahan g. Merumuskan rencana kerja dan kegiatan pendataan notaris/PPAT dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) h. Mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan pemeliharaan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama i.

Mengevaluasi dan menganalisa data obyek dan subyek serta wajib pajak untuk dicek kebenarannya

j.

Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan di bidang pendaftaran dan pendataan dengan memantau dan meneliti hasil kerja bawahan untuk

commit to user



mengetahui kebenaran material dan formil serta untuk mengetahui kesulitan, hambatan yang dihadapi dan memberikan jalan keluar k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja l.


m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas pokok Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan, mencakup: a. Merumuskan program kegiatan di bidang penetapan dan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas

commit to user



d. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang di lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan

masukan,

informasi

serta

untuk

mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal e. Merumuskan rencana kerja dibidang penetapan, penghitungan dan penetapan

pajak

dan

retribusi

daerah

yang

terhutang

serta

penghitungan besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, kegiatan administrasi tentang ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pedoman pelaksanaan tugas f. Merumuskan rencana kegiatan di bidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding mengumpulkan dan mengolah data sumber penagihan, data sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas g. Merumuskan rencana kerja di bidang di bidang pembukuan, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas h. Melaksanakan penghitungan dan penetapan besar kecilnya pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar/dilunasi oleh wajib pajak dan

commit to user



wajib retribusi dengan mengkaji data yang masuk sesuai pedoman yang berlaku i.

Merekomendasikan surat perjanjian yang ada hubungannya dengan tontonan untuk pemberian saran teknis pembayaran pajaknya

j.

Mengkonsep surat keputusan ketetapan pajak dan retribusi daerah yang akan diberikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi agar diketahui besarnya pajak dan retribusi

k. Melaksanakan tata pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB sesuai kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

pembukuan

untuk

tertib

administrasi

dan

kelancaran

pelaksanaan tugas l.

Melaksanakan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggaka pajak dan retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan pengelolaan benda-benda

berharga

sebagai

bahan

pengambilan

keputusan/kebijaksanaan selanjutnya m. Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku agar pembayaran pajak dan retribusi daerh tertib dan lancar n. Melaksankan pelayanan terheadap keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak dan retribusi daerah sesuai peraturan yang berlaku

commit to user



o. Menghimpun laporan kegiatan program penagihan dengan rekapitulasi laporan yang masuk sebagai bahan penyempurnaan dan perencanaan yang akan datang p. Mengkoordinasikan penghitungan,

pelaksanakan

penetapan,

tugas

pembukuan

bawahan dan

di

bidang

pelaporan

dengan

pemantauan dan meneliti hasil kerja bawahan untuk mengetahui kebenaran materiil dan formil serta untuk mengetahui kesulitan hambatan yang dihadapi dan pemberian jalan keluar q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja r. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebgai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas t.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas pokok Kepala Bidang Anggaran, mencakup: a.

Merumuskan program kegiatan di bidang anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

commit to user



b.

Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c.

Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas

d.

Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan

masukan,

informasi

serta

untuk

mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal e.

Melaksankan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBD dan perubahan APBD perkembangan sebagai bahan perumusan kebijakan atasan

f.

Mengkoordinasikan

kegiatan-kegiatan

bidang

perencanaan

penyusunan dan pengendalian anggaran g.

Menyusun konsep rencana belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung berdasarkan data Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penetapan APBD

h.

Menyiapkan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD beserta lampirannya dan hasil pembahasan TAPD, dikirim ke dewan untuk pembahasan lebih lanjut

i.

Merumuskan penyusunan rancangan Perda dak Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Perda APBD dan perubahan APBD

commit to user



j.

Merumuskan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD beserta lampirannya yang akan disampaikan pada rapat paripurna dewan

k.

Merumuskan konsep perda penetapan dan perubahan APBD beserta lampirannya yang akan disampaikan pada rapat paripurna dewan

l.

Menyusun nota keuangan APBD dan perubahan APBD

m. Melaporkan hasil pembahasan penyusunan RAPBD dan perubahan kepada gubernur sebagai bahan evaluasi n.

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja

o.


p.

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas

q.


Tugas pokok Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas: a.

Merumuskan program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas berdasaarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

commit to user



b.

Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturn perundang-undangan

c.

Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang di lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan

masukan,

informasi

serta

untuk

mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal d.

Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksnaan tugas

e.

Menyusun konsep peraturan, kepustusan dan edaran serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bupati dalam rangka pelaksanaan APBD

f.

Merumuskan petunjuk teknis tentang perbendaharaan dan kas untuk dasar pelayanan bagi para petugas dan bawahan

g.

