BAGIAN PENGELOLAAN ASET
I. DASAR HUKUM a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609); b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19); f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Paragraf 13 Pasal 42 s/d 45.
BUPATI BANDUNG H. DADANG M NASER, SH, S.Ip
BAGAN STRUKTUR JABATAN BAGIAN PENGELOLAAN ASET SETDA KAB. BANDUNG
WAKIL BUPATI BANDUNG DEDEN R RUMAJI, MAP
SEKRETARIS DAERAH Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA,MP. Pembina Utama Madya NIP. 19581229 198603 1 011
ASISTEN ADMINISTRASI Drs. H. B. BUDIRAHARJO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571018 198103 1 007
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET H. DADANG HUSNI, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19580112 199203 1 002
KASUBAG ANALISA KEBUTUHAN
KASUBAG INVENTARISASI & PENGHAPUSAN
KASUBAG PEMANFAATAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BENING TINA RESTU, S.AP Penata Tk.I NIP. 19790702 199803 2 002
Dra. PUSPASARI Penata Tk.I NIP. 19641210 198503 2 008
ARI ZAKARIA, S.STP Penata NIP. 19810909 200012 1 001
KRISTIN MARTIANA, SH Penata Muda NIP. 19780324 201001 2 001
NUNUNG NURJANAH Pengatur Muda TK. I NIP.19730426 200701 2 004 AMAN Pengatur Muda TK. I NIP. 19670302 200701 1 009 AGUS AHMADI Pengatur Muda TK. I NIP. 19720614 200701 1 006 HADI PUJONGGO Juru NIP. 19750805 199703
ASEP JUHANA Penata Muda NIP. 19680126 199403 1 005 SUKIRMAN Pengatur Muda TK.I NIP. 19630601 200604 1 004 AGUS Pengatur Muda TK.I NIP. 19760820 200701 1 005
III.
1.
2.
TUPOKSI KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET
Bagian Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bagian; Kepala Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
3 Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi : a.
b.
penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah; pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
c.
d.
e.
pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah; pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah; penyelenggaraan pembinaan administratif koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
f.
g.
penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah; pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h.
4
penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan : a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan; b. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan; c. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian.
IV. TUPOKSI KA. SUBBAG ANALISA KEBUTUHAN
1.
2.
Sub Bagian Analisa Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Aset dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengelolaan analisa kebutuhan aset;
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan menyelenggarakan fungsi :
3.
a.
b.
c.
penyusunan perencanaan teknis operasional pengelolaan analisa kebutuhan aset; penyusunan perencanaan teknis analisa kebutuhan dan depresiasi barang pemerintah; pelaksanaan pengelolaan administrasi analisa kebutuhan depresiasi;
d.
e.
f.
g.
pelaksanaan analisa kebutuhan dan depresiasi barang pemerintah daerah; pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan analisa kebutuhan aset.
V. TUPOKSI KA. SUBBAG INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN
1.
2.
Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Aset dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset;
3.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan menyelenggarakan fungsi : a.
b.
c.
d.
penyusunan perencanaan teknis operasional pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset; penyusunan perencanaan teknis inventarisasi dan penghapusan aset; pelaksanaan penilaian penghapusan aset pemerintah daerah; pelaksanaan inventarisasi dan penilaian penghapusan aset;
e.
f. g.
h.
i.
j.
pelaksanaan administrasi inventarisasi dan penghapusan aset; pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah; pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian; pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset.
VI. TUPOKSI KA. SUBBAG PEMANFAATAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1.
2.
Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; Kepala Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Aset dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset;
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
3.
a.
b.
c.
penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset; penyusunan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah; pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah;
d.
e.
f.
g.
fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran; pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset.
VII. FAKTA INTEGRITAS
Tersedianya data yang akurat, terinci, lengkap, aktual dan benar tentang Barang Aset Tanah Pemerintah Daerah, Inventaris Kantor dan Kendaraan Dinas. Tersusun dan diterapkannya konsep pengelolaan, pemanfaatan / penggunaan dan penghapusan aset ( Sistem dan Prosedur , Mekanisme, Kriteria, dsb) berdasarkan asas transparansi, keadilan / ekuitas, kepatutan / proporsional, akuntabilitas dan kepastian hukum
VIII. DATA PEGAWAI BAGIAN PENGELOLAAN ASET MENURUT GOLONGAN
Golongan IV/b Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/a Golongan II/b Golongan II/a Golongan I/d
: 1 Orang : 2 Orang : 1 Orang : 2 Orang : 4 Orang : 1 Orang : 1 Orang
