Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT. Daha Tama Adikarya Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT. Daha Tama Adikarya Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah I.

II.

Identitas LP-PHPL a.Nama Lembaga b.No. Akreditasi KAN c.Alamat Kantor d.Tel/Fax. e.Website dan Email

: : : : :

f. Direktur g.Tim Audit

: :

h.Pengambil Keputusan

:

PT. Global Resource Sertifikasi LPPHPL-017-IDN Komplek Batan Indah Blok G-28, Serpong, Tangerang 021-7562345 www.global-resource.co.id, email:[email protected] Ir. Hari Purnomo, MM 1. Ir. Indarjo ( Lead/Auditor Produksi) 2. Ence Hedi Hasan, S.Hut ( Auditor Prasyarat ) 3. Indra Sofian, S.Hut (Auditor Ekologi) 4. Ir. Suryamada Bakti (Auditor Sosial) 5. Erwin Iskandar, S.Hut ( Auditor VLK) 1. Ir. Hari Purnomo, MM 2. Bambang Satya Budi, SP

Identitas Auditee a.Nama Pemegang Izin b.Nomor dan Tanggal c.Luas

: : :

PT. Daha Tama Adikarya SK.465/Kpts-II/1995 64.620 hektar

d.Lokasi

:

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

e.Alamat Kantor

:

f. Pengurus

:

1. Pusat: Gedung Graha Irama Lt. 7, R.7B Jl. HR Rasuna Said X-I, Kav. 1 & 2 Jakarta Selatan, Telp/Fax. (021) 5261151 2. Perwakilan:  Jl. BTN Bumi Anggur Blok BB No.15 Palu- Sulawesi Tengah (0813544514499)  Jl. Cakalang No.36, Kel. Maahas Luwuk-Sulawesi Tengah (0812193434241) − Direktur Utama : Imam Santoso − Direktur : Jimmy M. Pelengkahu

I. RINGKASAN TAHAPAN No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

1.

Audit Tahap I

13 Juli- 14 Juli 2015, berlokasi di kantor PT. Global Resource Sertifikasi dan PT. Daha Tama Adikarya (PT.DTA)

2.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

3.

Konsultasi Publik

31 Juli 2015, ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan BPPHP Wilayah XIV Palu 05 Agustus 2015, di Kantor Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai

Ringkasan Catatan Melakukan audit sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tahapan verifikasi dokumen, mempelajari kondisi lapangan auditee, mengkomunikasikan kesiapan audit lapang (tahap II) dengan auditee, mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL, serta menentukan metodologi penilaian Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam Tanggal 29 Juli 2015 Nomor S.472/UHP3/2015

Secara garis besar, beberapa masukan dan saran dari peserta konsultasi publik adalah sebagai berikut: 1. Dengan koordinasi dan konsolidasi yang kuat, agar ditingkatkan kerjasama antara PT. DTA dengan masyarakat untuk masing-masing dapat memperoleh nilai positif dari keberadaan perusahaan 2. Hubungan masyarakat dengan PT. DTA belakangan ini sudah cukup baik, namun disarankan humas perusahaan harus lebih proaktif terhadap kepentingan sosial masyarakat. Apabila ada permasalahan segera konsolidasikan dengan satuan keamanan terkait agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. 3. Mengusulkan setiap periode tertentu diadakan pertemuan antara perusahaan dengan masyarakat dalam rangka menjaga hubungan baik 4. Perusahaan akan memberikan bantuan jika terjadi musibah ada 3 desa, diantaranya Koili, Toima dan Huhak. Segera melakukan sosialisasi terhadap desa penerima. Perusahaan harus bisa memfasilitasi kepentingan masyarakat 5. Ada PT. DTA dapat mengurangi pengangguran pada masyarkat setempat dan pajak terhadap pemerintah. Pihak PT. DTA menjaga harmonisasi dengan masyarakat. 6. Menjaga komunikasi yang baik dengan Pers dan LSM

No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

4.

Pertemuan Pembukaan

02 Agustus 2015, di Base Camp Panjokon PT. Daha Tama Adikarya

5.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

02 -08 Agustus 2015, di Base Camp Panjokon

6.

Pertemuan Penutupan

09 Agustus 2015, di Base Camp Panjokon PT. Daha Tama Adikarya

7.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

8.

Pengambilan Keputusan

10 Agustus 2015 ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 25 Agustus 2015 di Kantor PT. Global Resource Sertifikasi

Ringkasan Catatan 7. 1.

Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan PT. DTA 2. Perkenalan Tim Auditor PT. Global Resource Sertifikasi dan Unit Manajemen PT. DTA 3. Penjelasan dan kesepakatan mengenai maksud, tujuan, ruang lingkup, metode,standar/acuan yang dipergunakan dan tata waktu proses sertifikasi PT. DTA 4. Penyiapan data dan informasi terkait dengan PT. DTA 5. Penandatanganan berita acara rapat pembukaan 1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumen baru 2. Pengamatan kesesuaian dokumen dan lapangan untuk masing-masing bidang (prasyarat, produksi, ekologi,sosial dan VLK). Verifikasi lapangan dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan PT. DTA terutama 5 (lima) tahun terakhir, yakni kegiatan produksi, RIL (pembalakan ramah lingkungan), pembinaan hutan (TPTI dan non TPTI), persemaian, perlindungan hutan, batas areal kerja, seluruh kawasan lindung, PWH, sarana dan prasarana. 1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan PT. DTA 2. Proses kegiatan sertifikasi PHPL PT. DTA telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang dipergunakan sertatata waktu yang telah disepakati bersama dan berjalan dengan lancar. 3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa data dan informasi 4. Penandatangan lembar audit lapangan 5. Penandatanganan berita acara penilaian Penyampaian informasi hasil kegiatan audit lapangan

Dilaksanakan setelah hasil penilaian tahap II selesai oleh pengambil keputusan dan dilaksanakan pleno dengan seluruh auditor. Diputuskan: PT. DTA memenuhi syarat (lulus) PHPL dan untuk VLK adalah memenuhi, sehingga layak diberikan sertifikat PHPL untuk masa 5 (lima) tahun berlaku sejak Agustus 2015

A. 1. 1.1.

KRITERIA / INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

PENILAIAN KINERJA PHPL PRASYARAT Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

BAIK

1. PT. DTA telah memiliki dokumen legal perusahaan secara lengkap, namun terkait dokumen administrasi tata batas tidak tersedia dengan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu TBT No. 792 Tahun 1993, TBT N0. 837.A/PB/96, TBT No. 837/Tahun 1993 dan TBT No. 1265 Tahun 1997 tidak tersedia baik di kantor lapangan (Camp Panjokon) maupun di kantor pusat PT. DTA. (SEDANG) 2. Realisasi penataan batas areal kerja PT. DTA baru mencapai 152 Km (54,75%), upaya yang dilakukan oleh PT. DTA dalam rangka tata batas sampai temu gelang baru pada tahap koordinasi dengan instansi terkait yaitu berupa Surat Direktur Utama PT. DTA Nomor : 022/DTA/Jkt/V/2015 tanggal 24 Mei 2015 kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dirjen Badan Planologi Kehutanan, perihal permohonan arahan tentang rencana pelaksanaan tata batas areal kerja PT. DTA (SEDANG) 3. Tidak terdapat konflik batas dan keberadaan areal kerja IUPHHK PT. DTA diakui oleh para pihak, walaupun kenyataanya di lapangan terdapat adanya tumpang tindih ijin dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan adanya kegiatan masyarakat sekitar membuat kebun/ladang di dalam areal IUPHHK PT. DTA (SEDANG) 4. Terdapat perubahan fungsi kawasan di areal IUPHHK PT. DTA, namun belum dilakukan perubahan perencanaan (RKU) maupun pengurusannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (BURUK) 5. PT. DTA telah melakukan upaya identifikasi / pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa pertambangan Nikel dan telah melaporkannya kepada instansi yang berwenang, namun untuk hasil identifikasi penggunaan kawasan untuk perladangan oleh masyarakat belum ditemukan dokumen pelaporannya. (SEDANG