Menginventaris permasalahan bidang perbendaharaan dan ganti rugi serta mengkoordinasi penyelesaiaannya

h.

Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja

i.


j.


commit to user



k.


Tugas pokok Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah: a.

Merumuskan program kegiatan ini akuntansi dan aset daerah berdasarkan peraturan perunang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

b.

Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c.

Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksnaan tugas

d.

Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang di lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung ubtuk mendapatkan

masukan,

informasi,

serta

untuk

mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal e.

Mengkoordinasi pelaksanaan baik langsung maupun tidak langsung dengan bidang dan UPTD di lingkungan dinas maupun bendahara pada SKPD terhadap keabsahan setoran pendapatan daerah maupun terhadap SP2D, pengeluaran, dan pembiayaan yang telah diambil (sesuai pembebanan rekening)

commit to user



f.

Memberi pembinaan teknis akuntansi dan aset pada semua SKPD seKabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

g.

Menyusun laporan berkala/realisasi anggaran semesteran, tahunan, neraca, aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan daerah serta laporan saet daerah

h.

Melaksanakan

pengawasan

pembukuan

secara

sistematis

dan

kronologis realisasi penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta aset daerah i.

Melaksanakan pengumpulan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengolah Keuangan Daerah (SKPKD) untuk

dikompilasi/penggabungan

guna

penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD j.

Mengkoordinasikan pelaksanaan penghapusan barang/aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku

k.

Menyiapkan bahan untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksnaan APBD ke DPRD Kabupaten Karanganyar

l.

Melaksanakan monitorong, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja

m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan

commit to user



n.


o.


Adapun gambar/bagan struktur orpanisasi DP2KAD adalah sebagai berikut:

commit to user



commit to user



4. Kepegawaian Dinas Pendapatan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar DP2KAD Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan misinya didukung oleh 101 pegawai, yang terdiri dari seorang kepala dinas, 25 pegawai di bidang sekretariat, 13 pegawai di bidang pendaftaran dan pendataan, 19 pegawai di bidang penetapan dan penagihan, 12 pegawai di bidang anggaran, 15 pegawai di bidang perbendaharaan dan kasn, 16 pegawai di bidang akuntansi dan aset daerah.

Di bawah ini akan disajikan tabel tentang jumlah dan klasifikasi

pegawai menurut golongan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Tabel 4.1 Klasifikasi dan Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Di DP2KAD Kabupaten Karanganyar No.

Golongan

PNS

CPNS

1.

IV B

2

-

2.

IV A

4

-

3.

III D

11

-

4.

III C

13

-

5.

III B

28

1

6.

III A

14

-

7.

II D

6

10

8.

II C

5

-

9

II B

1

3

commit to user



10.

II A

2

-

11.

ID

1

-

Total

101

Sumber: DP2KAD Kabupaten Karanganyar Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai di DP2KAD paling banyak bergolongan IIIB dan paling sedikit bergolongan I D. Tabel 4.2 Klasifikasi dan Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin di DP2KAD Kabupaten Karanganyar Jeenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki

60

Perempuan

41

Jumlah total

101

Sumber: DP2KAD Kabupaten Karanganyar Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai yang ada di DP2KAD Kabupaten Karanganyar adalah laki-laki.

commit to user



Tabel 4.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di DP2KAD Kabupaten Karanganyar Tingkat Pendidikan

Jumlah

Pasca Sarjana/S2

21

Sarjana/S1

34

Diploma/D3

17

SMA

24

SMP

3

SD

2

Jumlah total

101

Sumber:DP2KAD Kabupaten Karaanganyar Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai DP2KAD paling banyak adalah sarjana/S1, dan yang paling sedikit berpendidikan SD. B. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Aplikasi Fungsi Manajemen oleh DP2KAD Melihat beberapa fungsi yang menjadi kewenangan DP2KAD, sesuai dengan Peraturan Bupati No. 100 tahun 2009 yang antara lain adalah melakukan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan atas pekerjaan penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya dan merencanakan serta mengendalikan operasional pajak, retribusi daerah dan

commit to user



pendapatan daerah lainnya dan peran tersebut dapat dilihat sejauh mana kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi karena yang menjadi salh satu tolok ukurrnya adalah aspek finansial dan aspek tersebut terspesifik menjadi seberapa besar kontribusi dari Pendapatan Daerah terhadap Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mana dengan melihat hal tersebut

akan

dapat

mencerminkan

tingkat

ketergantungan

dari

pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat. Oleh sebab itu peningkatan pendaptan daerah menjadi masalah yang cukup sentral yang harus disikapi oleh pemerintah daerah. Melihat besarnya peran yang diemban oleh DP2KAD demi mewujudkan visi pengelolaan

