RESUME HASIL SURVEILAN II KINERJA PHPL & VLK IUPHHK-HA PT. SARANA PIRANTI UTAMA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1. Identitas LPPHPL : Nama Lembaga
: PT. RENSA GLOBAL TRUST
Nomor Akreditasi
: LPPHPL-007/IDN Tanggal 2 September 2010
Alamat
: Jl. Buncit Raya No. 4B Pancoran – Jakarta selatan 12740 Telp. (021) 79193050, Fax. (021) 79195770
Direktur
: Thuvayl Rickza Nadjib, SE
Tim Audit
:
-
Lead Auditor/Auditor Prasyarat
: Ir. Imanwan
-
Auditor Produksi
: Amin Pujiyanto, S.Hut
-
Auditor Ekologi
: Mohamad Tri Cahyo, S.Hut.
-
Auditor Sosial
: Ir. Surya Mada Bhakti
-
Auditor VLK
: Suseno Djoko Soehendro, S.Hut
Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Moch. Nadjib YN, M.Si
2. Identitas Auditee
:
Nama Pemegang Izin
: PT. SARANA PIRANTI UTAMA
Nomor & Tanggal SK
: 104/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
Luas dan Lokasi
: 49.700 Ha, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat kantor a. Kantor Pusat
: : Jl. HR. Fachrudin No.36 Blok D.20 Jakarta Pusat 10250 Telp/Fax (021) 3918968
b. Kantor Cabang
: Jl.C. Bangas No.42 Palangkaraya Kalimantan Tengah Telp. (0536) 3242831; Fax (0536) 3223590
Pengurus
:
a. Susunan Komisaris Komisaris Utama
: Agustinus Iswahyudi
Komisaris
: H. Taufik Effendi
b. Susunan Direksi Direktur Utama
: Ir. Pakat Ginting
Direktur
: H. Troy Satria
3. Ringkasan Tahapan : Tahapan
Waktu dan Tempat
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Entry meeting)
Palangkaraya, 12 Oktober 2015
1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah 2. BP2HP Wilayah XII Palangkaraya 3. Penyampaian surat tugas dan permohonan informasi terkait kegiatan Pengelolaan Hutan PT. Sarana Piranti Utama 4. Penandatanganan dan cap visum entry meeting oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimanatan Tengah dan BP2HP Wilayah XII Palangkaraya
Pertemuan Pembukaan (Entry breefing)
Base Camp Rahanjang 14 Oktober 2015
1. Dihadiri oleh seluruh auditor, Manager camp dan seluruh jajaran manajemen lapangan PT. Sarana Piranti Utama 2. Perkenalan Tim Auditor LPPHPL PT. Rensa Global Trust dan Unit Manajemen PT. Sarana Piranti Utama 3. Penjelasan mengenai maksud, tujuan, ruang lingkup, metode, standar/acuan yang dipergunakan 4. Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Peniliklan II 5. Pernyataan tim auditor tentang jaminan kerahasiaan atas data dan informasi yang diperoleh dari auditee dalam kegiatan Surveilan II 6. Konfirmasi terkait peralatan K-3 yang dibutuhkan tim auditor untuk observasi lapangan 7. Penandatanganan berita acara Entry breefing
Base Camp Rahanjang dan Areal Kerja 14 - 18 Oktober 2015
1. Verifikasi dokumen, dan tambahan dokumen baru 2. Observasi lapangan untuk masing-masing bidang (prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK). 3. Verifikasi dokumen dan lapangan dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan Pengeloaan Hutan selama 1 tahun terakhir (2014) untuk PHPL dan 12 bulan terakhir untuk VLK.,
Base Camp Rahanjang 18 Oktober 2015
1. Dihadiri oleh seluruh auditor, dan seluruh jajaran manajemen lapangan PT. Sarana Piranti Utama 2. Pernyataan ulang tim auditor tentang jaminan kerahasiaan atas data dan informasi yang diperoleh dari auditee dalam kegiatan Surveilan II 3. Penyampaian tim auditor bahwa kegiatan Surveilan II telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang dipergunakan dan tata waktu yang telah disepakati bersama, serta telah berjalan dengan lancar. 4. Penyampaian hasil penilaian sementara dan temuan audit 5. Konfirmasi audiee terhadap hasil penilaian
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Pertemuan Penutupan (Exit breefing)
dan
Ringkasan Catatan
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan sementara dan temuan audit 6. Menyampaikan rekomendasi hasil penilaian sementara 7. Penandatangan lembar kerja lapangan/check list kegiatan Surveilan II 8. Penandatanganan berita acara Exit breefing
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Exit meeting)
Palangkaraya, 19 Oktober 2015
1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah 2. BP2HP Wilayah XII Palangkaraya 3. Penyampaian informasi terkait kegiatan audit lapangan di PT. Sarana Piranti Utama 4. Penandatanganan dan cap Exit meeting oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimanatan Tengah dan BP2HP Wilayah XII Palangkaraya
Kantor LP-PHPL Rensa Global Trust , Jakarta 9 Nopember 2015
Pengambilan Keputusan dilaksanakan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh Tim Pengambilan Keputusan dan seluruh auditor. Tim Pengambil Keputusan memutuskan bahwa dengan nilai akhir kinerja yang tergolong Baik dan tidak terdapat verifier dominan yang kinerjanya Buruk serta pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu seluruhnya Memenuhi, maka IUPHHK-HA PT. Sarana Piranti Utama berhak melanjutkan Sertifikat PHPL (S-PHPL).