NILAI


SEDANG

1. PT. DTA telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK Direktur PT. DTA No : 001/Kpts-Dir/V/2014 tanggal 27 Mei 2014 tentang penetapan visi, misi dan tujuan perusahaan. Visi dan Misi tersebut telah sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari, yaitu prinsip kelestarian produksi, ekologi dan sosial. (BAIK) 2. PT. DTA telah melakukan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan baik kepada kalangan internal/karyawan (tahun 2013, 2014, 2015) maupun kepada masyarakat desa setempat pada (tahun 2014, 2015), hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara sosialisasi yang telah dilengkapi dengan daftar hadir peserta dan foto dokumentasi kegiatan. (BAIK) 3. PT. DTA telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan secara Lestari, namun belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. (SEDANG) 1. Keberadaan tenaga teknis (Ganis) PT. DTA masih sangat kurang, apabila mengacu pada peraturan Dirjen BPK No: P.8/VI-SET/2009 diketahui jumlah Sarjana Kehutanan di PT. DTA sebanyak 5 orang dan tenaga teknis PHPL sebanyak 1 (satu) orang, dan apabila mengacu pada Permenhut No. P.54/MenhutII/2014 terkait pengelompokan Ganis, diketahui keberadaan Ganis PT. DTA di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang pengelolaan hutan yaitu bidang Penguji Kayu Bulat (PKB). (BURUK) 2. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. DTA sebesar 50% dari yang telah direncanakan. (SEDANG) 3. PT. DTA telah memiliki dokumen Ketenagakerjaan, namun keberadaannya belum lengkap karena beberapa dokumen belum tersedia, antara lain : SK Gubernur Sulawesi Tengah terkait UMP/UMK untuk tahun 2015 (sebagai acuan standar pengupahan karyawan), dokumen kepesertaan karyawan pada program Jamsostek/BPJS (SEDANG) 1. Tersedia struktur organisasi dan job

A. 1.2.

PENILAIAN KINERJA PHPL Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

1.3.

Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatn untuk mendukung

BAIK

1.4.

Kapasitas dan Mekanisme

BAIK

KRITERIA / INDIKATOR A.

NILAI


PENILAIAN KINERJA PHPL untuk perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHKHA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan 2.

3.

4.

1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa)

BAIK

1.

description PT. DTA yang telah disahkan oleh Direksi dan secara umum telah sesuai dengan kerangka PHPL, namun belum berjalan secara efektif karena masih kurangnya keberadaan SDM yang kompeten dalam pengelolaan hutan secara lestari, salah satu indikasinya adalah karena masih terdapat rangkap jabatan pada posisi tertentu. (SEDANG) PT. DTA telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksananya, namun perangkat SIM yang tersedia belum lengkap dan keberadaan SDM sebagai tenaga pelaksananya belum memadai. (SEDANG) PT. DTA telah memiliki organisasi SPI (internal auditor) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : Dir-01/SK002/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, dan telah melakukan mekanisme pengawasan terhadap tahapan-tahapan kegiatan di lapangan. Namun berdasarkan verifikasi dokumen, dalam kurun waktu penilaian PHPL (3 tahun terakhir) diketahui tim SPI PT. DTA hanya melakukan 1 (satu) kali kegiatan pengawasan, sehingga belum efektif mengontrol kegiatan pengelolaan dalam jangka waktu tersebut. (SEDANG) PT. DTA telah mengimplementasikan keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi ini dibuktikan dengan adanya Laporan Perbaikan berdasarkan hasil audit internal namun belum menyeluruh karena hanya terdapat 1 laporan tindak koreksi yaitu yang didasarkan pada hasil audit internal PT. DTA periode I tahun 2015. Kegiatan RKT PT. DTA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang yaitu melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Terkait persetujuan dari masyarakat setempat telah dilakukan sosialisasi dan terdapat perjanjian / kesepakatan antara PT. DTA dengan 2 (dua) Desa yaitu Huhak dan Desa Koili, sedangkan dengan 4 (empat) desa binaan


NILAI


PENILAIAN KINERJA PHPL lainnya belum terdapat kesepakatan/Perjanjian. (SEDANG) 2. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal IUPHHK-HA PT. DTA dari para pihak yaitu : pemerintah (Kemenhut), pemda dan masyarakat sekitar, namun persetujuan tersebut belum menyeluruh karena realisasi proses dan pelaksanaannya belum tuntas sampai temu gelang. (SEDANG) 3. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan CSR/CD/Kelola Sosial PT. DTA telah diterima dan disetujui oleh masyarakat yang berada di wilayah binaan, namun belum seluruhnya mengakomodir usulan masyarakat (SEDANG) 4. Penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT. DTA telah mendapat persetujuan dari besar pihak yakni : pihak pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.03/BUHA-2/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA, pihak perusahaan dengan SK Direktur PT. DTA Nomor : DIR-01/SK/SK003/V/2014 Tanggal 30 Mei 2014 tentang Alokasi dan Pengelolaan Kawasan Lindung dan pihak masyarakat desa sekitar dengan telah dilkukannya sosialisasi keberadaan kawasan lindung di areal kerja PT. DTA. (BAIK)

2. 2.1.