sumber-sumber

pendapatan

daerah

melalui

program

intesifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mendukung Kabupaten

maka diperlukan suatu upaya yang bersifat rutin, khusus dan terfokus untuk dapat merealisasikan visi tersebut. Mengetahui realitas pertumbuhan pendapatan daerah, maka perlu diketahui mengenai bagaimana aplikasi fungsi manajemen oleh DP2KAD Kabupaten Karanganyar khususnya aparat yang bekerja di dalamnya dalam rangka melakukan upaya pengelolaan pendapatan daerah sehingga dapat mencapai target-target yang telah direncanakan

commit to user



a.

Perencanaan Dalam menjalankan perannya, DP2KAD melaksanakan salah satu fungsinya yaitu perencanaan. Dalam kegiatan ini DP2KAD menyerahkan segala target penerimaan yang akan dicapai kepada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pengelola pendapatan daerah. Hal tersebut dilaksanakan karena SKPD lebih mengetahui detail operasionalisasi dari bidang yang dikelola. Dalam kegiatan perencanaan DP2KAD selalu memanggil masing-masing SKPD untuk memberikan laporan mengenai target yang akan dicapai SKPD tersebut, yang kemudian setelah melihat hasil dari perencanaan dan realisasi, dilakukan analisis potensi. Kemudian ditetapkan dan kegiatan pemungutan pendapatan daerah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Hendro Pranoto selaku Kasubag Perencanaan.

oleh SKPD terkait sehingga akan diketahui secara detail bentuk-bentuk potensi yang akan digali, namun kemudian DP2KAD melakukan analisis potensi dengan melihat kondisi lapangan dan realitas tahun31 Maret 2012)

Sehingga dengan kegiatan tersebut akan lebih obyektif dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Dalam perencanaan juga akan ditindak lanjuti dengan pertemuan setiap jangka waktu 3 bulan sekali. Hal tesebut dipaparkan oleh Bapak Hendro Pranoto selaku Kasubag Perencanaan.

commit to user



tercapainya realisasi pendapatan daerah kami selalu melakukan pertemuan setiap tiga bulan sekali,mbak. Di pertemuan itu nanti kita akan membahas tiga

Untuk lebih memudahkan dalam penghitungan pencapaian target pendapatan daerah, DP2KAD selalu membagi target tersebut menjadi target perbulannya. Hal tersebut juga dikatakan oleh Kasubag Perencanaan.

(Wawancara 31 Maret 2012) Dengan begitu memudahkan untuk SKPD maupun DP2KAD sendiri dalam mencapai target yang telah ditentukan. Setiap bulan bisa tidak menyulitkan untuk memantau apakah target sudah terealisasi atau belum.

b. Koordinasi Koordinasi merupakan langkah yang dilakukan oleh DP2KAD Kabupaten

Karanganyar

dalam

melaksankan

fungsinya

untuk

menjalin kerjasama dan integritas antar dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar, dilakukan koordinasi secara bertahap. Tahap pertama adalah dengan merumuskan program kerja anggaran artinya yaitu dengan menyerahkan ke masing-masing SKPD yang mengelola, hal ini dilakukan untuk menjamin objektivitas di lapangan, setelah

commit to user



rencana dari masing-msing dinas pengelola salah satunya dengan melihat realisasi penerimaan tahun lalu dari masing-masing SKPD maupun potensi. Setelah terjadi kesepakatan kemudian diajukan ke DPRD untuk memperoleh legalitas untuk dilaksanakan. Tahap kedua adalah melaksanakan program kerja tersebut dan memberikan laporannya setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun anggaran terhadap DP2KAD mengenai capaian hasil program kerja, apakah perlu diadakan penyesuaian atau tidak. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Sekertaris, Bapak Handoko.

atau sudah melebihi target maka harus disesuaikan sehingga dalam bulan berikutnya mampu memperoleh peningkatan. Nah dalam hal pencapaian target ketika tidak mampu mencapai dan hal tersebut masih masih dalam koridor eksternal maka maka dapat disesuaikan sesuai tingkat

Dalam rapat koordinasi dengan SKPD pengelola setiap 3 bulan sekali, yaitu untuk mengklarifikasi mengenai pencapaian target, diadakan audit mengenai mengenai hasil yang dicapai. Jika tidak mencapai target, harus diadakan penyuluhan kepada personel/SKPD yang mengelola untuk dapat mencapai target. Adapun SKPD yang berkoordinasi dengan DP2KAD antara lain seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

commit to user



Tabel 4.4 SKPD/Instansi Pengelola Pendapatan Asli Derah yang Berkoordinasi dengan DP2KAD No 1.

