SISTEM DEMOKRASI © BAGIAN HTN FH UGM 2010
SISTEM POLITIK Sistem pemerintahan demokratis merupakan bagian dari sistem politik. Sistem politik akan mempengaruhi bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Pengertian Sistem Politik: Pelembagaan dari hubungan antarmanusia yang berupa hubungan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik(Sri Soemantri). Suatu pola hubungan yang tetap dari hubungan antarmanusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan (Robert Dahl).
SUPRA DAN INFRASTRUKTUR POLITIK SUPRASTRUKTUR POLITIK
(the governmental political sphere [Suasana kehidupan politik pemerintahan]):
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kewenangan, tugas, dan fungsi lembaga negara sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Yang termasuk dalam suprastruktur politik adalah Lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan campuran antar ketiga kekuasaan terdahulu.
INFRASTRUKTUR POLITIK
[Suasana kehidupan politik rakyat]):
(the social political sphere
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembagalembaga kemasyarakatan yang dalam aktifitasnya mempengaruhi langsung atau tidak langsung kehidupan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Yang termasuk dalam infrastruktur politik adalah Partai Politik, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan, Pers/Alat komunikasi Politik, Tokoh Politik.
TEORI ANALISIS FUNGSIONAL (Gabriel Almond)
Teori analisis fungsional, yaitu teori masukan (input) dan keluaran (output). Dalam teori ini, terdapat dua sisi yang dominan dalam interaksi sistem politik. Sisi pertama, bahwa interaksi tersebut bertujuan untuk mencapai kekuasaan dan kewenangan (output), serta sisi kedua, bahwa interaksi tersebut berasal dari aspirasi (input). Intensitas dan sumber input sangat penting dalam menentukan bentuk pemerintahan dan sistem politik. Apabila suprastruktur politiknya dominan maka sistem politik yang akan terbentuk adalah sistem politik otoriter atau totaliter. Dengan asumsi, proses interaksi yang terjadi tidak demokratis. Apabila infrastruktur politik maka sistem politik yang akan terbentuk adalah sistem politik demokrasi liberal.
TEORI ANALISIS FUNGSIONAL (Gabriel Almond)
Output: Power, Rules, & Authority
Infrastruktur Politik
Interaksi
Input
Suprastruktur Politik
DEMOKRASI
Yunani: Demos (Rakyat) + Cratos/Cratein (Kekuasaan) = Democracy. Abraham Lincoln:”…Government by the People, of the People, and for the people…” (Gettysburg Address, 19 Nov 1863). Melvin J.Urofsky: “Demokrasi adalah suatu sistem yang bertumbuh-kembang”.
PANDANGAN TERHADAP DEMOKRASI Miriam Budiarjo & Mahfud MD: “Mengandung Pengertian yang Ambigu” (Penerapan Staatidee sangat dipengaruhi oleh variabel Kultur, Sejarah dan Praktek Demokrasi). Henry B. Mayo: “Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik”. Joseph Alois Schumpeter: Demokrasi merupakan perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik yang memberikan tempat bagi individu memperoleh kekuasaan memutus atas suara rakyat. Affan Gaffar: Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupannya. Rob Haque, et. all: Demokrasi adalah rule by the people or selfrule atau pemerintahan rakyat (Mahfud MD).
HAKEKAT Hakekat demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara serta berpemerintahan yang memberikan penekanan keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Pengertian kekuasaan di tangan rakyat: 1. Pemerintah dari rakyat (government of the people); 2. Pemerintahan oleh rakyat (government by people); 3. Pemerintahan untuk rakyat (government for people).
PEMERINTAH DARI RAKYAT Berkaitan dengan pemerintahan yang sah/legitimate dan tidak sah/illegitimate. Pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan rakyat secara mayoritas melalui proses pemilihan umum. Pemerintahan yang tidak sah adalah pemerintahan yang sedang berkuasa tetapi tidak mendapatkan dukungan rakyat (misalnya yang berkuasa karena kudeta militer).
PEMERINTAHAN OLEH RAKYAT Pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan ada pengawasan dari rakyat baik langsung maupun tidak langsung (misal DPR). Dengan adanya pengawasan akan terhindar sifat otoriterisme penyelenggaraan pemerintahan.
PEMERINTAHAN UNTUK RAKYAT Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dijalankan untuk kepentingan rakyat tanpa melihat golongan dan kepentingan. Dengan demikian, kepentingan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan golongan/partai. Pemerintah harus membuka kanal kebebasan bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Dan memberi jaminan kebebasan rakyat berpendapat.
PENGERTIAN Demokrasi merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan civil society yang harus didukung oleh kerangka berpikir (mindset), design masyarakat, dan pandangan hidup masyarakat. Norma penting dalam berdemokrasi: a. Kesadaran akan pluralisme, tidak hanya pengakuan atas kemajemukan masyarakat tetapi menyadari kemajemukan (tidak ada ekslusivisme kedaerahan;) b. Musyawarah, (takes and gives) adanya kompromi menerima kekalahan (misal islah); c. Pertimbangan moral meraih tujuan; d. Permufakatan yang jujur; e. Pemenuhan segi-segi ekonomi rakyat; f. Itikad baik dalam kerjasama antara warga masyarakat; g. Dukungan pendidikan demokrasi.