PRODUKSI Penataan areal kerja jangkapanjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK

1. PT DTA telah mempunyai RKUPHHK periode tahun 2013 – 2022, disusun berdasarkan IHMB, berdasarkan kondisi biofisik lapangan, dan telah disahkan oleh pemerintah .(Baik). 2. Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment/peta kerja) sesuai sebagian dengan RKUPHHK. (Sedang). 3. Pada batas blok dan petak terdapat papan nama, namun sebagian pal tidak standard, alur dan tanda cat sebagian tidak jelas, maka tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan. (Sedang). 4. PT DTA memiliki data potensi tegakan dari hasil IHMB dan hasil ITSP beserta


NILAI

A.

PENILAIAN KINERJA PHPL

2.2.

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem*)

SEDANG

2.3.

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

SEDANG

2.4.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan

SEDANG


kelengkapan peta pendukungnya.(Baik). 1. PT DTA memiliki data potensi tegakan dari hasil IHMB dan hasil ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya.(Baik). 2. PT DTA telah membuat PUP dan telah dilakukan pengukuran satu kali, belum tersedia data analisis riap pertumbuhan dari PUP. (Buruk). 3. Belum ada upaya oleh PT DTA untuk melakukan analisis riap pertumbuhan tegakan dari PUP. (Buruk). 1. SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, hanya SOP PWH yang belum sesuai dengan ketentuan teknis. (Sedang). 2. Terdapat beberapa bagian kegiatan yang masih belum sesuai SOP, antara lain sebagian pal batas petak belum standard, lebar jalan utama dan jalan cabang tidak standard, sebagian jalan tidak dibuat gorong-gorong sehingga air menggenang. Di beberapa bagian tepi jalan utama dan cabang tidak dibuat saluran drainase sehingga terjadi erosi di tengah jalan . (Sedang). 3. Hasil pengamatan potensi tegakan tinggal jenis pohon diameter diatas 20cm di areal bekas tebangan RKT 2014 adalah sebanyak 105 pohon per Ha. (Baik). 4. Di areal bekas tebangan PT DTA terdapat jumlah permudaan jenis tiang sebanyak 290 batang per hektar dan pancang yang tersisa sebanyak 1160 batang per hektar. (Baik). 1. PT DTA telah mempunyai SOP Pembalakan ramah lingkungan (RIL) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, namun masih ada sebagian SOP yang isinya belum sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. (Sedang). 2. Kegiatan Perencanaan pemanenan sesuai SOP, untuk kegiatan pemanenan ada sebagian yang belum sesuai SOP, kegiatan pemeliharaan dan K3, serta kegiatan paska pemanenan sebagian sesuai SOP. (Sedang). 3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata- rata


2.5.

NILAI



Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya*)

BAIK

1.

2.

3.

4.

2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan,administrasi,penelitia n dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

SEDANG

1.

2.

untuk semua tingkatan permudaan (tiang, pohon) adalah sebesar 19,44%, maka termasuk dalam norma antara 16 % 30%.(Sedang). RKT yang disusun oleh PT. DTA telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen RKT disusun berdasarkan RKU yang telah disahkan, namun luas dan volume tebangan yang direncanakan setiap tahunnya tidak selalu sama antara rencana penebangan dalam RKU dengan rencana penebangan dalam RKT. (Sedang). PT. DTA memiliki peta kerja hanya pada sebagian bidang, yang dibuat berdasarkan peta RKT, dimana dalam peta kerja tersebut juga dibuat zonasi areal kawasan lindung dan areal yang boleh dimanfaatkan. Dan hasil verifikasi peta RKU dan RKT diketahui bahwa peta dasar yang dipakai adalah sama antara peta lampiran dalam RKU dengan peta lampiran RKT. Namun dari verifikasi peta RKT 2013, 2014, 2015 dengan peta RKU periode 2013-2022 terdapat perbedaan pada sebagian lokasi petak tebangan. (Sedang). Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.(Baik). Tahun 2014 realisasi tebangan dibawah target produksi. Realisasi volume produksi tahun 2014 adalah sebesar 4.450,20m3 dari rencana sebesar 29.113,92m3, atau realisasi volume tebangan tahun 2014 hanya sebesar 15,29%. (Sedang). Diketahui bahwa perusahaan mengalami vakum sejak tahun 2007. Sejak tahun 2013, PT. DTA dibeli oleh pemegang saham yang baru, maka kondisi perusahan masih dalam keadaan merugi. (Buruk). Sejak tahun 2007 PT DTA vakum tidak ada kegiatan, dan mulai tahun 2013 dalam proses pengalihan kepada pemilik baru, maka realisasi pendanaan untuk kegiatan pengusahaan hutan tidak sesuai dengan