Nama Instansi

Bidang dalam Koordinasi

Dinas Kesehatan

- Ret. Pelayanan Kesehatan - Ret. Pelayanan Perbaikan & Pemeliharaan Alat Kesehatan - Ret. Pelayanan Laboratorium Kesehatan 2. DKP (Dinas Kebersihan & Pertamanan) - Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat - Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 3. Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan - Ret. Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil) Catatan Sipil 4. BPPT (Badan Pelayanan Perijinan - Ret. Ijin Gangguan/Keramaian Terpadu) - Ret. Ijin Lokasi - Ret. Ijin Tower - Ret. Ijin Perfilman & VCD - Ret. Ijin Lembaga Pelatihan Kerja - Ret. Ijin Penggunaan Jalan - Ret. Ijin Usaha Pengelolaan Pariwisata 5. Dinas Pariwisata - Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga 6. DISPERINDAGKOP (Dinas - Retribusi Pelayanan Pasar Perindustrian, Perdagangan, & Koperasi) - Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan 7. Dinas Peternakan & Perikanan - Ret. Rumah Potong Hewan 8. PLN - Pajak Penerangan Jalan 9. BPN (Badan Pertanahan Nasional) - Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah 10. Dinas Pertanian - Ret. Ijin Penggilingan Padi 11. Dinas Perhubungan Komunikasi dan - Ret. Pelayanan Parkkir di Tepi Jalan Informasi Umum - Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor - Ret. Terminal - Ret. Tempat Khusus Parkir - Ret. Tempat Khusus Parkir - Ret. Ijin Trayek Sumber: DP2KAD Kabupaten Karanganyar Dalam hal ini DP2KAD tidak hanya melakukan dengan koordinasi eksternal saja (SKPD lain), tetapi juga melakukan koordinasi secara internal antar bagian maupun bidang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekertaris, Bapak Handoko.

commit to user



Koordinasi antar secara internal antar bidang maupun bagian untuk setiap kegiatan yang dikoordinir oleh Sekertaris dan dilakukan pengawasan oleh bapak Kepala Dinas. Biasanya

Koordinasi internal tersebut dilakukan satu bulan sekali pada akhir bulan tujuannya sebagai evaluasi kegiatan, dalam koordinasi tersebut diikuti oleh para kepala bidang dan kepala seksi. Dengan hasil dari dilaksanakannya koordinasi tersebut dapat mendeteksi kendala-kendala dalam pemungutan maupun pencapaian target yang harus dipenuhi. c.

Pelaksanaan Pelaksanaan

merupakan

salah

satu

tindakan

untuk

mengaplikasikan perencanaan agar mencapai target yang diinginkan. Setelah DP2KAD menetapkan target Pendapatan Daerah, tugas selanjutnya adalah melaksankan agar target tersebut terealisasi. DP2KAD berusaha keras agar target yang telah ditentukan tersebut bisa terealisasinya. Salah satunya yaitu melalui pendekatan dengan para wajib pajak. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan, Bapak Joko Dwihanto.

kalau kita masih beranggapan seperti itu nanti wajib pajak malah terkesan ditekan dengan membayar pajak. Jadi harus

Dengan melakukan pendekatan personal dengan masyarakat atau wajib pajak maka akan timbul kesadaran dari msyarakat untuk

commit to user



membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu maka akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah. DP2KAD sangat mengeliminir adanya tunggakan. Jika ada wajib pajak yang akan jatuh tempo bisanya DP2KAD langsung melakukan penagihan. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan, Bapak Joko Dwihanto.

Karna kalau ada tunggakan akan sulit juga. Tunggakan tetap ada pasti. Tapi kita melakukan pendekatan-pendekatan secara individu. Sistem kita untuk jatuh tempo biasanya satu bulan. Untuk minggu ke dua kita konfirmasi, sanggup kapan. Disitu Wawancara 31 Maret 2012)

Di tahun 2011 ini DP2KAD mampu mencapai realisasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 116%. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat bagus mengingat di tahun-tahun sebelumnya PBB tidak bisa mencapai 100%. Dalam pelaksanaan DP2KAD tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai target pendapatan daerah, harus selalu bersinergi dengan dinas-dinas yang lain agar lebih mudah melakukan upayaupaya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Di tahun 2011 DP2KAD mampu mencapai target 117%. Dalam rangka merealisasikan target yang telah ditetapkan, direncanakan sebelumnya dan melaksanakan tugas serta fungsinya serta mampu mengatasi masalah yang timbul pada waktu perencanaan yang merupakan peran dari DP2KAD, masalah yang dimaksud adalah

commit to user



masalah yang akan dihadapi oleh DP2KAD diantaranya adalah rendahnya ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Joko Widahanto, selaku Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan, tan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat kita bagi menjadi dua. Masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kan ada dua itu. Untuk pedesaan saya yakin sudah 2012)

Masyarakat di pedesaan memiliki kesadaran membayar pajak lebih

tinggi

dibandingkan

masyarakat

perkotaan.

