BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Landasan Teori
2.1.1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah. Pemerintah Indonesia telah menggulirkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 1999. Dalam rangka otonomi ini telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusah dan Daerah. Dalam rangka menindak lanjuti peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun
2000
yang
mengatur
Pokok-pokok
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuanga Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini telah diletakkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang menuju pada terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian timbul kesulitan dalam implementasinya karena belum ada ketentuan yang mengatur setiap aspek penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara cukup. Untuk mengatasi kekosongan peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor
29
Tahun
2002
10
tentan
Pedoman
penyusunan
11
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut pada umumnya telah mulai diimplementasikan mulai tahun anggaran 2003. Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang harus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan
landasan
hukum.
Peraturan
ini
dimulai
dengan
dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Selanjutnya juga dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yaitu diganti dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang
tersebut
mengamanatkan
agar
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit BPK selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
12
Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2005. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2005 akan mengalami kesulitan karena pemerintah daerah telah menyusun APBD dan melaksanakannya berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 atau sistem lain. Untuk itu perlu ada cara atau mekanisme yang dapat digunakan digunakan oleh pemerintah daerah untuk dapat mengkonversi laporan keangan yang dihasilkannya, sehingga pemerintah daerah dapat menyajikan
laporan
keuangan
sesuai
dengan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dalam rangka memfasilitasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) perlu menyusun Buletin Teknis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan konversi.
13
2.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (berbasis kas). Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance),
pemerintah
terus
melakukan
usaha-usaha
untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Usaha reformasi keuangan Negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai good governance diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Dibidang peraturan perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan suatu paket undang-undang dibidang keuangan Negara, yaitu Undang-uandang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga, Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelola keuangan (financial management). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden, Gubernur,
Bupati,
dan
Walikota
untuk
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan
14
keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN atau APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,
yang dilampirkan dengan laporan keuangan
perusahaan Negara atau daerah dan badan lainnya. Disebutkan pula bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk itu Presiden RI telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005. Walaupun Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan memerlukan waktu yang lama namun KSAP telah berhasil menyusun Standar Akuntansi Pemerintahanan yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) berbasis kas menuju akrual, tertanggal 13 Juni 2005 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) berbasis akrual, tertanggal 22 Oktober 2010. KSAP terdiri dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan
15
Pemerintah tentang Standar Akuntasi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Keuangan untuk Proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah. Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sesuai dengan Undang-Uandang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menurut PSAP Nomor 01 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca atau bisa disebut dengan cash toward accrual.
16
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut dibutuhkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan yang bersifat optional berupa Laporan Kinerja Keuangan (LKK), dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan seluruh instansi
pemerintah
pusat
dan
pemerintah
daerah
dapat
mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai PP SAP Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari : 1.
PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2.
PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3.
PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4.
PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
17
5.
PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6.
PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7.
PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap
8.
PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9.
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
2.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (berbasis akrual). Keseriusan Pemerintah dalam mentransformasi sistem akuntansi pemerintahan yang selama ini menggunakan basis kas ke arah sistem double entry atau accrual based system tercermin dengan dukungan undang-undang dan peraturan pemerintah terutama tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
18
menurut pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 perlu diganti. Hal tersebut yang mendasari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(SAP)
menggantikan
Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasias akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran
berdasarkan
basis
yang
ditetapkan
dalam
APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual ini dikembangkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada Internal Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana komponen
Laporan
Keuangan
Pokok
pada
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP) ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbedaan yang sangat mendasar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Accrual dan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Cash Toward Accrual menyangkut hulu transaksi sebelum dicatat yaitu pengakuan pendapatan
19
dan belanja. Dengan demikian, perbedaan konkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis dan komponen laporan keuangan serta penerapan konsep pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terdapat pada lampiran I PP SAP 2010 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual pada lampiran II PP SAP 2010 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual ini dilaksanakan dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran II PP SAP 2010. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dimaksudkan untuk
20
memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang digunakan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai PP SAP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari : 1.
PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2.
PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas
3.
PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4.
PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5.
PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6.
PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7.
PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap
8.
PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan
9.
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Ekuitas Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional
21
2.1.4. Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah
Nomor
71
Tahun
2010
tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP) memiliki pola perubahan mendasar yaitu dari jenis laporan keuangan yang disajikan. Perbedaan tersebut antara lain :
Tabel 1. Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Cash to Ward Accrual Accrual Laporan terdiri dari : Laporan Anggaran (Budgetary Reports) : Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Perubahan Saldo Laporan Arus Kas Anggaran Lebih Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan (Financial Reports) : Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Dengan terjadinya perubahan peraturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terjadi perubahan yang signifikan baik bersifat pragmatik maupun teknik operasionalnya terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sampai pada teknik atau sistem akuntansinya.
22
2.1.5. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 1. Sumber Daya Manusia Menurut Hadari Nawawi (2001:37) “sumber daya manusia adalah orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain.” Menurut Susilo (2002:3) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibutuhkan tenaga sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung yang dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehubungan dengan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan program tersendiri, sangat dibutuhkan pegawai yang mengerti dengan baik dan dapat menjalankan secara benar program aplikasi tersebut. Karena sistem aplikasi tersebut merupakan sistem yang baru, maka pemerintah daerah mempersiapkan pegawai melalui program pelatihan. Modul pelatihan disusun oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan RI dan setiap provinsi telah ada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pelatihan dilakukan kepada pegawai yang bekerja khusus dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.