NILAI


PENILAIAN KINERJA PHPL rencana. (Buruk). Sejak tahun 2007 PT DTA dalam keadaan vakum tidak ada kegiatan dan mulai tahun 2013 dalam proses pembelian poleh pemilik baru. Maka realisasi anggaran pengusahaan hutan terutama tiga tahun terakhir tidak proporsional. (Buruk). 4. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. (Sedang). 5. Sejak tahun 2007 PT DTA mengalami vakum tidak ada kegiatan. Mulai tahun 2013 dalam proses pengalihan saham pada pemilik baru. Maka mempengaruhi kegiatan pembinaan hutan. Untuk kegiatan pembinaan hutan baru terlaksana setelah ada penebangnan pada tahun 2014. Sedangkan tahun 2013 belum ada kegiatan pembinaan hutan, karena masih dalam proses pengalihan saham oleh pemilik baru. Oleh karena itu, data tentang realisasi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan yang berupa penanaman modal kembali ke dalam hutan, berupa pendanaan untuk kegiatan persemaian, pengayaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan, pembinaan hutan, belum tersedia. Sementara realisasi fisik kegiatan terkait dengan penanaman modal kembali ke dalam hutan berupa penyediaan bibit di persemaian sampai bulan juni 2015, mencapai 77,74 % dari rencana fisik sesuai RO. Dan berdasarkan pengamatan lapangan telah dilakukan penanaman KKJ, tanah kosong, berdasarakan uji petik diketahui bahwa tingkat keberhasilan tanaman adalah 80%. (Sedang). 6. Realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan khususnya pengadaan bibit sampai bulan juni 2015 sebesar 77,74% dan tingkat keberhasilan tanaman pembinaan sebesar 80%. (Sedang). 3.

3. 3.1.

EKOLOGI Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

SEDANG

1.

Jenis kawasan lindung yang ditetapkan PT. DTA adalah : areal hutan lindung, buffer zone HL, kelerengan > 40 %, KPPN, KPPS dan sempadan sungai. Jenis kawasan lindung tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan perusahaan (RKUPHHK), akan


NILAI



2.

3.

4.

5.

3.2.

Perlindungan pengamanan hutan

dan

SEDANG

1.

2.

tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya, karena areal di sisi selatan yang berbatasan dengan areal kerja PT. DTA terdapat perubahan fungsi kawasan yang semula hutan lindung saat ini sebagian telah berubah. Luas total kawasan lindung yang ditapkan sebesar 12.333 ha dan yang telah ditata batas seluas 6.431 ha. Persentase prestasi penataan batas tersebut setara dengan 52,14 % dari yang seharusnya. Luas kawasan lindung PT. DTA sebesar 12.333 ha. Sebagian besar yaitu seluas 11.420 ha (92,59 %) kondisinya masih baik (berhutan). Para pihak telah mengakui keberadaan kawasan lindung PT. DTA. Pemerintah mengakui dengan disahkannya dokumen RKUPPHK yang memuat jenis-jenis kawasan lindung. Bentuk pengakuan oleh manajemen PT. DTA dibuktikan dengan pengukuhan kawasan lindung dan bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan. Pengakuan oleh masyarakat dibuktikan dengan dokumen-dokumen Berta acara Sosialisasi Kepada masyarakat desa disekitar areal. PT. DTA telah menyusun beberapa dokumen laporan pengelolaan kawasan lindung. Dokumen-dokumen laporan tersebut mencakup semua jenis kegiatan pengelolaan dan semua kawasan lindung hasil tata ruang (yang ditetapkan PT. DTA telah menyusun beberapa dokumen prosedur pengelolaan gangguan hutan. Akan tetapi dokumen-dokumen prosedur tersebut belum lengkap sesuai dengan potensi gangguan yang ada. Adapun dokumen porsedur yang belum tersedia adalah : 1). SOP pengendalian kebakaran hutan; 2). SOP pencegahan dan penanggulangan penebangan ilegal; dan 3). SOP pencegahan dan penanggulangan hama penyakit di persemaian Sarana prasarana pengamanan dan perlindungan hutan yang disediakan di camp Panjokon belum sepenuhnya sesuai, baik dari sisi kecukupan jumlah maupun jenisnya.


