RESUME HASIL SURVEILAN IV KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VLK. Pada IUPHHK-HA PT. HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER

RESUME HASIL SURVEILAN IV KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VLK

Pada

IUPHHK-HA

PT. HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Oleh

Lembaga Penilai PHPL (LPPHPL)

PT. RENSA GLOBAL TRUST LPPHPL-007-IDN

Jl. Buncit Raya 4B, Pancoran Jakarta Selatan 12740

Jakarta, Maret 2015

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK 1. a. b. c. d.

Identitas LPPHPL : Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor telepon/faks/E-mail

2. a. b. c.

Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin Nomor & Tanggal SK Luas dan Lokasi

PT. Rensa Global Trust LPPHPL-007-IDN Jl. Buncit Raya No.4B, Jakarta selatan 12400 (021) 79193050, (021) 7975527, Fax. (021) 79195770 Email : [email protected] e. Direktur Utama : Thuvayl Rickza Nadjib, S.E f. Tim Audit : 1. Ir. Imanwan (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) 2. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor Produksi) 3. Mohammad Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi) 4. Ir. Mohamad Irsan, M.Si (Auditor Sosial) 5. Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Moch. Nadjib YN, M.Si 2. Ir. Tri Budhoyo

d. Alamat Kantor

- Kantor Pusat

- Kantor Cabang

- Kantor Perwakilan

e. Pengurus - Komisaris Utama - Komisaris - Komisaris - Direktur Utama - Direktur Umum - Direktur Perencanaan dan Pembinaan Hutan - Direktur Produksi - Direktur Keuangan - Direktur Pemasaran

: : : :

: PT. Hutanindo Lestariraya Timber : Nomor : SK. 15/Kpts-II/2001 tanggal 26 Januari 2001 : ± 98.000 Ha, Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah :

: Jalan Malijo No. 42 Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng Telp. : (0532) 25611; Fax. : (0532) 27764 : Jalan Imam Bonjol No. 72 A Menteng - Jakarta 10310, Telp: (021) 3147566; Fax : (021) 3147577 : Jalan C. Bangas No. 2 Palangkaraya - Prov. Kalimantan Tengah Telp/Fax (0536) 23590 : : : : : : :

Lee Lei Kiew Liany Gunawaty Ir. Waskito Suryodibroto Kariadi Gunawan Hj. Yuliani Ir. Adrianus TH. Hagul

: : :

Erni Djumsar Pawna Widyani Lee Kah Hin Hal 2 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK 3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Koordinasi Teknis Awal dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Wilayah XII Palangkaraya (Entry Meeting)

Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Pertemuan Penutupan (Closing Meeting)

Waktu dan Tempat Palangkaraya, 17 Pebruari 2015

Base Camp 20 Pebruari 2015

Areal Kerja PT. Hutanindo Lestariraya Timber 21-25 Pebruari 2015

Base Camp 25 Pebruari 2015

Ringkasan Catatan 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah 2. BP2HP Wilayah XII Palangkaraya 3. Penyampaian Surat Penugasan Tim Auditor PT. Rensa Global Trust 4. Permohonan informasi terkait kegiatan Pengelolaan Hutan PT. Hutanindo Lestariraya Timber selama 1 tahun terakhir (RKT 2014) 5. Penandatanganan dan cap visum Entry Meeting oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimanatan Tengah dan BP2HP Wilayah XII Palangkaraya 1. Dihadiri oleh seluruh auditor PT. Rensa Global Trust, General Manager, Camp Manager, Kabag, dan Kaur lapangan PT. Hutanindo Lestariraya Timber 2. Perkenalan Tim Auditor PT. Rensa Global Trust dan Unit Manajemen PT. Hutanindo Lestariraya Timber 3. Penjelasan mengenai maksud, tujuan, ruang lingkup, metode, standar/acuan yang dipergunakan dan tata waktu proses Surveilan IV PT. Hutanindo Lestariraya Timber 4. Pernyataan tim auditor PT. Rensa Global Trust tentang jaminan kerahasiaan atas informasi, data dan fakta yang diperoleh dari PT. Hutanindo Lestariraya Timber 5. Permohonaan Surat Tugas Management Representative (MR) 6. Penunjukan personel PT. Hutanindo Lestariraya Timber sebagai pendamping lapangan untuk setiap auditor 7. Penandatanganan berita acara Opening Meeting 1. Verifikasi dokumen 2. Penyusunan jadwal dan lokasi sample observasi lapangan untuk masing-masing bidang 3. Observasi lapangan untuk masing-masing bidang (prasyarat, produksi, ekologi; sosial; dan VLK). 4. Penyusunan lembar kerja lapangan (checklist) 5. Penyusunan Laporan hasil sementara dan temuan audit 1. Dihadiri oleh seluruh auditor PT. Rensa Global Trust, General Manager, Camp Manager, Kabag dan Kaur lapangan PT. Hutanindo Lestariraya Timber 2. Disampaikan bahwa kegiatan Surveilan IV PHPL dan VLK pada PT. Hutanindo Lestariraya Timber telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang dipergunakan dan tata waktu yang telah disepakati bersama, serta telah berjalan dengan lancar. 3. Penegasan tim auditor PT. Rensa Global Trust tentang jaminan kerahasiaan atas informasi, data dan fakta yang diperoleh dari PT. Hutanindo Lestariraya Timber Hal 3 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK Tahapan

Waktu dan Tempat

Koordinasi Teknis Akhir dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Wilayah XII Palangkaraya (Exit Meeting)

Pengambilan Keputusan

Ringkasan Catatan

Kantor Pusat Pangkalan Bun 26 Pebruari 2015 Palangkaraya, 27 Pebruari 2015

Kantor PT. Rensa Global Trust 13 Maret 2015

4. Disampaikan hasil sementara Surveilan IV dan temuan audit 5. Klarifikasi dari UM PT. Hutanindo Lestariraya Timber terkait hasil sementara Surveilan IV dan temuan audit 6. Konfirmasi data dan informasi 7. Disampaikan beberapa persyaratan (dokumen) yang harus dilengkapi 8. Disampaikan verifier-verifier yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan dalam pelaksanaan di lapangan, meskipun secara prosedur dan standar telah memenuhi 9. Penandatanganan berita acara Exit Meeting 10. Penandatanganan Lembar kerja, Uji petik, dan Butir wawancara 1. Verifikasi dokumen tambahan 2. Perjalanan ke Palangkaraya 1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 2. BP2HP Wilayah XII Palangkaraya 3. Penyampaian hasil sementara Surveilan IV pada PT. Hutanindo Lestariraya Timber 4. Permohonan informasi tambahan 5. Penandatanganan dan cap exit meeting oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Wilayah XII Palangkaraya Keputusan Tim Pengambilan Keputusan hasil Surveilan IV pada PT. Hutanindo Lestariraya Timber adalah sebagai berikut : 1. Total Nilai Akhir Kinerja seluruh Indikator PHPL adalah 60 atau 60/66 =90,9% (Predikat Baik) 2. Tidak terdapat verifier dominan bernilai buruk 3. Kinerja bidang VLK adalah memenuhi. Dengan demikian PT. Hutanindo Lestariraya Timber mampu mempertahankan nilai kinerja PHPL dan VLK dan dinyatakan lulus, sehingga Setifikat PHPL PT. Hutanindo Lestariraya Timber layak dilanjutkan sampai dengan resertifikasi pada tanggal 16 Maret 2016

4. Resume Hasil Penilaian 4.1. Kinerja PHPL A. Nilai Kinerja Kriteria Prasyarat INDIKATOR 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang

VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1. Ketersediaan Dokumen Legal dan Administrasi Tata Batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT,

CD

Baik

UM IUPHHK PT. HLRT memiliki kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas antara lain berupa : SK IUPHHK-HA, Addendum SK IUPHHK-HA, Peta lampiran SK, dan dokumen tata batas meliputi : Pedoman TBT, Laporan TBT, Peta TBT, Instruksi Kerja, Hal 4 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK INDIKATOR Hak Pengelolaan

VERIFIER Peta TBT)

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI dan Berita Acara Pelaksanaan TBT sesuai dengan realisasi tata batas 100% (temu gelang).

1.1.2. Realisasi Tata Batas dan Legitimasinya (BA TBT)

D

Baik

Realisasi penataan batas areal kerja PT. HLRT sepanjang 174.634 km dari rencana 172,443 km atau realisasi telah mencapai 100% (temu gelang). Terdapat Berita Acara Tata Batas yang tercantum dalam Laporan TBT : No. 650 Tahun 1992; No.1239 tahun 1997; No.01/2002; No.1415/2003;1486/2009; dan No.1527/2011.

1.1.3. Pengakuan para Pihak atas Eksistensi Areal IUPHHK Kawasan Hutan

CD

Baik

Terdapat bukti pengakuan para pihak berupa Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja PT. HLRT dalam dokumen Laporan TBT yang ditandatangani oleh pihak pemerintah pusat (diwakili oleh BPKH wilayah V Banjarbaru, pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah), pemerintah Kabupaten (diwakili Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan), pemerintah Kecamatan Suling Tambun, pemerintah Desa Tumbang Magin (diwakili Kepala Desa), pihak IUPHHK, dan IUPHHK lain yang berbatasan. Terdapat Surat keterangan tidak ada konflik dari masyarakat Desa Petarikan; Tumbang setoli; Tumbang Hentas; Tumbang Langkai; Tanjung Tukal; Rangkang Munduk; Tumbang Salau; Marandang; dan Tumbang Suei, yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2015, dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua Adat dari masing-masing Desa. PT. HLRT telah melibatkan masyarakat dalam proses penentuan batas hak ulayat pada Blok RKT atau areal kerja, masyarakat menerima kompensasi hak ulayat; terdapat tanda batas areal kerja PT. HLRT dan masyarakat mengetahui areal kerja PT. HLRT. Sejak PT. HLRT beroperasi tahun 2001 tidak ada konflik antara PT. HLRT dengan pihak lain berkaitan dengan eksistensi areal IUPHHK dan tidak terdapat tumpang tindih perijinan ataupun klaim penguasaan areal oleh pihak lain.

1.1.4. Perubahan Fungsi Kawasan

NA

NA

Berdasarkan peta Penafsiran Citra Landsat 7 ETM + band 542 skala 1 : 100.000 path/row 120/61 liputan tanggal 24 Juni 2013 yang telah diperiksa oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Sesuai Dirjen Planologi Kehutanan Cq. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.375/IPSDH-2/2013 tanggal 08 Nopember 2013, diketahui bahwa seluruh areal kerja PT. Hal 5 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK INDIKATOR

VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI HLRT merupakan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas 98.000 Ha (100%). Dengan demikian disimpulkan bahwa di dalam areal kerja PT. HLRT tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan (100% HPT).

1.1.5. Penggunaan Kawasan di Luar Sektor Kehutanan (jika ada)

NA

NA

Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Ir. Najamuddin Amin (General Manager) tidak ditemukan/diperoleh dokumen izin diluar sektor kehutanan. Hasil observasi lapangan tidak ditemukan adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (pertambangan atau perkebunan)

9/9

100 % (BAIK)

Nilai Kinerja Indikator 1.1. 1.2. Komitmen Pemegang Izin

1.2.1. Keberadaan Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang Sesuai dengan PHL

D

Baik

Terdapat dokumen legal terkait visi dan misi perusahaan yaitu Surat Keputusan Direktur No.01/HL-PBN/I/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang penetapan visi dan misi perusahaan. Pernyataan visi dan misi perusahaan juga terdapat dalam dokumen Company Profile, dan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020. Hasil telaah dokumen diperoleh hasil bahwa visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka PHL.

1.2.2. Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

D

Baik

Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan mulai level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan berupa :

 Berita Acara Pelaksanaan Rapat Sosialisasi visi dan misi PT. Hutanindo Lestariraya Timber kepada karyawan tertanggal 2 Pebruari

2015, bertempat di Base Camp

Belantikan

 Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan Petarikan

Kepada

Masyarakat

Desa

tertanggal 5 Pebruari 2015,

bertempat di Base Camp Belantikan

 Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan Tumbang

Kepada Magin,

Masyarakat Tumbang

Desa Setoli,

Tumbang Hentas, dan Tumbang Langkai tertanggal 3 Pebruari 2015, bertempat di Base Camp Belantikan.

 Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan Tanjung

Kepada Tukal,

Masyarakat

Rangkang

Desa

Munduk,

Tumbang Salau, Marandang, dan Tumbang Suei tertanggal 4 Pebruari 2015, bertempat di Base Camp Belantikan. 1.2.3. Kesesuaian Visi, Misi dengan Implementasi

D

Baik

PT. HLRT telah mengimplementasikan PHL (penataan kawasan, perencanaan, produksi, pembinaan hutan, perlindungan hutan, Hal 6 dari 45


VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI pengelolaan lingkungan dan pembinaan SDM) seluruhnya sesuai visi dan misi perusahaan

18/18

100 % (BAIK)

CD

Sedang

Ketersediaan tenaga Sarjana Kehutanan dan GANISPHPL berjumlah 21 orang. Terdapat kelebihan tenaga 1 (satu) Sarjana Kehutanan dan 2 (dua) GANISPHPL-PKB, namun masih terdapat kekurangan 9 (sembilan) GANISPHPL, terdiri dari : 2 (dua) TC; 1 (satu) CANHUT; 1 (satu) PWH; 3 (tiga) BINHUT; 1 (satu) KELING; dan 1 (satu) KESOS. Dengan demikian Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. Ketersediaan tenaga professional bidang kehutanan mencapai 21 orang dari kebutuhan 27 orang atau 77,8%.

1.3.2. Peningkatan Kompetensi SDM

D

Baik

Selama 4 tahun terakhir (2011 -2014) realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. HLRT sebanyak 28 orang (104%) dari kebutuhan 27 tenaga profesional bidang kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku, atau realisasi peningkatan SDM sebanyak 7 tenaga profesional (GANISPHPL) per tahun

1.3.3. Ketersediaan Dokumen Ketenagakerjaan

D

Baik

PT. HLRT telah memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap tersedia dan terdokumentasi secara baik, yaitu : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-12/MEN/VI/2007, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 21 Tahun 2012, Surat Edaran Bupati Lamandau No. 560/1019/X/Dinsosnakertrans/-2012 tanggal 22 Oktober 2012, Peraturan Perusahaan Tahun 2013 – 2015, Laporan Bulanan Tenaga Kerja Periode bulan Januari-Desember tahun 2014, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / Kontrak (SPKWT), Surat Mutasi, Surat Permohonan Cuti /Ijin , Surat Pengantar Rujuk, Surat Pengantar Berobat, Surat Keterangan Jalan, Berta Acara Kecelakan Kerja, Rekapitulasi THR Tahun 2014 Karyawan Base Camp Belantikan, dan Rekapitulasi pembayaran BPJS. PT. HLRT telah memiliki Standar Operasional Prosedur : No.35/HLRT/ SOP/2013 (Penilaian Karyawan dan Konseling); No.36/HLRT/SOP/ 2013 (Penggajian Karyawan). Dengan demikian dokumen ketenagakerjaan telah tersedia dan lengkap.

PHL Nilai Kinerja Indikator 1.2. 1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.3.1. Keberadaan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan di Lapangan pada setiap Bidang Pengelolaan Hutan Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Nilai Kinerja Indikator 1.3. 1.4. Kepastian dan Mekanisme untuk

1.4.1. Kelengkapan Unit Kerja Perusahaan dalam Rangka PHPL

14/15 D

Baik

93,3 % (Baik) PT. HLRT telah memiliki struktur organisasi dan Job descripsi yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 04/HL-PBN/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 Hal 7 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK INDIKATOR Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pem egang hak Pengelolaan

VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI tentang Penetapan Struktur Organisasi dan SPI IUPHHK-HA PT. HLRT, Serta Uraian Tugas dari Pimpinan Masing-masing Unit Organisasi. Dalam struktur organisasi tersebut telah mencakup bidang Perencanaan, Produksi, Pembinaan, Perlindungan hutan dan lingkungan, PMDH/Kelola Sosial. Dengan demikian Struktur organisasi PT. Hutanindo lestariraya Timber telah sesuai dengan kerangka PHL.

1.4.2. Keberadaan Perangkat Sistem Informasi Manajemen dan Tenaga Pelaksana

D

Baik

1.4.3. Keberadaan SPI / Internal auditor dan efektifitasnya

D

Sedang

1.4.4. Keterlaksanaan Tindak Koreksi dan Pencegahan Manjemen Berbasis Hasil Monitoring dan Evaluasi

D

Sedang

PT. HLRT telah memiliki perangkat SIM antara lain : Struktur organisasi dan job discripsi; SOP seluruh kegiatan; fasilitas jaringan telepon satelit (V-Sat); GIS; peralatan computer/laptop berbasis sistem Window 2010. Selain itu PT. HLRT telah menerapkan SIPUHH On-line dilengkapi tenaga pelaksana (Supri); dan operator V-sat yaitu Gatot Suryadi. Dengan demikian PT. HLRT telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana. Terdapat SOP Pengawasan Internal dengan Nomor No.34/ HLRT/SOP/2013 revisi # : 4, yang dibuat oleh Kabag Perencanaan Hutan, diperiksa oleh Manager Camp dan disetujui oleh Direktur Perencanaan dan Pembinaan Hutan. Hasil monitoring dan evaluasi SPI berupa BAP kegiatan pengelolaan hutan tahun 2014 (perencanaan, pembinaan hutan, produksi, kelola lingkungan, kelola sosial, perlindungan hutan maupun pengembangan SDM) sudah cukup baik, namun demikian SPI belum melakukan pemeriksaan di bidang keuangan sesuai dengan sasaran dan tujuan SPI yaitu untuk menghindari terjadinya kebocoran, pemborosan, ketidakefektifan dan ketidakefisienan, serta untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan diketahui bahwa terdapat tindak koreksi manajemen hasil Monev SPI yang sudah dilaksanakan yaitu : pembersihan rintisan batas petak dan pemoletan pohon sepanjang rintis batas serta penggantian pal (corner); penyiangan rumput di bedeng persemaian; polybag bekas bibit yang ditanam telah dipasang di atas ajir, dilakukan penebangan pohon pengganggu yang menaungi tanaman. Namun demikian masih dijumpai tindak koreksi manajamen yang belum terlaksana yaitu : penandaan batas kawasan lindung belum seluruhnya diselesaikan, pemeliharaan batas Kebun Hal 8 dari 45


VERIFIER

BOBOT

Nilai Kinerja Indikator 1.4. 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.5.1. Persetujuan Rencana Penebangan melalui Peningkatan Pemahaman, Keterlibatan Pencatatan Proses dan Diseminasi Isi Kandungannya

1.5.2. Persetujuan dalam Proses Tata Batas

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Plasma Nutfah (KPN) dan Areal Sumber Daya Genetik (ASDG) belum dilakukan, papan nama dan dokumentasi kegiatan PMDH belum dibuat. Dengan demikian terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

20/24

83,3 % (BAIK)

CD

Baik

Terdapat bukti persetujuan berupa Berita Acara Kesepakatan Rencana Blok Penebangan RKT Tahun 2015 antara PT. Hutanindo Lestariraya Timber (Pihak Pertama) dengan masyarakat Desa Tumbang Setoli, Tumbang Langkai, dan Petarikan (Pihak Kedua) sebagai pemilik hak ulayat di lokasi blok tebangan. BAP ditandatangani di masing-masing Desa pada tanggal 29 Desember 2014 oleh Pihak Pertama Budi Pramono, SE ( Manager Camp) dan Pihak Kedua adalah Kepala Desa dan Ketua BPD (Tumbang Setoli, Tumbang langkai, dan Petarikan). Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai

D

Baik

Terdapat bukti persetujuan dalam proses tat batas berupa Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja PT. HLRT dalam dokumen Laporan TBT yang ditandatangani oleh pihak pemerintah pusat (diwakili oleh BPKH wilayah V Banjarbaru, pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah), pemerintah Kabupaten (diwakili Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan), pemerintah Kecamatan Suling Tambun, pemerintah Desa Tumbang Magin (diwakili Kepala Desa), dan pihak perusahaan. Meskipun tidak terdapat persetujuan tertulis dari masyarakat terkait penataan batas areal kerja, PT. HLRT terbukti telah melibatkan masyarakat dalam proses penentuan batas hak ulayat pada Blok RKT atau areal kerja, masyarakat menerima kompensasi hak ulayat; terdapat tanda batas areal kerja PT. HLRT dan masyarakat mengetahui areal kerja PT. HLRT. Sejak PT. HLRT beroperasi tahun 2001 sampai sekarang terbukti tidak terdapat konflik batas areal kerja antara PT. HLRT dengan wilayah masyarakat. Fakta tersebut membuktikan adanya bentuk pengakuan implisit dari masyarakat terhadap keberadaan batas areal kerja PT. HLRT. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak Hal 9 dari 45


VERIFIER

BOBOT

NILAI


1.5.3. Persetujuan dalam Proses dan Pelaksanaan CSR/CD

D

Baik

Dalam pelaksanaan PMDH, setiap tahun PT. HLRT merencanakan kegiatan PMDH untuk 2 (dua) Desa dari 10 (sepuluh) Desa secara bergantian dan sesuai dengan kesepakatan. Pada tahun 2014 PT. HLRT telah merencanakan PMDH di 2 (dua) Desa yaitu : Desa Tumbang Magin dan Tumbang Setoli. Terdapat bukti-bukti persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/PMDH berupa Berita Acara Kesepakatan Rencana Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun 2014 antara PT. HLRT dengan masyarakat Desa Tumbang Setoli dan Desa Tumbang Magin tertanggal 9 Januari 2014. Dalam Berita Acara Persetujuan rencana kegiatan kelola sosial tersebut memuat hak dan kewajiban dari pihak Pihak Pertama (PT. HLRT) dan Pihak Kedua (Masyarakat Desa). Dalam proses dan pelaksanaan PMDH/Kelola Sosial PT. HLRT, telah dilakukan sosialisasi dan memperoleh persetujuan dari pihak perusahaan dan masyarakat (para pihak). Rencana PMDH tahun 2014 di Desa Tumbang Setoli dan Tumbang Magin telah memperoleh persetujuan dari seluruh masyarakat di kedua Desa tersebut dan pihak perusahaan. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak.

1.5.4. Persetujuan dalam Penetapan kawasan lindung

D

Sedang

Proses persetujuan dalam penetapan kawasan lindung di areal kerja IUPHHK-HA PT. HLRT melalui tahapan sebagai berikut : 1. Rencana kawasan lindung yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2011-2020 dan Peta lampirannya a.n IUPHHK-HA PT. HLRT, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.158/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Nopember 2011. 2. Penetapan Kawasan Lindung Oleh Direktur Utama PT. HLRT melalui Keputusan Direktur PT. HLRT Nomor : 03/HLPBN/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penetapan Kawasan Lindung dalam areal IUPHHK-HA PT. HLRT. 3. Persetujuan Dari Masyarakat Desa Sekitar Terdapat bukti persetujuan penetapan kawasan lindung dari masyarakat desa berupa Berita Acara Kesepakatan Penetapan Kawasan Lindung Dalam Areal Kerja PT. Hutanindo Lestariraya Timber dengan masyarakat di 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) Desa yang ada di sekitar areal kerja PT. HLRT, (Desa Petarikan, Desa Tumbang Langkai, Desa Tumbang Setoli, Hal 10 dari 45


VERIFIER

BOBOT

Nilai Kinerja Indikator 1.5.