Pengambilan Keputusan
4. Resume Hasil Penilaian : 4.1. Kinerja PHPL a. Nilai Kinerja Kriteria Prasyarat Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
1.1
1.1.1
CD
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki kelengkapan dokumen legal berupa SK IUPHHK-HA; Peta lampiran SK IUPHHK-HA; Akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir, sedangkan kelengkapan dokumen administrasi tata batas meliputi : Pedoman TBT No.06/PB/HPH/2002 tanggal 13 Mei 2002 dan No.80/PB/IUPHHKHA/2007 tanggal 14 Nopember 2007; Laporan TBT No.1494/2009 dan peta lampirannya; Laporan TBT No.1495/2009 dan peta lampirannya; Laporan TBT BK. GL’B No.B4/1997 dan peta lampirannya; serta Laporan TBT No. 2/BPKH XXI-3/2014 dan peta lampirannya
1.1.2
D
Baik (3)
Realisasi tata batas areal kerja PT. Sarana Piranti Utama telah mencapai 100% (temu gelang) atau sepanjang 103.082,45 meter dan terdapat bukti legitimasi tata batas berupa Berita Acara tata Batas yang terdapat dalam dokumen Laporan Tata Batas
1.1.3
CD
Baik
Eksistensi areal IUPHHK-HA PT. Sarana Piranti Utama telah diakui oleh para pihak yaitu :
Ringkasan Justifikasi
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier (3)
CD
Buruk (1)
Di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT. Sarana Piranti Utama terdapat perubahan fungsi kawasan tetapi belum ada perubahan perencanaan menunggu masa berlaku RKUPHHK-HA berbasis IHMB berakhir pada tahun 2020
1.1.5
CD
NA
Didalam areal kerja IUPHHK-HA PT. Sarana Piranti Utama tidak terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, dengan demikian verifier 1.1.5. menjadi Not Aplicable (13/15) x 100% = 86,7% = Baik (3)
1.2.1
D
Baik (3)
Terdapat dokumen legal terkait visi dan misi perusahaan yaitu Surat Keputusan Direktur Utama PT. Sarana Piranti Utama No.201/SPUDIR/SK/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang penetapan visi dan misi perusahaan. Hasil telaah terhadap pernyataan visi dan misi perusahaan diperoleh hasil bahwa visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka PHL
1.2.2
D
Baik (3)
Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan mulai dari level pemegang dan masyarakat setempat baik secara formal maupun informal, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara), yaitu : Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan PT. Sarana Piranti Utama tanggal 10 Desember 2014 Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada Masyarakat Desa Tumbang Habangoi tanggal 7 Desember 2014 Berita Acara Pelaksanaan visi dan misi perusahaan kepada Masyarakat Desa Nusa Kutau tanggal 7 Desember 2014
1.2.3
D
Sedang (2)
PT. Sarana Piranti Utama telah melakukan kegiatan penataan kawasan, perencanaan, produksi, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan dan pembinaan SDM sesuai visi dan misi perusahaan, namun demikian untuk kegiatan pembinaan hutan terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu pemeliharaan tahap II dan tahap III. Implementasi PHL hanya sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Kinerja Indikator 1.2. 1.3
Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan IUPHHK-HA yang berbatasan serta masyarakat. Sejak beroperasi tahun 2001 sampai dengan saat surveilan II belum pernah terjadi konflik batas areal kerja PT. Sarana Piranti Utama dengan pihak lain, hal tersebut membuktikan adanya pengakuan para pihak terhadap eksistensi perusahaan.
1.1.4
Kinerja Indikator 1.1. 1.2
Ringkasan Justifikasi
1.3.1
CD
(16/18) x 100% = 88,9% = Baik (3) Sedang (2)
Ketersediaan tenaga Profesional bidang Kehutanan (Sarjana Kehutanan Tenaga Teknis Menengah) tersedia pada setiap bidang pengelolaan hutan,
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
Ringkasan Justifikasi namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena masih terdapat kekurangan GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 orang.
1.3.2
D
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama pada tahun 2014 - 2015 telah merencanakan peningkatan Sumber Daya Manusia sebanyak 15 orang GANISPHPL, sedangkan realisasinya sebanyak 13 orang atau realisasi mencapai 86,7%.
1.3.3
D
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap berupa : Peraturan perundangan ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan Tahun 2015-2017, dokumen keikutsetaan program Jamsostek, dokumen Pelayanan Kesehatan, dokumen pemberian THR, dokumen cuti tahunan, Laporan hubungan industrial legal, dokumen perjanjian kerja (SPKWT), dokumen peningkatan kompetensi SDM, dokumen SOP K-3, dan Laporan bulanan ketenagakerjaan.