NILAI


PENILAIAN KINERJA PHPL Adapun sarana penting tetapi belum terpenuhi misalnya : penyediaan sarana transportasi (mobil patroli), sarana pemadam kebakaran, sarana komunikasi (terutama anara camp Panjokon/Log Pond dengan camp produksi) dll. 3. PT. DTA belum memiliki karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT, KESOS maupun KELING. Adapun karyawan dengan status Sarjana Kehutanan yang dimiliki sebanyak 5 orang. Dengan demikian pemenuhannya terhadap peraturan baru mencapai (5 : 9) x 100 % = 55,56 %. 4. PT. DTA telah melakukan pengamanan hutan dengan kegiatan yang bersifat preemptif/ preventif/represif seperti penerbitan dokumen PEMBERITAHUAN, penyusunan SOP, pemasangan papan larangan, patroli pengamanan dan lain-lain. Memperhatikan tindak kelola perlindungan pengamanan hutan yang telah dibuktikan dengan bukti fisik lapangan dan dokumen laporan perlindungan hutan, maka implementasi yang telah dilakukan tersebut telah mencakup seluruh bentuk gangguan yang ada. Baik (3)

3.3.

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

SEDANG

PT. DTA telah menyusun dokumen prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Dokumen-dokumen prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal dokuemen yang ditandai dengan ditandatangininya (disahkan) oleh pejabat-jepejabat yang berwenang. Namun penyediaan dokumen prosedur tersebut masih belum lengkap. Adapun prosedur pengelolaan/pemantauan dampak yang belum tersedia adalah : SOP pemantauan curah hujan dan pemantauan debit air sungai. Sedang (2) 2. PT. DTA telah memiliki sarana pemantauan dampak seperti OMBROmeter, mistar ukur ketinggian muka air sungai dan bak erosi. Selain itu Pemegang izin telah membangun sarana pengelolaan dampak baik secara sipil teknis dan vegetatif. Sarana kelola dan 1.


NILAI



3.

4.

5.

6.

pemantauan dampak tersebut kondisnya masih baik. Akan tetapi sarana pengelolaan dampak keberadaanya sangat jarang ditemukan di blok RKT 2014 dan penyediaan sarana pengelolaan secara vegetatif baru dimulai. Sedang (2) Pemegang Izin tidak memiliki karyawan dengna kompentensi GANIS BINHUT. Ketentuannya, jumlah minimla GANIS BINHUT sebanyak 9 orang. Akan tetapi, PT. DTA mempekerjakan 5 orang tenaga dengan kualifikasi Sarjana Kehutanan (S1). Dengan demikian, pemenuhannya terhadap ketentuan tersebut masih belum sesuai yaitu sebesar 55,56 %. Sedang (2) PT. DTA telah menyusun dokumen Rencana Kelola Lingkungan tahun 1995. Rencanarencana terkait kelola lingkungan dirinci pada dokumen tersebut. Adapun kesesuaian implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Rencana kelola yang belum terealisasi yaitu :1). Pembersihan limbah kayu dan limbah lainnya yang tertampung di badan sungai; 2). Penyuluhan kepada penduduk untuk tidak melakukan perladangan; 3). Melakukan penelitian tumbuh anakan semai; 4). Pemberian insentif bagi karyawan berprestasi; dan 5). Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengetahuan, ketrampilan tenaga teknis bidang perencanaan dan PWH. Sedang (2) Rencana pemantauan dampak PT. DTA dirinci pada dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang disusun tahun 1995. Dari beberapa rencana yang telah disusun tersebut, telah sesuai. Ketidak sesuainnya terdapat pada implementasi kurun waktu pemantauannya yaitu tahun 2013 – 2015. Data hasil pemantauan yang tersedia dari bulan Januari 2015. Sedang (2) Hasil pemantuan dampak terhadap tanah dan air secara laboratoris menunjuukan bahwa kegiatan pemungutan hasil hutan yang telah dilakukan PT. DTA tidak menunjukkan dampak signifikan, meskipun secara visual dan sesaat tanda-tanda dampak ditunjukkan


3.4.

