BAB II TINJAUAN PUSTAKA. (financial intermediary) yaitu antara pihak yang kelebihan dana (surplus spending

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

Pembiayaan Bank Syariah

1.

Pengertian Pembiayaan Bank Syariah Bank pada dasarnya merupakan perusahaan atau lembaga perantara keuangan

(financial intermediary) yaitu antara pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit spending unit). Sebagai lembaga perantara bank harus menyalurkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kredit di Bank Konvensional atau pembiayaan di Bank Syariah. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai asset yang dianggap menguntungkan bank. Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 10 tahun 1998 (Kasmir, 2000), pengertian pembiayaan dapat didefenisikan sebagai berikut : “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Universitas Sumatera Utara

Sama halnya dengan kredit di bank konvnsional, pembiayaan juga merupakan salah satu komponen aktiva produktif yang harus dipantau dan dianalisis kualitasnya agar profitabilitas bank syariah dapat mendukung kelangsungan usahanya

2.

Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah Menurut M. Syafi’I Antonio (2000:160), berdasarkan sifat penggunaannya

pembiayaan dapat dibagi : a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan

Sedangkan berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi : a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi ; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau untuk peningkatan utility of place dari suatu barang b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.


Secara umum jenis-jenis pembiayaan ini dapat digambarkan sebagai berikut : PEMBIAYAAN

KONSUMTIF

PRODUKTIF

MODAL KERJA

INVESTASI

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari atas komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in proses), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing). Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik

dengan

nisbah

yang

disepakati.

Setelah

jatuh

tempo,

nasabah

mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank. Sedangkan bank konvensional akan memberikan kredit


modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu : a. Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah b. Pembiayaan Modal Kerja Istishna’ c. Pembiayaan Modal Kerja Salam d. Pembiayaan Modal Kerja Murabahah e. Pembiayaan Modal Kerja Ijarah Kategori pembiayaan produktif lainnya adalah pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri dari pembiayaan investasi antara lain : a. Untuk pengadaan barang-barang modal b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah c. Berjangka waktu menengah dan panjang Pada umunya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pendapatannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui


berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Dalam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaannya, dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada ataupun dengan mengundang pemegang saham baru. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu : a. Pembiayaan Investasi Murabahah b. Pembiayaan Investasi IMBT (Ijarah Muntahia Bittamlik) c. Pembiayaan Investasi Salam d. Pembiayaan Investasi Istishna’ Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan


tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan

primer,

baik

berupa

barang

seperti

makanan

dan

minuman,

pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya. Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama. Sedangkan untuk pemenuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang yang dapat diikat sebagai collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain, dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu : a. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah b. Pembiayaan Konsumen Akad IMBT c. Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah d. Pembiayaan Konsumen Akad Istishna’ e. Pembiayaan Konsumen Akad Qard + Ijarah


B.

Pembiayaan Murabahah

1.

Pengertian Pembiayaan Murabahah Dalam sub bab ini diuraikan salah satu produk bank syariah yang tergolong

sebagai pembiayaan yang disertai dengan metode pengakuan piutang dan pendapatannya, yaitu pembiayaan murabahah. Dari beberapa referensi atau literatur antara buku karangan Adiwarman Karim (2004 : 103) menyatakan bahwa : ”Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungannya. Jadi dari produk ini bank menerima laba atas jual beli. Harga perolehannya sama-sama diketahui dua belah pihak. Keuntungan murabahah diakui pada saat akad apabila akad berakhir pada periode laporan keuntungan yang sama, atau secara proporsional selama periode akad melampaui satu laporan keuangan. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat memberikan potongan (muqashah) apabila nasabah memberikan pembayaran cicilan, atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Untuk lebih jelas mengenai pembiayaan murabahah, dapat dilihat gambar sistem pembiayaan murabahah sebagai berikut :


SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH

Bank

Nasabah Assets/Barang (Rp X)

Distributor / Supplier

2.