Kinerja Indikator 1.3. 1.4
(14/15) x 100% = 93,3% = Baik (3)
1.4.1
D
Baik (3)
Manajemen IUPHHK-HA PT.Fitamaya Asmapara telah memiliki Struktur Organisasi Surat Keputusan Direktur Utama PT. Sarana Piranti Utama No.199/ SPU-DIR/SK/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT. Sarana Piranti Utama. Terdapat dokumen job diskripsi yang merupakan Lampiran SK. Direktur Utama tentang Penetapan Struktur Organisasi PT. Sarana Piranti Utama, menguraikan tentang tugas dari pimpinan masing-masing unit organisasi. Dalam struktur organisasi tersebut terdapat bidang yang sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yaitu bidang Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Produksi, Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Lingkungan, PMDH, dan seksi Legalitas Kayu (Seksi Tata Usaha Kayu, Scaller dan Grader) yang merupakan bagian dari bidang Produksi.
1.4.2
D
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki perangkat Sistem Informasi manajemen (SIM) berupa struktur organisasi, Job description, SOP seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan, peralatan komunikasi (telepon satelit dan jaringan internet, radio SSB), serta perangkat SIM (computer, printer, GIS menggunakan Program ARC VIEW 3.3 dan ARC GIS 9.2). PT. Sarana Piranti Utama telah menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Penatausahaan PSDH/DR (SI-PUHH & SI PUPSDH/DR) On Line, dilengkapi tenaga pelaksana yaitu Rimelson.
1.4.3
D
Sedang (2)
Organisasi SPI / internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
1.4.4
D
Sedang (2)
Kinerja Indikator 1.4. 1.5
Ringkasan Justifikasi Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (20/24) x 100% = 83,3% = Baik (3)
1.5.1
CD
Baik (3)
RKTUPHHK-HA merupakan dokumen yang dalam proses penyusunannya melibatkan para pihak yaitu : Pemerintah Provinsi (diwakili Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah), Pemerintah Kabupaten (diwakili Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan), dan masyarakat desa Tumbang Habangoi yang wilayah adatnya berada di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT. Sarana Piranti Utama. Terdapat bukti persetujuan rencana tebangan blok RKT 2015 dari masyarakat Desa Tumbang Habangoi berupa Berita Acara. Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
1.5.2
D
Baik (3)
Terdapat bukti-bukti persetujuan para pihak dalam proses pelaksanaan penataan batas areal kerja PT. Sarana Piranti Utama, yaitu Pemerintah Pusat (BPKH Wilayah V Banjarbaru), Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah), Pemerintah Kabupaten (Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan), Pemerintah Kecamatan Petak Malai, dan Pemerintah Desa Tumbang Habangoi. Adanya tandatangan para pihak diartikan bahwa kegiatan penataan batas areal kerja PT. Sarana Piranti Utama telah melalui mekanisme/prosedur dalam proses pelaksanaan dan terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak
1.5.3
D
Baik (3)
Terdapat bukti persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak
1.5.4
D
Sedang (2)
Terdapat pengakuan kawasan lindung yang dialokasikan di areal kerja IUPHHK-HA PT. Sarana Piranti Utama dari sebagian para pihak (mencapai 78,9%). (19/21) x 100% = 90,5% = Baik (3)
Kinerja Indikator 1.5.
b. Nilai Kinerja Kriteria Produksi Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
2.1.
2.1.1.
D
Baik (3)
Ringkasan Justifikasi PT. SARANA PIRANTI UTAMA memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020. Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan atas nama Menteri Kehutanan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. – NIP. 19600106 198703 1 001) pada
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
Ringkasan Justifikasi tanggal 10 November 2011 dengan SK. 159/VIBUHA/2011
2.1.2.
D
Sedang (2)
Implementasi penataan batas blok dan petak RKT di lapangan sesuai dengan peta RKT, namun terdapat perbedaan dengan dokumen RKUPHHK-HA. Penataan areal kerja (blok dan petak RKT) hanya sebagian (≥50%) yang sesuai dengan RKUPHHKHA.
2.1.3.
D
Sedang (2)
Tanda batas blok dan petak kerja terlihat jelas pada blok RKT 2015 namun kurang jelas pada sebagian batas yang lain, hal tersebut menunjukkan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja di lapangan kurang maksimal.
Kinerja Indikator 2.1. 2.2.
(14/18) x 100% = 77,8% = Sedang (2)
2.2.1.
D
Baik (3)
PT. SARANA PIRANTI UTAMA memiliki data potensi tegakan dari hasil IHMB/hasil ITSP 2 tahun terakhir (lingkup surveilan II) beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll).
2.2.2.
CD
Buruk (1)
Tahun 2014 PT. SARANA PIRANTI UTAMA tidak memiliki data hasil pengukuran riap tegakan
2.2.3.
CD
Buruk (1)
PT. SARANA PIRANTI UTAMA belum melakukan analisis data riap tegakan, maka untuk menyusun perhitungan JTT masih menggunakan data ITSP.
Kinerja Indikator 2.2. 2.3.
(8/12) x 100% = 66,7% = Sedang (2)
2.3.1.
D
Sedang (2)
Terdapat SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
2.3.2.
D
Sedang (2)
Terdapat implementasi kegiatan sistem silvikultur yang belum sesuai SOP pada kegiatan ITSP, PWH, Pemanenan, maka dapat disimpulkan telah terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur.
2.3.3.
D
Baik (3)
PT. SARANA PIRANTI UTAMA memiliki 58 pohon inti yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha),
2.3.4.
CD
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki rata-rata potensi permudaan tingkat tiang sebanyak 216 batang/ha (>100 batang/ha) dan untuk pancang sebanyak 1.104 batang/ha (>400 batang/ha). Kondisi tegakan tinggal tersebut tergolong cukup untuk mendukung kelestarian produksi pada rotasi tebang selanjutnya,
Kinerja Indikator 2.3. 2.4.
