RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VLK. Pada IUPHHK-HA PT.HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER

RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VLK

Pada

IUPHHK-HA

PT.HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Oleh

Lembaga Penilai PHPL (LPPHPL)

PT. RENSA GLOBAL TRUST LPPHPL-007-IDN

Jl. Buncit Raya 4B, Pancoran Jakarta Selatan 12740

Jakarta, Maret 2016

RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK

1. a. b. c. d.

Identitas LPPHPL : Nama Lembaga : PT. Rensa Global Trust Nomor Akreditasi : LPPHPL-007-IDN Alamat : Jl. Buncit Raya No.4B, Jakarta selatan 12400 Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 79193050, (021) 7975527, Fax. (021) 79195770 Email : [email protected] e. Direktur Utama : Thuvayl Rickza Nadjib, S.E f. Tim Audit : 1. Ir. Imanwan (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) 2. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor Produksi) 3. Mohammad Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi) 4. Ir. Mohamad Irsan, M.Si (Auditor Sosial) 5. Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan: 1. Ir. Moch. Nadjib YN, M.Si

2. a. b. c.

Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin Nomor & Tanggal SK Luas dan Lokasi

d. Alamat Kantor

- Kantor Pusat

- Kantor Cabang

- Kantor Perwakilan

e. Pengurus - Komisaris Utama - Komisaris - Komisaris - Direktur Utama - Direktur Umum - Direktur Perencanaan dan Pembinaan Hutan - Direktur Produksi - Direktur Keuangan - Direktur Pemasaran

: PT. Hutanindo Lestariraya Timber : Nomor : SK. 15/Kpts-II/2001 tanggal 26Januari 2001 : 98.000 Ha, Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah :

: Jalan Malijo No. 42 Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng Telp. : (0532) 25611; Fax. : (0532) 27764 : Jalan Imam Bonjol No. 72 A Menteng - Jakarta 10310, Telp: (021) 3147566; Fax : (021) 3147577 : Jalan C. Bangas No. 2 Palangkaraya - Prov. Kalimantan Tengah Telp/Fax (0536) 23590 : : : : : : :

Lee Lei Kiew Liany Gunawaty Ir. Waskito Suryodibroto Kariadi Gunawan Hj. Yuliani Ir. Adrianus TH. Hagul

: Erni Djumsar : Pawna Widyani : Lee Kah Hin

Hal 2 dari 49


3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Audit Tahap I

Waktu dan Tempat Kantor PT. Rensa Global Trust Jakarta, 28–31 Jan 2016

Koordinasi dengan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Kalteng Koordinasi Teknis Awal dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Wilayah XII Palangkaraya (Entry Meeting)

Palangkaraya, 14 Peb 2016

Palangkaraya, 15 Pebruari 2016

Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Base Camp 16 Pebruari 2016

Pertemuan Konsultasi Publik

Base Camp 17 Pebruari 2016

Ringkasan Catatan 1. Analisis data dan informasi awal tentang PT. Hutanindo Lestariraya Timber 2. Penilaian dokumen PT. Hutanindo Lestariraya Timber 3. Hasil Audit Tahap I : dapat dilanjutkan dengan Audit Tahap II Penyampaian surat tugas dan undangan Pertemuan Konsultasi Publik

1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah 2. BP2HP Wilayah XIIPalangkaraya 3. Penyampaian Surat Penugasan Tim Auditor PT. Rensa Global Trust 4. Permohonan informasi terkait kegiatan Pengelolaan Hutan PT. Hutanindo Lestariraya Timber selama 5 tahun terakhir (RKT 2011-2015) 5. Penandatanganan dan cap visum Entry Meeting oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimanatan Tengah dan BP2HP Wilayah XIIPalangkaraya 1. Dihadiri oleh seluruh auditor PT. Rensa Global Trust, General Manager, Camp Manager, Kabag, dan Kaur lapangan PT. Hutanindo Lestariraya Timber 2. Perkenalan Tim Auditor PT. Rensa Global Trust dan Unit Manajemen PT. Hutanindo Lestariraya Timber 3. Penjelasan mengenai maksud, tujuan, ruang lingkup, metode, standar/acuan yang dipergunakan dan tata waktu proses Re-Sertifikasi PT. Hutanindo Lestariraya Timber 4. Pernyataan tim auditor PT. Rensa Global Trust tentang jaminan kerahasiaan atas informasi, data dan fakta yang diperoleh dari PT. Hutanindo Lestariraya Timber 5. Permohonan tim auditor agar disiapkan Alat Pelindung Diri (APD) untuk verifikasi lapangan 6. Permohonaan Surat Tugas Management Representative (MR) 7. Penunjukan personel PT. Hutanindo Lestariraya Timber sebagai pendamping lapangan untuk setiap auditor 8. Penandatanganan berita acara Opening Meeting Pertemuan Konsultasi Publik dalam rangka Audit Tahap II Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada IUPHHK-HA PT. Hutanindo Lestariraya Timber dilakukan di Kantor Base Camp Belantikan Km,75. Dihadiri oleh Kepala Desa/Ketua BPD/Tokoh Masyarakat dari 10 (sepuluh) Desa yang ada di sekitar areal kerja, yaitu Desa Petarikan, Tumbang Suei, Marandang, Tanjung Tukal, Rangkang Munduk, Tumbang Setoli, Tumbang Langkai, Tumbang Hentas, Hal 3 dari 49


Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Tumbang Magin, dan Tumbang Salau, Camat Seruyan Hulu, Camat Camat Suling Tambun, Wakil KPHP Seruyan, serta Local Point Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan konsultasi publik tersebut diberitahukan kepada para stakeholder bahwa PT. Hutanindo Lestariraya Timber akan dilakukan ReSertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh tim audit dari PT. Rensa Global Trust Tujuan utama dari kegiatan konsultasi publik adalah menampung masukan, saran dan pendapat dari para stakeholder yang hadir terkait kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT. Hutanindo Lestariraya Timber. Dalam pertemuan tersebut tim audit lebih banyak menampung masukan, saran dan pendapat para stakeholder yang hadir. Ringkasan Hasil Konsultasi Publik adalah sebagai berikut : 1. Samsul, S.Pd, S.Sos (Camat Suling Tambun) : - Keberadaan PT. HLRT dapat memberikan manfaat yang cukup besar kepada kecamatan Suling Tambun khususnya Desa Sekitar PT HLRT, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama yang lebih selaras dan sejalan dengan program Kecamatan Suling Tambun. - Dampak yang dirasakan masyarakat desa berupa kualitas air sungai menjadi keruh dan terjadi sedimentasi. - Bantuan sosial sampai saat ini masih bersifat taktis, belum terprogram dan atau berupa pemberdayaan masyarakat. Harapanya ada program yang dapat menampung hasil kerajinan dan atau HHNK sampai dengan pemasaran. - Terdapat lokasi yang dilindungi oleh masyarakat desa berupa : tempat keramat/kuburan dan Lokasi pemanfaatan HHNK (pohon Damar, pohon Madu, Jelutung, Durian, dll). - Terdapat aktifitas PETI di sekitar Sungai Raya. Sudah ada upaya penertiban dengan melibatkan aparat penegak hukum dan Muspika, namun aktifitas ini masih terjadi. 2. Didi Darmadi, S.STP, M.Si (Camat Seruyan Hulu) : - Isu yang telah berkembang pada masyarakat desa yaitu Isu Dayak Misik dan Isu Kawasan Hutan. Dayak Misik merupakan program dari propinsi Kalimantan Tengah dan sampai saat ini sudah dilakukan proses administrasi. SKT yang terdata telah disampaikan ke Pemda Kalteng dengan luasan kurang lebih 5 Ha/KK. - Program Dayak Misik dapat disinkronkan dengan pengusahaan hutan (khususnya PT. HLRT) dan tidak terjadi tumpang tindih. Hal 4 dari 49


Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan - Sesuai dengan SKB Tiga Menteri bahwa kawasan hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan melalui perubahan legalitas tanah (Alas Titel) menjadi APL. Oleh karena itu seluruh desa supaya melakukan pendataan terhadap tanah desa, sampai saat ini belum dilaksanakan inventarisasi tanah desa. - Gangguan hutan berupa kebakaran hutan dan lahan diantaranya disebabkan oleh aktifitas pembukaan ladang oleh masyarakat. Perlu dilakukan upaya untuk dapat mendorong masyarakat melakukan pertanian secara menetap seperti di Tumbang Paku. 3. Kasen (Kepala Desa Tumbang Hentas): - Pada tahun 2006 banyak masyarakat desa Tumbang Hentas terlibat dalam kegiatan operasional PT HLRT, tapi saat ini menurun drastis. Harapan masyarakat desa supaya mendapat prioritas dan berperan aktif dalam kegiatan operasional, - Kegiatan sosialisasi RKT telah dilakukan kepada perangkat pemerintah Desa Tumbang Hentas, namun belum seluruh masyarakat desa mengetahuinya. - Aktifitas PETI pada sungai Raya menimbulkan dampak pencemaran air dan kerusakan badan sungai. Diharapkan PT. HLRT dapat memberikan penanganan terhadap Desa Binaan berupa penyediaan air bersih. - PT. HLRT telah memberikan banyak manfaat dan sangat peduli dengan masyarakat Desa. Harapan kedepan supaya PT. HLRT memberikan bantuan infrastruktur perawatan jalan sebagai aksesibilitas desa Tumbang Hentas. 4. Sajiman (Tokoh Masyarakat Desa Tumbang Setoli): - PT. HLRT telah menfasilitasi 2 Koperasi Masyarakat dan dapat berjalan dengan lancar, pembagian SHU telah dilakukan dan didistribusikan setiap tahun, namun perlu pendampingan dalam pembukuan dan administrasi. - Bantuan sosial terhadap desa Tumbang Setoli berjalan dengan lancar, diantaranya : perawatan jalan, antar jemput masyarakat, bantuan listrik berupa genset plus bantuan solar setiap bulan. 5. Syahminin (Kepala Desa Tumbang Magin): - Perusahaan PT HLRT telah memberi dampak positif dengan membuka akses jalan ke Desa Tumbang Magin, program PMDH dan Koperasi sangat membantu masyarakat . - Harapan masyarakat supaya perusahaan memberi bantuan perawatan jalan akses ke Desa Tumbang Magin, dan sarana air bersih melalui pembuatan sumur. Hal 5 dari 49


Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan 6. Muksin (Ketua BPD Desa Tanjung Tukal): - PT. HLRT dan telah memberikan banyak manfaat. Batuan sosial yang sangat membantu berupa pembangunan aksesibiltas jalan menuju desa. - Perusahaan telah mensosialisasikan penetapan kawasan lindung dan lokasi kawasan lindung telah diketahui masyarakat desa. - Perusahaan diharapkan dapat membantu Pemasaran Hasil Pertanian (karet dan rotan), serta penanganan gangguan kebakaran hutan dan lahan berupa peralatan dan atau pelatihan. 7. Yuner UK (Kepala Desa Tumbang Langkai) : - Keberadaan PT. HLRT ada manfaatnya, berupa bantuan sosial melalui program PHDH. Diharapkan tenaga kerja lokal diprioritaskan untuk dapat terlibat dalam kegiatan operasional. - Insentif bagi perangkat desa dirasa sangat terbatas sehingga distribusi belum merata. - Kalau ada proposal harap segera diproses dan ditangani, dan jangan digantung. 8. Rikianto (Sekertaris Desa Rangka Munduk) : - PT. HLRT telah banyak memberikan bantuan yang bermanfaat bagai masyarakat desa terutama bantuan pembuatan dan perawatan akses jalan menunju Desa. Bantuan sosial yang dimohon dan disampaikan telah diproses sesuai prosedur PT. HLRT. - Permohonan bantuan akses jalan (Desa Rangka Munduk - Desa Tumbang Setoli - Desa Tumbang Langkai) ke Pemerintah sulit direalisasikan karena jalan masih dalam areal PT. HLRT (red: Kawasan Hutan). Diharapkan HLRT dapat menfasilitasi permohonan ini. - Telah terbangun Koperasi Masyarakat dimana SHU dan Fee (kubikasi kayu) telah didistribusikan setiap tahun. Kenapa sejak tahun 2000 tidak ada penambahan/kenaikan. 9. Yosep Lego (Tokoh Masyarakat Desa Tumbang Salau) : - Jalan akses Desa masih dalam kawasan PT. HLRT sehingga tidak dapat dirawat oleh Pemda. Harap perusahaan menfasilitasi supaya jalan dapat diberikan Pemda, hal ini terkait dengan Program Daya Misik, dimana areal sekitar jalan poros ( ±3 km kiri kanan) dilepas ke Desa. - PT. HLRT telah menfasilitasi pengelolaan Koperasi Masyarakat dan telah didistribusikan SHU kepada masyarakat. 10. Dimen (Kepala Desa Merandang) - Pemanfaat lahan berupa perladangan rotasi pada kawasan hutan di sekitar jalan menuju wilayah Desa Maradang supaya diberikan kepada masyarakat. 11. Yanto, A.Md (Ketua BPD Desa Petarikan) Hal 6 dari 49


