BAB II TINJAUAN PUSTAKA. peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Corporate Governance GCG ialah suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan

yang

mengatur

hubungan

antara

berbagai

pihak

yang

berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008). Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders (Indra dan Ivan, 2006). Corporate governance didefinisikan oleh Monks dan Minow dalam Darmawati (2005) adalah sebagai hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja. Corporate governance didefinisikan oleh IICG (Indonesian Instituteof Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan

dalam

menjalankan

perusahaan,

dengan

tujuan

utama

meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

8 Pengaruh Kualitas Corporate..., Muhammad Agung Kahvi, Fakultas Ekonomi UMP, 2013

Corporate governance (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Pengertian tentang corporate governance dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Corporate governance merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat

mendorong kinerja perusahaan

bekerja secara

efisien,

menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Wardani, 2008).

2.2 Prinsip-prinsip Corporate Governance Prinsip-prinsip dasar dari good corporate governance (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Secara umum, penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut (Wardani, 2008):

Pengaruh Kualitas Corporate..., Muhammad Agung Kahvi, Fakultas Ekonomi UMP, 2013

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing 2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah. 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap perusahaan. 5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Dari berbagai tujuan tersebut, pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip utama dari good corporate governance yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh Organization for Economic Cooperation andDevelopment (OECD) adalah : 1. Fairness (Keadilan) Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya,

perusahaan

harus

senantiasa

memperhatikan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.


2. Disclosure/Transparency (Keterbukaan/Transparansi) Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 3. Accountability (Akuntabilitas) Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan

sesuai

dengan

kepentingan

perusahaan

dengan

tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku


kepentingan

lain.

Akuntabilitas

merupakan

prasyarat

yang

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 4. Responsibility (Responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan

manajemen

serta

pertanggungjawaban

kepada

perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis

dari

adanya

wewenang,

menyadari

akan

adanya

tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat. 5. Independency (Independen) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.


Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, responsibilitas dan independen GCG dalam mengurus perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan good faith (bertindak atas itikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman GCG, agar visi dan misi perusahaan yang berwawasan internasional dapat terwujud. Pedoman GCG yang telah dibuat oleh Komite Nasional Corporate Governance hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan GCG secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting mengingat kecenderungan aktivitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

2.3 Struktur Corporate Governance Pada prinsipnya struktur corporate governance suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentangan peranan pengelola perusahaan seperti

kepemilikan

institusional,

kepemilikan

manajerial,

komisaris

independen dewan direksi dengan pemegang saham dan para stakeholder lainnya. Struktur corporate governance terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai peran serta fungsi yang berbeda, untuk lebih jelasnya struktur corporate governance yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: 2.3.1 Kepemilikan Institusional Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainya (Tarjo, 2008).


Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Prosentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan

keuangan

yang tidak

menutup

kemungkinan

terdapat

akrualisasi sesuai pihak manajemen (Jati, 2009). Kepemilikan ini mempunyai karakteristik yang kuat untuk melakukan

pengawasan

pada

perusahaan

mengingat

institusi

mempunyai sumberdaya dan sumberdana yang kuat dibandingkan kepemilikan perorangan sehingga pengawasan yang lebih kuat tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional dapat diindikasikan dari jumlah kepemilikan saham yang beredar, dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik (Praditya, 2010). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan

juga

dapat

bertindak

sebagai

pencegah

terhadap

pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2005).

2.3.2 Kepemilikan Manajerial Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diindikasikan dengan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen


dari seluruh modal saham yang dikelola. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dari prosentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal perusahaan yang beredar (Jati, 2009). Menurut Morck et el. (1998) dalam Faisal (2005) menyatakan adanya hubungan positif antara kepemilikana manajerial dengan nilai perusahaan. Besar kecilnya jumlah saham manajerial dalam perusahaan dapat

mengindikasikan

adanya

kesamaaan

kepentingan

antara

manajemen dan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah dapat direflesikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan dan rendahnya beban operasi terhadap penjualan (Faisal, 2005). Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang di sebut agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang di terapkan guna

melindungi kepentingan

pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Permanasari, 2010).