2.4.1.
D
(17/21) x 100% = 80,9% = Baik (3) Baik (3)
SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan telah dimiliki oleh PT. SARANA PIRANTI UTAMA berupa SOP Pemanenan Ramah Lingkungan
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
Ringkasan Justifikasi
dan isinya sesuai karakteristik kondisi setempat 2.4.2.
D
Sedang (2)
Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
2.4.3.
D
Sedang (2)
Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 17,55 % atau tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon 16 - 30 %
2.4.4.
CD
Baik (3)
Faktor eksploitasi penebangan yang dicapai UM sebesar 0,80, dimana kondisi tersebut tergolong cukup tinggi (> 0,70 %) sehingga limbah penebangan minimal.
Kinerja Indikator 2.4. 2.5.
(17/21) x 100% = 80,9% = Baik (3)
2.5.1.
CD
Sedang (2)
Dokumen RKT disusun berdasarkan RKU yang telah disahkan, namun luas dan volume tebangan yang direncanakan tidak sama antara rencana penebangan dalam RKU dengan rencana penebangan dalam RKT
2.5.2.
D
Baik (3)
Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
2.5.3.
D
Sedang (2)
Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penadaan kawasan lindung mencapai 81,85 %.
2.5.4.
D
Baik (3)
Realisasi produksi mencapai 101,82 % dari rencana tebangan dan lokasi panen sesuai dengan blok tebangan RKT yang disahkan, sehingga termasuk norma kematangan verifier bahwa realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai 70-105 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan
Kinerja Indikator 2.5. 2.6.
(18/21) x 100% =85,7% = Baik (3)
2.6.1.
CD
Baik (3)
Liquiditas mencapai 203,79 %, Solvabilitas 137,34 % dan Rentabilitas 1,02, serta catatan kantor Akuntan Publik menyebutkan Wajar Tanpa Pengecualian
2.6.2.
CD
Baik (3)
Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik Abdul Aziz Fibi Ariza).
2.6.3.
CD
Sedang (2)
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan antara 20 – 50 %).
2.6.4.
CD
Baik
Realisasi
pendanaan
untuk
kegiatan
teknis
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier (3)
Ringkasan Justifikasi kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
2.6.5.
D
Baik (3)
Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang ijin oleh IUPHHK-HA lebih dari 80 %.
2.6.6.
CD
Buruk (1)
Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai 46,17 % atau (˂ 60 %) dari yang direncanakan.
Kinerja Indikator 2.6.
(18/21) x 100% = 85,7% = Baik (3)
c. Nilai Kenerja Kriteria Ekologi Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
3.1.
3.1.1
D (2)
Baik (3)
Berdasarkan Landscaping RKUPHHK-HA PT. SARANA PIRANTI UTAMA alokasi kawasan lindung seluas 4.845,95 Ha, terdiri dari sempadan sungai & Mata Air, Buffer zone Taman Nasional Bukit RayaBukit Baka, KKI, KPPN dan Kantong Satwa. Penetapan kawasan dilindungi tersebut mengacu peta topografi/Rupa Bumi, penutupan lahan dan mengacu peraturan perundangan, serta sesuai kondisi biofisiknya.
3.1.2
D (2)
Baik (3)
IUPHHK HA PT. SARANA PIRANTI UTAMA telah melaksanakan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan lebih dari 81,85 %. Batas kawasan dilindungi ditandai dan dikenali dengan jelas.
3.1.3
D (2)
Baik (3)
Berdasarkan peta Citra OLI Band 654 Skala 1:100.000; Path/Row 119/61, Liputan tanggal 17 September 2014 dan 9 April 2014, diperoleh penutupan lahan Kawasan Lindung sebesar 94,40% dalam keadaan berhutan.
3.1.4
CD (1)
Sedang (2)
Terdapat pengakuan kawasan lindung yang dialokasikan di areal kerja IUPHHK HA PT. SARANA PIRANTI UTAMA dari sebagian para pihak (mencapai 78,88%).
3.1.5
D (2)
Sedang (2)
Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.
Kinerja Indikator 3.1. 3.2.
Ringkasan Justifikasi
(24/27) x 100% = 88,9% = Baik (3)
3.2.1
D (2)
Sedang (2)
Tersedia prosedur tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan. Prosedur belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (mencapai 60%).
3.2.2
D (2)
Sedang (2)
Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan gangguan hutan. Jenis, jumlah dan fungsi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan (mencapai 67,5%).
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
Ringkasan Justifikasi Sarana dan prasarana DAMKARHUT yang belum tersedia yaitu : sepatu safety & baju tahan api; dan pulaski/pompa punggung dan alat pembakar/fuse. Perlengkapan dan Peralatan SATPAMHUT kurang lengkap.
3.2.3
D (2)
Sedang (2)
Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (mencapai 57,5%). Personil SATPAMHUT belum bersertifikat SATPAM dan atau pelatihan internal ketrampilan SATPAMHUT. Petugas regu DAMKARHUT kurang memadai dan belum dibekali dengan sertifikat pelatihan Damkarhut.
3.2.4
CD (1)
Sedang (2)
Kegiatan perlindungan diimplementasikan sebagian melalui tindakan tertentu (preemptif/Preventif/ represif) tetapi belum optimal dan atau belum mempertimbangkan sebagian gangguan yang ada.