Tahapan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu dan Tempat

Areal Kerja PT. Hutanindo Lestariraya Timber 17-25 Pebruari 2016

Ringkasan Catatan - Kegiatan sosialisasi untuk program kelola sosial telah dilaksanakan terhadap Desa Petarikan. PT HLRT telah banyak membantu terutama bantuan jalan menuju Desa Petarikan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa terutama dalam akses pemasaran hasil bumi. - Pesan kepada PT. HLRT supaya sekitar sungai jangan dilakukan penebangan. 12. Wancino (Local Point JPIK Provinsi Kalimantan Tengah): - Sejak bulan Maret 2015, telah melakukan pemantauan terhadap peredaran kayu dengan penggunaan tanda V-Legal. PT. HLRT telah menerapkan tanda V-Legal pada Bontos Log. - Pal Batas Konsesi PT. HLRT telah jelas, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui PADIATAPA. Telah dibuat Buffer Zone HL dan dipasang papan informasi kawasan lindung yang dilengkapi dengan himbauan terhadap perlindungan jenis dilindung yang langka/endemik (seperti : Rangkong, dll). - Maknisme pemenuhan sosial perlu legal formal baik berupa bantuan fisik dan non fisik, hal ini dapat menjadi baromater terhadap output atau outcome. - Kesejahteraan karyawan apakah mencakup Jamkes? - Pada kawasan hutan terdapat hak-hak masyarakat (minimal 2 Ha/KK) yang wajib diberikan HPH, sebagai kawasan perladangan masyarakat setempat. - Program Dayak Misik legalitasnya tidak jelas dan payung hukumnya juga belum ada, hal ini mengacu putusan MK 35 tentang Wilayah Adat. Pada kawasan hutan ini belum dilakukan pemetaan secara partisipatif terhadap wilayah adat. - Hutan Adat tidak ada pada kawasan hutan ini. Pola Hutan kemitraan lebih cocok untuk diterapkan masyarakat pada kawasan hutan ini. - Untuk permasalahan akses jalan poros yang berada dalam kawasan hutan PT. HLRT, Pemda harus mengurus proses pinjam pakai kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 1. Verifikasi dokumen 2. Penyusunan jadwal dan lokasi sample observasi lapangan untuk masing-masing bidang 3. Observasi lapangan untuk masing-masing bidang (prasyarat, produksi, ekologi; sosial; dan VLK). 4. Penyusunan lembar kerja lapangan (checklist) 5. Penyusunan Laporan hasil sementara dan temuan audit Hal 7 dari 49


Tahapan Pertemuan Penutupan (Closing Meeting)

Koordinasi Teknis Akhir dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Wilayah XIIPalangkaraya (Exit Meeting)

Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat Base Camp 26 Pebruari 2016

Kantor Pusat Pangkalan Bun 27 Pebruari 2016 Palangkaraya, 29 Pebruari 2016

Kantor PT. Rensa Global Trust 15 Maret 2016

Ringkasan Catatan 1. Dihadiri oleh seluruh auditor PT. Rensa Global Trust, General Manager, Camp Manager, Kabag dan Kaur lapangan PT. Hutanindo Lestariraya Timber 2. Disampaikan bahwa kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada PT. Hutanindo Lestariraya Timber telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang dipergunakan dan tata waktu yang telah disepakati bersama, serta telah berjalan dengan lancar. 3. Penegasan tim auditor PT. Rensa Global Trust tentang jaminan kerahasiaan atas informasi, data dan fakta yang diperoleh dari PT. Hutanindo Lestariraya Timber 4. Disampaikan hasil sementara Audit Tahap II ReSertifikasi dan temuan audit 5. Klarifikasidari UM PT. Hutanindo Lestariraya Timber terkait hasil sementara Audit Tahap II Re-Sertifikasi dan temuan audit 6. Konfirmasi data dan informasi 7. Disampaikan beberapa persyaratan (dokumen) yang harus dilengkapi 8. Disampaikan verifier-verifier yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan dalam pelaksanaan di lapangan, meskipun secara prosedur dan standar telah memenuhi 9. Penandatanganan berita acara Exit Meeting 10. Penandatanganan Lembar kerja, checklist dokumen, Uji petik, dan Butir wawancara 1. Verifikasi dokumen tambahan 2. Perjalanan ke Palangkaraya 1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 2. BP2HP Wilayah XIIPalangkaraya 3. Penyampaian hasil sementara Audit Tahap II ReSertifikasi pada PT. Hutanindo Lestariraya Timber 4. Permohonan informasi tambahan 5. Penandatanganan dan cap exit meeting oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Wilayah XII Palangkaraya Keputusan Tim Pengambilan Keputusan hasil ReSertifikasi Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada PT. Hutanindo Lestariraya Timber adalah sebagai berikut : 1. Total Nilai Akhir Kinerja seluruh Indikator PHPL adalah 59 atau 59/66=89,39% (Predikat Baik) 2. Tidak terdapat verifier dominan bernilai buruk 3. Pemenuhan terhadap standar VLK adalah memenuhi. Dengan demikian PT. Hutanindo Lestariraya Timber berhak memperoleh Sertifikat PHPL (S. PHPL).

Hal 8 dari 49


4.

Resume Hasil Penilaian

4.1. Kinerja PHPL A. Nilai Kinerja Kriteria Prasyarat Bobot Verifier CD (1)

Nilai Verifier Baik (3)

1.1.2. Realisasi Tata Batas dan Legitimasinya (BA TBT)

D (2)

Baik (3)

1.1.3. Pengakuan para Pihak atas Eksistensi Areal IUPHHK Kawasan Hutan 1.1.4. Perubahan Fungsi Kawasan

CD (1)

Baik (3)

Terdapat pengakuan para pihak terhadap eksistensi areal kerja PT. HLRT, dan tidak ada konflik batas dengan pihak lain

CD (1)

Baik (3)

Terdapat perubahan fungsi kawasan, namun tidak memerlukan perubahan perencanaan karena perubahan fungsi tersebut terletak di luar blok tebangan tahunan dan berada pada areal non produktif dengan penutupan lahan belukar dan semak sehingga tidak mempengaruhi pengaturan kelestarian hasil

NA

Tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (pertambangan atau perkebunan), oleh karena itu veirifier inin menjadi Not Applicable

Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

Verifier 1.1.1.

Ketersediaan Dokumen Legal dan Administrasi Tata Batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)

1.1.5. NA Penggunaan Kawasan di Luar Sektor Kehutanan (jika ada) Nilai Kinerja Indikator 1.1. 1.2. 1.2.1. D (2) Komitmen Keberadaan Pemegang Izin Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang Sesuai dengan PHL

Baik (3)

Ringkasan Justifikasi PT. HLRT memiliki kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas antara lain berupa : SK IUPHHKHA, Addendum SK IUPHHK-HA, Peta lampiran SK, dan dokumen tata batas meliputi : Pedoman TBT, Laporan TBT, Peta TBT, Instruksi Kerja, dan Berita Acara Pelaksanaan TBT sesuai dengan realisasi tata batas 100% (temu gelang). Realisasi penataan batas areal kerja PT. HLRT sepanjang 174.634 km dari rencana 172,443 km atau realisasi telah mencapai 100% (temu gelang). Terdapat Berita Acara Tata Batas yang tercantum dalam Laporan TBT : No. 650/ 1992; No.1239/1997; No.01/2002; No.1415/2003; 1486/2009; dan No.1527/2011.

15/15 x 100 % = 100% (Baik) Terdapat dokumen legal visi dan misi perusahaan yaitu Surat Keputusan Direktur No.01/HL-PBN/I/2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang penetapan visi dan misi perusahaan. Pernyataan visi dan misi perusahaan juga terdapat dalam dokumen Company Profile, dan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Hal 9 dari 49


Indikator

Verifier

Bobot Verifier

Nilai Verifier

Ringkasan Justifikasi 2011 s/d 2020. Hasil telaah dokumen diperoleh hasil bahwa visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka PHL.

1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.4. Kepastian dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan

1.2.2. Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

D (2)

Baik (3)

1.2.3. Kesesuain Visi, Misi dengan Implementasi PHL

D (2)

Baik (3)

Nilai Kinerja Indikator 1.2. 1.3.1. CD (1) Keberadaan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan di Lapangan pada setiap Bidang Pengelolaan Hutan Sesuai Ketentuan yang Berlaku

1.3.2. Peningkatan Kompetensi SDM

Sedang (2)

D (2)

Baik (3)

1.3.3. D (2) Ketersediaan Dokumen Ketenagakerjaan Nilai Kinerja Indikator 1.3. 1.4.1. D (2) Kelengkapan Unit Kerja Perusahaan dalam Rangka PHPL

Baik (3)

Baik (3)

Sejak tahun 2011 s/d 2015 PT. Hutanindo Lestariraya Timber secara rutin telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan, baik kepada level pemegang izin (karyawan) dan kepada masyarakat dari 10 (sepuluh) Desa yang berada di sekitar areal kerja, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) PT. HLRT telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari seluruhnya sesuai dengan visi dan misi 18/18 x 100% = 100 % (Baik) Ketersediaan tenaga Sarjana Kehutanan dan GANISPHPL berjumlah 30 orang, melebihi ketentuan 27 orang. Terdapat kelebihan tenaga 1 (satu) Sarjana Kehutanan dan 2 (dua) GANISPHPL-PKB. Dengan demikian Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, dan jumlahnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT. HLRT selama 5 tahun terakhir (2011 s/d 2015) telah merencanakan peningkatan sumber daya manusia sebanyak 40 orang, sedangkan realisasinya mencapai 32 orang, atau realisasi mencapai 80%. Dengan demikian peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana PT. HLRT telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap dan terdokumentasi secara baik 15/15 x 100% = 100% (Baik) PT. HLRT telah memiliki struktur organisasi dan Job descripsi yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 04/HLPBN/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT. HLRT, serta Uraian Tugas dari Hal 10 dari 49


Indikator Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pe megang hak Pengelolaan

Verifier

Bobot Verifier

Nilai Verifier

1.4.2. Keberadaan Perangkat Sistem Informasi Manajemen dan Tenaga Pelaksana

D (2)

Baik (3)

1.4.3. Keberadaan SPI / Internal auditor dan efektifitasnya

D (2)

Sedang (2)

1.4.4. D (2) Keterlaksanaan Tindak Koreksi dan Pencegahan Manjemen Berbasis Hasil Monitoring dan Evaluasi Nilai Kinerja Indikator 1.4. 1.5. 1.5.1. CD (1) Persetujuan Persetujuan Rencana atas dasar Penebangan melalui informasi awal Peningkatan tanpa paksaan Pemahaman, (PADIATAPA) Keterlibatan Pencatatan Proses dan Diseminasi Isi Kandungannya

Sedang (2)

Baik (3)

Ringkasan Justifikasi Pimpinan Masing-masing Unit Organisasi. Dalam struktur organisasi tersebut telah mencakup bidang Perencanaan, Produksi, Pembinaan, Perlindungan hutan dan lingkungan, PMDH/Kelola Sosial. Dengan demikian Struktur organisasi PT. Hutanindo lestariraya Timber telah sesuai dengan kerangka PHL. PT. HLRT telah memiliki perangkat SIM antara lain : Struktur organisasi dan job description; SOP seluruh kegiatan; peralatan komunikasi berupa radio SSB dan Handy Talky; fasilitas jaringan telepon satelit (V-Sat); GIS; peralatan computer/laptop berbasis sistem Window 2010. Selain itu PT. HLRT telah menerapkan SIPUHH On-line dan SIMFONI dilengkapi tenaga pelaksana yaitu Supri dan Rimelson; dan operator V-sat yaitu Gatot Suryadi. Dengan demikian PT. HLRT telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana.