NILAI

19/21

RINGKASAN JUSTIFIKASI Desa Tumbang Hentas, Desa Tumbang Magin, Desa Tumbang Salau, Desa Tumbang Suei, dan Desa Rangkang Munduk) tertanggal 9 Desember 2014. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian (80%) para pihak. 90,5 % (BAIK)

Nilai Akhir Kriteria Prasyarat :

Kriteria

Indikator

1. Prasyarat

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Jumlah

Nilai Kinerja Penilikan Surveilan III (2014) Baik Baik Baik Baik Baik

Nilai Kinerja Indikator Baik Baik Baik Baik Baik

Surveilan IV (2015) Nilai Nilai Maksimal Kematangan/ Kinerja Bobot Indikator Indikator 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15

Total nilai kinerja seluruh indikator Prasyarat adalah 15 atau 15/15 x 100 % = 100% sehingga nilai akhir kinerja kriteria Prasyarat adalah Baik (konsisten). B. Nilai Kinerja Kriteria Produksi INDIKATOR 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari

(Kesimpulan Indikator BAIK)

:

VERIFIER

BOBOT

NILAI


2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (manajemen plan) yang Telah Disetujui oleh Pejabat Berwenang.

D

Baik

Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020 Berbasis IHMB yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.158/VIBUHA/2011 tgl 10 November 2011, PT. Hutanindo Lestariraya Timber tidak mendapat peringatan terkait dengan kewajiban RKU.

2.1.2. Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan Dengan Rencana Jangka Panjang.

D

Baik

Implementasi penataan areal kerja di lapangan berupa batas blok dan petak kerja serta areal sarana prasarana sesuai dengan peta RKT yang disusun berdasarkan rencana penataan areal kerja pada RKUPHHK yang telah disahkan.

2.1.3. Pemeliharaan Batas Blok dan Petak/Compartemen Kerja

D

Sedang

Pada blok/petak yang terdapat kegiatan penebangan batas blok/petak terlihat jelas, dan pada batas blok RKT yang tidak ada kegiatan penebangan (di sebagian RKT tahun 2014) batas blok/petak kurang jelas

16/18

88,9 % (BAIK)

Nilai kinerja indiaktor 2.1.

Hal 11 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK INDIKATOR 2.2. Tingkat Pemanenan Lestari Untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu Pada Setiap Tipe Ekosistem Hutan (Kesimpulan Indikator SEDANG)

:

VERIFIER

BOBOT

NILAI


2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)

D

Baik

PT. HLT memiliki data potensi tegakan dari hasil IHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.),

2.2.2. Terdapat Informasi Tentang Riap Tegakan

CD

Buruk

Terdapat hasil pengukuran PUP yang dilakukan pada bulan Juni 2014 namun hasil pengukuran belum dianalisis

2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal/self JTT Berbasis Data Potensi/Hasil Inventarisasi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan.

CD

Sedang

terdapat data, analisa dan laporan mengenai potensi tegakan yang diperoleh dari kegiatan ITSP untuk tahun RKT 2014 namun analisa mengenai riap tegakan yang didasarkan atas hasil pengukuran riap tidak dilakukan

Nilai kinerja indikator 2.2. 2.3. 2.3.1. Pelaksanaan Ketersediaan SOP Penerapan Seluruh Tahapan Tahapan Sistem Kegiatan Sistem Silvikultur Untuk Silvikultur Menjamin Regenerasi 2.3.2. Hutan Implementasi SOP Seluruh Tahapan (Kesimpulan Kegiatan Sistem Indikator : Silvikultur BAIK) 2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan Sebelum Masak Tebang 2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan Nilai kinerja indiaktor 2.3. 2.4. 2.4.1. Ketersediaan Ketersediaan Prosedur dan Penerapan Pemanfaatan/Pengelola Teknologi an Hutan Ramah Ramah Lingkungan Lingkungan Untuk 2.4.2. Pemanfaatan Penerapan Teknologi Hasil Hutan Ramah Lingkungan Kayu 2.4.3. Tingkat Kerusakan (Kesimpulan Tinggal Indikator : Tegakan BAIK) Minimal dan Keterbukaan Wilayah. 2.4.4.

9/12

75,0 % (SEDANG)

D

Baik

SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku

D

Sedang

Sebagian besar implementasi kegiatan TPTI di lapangan telah sesuai SOP, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya mengacu pada SOP

D

Baik

Potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon sebanyak 55 batang/ha

CD

Baik

rata-rata potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon sebanyak 55 batang/ha; tingkat tiang sebanyak 156 batang/ha dan tingkat pancang sebanyak 1.280 batang/ha.

19/21

90,5 % (BAIK)

D

Baik

Tersedia SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat

D

Sedang

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil

D

Sedang

Prosentase kerusakan akibat kegiatan penebangan dan penyaradan untuk tingkatan Pohon adalah sebesar 19,12 %, tingkat Tiang sebesar 33,89 % dan tingkat Pancang sebesar 25,93 %. Rata-rata kerusakan untuk seluruh tingakatan pohon sebesar 26,31 %.

CD

Baik

Faktor eksploitasi penebangan sebesar 85 % Hal 12 dari 45


VERIFIER Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI termasuk dalam norma kematangan verifier faktor eksploitasi diatas 70%

17/21

80,9 % (BAIK)

CD

Sedang

Terdapat dokumen RKT yang disahkan pejabat berwenang (disahkan secara self approval) dan disusun berdasarkan RKU yang syah, namun terdapat perbedaan (ketidaksesuaian) target volume penebangan

D

Baik

terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disyahkan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan/Dipanen/Dim anfaatkan/Ditanam/Dip elihara beserta areal yang ditetapkan Sebagai Kawasan Lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)

D

Sedang

Implementasi penandaan batas pada blok dan petak tebangan dan sarana prasarana serta sebagian kawasan lindung telah sesuai dengan peta kerja yang dibuat. Namun masih ada sebagian kawasan lindung yang belum ditandai batasnya di lapangan (sebesar 25,7 %)

2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen Dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek

D

Baik

Realisasi produksi mencapai 84,88 % dari rencana tebangan yang disebutkan dalam dokumen RKT 2014, lokasi panen sesuai dengan blok tebangan RKT yang disahkan, sehingga termasuk norma kematangan verifier bahwa realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan

Nilai kinerja indiaktor 2.4. 2.5. 2.5.1. Realisasi Keberadaan dokumen Penebangan rencana kerja jangka Sesuai Dengan pendek (RKT) yang Rencana Kerja disusun berdasarkan Penebangan/ rencana kerja jangka Pemanenan/Pe panjang (RKU) dan manfaatan Pada disahkan sesuai Areal Kerjanya peraturan yang berlaku (Kesimpulan (Dinas Prov, self Indikator : approval). BAIK) 2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja Dalam Rencana Jangka Pendek Dengan Rencana Jangka Panjang.

Nilai kinerja indiaktor 2.5. 2.6. 2.6.1. Kesehatan Kondisi Kesehatan Finansial Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan 2.6.2. Reinvestasi Realisasi alokasi dana yang Memadai yang cukup dan Memenuhi berdasarkan laporan

BOBOT

18/21

85,7 % (BAIK)

CD

Baik

Likuiditas mencapai 2.589 %, solvabilitas 520,15 % dan rentabilitas 1,03 serta catatan kantor Akuntan Publik menyebutkan wajar.

CD

Baik

Realisasi biaya pengusahaan hutan adalah 98,72 %, berarti realisasi alokasi dana > 80 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya

Hal 13 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK INDIKATOR Kebutuhan Dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, Serta Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia

VERIFIER penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

BOBOT

NILAI

2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional

CD

Baik

Terdapat perbedaan antara realisasi sebesar 1,28 %

(Kesimpulan Indikator BAIK)

2.6.4. Realisasi Pendanaan yang Lancar

CD

Baik

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu

2.6.5. Modal Yang Ditanamkan (Kembali) Ke Hutan

D

Baik

Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang ijin oleh IUPHHKHA lebih dari 80 %

2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan

CD

Sedang

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) sebesar 64,13 %, (termasuk 60-80% dari yang direncanakan)

20/21

95,2 % (BAIK)

:



rencana

dan

Nilai Akhir Kriteria Produksi :

Kriteria 2. Produksi

Indikator 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Jumlah

Nilai Kinerja Surveilan III (2014)

Nilai Kinerja Indikator

Baik Sedang Baik Sedang Baik Baik

Baik Sedang Baik Baik Baik Baik

Surveilan IV (2015) Nilai Nilai Maksimal Kematangan/ Kinerja Bobot Indikator Indikator 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 18

Total nilai kinerja seluruh indikator Produksi adalah 17 atau 17/18 x 100 % = 94,4% sehingga nilai akhir kinerja kriteria produksi adalah Baik (konsisten).

Hal 14 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK C. Nilai Kenerja Kriteria Ekologi INDIKATOR 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

BOBOT

NILAI


3.1.1. Luasan Kawasan dilindungi

VERIFIER

D

Baik

Berdasarkan Landscaping RKUPHHK-HA PT. HLRT alokasi kawasan lindung seluas 7.580,9 Ha, terdiri dari sempadan sungai & Mata Air, Buffer zone Hutan Lindung, KKI, KPPN dan DPSL. Penetapan kawasan dilindungi tersebut mengacu peta topografi/Rupa Bumi, penutupan lahan dan mengacu peraturan perundangan, serta sesuai kondisi biofisiknya.

3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)

D

Baik

IUPHHK HA PT. HLRT telah melaksanakan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan lebih dari 74,3 %. Batas kawasan dilindungi ditandai dan dikenali dengan jelas.

3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi

CD

Baik

Berdasarkan peta Citra Landsat 7 ETM+Band 542 Path 120 Row 61 liputan 24 Juni 2013, menunjukkan bahwa penutupan lahan berupa berhutan sebesar 94,73% dari total kawasan dilindungi dan sisanya tidak berhutan.

3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi

CD

Sedang

Terdapat pengakuan kawasan lindung yang dialokasikan di areal kerja IUPHHK HA PT. HLR dari sebagian para pihak (minimal 78,95%).

3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ land scaping

D

Sedang

Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tataruang areal/landscaping.

24/27

88,9 % (BAIK)

D

Sedang

Tersedia prosedur tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan. Prosedur ini mempunyai legalitas yang sah. Prosedur belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (mencapai 60%).

3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan

D

Sedang

Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan gangguan hutan. Jenis, jumlah dan fungsi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan (mencapai 85%). Sarana dan prasarana yang belum tersedia yaitu : APD DAMKAR tidak lengkap (baju tahan api), dan tidak tersedia perlengkapan/sarana (termometer, higrometer, pulaski, pompa punggung, dan alat pembakar/fusee

3.2.3. SDM perlindungan hutan

D

Sedang

Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (mencapai 70%). Sebagian personil SATPAMHUT telah bersertifikat SATPAM dan atau pelatihan internal ketrampilan SATPAMHUT. Namun petugas untuk regu DAMKARHUT belum dibekali dengan sertifikat pelatihan Damkarhut.

CD

Sedang

Kegiatan

Nilai Kinerja Indikator 3.1. 3.2. 3.2.1. Ketersediaan Perlindungan prosedur perlindungan dan yang sesuai dengan Pengamanan jenis-jenis gangguan Hutan yang ada.

3.2.4.

Implementasi

perlindungan

diimplementasikan Hal 15 dari 45


VERIFIER perlindungan gangguan hutan (preemptif

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI sebagian melalui tindakan tertentu (preemptif/Preventif/ represif) tetapi belum optimal dan atau belum mempertimbangkan sebagian gangguan yang ada.

14/21

66,7 % (SEDANG)

prreventif/ represif) Nilai Kinerja Indikator 3.2. 3.3. 3.3.1. Pengelolaan dan Ketersediaan prosedur pemantauan pengelolaan dan dampak pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat terhadap tanah dan air pemanfaatan hutan.

D

Baik

Terdapat Prosedur tentang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, secara administratif disah ditandatangi oleh direksi. Prosedur sudah memenuhi standar teknis dari prosedur standar dan sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.

3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

D

Sedang

Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. Sarana pendukung yang belum tersedia secara lengkap, yakni tidak tersedia plot/petak pengamatan erosi dan alat pengambilan sampel sedimen.