Masyarakat

perkotaan mempunyai kesibukan yang sangat tinggi, seehingga tidak ada waktu. DP2KAD menyiasati hal tersebut dengan jemput bola, agar target pendapatan daerah bisa tercapai. Kendala tersebut dapat memberikan pandangan dalam kegiatan perencanaan DP2KAD untuk mempelajari berbagai kekurangan dan kelebihan dari pengalaman sebelumnya yang kemudian dituangkan ke dalam strategi/kebijakan yang bertujuan untuk lebih mengoptimalkan peran yang diembannya dalam meraih target penerimaan pendapatan daerah. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pranoto selaku Kasubag Perencanaan.

penerimaan pendapatan kami mendasarkan pada kendala-kendala yang terjadi pada waktu lalu sehingga kami bisa melakukan antisipasi melalui suatu strategi untuk dapat mengeliminir kendala

commit to user



Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara rutin yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang selama ini dilakukan yaitu kegiatan yang bersifat rutinitas

dan terfokus

pada kegiatan

intensifikasi mekanisme pengelolaan pendapatan yang diharapkan dengan lebih mengintensifkan kegiatan rutinitas tersebut dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi sebelumnya sehingga dapat memperlancar tugas serta mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah. Adapun aktivitas kegiatan rutinitas tersebut antara lain: a. Intensifikasi pendataan objek pajak dan retribusi guna menjamin aktualisasi database yang dimiliki b. Intensifikasi penagihan pajak dan retribusi baik melalui mekanisme panggilan maupun penagihan langsung oleh petugas pungut c. Intensifikasi kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi d. Intensifikasi pengawasan internal baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pimpinan unit maupun melalui dari eksternal seperti BPK maupun Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten. Kegiatan rutinitas ini memang mengalami peningkatan, yaitu lebih intensif, karena dari kegiatan yang dulunya hanya berorientasi

dikemukan oleh Bapak Joko Dwihanto, selaku Kabid Penetapan & Penagihan.

objek pajak di kantor. Tetapi sekarang petugas melakukan pengecekan langsung ke lokasi atau jemput bola. Kalau di kebijakan PBB adala istilah operasi sisir, dimana kita melakukan

commit to user



penyisiran kepada masyarakat. Karena proses PBB kan panjang. 2012)

Dari sini terlihat adanya pengupayaan dalam arti bahwa aparat DP2KAD secara proaktif mau melaksanakan kegiatan yang lebih baik atau bekerja keras secara lebih baik dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah. Kemudian selain kegiatan pengintesifan diatas upaya yang lebih bersifat internal juga dilakukan yaitu dengan menjalin koordinasi yang kooperatif antar unit bidang guna membentuk sinergi yang lebih solid dalam pelaksnaan tugas, adanya mekanisme kerja yang menjamin adanya sistem pelayanan yang cepat dan tepat, serta aspek tersedianya sarana dan pra sarana untuk kelancaran tugas. Adapun perlengkapan yang terdapat di DP2KAD antara lain: Tabel 4.5 Tabel Daftar Inventaris DP2KAD s/d Januari 2012 No. Jenis Inventaris Jumlah 1. Bangunan Gedung 1 unit 2. Kendaraan Roda Dua 54 unit 3. Kendaraan Empat 10 unit 4. Komputer 10 unit 5. Printer 6 unit Sumber: DP2KAD Kabupaten Karanganyar Perlengkapan tersebut dirasa telah memadai dengan perawatan, penggantian yang diperlukan, untuk kendaraan roda dua sudah cukup memadai karena diperlukan dalam rangka pemantauan dan sosialisasi maka dalam kegiatan pelaksanaan tersebut dibutuhkan kunjungan

commit to user



secara langsung dan hal ini merupakan salah satu langkah proaktif dari DP2KAD dalam peningkatan penendapatan daerah. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran dari masyarakat terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yang mana secara tidak langsung dapat mendongkrak penerimaan pendapatan daerah karena adanya pemahaman yang nyata mengenai pajak dan retribusi. Kemudian mengenai pengawasan terhadap internal personel telah mengalami suatu tingkat pengintensifan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aparat yang kurang tanggap akan tugas dan kewajibannya, mangkir serta aparat yang secara sengaja ingin melakukan tindakan korupsi sehingga dapat mencemari DP2KAD dan akan mempengaruhi kinerja pencapaian target penerimaan pendapatan daerah. d.