Organisasi SPI/Internal auditor ada, tetapi belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi

20/24 x100% = 83,33% (Baik) Terdapat bukti persetujuan rencana penebangan RKT selama 5 tahun (2011-2015) berupa Berita Acara Kesepakatan Rencana Blok Penebangan RKT antara PT. Hutanindo Lestariraya Timber (Pihak Pertama) dengan masyarakat Desa sekitar areal kerja sebagai pemilik hak ulayat di lokasi blok tebangan (Pihak Kedua). BAP ditandatangani di masing-masing Desa oleh Pihak Pertama (Manager Camp) dan Pihak Kedua (Kepala Desa dan Ketua BPD). Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat telah Hal 11 dari 49


Indikator

Verifier

Bobot Verifier

Nilai Verifier

1.5.2. Persetujuan dalam Proses Tata Batas

D (2)

Baik (3)

1.5.3. Persetujuan dalam Proses dan Pelaksanaan CSR/CD

D (2)

Baik (3)

Ringkasan Justifikasi mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai Terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas berupa Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja PT. HLRT dalam dokumen Laporan TBT yang ditandatangani oleh pihak BPKH wilayah V Banjarbaru, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan, pemerintah Kecamatan Suling Tambun, pemerintah Desa dan pihak perusahaan. Meskipun tidak terdapat persetujuan tertulis dari masyarakat terkait penataan batas areal kerja, PT. HLRT terbukti telah melibatkan masyarakat dalam proses penentuan batas hak ulayat pada Blok RKT atau areal kerja, masyarakat menerima kompensasi hak ulayat; terdapat tanda batas areal kerja PT. HLRT dan masyarakat mengetahui areal kerja PT. HLRT. Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak

Dalam proses dan pelaksanaan kelola sosial/ PMDH, terdapat persetujuan dari para pihak yaitu : 1. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Kementerian Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.158/VIBUHA/2011 tanggal 10 Nopember 2011. 2. Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini telah memberikan rekomendasi teknis atas RKT yang diusulkan PT. Hutanindo Lestariraya Timber. Pertimbangan teknis usulan RKT merupakan perwujudan pengakuan terhadap rencana kelola sosial/PMDH. 3. Perangkat Desa, Lembaga Adat, dan tokoh masyarakat Desa Binaan. Dalam proses dan pelaksanaan PMDH/Kelola Sosial PT. HLRT, telah dilakukan sosialisasi dan memperoleh persetujuan dari pihak perusahaan dan Hal 12 dari 49


Indikator

Verifier

1.5.4. Persetujuan dalam Penetapan kawasan lindung

Bobot Verifier

Nilai Verifier

D (2)

Sedang (2)

Ringkasan Justifikasi masyarakat (para pihak). Dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. Dalam proses dan penetapan kawasan lindung terdapat para pihak terkait dalam proses persetujuan penetapan kawasan lindung yaitu : 1. Pihak Pemerintah diwakili oleh Kemenhut (Dijen BUHA), Dishut Provinsi, Dishut Kabupaten, BLH Kabupaten dan BP2HP Wilayah XIII Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pihak Kelembagaan Swadaya diwakili oleh Karang Taruna, Lembaga Adat, dll. 3. Pihak masyarakat yang diwakili oleh Perangkat Desa dari desa-desa yang disekitar areal kerja PT. HLRT . 4. Pihak masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat dari desadesa yang disekitar areal kerja PT. HLRT . 5. Gangguan terhadap Kawasan

Lindung sebagai indikasi persetujuan masyarakat terhadap kawasan lindung tidak ditindak lanjuti dengan perlindungan dan atau pelestarian bersama masyarakat terhadap kawasan lindung yang bersangkutan. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian (79,85%) para pihak atau minimal 50%. Nilai Kinerja Indikator 1.5.

19/21 x 100% = 90,48% (Baik)

Nilai Akhir Kriteria Prasyarat : Kriteria

Indikator

Nilai Kinerja Indikator

Nilai Kematangan/ Bobot Indikator

Nilai Kinerja Maksimal Indikator

1.

1.1

Baik

3

3

Prasyarat

1.2

Baik

3

3

1.3

Baik

3

3

1.4

Baik

3

3

1.5

Baik

3

3

15

15

Jumlah

Hal 13 dari 49


Total nilai kinerja seluruh indikator Prasyarat adalah 15 atau 15/15 x 100 % = 100% sehingga nilai akhir kinerja kriteria Prasyarat adalah Baik. B. Nilai Kinerja Kriteria Produksi Indikator 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari

Verifier 2.1.1. Keberadaan Dokumen Jangka (manajemen yang Telah oleh Berwenang.


D (2)

Baik (3)

D (2)

Sedang (2)

Rencana Panjang plan) Disetujui Pejabat

2.1.2. Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan Dengan Rencana Jangka Panjang. 2.1.3. Pemeliharaan Batas Blok dan Petak/Compartemen Kerja

2.2. Tingkat Pemanenan Lestari Untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu Pada Setiap Tipe Ekosistem Hutan

Bobot Verifier D (2)

Nilai kinerja indiaktor 2.1. 2.2.1. D (2) Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) 2.2.2. CD (1) Terdapat Informasi Tentang Riap Tegakan 2.2.3. CD (1) Terdapat Perhitungan Internal/self JTT Berbasis Data Potensi/Hasil Inventarisasi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan. Nilai kinerja indikator 2.2.

Baik (3)

Ringkasan Justifikasi Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020 Berbasis IHMB yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.158/VI-BUHA/2011 tgl 10 November 2011, PT. Hutanindo Lestariraya Timber tidak mendapat peringatan terkait dengan kewajiban RKU. Implementasi penataan areal kerja di lapangan berupa batas blok dan petak kerja serta areal sarana prasarana sesuai dengan peta RKT yang disusun berdasarkan rencana penataan areal kerja pada RKUPHHK yang telah disahkan. Pada blok/petak yang relative baru batas blok/petak terlihat jelas, dan pada batas blok RKT yang lama atau yang tidak ada kegiatan penebangan (sebagian RKT tahun 2014 dan sebelumnya) batas blok/petak kurang jelas 16/18 x 100% = 88,89 % (Baik) PT. HLT memiliki data potensi tegakan dari hasil IHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 6 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.),

Buruk (1)

Terdapat hasil pengukuran PUP yang dilakukan pada bulan September 2015 namun hasil pengukuran belum dianalisis

Sedang (2)

Terdapat data, analisa dan laporan mengenai potensi tegakan yang diperoleh dari kegiatan ITSP namun analisa mengenai riap tegakan yang didasarkan atas hasil pengukuran riap tidak dilakukan

9/12 x 100% = 75,0 % (Sedang) Hal 14 dari 49


Indikator 2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur Untuk Menjamin Regenerasi Hutan

2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur 2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur 2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan Sebelum Masak Tebang 2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan


Nilai Verifier Sedang (2)

D (2)

Sedang (2)

Sebagian besar implementasi kegiatan TPTI di lapangan telah sesuai SOP, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya mengacu pada SOP

D (2)

Baik (3)

Potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon sebanyak 61 batang/ha

CD (1)

Baik (3)

rata-rata potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon sebanyak 61 batang/ha; tingkat tiang sebanyak 208 batang/ha dan tingkat pancang sebanyak 944 batang/ha. 17/21 x 100% = 80,95 % (Baik) Tersedia SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan namun isinya sebagian tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat

Nilai kinerja indiaktor 2.3. 2.4.1. D (2) Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan/Pengelo laan Hutan Ramah Lingkungan 2.4.2. D (2) Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan 2.4.3. D (2) Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah. 2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal

CD (1)

Nilai kinerja indiaktor 2.4.

Sedang (2)

Ringkasan Justifikasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, namun isinya ada yang belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku

Sedang (2)

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil

Sedang (2)

Prosentase kerusakan akibat kegiatan penebangan dan penyaradan untuk tingkatan Pohon adalah sebesar 11,59 %, tingkat Tiang sebesar 17,46 % dan tingkat Pancang sebesar 22,37 %. Rata-rata kerusakan untuk seluruh tingakatan pohon sebesar 17,14 %. Faktor eksploitasi penebangan sebesar 82 % termasuk dalam norma kematangan verifier faktor eksploitasi diatas 70% 15/21 x 100% = 71,43% (Sedang)

Baik (3)

Hal 15 dari 49


Indikator

Verifier

2.5. Realisasi Penebangan Sesuai Dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/P emanfaatan Pada Areal Kerjanya

2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval). 2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja Dalam Rencana Jangka Pendek Dengan Rencana Jangka Panjang. 2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan/Dipanen/Di manfaatkan/Ditanam/ Dipelihara beserta areal yang ditetapkan Sebagai Kawasan Lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) 2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen Dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek

Bobot Verifier CD (1)

Nilai Verifier Sedang (2)

D (2)

Baik (3)

Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disyahkan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

D (2)

Sedang (2)

Implementasi penandaan batas pada blok dan petak tebangan dan sarana prasarana serta sebagian kawasan lindung telah sesuai dengan peta kerja yang dibuat. Namun masih ada sebagian kawasan lindung yang belum ditandai batasnya di lapangan (sebesar 20,71 %)

D (2)

Baik (30

Realisasi produksi mencapai 89,72 % dari rencana tebangan yang disebutkan dalam dokumen RKT, lokasi panen sesuai dengan blok tebangan RKT yang disahkan, sehingga termasuk norma kematangan verifier bahwa realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan 18/21 x 100% = 85,71% (Baik)

Nilai kinerja indiaktor 2.5.

Ringkasan Justifikasi Terdapat dokumen RKT yang disahkan pejabat berwenang dan disusun berdasarkan RKU yang syah, namun terdapat perbedaan (ketidaksesuaian) target volume penebangan

Hal 16 dari 49


Indikator 2.6. Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan Dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembanga n, Serta Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia

Verifier 2.6.1. Kondisi Finansial

Bobot Verifier CD (1)


Kesehatan

2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). 2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional 2.6.4. Realisasi Pendanaan yang Lancar 2.6.5. Modal Yang Ditanamkan (Kembali) Ke Hutan 2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan Nilai Kinerja Indikator

Ringkasan Justifikasi Besarnya Liqiuditas 962,25 %, Sovabilitas 306,51 % dan Rentabilitas 1,03 artinya kegiatan pengelolaan IUPHHK memberikan keuntungan. Akuntan Publik memberikan catatan bahwa Laporan Keuangan PT. Hutanindo Lestariraya Timber pada tahun-tahun tersebut adalah wajar. Realisasi biaya pengusahaan hutan adalah 139,70 %, berarti realisasi alokasi dana > 80 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya

CD (1)

Baik (3)

CD (1)

Sedang (2)

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional terdapat perbedaan sebesar 39,70 %.

CD (1)

Baik (3)

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu

D (2)

Baik (3)

Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang ijin oleh IUPHHK-HA lebih dari 80 %

CD (1)

Buruk (1)

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) ˂ 60 % % dari yang direncanakan.

2.6.

18/21 x 100% = 85,71 % (Baik)

Nilai Akhir Kriteria Produksi : Kriteria

Indikator




2.

2.1

Baik

3

3

Produksi

2.2

Sedang

2

3

2.3

Baik

3

3

2.4

Sedang

2

3

2.5

Baik

3

3

2.6

Baik

3

3

16

18

Jumlah

Hal 17 dari 49


Total nilai kinerja seluruh indikator Produksi adalah 16 atau 16/18 x 100 % = 88,89% sehingga nilai akhir kinerja kriteria Produksi adalah Baik. C. Nilai Kenerja Kriteria Ekologi Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

Bobot Verifier

Nilai Verifier

3.1.1. Luasan Kawasan dilindungi

D (2)

Baik (3)

Auditee telah menetapkan kawasan dilindungi seluas 7.580,9 Ha. Hal ini telah sesuai dengan RKUPHHK HA PT. HLRT Berbasis IHMB (2011), yakni Sempadan Sungai & Mata Air, KPPN, Kawasan Konservasi Insitu Ulin, Buffer Zone HL, Kawasan Konservasi Satwa dan Kawasan Lindung Lainnya. Penetapan kawasan dilindungi ini telah mempertimbangkan dan mengacu pada peta topografi/Rupa Bumi, penutupan lahan, kondisi biofisik dan mengacu peraturan perundangan, serta sesuai kondisi biofisiknya.

3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)

D (2)

Baik (3)

Auditee telah melaksanakan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sebesar 79,29% dari seluruh kawasan dilindungi. Tanda batas kawasan ini menggunakan dengan cat yang ditolet di batang pohon dan patok dari kayu keras disetiap sudut atau yang berpapasan dengan jalan. Telah dilakukan pemelharaan batas terhadap tanda batas kawasan lindung hilang/rusak.

3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi

CD (1)

Baik (3)

IUPHHK HA PT. HLRT mengunakan Peta Penafsiran Citra Landsat 7 ETM+Band 542 Path 120 Row 61 liputan 18 Maret 2015. Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi dalam keadaan berhutan

Verifier

Ringkasan Justifikasi

seluas 99,24% dari total kawasan dilindungi. Hasil verifikasi lapangan

diperoleh bahwa sebagian besar kawasan dilindungi dalam kondisi berhutan. Pengamatan dilakukan pada Sempadan sungai, KPPN, KKI, Buffer Zone HL dan Kawasan Lindung Lainnya. 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi

CD (1)

Sedang (2)

Pengakuan persetujuan kawasan dilindungi ini dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi Kalteng, Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan, Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat dan BP2HP. Dalam hal ini mengacu pada dokumen RKUPHHK HA PT. HLRT yang ditindak lanjuti dalam dokumen RKT tahun 2011-2015. Hal 18 dari 49


Indikator

Verifier

Bobot Verifier

Nilai Verifier

Ringkasan Justifikasi Persetujuan dokumen RKT merupakan perwujudan pengakuan terhadap keberadaan kawasan dilindungi yang telah ditetapkan auditee dalam dokumen ini. Terdapat berkas atau dokumen yang memuat tentang pernyataan persetujuan dalam penetapan kawasan lindung dari para pihak, terutama dari masyarakat setempat. Namun berkas ini bukan merupakan kesepahaman terhadap pelestarian kawasan lindung. Verifikasi dengan masyarakat desa diperoleh bahwa sebagian besar masyarakat Desa belum sepenuhnya mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang ditetapkan auditee. Terutama pada areal yang telah dilakukan perambahan/perladangan. Sebagian pihak mengakui keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan PT. HLRT.