Mekanisme

pengawasan

terhadap

manajemen

tersebut

menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh karena itu salah satu cara untuk mengurangi agency cost kepemilikan

saham

oleh

pihak

adalah dengan adanya

manajemen.

Dengan

adanya

kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan


manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

2.3.3 Dewan Komisaris Independen Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (http://.www.fgci.or.id/). Jumlah dewan independen komisaris semakin banyak menandakan bahwa

dewan komisaris yang melakukan

pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Karena semakin banyak dewan komisaris independen maka tingkat integritas pengawasan terhadap dewan direksi yang dihasilkan semakin tinggi, dengan

demikian

maka

akan

semakin

mewakili

kepentingan

stakeholder selain dari pada kepentingan pemegang saham mayoritas dan dampaknya akan semakin baik terhadap nilai perusahaan (Riezka, 2010). Penelitian dewan komisaris independen telah dilakukan oleh Herawaty (2008) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.


2.3.4 Dewan Direksi Komposisi

dewan

direksi

sering

digunakan

untuk

mengidentifikasi keberadaan kolusi dan dominasi direksi. Jumlah dewan direksi yang besar kurang efektif dalam memonitor manajemen. Dewan direksi sangat berpengaruh diperusahaan karena dewan direksi adalah eksekutor dalam perusahaan. Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi (Jati, 2009). Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola

perusahaan.

Masing-masing

anggota

direksi

dapat

melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi (Muthaher, 2010). Dalton et el.(1999) dalam Darmawanti, dkk. (2005). Menyatakan adanya hubungan antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan direksi yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan direksi yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan direksi yang banyak lebih rendah dibandingkan


perusahaan yang memiliki dewan direksi lebih sedikit (Jensen et al, 1996 dalam Sam’ani, 2008).

2.4 Leverage Leverage adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Leverage dibagi menjadi dua yaitu leverage operasi (operating leverage) dan leverage keuangan (financial leverage). Leverage operasi adalah suatu indikator perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh besarnya volume penjualan sedangkan leverage keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan equity yang dimilikinya. Leverage merupakan pengukuran besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Dan hutang yang untuk membiayai aktiva dari kreditor bukan dari pemegang saham ataupun investor. Menurut Faisal (2005) leverage dapat mempresentasikan sebuah pengendalian eksternal dari corporate governance. Pemegang utang (debtholders) berkepentingan untuk melindungi investasinya dalam perusahaan dan akan secara aktif memonitor seberapa besar tingkat leverage perusahaan tersebut.

2.5 Ukuran Perusahaan Salah satu tolak ukur yang menunjukan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran perusahaan. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula dikenal


dalam masyarakat (Ningsaptiti, 2010). Ukuran perusahaan menunjukan pengalaman dan kemampuan suatu perusahaan yang megindikasikan kemampuan dalam mengelola tingkat resiko investasi yang diberikan para stakeholder untuk meningkatkan kemakmuran mereka (Daniati, 2006). Faktor ukuran perusahaan yang mempengaruhi besar kecilnya perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan laba. Perusahaan yang besar yang dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakaan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba di bandingkan perusahaan kecil. Bagi perusahaan yang stabil biasanya dapat memprediksi jumlah keuntungan di tahun–tahun mendatang kaena tingkat kepastian laba sangat tinggi. Sebaliknya bagi perusahaan yang belum mapan, besar kemungkinan laba yang diperoleh juga belum stabil karena kepastian laba lebih rendah (Sembiring, 2008). Banyak penelitian yang merekomendasikan bahwa ukuran perusahaan (company size) yang di ukur dengan total aset mempengaruhi kinerja perusahaan. Ukuran adalah variabel yang banyak di gunakan dalam studi mengenai kinerja perusahaan, karena variabel ini telah diidentifikasikan sejak lama sebagai variabel penjelas yang cukup signifikan (Zimerman J.L dalam Setiawan, 2005). Rachmawati dan Hanung (2007) melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan.