3.3.3. SDM pengelolaan dan peman-tauan dampak terhadap tanah dan air

D

Sedang

Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (mencapai 78%). Auditee belum melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM terhadap personil dalam Bidang Pembinaan Hutan secara intensif.

3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).

D

Sedang

Rencana pengelolaan lingkungan telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. HLRT dan implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sesuai dengan dokumen perencanaan mencapai 65%.

3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.

D

Sedang

Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. Beberapa hal yang belum dilaksanakan, yakni : (a) sarana pemantauaan laju erosi (plot Erosi) belum mencukupi. (b) Belum melaksanakan kegiatan pemantauan perubahan struktur dan permeabilitas tanah (c) Belum melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air sungai pada out let/inlet (SPAS-AWR). Pelaksanaan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah diimplementasikan mencapai 50%.

3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.

CD

Sedang

Pada areal kerja PT. HLRT terdapat dampak erosi dan kondisi perairan sungai menjadi agak keruh setelah hujan dan akan kembali normal jika hujan reda. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi auditee telah melakukan upaya pengelolaan dampak.

24/33

72,7 % (SEDANG)


Hal 16 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK INDIKATOR 3.4. Identifikasi species flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

VERIFIER

BOBOT

NILAI


3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku.

D

Sedang

Auditee telah mempunyai prosedur tentang identifikasi flora dan fauna, yakni : SOP No. 11/HLRT/SOP/2013 (Identifikasi Flora) dan SOP No. 12/ HLRT/SOP/2013 (Identifikasi Satwa Liar). Prosedur ini tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (mencapai 55%).

3.4.2. implementasi kegiatan identifikasi.

D

Sedang

Auditee telah melaksanakan kegiatan identifikasi species flora dan fauna. Kegiatan identifikasi ini belum mengklasifikasikan atau mengkategorikan status perlindungan yang langka, jarang dan terancam punah. Implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin (mencapai 61,25%).

D

Sedang

Auditee mempunyai prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (mencapai 68,75%).

D

Sedang

Kegiatan pengelolaan flora tertuang dalam dokumen perencanaan dan implementasi pengelolaan flora tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (mencapai 50%).

CD

Sedang

Flora jenis dilindungi telah teridentifikasi dalam areal PT. HLRT. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Ancaman/gangguan terrutama pada pembalakan ulin oleh masyarakat.

10 /15

66,7 % (SEDANG)

Nilai Kinerja Indikator 3.4. 3.5. 3.5.1. Pengelolaan Ketersediaan prosedur flora untuk : pengelolaan flora yang Luasan tertentu dilindungi mengacu dari hutan produksi yang pada peraturan tidak terganggu, perundangan yang dan bagian berlaku. yang tidak rusak Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/jarang,lang ka dan terancam punah dan endemik 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic Nilai Kinerja Indikator 3.5.

8/12

66,7 % (SEDANG)

Hal 17 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK INDIKATOR 3.6. Pengelolaan fauna untuk : Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER

BOBOT

NILAI


3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan

D

Sedang

Prosedur pengelolaan fauna untuk jenis dilindungi. Prosedur ini tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).

3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan

D

Sedang

Kegiatan pengelolaan fauna tertuang dalam dokumen perencanaan dan implementasi pengelolaan flora tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Auditee tidak melakukan kegiatan pemantauan flora jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).

3.6.3. Kondisi spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic

CD

Sedang

Fauna jenis dilindungi telah teridentifikasi dalam areal PT. HLRT. Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik, akibat aktifitas perburuan liar masyarakat.

10/15

66,7 % (SEDANG)


Nilai Akhir Kriteria Ekologi :

Kriteria 3. Ekologi

Indikator 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Jumlah

Nilai Kinerja Surveilan III (2014)


Baik Sedang Baik Sedang Sedang Sedang

Baik Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

Surveilan IV (2015) Nilai Nilai Maksimal Kematangan/ Kinerja Bobot Indikator Indikator 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 13 18

Total nilai kinerja seluruh indikator Ekologi adalah 13 atau 13/18 x 100 % = 72,2% sehingga nilai akhir kinerja kriteria ekologi adalah Sedang (menurun).

Hal 18 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK D. Nilai Kenerja Kriteria Sosial INDIKATOR 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pe megang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

VERIFIER 4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

BOBOT D

NILAI Baik

RINGKASAN JUSTIFIKASI Rencana pemanfaatan SDH yang dilakukan oleh PT. HLRT terkait dengan point Verifier 4.1.1. telah sesuai dan berpedoman pada SK Menhut No.15/Kpts-II/2001 dengan telah dilakukannya inventarisasi dan pengukuran luas lahan secara digitasi serta penetapan titik koordinat dan juga pemetaan sebaran lahan selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2014 sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan dalam jangka waktu 10 tahun kedepan (RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 - 2020) serta telah didokumentasikan dengan baik

4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan

CD

Baik

PT. HLRT telah melakukan penataan batas areal persekutuan dengan pihak IUPHHK-HA Lainya berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang dalam pelaksanaannya telah melibatkan para pihak yang berkompeten. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat desa di dalam areal Non Hutan dalam kurun RKTUPHHK-HA Tahun 2014 telah dilakukan guna rencana penataan areal kerja PT. HLRT. Adapun Mekanisme penataan pemanfaatan lahan tersebut mengacu pada SOP: No.39/HLRT/SOP/2013, No.42/HLRT/SOP/2013, dan No.47/HLRT/ SOP/2013

4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.

D

Baik

Perencanaan pemanfaatan SDH yang mengakomodir hak–hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah dituang kedalam dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan. Desa Tumbang Setoli dan Desa Tumbang Magin merupakan desa yang termasuk dan ditetapkan sebagai desa binaan PT. HLRT. Adapun mekanisme pengakuan terkait dengan rencana dan/atau pelaksanaan realisasi pemenuhan hak-hak masyarakat tersebut masih mengacu pada petunjuk kerja pelaksanaan kegiatan atau standar operasional prosedur (SOP) yang telah ada

4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.

CD

Baik

Penataan batas areal kerja PT. HLRT telah dilakukan (temu gelang) dan telah berpedoman pada peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta terdapat batas yang jelas antara areal kerja PT. HLRT dengan Desa Tumbang Setoli dan Desa Tumbang Magin serta ada pengakuan dari pihak masyarakat terhadap batas dan luas kawasan PT. HLRT (dokumen berita acara pelaksanaan tata batas)

4.1.5

CD

Baik

Luas dan batas areal kerja PT. HLRT terhadap Hal 19 dari 45


VERIFIER Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH

BOBOT

Nilai Kinerja Indikator 4.1. 4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI batas areal kerja IUPHHK-HA Lainnya telah diketahui dan disepakati sesuai dengan hasil penataan batas areal kerja yang berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, adapun pemanfaatan lahan oleh beberapa masyarakat Desa Tumbang Setoli dan Desa Tumbang Magin masih dijumpai di dalam areal kerja PT. HLRT pada kawasan Non Hutan dan telah dilakukan inventarisasi dan pengukuran luas pada periode RKTUPHHK-HA Tahun 2014 guna rencana penataan areal ke depan

21/21

100 % (BAIK)

4.2.1 Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.

D

Baik

Perencanaan kegiatan PMDH/Kelola Sosial telah berjalan sesuai rencana dan/atau proyeksi biaya pelaksanaan kegiatan dan dibentuknya struktur organisasi satuan fungsi pelaksana PMDH/Kelola Sosial dalam struktur organisasi PT. HLRT, dan terdapat rencana dan realisasi implementasi komponen kegiatan berdasarkan kesepakatan antara PT. HLRT dengan masyarakat desa binaan seperti: Program PMDH/Kelola Sosial, dan Kesepakatan kerjasama dengan KSU desa binaan serta telah didokumentasikan secara lengkap

4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat

D

Baik

Mekanisme pemenuhan kewajiban oleh PT. HLRT kepada masyarakat telah dilakukan berdasarkan pada mekanisme dan/atau ketentuan dan kesepakatan yang diketahui oleh kedua belah pihak, dan juga merujuk pada SOP yang telah ada. Pengajuan permohonan bantuan dari masyarakat desa dan Berita Acara Rapat Sosialisasi Kegiatan PMDH telah berjalan di Desa Tumbang Setoli dan Desa Tumbang Magin

4.2.3 Kegiatan sosialisai kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

D

Baik

Kegiatan sosialisasi program Kelola Sosial/PMDH terkait kewajiban PT. HLRT kepada masyarakat telah dilakukan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang telah berjalan dan/atau disepakati, seperti pengajuan bantuan PMDH oleh masayrakat Desa Tumbang Setoli dan Desa Tumbang Magin; Sosialisasi PMDH, dan Rapat Tahunan Pengurus KSU desa binaan yang secara keseluruhan dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi yang baik

4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH

D

Baik

Pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab sosial telah berjalan sesuai dengan program rencana Kelola Sosial, yaitu untuk tahun 2014 adalah Desa Tb. Setoli dan Ds. Tb. Magin. Sedangkan untuk kegiatan PMDH dan pembagian SHU KSU desa binaan telah terealisasi sepenuhnya dengan persentase rata-rata sebesar 82,03% dan dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi penyerahaan bantuan Hal 20 dari 45


VERIFIER 4.2.5 Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.

BOBOT D

Nilai Kinerja Indikator 4.2. 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

NILAI Baik

RINGKASAN JUSTIFIKASI Pelaksanaan program PMDH/Kelola Sosial tahun 2014 untuk Desa Tb. Setoli dan Desa Tb. Magin telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tanggjung jawab sosial, diantaranya adalah, pengajuan bantuan dari masyarakat desa, berita acara sosialisasi bantuan PMDH, dan berita acara serah terima bantuan. Selain itu juga terdapat dokumen rapat tahunan anggota KSU, dan berta acara penyerahan SHU kepada KSU dan anggotanya yang secara keseluruhan telah didokumentasikan dengan baik

30/30

100% (BAIK)

4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

D

Baik

PT. HLRT telah melakukan pendataan dan informasi terkait dengan pelaksanaan kesepakatan kerja sama dengan koperasi desa binaan, pemanfaatan lahan oleh masyarakat di dalam areal kerja PT. HLRT, dan penggunaan tenaga kerja dalam pengusahaan hutan yang telah didokumentasikan dengan baik dan lengkap selama kurun kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2014

D

Baik

Mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan dan telah sesuai seperti: Kegiatan usaha kerjasama antara KSU dengan PT. HLRT, Penerimaan tenaga kerja, Pembagian Fee/Kompensasi KSU Desa binaa, Penyerahan SHU kepada KSU desa binaan dan/atau kepada Desa Tbg. Setoli dan Desa Tbg. Magin

4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

CD

Baik

Kebijakan perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT. HLRT untuk periode RKTUPHHK-HA Tahun 2014 telah dipetakan dengan mengacu pada hasil RKL/RPL, Studi Diagnostik PMDH, yang dijabarkan dalam RKUPHHK-HA Periode 2011-2020, serta ditindak lanjuti pada penyusunan RO RKL/RPL, dan RO Kegiatan PMDH RKTUPHHK-HA Tahun 2014

4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 4.3.5 Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

CD

Baik

Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat telah diterapkan kepada koperasi desa binaan selain pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan realisasi fisik mencapai rataan sebesar 91,24% sampai dengan 121,59%, dan terdapat bukti implementasi

CD

Baik

Pelaksanaan kegiatan PMDH/Kelola Sosial, Kesepakatan kerjasama PT. HLRT dengan koperasi desa binaan, dan Kewajiban pembayaran PSDH DR terkait dengan distribusi manfaat kepada para pihak telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan Hal 21 dari 45


VERIFIER

BOBOT

Nilai Kinerja Indikator 4.3. 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik

RINGKASAN JUSTIFIKASI kesepakatan kedua belah pihak serta seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan telah didokumentasikan dengan baik selama kurun waktu RKTUPHHK-HA Tahun 2014

21/21

100 % (BAIK)

D

Baik

Pelaksanakan kegiatan pengusahaan SDH, PT. HLRT selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2014 masih mengimplementasikan standar operasional prosedur (SOP) yang telah dimiliki dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam implementasi di lapang. Selain itu juga terdapat kesepakatan bersama yang telah disepakati dan diketahui kedua belah pihak terkait dengan pemanfaatan lahan di dalam areal kerja PT. HLRT

CD

Baik

PT. HLRT telah dan masih melakukan zonasi penataan areal kerja serta telah melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap pemanfaatan lahan oleh masyarakat sebagai dasar dalam recana kegiatan penataan dan/atau pemetaan secara partisipatif sampai dengan kegiatan perencanaan dalam RKTUPHHK-HA Tahun 2014

4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.

