KELOMPOK 2 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Sutanto Donny Purnomo Gogot Suharwoto Esan Lamban Usep Mulyana Budi Kaliwanto Mustikawati Endah Setyandari Budi Setya Adhi Sukasmi Donny Purnomo Januardhi Didi Sudiana Alfian.
13 Perbedaan HTN dan HAN: PENDAPAT
HTN
HAN
J Oppenheim
Mengadakan alat perlengkapan negara dan mengatur kekuasaan negara
Harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara atau pemerintah dalam menjalankan kekuasaan
Fritz Flener
Mengatur negara dalam keadaan pasif
Mengatur negara dalam keadaan aktif
HJ Romijn
Mengatur negara dalam keadaan statis
Mengatur negara dalam keadaan dinamis
Cornelis van Vollenhouven
Mencakup HTN materiil, hukum perdata materiil dan hukum pidana materiil
Keseluruhan aturan yang secara berabad-abad tidak termasuk HTN materiil, Perdata materiil, dan Pidana Materiil, yang terbagi dalam: 1. Bestuurs Recht (hukum yang mengatur pemerintahan) 2. Justitie Recht (hukum peradilan) 3. Politie Recht (hukum kepolisian) 4. Ragelaars Recht (mengatur peraturan perundang-undangan
Persamaan HTN dan HAN: merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur tentang urusan kenegaraan
14
Hubungan HTN dan HAN Obyek HTN: keseluruhan hukum yang mengatur struktur/bangunan/ susunan umum dari suatu negara seperti yang diatur dalam UUD 1945, UU tentang PEMDA, dan sebagainya
Obyek HAN: keseluruhan aturan hukum yang mengatur komposisi dan wewenang alat-alat perlengkapan badan-badan hukum politik (negara) dan/atau daerah-daerah otonom, misalnya: UU kepegawaian, UU perumahan, dsb. HTN merupakan ajaran tentang wewenang, sedangkan HAN adalah ajaran tentang hubungan hukum khusus Tugas HAN melakukan penyelidikan tentang sifat, bentuk, akibat dari segala perbuatan hukum, sedangkan tugas HTN mengajarkan jabatanjabatan yang berwenang menjalankannya
15
Lingkup Pengaturan HTN dan HAN Hukum Tata Negara disebutkan negara dalam keadaan tidak bergerak (statis), mengatur tentang: • Berdirinya negara • Fungsi lembaga negara
• Hubungan antar lembaga negara
Hukum Administrasi negara disebutkan negara dalam keadaan
bergerak (dinamis): • Aturan yang harus diperhatikan oleh kelengkapan negara dan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan
16
HAN sebagai Hukum Publik Hukum publik (hukum negara dalam arti luas) terdiri dari HTN dan HAN, HAN adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah (penguasa) dengan rakyat dimana administrasi negara yang berisi peraturan-peraturan yang menyangkut administrasi, sedangkan administrasi itu mempunyai pengertian yang bersifat
kombinatif, yaitu: •
Administrasi negara sebagai kombinasi
•
Administrasi sebagai pencapaian tujuan yang bersifat kenegaraan
(publik)
17
Kedudukan HAN dalam sistem hukum nasional •
Merupakan salah satu sub-sistem hukum nasional Indonesia
•
Memegang peranan penting dalam mensukseskan pembangunan nasional guna mencapai suatu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945
•
Hanya mengatur sebagian dari pekerjaan administrasi negara
•
Dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
18
Sumber Hukum Adminstrasi Negara Sebagai sub-sistem dari sistem hukum nasional HAN harus didasarkan pada PANCASILA dan Undang Undang Dasar 1945
19
“hubungan hukum istimewa” dalam HAN • HAN sebagai pengkhususan atau spesialisasi belaka dari HTN yakni hukum mengenai HAN daripada negara oleh karena itu HTN memiliki hubungan yang erat • Keterkaitannya menurut Van Vollenhoven bahwa badan pemerintah tanpa aturan hukum akan lumpuh karena tidak mempunyai wewenang apapun atau kewenangannya tanpa ketentuan • Badan hukum tanpa HAN akan bebas sepenuhnya, karena badan ini dapat menjalankan kewenangannya menurut kehendak sendiri • Menurut Tenberg HAN adalah perpanjangan dari HTN atau hukum sekunder dari HTN Kesimpulan: terdapat hubungan yang erat antara HTN dan HAN, dimana HTN adalah hukum mengenai konstitusi negara secara keseluruhan dan HAN secara khusus hanya mengatur administrasinya
20
“tugas tertentu” dalam HAN 1.
HAN hanya mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara
2.
HAN hanya menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk menuju pada pemerintahan yang baik
3.
HAN hanya berperan mengatur, membatasi, dan membagi
hubungan hukum, antar warga negara dan penguasa atau pejabat administrasi negara
21
Perbuatan Pemerintah Penyelenggaraan pemerintah guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan atau kebijakan, yang dapat digolongkan menjadi: • Perbuatan non yuridis: tidak berakibat hukum atau yang hanya didasarkan pada fakta-fakta saja (feitelijke handeling) • Perbuatan yuridis: berakibat hukum
22
Perbuatan Pemerintah yang bersifat Hukum Publik 1.
Perbuatan hukum publik bersegi 2: perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintah di dalam mengadakan hubungan
hukum dengan subyek hukum lainnya
2.
Perbuatan hukum publik bersegi 1: perbuatan yang diadakan oleh alat-alat kelengkapan negara atau pemerintah menurut suatu wewenang istimewa, diberi nama beschikking atau disebut juga penetapan atau perbuatan penetapan (beschikking handeling)
23
Diskresi (Freies Ermessen) Keputusan pejabat administrasi negara untuk mengatasi masalah mendesak yang belum terdapat dalam peraturan
perundangan manapun namun tetap dapat dipertanggungjawabkan