23
Jumlah pegawai yang disyaratkan mengikuti pelatihan paling sedikit sesuai dengan jumlah komputer dengan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah di daerah yang bersangkutan. Kemampuan pegawai untuk dapat memahami program aplikasi tersebut dan dapat menjalankannya dengan benar tergantung pada kualitas pegawai yang bersangkutan. Seorang pegawai akan lebih mudah dan cepat mengenal program aplikasi tersebut jika telah mengerti dasar-dasar pengoperasian komputer atau lebih mahir menggunakan aplikasi dalam komputer khususnya program Microsoft Office 2. Perangkat Pendukung Perangkat
pendukung
utama
yang
dibutuhkan
dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer. Menurut Kenneth dan Jane (2005:18) “perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktivitas input, pemprosesan, dan output dalam sebuah sistem informasi.” Kenneth dan Jane (2005:10) “perangkat lunak komputer merupakan sekumpulan rincian instruksi program yang mengendalikan dan mengkoordinasikan perangkat keras komponen komputer didalam sebuah sistem informasi.” Perangkat lunak (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan daerah ketika laporan tersebut
24
dibutuhkan. Pemerintah daerah akan menyusun laporan keuangan daerah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.
2.1.6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 1. Definisi dan Penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Erlina (2008:18) “laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, perencanaan dari transaksi ekonimi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh
pihak-pihak
eksternal
entitas
pemerintah
daerah
yang
memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
25
Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah : a.
Masyarakat
b.
Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
c.
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan
d.
Pemerintah
2. Peran dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah a.
Peran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010:23) :
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
terutama
digunakan
untuk
membandingkan
realisasi
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap
entitas
pelaporan
mempuanyai
kewajiban
untuk
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan :
26
1) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan
pengelolaan
sumber
daya
serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 3) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 4) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) Membantu
para
pengguna
dalam
pengetahui
kecukupan
penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan
datang
diasumsikan
pengeluaran tersebut.
akan
ikut
menanggung
beban
27
5) Evaluasi kinerja Mengevaluasi
kinerja
entitas
pelaporan,
terutama
dalam
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. b.
Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut Erlina (2008:20) : Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:47) menyatakan bahwa pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
28
3) Menyediakan
informasi
mengenai
sumber,
alokasi,
dan
penggunaan sumber daya ekonomi. 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah 7) Menyediakan informasi
yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal : 1.
Aset;
2.
Kewajiban;
3.
Ekiutas;
4.
Pendapatan-LRA;
5.
Belanja;
6.
Transfer;
7.
Pembiayaan;
8.
Saldo Anggaran Lebih;
9.
Pendapatan Laporan Operasional (LO);
10. Beban, dan; 11. Arus kas.
29
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:26) : Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : a) Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan
yang
relevan
dapat
dihubungkan
dengan
maksud
menggunakannya. Informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki kriteria : 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
30
3) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 4) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. b) Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 2) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
31
3) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. c) Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal yang dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. d) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memuliki pengetahuan yang memadahi atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
32
Menurut Erlina (2008:35) : Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu : 1) Materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 2) Pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang subtansial. Biaya itu juga tidak hanya harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya
33
penyediaan informasi lanjut kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 3) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik
kualitatif
diperlukan
untuk
mencapai
suatu
keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normative yang diharapkan
dipenuhi
oleh
laporan
keuangan
pemerintah.
Kepentingan relatif atar karakteristik dalam berbagai
kasus
berbeda, terutama antar relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional. 4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah : a. Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pendapatan Laporan Operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan
34
perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional (LO). Dalam hal anggaran disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. b. Prinsip nilai historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
35
kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. c. Prinsip realisasi Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotoritaskan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotoritasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (atching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak terdapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau
36
berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. e. Prinsip periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan. f. Prinsip konsisten Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kebijakan yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. g. Prinsip pengungkapan lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
37
h. Prinsip penyajian wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan
sehat
dalam
penyusunan
laporan
keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlapau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
38
5. Komponen Laporan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan keuangan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan simber daya ekonomi : 1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD/APBN; dan 3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. c. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
39
1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. d. Laporan operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam
Laporan
Operasional
terdiri
dari
pendapatan
Laporan
Operasional (LO), beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masingmasing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Pendapatan Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
40
2) Beban adalah kewajiban pemerintah
yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih. 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali pengaruh entitas bersangkutan. e. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
41
f. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurangkurangnya pos-pos : 1) Ekuitas awal 2) Surplus/defisit-Laporan
Operasional
(LO)
pada
periode
bersangkutan 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelunya, b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 4) Ekuitas akhir g. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup infirmasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi
42
Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan
yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut : 1) Mengungkapkan informasi umum tentang Ekuitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penying lainnya; 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan; 7) Menyediakan informasi lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
43
2.2.
Hasil Penelitian Terdahulu Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novi Satria Pradja, SE, M.Pd Fakultas Ekonoi Universitas Kuningan yang berjudul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2005
tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan (Penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas)” mendapatkan hasil keakuratan dan ketidak sesuaian penempatan pos-pos sumber keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Dari kajian penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu : 1) Pada jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2) Pada kajian yang diteliti yaitu kajian tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Namun dalam penelitian ini juga terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain : 1) Pada penelitian terdahulu masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sedangkan penelitian sekarang mengacu pada aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 2) Pada penelitian terdahulu melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk tahun anggaran 2006, sedangkan
44
penelitian sekarang di fokuskan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk tahun anggaran 2010
2.3.
Kerangka Pemikiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2005 diharuskan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini memerlukan proses konversi karena adanya perbedaan sistem penyajian laporan keuangan dari Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian, pemerintah daerah masih dapat menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terhitung mulai tahun 2010. Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :
45
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pemerintah Kabupaten Jepara
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
Penatausahaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Perbedaan Sistem Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sesuai
Tidak Sesuai