Harga Jual Rp X + MU = Rp Y

Landasan Syariah, Rukun dan Syarat Murabahah Landasan syariah murabahah terdapat dalam :

a. Al-Qur’an “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS:AlBaqarah:275)

b. Al-Hadist Dari Sohaib, bahwa Rasullullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Jual beli secara tangguh, Muqaradah (Mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majah)


Dalam pelaksanaannya di bank syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus atau mengangsur. Rukun murabahah terdiri dari : 1. Pihak yang berakad a. Penjual b. Pembeli 2. Objek yang diakadkan a. Barang yang diperjualbelikan b. Harga 3. Akad/sigot a. Serah (Ijab) b. Terima (Qabul) Syarat-syarat murabahah yang harus dipenuhi antara lain : 1). Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah 2). Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan 3). Kontrak harus bebas dari riba 4). Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian


5). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan : a). Melanjutkan pembelian seperti apa adanya b). Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual c). Membatalkan kontrak Sesuai dengan sifat bisnis/tijarah, transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantaranya kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain : a). Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran b). Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut c). Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau

menerimanya.

Karena itu, sebaiknya

dilindungi dengan asuransi.

Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda


dengan yang dipesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain d). Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset milikinya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar.

3.

Akuntansi Murabahah Pemilihan acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman untuk sektor

perbankan syariah didasarkan pada acuan yang relevan. Acuan tersebut terdiri dari : a). Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia b). Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Umum, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 c). Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions, yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang berpusat di Manama-Bahrain dan secara bertahap telah diadopsi oleh otoritas moneter negara dimana terdapat Bank Islam, termasuk Indonesia d). International Accounting Standard (IAS), Statement Financial Accounting Standard (SFAS), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.


e). Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan f). Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun sistem pencatatan murabahah berdasarkan draft PAPSI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut : 1). Pada saat perolehan aktiva murabahah dari pihak supplier maka di sebelah debet bank akan mencatatnya sebagai persediaan aktiva murabahah. Sedangkan di sebelah kredit bank akan mencatat pengeluaran kas sebesar harga yang telah disepakati. Bank akan membukukannya seperti jurnal dibawah ini, yaitu : Dr. Barang/aset murabahah Kr.

Kas/rekening supplier

xxx xxx

2). Pada saat jual beli dengan angsuran dilakukan maka di sebelah debet bank akan mencatatnya sebagai piutang murabahah yang akan diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan bank. Sedangkan di sebelah kredit bank akan mencatat barang murabahah sebesar harga perolehan. Kemudian di sebelah kredit bank juga akan mencatat keuntungan, tetapi karena keuntungan yang secara efektif telah diterima namun belum merupakan pendapatan periode berjalan maka bank akan mencatatnya sebagai keuntungan yang ditangguhkan. Bank akan membukukannya seperti jurnal dibawah ini, yaitu :


Dr. Piutang murabahah

xxx

Kr.

Keuntungan murabahah ditangguhkan

xxx

Kr.

Barang/aset murabahah

xxx

3). Urbun (uang muka). Urbun akan diakui bank sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima dan dicatat di sebelah kredit sedangkan di sebelah debet bank akan mencatatnya sebagai penerimaan kas apabila nasabah langsung menyetorkan uangnya ke bank atau bank juga bisa mendebet langsung rekening nasabah, jika nasabah memiliki tabungan di bank tersebut. Pembukuan untuk transaksi ini adalah : Dr. Kas/rekening Kr.

xxx

Titipan uang muka (urbun)

xxx

Apabila murabahah jadi dilaksanakan, maka urbun akan mengurangi harga pembelian. Bank akan mencatat di sebelah debet sebagai urbun sebesar jumlah yang diterima bank dari nasabah, dan di sebelah kredit bank akan mencatat piutang murabahah sebesar jumlah urbun, berarti mengurangi jumlah piutang nasabah. Pembukuan yang dicatat oleh bank adalah sebagai berikut : Dr. Uang muka (urbun) Kr.