Pengawasan Dalam

pelaksanaan

DP2KAD

juga

tidak

lepas

dari

pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan dari internal dilakukan oleh Kepala Dinas sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK ( Badan Pengawas Keuangan) dan Inspektorat Kabupaten maupun Inspektorat Provinsi. Pengawasan internal selalu dilakukan setiap satu bulan sekali, tetapi pengawasan ekternal yaitu oleh BPK atau Inspektorat Kabupaten maupun Provinsi tergantung oleh lembaga tersebut.

commit to user



Sehingga DP2KAD harus siap apabila sewaktu-waktu BPK maupun Inspektorat memeriksa. Untuk memudahkan dalam pengawasan perkembangan dari setiap pendapatan, DP2KAD mempunyai program SIMDA yaitu Sistem Informasi Manajamen Daerah, terdiri dari tiga yaitu SIM (Sistem

Informasi

Manajemen)

Keuangan

Daerah

mengelola

keuangan daerah, SIM PBB mengelola tentan Pajak Bumi dan Bangunan, dan MAPADA (Manual Pendapatan Daerah). Dengan adanya program tersebut setiap perkembangan yang terjadi dapat dipantau terus-menerus. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Handoko selaku Sekertaris: Saya biasanya memantau perkembangan pendapatan daerah hanya dengan melalui SIMDA dan SIM PBB. Jadi setiap detik maupun menit saya tahu perkembangannya bagaimana.

Sayangnya, masih ada pegawai DP2KAD yang masih buta akan teknologi yang dipergunakan dalam pengelolaan pendapatan daerah tersebut.

Dalam hal ini DPRD khususnya komisi C juga melaksanakan kegiatan pengawasan pengenaan objek pajak dan retribusi baru, serta kelancaran pengelolaan pendapatan daerah.

commit to user



C. Analisis

Pengelolaan

Pendapatan

Asli

Daerah

Kabupaten

Karanganyar Pendapatan daerah merupakan sumber daya yang harus digali secara optimal. Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah yaitu dengan melakukan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Di setiap daerah pasti menginginkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat. Masingmasing daerah memiliki potensi yang berbeda-beda dalam meningkatakan penerimaan PADnya. Dalam

setiap

tahunnya

total

penerimaan

PAD

Kabupaten

Karanganyar selalu mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2010 penerimaan PAD tidak mencapai target. Berikut disajikan mengenai PAD dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terlihat tahun capaian realisasi dari target yang direncanakan serta kenaikan dari tahun ke tahun. Tabel 4.6 Target dan Realisasi PAD tahun 2007-2011 No Tahun Target Realisasi Prosentase Realisasi 1. 2007 44.317.357.000 45.655.741.180 103,02% 2. 2008 51.365.016.000 52.495.046.350 102,20% 3. 2009 69.524.990.000 73.397.531.940 105,57% 4. 2010 78.436.531.000 75.420.216.512 96,10% 5. 2011 88.251.346.000 104.080.774.286 116,00%

Penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2010 yaitu realisasi target kurang dari seratus persen, yakni 96,1%. Padahal di tahun sebelumnya selalu terealisasi di atas seratus persen. Di tahun 2011 DP2KAD berusaha keras sehingga penerimaan PAD bisa mencapai 116%.

commit to user



Di bawah

ini akan

disajikan tabel

mengenai

prosentase

peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Tabel 4.7 Tabel Prosentase Peningkatan PAD No.

Tahun

Realisasi

Prosentase Peningkatan PAD

1. 2.

2007 2008

45.655.741.180 52.495.046.350

13,03%

3. 4. 5.

2009 2010 2011

73.397.531.940 75.420.216.512 104.080.774.286

28,47% 2,68% 27,54%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prosentase peningkatan PAD dari tahun ke tahun selalu meningkat. Prosentase peningkatan PAD yang paling signifikan adalah dari tahun 2008 ke 2009. Sedangkan prosentase peningkatan PAD yang paling sedikit adalah di tahun 2009 ke tahun 2010. Kecenderungan yang dapat tercermin dari hal diatas adalah DP2KAD selaku dinas yang mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah di Kabupaten Karanganyar mampu berperan dalam upaya peningkatan PAD. D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendapatan Daerah 1.