D

Baik

Dalam pelaksanaan pengelolaan konflik swlama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2014 , PT. HLRT masih melibatkan satuan fungsi pelaksana dari struktur organisasi perusahaan yang telah dimiliki, dan juga melibatkan segenap perangkat desa dan/atau muspika daerah setempat serta kelembagaan dari instansi terkait setempat

4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.

CD

Baik

Penyelesaian permasalahan pemanfaatan lahan (perladangan) oleh masyarakat di dalam areal kerja PT. HLRT selama kurun RKTUPHHK-HA Tahun 2014 telah dilakukan secara bersama-sama dan/atau bekerja sama dengan pihak perangkat desa setempat (Kepala Desa Tbg. Setroli/Desa Tbg. Magin, dan Ketua BPD Desa Tbg. Setroli/Desa Tbg. Magin) dan telah dilakukan pendataan dan pemetaan secara baik dan benar

4.4.2 Tersedia peta konflik

Nilai Kinerja Indikator 4.4. 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

NILAI

4.5.1 Adanya industrial.

17/18 D

Baik

PT. HLRT telah merealisasikan seluruh hubungan kerja dengan seluruh karyawan melalui kesepakatan kerja antara perusahaan dengan karyawan selama kurun waktu RKTUPHHK-HA Tahun 2014 dan telah mengacu pada Peraturan Perusahaan terkait dengan Ketenaga Kerjaan dengan jumlah kontrak kerja dan/atau kesepakatan kerja dengan jumlah pekerja mencapai ± 260 orang

D

Baik

Realisasi kebutuhan tenaga teknis melalui pengembangan kompetensi berdasarkan kuantitas tenaga teknis PHPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dimiliki PT. HLRT

hubungan

4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga

94,4 % (BAIK)

Hal 22 dari 45


VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI telah terealisasi sepenuhnya dengan realisasi mencapai 118%, namun ketersediaan GANISPHPL saat ini hanya mencapai 77,8%.

4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya

D

Sedang

Pelaksanaan jenjang karir di lingkup PT. HLRT telah mengikuti aturan perusahaan yang telah disepakati bersama oleh karyawan dan PT. Hutanindo Lestariraya Timber dan hanya sebagian yang masih belum dilaksanakan seperti Performance Appraisal walaupun telah memiliki dokumen standar jenjang karir. Secara keseluruhan Implementasi tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku (SOP Perencanaan Tenaga Kerja) dan didokumentasikan berdasarkan kebutuhan yang ada

4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.

D

Baik

Seluruh peraturan terkait pelaksanaan Tunjangan Kesejahteraan Karyawan selama RKTUPHHK-HA Tahun 2014 yang mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah, seperti: Tunjangan Pekerjaan; Upah Lembur; Pengobatan dan Perawatan; serta Kecelakaan Kerja dan telah didokumentasikan dengan baik

kerja.


22/24

91,7 % (BAIK)

Nilai Akhir Kriteria Sosial :

Kriteria 4. Sosial

Indikator 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Jumlah

Nilai Kinerja Surveilan (2014)


Baik Baik Baik Baik Baik

Baik Baik Baik Baik Baik

Surveilan IV (2015) Nilai Nilai Maksimal Kematangan/ Kinerja Bobot Indikator Indikator 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 15 15

Total nilai kinerja seluruh indikator sosial adalah 15 atau 15/15 x 100 % = 100% sehingga nilai akhir kinerja kriteria sosial adalah Baik (konsisten). Perhitungan Nilai Akhir Kinerja Surveilan IV Pada IUPHHK-HA PT. Hutanindo Lestariraya Timber Surveilan IV ( 2015) Nilai Nilai Kinerja Kematangan/ Maksimal Bobot Indikator Indikator 3 3

Kriteria

Indikator

Bobot Indikator Surveilan III (2014)

Prasyarat

1.1.

3

Baik

1.2.

3

Baik

3

3

1.3.

3

Baik

3

3

1.4.

3

Baik

3

3


Hal 23 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK Kriteria

Indikator 1.5.

Produksi

Ekologi

Sosial

Bobot Indikator Surveilan III (2014)


Surveilan IV ( 2015) Nilai Nilai Kinerja Kematangan/ Maksimal Bobot Indikator Indikator 3 3

Baik

2.1.

3 3

Baik

3

3

2.2.

2

Sedang

2

3

2.3.

3

Baik

3

3

2.4.

2

Baik

3

3

2.5.

3

Baik

3

3

2.6.

3

3.1.

3

Baik Baik

3 3

3 3

3.2.

2

Sedang

2

3

3.3.

3

Sedang

2

3

3.4.

2

Sedang

2

3

3.5.

2

Sedang

2

3

3.6.

2

Sedang

2

3

4.1.

3

Baik

2

3

4.2.

3

Baik

3

3

4.3.

3

Baik

3

3

4.4.

3

Baik

3

3

4.5.

3

Baik

3

3

60

66

Jumlah

60

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa total nilai kinerja seluruh indikator PHPL adalah 60, sehingga Nilai Akhir Kinerja Surveilan IV adalah 60/66 x 100 % = 90,9%, dan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk.

1.1.2.

PENILAIAN VLK (Verifikasi Legalitas Kayu)

PRINSIP 1.

: Kepastian areal dan hak pemanfaatan Hal 24 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK Kriteria 1.1.

: Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

Indikator 1.1.1.

: Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Standar Verifikasi No

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5

1.

P1.

K1.1.

Kepastian areal dan hak pemanfaatan

Areal unit

1.1.1.

Pemegang izin mampu manajemen hutan terletak di menunjukkan kawasan hutan keabsahan Izin Usaha produksi.

Ringkasan Justifikasi


6

7

Dari verifikasi dokumen IUPHHK-HA PT. HLRT legal didapat keterangan sebagai berikut : Terdapat Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan perizinan usaha dan Perkebunan No. 999/Kpts-VI/1999 tanggal 14 (SK IUPHHK- Oktober 1999 tentang Pemberian Izin Usaha HA/HT/RE/Peme- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam a.

Memenuhi:

Dokumen terkait

Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian

Pemanfaatan gang Hak kepada PT. Hutanindo Lestariraya Timber atas Areal kawasan Hutan Produksi seluas ± 98.000 Ha yang terletak di dipenuhi Hasil Hutan Pengelolaan Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat lampiran SK seluruhnya Kayu (IUPHHK). berupa Peta berskala 1 : 100.000. Surat Keputusanditandatangani oleh Dr. Ir. Muslimin Nasution (Menteri Kehutanan saat itu). Berdasarkan SK tersebut diketahui bahwa masa berlaku izin adalah selama 50 tahun. Terdapat Peta Areal Kerja IUPHHK Hutan Alam PT. Hutanindo Lestariraya Timber di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. Berdasarkan Peta tersebut diketahui batas IUPHHK-HA PT. Hutanindo Lestariraya Timber sebelah Barat Laut berupa Hutan Lindung Muller-Schwaner, sebelah Timur berbatasan dengan Areal Kerja HPH PT. Erna Djuliawati, sebelah Tenggara berbatasan dengan Areal Eks HPH PT. Bina Samaktha dan sebelah Selatan berbatasan dengan HPH PT. Karda Traders. Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah serta Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan dan Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan dan Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah diketahui terdapat kesesuaian Petayang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Kesimpulan : Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA dipenuhi seluruhnya.

Hal 25 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK Standar Verifikasi



6

7

Bukti

Terdapat SPP IIUPHHK Nomor 2462/VI-PPHH/1999 tanggal 12 Oktober 1999 yang ditujukan kepada PT.

IIUPHHK telah

pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Hutanindo Lestariraya Timber (eks areal HPH PT. Inocin Aria Bima). Besarnya iuran yang harus dibayarkan untuk areal seluas 98.000 Ha dengan tarif Rp 30.000/Ha selama jamgka waktu 20 tahun adalahRp 2.940.000.000,- Rekening penerima setoran adalah Bank Indonesia Pusat atas nama Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH No. 508.000.014

Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Terdapat SPP Tambahan Iuran Hak Pengusahaan Hutan Nomor S. 417/VI-BIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada PT. Hutanindo Lestariraya Timber. Besarnya iuran yang harus dibayarkan (sebagai tambahan setelah menggunakan tariff baru – RP 50.000/Ha) untuk areal seluas 98.000 Ha adalah Rp 1.960.000.000,- Rekening penerima setoran adalah Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat

No

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5 b.

Memenuhi: dibayarkan sesuai SPP

Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor : 102 000 420 3870. - Terdapat bukti pembayaran Iuran IUPHHK a/n. PT. Hutanindo Lestariraya Timber yang dibayarkan melalui Bank BCA Kantor Cabang P. Jayakarta Nomor Rekening 083-300675-1 dengan tujuan Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 508.000.014 dengan Keterangan : Untuk pembayaran SPP IHPH Nomor : 2462/VI-PPHH/1999 tanggal 12 Oktober 1999 a/n. PT. Hutanindo Lestariraya Timber. Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 2.940.000.000,- Terdapat bukti Iuran IUPHHK a/n. PT. Hutanindo Lestariraya Timber yang dibayarkan melaui Bank BCA Kantor Cabang P. Jayakarta Nomor Rekening 083-300675-1 dengan tujuan Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening102-000-420-3870 dengan Berita : Pembayaran sesuai SPP-IIUPHH tambahan Nomor : S.418/VI-BIKPHH/1012 tanggal 6 Juni 2012. Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.960.000.000,Kesimpulan : Iuran IUPHHK PT. Hutanindo Lestariraya Timber telah dibayar melalui Bank BCA Kantor Cabang P. Jayakarta ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sesuai dengan SPP.

Hal 26 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK Standar Verifikasi No

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5 c.



6

7

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-HA Memenuhi: Berbasis IHMB Tahun 2012-2021 beserta - Terdapat yang Lampirannya dan RKTUPHHK-HA Tahun 2013 dan data dan luar Tahun 2014 beserta Lampirannya serta wawancara informasi dengan Unit Manajemen tidak terdapat penggunaan penggunaan (jika kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT. kawasan Hutanindo Lestariraya Timber yang sah di

Penggunaan kawasan sah di kegiatan IUPHHK ada).

Kesimpulan : - Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HA PT. Hutanindo Lestariraya

luar kegiatan IUPHHK.

Timber.

Hal 27 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5

2.

P2. K2.1. Memenu- Pemegang izin hi sistem memiliki dan rencana prosedur penebangan peneba- pada areal ngan tebangan yang yang sah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1.

a.