UNSUR-UNSUR PENDUKUNG DEMOKRASI
1. Negara hukum (Rechtstaat atau The Rule of Law); 2. Masyarakat Madani (civil Society); 3. Infrastruktur Politik.
CIRI DEMOKRASI MODERN (Austin Ranney):
Kedaulatan Rakyat (Popular sovereignty), Persamaan Hak Politik (Political Equality), Musyawarah (Popular Consultation), and Keputusan berdasarkan suara terbanyak (Majority Rule).
SEMI DEMOKRASI Semi Demokrasi: Gabungan antara unsur-unsur demokrasi dan otoritarian (Rod Haque, et.all): 1. Pengaruh dalam proses pelaksanaan pemilu, 2. Hak individu diabaikan, 3. Pengawasan ketat terhadap media massa dan pers.
Sinonim: Authoritarian Democracy, façade Democracy, Guided Democracy, Restricted Democracy.
MACAM DEMOKRASI berdasarkan pola keikutsertaan rakyat dalam mengambil keputusan
DEMOKRASI LANGSUNG (DIRECT DEMOCRACY): Keikutsertaan seluruh masyarakat dalam proses pemerintahan. Polis (Ancient Greek), State di Swiss: Appenzell, Glarus, Uri dan Unterwalten.
DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT/LIBERAL DEMOCRACY): Keikutsertaan masyarakat dilakukan oleh wakil mereka yang dipilih melalui Pemilu untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Kewenangan terbatas: hanya yang diberikan oleh constitution (masyarakat umumnya). Hal ini sebagai salah satu bentuk perlindungan hak minoritas dan individual. DPR & DPD (Indonesia), Congress (USA), Parliament (Inggris), dst.
MACAM DEMOKRASI berdasarkan pembatasan kekuasaan pemerintahan
1. Demokrasi Konstitutional: Pemerintahan yang terbatas, dan Negara Hukum. 2. Demokrasi Totaliter: Pemerintahan yang tidak terbatas (Machtsstaat), dan Totaliter.
PRINSIP DEMOKRASI (Drs. Sukarna)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Pemisahan kekuasaan (kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif diberikan pada badan yang berbeda), Pemerintahan konstitusional. Pemerintahan berdasarkan hukum Pemerintahan Majoritas Pemilu yang Bebas Lebih dari satu Parpol. Perlindungan terhadap Hak-hak Kelompok Minoritas, Pers yang Bebas Perlindungan terhadap HAM Peradilan yang Bebas Pengawasan terhadap Administrasi Negara Penempatan Pejabat-pejabat Negara dengan Merit System Manajemen Transparan.
PRINSIP KEDIKTATORAN (Drs. Sukarna)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Centralization of power (legislative power, executive power, and judicial power in one body/hand) Rule of Power:
Supremacy of Power Inequality Before the Law
Minority Rule Government by Decree Non-General Election or Limited General Election Political Parties is only one Close Management Refusing of Majority Rights Guided Press (Slavery of Thought and Speech) Violation of Human Rights Dependent Judiciary Non-Control over Administrative The Monistic Political Mechanism of Social and Government Political Live Dogmatism.
PERIODESASI DEMOKRASI DI INDONESIA © BAGIAN HTN FH UGM 2010
PERIODE 1945 -1959 Sistem parlemen diberlakukan. Perubahan UUD: UUD 45 KRIS 49 UUDS 1950 UUD 1950 Menetapkan sistem parlemen. Eksekutif terdiri dari presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri serta menteri-menterinya. Menganut sistem multi partai dengan konsekuensi kabinet yang jatuh-bangun (instabilitas).
PERIODE 1959 - 1965 Kembali ke UUD 1945; Pengaruh komunisme; Penerapan Demokrasi Terpimpin: Dominasi Presiden semua lembaga Negara di bawah Presiden (pembantu Presiden dalam fungsinya masing-masing). Pembatasan peran Partai Politik. Tidak ada kebebasan pers.
PERIODE 1965 -1998 UUD 1945 Demokrasi Pancasila: Kembali kepada UUD 1945 dengan menerapkan asas-asas negara hukum dan memberikan kepastian hukum. Dominasi Presiden (executive heavy). Rumusan formal asas negara hukum Pancasila: - Pengakuan dan perlindungan mengandung persamaan politik,ekonomi, sosial, budaya. - Peradilan yang tidak memihak. - Jaminan kepastian hukum.
hak asasi yang dalam bidang
PERIODE 1998 -sekarang Amandemen UUD 1945 Demokrasi konstitusional; Pemilihan langsung; Independensi Lembaga Peradilan; Kontrol yang kuat; Pers yang bebas (pencabutan SIUP).
SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (1945-1959) Demokrasi Parlementer: Liberal, Konfrontatif (Destruktif Oposan), Instabilitas.
(1959-1965) Demokrasi Terpimpin: Directed, Dominasi Presiden, Socialist Stability, Military in the Politic,
(1966-1998) Demokrasi Pancasila: Semi Directed-Liberal, Uniformity (Persatuan & Kesatuan), Stabilitas, No Oposan.
(1998-Present) Demokrasi Pancasila II atau Demokrasi UUD 1945? (Reformasi): Liberal-Socialist, Majority Rule, Constitutionalism (Rechstaat), Stability, Kelahiran Konstruktif Opposan,
READING ASSIGMENT: Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia, hal 242-268. Internasional IDEA, Melanjutkan Dialog menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia, hal 17-24. Jimly Asshiddiqie, Pengantar HTN Jilid II, hal.153-190.