Faktor Pendukung

a. Peraturan dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah Organisasi dalam bekerja selalu menggunakan peraturan atau prosedur yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas yang harus dilakukan, dan setiap ayat dalam pendapatan daerah juga menggunakan aturan dan prosedur tertentu dalam pelaksanaannya , karena setiap ayat tersebut

commit to user



mempunyai objek tersendiri dan berbagai karakteristik yang berbeda-beda begitu juga dengan pengelolanya. Memang dalam pemungutan masingmasing pendapatan daerah telah menggunakan aturan tersendiri. b. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan teknis fungsional Salah satu upaya yang dilakukan oleh DP2KAD dalam rangka untuk lebih meningkatkan daya apresiasi dan kemampuan yang bemuara pada terciptanya SDM yang handal dan mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari DP2KAD, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik itu bersifat formal maupun teknis fungsional kepada para pegawai. Berikut disajikan data mengenai diklat yang merupakan pendidikan teknis fungsional yang pernah diikuti oleh pegawai DP2KAD Kabupaten Karanganyar. Tabel 4.8 Pendidikan Teknis Fungsional yang Diikuti Pegawai DP2KAD No

Nama

Pangkat/Golongan

1.

Drs. Tatag Prabawanto B, M.M.

2.

Christiani Nurendah W, S.H,M.M

3.

RM. Handoko, S.H

Pembina Tk I (IV/b) Pembina Tk I (IV/b) Pembina (IV/a)

Jabatan

Tahun Diklat

Ka. DP2KAD

Diklatpim II 2009

Kabid. Pendaftaran & Pendataan Sekertaris

Diklatpim III 2010

Diklatpim III 2010

c. Kesempatan Melanjutkan Pendidikan Formal Sejalan dengan tuntutan pelaksanaan fngsi DP2KAD dalam meningkatkan kualitas dibutuhkan pendidikan yang memadai karena

commit to user



dirasakan makin komples dan banyaknya masalah yang ditimbulkan dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Dalam kualitas ini anggota DP2KAD diberikan kesempatan untuk melanjutkan pada pendidikan formal yang lebih tinggi, seperti yang dikemukakan oleh Sekertaris, Bapak Handoko. kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal, misal dari SMA bisa melanjutkan ke jenjang

Berikut disajikaan data mengenai pegawai yang melanjutkan pendidikan formal di DP2KAD Kabupaten Karanganyar. Tabel 4.9 Jumlah Pegawai DP2KAD Kabupaten Karanganyar yang Melanjutkan Pendidikan Formal (2007-2011) No. Yang melanjutkan pendidikan formal Jumlah 1. SMA melanjutkan ke S1 5 2. D3 melanjutkan S1 10 3. S1 melanjutkan S2 7 Sumber:DP2KAD Karanganyar Dengan adanya perbedaan tingkat pendidikan pegawai, tidak menjadi alasan utnuk lebih menonjolkan diri sebagi bagian dari DP2KAD yang mempunyai nilai lebih dalam berbagai hal. Karena di DP2KAD semua mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam memberikan sumbangan sebagai wujud pengabdian, sehingga apabila terdapat perbedaan dalam tingkat pendidikan tidak menjadi halangan, namun justru akan memacu semangat dalam meningkatkan prestasi sehingga pegawai dapat membekali dirinya agar tercapai peningkatan kualitas dalam DP2KAD.

commit to user



Evaluasi yang juga dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja dari pegawai, yaitu dengan pimpinan memberikan promosi berdasarkan prestasinya. Hal tersebut dikatakan oleh Sekertaris. prestasi pegawai, kalau prestasinya bagus, mereka akan ditempatkan ke posisi yang

Penerimaan pegawai DP2KAD dilaksanakan melalui penerimaan pegawai negri, yang dilakukan sesuai kebijakan dari pemerintah daerah. d. Adanya layanan mobil PARYATTI Dalam rangka meningkatkan

penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kabupaten Karanganyar, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar bersama Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan BPR

BKK

kecamatan

melaksanakan

kegiatan

jemput

bola.

Pembayaran PBB sore hari dari pukul 16.00-19.00 melalui Program PARYATTI (Pajak Rakyat Terurusi Tenteram Indonesia). Layanan Program PARYATTI dilakukan melalui mobil layanan yang berkeliling dari satu daerah kedaerah lain, sehingga memudahkan mayarakat di daerah yang ingin membayar Pajak PBB. PARYATTI diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2009 Diharapkan dengan Program PARYATTI ini, masyarakat dengan mudah dapat terlayani dan mempunyai kesadaran yang dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat meningkatkan PAD.