3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ land scaping

D (2)

Sedang (2)

Kinerja Indikator 3.1. 3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Laporan pengelolaan kawasan dilindungi disajikan dalam Laporan Peaksanaan RKL-RPL Semester I – II tahun 2011-2015. Realisasi pengelolaan pada sebagian kawasan dilindungi. Audtee belum melaksanakan kegiatan pengelolaan secara berkelanjutan, yaitu tidak memantau flora/fauna, tidak memantau kawasan dilindungi, tidak melakukan inventarisasi KKI dan tidak melakukan penyuluhan Kawasan dilindungi. 21/24 x 100% = 87,50% (Baik)

3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenisjenis gangguan yang ada.

D (2)

Sedang (2)

Tersedia prosedur (SOP) tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan, yakni SOP No: 45/HLRT/SOP/2015 (Perlindungan dan Pengamanan Hutan), No. 37/HLRT/SOP/2015 (Penanganan Kebakaran Hutan), No. 43/HLRT/SOP/2015 (Perlin-dungan Flora dan Fauna Dilindungi), dan SOP No. 46/HLRT/SOP/2015 (Penanggulangan Penambangan Liar). Terdapat potensi bahan tambang berupa emas dalam areal kerja auditee. Potensi ancaman aktifitas penambangan liar belum diatur dalam Prosedur ini.

3.2.2.

D (2)

Sedang

Auditee telah menyediakan sarana dan

Sarana

Hal 19 dari 49


Indikator

Verifier

Bobot Verifier

prasarana perlindungan gangguan hutan

Nilai Verifier (2)

Ringkasan Justifikasi prasarana perlindungan hutan dalam jenis, jumlah dan fungsi tidak sesuai dengan ketentuan. Sarana dan prasarana yang belum tersedia yaitu : APD DAMKAR tidak lengkap (baju tahan api), dan tidak tersedia perlengkapan atau sarana (termometer, higrometer, dan alat pembakar/fusee; Perlengkapan Satpam Kurang Lengkap dan tidak didukung PAM Brimop/TNI. Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan gangguan hutan. Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan (Minimal 50%)

3.2.3. SDM perlindungan hutan

D (2)

Sedang (2)

Auditee mempunyai struktur organisasi perlindungan gangguan hutan yang dipimpin Kabag Perlindungan yang bertanggungjawab langsung ke Manajer Camp. Kabag Perlindungan Kepala membawahi Kasie SATPAM, Kasie Kebakaran Hutan, Kasie Penyuluhan, Kasie RPL-RKL. SATPAM DAMKARHUT terdiri dari 17 personil (1 diantarnya bersertifikat SATPAM). Tersedia 1 regu DAMKARHUT (tidak bersertifikat DAMKAR). Ketersediaan organisasi perlindungan hutan didukung jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).

3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif prreventif/

CD (1)

Sedang (2)

Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui penyuluhan, kegiatan patroli, pemasangan papan larangan dan himbauan. Pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan hutan dilakukan secara rutin dan dibuat pelaporan. Dijumpai aktifitas kegiatan perladangan berpindah dan Pembalakan Liar yang terjadi pada sekitar sungai Sue dan sungai Langkai. Kegiatan perlindungan diimplementasikan sebagian melalui tindakan tertentu (preemptif/Preventif/ represif) tetapi belum optimal dalam menekan gangguan hutan.

represif)

Kinerja Indikator 3.2.

14/21 x 100% = 66,7% (Sedang)

Hal 20 dari 49


Bobot Verifier

Nilai Verifier

3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

D (2)

Baik (3)

Terdapat Prosedur tentang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, secara administratif disah ditandatangi oleh direksi. Prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air mencakup 16 SOP ( 8 SOP Bidang Ekologi dan 8 SOP Bidang Perencanaan - Produksi). Prosedur pengelolaan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

D (2)

Sedang (2)

Hasil verifikasi : (i) Terdapat Persemaian Permanen seluas 1,5 Ha dengan stok akhir bibit pada bulan Januari 2016 sebesar 484.029 batang; (ii) Terdapat peralatan pemantauan curah hujan (berfungsi dengan baik); (iii) plot pengamatan laju erosi tidak meawakili lokasi terdampak; (iv) terdapat sarana pengamatan debit dan kualitas air, tapi Sungai Madahan belum dipantau; (iv) Tidak ditemukan bangunan SPAS; Sarana prasarana tersedia tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan dan atau lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik.

3.3.3. SDM pengelolaan dan peman-tauan dampak terhadap tanah dan air

D (2)

Sedang (2)

Organisasi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibawahi oleh 1 orang Kabag, mempunyai pendidikan Diploma Kehutanan, berpengalaman lebih dari 15 tahun. Kasi/staff pendukung memiliki pendidikan SD s/d SMA. Pelaksanaan prinsip-prinsip RIL Kabag Binhut dan Perlindungan berkoordinasi dengan Kabag produksi (berpengalaman/ pendidikan SMA dan Ganis Nenhut) dan Kabag Perencanan (berpengalaman lebih dari 15 tahun/Sarjana Kehutanan). Tersedia personil yang bertanggung jawab untuk menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Tetapi jumlah dan kualifikasi belum memadai atau belum sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).

3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak

D (2)

Sedang (2)

Rencana pengelolaan lingkungan telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. HLRT. Bukti-bukti upaya dalam

Indikator

Verifier

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.


Hal 21 dari 49


Indikator

Verifier

Bobot Verifier

Nilai Verifier

terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).

Ringkasan Justifikasi mengelola dampak terhadap tanah dan air adalah : (i) PWH dan pembuatan Jalan Angkutan sesuai teknis konservasi/sipil (berupa pembuatan terasiring, galian/timbunan, sodetan, drinase, pembuatan terasiring dan bangunan erosi/gorong-gorong); (ii) Pengelolaan secara vegetatif 5 tahun terakhir yakni : Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan; Penanaman bekas TPn; Penanaman Tanah Kosong; Pemeliharaan pada lokasi penanaman/pengkayaan. (iii) Persemaian belum optimal dalam memproduksi bibit siap tanam. (iv) bekas jalan sarad belum dilakukan penutupan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif minimal 50%).

3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.

D (2)

Sedang (2)

Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. Beberapa hal yang belum sesuai rencana, yakni : (a) sarana pemantauaan laju erosi (plot Erosi) belum mewakili lokasi terdampak. (b) Belum melaksanakan kegiatan pemantauan perubahan struktur dan permeabilitas tanah pada areal bekas tebangan; (c) Pemantauan Debit dan kualitas air sungai perairan sungai dilakukan, kecuali pada sungai Mandahan. Tidak tersedia Bangunan SPAS (dengan AWLR); (d) Tidak ditemukan bukti-bukti hasil analisis laboratorium terhadap air sungai. Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan (minimal 50%)

3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.

CD (1)

Sedang (2)

Hasil pengamatan lapangan dan didukung dengan informasi auditee (Bagian Binhut), diperoleh sebaran erosi pada bekas tebangan dari blok RKT 2015. Terdapat dampak erosi pemukaan sampai erosi alur pada bekas tebangan. Pada areal kerja PT. HLRT terdapat dampak erosi dan kondisi perairan sungai menjadi agak keruh setelah hujan dan akan kembali Hal 22 dari 49


Indikator

Verifier

Bobot Verifier

Nilai Verifier

Ringkasan Justifikasi normal jika hujan reda. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.

Kinerja Indikator 3.3. 3.4. Identifikasi species flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered) , jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

24/33 x 100% = 72,73% (Sedang)

3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku.

D (2)

Sedang (2)

Auditee telah mempunyai prosedur identifikasi flora dan fauna, yakni : SOP Nomer : 39/HLRT/SOP/2015 (Identifikasi Flora) dan SOP No. 40/HLRT/SOP/2015 (Identifikasi Satwa Liar). Prosedur ini menguraikan kegiatan Identifikasi spesies flora dan fauna. Prosedur ini belum mengacu pada Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 (Rratifikasi APPENDIX CITES). Prosedur ini belum menjelaskan secara terinci tentang prosedur identifikasi seluruh jenis flora/fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Prosedur Identifikasi spesies flora dan fauna telah direvisi ke-5. Prosedur ini tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).

3.4.2. implementasi kegiatan identifikasi.

D (2)

Sedang (2)

Auditee telah melaksanakan kegiatan identifikasi species flora dan fauna selama periode 2011-2015. Hasil kegiatan disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Identifikasi Flora dan Fauna. Kegiatan identifikasi ini belum mengklasifikasikan atau mengkategorikan status perlindungan yang langka, jarang dan terancam punah. Referensi status perlindungan flora dan fauna tidak mengacu pada peraturan Presiden No. 43 tahun 1978 (Ratifikasi APPENDIX CITES). Kegiatan identifikasi yang dilakukan auditee tidak mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT HLRT (minimal 50%).


8/12 x 100% = 66,67% (Sedang)

Hal 23 dari 49


Bobot Verifier

Nilai Verifier

3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

D (2)

Sedang (2)

Prosedur adalah bukti kesungguhan auditee dalam pengelolaan flora dilindungi, endemik, jarang, langka dan terancam punah. Tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi sebanyak 14 prosedur, yakni 6 prosedur bidang Lingkungan, 3 prosedur bidang perlindungan hutan dan 5 prosedur bidang BinhutProduksi. Beberapa prosedur yang belum lengkap : (i) tidak tersedia prosedur khusus tentang Pembinaan Habitat dengan menambah jenis dilindungi dan menambah populasi, (ii) tidak tersedia prosedur Penyelamatan jenis yang terancam punah (pengembang biakan, pemeliharaan, pemindahan habitat) (iii) tidak tersedia pemantauan yang mencakup kelimpahan flora dilindungi. Prosedur pengelolaan flora yang dimiliki auditee tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).

3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan

D (2)

Sedang (2)

Kegiatan pengelolaan flora tertuang dalam dokumen perencanaan dan implementasi pengelolaan flora tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Sebagian rencana kelola lingkungan belum direalisasikan dan belum tercakup meliputi : (a) tidak tersedia kegiatan pembinaan habitat (pemeliharaan dan atau pemberantasan jenis pengganggu); (b) Kegiatan penambahan populasi sangat terbatas (penananaman jenis dilindungi dan atau pengkayaan jenis dilindungi); (c) tidak tersedia kegiatan penyelamatan (pengembang biakan jenis yang terancam punah/kritis); (d) tidak tersedia kegiatan evaluasi/pengendalian (preventif dan represif terhadap jenis dilindungi). Kegiatan implementasi pengelolaan flora tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi (langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).

Indikator

Verifier

3.5. Pengelolaan flora untuk : Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/jarang,la ngka dan terancam punah dan endemic


Hal 24 dari 49


Indikator

Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic

Bobot Verifier

Nilai Verifier

CD (1)

Sedang (2)

Kinerja Indikator 3.5. 3.6. Pengelolaan fauna untuk : Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/jarang, langka dan terancam punah dan endemik

Ringkasan Justifikasi Terdapat gangguan hutan berupa pembalakan liar. Masyarakat desa masih melakukan aktifitas penebangan kayu ulin dalam rangka mencukupi kebutuhan kayu perkakas atau pertukangan. Masyarakat desa juga melakukan aktifitas pencarian pohon Gaharu pada kawasan hutan ini. Hal ini menjadikan jumlah dan kelimpahan pohon Gaharu semakin sedikit bahkan menjadi jarang atau sulit untuk ditemukan. Aktifitas penebangan ulin dan gaharu merupakan ancaman terhadap keberadaan jenis dilindungi ini. Dengan demikian kondisi flora dilindungi terganggu. 10/15 x 100% = 66,67% (Sedang)

3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan

D (2)

Sedang (2)

Prosedur adalah bukti kesungguhan auditee dalam pengelolaan fauna dilindungi, endemik, jarang, langka dan terancam punah. Tersedia prosedur pengelolaan fauna dilindungi sebanyak 14 prosedur, yakni 6 prosedur bidang Lingkungan, 3 prosedur bidang perlindungan hutan dan 5 prosedur bidang BinhutProduksi. Beberapa prosedur yang belum lengkap : (i) tidak tersedia prosedur khusus tentang Pembinaan Habitat dengan menambah jenis dilindungi dan menambah populasi, (ii) tidak tersedia prosedur Penyelamatan jenis yang terancam punah (pengembang biakan, pemeliharaan, pemindahan habitat) (iii) tidak tersedia pemantauan yang mencakup kelimpahan flora dilindungi. Prosedur ini tidak mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).