Hasilnya

kepemilikan

institusioanal,

ukuran

perusahaan

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.


2.6 Kinerja Perusahaan Kinerja perusahaan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Dessy, 2008). Kinerja juga merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber dayanya. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Kinerja perusahaan sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam menjelaskan operasionalnya. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan dan dari segi perubahan harga saham. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnyaFama, (1978) dalam Dessy, (2008). Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki Helfert, (1996) dalam Nuswandari (2009). Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdayanya. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membedakan hasil dan tindakan yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam


anggaran. Berikut ini adalah beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan Ang, (1997 dalam Sabrina, (2010): 1. Rasio likuiditas Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan

keuangan

perusahaan,

tetapi

juga

berkaitan

dengan

kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas. Ada tiga cara dalam pengukuran tingkat likuiditas (Syamsuddin, 2009): 1. Net working capital Net working capital merupakan selisih antara current asset / aktiva lancar dengan current liabilities/utang lancar (Syamsuddin, 2009). Secara matematis Net Working Capital dirumuskan sebagai berikut: Net Working Capital = aktiva lancar-utang lancar 2. Current Ratio Current Ratio merupakan salah satu rasio finansial yang sering digunakan. Tingkat Current Ratio dapat ditentukan dengan jalan membandingkan

antara

aktiva

lancar

dengan

utang

lancar


(Syamsuddin, 2009). Seraca matematis Current Ratio dirumuskan sebagai berikut: Current Rati=

𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥

3. Acid-test Ratio/Quick Ratio

Acid-test Ratio hampir sama dengan Current Ratio hanya saja jumlah persediaan (inventory) sebagai salah satu komponen dari aktiva lancar harus dikeluarkan. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah bahwa persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling tidak likuid atau sulit untuk diuangkan dengan segera tanpa menurunkan nilainya, sementara dengan Acid-test Ratio dimaksudkan untuk membandingkan aktiva yang lebih lancar (Quick Assets) dengan utang lancar (Syamsuddin, 2009). Secara matematis Acid-test Ratio dirumuskan sebagai berikut: Acid-test Ratio=

𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥−𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2010), menyatakan bahwa variabel

likuiditas

tidak

berpengaruh

terhadap

pengungkapan

tanggungjawab sosial perusahaan. Sedangkan secara bersama-sama variabel size perusahaan, profitabilitas, basis perusahaan, tipe perusahaan,

likuiditas

berpengaruh

terhadap

pengungkapan

tanggungjawab sosial perusahaan. Likuiditas menunjukan kondisi keuangan

perusahaan.

Perusahaan

yang

mempunyai

cukup

kemampuan untuk membayar utang jangka pendek disebut sebagai


perusahaan yang likuid. Suatu perusahaan dikatakan likuid atau mempunyai posisi keuangan yang kuat apabila mampu: 1. Memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya. 2. Memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal. 3. Membayar bunga dan deviden yang dibutuhkan. 4. Memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan cenderung untuk melakukan pengungkapan yang lebih karena ingin menujukkan kinerja perusahaannya yang kredibel. Tetapi dilain pihak, likuiditas dapat juga dipandang sebagai kinerja manajemen dalam mengelola keuangan. Kondisi perusahaan sehat dapat ditunjukan dari tingkat likuiditas yang berhubungan dengan tingkat pengungkapan yang lebih Benardi (2007) dalam Mahmudah (2011). 2. Rasio aktivitas Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan sadar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri. Rasio aktivitas terdiri dari :


1. Perputaran Piutang (receivable turn over) Kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam periode tertentu Rumus: receivable turn over=

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓−𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