RKUPHHK/

Dokumen

RPKH dan

RKUPHHK/RPK Rencana Kerja H, RKT/Bagan Tahunan (RKT/ Kerja/RTT beserta Bagan lampirannya Kerja/RTT) telah disahkan oleh yang disahkan oleh yang pejabat yang berwenang. berwenang, meliputi : . Dokumen RKUPHHK/RPK H & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut



6

7

Dari verifikasi dokumen yang dimiliki oleh IUPHHKHA PT. HLRT adalah : 1. Dokumen RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT. Hutanindo Lestariraya Timber Periode 2011 s/d 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan nomor pengesahan No. SK.158/VI-BUHA/ 2011 Tanggal 10 November 2011. Terdapat Lampiran Peta Skala 1 : 100.000 (dibuat oleh PT. Hutanindo Lestariraya Timber – Ir. Fuidy Lukman (Dirut), dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam – Ir. Heru Sukarno, M.MA, disetujui an. Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam – Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc)

Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya

2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Bagan

Dokumen

Kerja Tahunan yaitu :  RKT Tahun 2015 beserta peta lampiran dengan Skala 1 : 50.000 telah disahkan secara mandiri (self approval) oleh Kariadi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Hutanindo Lestariraya Timber melalui SK Nomor : 495/HLPBN/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan

RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2015 PT. Hutanindo Lestariraya Timber Provinsi Kalimantan Tengah.  RKT Tahun 2014 beserta peta lampiran dengan Skala 1 : 50.000 telah disahkan secara mandiri (self approval) oleh Kariadi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Hutanindo Lestariraya Timber melalui SK Nomor : 455/HL-

disahkan secara self approval

PBN/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2014 PT. Hutanindo Lestariraya Timber Provinsi Kalimantan Tengah

.

Memenuhi:

• Peta rencana penataan areal kerja yang Kesimpulan: dibuat oleh Terdapat dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA Ganis PHPL yang sah dan dilengkapi dengan peta penataan areal Canhut kerja yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.

Hal 28 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5 b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan



6

7

1. Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, Memenuhi: hutan konservasi atau batas persekutuan yang Tersedia peta belum ditata batas (tidak berlaku untuk Pemegang lokasi yang Hak Pengelolaan) tidak boleh  Tidak terdapat zona penyangga dengan kawasan ditebang Hutan Lindung. Unit Manajemen tidak yang dibuat mempunyai areal yang berbatasan dengan dengan Hutan Lindung. prosedur 2. Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam yang benar dan>25% untukhutan tanaman). dan terbukti  Berdasarkan hasil telaah dokumen RKUPHHK-HA keberadaanBerbasis IHMB Periode 2011 - 2020 di areal nya di Unit Manajemen terdapat lereng E ( ˃ 40 % ) lapangan. sebesar 1,41 Ha (0,00%) . Dalam peta RKT tahun 2014 tidak terdapat penandaan areal curam (lereng E). Dalam peta RKT tahun 2014 dan tahun 2015 tidak terdapat penandaan areal curam (lereng E). 3. Habitat satwa liar dan atau tumbuhandilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah/kawasan biodiversity).  Dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020 terdapat alokasi Kantong Satwa tetapi tidak berada/berbatasan dengan petak tebangan RKT 2014 dan RKT 2015  Pada Peta RKT 2015 terdapat lokasi Kawasan Konservasi Insitu (KKI) yang berbatasan petak tebangan (dalam peta Kawasan KKI diberi warna ungu muda). 4. Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat).  Tidak terdapat peta areal yang memiliki nilai religi dan budaya. 5. Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya.  Pada Peta RKT tahun 2014 terdapat penandaan Sempadan Sungai Belantikan. Kesimpulan: Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti keberadaannya di lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta.

Hal 29 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5 c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan



6

7

Dari peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2014 dan Memenuhi: 2015PT. HLRT penandaan batas blok terlihat dengan Peta jelas dan disahkan dengan tanda cap dari Dirut PT. blok/petak HLRT. Hasil verifikasi lapangan pada blok tebangan tebangan RKT 2014 dan 2015 menunjukkan lokasi sesuai disahkan antara peta areal kerja dengan posisi koordinat GPS (dicap), posisi di lapangan. Batas antara setiap petak/blok ditandai blok tebangan dengan plang patok tanda batas dan pemberian benar dan tanda berupa polet cat warna merah pada batang terbukti di pohon atau patok kayu pada jalur rintisan batas lapangan. petak/blok. Kesimpulan: Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap) oleh Pejabat yang berwenang, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

K2.2.

2.2.1.

Adanya rencana kerja

Pemegang izin

yang sah

rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

mempunyai

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK.  Berdasarkan hasil diketahui terdapat

Memenuhi:

verifikasi dokumen

dokumen Keabsahan dan RKUPHHK kelengkapan Berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020 dengan dokumen lampirannya yang lengkap. Dokumen tersebut RKUPHHK telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bina dipenuhi Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan seluruhnya. Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Nomor Keputusan SK.158/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Nopember 2011.  Terdapat Lampiran Peta Skala 1 : 50.000 (dibuat oleh PT. Hutanindo Lestariraya Timber, dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam – Ir. Heru Sukarno, M.MA, disetujui an. Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam – Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc). 2. Proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin Pada saat dilakukan verifikasi dokumen RKUPHHK tersebut telah selesai disusun dan sudah mendapat pengesahan sebagaimana dijelaskan pada poin 1 di atas Kesimpulan: Dokumen RKUPHHK-HA tersedia lengkap dengan lampirannya dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Hal 30 dari 45




5

6

7

Verifier ini tidak diverifikasi karena PT. HLRT merupakan pemegang IUPHHK Hutan Alam yang

NA

Kesesuaian lokasi

No

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4 b.

memanfaatkan hasil hutan alam berupa kayu bulat dan volume berdiameter >50 cm pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Hal 31 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5

3.

P3. Keabsa-

K3.1. Pemegang izin

han

menjamin Perdaga- bahwa semua ngan atau kayu yang pemindah diangkut dari tanganan Tempat kayu Penimbunan bulat . Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu

Dokumen LHP yang telah

bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan

disahkan oleh pejabat yang berwenang.



6

7

a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang

Memenuhi: a. Tersedia

Terdapat dokumen LHP untuk bulan Februari s/d Januari 2015. Sebagai contoh LHP Nomor 2.A/HLTPTI/I/2015 Periode II (Dua) Tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat oleh Suparlan (Nomor Register 00605-12/PKB-R/XVIII/2012) dan Gatot Suryadi (Nomor Register 00798-12/PKB-R/XVIII/2013), diperiksa dan disahkan oleh Yonatan Pataman (Nomor Register 00364-12/WAS-PKB-

dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwe-

R/XVIII/2012), Donrestono, S.Hut (Nomor Register 00472-12/WAS-PKB-R/XVIII/2013), Alfianto (Nomor Register 00475-12/WAS-PKBR/XVIII/2013). Terdapat juga Buku Ukur sebagai catatan harian hasil pengukuran kayu setelah dilakukan pembagian batang di TPn sebagai dasar pembuatan LHP. Contoh Buku Ukur No. 2.A Tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat oleh Suparlan (Nomor Register 00605-12/PKB-

nang b. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan

R/XVIII/2012) yang digunakan untuk pembuatan LHP

di lapangan

b. Kesesuaian LHP dengan fisik kayu Hasil uji petik terhadap fisik kayu yang berada di TPK Hutan KM.75 Belantikan pada koordinat 01° 28’ 57,2’’ LS dan 111° 35’ 50,5’’ BT dan TPK Antara Semendung pada koordinat 02° 02’ 51,2’’ LS dan 111° 27’ 38,5’’ BT dengan dokumen LHP menunjukan selisih pengukuran volume sebesar 2,82 % dan tidak terdapat perbedaan jenis. Dengan demikian fisik kayu di TPK Hutan KM.75 Belantikan dan di TPK Antara Semendung telah sesuai dengan LHP yang disahkan. Fisik kayu yang diuji petik terdapat dalam LHP Nomor 2.A, 2.B dan 3 Tahun 2015. c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan Hasil uji petik mengenai nomor batang di LHP dengan tunggak kayu dilaksanakan di Petak I-30 Blok RKT 2014 hasilnya nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. Kesimpulan: Hasil uji petik LHP dengan fisik kayu yang dilakukan di TPK Hutan KM 75 Belantikan dan di TPK Antara Semendung oleh Ganis yang berwenang menunjukkan selisih pengukuran volume dengan dokumen LHP dibawah 5 % dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapanganbatang di LHP dapat ditemukan di lapangan.

Hal 32 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, -TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau



6

7

Terdapat dokumen SKSKB untuk setiap pengiriman Memenuhi: kayu yang berasal dari TPK hutan ke TPK 1. Kayu yang Antara/Logpond Semendung, sebagai contoh SKSKB diangkut dengan Nomor Seri DG 2130157 tertanggal dari TPK 29/01/2015 memuat informasi diantaranya masa hutan ke berlakunya SKSKB, alat angkut yang dipakai berupa TPK Logging Truck Mercy, lokasi tempat muat kayu di TPK Antara Hutan Belantikan, alamat lokasi bongkar di Logpond serta ke Semendung, informasi tentang Kayu Bulat yang tujuan diangkut, nama penerbit SKSKB yaitu Supri (No. Reg. pengiri00609-12/PKB-R/XVIII/2012), nama penerima kayu bulat di Semendung yaitu Budi Utomo dan nama P3KB yang mematikan SKSKB yaitu Rendi Arianto (No. Reg. 01233-12/PKB-R/XVIII/2014) disertai Lampiran berupa DKB Nomor 33/DKB-SKSKB/HLRT-BC/TPTI-JJ/I/2015. Terdapat pula dokumen FAKB untuk setiap pengiriman kayu yang berasal dari TPK Antara/Logpond Semendung ke Logpond Industri PT. Korindo Ariabima Sari di Pangkalan Bun atau ke Logpond Lalang atau ke

man kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

Logpond Pendulangan. Hasil telaah dokumen penampung kayu terdaftar menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dokumen SKSKB dan FA-KB berikut lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat (DKB) dengan dokumen asal kayu (LHP)

hutan sesuai ketentuan . Berdasarkan hasil uji petik persediaan kayu yang 2. Hasil uji petik tercantum di dalam LMKB dengan surat keterangan persediasahnya hasil hutan terdapat kesesuaian antara an kayu keduanya. Sebagai contoh SKSKB Nomor Seri DG yang 2129925 (16/11/14) tercantum dalam LMKB Nomor : tercantum 11.a/LMKB/HLRT/XI/Bulan November 2014 di TPK di LMKB Hutan Belantikan sebagai dokumen pengangkutan sesuai (pengurangan stock) dan diterima di TPK dengan Antara/logpond Semendung (penambahan stock) surat dalam LMKB Nomor : 11.b/LMKB/HLRT/XI/Bulan keteraNovember 2014 dengan jumlah batang dan volume ngan yang sama (5 batang kayu meranti dengan volume 51,86 m3). Kesimpulan : Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara/Logpond serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan PT. Hutanindo Lestariraya Timber ke TPK Antara/Logpond Semendung disertai dengan

sahnya hasil hutan terkait

dokumen SKSKB dan kayu yang diangkut dari Logpond Semendung ke Logpond Lalang atau ke Logpond Pendulangan atau ke Logpond Industri PT. Korindo Ariabima Sari di Pangkalan Bun atau ke luar pulau/antar provinsi disertai dengan dokumen FAKB.

Hal 33 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5



6

7

Hasil pemeriksaan tanda-tanda legalitas kayu  Pemeriksaan tanda-tanda legalitas kayu di TPn pada

Memenuhi:

3.1.3. Pembuktian

a.

asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak

PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan 

bontos kayu dapat dijumpai pemasangan label identitas berupa label terbuat dari bahan plastik berwarna merah dan bening. Label yang berwarna merah (Label ITSP) memuat Nama Perusahaan, Tahun RKT, Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis dan Diameter dan label yang bening memuat Nomor Produksi, Diameter dan Panjang kayu. Pemeriksaan tanda-tanda legalitas kayu di TPK

Pengelolaan

bisa dilacak balak.