3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan

D (2)

Sedang (2)

Kegiatan pengelolaan fauna tertuang dalam dokumen perencanaan dan implementasi pengelolaan fauna tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Sebagian rencana kelola lingkungan belum direalisasikan dan belum tercakup meliputi : (a) tidak tersedia kegiatan pembinaan habitat Hal 25 dari 49


Indikator

Verifier

Bobot Verifier

Nilai Verifier

Ringkasan Justifikasi (pemeliharaan/penanaman pengkayaan jenis pakan satwa dan atau pemberantasan jenis pengganggu); (b) Kegiatan penambahan populasi sangat terbatas (penananaman jenis dilindungi dan atau pengkayaan jenis dilindungi); (c) tidak tersedia kegiatan penyelamatan (pengembang biakan jenis yang terancam punah/kritis); (d) tidak tersedia kegiatan evaluasi/pengendalian (preventif dan represif terhadap jenis dilindungi). Hal ini membuktikan bahwa implementasi pengelolaan fauna tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik(minimal 50%).

3.6.3. Kondisi spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic

CD (1)

Sedang (2)


Aktifitas perburuan masyarakat desa sekitar PT HLRT terhadap satwa liar (termasuk didalamnya fauna dilindungi). kecuali Orang Utan. Satwa liar yang diburu meliputi : Bajang/payau, Burung Cocak Rawa, Burung Cocak Ijo, Burung Murai Batu, dll. Ini merupakan ancaman terhadap keberadaan jenis dilindungi. kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tergangguan. 10/15 x 100% = 66,67% (Sedang)

Nilai Akhir Kriteria Ekologi : Kriteria

Indikator




3.

3.1

Baik

3

3

Ekologi

3.2

Sedang

2

3

3.3

Sedang

2

3

3.4

Sedang

2

3

3.5

Sedang

2

3

3.6

Sedang

2

3

13

18

Jumlah

Total nilai kinerja seluruh indikator ekologi adalah 13 atau 13/18 x 100 % = 72,22% sehingga nilai akhir kinerja kriteria ekologi adalah Sedang.

Hal 26 dari 49


D. Nilai Kenerja Kriteria Sosial Bobot Verifier D (2)


CD (1)

Baik (3)

4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.

D (2)

Baik (3)

4.1.4

CD (1)

Baik (3)

Indikator

Verifier

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/p emegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan

Ringkasan Justifikasi PT. HLRT telah melakukan perencanaan pengelolaan SDH yang telah mengakomodir hak-hak masyarakat dengan melakukan identifikasi pola pemanfaatan SDH/Lahan, hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan dalam jangka waktu 10 tahun kedepan (RKUPHHKHA Periode Tahun 2011 - 2020) berdasarkan kegiatan selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2011 - Tahun 2015 serta telah didokumentasikan dengan baik PT. HLRT telah melakukan penataan batas areal persekutuan dengan pihak IUPHHK-HA Lainya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya telah melibatkan para pihak yang berkompeten. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat desa di dalam areal Non Hutan selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2011 Tahun 2015 juga telah dilakukan sesuai rencana penataan areal kerja PT. HLRT. Adapun Mekanisme penataan pemanfaatan lahan tersebut mengacu pada SOP: No.39/HLRT/SOP/2013, No.42/HLRT/SOP/ 2013, dan No.47/HLRT/ SOP/2013 Perencanaan pemanfaatan SDH yang mengakomodir hak–hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah dituang kedalam dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan dan mekanisme pengakuan terkait dengan rencana dan/atau pelaksanaan realisasi pemenuhan hakhak masyarakat selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2011 - Tahun 2015 mengacu pada petunjuk kerja pelaksanaan kegiatan atau standar operasional prosedur (SOP) yang telah ada Penataan batas areal kerja PT. HLRT Hal 27 dari 49


Indikator

Verifier

Bobot Verifier

Nilai Verifier

Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.

4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH

4.2. Implementasi tanggungjawa b sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

CD (1)

Nilai Kinerja Indikator 4.1. 4.2.1 D (2) Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.

4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial

D (2)

Baik (3)

Baik (3)

Baik (3)

Ringkasan Justifikasi telah dilakukan (temu gelang) dan telah berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta terdapat batas yang jelas antara areal kerja PT. HLRT dengan Desa Tumbang Langkai, Desa Tanjung Tukal, Desa Rangkang Munduk, Desa Tumbang Setoli, dan Desa Tumbang Hentas serta ada pengakuan dari pihak masyarakat terhadap batas dan luas kawasan PT. HLRT (dokumen berita acara pelaksanaan tata batas) Luas dan batas areal kerja PT. HLRT terhadap batas areal kerja IUPHHK-HA Lainnya telah diketahui dan disepakati sesuai dengan hasil penataan batas areal kerja yang berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, adapun pemanfaatan lahan oleh beberapa masyarakat Desa Tumbang Langkai dan Desa Tumbang Magin serta desa lainnya masih dijumpai di dalam areal kerja PT. HLRT pada kawasan Non Hutan dan telah dilakukan inventarisasi dan pengukuran luas sejak periode RKTUPHHK-HA Tahun 2011 - Tahun 2015 guna rencana penataan areal ke depan 21/21 x 100% = 100% (Baik) Perencanaan kegiatan PMDH/Kelola Sosial telah diimplementasikan selama periode 10 (sepuluh) yang termuat didalam dokumen RKUPHHK Tahun 2011 - Tahun 2020 yang merujuk pada dokumen RKL/RPL Tahun 2000, dokumen Studi Diagnostik PMDH Tahun 2001 dan dijabarkan kedalam dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2011 Tahun 2015 serta dokumen output kegiatan program PMDH/Kelola Sosial seperti dokumen RO PMDH/Kelola Sosial, dokumen Berita Acara Penyerahan Bantuan PMDH/Kelola Sosial, dan dokumen Penyerahan Fee/Komisi kepada KSU “Seruyan Lestari” dan KSU “Balai Tongah” selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2011-Tahun 2015 Mekanisme pemenuhan kewajiban oleh PT. HLRT kepada masyarakat telah dilakukan berdasarkan pada mekanisme dan/atau ketentuan dan kesepakatan yang diketahui oleh Hal 28 dari 49


Indikator

Verifier

Bobot Verifier

Nilai Verifier

pemegang izin terhadap masyarakat

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi

4.2.3 Kegiatan sosialisai kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

D (2)

Baik (3)

4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 4.2.5 Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.

D (2)

Baik (3)

D (2)

Baik (3)

Nilai Kinerja Indikator 4.2. 4.3.1 D (2) Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Baik (3)

Ringkasan Justifikasi kedua belah pihak, dan juga merujuk pada SOP yang telah ada. Pengajuan permohonan bantuan dari masyarakat desa dan Berita Acara Rapat Sosialisasi Kegiatan PMDH telah berjalan di Desa Tumbang Langkai, Desa Tanjung Tukal, Desa Rangkang Munduk, Desa Tumbang Setoli, dan Desa Tumbang Hentas masyarakat selama kurun RKTUPHHKHA Tahun 2011 - Tahun 2015 telah dilakukan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang telah berjalan dan/atau disepakati, seperti pengajuan bantuan PMDH oleh masyarakat Desa Tumbang Langkai, Desa Tanjung Tukal, Desa Rangkang Munduk, Desa Tumbang Setoli, dan Desa Tumbang Hentas; Sosialisasi PMDH/Kelola Sosial; dan Rapat Tahunan Pengurus KSU desa binaan yang secara keseluruhan telah didokumentasikan dengan baik Pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab sosial telah berjalan sesuai dengan program rencana Kelola Sosial selama kurun RKTUPHHK-HA Tahun 2011 - Tahun 2015 dengan rataan persentase sebesar 84,25% - 128,10% dan untuk kegiatan PMDH dan pembagian SHU KSU desa binaan telah terealisasi sepenuhnya serta dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi penyerahaan bantuan Pelaksanaan program PMDH/Kelola Sosial periode RKTUPHHK-HA Tahun 2011 - Tahun 2015 telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tanggung jawab sosial, diantaranya adalah pengajuan bantuan dari masyarakat desa, berita acara sosialisasi bantuan PMDH, dan berita acara serah terima bantuan. Selain itu juga terdapat dokumen rapat tahunan anggota KSU, dan berta acara penyerahan SHU kepada KSU dan anggotanya yang secara kelselurahn telah didokumentasikan dengan baik 30/30 x 100% = 100% (Baik) Pendataan dan informasi masyarakat setempat melalui kegiatan terkait dengan pelaksanaan kesepakatan kerja sama dengan koperasi desa binaan, pemanfaatan lahan oleh masyarakat di dalam areal kerja PT. Hal 29 dari 49


Indikator

Verifier

manfaat yang adil antar para pihak

yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.

Bobot Verifier

Nilai Verifier

4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

D (2)

Baik (3)

4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

CD (1)

Baik (3)

4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 4.3.5 Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

CD (1)

Baik (3)

CD (1)

Baik (3)

Nilai Kinerja Indikator 4.3.

Ringkasan Justifikasi HLRT, dan penggunaan tenaga kerja dalam pengusahaan hutan yang telah berjalan semala periode RKTUPHHKHA Tahun 2011 - Tahun 2015 serta telah didokumentasikan dengan baik dan lengkap Mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan selama periode RKTUPHHKHA TAhun 2011 – Tahun 2015 terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti: Kegiatan usaha kerjasama antara KSU dengan PT. HLRT, Penerimaan tenaga kerja, Pembagian Fee/Kompensasi KSU Desa binaa, Penyerahan SHU kepada KSU desa binaan telah berjalan dan telah sesuai mekanisme yang telah dibangun Kebijakan perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT. HLRT selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2014 - Tahun 2015 telah dipetakan dengan mengacu pada hasil RKL/RPL Tahun 2000, dan Studi Diagnostik PMDH Tahun 2001 yang dijabarkan dalam RKUPHHK-HA Periode 20112020, serta ditindak lanjuti pada penyusunan RO RKL/RPL, dan RO Kegiatan PMDH RKTUPHHK-HA Tahun 2014 - Tahun 2015 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat telah diterapkan kepada koperasi desa binaan selain pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan realisasi fisik mencapai rataan sebesar 183,39%% sampai dengan 300,49%%, dan terdapat bukti implementasi Pelaksanaan kegiatan PMDH/Kelola Sosial, Kesepakatan kerjasama PT. HLRT dengan KSU desa binaan serta kewajiban pembayaran PSDH DR terkait dengan distribusi manfaat kepada para pihak telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan kedua belah pihak serta seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan telah didokumentasikan dengan baik selama kurun waktu RKTUPHHK-HA Tahun 2011- Tahun 2015 21/21 x 100% =100% (Baik) Hal 30 dari 49


Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

4.5. Perlindungan, pengembanga n dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja



4.4.2 Tersedia peta konflik

CD (1)

Baik (3)

4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.

D (2)

Baik (3)

4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.

CD (1)

Baik (3)

Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik

Nilai Kinerja Indikator 4.4. 4.5.1 D (2) Adanya hubungan industrial.

Baik (3)

Ringkasan Justifikasi Pelaksanaan kegiatan pengusahaan SDH, PT. HLRT selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2011-Tahun 2015 telah mengimplementasikan mekanisme resolusi konflik yang mengacu pada dokumen standar operasional prosedur (SOP) yang telah dimiliki dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam implementasi di lapang. Selain itu juga terdapat kesepakatan bersama yang telah disepakati dan diketahui kedua belah pihak terkait dengan pemanfaatan lahan di dalam areal kerja PT. HLRT Terdapat pemanfaatan lahan oleh masyarakat di dalam areal kerja PT. HLRT selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2011 - Tahun 2015 dan pihak perusahaan telah melakukan identifikasi dalam kegiatan penataan dan/atau pemetaan secara partisipatif sampai dengan kegiatan perencanaan Dalam pelaksanaan pengelolaan konflik selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2011 - Tahun 2015 PT. HLRT telah melibatkan satuan fungsi pelaksana dari struktur organisasi perusahaan yang telah dimiliki, dan juga melibatkan segenap perangkat desa dan/atau muspika daerah setempat serta kelembagaan dari instansi terkait setempat Penyelesaian permasalahan pemanfaatan lahan (perladangan) dan/atau kegiatan ilegal mining oleh masyarakat di dalam areal kerja PT. HLRT selama kurun RKTUPHHK-HA Tahun 2011 - Tahun 2015 telah dilakukan secara bersama-sama dan/atau bekerja sama dengan pihak perangkat desa setempat dan telah dilakukan pendataan dan pemetaan secara baik dan benar 18/18 x 100% = 100% (Baik) PT. HLRT telah merealisasikan seluruh hubungan kerja dengan seluruh karyawan melalui kesepakatan kerja antara perusahaan dengan karyawan selama kurun waktu RKTUPHHK-HA Tahun 2011 - Tahun 2015 dan telah mengacu pada Peraturan Perusahaan yang telah disyahkan oleh instansi terkait dengan kontrak kerja dan/atau kesepakatan kerja dari rata-rata Hal 31 dari 49


Indikator

Verifier

Bobot Verifier

Nilai Verifier

4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.