Piutang murabahah

xxx xxx

4). Pada saat melakukan angsuran piutang. Bank akan mendebet langsung rekening nasabah sebesar jumlah yang telah disepakati pada saat perjanjian, dan bank juga akan mengakui keuntungan murabahah yang ditangguhkannya


sebagai keuntungan pada periode yang bersangkutan (bank mengakui keuntungannya berdasarkan cash basis). Sehingga pada saat pembayaran angsuran dan keuntungan bank tersebut, bank akan mengakui keuntungan murabahahnya sebagai penerimaan/pendapatan murabahah bank pada periode tersebut, yang akan dicatat di sebelah kredit. Kemudian bank juga akan mencatat piutang murabahah disebelah kredit, karena angsuran yang dibayar oleh nasabah tersebut berarti telah mengurangi jumlah piutang murabahah nasabah kepada bank. Bank akan membukukannya seperti jurnal dibawah ini : Dr. Rekening nasabah Kr.

xxx

Piutang murabahah

xxx

Dr. Keuntungan murabahah ditangguhkan Kr.

Keuntungan murabahah

xxx xxx

5). Pemberian muqashah (potongan pembelian). Bank dapat memberi potongan (muqashah), apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang

sebelum

jatuh

tempo,

pemberian

muqashah

diakui dengan

menggunakan salah satu metode, yaitu : a). Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Maksudnya adalah nasabah mempercepat pembayaran cicilan sehingga bank mengkredit piutang murabahah (piutang murabahah nasabah berkurang), jumlahnya sama seperti pada saat nasabah membayar angsuran, yaitu :


Dr. Kas

xxx

Dr. Keuntungan Murabahah ditangguhkan xxx Kr.

Keuntungan

xxx

Kr.

Piutang Murabahah

xxx

b). Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar muqashah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah. Ini berarti nasabah melunasi piutang sebelum jatuh tempo, sehingga pada akhir pelunasan angsuran tersebut bank memberikan potongan kepada nasabah berupa pembayaran kas pada kredit dan di sebelah debetnya mencatat sebagai muqashah : Dr. Muqashah Kr.

Kas

xxx xxx

6). Penerimaan denda. Denda akan diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima. Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang murabahah dan adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain. Bila salah satu indikasi ini terjadi maka nasabah harus membayar denda tersebut sehingga bank akan mencatatnya sebagai berikut :


Dr. Kas Kr.

xxx

Rekening dana kebajikan

C.

Pendapatan Murabahah

1.

Pengertian Pendapatan Murabahah

xxx

Sebelum kita membahas mengenai “apa itu pendapatan murabahah”, sebaiknya akan kita bahas mengenai “pendapatan” secara umum. Pada umumnya konsep pendapatan belum dirumuskan dengan jelas, terutama karena pendapatan biasa dibahas dalam kaitannya dengan pengukuran serta saat pencatatannya dan dalam konteks system tata buku berpasangan. Akan tetapi, sifat dasar kegiatan pendapatan yang relevan haruslah diselidiki sebelum masalah pengukuran dan saat pencatatan dipecahkan. Di dalam kepustakaan akuntansi ditemukan dua pendekatan terhadap konsep pendapatan. Satu diantaranya berfokus pada arus masuk aktiva sebagai hasil kegiatan operasi perusahaan dan yang lainnya berfokus pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyalurannya kepada konsumen atau produsen lainnya. Jadi, pendapatan dianggap sebagai arus masuk aktiva bersih atau sebagai arus keluar barang dan jasa. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pendapatan maka terdapat beberapa kutipan atas defenisi pendapatan antara lain : Pengertian pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) adalah : “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.


Sedangkan pengertian pendapatan menurut AICPA (1993) menyatakan pendapatan sebagai : “Gross Increases in assets or gross decreases liabilities recognized measured in conformity with generally accepted accounting principles from those types of profit directed activities”. Dari defenisi tersebut dapat diartikan bahwa pendapatan merupakan kenaikan kotor dari aktivitas atau penurunan kotor kewajiban yang dinilai dan diakui berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim yang berasal dari aktivitas yang berorientasi mencari laba. Selain pengertian pendapatan yang telah disebutkan diatas dalam akuntansi konvensional juga diatur mengenai pendapatan yang masih akan diterima, yang menurut Ikatan Akuntan Indonesia (

), yaitu :