Hutan dan di TPK Antara. Pada bontos dan ujung kayu dapat dijumpai pemasangan label identitas berupa Label bening merupakan label yang di buat di TPn, Label merah yang merupakan label hasil ITSP, Label kuning merupakan Label Barcode yang apabila dibaca dengan alat HRC akan berisi informasi sesuai LHP berupa ID barcode, tahun tebang, nomor petak, nomor pohon, jenis pohon, panjang, diameter pangkal, diameter ujung,

Tanda-tanda

Tandatanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.

diameter rata-rata dan volume kayu dan label VLegal.  Pada tunggak kayu terdapat label identitas berupa label yang terbuat dari bahan plastik berwarna merah yang merupakan label ITSP. Label ini berisi kode inisial nama Perusahaan HL (PT. Hutanindo Lestariraya Timber), Tahun RKT, Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis Pohon, dan Diameter.  Terdapat dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB) yang mencantumkan identitas batang (kayu). Adanya identitas yang terdapat di batang yang menyebutkan Nomor Petak dan Nomor Pohon serta Jenis Pohon dimana pada tunggak juga menyebutkan identitas yang sama dan sesuai dengan dokumen maka memungkinkan kayu bisa dilacak balak Kesimpulan: Sistem penomoran kayu yang terdapat di PT. HLRT sesuai dengan nomor yang terdapat di dokumen, sehingga kayu dapat ditelusur sampai ke petak tebangan.

Hal 34 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5 b. Identitas kayu



6

7

Sistem tata usaha kayu yang diterapkan di PT. HLRT Memenuhi: adalah sebagai berikut : Ada sistem

diterapkan  Pada waktu ITSP/Cruishing, pohon dicatat, diukur secara konsisten dan diberi label (label merah untuk pohon yang oleh pemegang akan ditebang dan label kuning untuk pohon yang izin. tidak ditebang). Label ini memuat inisial nama perusahaan, tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, jenis pohon dan diameter.  Pada saat penebangan label yang menempel di pohon (berdasarkan hasil Cruising) disobek

yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten

(dijadikan) rangkap 3. Satu bagian ditempelkan di tunggak, satu bagian ditempelkan di batang kayu dan satu bagian diambil mandor untuk kepentingan pengupahan.  Batang kayu yang telah disarad dan ditempeli label kemudian dilakukan pengukuran di TPn (termasuk jenis, ukuran panjang, diameter dan volume) yang kemudian dicatat dalam Buku Ukur untuk selanjutnya dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP,) dibuatkan juga DKB (Daftar Kayu Bulat) oleh Petugas yang berwenang. Di TPn ini juga dibuatkan label Barcode yang berisi informasi lengkap tentang kayu dan ditempelkan di pangkal dan ujung kayu.  Setelah diperiksa dan dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka LHP disahkan oleh P2LHP yang kemudian diajukan untuk pembayaran PSDH dan DR. Setelah dikeluarkannya SPP PSDH dan DR dan dibayar PSDH dan DR-nya maka dikeluarkanlah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) oleh Petugas yang berwenang. Kemudian kayu diberi label barcode berwarna kuning karena PT. Hutanindo telah menerapkan SI-PUHH Online dan label V-Legal.  Untuk tujuan pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara Semendung digunakanlah SKSKB ini untuk dokumen pengangkutan kayu. Untuk tujuan pengangkutan keluar dari TPK Antara/Logpond Semendung digunakan FA-KB Kesimpulan: Terdapat sistem penandaan kayu bulat yang memungkinkan penelusuran kayu bulat sampai ke petak tebangan dan identitas kayu diterapkan secara konsisten. 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

 Dokumen SKSKB Memenuhi: Dokumen SKSKB tersedia untuk periode Februari 1. Tersedia 2014 s/d Januari 2015 secara lengkap dan sah dan dokumen ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit SKSKB. SKSKB dan SKSKB yang diterbitkan dari tanggal 4 Februari 2014 FAKB s/d 31 Januari 2015 berjumlah 1.508 set yang lengkap digunakan untuk mengangkut kayu sebanyak dan sah 12.720 batang dengan volume sebesar 80.159,64 (dibuat m3. Nama penerbit SKSKB tahun 2014 yaitu Supri oleh (No. Reg. 04/17/1708/HLRT/SPI/P2SKSKB) dan petugas

Hal 35 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5



6

7

nama penerbit SKSKB tahun 2015 adalah Supri (No. Reg. 464/HL-PBN/XII/2014). Dokumen SKSKB

yang berwenang).

setelah sampai DI TPK Antara Semendung 2. Tersedia dimatikan oleh P3KB. P3KB tahun 2014 dokumen dilaksanakan oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Berita Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan P3KB tahun Acara 2015 dilaksanakan oleh karyawan perusahaan yang Pemeriksaberkualifikasi GANISPHPL-PKB-R yang ditetapkan an (BAP) dengan Keputusan Pimpinan Pemegang Izin. oleh  Dokumen FA-KB Pejabat Penerbit Dokumen FA-KB tersedia untuk periode Februari 2013 s/d Januari 2014 secara lengkap dan sah untuk lokasi TPK Antara/Logpond Semendung, TPK Antara/Logpond Lalang dan TPK Antara/Logpond Pendulangan Kesimpulan:

Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB)

Terdapat dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan telah disahkan (dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang). K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. a. Pemegang izin Dokumen SPP menunjukkan (Surat Perintah bukti pelunasan Pembayaran) DR Dana Reboisasi dan/atau PSDH (DR) dan atau telah Provisi Sumber diterbitkan. Daya Hutan (PSDH).

Hasil pemeriksaan dan perbandingan dokumen SPP Memenuhi: (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan Dokumen dengan LHP yang disahkan SPP  Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas (kelompok PSDH dan DR yang ditujukan kepada PT. jenis, HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER untuk periode volume dan Februari 2014 s/d Januari 2015. Surat tersebut tarif) sesuai dikeluarkan oleh Pejabat Penagih Provisi Sumber dengan LHP Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Kabupaten Seruyan. Selama periode Februari 2014 s/d Januari 2015 jumlah tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan untuk volume kayu 78.025,32 m3 adalah sebesar Rp 4.758.297.538,00 untuk PSDH dan $ 1.269.420,94 untuk DR, jumlah

yang disahkan

tersebut sudah dibayar lunas oleh PT. HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan DR di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 102.000.4819717.  Sebagai contoh SPP PSDH dan DR Nomor : 04.01.15 yang dikeluarkan oleh Pejabat Penagih H. Supriadi, S.Hut untuk LHP Nomor : 02.A/HL/LHPJJ/KBS/I/2015 Tanggal 26-01-2015, Sah 26-012015, LHP Nomor : 02.A/HL/LHP-TPTI/KB/I/2015 Tanggal 26-01-2015, Sah 26-01-2015 dan LHP Nomor : 02.A/HL/LHP-TPTI/KBS/I/2015 Tanggal 26-01-2015, Sah 26-01-2015 telah sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif yang ditetapkan. Kesimpulan : Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan, baik dari segi kelompok jenis, volume maupun tarif.

Hal 36 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5 b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH



6

7

1. Keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor DR Memenuhii dan/atau PSDH dengan SPP DR dan/atau PSDH DR dan/atau  Terdapat bukti pelunasan SPP sesuai dengan PSDH telah LHP yang telah disahkan dibayarkan  Selama periode Februari 2014 s/d Januari 2015 lunas dan jumlah tagihan yang telah dibayar sebagaimana sesuai dengan tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran dokumen SPP (SPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan untuk volume kayu 78.025,32 m3 adalah sebesar Rp 4.758.297.538,00 untuk PSDH dan $ 1.269.420,94 untuk DR kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan DR di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Pembayaran dilaksanakan lewat Bank Mandiri Cabang Pangkalan Bun. 2. Perbandingan SPP DR dan/atau PSDH terhadap bukti pembayaran/setor dan/atau perjanjian pelunasan tunggakan.  Bukti pembayaran DR dan PSDH periode Februari 2014 s/d Januari 2015 telah dibayar sesuai dengan tagihan yang terdapat di SPP DR dan PSDH Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, PSDH dan DR telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian

1. Pemeriksaan ukuran kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter ≥30cm, dan ukuran panjangnya ≤130cm.  Berdasarkan hasil telaah dokumen baik Buku Ukur, LHP, FA-KB maupun SKSKB diketahui bahwa kayu yang diproduksi oleh PT. Hutanindo Lestariraya Timber adalah termasuk kategori kayu bulat (diameter ≥ 30 cm). Berdasarkan

Memenuhi: Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai

hasil uji petik mengenai kesesuaian fisik kayu dengan tarif. dengan dokumen LHP diketahui bahwa kayu yang diukur (hasil produksi) termasuk dalam

kategori kayu bulat. tarif PSDH untuk 2. Pemeriksaan kesesuaian pembayaran tarif DR kayu hutan PSDH dengan bukti pembayaran. tanaman  Besarnya SPP telah sesuai dengan ketentuan Besarnya SPP telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu: Tarif PSDH ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/MDAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Permendag No. 22/MDAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2012. Berdasarkan Peraturan tersebut besarnya tarif PSDH untuk

Hal 37 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5



6

7

wilayah Kalimantan adalah: - Kelompok Meranti Rp 60.000/m3 - Kelompok Rimba Campuran Rp 36.000/m3 Kemudian diubah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014. Berdasarkan peraturan tersebut besarnya tarif PSDH untuk wilayah Kalimantan adalah : 1). Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a). Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS) 730.000 per m3 b). Diameter > 49 cm (KB) 760.000 per m3 2). Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a). Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS) 430.000 per m3 b). Diameter > 49 cm (KB) 450.000 per m3 Adapun Tarif DR ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Untuk wilayah Kalimantan besarnya tarif DR adalah: - Kelompok Meranti $ 16/m3 - Kelompok Rimba Campuran $ 13/m3 Tarif DR ini diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Untuk wilayah Kalimantan besarnya tarif DR adalah : 1). Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a).Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS) US $ 16.0 per m3 b). Diameter > 49 cm (KB) US $ 16.5 per m3 2). Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a).Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS) US $ 13.0 per m3 b). Diameter > 49 cm (KB) US $ 13.5 per m3 Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH/DR dan bukti setor PSDH/DR,PT. HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER telah membayarkan PSDH/DR sesuai dengan tarif yang berlaku. Kesimpulan : Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH/DR dan bukti setor PSDH/DR, PT. HLRT telah membayarkan PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku

Hal 38 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5

K3.3. Pengangkutan

3.3.1. Pemegang izin

dan perdagangan antar pulau

yang

Dokumen PKAPT

mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau



6

7

Memenuhi:

Terdapat dokumen pengakuan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen

Tersedia

Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor Surat : 391/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/4/2014 untuk PT. Hutanindo Lestariraya Timber sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan Nomor : 15. 05. 1. 00088 yang berlaku sampai tanggal 1 April 2018

dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kesimpulan : Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh

Terdaftar (PKAPT).

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor : 15. 05. 1. 00088 yang berlaku sampai tanggal 1 April 2018

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang

Dokumen yang menunjukk an identitas

Pemeriksaan dokumen terhadap kapal-kapal pengangkut kayu yang digunakan oleh IUPHHK-HA PT. HLRTsemuanya memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang isinya menyatakan bahwa kapal

Memenuhi:

menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

kapal.

berbendera kebangsaan Indonesia, dengan demikian maka seluruh kapal (Tug Boat dan Tongkang) yang digunakan IUPHHK-HA PT. HLRT untuk pengangkutan kayu antar pulau mempunyai identitas yang jelas dan berbendera Indonesia.

kapal berbendera Indonesia.

Kriteria 3.4. 3.4.1 Tanda VPemenuhan Implementasi Legal yang penggunaan Tanda V-Legal dibubuhkan Tanda V-Legal sesuai ketentuan

Setiap kapal pengangkut kayu adalah

Kesimpulan : Kapal pengangkut kayu yang digunakan PT. HLRT semuanya berbendera Indonesia PT. Hutanindo Lestariraya Timber telah melakukan pemasangan tanda V-Legal pada kayu bulat hasil produksinya berupa pemasangan Label V-Legal di bontos kayu setelah kayu dibayar lunas PSDH dan DRnya. Hal ini dikarenakan PT. Hutanindo Lestariraya Timber telah mendapatkan Sertifikat PHPL sebagaimana yang diamarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-

Memenuhi: Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan

BPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Kesimpulan : PT. Hutanindo Lestariraya Timber telah melakukan pemasangan tanda V-Legal

Hal 39 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5

4.