NILAI



Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam (threatened) dan endemik

BAIK

1.

2.

3.5.

Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik

SEDANG

1.

2.

oleh gejala erosi alur dan tanah lonsor di beberapa titik. Sedang (2) PT. DTA telah menyusun dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai perundangan yang berlaku seperti pemutahiran data identitas flora fauna berdasar Appendix CITES dan IUCN serta Pedoman Pembuatan KPPN oleh APHI 1992. Sedang (2) PT. DTA telah menyusun data flora fauna berdasarkan status yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened). Akan tetapi terdapat berapa jenis flora dilindungi yang belum diakomodir dalam dokumen Laporan Hasil Identifikasi Flora dan Fauna Seluruh areal 2015. Selain itu, PT. DTA belum menyusun data potensi fauna endemik yang ada di areal kerja perusahaan. Sedang (2) PT. DTA telah menyusun dokumen prosedur pengelolaan habitat dan perlindungan jenis flora dilindungi. Namun beberapa dokumen prosedur yang disusun tersebut perlu penyempurnaan seperti : - SOP Kawasan Pelestarian Plasa Nutfah (KPPN) - SOP Identifikasi Spesies Flora Fauna Langka, Jarang, Terancam Punah dan Endemik. Sedang (2) Terdapat rencana kelola flora dilidungi dan rencana kelola habitat yang dirinci pada dokumen RKL-RPL PT. DTA tahun 1995. Beberapa rencana tersebut belum terealisasi yaitu : Melaksanakan penanaman dan pengayaan pada daerah terbuka di kawasan lindung Melakukan penyuluhan kepada karyawan dan masyarakat sekitar hutan tentang keberadaan dan fungsi kawasan lindung Pelibatan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung Menjalin kerjasama dengan institusi


NILAI



3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik

SEDANG

pemerintah terkait. Dengan demikian tindak kelola belum mencakup seluruh jenis flora yang dikatagorikan dilindungi dan rawan. 3. Di areal kerja PT. DTA terdapat gangguan hutan berupa : penebangan pohon secara ilegal, kebakaran hutan dan konversi kawasan hutan menjadi ladang/kebun di kawasan lindung sempadan sungai yang juga berfungsi sebagai habitat bagi flora jenis tertentu termasuk jenis yang dilindungi. Gangguangangguan tersebut menyebabkan kondisi flora tertentu yang dilindungi dan rawan terancam. Sedang (2) 1. Tersedia dokumen prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancampuna dan endemik. Akan tetapi prosedur Kawasan Pelestarian Plasa Nutfah (KPPN) dan SOP Identifikasi Spesies Flora Fauna Langka, Jarang, Terancam Punah dan Endemik masih pelu disempurnakan untuk menjamin perlindungan seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sedang (2) 2. Rencana kelola fauna dirinci pada dokumen RKL-RPL PT. DTA tahun 1995. Implementasi pengelolaannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Adapun rencana yang belum terealisasi tersebut adalah : - Rehabilitasi kawasan lindung yang terbuka/mengalami ganguan - Melakukan penyuluhan tentang fungsi dan keberadaan kawasan lindung - Pelibatan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung - Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah terkait seperti menyertakan karyawan pada pelatihan Dengan demikian, tindak kelola fauna yang telah dilakukan Pemegang Iizn belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sedang (2)

KRITERIA / INDIKATOR A. 4. 4.1.

NILAI

PENILAIAN KINERJA PHPL SOSIAL Kejelasan deliniasi kawasan SEDANG operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat


1.

2.

3.

4.

5.

4.2.

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

SEDANG

1.

2.

3.

4.

5.

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK

1.

2.

Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin(sedang) Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak (sedang) Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas (baik) Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat (sedang) Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik( sedang) Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan (baik) Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (baik) Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian( sedang) Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat (sedang) Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap (sedang) Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas (minimal 50 %) ( sedang) Terdapat mekanisme yang legal mengenai


NILAI



3.

4.

5.

4.4 .

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

SEDANG

1. 2.

3.

4. 4.5.

Perlindungan,Pengembang an dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

SEDANG

1.

2.

3.

4.