Kinerja Indikator 3.2. 3.3.
(14/21) x 100% = 66,7% = Sedang (2)
3.3.1
D (2)
Baik (3)
Terdapat Prosedur tentang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, secara administratif disah ditandatangi oleh direksi. Prosedur sudah memenuhi standar teknis dari prosedur standar dan sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3.2
D (2)
Sedang (2)
Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. Sarana pendukung yang belum tersedia secara lengkap, yakni tidak tersedia plot/petak pengamatan erosi dan alat pengambilan sampel sedimen.
3.3.3
D (2)
Sedang (2)
Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (mencapai 67,5%). Auditee belum melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM terhadap personil dalam Bidang Pembinaan Hutan secara intensif.
3.3.4
D (2)
Sedang (2)
Rencana pengelolaan lingkungan telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SARANA PIRANTI UTAMA dan implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sesuai dengan dokumen perencanaan mencapai 65%.
3.3.5
D (2)
Sedang (2)
Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi diimplementasikan hanya sebagian. Beberapa Hal yang belum dilaksanakan, yakni : (a) Belum melaksanakan kegiatan pemantauan (SPAS-AWR); (b) Pemantauan Sedimentasi. Pelaksanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah diimplementasikan mencapai 50%.
3.3.6
CD (1)
Sedang
Pada areal kerja PT. SARANA PIRANTI UTAMA
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier (2)
Kinerja Indikator 3.3. 3.4.
3.4.1
D (2)
Sedang (2)
Auditee telah mempunyai prosedur tentang identifikasi flora dan fauna, yakni : 11/SPU/SOPEKO/I/2012 (Identifikasi Flora) dan SOP No. 12/SPU/SOP-EKO/I/2012 (Identifikasi Satwa Liar). Prosedur ini tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (mencapai 55%).
3.4.2
D (2)
Sedang (2)
Auditee telah melaksanakan kegiatan identifikasi species flora dan fauna. Kegiatan identifikasi ini belum mengklasifikasikan atau mengkategorikan status perlindungan yang langka, jarang dan terancam punah. Implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin (mencapai 61,25%). (8/12) x 100% = 66,7% = Sedang (2)
3.5.1
D (2)
Sedang (2)
Auditee mempunyai prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (mencapai 68,75%).
3.5.2
D (2)
Sedang (2)
Kegiatan pengelolaan flora tertuang dalam dokumen perencanaan dan implementasi pengelolaan flora tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (mencapai 50%).
3.5.3
CD (1)
Sedang (2)
Flora jenis dilindungi telah teridentifikasi dalam areal PT. SARANA PIRANTI UTAMA. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Ancaman/gangguan terutama pada pembalakan ulin oleh masyarakat.
Kinerja Indikator 3.5. 3.6.
terdapat dampak erosi dan kondisi perairan sungai menjadi agak keruh setelah hujan dan akan kembali normal jika hujan reda. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta auditee telah melakukan upaya pengelolaan dampak. (24/33) x 100% = 72,7% = Sedang (2)
Kinerja Indikator 3.4. 3.5.
Ringkasan Justifikasi
(10/15) x 100% = 66,7% = Sedang (2)
3.6.1
D (2)
Sedang (2)
Prosedur pengelolaan fauna untuk jenis dilindungi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (mencapai 62,5%).
3.6.2
D (2)
Sedang
Implementasi Kegiatan pengelolaan
fauna tidak
Indikator
Verifier
3.6.3
Bobot Verifier
CD (1)
Nilai Verifier
Ringkasan Justifikasi
(2)
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Auditee melakukan kegiatan pengelolaan sebagian fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).
Sedang (2)
Terdapat fauna yang teridentifikasi sebagai jenis dilindungi dalam areal PT. SARANA PIRANTI UTAMA. Terdapat gangguan terhadap kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik, akibat aktifitas perburuan liar masyarakat.
Kinerja Indikator 3.6.
(10/15) x 100% = 66,7% = Sedang (2)
d. Nilai Kenerja Kriteria Sosial Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
4.1.
4.1.1.
D
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki dokumendokumen yang berisi tentang kondisi sosial ekonomi masyrakat , termasuk identifikasi hak-hak dasar dan pola-pola penguasaan/pemanfaatan lahan oleh masyarakat setempat. Data yang ada meliputi data atau gambaran masyarakat pada pada kurun waktu Tahun 2000 (ANDAL), Tahun 2005 (RKU) dan Tahun 2013 (identifikasi dan Inventarisasi ladang). Meskipun demikian data-data tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar termasuk identifikasi hak-hak dasar dan pola-pola pengauasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar, yang cenderung stagnan.
4.1.2.
CD
Sedang (2)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik, termasuk penyelesaian konflik berbasis lahan. Kedua POS ini telah diimplementasikan di lapangan, namun belum dilakukan sosialisasi secara formal kepada para pihak (aparat desa ataupun masyarakat peladang).
4.1.3.
D
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam perencanaan pengelolaan SDH. Untuk mengimplementasikannya , PT Sarana Piranti Utama mengembangkan dan membangun mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat tersebut dalam bentuk prosedur operasional standar mencakup seluruh kegiatan secara lengkap.
4.1.4.