D (2)

Baik (3)

4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya

D (2)

Sedang (2)

4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.

D (2)

Baik (3)

Nilai Kinerja Indikator 4.5.

Ringkasan Justifikasi jumlah pekerja per tahun mencapai ± 257 orang Secara umum realisasi kebutuhan tenaga teknis melalui pengembangan kompetensi selama periode RKTUPHHK-HA Tahun 2011 - Tahun 2015 berdasarkan kuantitas tenaga teknis PHPL yang dimiliki PT. HLRT telah terealisasi sepenuhnya maka syarat terpenuhi terkait dengan pengembangan kompetensi telah direalisasikan secara keseluruhan (100%) dengan kualifikasi sesuai GANIS PHPL hanya mencapai 85,18% Pelaksanaan jenjang karir di lingkup PT. HLRT telah mengikuti aturan perusahaan yang telah disepakati bersama oleh karyawan dan PT. Hutanindo Lestariraya Timber dan hanya sebagian yang masih belum dilaksanakan seperti Performance Appraisal walaupun telah memiliki dokumen standar jenjang karir. Secara keseluruhan Implementasi tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku (SOP Perencanaan Tenaga Kerja) dan didokumentasikan berdasarkan kebutuhan yang ada Seluruh peraturan terkait pelaksanaan Tunjangan Kesejahteraan Karyawan selama RKTUPHHK-HA Tahun 2011 Tahun 2015 yang mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah, seperti: Tunjangan Pekerjaan; Upah Lembur; Pengobatan dan Perawatan; serta Kecelakaan Kerja telah diimplementasikan dan didokumentasikan dengan baik 22/24 x 100% = 91,67 % (Baik)

Nilai Akhir Kriteria Sosial : Kriteria

Indikator


Bobot Indikator


4.

4.1

Baik

3

3

Sosial

4.2

Baik

3

3

4.3

Baik

3

3

4.4

Baik

3

3

4.5

Baik

3

3

15

15

Jumlah

Hal 32 dari 49


Total nilai kinerja seluruh indikator sosial adalah 15 atau 15/15 x 100 % = 100% sehingga nilai akhir kinerja kriteria sosial adalah Baik. Perhitungan Nilai Akhir Kinerja PHPL Kriteria

Indikator

Prasyarat

1.1.

Nilai Kinerja Indikator Baik

1.2.

Produksi

Ekologi

Sosial

Bobot Indikator


3

3

Baik

3

3

1.3.

Baik

3

3

1.4.

Baik

3

3

1.5.

Baik

3

2.1.

Baik

3 3

2.2.

Sedang

2

3

2.3.

Baik

3

3

2.4.

Sedang

2

3

2.5.

Baik

3

3

2.6.

Baik

3

3.1.

Baik

3

3 3

3.2.

Sedang

2

3

3.3.

Sedang

2

3

3.4.

Sedang

2

3

3.5.

Sedang

2

3

3.6.

Sedang

2

3

4.1.

Baik

3

3

4.2.

Baik

3

3

4.3.

Baik

3

3

4.4.

Baik

3

3

4.5.

Baik

3

3

59

66

Jumlah

3

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa total nilai kinerja seluruh indikator PHPL adalah 60, sehingga Nilai Akhir KinerjaRe-Sertifikasiadalah 59/66 x 100% = 89,39%, dan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk. 4.2. PENILAIAN VLK (Verifikasi Legalitas Kayu) Standar Verifikasi


Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

5

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/P emegang Hak Pengelolaan

Terdapat Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 999/KptsVI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Hutanindo Lestariraya Timber atas Areal Hutan Produksi seluas ± 98.000 Ha yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat lampiran SK berupa Peta berskala 1 : 100.000. Surat Keputusanditandatangani oleh Dr. Ir.

P1. Kepastian areal dan hak pemanfa atan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Pengambilan Keputusan 6 Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya

Hal 33 dari 49


Standar Verifikasi Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4



5

6

Muslimin Nasution (Menteri Kehutanan saat itu),dengan masa berlaku izin selama 50 tahun. Terdapat addendum Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 15/KptsII/2011 tanggal 26 Januari 2011 bahwa jangka waktu/izin selama IUPHHK-HA adalah selama 20 tahun yaitu 14 oktober 1999 s/d 13 Oktober 2019 Terdapat Peta Areal Kerja IUPHHK Hutan Alam PT. Hutanindo Lestariraya Timber di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan. Berdasarkan Peta tersebut diketahui batas IUPHHK-HA PT. Hutanindo Lestariraya Timber sebelah Barat Laut berupa Hutan Lindung Muller-Schwaner, sebelah Timur berbatasan dengan Areal Kerja HPH PT. Erna Djuliawati, sebelah Tenggara berbatasan dengan Areal Eks HPH PT. Bina Samaktha dan sebelah Selatan berbatasan dengan HPH PT. Karda Traders. Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah serta Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan dan Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan dan Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah diketahui terdapat kesesuaian Petayang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Kesimpulan : Terdapat Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA serta kesesuaian kawasan dengan peruntukannya b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak

Terdapat SPP IIUPHHK Nomor 2462/VIPPHH/1999 tanggal 12 Oktober 1999 untuk PT. HLRT (eks areal HPH PT. Inocin Aria Bima). Besarnya iuran yang harus dibayar untuk areal seluas 98.000 Ha dengan tarif Rp 30.000/Ha selama jangka waktu 20 tahun adalahRp 2.940.000.000,Rekening penerima setoran adalah Bank Indonesia Pusat atas nama Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH No. 508.000.014. Pembayaran Iuran IUPHHK melalui Bank BCA Kantor Cabang P. Jayakarta Nomor Rekening 083-

Memenuhi: IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.

Hal 34 dari 49



Kriteria

Indikator

1

2

3

Verifier 4 Pengelolaan



5

6

300675-1 dengan tujuan Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH dan IHH Bank Indonesia Pusat Nomor Rekening 508.000.014 dengan Keterangan : Untuk pembayaran SPP IHPH Nomor : 2462/VI-PPHH/1999 tanggal 12 Oktober 1999 a/n. PT. HLRT. Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 2.940.000.000,- Terdapat SPP Tambahan Iuran Hak Pengusahaan Hutan Nomor S. 417/VIBIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada PT. HLRT (sebagai tambahan setelah menggunakan tariff baru – RP 50.000/Ha) untuk areal seluas 98.000 Ha adalah Rp 1.960.000.000,- Rekening penerima setoran adalah Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor 102 000 420 3870. - Terdapat bukti Iuran IUPHHK a/n. PT. Hutanindo Lestariraya Timber yang dibayarkan melaui Bank BCA Kantor Cabang P. Jayakarta Nomor Rekening 083-300675-1 dengan tujuan Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening102000-420-3870 dengan Berita : Pembayaran sesuai SPP-IIUPHH tambahan Nomor : S.418/VI-BIKPHH/1012 tanggal 6 Juni 2012. Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 1.960.000.000,Kesimpulan : Iuran IUPHHK PT. Hutanindo Lestariraya Timber telah dibayar melalui Bank BCA Kantor Cabang P. Jayakarta ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sesuai dengan SPP

c. Penggunaan - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2011kawasan 2020 beserta Lampirannya dan yang sah di RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan Tahun luar kegiatan 2016 beserta Lampirannya serta IUPHHK (jika wawancara dengan Unit Manajemen, tidak ada) terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT. Hutanindo Lestariraya Timber

Memenuhi: - Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

Kesimpulan : - Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HA PT. Hutanindo Lestariraya Timber. P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang

2.1.1. RKUPHHK/RP KH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

a. Dokumen RKUPHHK/RP KH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat

1. Dokumen RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT. HLRTPeriode 2011 s/d 2020 telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan nomor pengesahan No. SK.158/VI-BUHA/ 2011 Tanggal 10 November 2011. Terdapat Lampiran Peta Skala 1 :

Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya

Hal 35 dari 49


Standar Verifikasi Prinsip 1

Kriteria 2 berwenang.

Indikator 3 berwenang

Verifier 4 yang berwenang, meliputi : . Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirann ya yang disusun berdasark an IHMB/risal ah hutan dan dilaksanak an oleh Ganis PHPL

Timber Cruising

dan/atau Canhut . Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasark an RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenan g atau yang disahkan secara self

approval

• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementas inya di lapangan

Ringkasan Justifikasi 5

Pengambilan Keputusan 6

100.000 (dibuat oleh PT. HLRT – Ir. Fuidy Lukman (Dirut), dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam – Ir. Heru Sukarno, M.MA, disetujui an. Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam – Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc) 2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Bagan Kerja Tahunan yaitu :  RKT Tahun 2015 beserta peta lampiran dengan Skala 1 : 50.000 telah disahkan secara mandiri (self approval) oleh Kariadi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. HLRT melalui SK Nomor : 495/HLPBN/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2015 PT. HLRT Provinsi Kalimantan Tengah.  RKT Tahun 2016 beserta lampiran peta dengan Skala 1 : 50.000 telah disahkan secara mandiri (self approval) oleh Kariadi Gunawan sebagai Direktur Utama PT HLRT melalui SK Nomor : 478/HLPBN/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2016 PT HLRT Kesimpulan: Terdapat dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA yang sah dan dilengkapi dengan peta penataan areal kerja yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.

dipenuhi seluruhnya

Peta areal yang tidak boleh ditebang untuk RKT 2016 dan RKT 2015 adalah sebagai berikut : 1. Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan)  Tidak terdapat zona penyangga dengan kawasan Hutan Lindung. Unit Manajemen tidak mempunyai areal yang berbatasan dengan Hutan Lindung. 2. Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan>25% untukhutan tanaman).  Berdasarkan hasil telaah dokumen

Memenuhi: Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.

Hal 36 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4



5

6

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 di areal Unit Manajemen terdapat lereng E ( ˃ 40 % ) sebesar 1,41 Ha (0,00%) . Dalam peta RKT tahun 2016 dan tahun 2015 tidak terdapat penandaan areal curam (lereng E). 3. Habitat satwa liar dan atau tumbuhandilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah/kawasan biodiversity).  Dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020 terdapat alokasi Kantong Satwa tetapi tidak berada/berbatasan dengan petak tebangan RKT 2016 dan RKT 2015  Pada Peta RKT 2015 terdapat lokasi Kawasan Konservasi Insitu (KKI) yang berbatasan petak tebangan (dalam peta Kawasan KKI diberi warna ungu muda). 4. Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat).  Tidak terdapat peta areal yang memiliki nilai religi dan budaya. 5. Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya.  Pada Peta RKT tahun 2015 dan 2016 tidak terdapat penandaan Sempadan Sungai. Kesimpulan: Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti keberadaannya di lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Dari Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan 2015PT. HLRT penandaan batas blok terlihat dengan jelas dan disahkan dengan tanda cap dari Dirut PT. HLRT. Hasil verifikasi lapangan pada blok tebangan RKT 2016 dan 2015 menunjukkan lokasi uji petik lokasi sesuai antara peta areal kerja dengan posisi koordinat GPS di lapangan. Batas antara setiap petak/blok ditandai dengan plang patok tanda batas dan pemberian tanda berupa polet cat warna merah pada batang pohon atau patok kayu pada jalur rintisan batas petak/blok.

Memenuhi: Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

Kesimpulan: Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap) oleh Pejabat yang berwenang, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam

1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK.  Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui terdapat dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020 dengan lampirannya yang lengkap. Dokumen tersebut telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bina

Memenuhi: Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.

Hal 37 dari 49



Kriteria

1

2

Indikator 3 peraturan yang berlaku

Verifier 4 proses) dengan lampiranlampirannya



5

6

Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Nomor Keputusan SK.158/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Nopember 2011.  Terdapat Lampiran Peta Skala 1 : 50.000 (dibuat oleh PT. Hutanindo Lestariraya Timber, dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam – Ir. Heru Sukarno, M.MA, disetujui an. Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam – Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc). 2. Proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin Pada saat dilakukan verifikasi dokumen RKUPHHK tersebut telah selesai disusun dan sudah mendapat pengesahan sebagaimana dijelaskan pada poin 1 di atas Kesimpulan: Dokumen RKUPHHK-HA tersedia lengkap dengan lampirannya dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang

P3. Keabsaha n perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat .

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/ pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaat kan telah di– LHPkan

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembanguna n hutan tanaman industri.