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap ( minimal 50 % ) ( sedang) Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas (baik) Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin (baik) Terdapat dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas (sedang) Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas( sedang) Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas atau Tidak terdapat konflik (baik) Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik (sedang) Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas (baik) Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60 %) hubungan industrial dengan seluruh karyawan (sedang) Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) rencana pengembangan kompetensi (sedang) Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian (minimal 50 %) diimplementasikan (sedang) Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian (minimal 50 %) diimplementasikan (sedang)

B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1.1. Areal unit manajemen hutan MEMENUHI terletak dikawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak 1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen PT. DTA Pengelolaan memenuhi mampu 2. Iuran IUPHHK telah dibayarkan sesuai dengan SPP, menunjukkan sehingga PT. DTA telah memenuhi kewajiban


NILAI


A.

PENILAIAN KINERJA PHPL keabsahan Izin pembayaran Iuran IUPHHK Usaha Pemanfaatan 3. Didalam areal kerja IUPHHK-HA PT. DTA ada Hasil Hutan Kayu penggunaan lain sehinggadan telah dilaporkan kepada (IUPHHK) pihak terkait 2.1. Pemegang izin memiliki MEMENUHI rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan 1. Dokumen RKUPHHK telah disusun bdsk IHMB yang Rencana kerja Tahunan dilaksanakan oleh Ganis PHPL-TC dan telah menjadi (RKT/Bagan Kerja/RTT) dasar untuk menyusun dokumen RKT; dokumen disahkan oleh yang tersebut beserta lampirannya telah disahkan oleh berwenang pejabat yang berwenang. (MEMENUHI) 2. Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti diimplementasikan di lapangan. (MEMENUHI) 3. Penandaan lokasi blok tebangan pada peta lampiran RKT adalah jelas dan telah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti terbukti di lapangan. (MEMENUHI) 2.2. Adanya rencana kerja yang MEMENUHI sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak 1. Dokumen RKUPHHK sudah disetujui oleh pejabat yang Pengelolaan mempunyai berwenang. Perencanaan penataan areal kerjanya telah rencana kerja yang sah memperhatikan kelestarian aspek ekologi dan aspek sesuai dengan peraturan sosial. yang berlaku 2. IUPHHK PT. DTA adalah IUPHHK Hutan Alam, sehingga verifier 2.2.1b tidak dapat diverifikasi. Not Applicable (“NA”). 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 1.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatk an telah di LHP-kan

MEMENUHI

a. Seluruh dokumen LHP PT. DTA periode Agustus 2014-Juli 2015 telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) b. LHP dengan fisik kayu sesuai c. Nomor batang dapat ditemukan dilapangan (MEMENUHI)

KRITERIA / INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PHPL 1.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 1.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan 1.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

NILAI


A.

Kayu dari TPK antara ke industri dilindungi dokumen SKSKB. (MEMENUHI)

Kayu dapat dilacak balak hingga ke tunggak. (MEMENUHI)

Dokumen SKSKB dilampiri DKB dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (MEMENUHI)

MEMENUHI

1. Dokumen SPP DR dan/ atau PSDH PT. BBA telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan periode bulan Agustus 2014-Juli 2015. 2. Terdapat bukti setor PSDH dan DR, pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan SPP. 3. Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Penetapan tarif PSDH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 MEMENUHI

3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang izin PKAPT PT. DTA masih berlaku hingga tahun 2019. mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 3.3.2. Pengangkutan kayu kapal pengangkut kayu PT. DTA adalah kapal berbendera bulat yang Indonesia yang memiliki izin yang sah. menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia

KRITERIA / INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PHPL dan memiliki izin yang sah 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa DampaK Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan implementasi K3

NILAI


A.

MEMENUHI

Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan

1. Tersedia dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan 2. PT. DTA telah melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemantauannya dan telah melaporkan pelaksanaannya

MEMENUHI

1. Terdapat Prosedur K3 di PT. DTA yang telah diimplementasikan 2. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik 3. Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan ada upaya menekan kecelakaan kerja dalam

KRITERIA / INDIKATOR A. 5.2.

NILAI


PENILAIAN KINERJA PHPL program yang telah dibuat Pemenuhan hak-hak tenaga MEMENUHI kerja 5.2.1. Kebebasan berserika PT. DTA belum memiliki serikat pekerja, namun telah ada bagi pekerja surat pernyataan dari direksi tetang kebebasan berserikat bagi karyawanya 5.2.2. Adanya kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan 5.2.2. Perusahaan tidak memperkerjakan anak dibawah umur

PT. DTA telah memiliki PP yang masih berlaku

Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT. Daha Tama Adikarya Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

Recommend Documents