CD
Sedang (2)
PT. Sarana Piranti Utama telah melakukan tahapan kegiatan penataan batas kawasan komunitas setempat berupa pendataan ladang. Identifkasi dan
Ringkasan Justifikasi
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
Ringkasan Justifikasi inventarisasi ladang hanya dilakukan pada sebagian wilayah/daerah di areal konsesi.Dilakukan deliniasi peta untuk memperkirakan luas dan batas-batas ladang.
4.1.5.
CD
Baik (3)
Kinerja Indikator 4.1. 4.2.
(19/21) x 100% = 90,5% = Baik (3)
4.2.1.
D
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki dokumendokumen terkait tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar, secara lengkap.
4.2.2.
D
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki mekanisme yang lengkap dan legal untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat sekitar.
4.2.3.
D
Baik (3)
PT Sarana Piranti Utama telah melakukan sosialisasi dihadapan masyarakat pemolok hak ulayat Blok RKT 2014, yakni masyarakat Tumbang Habangoi. Kegiatan ini dibuktikan dengan penyusunan laporan , penandatanganan berita acara, daftar hadir dan fotofoto kegiatan.
4.2.4.
D
Baik (3)
Pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar telah direalisasikan melalui program Kelola Sosial , Bantuan insidentil (tidak terencana), kompensasi fee produksi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan transportasi, dll. Berdasar nilai anggaran, realisasi kelola sosial melampaui target yang direncanakan atau lebih dari 100%.
4.2.5.
D
Sedang (2)
PT Sarana Piranti Utama memiliki dokumen yang berisi laporan kegiatan kelola sosial, pembayaran kompensasi, bantuan insidentil, berita acara penyerahan bantuan tunai dan/atau bantuan fisik. Kegiatan yang belum dibuatkan laporannya adalah pembayaran ganti rugi kepada warga atas kerusakan tanam tumbuh dan khewan peliharaan tertabrak kendaraan perusahaan. Dengan kata lain, dokumentasi realisasi kelola sosial belum 100 %.
Kinerja Indikator 4.2. 4.3.
Terdapat persetujuan masyarakat atas luas dan batas areal konsesi. Potensi konflik cukup tinggi namun dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak terjadi konflik terbuka.
(28/30) x 100% = 93,3% = Baik (3)
4.3.1.
D
Sedang (2)
Data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dimiliki PT Sarana Piranti Utama tersebar pada beberapa dokumen dan masih berupa data mentah, sehingga membutuhkan tindakan lebih lanjut yakni kompilasi data sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap.
4.3.2.
D
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dibakukan dalam bentuk dokumen prosedur. Prosedur tersebut adalah POS Perencanaan Tenaga
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
Ringkasan Justifikasi Kerja dan POS Perencaanaan dan Kegiatan kelola sosial.
4.3.3.
CD
Baik (3)
Perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT. SPU telah disusun di dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2011-2020 dan RKT 2014, serta terakomodir dalam dokumen Rencana Operasional (RO) kelola Sosial.
4.3.4.
CD
Baik (3)
Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat telah diterapkan dalam kegiatan kerjasama dengan koperasi masyarakat, sedangkan peningkatan peran serta atau pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan melibatkan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap, karyawan kontrak dan tenaga kerja borongan.
4.3.5.
CD
Baik (3)
Distribusi manfaat kepada para pihak seperti kepada karyawan, masyarakat dan pemerintah pusat/Daerah terealisasi dan terdokumentasi secara lengkap dan jelas.
Kinerja Indikator 4.3. 4.4.
(19/21) x 100% = 90,5% = Baik (3)
4.4.1.
D
Sedang (2)
PT. Sarana Piranti Utama telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik , termasuk penanganan konflik berbasis lahan. Akan tetapi urutan atau tahapan kerja dan organisasi pelaksana kurang lengkap. terkait dengan pelaksanaan dan implementasi dalam kegiatan pengusahaan SDH.
4.4.2.
CD
Sedang (2)
PT Sarana Piranti Utama telah memperkirakan areal konsesi berpotensi menimbulkan konflik . Selain menyusun pedoman atau prosedur penanganan konflik, PT Sarana Piranti Utama membuat Peta konflik, namun informasi yang ditulis pada legenda peta, belum lengkap.
4.4.3.
D
Sedang (2)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki organisasi pelaksana penyelesaian konflik, namun organisasi tersebut belum memiliki legalitas,belum dilengkapi dengan uraian tugas dan kewenangan. Di samping itu belum ada komitmen pendanaan.
4.4.4.
CD
Sedang (2)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki rekam jejak perselisihan dengan masyarakat Tumbang Habangoi. Berdasarkan catatan seluruh perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan berbagai macam resolusi konflik seperti pembayaran ganti rugi dan atau merealisasikan kegiatan yang diinginkan masyarakat.
Kinerja Indikator 4.4. 4.5.
4.5.1.
D
(12/18) x 100% = 66,7% = Sedang (2) Baik (3)
Berdasarkan analisis terhadap klausul-klausul pada Peraturan Perusahaan (PP) terutama mengenai kewajiban perusahaan dan hak-hak para pekerja serta telaah pada beberapa dokumen atau laporan mengenai implementasi klausul-klausul seperti disebutkan di atas,maka dapat disimpulkan bahwa
Indikator
Verifier
Bobot Verifier
Nilai Verifier
Ringkasan Justifikasi PT. Sarana Piranti Utama telah mengimplementasikan seluruh hubungan industrial dengan para pekerja.