Pendapatan yang masih akan diterima terdiri dari : a). Pendapatan bunga Pendapatan bunga yang masih akan diterima adalah tagihan bunga dari kredit yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang tergolong lancar menurut kriteria kolektibilitas Bank Indonesia. Pendapatan bunga yang masih akan diterima dicatat dan disajikan sebesar jumlah bruto tagihan. b). Pendapatan lainnya Pendapatan lainnya yang masih akan diterima adalah selain yang berasal dari kredit yang diberikan dan aktiva produktif lainnya, antara lain pendapatan komisi sebagai pialang transaksi jual beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Dalam kegiatan operasional jual beli (murabahah), pendapatan yang diterima oleh bank syariah berasal dari marjin keuntungan murabahah. Secara teknis, yang dimaksud dengan marjin keuntungan menurut Adiwarman Karim (2004 : 254) adalah “persentase tertentu yang diterapkan per tahun perhitungan marjin keuntungan


secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan marjin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan”. Seperti pembahasan sebelumnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dari definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

2.

Pengakuan Pendapatan Murabahah Menurut Ahmed Belkaoui (2006 : 281) pendapatan dapat diakui dalam 4

(empat) metode, yaitu : a). Pendapatan diakui selama produksi b). Pendapatan diakui pada saat penyelesaian produksi c). Pendapatan diakui pada saat penjualan d). Pendapatan diakui pada saat penagihan uang kas

Ad. a. Pendapatan diakui selama produksi Pendapatan secara umum diakui selama produksi dalam situasi-situasi berikut ini :


1). Pendapatan sewa, bunga, dan komisi diakui ketika diperoleh, dengan adanya perjanjian atau kontrak sebelumnya yang menspesifikasikan peningkatan perlahan-lahan dalam klaim terhadap pelanggan 2). Seorang individu atau sekelompok orang yang memberikan jasa profesional atau jasa serupa dapat menggunakan basis akrual dengan lebih baik untuk pengakuan pendapatan, dengan adanya fakta bahwa hakikat dari klaim terhadap pelanggan adalah suatu fungsi dari proporsi jasa yang diberikan 3). Pendapatan atas kontrak jangka panjang diakui berdasarkan kemajuan konstruksi atau “persentase penyelesaian” 4). Pendapatan atas “kontrak biaya plus pembiayaan tetap” 5). Perubahan aktiva akibat pertumbuhan menimbulkan pendapatan Ad. b. Pendapatan diakui pada saat penyelesaian produksi Untuk pengakuan pendapatan dibenarkan ketika ada pasar yang stabil dan harga yang stabil untuk komoditas standar. Proses produksi dan bukannya penjualan yang merupakan kejadian penting untuk pengakuan pendapatan. Perlakuan penyelesaian produksi sesuai untuk emas, perak, dan logam mulia lainnya dan juga sesuai untuk produksi pertanian dan mineral yang memenuhi criteria yang diperlukan. Ad. c. Pendapatan diakui pada saat penjualan Dalam penjualan konsinyasi, penyerahan barang kepada pihak yang menerima titipan (consignee) belum merupakan saat diakuinya pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah penjualan dilakukan oleh consignee. Ad. d. Pendapatan diakui pada saat penagihan uang kas


Untuk pengakuan pendapatan dibenarkan ketika penjualan akan dibuat dan ketika penilaian yang cukup akurat tidak dapat diberikan kepada produk yang akan ditransfer. Metode ini, yang sebenarnya merupakan penangguhan pendapatan, terutama diidentifikasikan dengan “metode cicilan” (installment method) untuk pengakuan pendapatan. Sedangkan menurut Weygant, Kieso dan Kell (1999 : 107) prinsip pengakuan pendapatan dibedakan atas dua metode yaitu : 1). Accrual basis of accounting means that transactions that change a company’s financial statements are recorded in the periodes in which the events occur. 2). Cash basis of accounting means that revenue is recorded only when the cash is received, and expense is recorded only when cash paid. Dimana dapat diartikan sebagai berikut : 1). Acrual basis yaitu mengakui dan mencatat pendaptan atau beban pada saat diperoleh atau terjadi tanpa memperhatikan kapan pendapatan atau beban itu diterima atau dibayar 2). Cash basis yaitu mengakui dan mencatat pendapatan atau beban pada saat pendapatan atau beban itu diterima atau dibayarkan. Pendapatan bank syariah yang berasal dari pembiayaan murabahah ditentukan dari marjin keuntungan. Berkaitan dengan keuntungan murabahah ada beberapa penelaan terhadap pengakuan keuntungan penjualan pembayaran tangguh yang dilakukan dalam periode laporan keuangan sekarang serta jumlah pembayarannya yang dilakukan satu kali dalam masa periode laporan keuangan yang akan datang.