Verifier ini tidak diverifikasi karena PT. HLRT merupakan pemegang IUPHHK Hutan Alam yang memanfaatkan hasil hutan alam berupa kayu bulat berdiameter >30 cm

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang LHP yang diterbitkan selama Periode Februari 2015 s/d Januari 2016 sebanyak 95 buah dengan jumlah LHP Nihil sebanyak 32 buah.LHP untuk RKT tahun 2015 dibuat oleh Gatot Suryadi (No Reg 00798-12/PKB-R/XVIII/2013) dan Suparlan (No Reg 00605-12/PKBR/XVIII/2012), untuk RKT Tahun 2016 dibuat oleh Gatot Suryadi (No Reg 0079812/PKB-R/XVIII/2013). Adapun untuk Pejabat Pengesah LHP di tahun 2015 adalah Jonatan Pataman (No Reg 0036412/WAS-PKB-R/XVIII/2012), Donrestono (No Reg 00472-12/WAS-PKBR/XVIII/2013) dan Alfianto (No Reg 00475-12/WAS-PKB-R/XVIII/2013). Untuk tahun 2016 sudah tidak ada lagi Pejabat Pengesah LHP dikarenakan sudah menggunakan SI-PUHH Online. Terdapat

NA

Memenuhi: a. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang b. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan

Hal 38 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4



5

6

juga Buku Ukur sebagai catatan harian hasil pengukuran kayu setelah dilakukan pembagian batang di TPn sebagai dasar pembuatan LHP. b. Kesesuaian LHP dengan fisik kayu Uji petik fisik kayu dilakukan di TPK Antara Semendung pada koordinat 02° 02’ 50,9’’ LS dan 111° 27’ 38,9’’ BT dengan dokumen LHP Nomor : 17.A, 18, 19.B, 20.A, 22, 23 dan 24.A sebanyak 100 batang menunjukkan selisih pengukuran volume sebesar 1,20 % dan tidak terdapat perbedaan jenis. Dengan demikian fisik kayu telah sesuai dengan LHP yang disahkan, dikarenakan selisih pengukuran volume masih dalam ambang batas yang diperbolehkan, yaitu di bawah 5%. c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan Uji petik lacak balak mengenai nomor batang di LHP dengan tunggak kayu dilaksanakan di Petak Q-50 dan U-48 Blok RKT Tahun 2015 serta di Petak Z.25 Blok RKT Tahun 2016 hasilnya nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. Kesimpulan: Dokumen LHP disahkan oleh petugas yang berwenang, hasil uji petik LHP dengan fisik kayu yang dilakukan di TPK Antara Semendung oleh Ganis yang berwenang menunjukkan selisih pengukuran volume sebesar1,2 % dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, -TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Terdapat dokumen SKSKB untuk setiap pengiriman kayu yang berasal dari TPK hutan ke TPK Antara/Logpond Semendung. Jumlah SKSKB yang diterbitkan selama Periode Februari 2015 s/d Januari 2016 berjumlah 1.435 set dengan jumlah batang sebanyak 13.104 batang dengan volume sebanyak 73.772,40 m3. SKSKB diterbitkan oleh petugas yang berwenang, yaitu Supri (No Reg 00609-12/PKB-R/XVIII/2012 untuk RKT tahun 2015 dan No Reg 0060912/PKB-R/XVIII/2015 untuk RKT Tahun 2016), nama penerima kayu bulat di Semendung yaitu Budi Utomo dan nama P3KB yang mematikan SKSKB yaitu Rendi Arianto (No. Reg. 01233-12/PKBR/XVIII/2014). Terdapat pula dokumen FAKB untuk setiap pengiriman kayu yang berasal dari TPK Antara/Logpond Semendung ke Logpond Industri PT. Korindo Ariabima Sari di Pangkalan Bun atau ke Logpond Lalang atau ke Logpond Pendulangan. Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dokumen SKSKB dan FA-KB berikut lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat (DKB) dengan dokumen asal kayu (LHP) Berdasarkan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di dalam LMKB dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi: 1. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan terkait

Hal 39 dari 49



Kriteria

1

2

Indikator

Verifier

3

4

penampu ng kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampu ng kayu terdaftar

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHKHA/IUPHHKRE/ Pemegang Hak Pengelolaan Verifier a. Tandatanda PUHH/barco de pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA / IUPHHKHA / IUPHHKRE/Pemega ng Hak Pengelolaan bisa dilacak balak



5

6

terdapat kesesuaian antara keduanya.

a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHKRE/Pemegan g Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.

Kesimpulan : Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara/Logpond serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan PT. Hutanindo Lestariraya Timber ke TPK Antara/Logpond Semendung disertai dengan dokumen SKSHHK (SKSKB) dan kayu yang diangkut dari Logpond Semendung ke Logpond Lalang atau ke Logpond Pendulangan atau ke Logpond Industri PT. Korindo Ariabima Sari di Pangkalan Bun atau ke luar pulau/antar provinsi disertai dengan dokumen SKSHHK(FA-KB). Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di dalam LMKB dengan surat keterangan sahnya hasil hutan terdapat kesesuaian antara keduanya Hasil pemeriksaan tanda-tanda legalitas kayu  Tanda-tanda legalitas kayu di TPn pada bontos kayu dijumpai pemasangan label. Label warna merah (Label ITSP) memuatinisial Nama Perusahaan, Tahun RKT, Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis dan Diameter dan label bening memuat Nomor Produksi, Diameter dan Panjang kayu. Pada RKT Tahun 2016 apabila kayu telah dibayar PSDH dan DR-nya, maka kayu diberi label barcode berwarna kuning yang didalamnya terdapat tanda V-Legal  Di TPK Hutan dan di TPK Antarapada bontos dan ujung kayu dapat dijumpai pemasangan label identitas berupa Label bening merupakan label yang di buat di TPn, Label merah yang merupakan label hasil ITSP, Label kuning merupakan Label Barcode yang apabila dibaca dengan alat HRC akan berisi informasi sesuai LHP berupa ID barcode, tahun tebang, nomor petak, nomor pohon, jenis pohon, panjang, diameter pangkal, diameter ujung, diameter rata-rata dan volume kayu dan tanda V-Legal.  Pada tunggak kayu terdapat label plastik berwarna merah yang merupakan label ITSP. Label ini berisi kode inisial nama Perusahaan HLRT (PT. Hutanindo Lestariraya Timber), Tahun RKT, Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis Pohon, dan Diameter.  Terdapat dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB) di LHP yang mencantumkan identitas batang kayu. Adanya identitas yang terdapat di batang yang menyebutkan Nomor Petak dan Nomor Pohon serta Jenis Pohon dimana pada tunggak juga menyebutkan identitas yang sama dan sesuai dengan dokumen LHP (DKB) maka memungkinkan kayu bisa dilacak balak

Memenuhi: Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.

Hal 40 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4



5

6

Kesimpulan: Sistem penomoran kayu yang terdapat di PT. HLRT sesuai dengan nomor yang terdapat di dokumen, sehingga kayu dapat ditelusur sampai ke petak tebangan Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Sistem tata usaha kayu yang diterapkan di PT. HLRT adalah sebagai berikut :  Pada waktu ITSP/Cruishing, pohon dicatat, diukur dan diberi label (label merah untuk pohon yang akan ditebang dan label kuning untuk pohon yang tidak ditebang). Label ini memuat inisial nama perusahaan, tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, jenis pohon dan diameter.  Pada saat penebangan label yang menempel di pohon (berdasarkan hasil Cruising) disobek (dijadikan) rangkap 3. Satu bagian ditempelkan di tunggak, satu bagian ditempelkan di batang kayu dan satu bagian diambil mandor untuk kepentingan pengupahan.  Batang kayu yang telah disarad dan ditempeli label kemudian dilakukan pengukuran di TPn (termasuk jenis, ukuran panjang, diameter dan volume) yang kemudian dicatat dalam Buku Ukur untuk selanjutnya dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP,) dibuatkan juga DKB (Daftar Kayu Bulat) oleh Petugas yang berwenang.  Setelah LHP disahkan kemudian diajukan pembayaran PSDH dan DR. Setelah dikeluarkannya SPP PSDH dan DR dan dibayar PSDH dan DR-nya maka kayu diberi label barcode berwarna kuning berikuttanda V-Legal.  Untuk tujuan pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara Semendung digunakanlah SKSHHK(SKSKB) untuk dokumen pengangkutan kayu. Untuk tujuan pengangkutan keluar dari TPK Antara/Logpond Semendung digunakan SKSHHK(FA-KB).

Memenuhi: Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penand aan kayu bulat diterapkan secara konsisten

Kesimpulan: Terdapat sistem penandaan kayu bulat yang memungkinkan penelusuran kayu bulat sampai ke petak tebangan dan identitas kayu diterapkan secara konsisten

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktika n ada nya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

 Dokumen SKSKB SKSKB/SKSHHK yang diterbitkan untuk periode Februari 2015 s/d Januari 2016 berjumlah 1.435 set yang digunakan untuk mengangkut kayu sebanyak 13.104 batang dengan volume sebesar 73.772,40 m3. Nama Petugas Penerbit SKSKB tahun 2015 yaitu Supri (No. Reg. 00609-12/PKB-R/XVIII/2012) dan Petugas Penerbit SKSHHK (SKSKB) tahun 2016 adalah Supri (No. Reg. 00609-12/PKB-R/XVIII/2015). Dokumen SKSHHK (SKSKB) setelah sampai di TPK Antara Semendung dimatikan oleh

Memenuhi: 1. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). 2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh

Hal 41 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

Ringkasan Justifikasi 5 P3KB, Rendi Arianto (No Reg 0123312/PKB-R/XVIII/2014).  Dokumen FA-KB FA-KB/SKSHHK periode Februari 2015 s/d Januari 2016 lengkap dan sah untuk lokasi TPK Antara Semendung, TPK Antara Lalang dan TPK Antara Pendulangan. Petugas Penerbit SKSKHK (FA-KB) di TPK Antara Semendung adalah Budi Utomo (No Reg 0116912/PKB-R/XVIII/2014) dan Petugas Penerbit SKSHHK (FA-KB) di TPK Antara Lalang dan Pendulangan adalah Erwita Apriani, S.Hut (No Reg 01232-12/PKBR/XVIII/2014). Petugas yang ditetapkan sebagai P3KB di TPK Antara Lalang dan Pendulangan adalah Khamim Tohari (No Reg 00606-12/PKB-R/XVIII/2015)

Pengambilan Keputusan 6 Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB)

Kesimpulan : Terdapat dokumen SKSKB dan FAKB atau SKSHHK yang lengkap dan telah disahkan (dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang) K3.2. Pemegang izin telah melunasi ke wajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjuk kan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas PSDH dan DR yang ditujukan kepada PT HLRT untuk periode Februari s/d Desember 2015 oleh Pejabat Penagih PSDH dan DR Kabupaten Seruyan, sedang bulan Januari 2016 SPP untuk PSDH dan DR diterbitkan sendiri oleh PT HLRT. Selama periode Februari 2015 s/d Januari 2016 jumlah tagihan yang harus dibayar untuk volume kayu 95.774,93 m3 adalah sebesar Rp 7.261.508.690,00 untuk PSDH dan US $ 1.577.426,71 untuk DR, jumlah tersebut sudah dibayar lunas melalui setoran Bank Mandiri kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan DR di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk rekening BPn182 Biro Keuangan SETJEN KEMEN LHK 3 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 102-0004204001. Penyetoran Dana Reboaisasi (DR) untuk rekening BPn182 Biro Keuangan SETJEN KEMEN LHK 1 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 102-0004819717. Berdasarkan hasil telaah dokumen SPP diketahui bahwa kelompok jenis, volume dan besarnya tarif yang tercantum dalam SPP sesuai dengan LHP yang disahkan

Memenuhi: Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan

Kesimpulan : Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan, baik dari segi kelompok jenis, volume maupun tarif b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

1. Keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor DR dan/atau PSDH dengan SPP DR dan/atau PSDH  Terdapat bukti pelunasan SPP sesuai dengan LHP yang telah disahkan Februari s/d Desember 2015 (SPP)

Memenuhii DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen

Hal 42 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4



5 yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan dan Januari 2016 dikeluarkan PT HLRT sendiri untuk volume kayu 95.774,93 m3 adalah sebesar Rp 7.261.508.690,00 untuk PSDH dan $ 1.577.426,71 untuk DR kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan DR di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Pelunasan dilaksanakan lewat Bank Mandiri Cabang Pangkalan Bun. Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk rekening BPn182 Biro Keuangan SETJEN KEMEN LHK 3 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 102-0004204001. Penyetoran Dana Reboaisasi (DR) untuk rekening BPn182 Biro Keuangan SETJEN KEMEN LHK 1 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan Nomor Rekening 102-0004819717. 2. Perbandingan SPP DR dan/atau PSDH terhadap bukti pembayaran/setor dan/atau perjanjian pelunasan tunggakan.  Bukti pembayaran DR dan PSDH periode Februari 2015 s/d Januari 2016 telah dibayar sesuai dengan tagihan yang terdapat di SPP DR dan PSDH

6 SPP

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, PSDH dan DR telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. c.