Semakin tinggi perputaran menunjukan modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin rendah, sebaliknya semakin rendah rasio berarti ada over invesment dalam piutang. Penuruna rasio dapat disebabkan oleh faktor sebagai berikut : -

Turunya penjualan dan naiknya piutang

-

Turunya piutang dan diikuti penjualan dalam jumlah lebih besar

-

Naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dalam jumlah yang lebih besar

-

Turunya penjuan dengan piutang yang tetap

-

Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah

2. Days of Receivable Periode rata-rata diperlukan untuk mengumpulkan piutang Rumus:Days of Receivable =

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑−𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

Semakin besar periode rata- rata makan semakin besar resiko kemungkinan tidak tertagih piutang.


3. Perputaran persediaan(inventory turn over) Kemampuan dana yang tertanamdalam persediaan berputar dalam periode tertentu. Rumus : inventory turn over =

𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓−𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

Semakin tinggi perputaran menunjukan modal kerja yang tertanam dalam persediaan semakin rendah, sebaliknya rasio semakin rendah berarti ada over stock dalam persediaan. 4. Days of Inventory Periode rata-rata persediaan digudang Rumus : Days of Inventory =

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓−𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝑿𝑿 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

Semakin besar rata-rata, maka semakin besar resiko kemungkinan persediaan berada digudang. 5. Perputaran modal kerja (working capital turn over) Kemampuan modal kerja netto berputar dalam satu periode tertentu (siklus kas dari perusahaan). Rumus : working capital turn over =

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 −𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍


3. Rasio profitabilitas Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungan penjualan, asset maupun laba bagi modal sendiri. (Sulistiani, 2007). Ada beberapa rumus yang dapat digunakan dalam menghitung profitabilitas, antara lain: 1. Operating Profit Margin Operating Profit Margin digunakan untuk mengukur tingkat laba usaha atau operasional dibagi penjualan bersih (Prihantini,2009). Secara matemtis Operating Profit Margin dapat dirumuskan sebagai berikut : Operating Profit Margin =

2. Net Profit Margin (NPM)

𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮/𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛

Net Profit Margin digunakan untuk mengukur presentase laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih (Prihantini,2009). Secara matematis Net Profit Margin dapat dirumuskan sebagai berikut : Net Profit Margin =

𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩

3. Return on Asset (ROA)

𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan

didalam

menghasilkan

keuntungan

dengan

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Return on Asset (ROA) merupakan rasio pendapatan bersih setelah pajak terhadap rata-rata


aktiva tetap (Prihantini,2009). Secara matematis Return on Asset (ROA) dirumuskan sebagai berikut : Return on Asset (ROA) =

𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫−𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐚𝐚𝐚𝐚

4. Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri atau ekuitas dalam menghasilkan keuntungan. Return on Equity (ROE) yaitu membagi laba bersih setelah pajak (earning after tax) dengan modal sendiri atau ekuitas (Simanjuntak dan Widiastuti,2004). Secara matematis Return on Equity (ROE) dirumuskan sebagai berikut : Return on Equity (ROE) =

5. Gross Profit Margin(GPM)

𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞

Gross Profit Margin digunakan untuk mengukur tingkat laba kotor terhadap penjualan bersih perusahaan (Prihantini,2009). Secara matematis Gross Profit Margin dirumuskan sebagai berikut : Gross Profit Margin=

𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛

4. Rasio solvabilitas (Leverage) Financial leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%. Ada beberapa rumus yang dapat digunakan dalam menghitung leverage, antara lain:


1. Debt to Equity Ratio (DER) Debt

to

Equity

Ratio

(DER)

mencerminkan

kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian dari modal sendiri atau ekuitas yang digunakan untuk membayar hutang. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara total hutang yang dimiliki oleh perusahaan dengan ekuitasnya (Prihantini,2009). Secara matematis Debt to Equity Ratio (DER) dapat diformulisasikan sebagai berikut: Debt to Equity Ratio (DER)=