4.5.2.
D
Baik (3)
Berdasarkan perhitungan atau perbandingan antara rencana dan realisasi peningkatan kompetensi karyawan pada Tahun 2014 adalah sebesar 150 %.
4.5.3.
D
Sedang (2)
PT. Sarana Piranti Utama memiliki standar jenjang karir yang lengkap, namun dalam jangka waktu penilikan II,standar jenjang karir tersebut tidak diimplementasikan seluruhnya.
4.5.4.
D
Baik (3)
PT. Sarana Piranti Utama telah mengimplementasikan seluruh program tunjangan bagi seluruh pekerjanya selama periode RKT 2014/2015 berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dan telah didokumentasikan.
Kinerja Indikator 4.5.
(22/24) x 100% = 91,7% = Baik (3)
4.2. Kinerja Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Norma
Ringkasan Justifikasi
P1.
K1.1.
1.1.1. Pemegang ijin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (IUPHHK-HA)
Memenuhi
PT. Sarana Piranti Utama telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HA yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut. Areal Kerja PT. Sarana Piranti Utamatelah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 104/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001.
b. Bukti pemenuhan kewajiban IIUPHHK-HA
Memenuhi
Terdapat SPP Iuran IUPHHK tambahan PT. Sarana Piranti Utama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor S.426/VIBIKPHH/2012 tanggal 6 Juni 2012. Dalam SPP tersebut disebutkan bahwa Iuran yang harus dibayar oleh PT. SARANA PIRANTI UTAMA untuk areal seluas 49.700 Ha selama 20 tahun dengan tarif Rp 50.000/Ha adalah Rp. 2.485.000.000,00. Dari jumlah tersebut telah dibayar (sesuai SPP No. 2560/VIEdar/2000 tanggal 19 Januari 2001) sebesar 1.491.000.000,00. Dengan demikian kekurangan yang harus dibayar adalah sebesar Rp 994.000.000,00. Terdapat bukti pembayaran (Aplikasi Kiriman Uang) Iuran IUPHHK an. PT. Sarana Piranti Utamayang dibayarkan pada Bank BCA Kantor Cabang P. Jayakarta dengan tujuan Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203870 atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH sebesar Rp 994.000.000,-
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
NA
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Norma
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
PT Sarana Piranti Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHKHA yang sah dan dilengkapi dengan peta penataan areal kerja yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.
b. Peta areal yang tidak boleh Memenuhi ditebang pada RKT dan bukti implementasi
Terdapat peta RKT yang didalamnya terdapat penandaan lokasi yang tidak boleh ditebang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan hasil verifikasi di lapangan menunjukkan tidak terdapat penebangan pohon oleh Unit Managemen di lokasi-lokasi kawasan yang dilindungi
c. Penandaan lokasi blok Memenuhi tebangan yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2015 dan Blok RKT 2014, Blok RKT disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi Blok RKT sesuai dengan peta Blok RKT yang telah disahkan
a. Dokumen RKUPHHK lampirannya
Terdapat dokumen RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2011 s/d 2020 disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan nomor pengesahan No. SK.159/VI-BUHA/ 2011 Tanggal 10 November 2011. Terdapat Lampiran Peta Skala 1 : 50.000 (dibuat oleh PT. Sarana Piranti Utama : Ir. Pakat Ginting (Dirut), dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam – Ir. Heru Sukarno, M.MA, disetujui an. Menteri Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam – Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc) Dokumen RKUPHHK-HA memuat : - I. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Visi, Misi dan Sasaran Strategis) - II. Keadan Umum (Data Pokok Pemegang Izin, Sejarah Pemanfaatan Hutan, Kondisi Biofisik dan Sosial Ekonomi) - III. Rencana Pemanfaatan (Tata Batas dan Zonasi Areal Kerja, Sistem Silvikultur, Penggunaan dan Penjualan, Tenaga Kerja, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kelola Sosial, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Penelitian dan Pengembangan, Peningkatan Kinerja PHPL). - IV. Analisis Ekonomi (Analisis Finansial, Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah).
(jika ada). P2.
K2.1.
K2.2.
2.1.1. RKUPHHK dan RKT di sahkan oleh pejabat berwenang
2.2.1.
Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
a. Dok. RKUPHHK, RKT beserta lampirannya yang telah disahkan
dengan Memenuhi
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu ht alam pd hti
NA
Prinsip
Kriteria
P3.