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangun an hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Besarnya SPP telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu: Tarif PSDH ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014. Berdasarkan peraturan tersebut besarnya tarif PSDH untuk wilayah Kalimantan adalah : 1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a) Diameter > 49 cm (KB) 76.000/m3 b) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS) 73.000/m3 c) Diameter < 30 cm (KBK) 31.000/m3 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a) Diameter > 49 cm (KB) 45.000/m3 b) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS) 43.000/m3 c) Diameter < 30 cm (KBK) 31.000/m3 Adapun Tarif DR ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Untuk wilayah

Memenuhi: Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

Hal 43 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4



5

6

Kalimantan besarnya tarif DR adalah : 1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a) Diameter > 49 cm (KB) US $ 16.5 per m3 b) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS) US $ 16.0 per m3 c) Diameter < 30 cm (KBK) US $ 4.0 per m3 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a) Diameter > 49 cm (KB) US $ 13.5 per m3 b) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS) US $ 13.0 per m3 c) Diameter < 30 cm (KBK) US $ 4.0 per m3 Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH/DR dan bukti setor PSDH/DR,PT. Hutanindo Lestariraya Timber telah membayarkan PSDH/DR sesuai dengan tarif yang berlaku. Kesimpulan : Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH/DR dan bukti setor PSDH/DR, PT. HLRT telah membayarkan PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku K3.3. Pengangkut an dan perdagang an antar pulau

K3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT

Terdapat dokumen pengakuan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor Surat : 391/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/4/2014 untuk PT. Hutanindo Lestariraya Timber sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan Nomor : 15. 05. 1. 00088 yang berlaku sampai tanggal 1 April 2018

Memenuhi: Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kesimpulan : Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor : 15. 05. 1. 00088 yang berlaku sampai tanggal 1 April 2018

3.3.2. Pengangkut an kayu bulat yang menggunak an kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukk an identitas kapal.

3.4.1 Implementa si Tanda VLegal

Tanda VLegal yang dibubuhka n sesuai ketentuan

Pemeriksaan dokumen kapal terhadap kapal-kapal pengangkut kayu yang digunakan oleh IUPHHK-HA PT. HLRTsemuanya memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut berbendera Kebangsaan Indonesia.

Memenuhi: Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.

Kesimpulan : Kapal pengangkut kayu yang digunakan PT. HLRT semuanya berbendera Indonesia PT. Hutanindo Lestariraya Timber telah melakukan pemasangan tanda V-Legal pada kayu bulat hasil produksinya berupa pemasangan Label V-Legal di bontos kayu setelah kayu dibayar lunas PSDH dan

Memenuhi: Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal

Hal 44 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4



5

6

DRnyadi TPK Hutan Base Camp Belantikan Km 75. Untuk tahun 2016, pemasangan tanda V-Legal telah menyatu dengan barcode dan dilakukan di TPn setelah kayu di-LHP-kan

sesuai ketentuan

Kesimpulan : PT. Hutanindo Lestariraya Timber telah melakukan pemasangan tanda V-Legal P4. Pemenuha n aspek lingkunga n dan sosial yang terkait dengan peneban gan

K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanak an kewajiban yang dipersyarat kan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/ DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, Rencana Kelola Lingkunga n (RKL), dan Rencana Pemantaua n Lingkunga n (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDALVDP PLyUKLUPL7RKLRPL

Hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL dan catatan temuan penting. Hasil penelusuran dokumen diketahui bahwa PT. Hutanindo Lestariraya Timbermendapatkan areal eks HPH Inocin Ariabima Sari berdasarkan keputusan lelang sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 1567/Mehutbun-VI/1999 tanggal 30 September 1999. Oleh karena PT. Inocim Ariabima Sari telah mempunyai dokumen SEL maka dokumen tersebut bisa dipergunakan dan hanya berkewajiban membuat dokumen RKL dan RPL sebagaimana disebutkan dalam Surat dari Komisi Pusat AMDAL No. 2265/II-DAR/1999 tanggal 13 Oktober 1999. Dokumen SEL a/n PT. Inocin Ariabima Sari telah mendapatkan Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan Nomor Persetujuan 30/DJVI/AMDAL/95 tanggal 31 Januari 1995. Pelaksanaan Penyusunan SEL diprakarsai oleh PT. Inocin Ariabima Sari beralamatkan di Gedung Eka Life Lantai 12 – 15 Jl. MT. Haryono Kavling 62 Jakarta Telp (021) 7975959. Direktur Utama M. Suharjaeni dengan berjasama dengan Konsultan Penyusun PT. Tridida Pantau alamat Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 6 Km. 617 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Telp. (021) 5705093, 5701112. Direktur Ir. Supardji Terdapat dokumen RKL-RPL PT. Hutanindo Lestariraya Timber yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 045/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Februari 2000. Pelaksanaan Penyusunan RKL-RPL diprakarsai oleh PT. Hutanindo Lestariraya Timber beralamatkan di Jl. Pangeran Jayakarta 129 Blok No. 48 – 49 Jakarta Pusat 10730 Telp. (021) 6262553-54 Fax (021) 6298623 dengan Direktur Utama Fuidy Lukman, BSc., SH., MBA dengan berjasama dengan Konsultan Penyusun Fakultas Kehutanan IPB alamat Kampus Kehutanan IPB Darmaga Kotakpos 168 Bogor 16001 Telp. (0251) 621677 Fax. (0251) 621256 Penanggung jawab Prof. Dr. Ir. Yusuf Sudo Hadi, MAgr.

Memenuhi: 1. Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL /UKL-UPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. 2. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku

Kesimpulan : PT. HLRT memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi

Hal 45 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4



5

6

AMDAL Pusat Dephut 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukka n penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyedia kan manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Memenuhi: Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UK L-UPL yang telah disahkan.

Kesimpulan : PT. HLRT memiliki dokumen RKL dan RPL yang penyusunannya mengacu pada laporan Analisis Dampak Lingkungan b. Bukti pelaksanaa n pengelolaan dan pemantaua n dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

P5. Pemenuha n terhadap peraturan tenaga kerja

Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial adalah sebagai berikut : Dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 045/MenhutbunII/2000 tanggal 22 Februari 2000telah mengacu kepada dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan (SEL). Hal ini terlihat dari dampak penting yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi dalam dokumen SEL telah diakomodir di dalam dokumen RKL dan RPL untuk dilakukan pengelolaan dan pemantauan.

a. Implementasi prosedur K3

Terdapat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II tahun 2015 yang disampaikan ke Kepala Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kesimpulan : IUPHHK-HA PT. HLRT sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap aspek-aspek yang mempunyai dampak penting Terdapat Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) No. 54/HLRT/SOP/2015 Revisi : 5 tanggal 3 Juni 2015 IUPHHK PT Hutanindo Lestariraya Timber yang dibuat oleh Ir. Abdul Gafar selaku Kabag. Perencanaan Hutan, Diperiksa oleh Budi Pramono, SE sebagai Manager Camp dan Disetujui oleh Ir. Adrianus TH. Hagul selaku Direktur Perencanaan dan Pembinaan Hutan. Personel yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan perusahaan adalah Camp Manager. Hasil pengamatan di lapangan, yaitu di Camp Belantikan dan workshop, terlihat karyawan menggunakan alat pengaman diri saat menjalankan pekerjaannya. Karyawan yang bekerja di workshop pada saat melakukan kegiatan pengelasan dilengkapi dengan APD yang terdiri dari sarung tangan safety tukang las, sepatu safety, kacamata safety tukang las. Di dalam dokumen Peraturan Perusahaan juga diatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Memenuhi: Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

Memenuhi: Tersedia pedoman/prosed ur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukkannya)

Kesimpulan : PT. HLRT telah memiliki prosedur K3 dan telah diimplementasikan dalam kegiatan

Hal 46 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4



5

6

operasional di lapangan b. Ketersediaan peralatan K3

PT HLRT memiliki persedian APD yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh karyawan. Terdapat dokumen Daftar Perlengkapan K3 PT. HLRT Base Camp Belantikan yang dibuat oleh oleh Budi Pramono sebagai Camp Manager, yang isinya mendata alat K3 yang tersedia berikut kondisinya. Terdapat juga Daftar Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan dan DAMKARHUT yang dibuat oleh Camp Manager Budi Pramono, SE.Verifikasi lapangan untuk pekerja yang masuk hutan menggunakan sepatu boot dan helm, untuk pekerja di bengkel paling tidak menggunakan sepatu safety dan bagian pengelasan menggunakan sepatu safety, sarung tangan kulit dan pelindung muka. Terdapat juga Klinik yang dikelola oleh seorang Mantri Kesehatan di Base Camp Belantikan untuk dimanfaatkan karyawan dan keluarganya yang membutuhkan pengobatan.

Memenuhi: Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)

Kesimpulan : PT. HLRTmenyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan, peralatan tersebut berfungsi baik. c. Catatan kecelakaan kerja

Terdapat Rekap Kecelakaan Kerja PT HLRT Periode Februari 2015 – Januari 2016 yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2016. Di dalam rekap tersebut tercatat ada delapan belas (18) kejadian kecelakaan kerja (satu meninggal dalam perjalanan ke Base Camp dan dua orang dirujuk ke RSUD Pangkalan Bun sedangkan sisanya bisa diatasi di Poliklinik Base Camp). Terdapat saran yang dibuat oleh Unit Managemen di dalam Rekap Kecelakaan Kerja agar kecelakaan yang sama tidak terulang Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja adalah :  Menekan kecelakaan kerja melalui metode kerja yang benar  Menggunakan Alat Pelindung Diri berdasarkan jenis pekerjaan dan risiko pekerjaan  Memasang papan peringatan (safety sign board) di tempat-tempat strategis

Memenuhi: Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

Kesimpulan : PT. HLRT memiliki catatan kecelakaan kerja dan ada upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja K.5.2. Pemenuhan hakhak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Tidak terdapat serikat pekerja namun pihak perusahaan membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini tercantum di Peraturan Perusahaan Bab XI Penutup, Pasal 44, point 5 dimana Perusahaan tidak menghalang-halangi apabila karyawan bermaksud untuk membentuk Serikat Pekerja di perusahaan dan akan bersedia memberikan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selain itu terdapat juga Surat Pernyataan dari Direktur PT. HLRT yaitu Erni Djumsar

Memenuhi: 1. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk

Hal 47 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4

Ringkasan Justifikasi 5

6

dengan Nomor : 232/KT-PBN/VI/2013 tertanggal 22 Juni 2013 yang menyatakan tidak keberatan apabila karyawan PT. HLRT membentuk Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di lingkungan perusahaan sepanjang sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku.

atau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

Kesimpulan: Terdapat pernyataan tertulis berupa Peraturan Perusahaan dan Surat Pernyataan dari Direktur PT. Hutanindo Lestariraya Timber mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di PT. Hutanindo Lestariraya Timber 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP


Hubungan yang terjadi antara unit manajemen dan karyawan sudah direalisasikan dalam bentuk Peraturan Perusahaan PT. Hutanindo Lestariraya Timber Tahun 2015-2017. Peraturan Perusahaan ini ditandatangani oleh Pimpinan PT. Hutanindo Lestariraya Timber dengan wakil-wakil pekerja PT. Hutanindo Lestariraya Timber pada tanggal 1 Oktober 2015. Peraturan Perusahaan disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KotawaringinBarat melalui Surat Keputusan Nomor : KEP.1455/DTT/HIP-HI/X/2015 pada tanggal 16 Oktober 2015. Peraturan Perusahaan PT Hutanindo Lestariraya Timber yang disahkan sebagaimana telah disebut di atas, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d 15 Oktober 2017 dan telah dicatatkan dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan dengan Nomor : 09/PP/HIPHI/X/2015

Memenuhi: Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

Kesimpulan: PT. HLRT memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerj a kan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Hasil pemeriksaan dokumen Laporan Bulanan Karyawan Periode Bulan Januari 2016 PT. HLRT yang dibuat oleh Andik Kurniawan S. (Staf Personalia), diperiksa oleh Widyanarto Bowo Anggara (Kabag. Personalia) dan disetujui oleh Budi Pramono (Camp Manager) diperoleh rekapitulasi jumlah karyawan periode Januari 2016 sebanyak 301 orang, yang terdiri dari : Tenaga Kerja Bulanan Tetap = 14 orang Tenaga KerjaBulanan Kontrak = 133 Tenaga kerjaBorongan Kontrak = 45 orang Tenaga Kerja Harian = 79 orang Tenaga Kerja Harian Hockman = 30 orang. Dari hasil telaah dokumen daftar karyawan dan wawancara dengan Unit Managemen dapat diketahui bahwa terdapat karyawan yang berada di bawah usia pekerja sebanyak 6 orang

Memenuhi: Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan

Hal 48 dari 49



Kriteria

Indikator

Verifier

1

2

3

4



5

6

Karyawan ini memiliki surat pernyataan dari orang tua/wali yang membolehkan untuk bekerja di PT. HLRT. Kesimpulan: Terdapat tenaga kerja di bawah umur yang mendapatkan izin bekerja dari orang tua/wali

Pemenuhan terhadap standar VLK adalah : seluruh verifier/indikator VLK memenuhi Dengan demikian berdasarkan hasil audit Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, maka PT. Hutanindo Lestariraya Timber berhak memperoleh S-PHPL.

Hal 49 dari 49

RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VLK. Pada IUPHHK-HA PT.HUTANINDO LESTARIRAYA TIMBER

Recommend Documents