2. Debt to Total Asset (DTA)

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐥𝐥 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞

Debt to Total Asset (DTA) merupakan rasio antara total hutang (total debt) baik hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap total aktiva (total assets) baik aktiva tetap, aktiva lancar dan aktiv lainnya. Debt to Total Asset (DTA) menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva yang digunakan

oleh

perusahaan

dalam

menjalankan

aktivitas

operasionalnya (Risaptoko, 2007). Secara matematis Debt to Total Asset (DTA) dapat dirumuskan sebagai berikut : Debt to Total Asset (DTA) =

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇 𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀


3. Long Term Debt to Equity Ratio Long Term Debt to Equity Ratio yaitu membandingkan sumber pembiayaan jangka panjang terhadap modal pemegang saham (Prihantini,2009). Secara Long Term Debt to Equity Ratio matematis dapat dirumuskan sebagai berikut : Long Term Debt to Equity Ratio=

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊𝐊 𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐚𝐚 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬

Penelitian yang dilakukan oleh Untari (2010) menunjukan

bahwa rasio leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Sedangkan secara simultan variabel size perusahaan, profitabilitas, leverage, umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. 5. Rasio Pasar (Market ratio) Rasio

ini

menunjukkan

informasi

penting

perusahaan

yang

diungkapkan dalam basis per saham. Rasio nilai pasar perusahaan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa yang akan mendatang. Informasi kinerja bermanfaat untuk mempredeksi kapasitas perusahaan dalam arus kas dari sumber daya yang ada dan juga untuk perumusan perimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya alam (Nuraeni, 2010 ). Adapun rumus yang digunakan :


1. Price earning ratio Harga pasar per saham terhadap laba per saham Rumus : Price earning ratio =

𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

Semakin tinggi risiko tinggi faktor diskonto dan semakin rendah rasio P/E, semakin tinggi P/E, maka semakin bagus sebuah perusahaan. 2. Rasio Harga Pasar terhadap nilai Buku (Market book value ratio) Rumus : Market book value ratio =

𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃

Mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Suatu pengukuran adalah nilai kuantitatif yang dapat digunakan untuk menjadi skala dan tujuan-tujuan perbandingan. Pengukuran kinerja dapat berupa keuangan dan bukan keuangan. Pengukuran keuangan dinyatakan dalam ketentuan moneter. Sedangkan pengukuran bukan keuangan adalah data kuantitatif yang diciptakan diluar sistem akuntansi yang formal. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba (Hakim, 2006).


2.7 Kerangka Pemikiran Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas perusahaan guna mempertimbangkan

kepentingan

pihak-pihak

yang

berkaitan

dengan

perusahaan (stakeholder), tidak hanya para pemegang saham (shareholder). Dengan praktek tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan diantaranya kinerja keuangan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang mereka miliki tersebut diterapkan melalui good corporate governance sehingga membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi), Jati (2009). Kinerja perusahaan dapat ditentukan dari sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan corporate governance. Perusahaan yang terdaftar dalam skor pemeringkatan corporate governance yang dilakukan oleh IICG terbukti telah menerapkan corporate governance dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya, semakin tinggi penerapan corporate governance yang diukur oleh Corporate Governance Perception Indeks (CGPI) maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik (Wardhani, 2008).