K3.1
Norma
Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Seluruh kayu Dokumen LHP yang telah di bulat yang sahkan oleh pejabat berwenang ditebang telah di LHP kan
Indikator
Verifier
Memenuhi
a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. Uji Petik terhadap fisik kayu yang ada di TPK Antara/Logpond Bangkiang menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, dimana tidak terdapat perbedaan jenis kayu. Adapun perbedaan volume terdapat selisih sebesar 0,51 % yang dikategorikan masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (< 5%) c. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu dapat ditemukan di lapangan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan SKSHH
Memenuhi
Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT Sarana Piranti Utama yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Bangkiang menggunakan SKSKB, dan dari TPK Antara/Logpond Bangkiang ke TPK Antara Logpond Kampung Tengah, atau ke tempat tujuan lainnya ke pembeli menggunakan FA-KB. Surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
Memenuhi
Seluruh kayu yang telah di LHP kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa label dan penomoran dengan cat. Tandatanda legalitas hasil hutan kayu pada PT. Sarana Piranti Utama sesuai dengan dokumen.
b. Identitas kayu diterapkan Memenuhi secara konsisten oleh pemegang izin
PT Sarana Piranti Utama memiliki sistem yang memungkinkan kayu bulat hasil tebangan dapat ditelusuri mulai dari Dokumen FA-KB, SKSKB, LHP hingga ke tunggak di petak tebangan dan sistem tersebut diterapkan secara konsisten
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan
Terdapat dokumen SKSKB berikut lampirannya untuk semua kayu yang telah diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Bangkiang pada periode Oktober 2014 s/d September 2015. SKSKB sah, ditandatangani oleh P2SKSKB yang berwenang. Terdapat dokumen FA-KB sebagai dokumen angkutan kayu Bulat dari TPK Antara/Logpond BangkiangkeTPK Antara Kampung Tengah atau tempat tujuan lainnyaperiode Oktober 2014 s/d September 2015. Dokumen FA-KB diterbitkan oleh Petugas Penerbit FA-KB yang berwenang. Dokumen SKSKB dan FA-KB telah dimatikan oleh petugas yang berwenang ditempat tujuan pengiriman kayu.
SKSHH dan lampirannya dari : - TPK Hutan ke TPK antara - TPK Hutan ke industri primer/ penampung kayu terdaftar - TPK antara ke primer/penampung terdaftar
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu keluar TPK
K3.2
industri kayu
a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa di lacak balak
3.2.1. Pemegang izin a. Dokumen SPP DR & PSDH menunjukkan bukti pelunasan DR dan PSDH
Memenuhi
Memenuhi
Dokumen SPP PSDH dan DR sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan. Kesesuaian didapati pada kelompok jenis kayu, volume kayu bulat dan tarif.
Memenuhi
PT Sarana Piranti Utama telah membayar lunas Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) periode Oktober 2014 s/d September 2015 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan
b. Bukti setor DR dan PSDH
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Norma
Ringkasan Justifikasi Kabupaten Katingan.
c. Kesesuaian PSDH
K3.3
3.3.1.
tariff
Memenuhi
PT Sarana Piranti Utama telah membayarkan PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
P4.
3.4.1
K4.1
4.1.1.
Implementasi Tanda V-Legal
Memenuhi
PT Sarana Piranti Utama memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang masih berlaku.
menunjukkan Memenuhi
Terdapat Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dari Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pegatan Mendawai yang menyatakan bahwa kapal kapal-kapal yang dipergunakan PT Sarana Piranti Utamamengangkut hasil hutannya berbendera kebangsaan Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan Memenuhi sesuai ketentuan
PT. Sarana Piranti Utama telah melakukan pemasangan tanda V-Legal pada kayu bulat hasil produksinya berupa pemasangan Label V-Legal di bontos kayu sebagaimana yang diamarkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 pada Lampiran 6. Label V-Legal yang diterapkan di PT Sarana Piranti Utama menyatu dengan Label Barcode
Pemegang izin Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL & Memenuhi telah memiliki RPL) dokumen AMDAL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL & RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan & menyediakan manfaat sosial P5.
K5.1
dan
Pemegang izin Dokumen PKAPT yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT)
3.3.2. Pengangkutan Dokumen yang kayu bulat yang identitas kapal menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah K.3.4
DR
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi
b. Bukti pengelolaan dan dampak penting kimia, biologi dan
pelaksanaan pemantauan aspek fisik, sosial
Memenuhi
a. Implementasi prosedur K3
Terdapat dokumen AMDALyang lengkap dan telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Pusat dengan Surat Keputusan Nomor 800/Menhutbun-II/2000 tanggal 5 Juli 2000.
Dokumen RKL dan RPL tersedia dan telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Pusat sesuai dengan Surat No. 800/MenhutbunII/2000 tanggal 5 Juli 2000. Dokumen RKL dan RPL disusun mengacu pada dokumen ANDAL. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang telah diserahkan ke BLH Kab. Katingan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial.
Memenuhi
PT. Sarana Piranti Utama telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nomor : 01/SPU/SOP/K3/I/2012 dan telah diimplementasikan di lapangan.
Memenuhi
PT Sarana Piranti Utama telah memberlakukan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dandidukung dengan tersedianya peralatan
b. Ketersediaan peralatan K3
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Norma
Ringkasan Justifikasi K3 yang memadai.
c. Catatan kecelakaan kerja
K5.2
Memenuhi
PT. Sarana Piranti Utama memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Ada serikat pekerja atau kebijakan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi
Terdapat pernyataan tertulis berupa Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. Sarana Piranti Utama mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di PT. Sarana Piranti Utama.
5.2.2. Adanya kesepakatan kerja bersama (KKB) atau peraturan perusahan
Ketersediaan dokumen KKB atau Peraturan perusahaan (PP)
Memenuhi
PT. Sarana Piranti Utama memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah didaftarkan pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan yang masih berlaku.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak dibawah umur
Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur
Memenuhi
Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan di PT Sarana Piranti Utama ditemukan seorang karyawan yang masih dibawah umur, yang mendapatkan izin bekerja dari walinya