commit to user



e. Menjalin kemitraan dengan kelompok kegiatan Kelompok kegiatan disini terdiri dari dari perkumpulan para objek pajak antara lain PHRI (Pengusaha Restoran dan Hotel Indonesia), IPAD (Ikatan Pembuat Akta tanah Daerah), dan Paguyuban PKL. Menjalin

kemitraan

dengan

kelompok

kegiatan

dapat

memudahkan dalam melakukan sosialisasi. PHRI misalnya dengan begitu dapat meningkatkan penerimaan retribusi hotel dan restoran. f. Membentuk Kelompok Kerja Tim Audit Pembentukan tim audit dengan memberdayakan sumber daya manusia dalam rangka pemeriksaan pajak dan retribusi dengan maksud mendeteksi kebenaran pembayaran pajak maupun retribusi serta sweeping tunggakan. Cakupan objek pemeriksaan dari tim ini meliputi kewajiban pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh pengushaa yang diperiksa. Sehingga jangka panjang dapat tercipta suasana yang kondusif untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam arti dapat menghilangkan tunggakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai. g. Strategi menangani tunggakan Strategi ini adalah jenis kebijakan yang berorientasi pada upaya merealisasikan tunggakan baik dengan persuasuive maupun law enforcement.

commit to user



a. Kepada PPAT yang berhasil memasukkan pajak PBB diberikan fee operasional 0,05% dari perolehan pajak PBB tersebut b. Membentuk tim pembentukan reklame untuk melakukan pembongkaran reklame yang tidak berijin atau tidak dibayar pajaknya c. Sosialisasi perpajakan daerah kepada objek pajak dan retribusi melalui sarasehan kelurahan dan paguyuban

2. Faktor Penghambat a.

Belum tersedianya jadwal layanan mobil PARYATTI Layanan mobil PARYATTI disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB. Tetapi pihak DP2KAD belum memberikan jadwal yang pasti mengenai jadwal dimana dan kapan mobil tersebut memberikan pelayanan.

b.

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Kesadaran masyarakat akan membayar pajak sangat menentukan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kesadaran masyarakat dibedakan menjadi dua, dimana kesadaran masyarakat pedesaan dalam membayar pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

commit to user



c.

Masih banyak pegawai yang kurang menguasai teknologi Semakin pesatnya perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat mengoperasikan teknologi tersebut. Sudah tersedianya sistem informasi manajemen yang memadai di DP2KAD seperti SIMDA maupun SIM PBB juga harus diikuti dengan kemampuan mengoperasikan teknologi tersebut.

commit to user



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pemabahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa DP2KAD sudah mengaplikasikan fungsi manajemen dengan baik, antara lain; 1.

Dalam perencanaan, DP2KAD sudah menjalankan dengan baik. Hal tersebut terbukti karena DP2KAD dengan melakukan perancanaan secara rutin maka didapatkan detail operasionalisasi dari bisangbidang yang mengelola pendapatan daearah.

2.

Sementara itu koordinasi juga sudah dilakukan dengan baik oleh DP2KAD. Yaitu dengan melakukan koordinasi internal di setiap bulannya dan koordinasi ekternal setiap tiga bulan sekali. Dengan koordinasi tersebut dapat meminimalisir kendala-kendala dalam pencapaian pengelolaan pendapatan daerah.

3.

Dalam hal pelaksanaan, DP2KAD juga sudah melaksanaan dengan baik. Usaha yang paling nyata dilakukan adalah dengan mengurangi tunggakanm yaitu dengan melakukan jemput bola ke wajib pajak maupun retribusi.

4.

Pengawasan terdiri dari pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Dimana pengawasan internal rutin dilakukan oleh Kepala

commit to user 110



Dinas dengan memantau perkembangan pendapatan daerah melalui SIMDA, SIM PBB maupun MAPADA. Sedangkan, pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, Inspektorat Kabupatan maupun Inspektorat Provinsi dan DPRD. B. Saran Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada DP2KAD antara lain: a.

Meningkatkan kemampuan pegawai DP2KAD dalam pengoperasian teknologi.

Yaitu

dengan

memberikan

pelatihan

mengenai

pengoperasian komputer, supaya semua pegawai dapat menguasai akan teknologi SIMDA maupun SIM PBB. b.

Layanan program Mobil PARYATTI yang ada sudah memudahkan wajib pajak dalam membayar PBB, tetapi jadwal pelayanan mobil tersebut belum mengumumkan jadwal yang pasti. Hendaknya DP2KAD memberikan kepastian jadwal dimana dan kapan mobil PARYATTI memberikan layanan.

commit to user

APLIKASI FUNGSI MANAJEMEN OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DP2KAD) KABUPATEN KARANGANYAR SKRIPSI

Recommend Documents