6

7

Hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan Memenuhi: Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL dan catatan 1. Tersedia temuan penting. Dokumen

P4. Pemenu-

K4.1. Pemegang izin

4.1.1. Pemegang izin

Dokumen AMDAL/DPPL/

han aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan peneba-

telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan

telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/U KL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan

UKL-UPL/RKLRPL

ngan

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

(ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang

tersebut bisa dipergunakan dan hanya berkewajiban kerja dan membuat dokumen RKL dan RPL sebagaimana telah disebutkan dalam Surat dari Komisi Pusat AMDAL No. disahkan. 2265/II-DAR/1999 tanggal 13 Oktober 1999. 2. Proses Dokumen SEL a/n PT. Inocin Ariabima Sari telah penyusumendapatkan Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL nan Dephut dengan Nomor Persetujuan 30/DJdokumen VI/AMDAL/95 tanggal 31 Januari 1995. Pelaksanaan lingkuPenyusunan SEL diprakarsai oleh PT. Inocin Ariabima ngan

Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen

telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Sari beralamatkan di Gedung Eka Life Lantai 12 – 15 Jl. MT. Haryono Kavling 62 Jakarta Telp (021) 7975959. Direktur Utama M. Suharjaeni dengan berjasama dengan Konsultan Penyusun PT. Tridida Pantau alamat Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 6 Km. 617 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Telp. (021) 5705093, 5701112. Direktur Ir. Supardji Terdapat dokumen RKL-RPL PT. Hutanindo Lestariraya

lingkungan tersebut

Hasil penelusuran dokumen diketahui bahwa PT. Hutanindo Lestariraya Timbermendapatkan areal eks HPH Inocin Ariabima Sari berdasarkan keputusan lelang sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 1567/Mehutbun-VI/1999 tanggal 30 September 1999. Oleh karena PT. Inocim Ariabima Sari telah mempunyai dokumen SEL maka dokumen

AMDAL/ DPPL/UKLUPL yang lengkap untuk seluruh areal

telah sesuai ketentuan yang berlaku

Timber yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 045/MenhutbunII/2000 tanggal 22 Februari 2000. Pelaksanaan Penyusunan RKL-RPL diprakarsai oleh PT. Hutanindo Lestariraya Timber beralamatkan di Jl. Pangeran Jayakarta 129 Blok No. 48 – 49 Jakarta Pusat 10730 Telp. (021) 6262553-54 Fax (021) 6298623 dengan Direktur Utama Fuidy Lukman, BSc., SH., MBA dengan berjasama dengan Konsultan Penyusun Fakultas Kehutanan IPB alamat Kampus Kehutanan IPB Darmaga Kotakpos 168 Bogor 16001 Telp. (0251) 621677 Fax. (0251) 621256 Penanggung jawab Prof. Dr. Ir. Yusuf Sudo Hadi, MAgr. Kesimpulan : PT. HLRT memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat Dephut

Hal 40 dari 45




5

6

7

Dokumen RKL dan

Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan dokumen

Tersedia

menunjukkan penerapan tindakan untuk

perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial adalah sebagai berikut : Dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 045/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Februari 2000telah mengacu kepada dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi

dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL /UKL-UPL

mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Lingkungan (SEL). Hal ini terlihat dari dampak penting yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi dalam dokumen SEL telah diakomodir di dalam dokumen RKL dan RPL untuk dilakukan pengelolaan dan pemantauan.

yang telah disahkan.

No

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4 4.1.2 Pemegang izin

a.

memiliki

RPL

laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang

Memenuhi:

Kesimpulan : PT. HLRT memiliki dokumen RKL dan RPL yang penyusunannya mengacu pada laporan Analisis Dampak Lingkungan b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

Terdapat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II tahun 2014 yang disampaikan ke Kepala Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kesimpulan : IUPHHK-HA

PT.

HLRT

sudah

melaksanakan

kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap aspek-aspek yang mempunyai dampak penting

Memenuhi: Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

Hal 41 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5

5.

P5. Peme-

K.5.1. Pemenuhan

nuhan terhadap peraturan ketenega kerjaan

ketentuan Implementasi Keselamatan K3 dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan

a. Implementasi prosedur K3



6

7

Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen, personel Memenuhi: yang bertanggung jawab dan implementasinya Tersedia Terdapat Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan pedoman/ Keamanan Kerja (K3) IUPHHK-HA PT. HLRT yang prosedur ditandatangani oleh Direktur PT. HLRT. SOP ini berisi : K3 dan personel  Prosedur K3 yang  Tata Kerja ditunjuk  Manfaat Prosedur Kerja K3 Personel yang bertanggungjawab atas pelaksanaan untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan bertangperusahaan adalah Camp Manager. Hasil pengamatan di lapangan, yaitu di Camp Belantikan dan workshop, terlihat karyawan menggunakan alat pengaman diri saat menjalankan pekerjaannya. Karyawan yang bekerja di workshop pada saat melakukan kegiatan pengelasan dilengkapi dengan APD yang terdiri dari sarung tangan safety tukang las, sepatu safety, kacamata safety tukang las. Di dalam dokumen Peraturan Perusahaan diatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu Bab VII Pasal 19 Pengobatan/Perawatan, Pasal 20 Biaya Pengobatan, Pasal 21 Perawatan Kesehatan Bagi karyawan, Pasal 22 Prosedur Perawatan Kesehatan, Pasal 23 Program Keluarga Berencana, Pasal 25 Kecelakaan Kerja, Pasal 26 Perawatan/Pengobatan Karena kecelakaan, Pasal 27

gung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya)

Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, Pasal 28 Sumbangan Duka Cita, Bab IX Pasal 41 Keselamatan Kerja Kesimpulan : PT. HLRT telah memiliki prosedur K3 dan telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan

Hal 42 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5 b. Ketersediaan peralatan K3



6

7

Hasil pemeriksaan ketersediaan peralatan K3 PT. Hutanindo Lestariraya Timber memiliki persediaan APD yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh karyawan. Terdapat dokumen Daftar APD/Alat Perlindungan Diri PT. HLRT Base Camp Belantikan yang dibuat oleh Kabag. Perencanaan, Ir. Abdul Gafar pada tanggal 20 Februari 2015 dan diketahui oleh Budi Pramono sebagai Camp Manager, yang isinya mendata alat K3 yang tersedia. Selain itu terdapat juga daftar Barang inventaris Perlindungan Hutan dan Damkarhut serta Sarananya yang dibuat oleh Widyanarto Personalia.

B.

Anggara

sebagai

Memenuhi: Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa

Kabag.

Peralatan Kebakaran hutan yang dimiliki oleh PT. Hutanindo Lestariraya Timber masih berfungsi dengan baik, hal ini dibuktikan dalam demo pemadaman kebakaran di base camp Belantikan peralatan yang digunakan untuk memadamkan api dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kesimpulan : PT. HLRTmenyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan, peralatan tersebut berfungsi baik. c.

Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan Kerja PT. HLRT Base Camp Palikodan selama periode Februari Catatan kecelakaan kerja 2014 – Januari 2015 yang dibuat oleh Andik Kurniawan Susanto selaku Staff Personalia, diperiksa oleh Widyanarto Bowo Anggara selaku Kabag. Personalia dan disetujui oleh Budi Pramono sebagai Camp Manager. Di dalam rekap tersebut tercatat ada satu karyawan sakit (meninggal di Puskesmas) dan dua kejadian kecelakaan kerja (satu meninggal di TKP dan yang satunya lagi menjalani perawatan di RSUD Pangkalan Bun) Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja di PT. Hutanindo Lestariraya Timber adalah :   

Menekan kecelakaan kerja melalui metode kerja yang benar Menggunakan Alat Pelindung Diri berdasarkan jenis pekerjaan dan risiko pekerjaan Memasang papan peringatan (safety sign board) di tempat-tempat strategis

Memenuhi: Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

Kesimpulan : PT. HLRT memiliki catatan kecelakaan kerja dan ada upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja

Hal 43 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5

K.5.2. Pemenuhan

5.2.1. Kebebasan

hak-hak tenaga berserikat kerja bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja



6

7

Tidak terdapat serikat pekerja di dalam perusahaan, Memenuhi: namun pihak perusahaan membolehkan untuk 1. Terdapat membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat serikat pekerja. Hal ini terlihat pada dokumen Peraturan pekerja Perusahaan Bab XI Penutup, Pasal 44, point 5 dimana atau Perusahaan tidak menghalang-halangi apabila pernyataan karyawan bermaksud untuk membentuk Serikat tertulis Pekerja di perusahaan dan akan bersedia memberikan mengenai fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuan kebijakan perusahaan. Dokumen PP ini ditandatangani oleh perusahaan pimpinan perusahaan, wakil karyawan, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu terdapat juga Surat Pernyataan dari Direktur PT. HLRT yaitu Erni Djumsar dengan Nomor : 232/KT-PBN/VI/2013 tertanggal 22 Juni 2013 yang menyatakan tidak keberatan apabila karyawan PT. HLRT membentuk Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di lingkungan perusahaan sepanjang sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan: Terdapat pernyataan tertulis berupa Peraturan Perusahaan dan Surat Pernyataan dari Direktur PT. Hutanindo Lestariraya Timber mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di PT. Hutanindo Lestariraya Timber.

yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Hubungan yang terjadi antara unit manajemen dan karyawan sudah direalisasikan dalam bentuk Peraturan Perusahaan PT. Hutanindo Lestariraya Timber Tahun 2013-2015. Peraturan Perusahaan ini ditandatangani oleh Pimpinan PT. Hutanindo Lestariraya Timber dengan wakil-wakil pekerja PT.

Memenuhi:

Hutanindo Lestariraya Timber pada tanggal 1 April 2013 di Pangkalan Bun. Peraturan Perusahaan ini sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KotawaringinBarat melalui Surat Keputusan Nomor : KEP.613/DTT/HIPHI/IV/2013 pada bulan April 2013.

hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

Kesimpulan:

Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur

PT. HLRT memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah didaftarkan pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

Hal 44 dari 45


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5



6

7

5.2.3. Perusahaan

Tidak ada pekerja yang

Hasil pemeriksaan dokumen Laporan Bulanan Karyawan Periode Bulan Januari 2015 PT. Hutanindo

Memenuhi:

tidak

masih di bawah umur

Lestariraya Timber yang dibuat oleh Widyanarto Bowo Anggara (Kabag. Personalia) dan diketahui oleh Budi Pramono (Camp Manager) diperoleh rekapitulasi jumlah karyawan periode 31 Januari 2014 sebanyak 298 orang, yang terdiri dari :

terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Tenaga Kerja Bulanan = 14 orang

Atau

Tenaga Kerja Kontrak Bulanan = 135

Ditemukan pekerja di-

Mempekerjakan anak di bawah umur

Tenaga kerja Kontrak Borongan = 42 orang Tenaga Kerja Harian = 77 orang Tenaga Kerja Harian Hockman = 30 orang. Dari hasil telaah dokumen daftar karyawan dan wawancara dengan Unit Managemen dapat diketahui bahwa terdapat karyawan yang berada di bawah usia pekerja sebanyak 1 orang

Tidak

bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan

Karyawan ini memiliki surat pernyataan dari orang tua/wali yang membolehkan untuk bekerja di PT. HLRT. Alasan yang dikemukakan membantu perekonomian keluarga

adalah

untuk

Kesimpulan: Terdapat tenaga kerja di bawah umur yang mendapatkan izin bekerja dari orang tua/wali

Nilai Akhir Kinerja VLK adalah : seluruh verifier/indikator VLK memenuhi Dengan demikian berdasarkan hasil audit Surveilan IV kinerja PHPL dan VLK PT. Hutanindo Lestariraya Timber berhak melanjutkan S-PHPL yang telah dimiliknya, setidaknya hingga resertifikasi pada 16 Maret 2016.

Hal 45 dari 45

RESUME HASIL SURVEILAN IV KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VLK. Pada IUPHHK-HA PT. HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER

Recommend Documents