Perusahaan Sebaiknya mengaplikasikan corporate governance dengan baik, agar kinerja perusahaan dapat di tingkatkan serta mempertimbangnya besar proporsi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, agar dapat merasakan manfaat dari kepemilikan saham tersebut. Serta dewan komisaris independen dan dewan direksi agar lebih berfungsi secara optimal, tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi semata karena good corporate governance dapat terwujud apabila fungi kontrol dapat berjalan dengan baik ( Darwis, 2007) Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens (Jati, 2009). Kepemilikan perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif, karena institusi merupakan profesional yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan (Nur’aeni, 2010). Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan saham manajerial maka kinerja perusahaan juga semakin baik. Hal tersebut akan mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dibawah pengawasan dewan direksi (Nur’aeni, 2010). Menurut agency teory, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan


perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan disebabkan prinsipal dan agen mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang saling bertentangan karena agen dan prinsipal berusaha memaksimalkan kualitasnya masing-masing. Menurut Tendi Haruman (2008), perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham mengakibatkan manajemen berperilaku curang dan tidak etis sehingga merugikan pemegang saham. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan saham. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat juga. Penelitian yang mengkaitkan kepemilikan manajemen dengan nilai perusahaan telah banyak dilakukan namun dengan hasil yang berbeda-beda pula. Penelitian (Solihan dan Taswon dalam Permanasari, 2010) menemukan hubungan yang signifikan dan positif antara kepemilikan manajemen dan nilai perusahaan. Wahyudi dan Prawesti (2006) dan Etty Murwaningsih (2009), yang menemukan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena timbulnya hubungan non-monotonic yaitu adanya insentif yang dimiliki manajer dan mereka berusaha untuk melakukan pensejajaran kepentingan dengan outsider ownership dengan cara meningkatkan kepemilikan saham mereka jika nilai perusahaan meningkat.


Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau masukan yang diberikannya demi kepentingan perusahaan. Rachmawati dan Triatmoko (2007), membuktikan bahwa komisaris independen mempunyai hubungan positif terhadap kinerja perusahaan. Peranan komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasaan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat di peroleh suatu laporan laba yang berkualitas yang nantinya akan berdampak pada semakin tingginya nilai perusahaan karena perilaku kecurangan antara pihak intern yang mungkin terjadi dalam perusahaan mungkin akan berkurang. Dewan direksi sangat berpengaruh diperusahaan karena dewan direksi adalah eksekutor dalam perusahaan. Tugas dewan direksi yaitu mengelola dan mewakili perusahaan dan juga memberikan informasi dibawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Setiawan (2005) dan Sam’ani (2008) menyatakan hasil penelitiannya bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Karena fungsi atau peran komisaris dan direksi dalam proses peningkatan kinerja perusahaan sangat diperlukan untuk menjalankan perusahaan secara berkesinambungan sehingga terwujud good corporate governance yang


berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan sehingga dengan meningkatnya kinerja perusahaan diharapkan juga dapat meningkatkan harga saham perusahaan sehingga nilai perusahaan akan tercapai. Leverage keuangan (ratio leverage) adalah perbandingan antara danadana

yang

dipakai

untuk

membelanjai/membiayai

perusahaan

atau

perbandingan antara dana yang diperoleh dari ekstern perusahaan (dari kreditur-kreditur) dengan dana yang disediakan pemilik perusahaan.Leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan operasi perusahaan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukan resiko yang di hadapi perusahaan. Semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan maka ketidak pastian untuk memperoleh laba di masa yang akan datang juga akan meningkat. Penelitian Hery dan Hemin dalam Tarjo, (2008) menunjukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian Jati (2009). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa investor mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam membeli saham. Ukuran perusahaan dijadikan patokan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja bagus.


Gambar 2.1 Model Pemikiran

H1 Kepemilikan institusional H2 Kepemilikan Manajerial

H3 H4

Dewan Komisaris Independen H5

Kinerja Perusahaan (Y)

Dewan direksi H6 Leverage

H7

Ukuran Perusahaan


2.8 Hipotesis Sesuai dengan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : H1

: Pepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, leverage dan ukuran perusahaan

secara

simultan

berpengaruh

signifikan

terhadap kinerja peruahaan. H2

: Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H3

: Kepemilikan

manajerial

secara

parsial

berpengaruh

signifikan terhadap kinerja perusahaan. H4

: Dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H5

: Dewan direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H6

: Leverage secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H7

: Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang

Recommend Documents