Penelaan tersebut yang tertuang dalam buku karangan Sofyan Safri, Wiroso dan M.Yusuf (2006 : 119) adalah : 1). Pengakuan keuntungan pada waktu penjualan sehingga dampaknya tercermin pada periode laporan keuangan sekarang 2). Pengakuan keuntungan pada waktu menerima uang tunai sehingga dampaknya tercermin di dalam periode laporan keuangan yang akan dating 3). Mengalokasikan keuntungan pada periode laporan keuangan transaksi. Keuntungan dari penjualan kredit yang diselesaikan di dalam satu kali pembayaran selama periode laporan keuangan yang akan datang dialokasikan pada periode laporan keuangan transaksi penjualan. (alternatif c) adalah yang dipergunakan dengan alasan bahwa alternatif ini memberikan informasi yang bisa diandalkan dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan bank-bank Islam. Adapun pengakuan keuntungan murabahah yang menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : pr 65) adalah sebagai berikut : 1). Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau 2). Selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. Setelah dikeluarkannya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, maka asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 perihal Prinsip Distribusi Hasil Usaha dijelaskan (2006 : 33) bahwa :


(a). Pada prinsipnya, Laporan Keuangan Syariah boleh menggunakan sistem dasar akrual (accrual basis) maupun dasar kas (cash basis) dalam administrasi keuangan. (b). Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem dasar akrual (accrual basis); akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (cash basis) (c). Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad Dari penerimaan angsuran murabahah yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas Pendapatan Margin Murabahah, sehingga pendapatan Margin Murabahah tersebut merupakan unsur pendapatan dalam perhitungan Distribusi Hasil Usaha. Penjelasan tersebut terdapat dalam Kerangka Dasar Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (2006 : pr.15 dan pr. 16) yaitu : 1). Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi 2). Perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas

3.

Pengukuran Pendapatan Murabahah Menurut IAI (2004) mengenai pengukuran pendapatan : “Pendapatan harus

diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”. Dalam akuntansi secara umum, pendapatan diukur dalam hal nilai dari produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi “wajar” (arm’s-length). Nilai ini


mewakili ekuivalen kas bersih atau nilai sekarang terdiskonto atas uang yang diterima atau akan diterima dalam pertukaran dengan produk atau jasa yang ditansfer oleh perusahaan kepada pelanggannya. Dua interpretasi utama yang timbul dari konsep pendapatan ini menurut Ahmed, Belkaoui (2006 : 279) adalah : 1). Diskon kas dan pengurangan apa pun dalam harga tetap, seperti kerugian dari piutang tak tertagih, adalah penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung ekuivalen kas bersih atau nilai sekarang terdiskonto atas klaim uang yang sebenarnya dan sebagai konsekuensinya, harus dikurangi ketika menghitung pendapatan. 2). Untuk transaksi nonkas, nilai pertukaran ditetapkan setara dengan nilai pasar dari pengorbanan yang diberikan atau diterima, mana yang lebih mudah dan lebih jelas untuk dihitung.

Dalam melakukam akad pembiayaan murabahah, pihak bank syariah memberitahukan mengenai harga perolehan dari barang atau jasa yang dipesan oleh nasabah serta menyepakati keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank syariah. Marjin keuntungan yang telah disepakati tersebut merupakan pendapatan dari aktivitas jual-beli bank syariah. Keuntungan/pendapatan murabahah tersebut dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang dibayarkan nasabah sesuai dengan perjanjian (akad murabahah). Pembayaran angsuran oleh nasabah setiap bulannya sudah termasuk pendapatan murabahah yang diterima oleh pihak bank syariah. Ketentuan mengenai keuntungan yang telah disepakati dalam perjanjian (akad murabahah) tidak mengalami perubahan atau tidak disesuaikan dengan nilai pasar yang berlaku sampai angsuran nasabah tersebut selesai.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. (financial intermediary) yaitu antara pihak yang kelebihan dana (surplus spending

Recommend Documents