RESUME HASIL PENILIKAN I KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT. NUSAPADMA CORPORATION PROVINSI MALUKU

RESUME HASIL PENILIKAN I KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT. NUSAPADMA CORPORATION PROVINSI MALUKU

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL :

LPPHPL-004-IDN

(c) Nomor Akreditasi LVLK

:

LVLK-007-IDN

(d) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(f) Direktur Utama

:

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit

:

(i)

Ir. Iin Indasah

NO

NAMA PERSONIL

1.

Ence Hedi Hasan Zubaedi, S.Hut

Auditor Prasyarat

2.

Moch. Zaenal Arifudin, S.Hut

Auditor Produksi

3.

Ir. Zul Irham, M.Si

Auditor Ekologi

4.

Drs. Kasirun Alnasir Abdulloh

Lead Auditor merangkap Auditor Sosial

5.

Yus Agus Tresna, S.Hut

Auditor VLK

Pengambil Keputusan

:

PENUGASAN (JABATAN)

Ir. Gusdaji

Halaman - 1

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama IUPHHK-HA

:

PT. NUSAPADMA CORPORATION

(b) Nomor & Tanggal SK

:

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.94/MenhutII/2005 tanggal 12 April 2005

(c) Luas dan Lokasi

:

39.920 Ha, Provinsi Maluku

(d) Alamat: 



Kantor Pusat

: Jalan Kartini Raya No. 4 Jakarta.

Kantor Cabang



3)

Telp. (021) 3844903, 3844896, 3864603



Fax. (021) 3454967

: Jalan Mononutu No. 4 Kelurahan Stadion, Ternate Maluku Utara

(e) Pengurus 





Telp. (0921) 326992,



Fax. -

:

Dewan Komisaris

:

-

Komisaris Utama

: Dr. Meiliana Lowandi

-

Komisaris

: Feni Lowandi

Dewan Direksi

:

-

Direktur Utama

: Rusli Lohisto

-

Direktur

: Yopi Sopamena

-

Direktur

: Yetty Susilowati

Ringkasan Tahapan: Tahapan Persiapan

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 27 s/d 29 Januari 2015

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi penilikan o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penilikan I

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan I

Halaman - 2

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Verifikasi dan Observasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pertemuan Pembukaan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di Ambon, tanggal 30 Januari 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Kantor BP2HP XVI Wilayah kerja Provinsi Maluku dan Maluku Utara, di Ambon, tanggal 30 Januari 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Utara di Buru, tanggal 31 Januari 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Ruang Rapat Base Camp Bara, tanggal 1 Februari 2015

o Sambutan

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan I PHPL di PT. Nusapadma Corporation, Provinsi Maluku masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan I PHPL di PT. Nusapadma Corporation, Provinsi Maluku masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan I PHPL di PT. Nusapadma Corporation, Provinsi Maluku PT. Nusapadma Corporation kepada tim auditor PT SIC

o Penyampaian Gambaran Umum PT. Nusapadma Corporation Kalimantan Timur

Provinsi

o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan

Proses Penilikan PT. Nusapadma Corporation (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi lapangan.

o Penentuan

pendamping masing Kriteria

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan areal kerja PT. Nusapadma Corporation, tanggal 1 s/d 5 Februari 2015

masing-

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial serta verifikasi legalitas kayu.

Halaman - 3

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat Kantor Ambon, tanggal 6 Februari 2015

o Tim

Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.

hasil

o Penyampaian

terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor

menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.

o Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan

o Penandatanganan BA Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di Ambon, tanggal 6 Februari 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Nusapadma Corporation telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Kantor BP2HP XVI Wilayah kerja Provinsi Maluku dan Maluku Utara, di Ambon, tanggal 6 Februari 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Nusapadma Corporation telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Halaman - 4

Tahapan Penyusunan (Konsinyasi)

Tempat dan Waktu Laporan

Ringkasan Catatan

Bogor, tanggal 8 s/d 12 Februari 2015

o Masing-masing

Auditor

menyusun

laporan penilikan

o Panel hasil penilikan dan pembahasan transaksional antar indikator antar kriteria

verifier

dan

o Finalisasi laporan Penilikan o Penyusunan resume hasil Penilikan I PHPL PT. Nusapadma Corporation Pengambilan Keputusan

4)

o Nilai Akhir Penilikan I Kinerja PHPL PT. NUSAPADMA CORPORATION dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 67%, terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Tidak Memenuhi sehingga dinyatakan tidak Lulus Sertifikat Nomor : 18-SIC-04.01 dinyatakan untuk dibekukan

Resume Hasil Penilikan KRITERIA/ INDIKATOR

I.

Bogor, tanggal 20 Maret 2015

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

67% (Sedang)

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan  Realisasi tata batas belum temu gelang, ada bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata atas temu gelang  Realisasi penataan batas areal kerja PT. NPC belum temu gelang, namun tidak ada konflik batas baik dengan IUPHHKHA lain maupun dengan masyarakat sekitar  Verifier ini adalah Not Applicable, karena tidak terdapat perubahan fungsi kawasan. Areal kerja IUPHHK-HA yaitu terdiri HP (7.898 Ha), HPT (23.594 Ha) dan HPK (8.428 Ha) dan tidak mengalami perubahan fungsi kawasan  Tidak ditemukan adanya penggunaan izin di luar sektor kehutanan, seperti pertambangan, perkebunan, transmigrasi dan lain-lain, sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan (Not Aplicable)

Halaman - 5

KRITERIA/ INDIKATOR 1..2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

78%

 Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL

(Sedang)

 Sosialisasi visi dan misi dilakukan baru pada level pemegang izin, dan ada bukti pelaksanaan  Visi misi telah diimplementasikan dalam pelaksanaan PHPL namun masih belum seluruhnya

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi

60% (Sedang)

 PT. NPC telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM dimana tingkat realisasinya adalah 60 % dari rencana  PT. NPC belum memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap

67% (Sedang)

 PT. NPC telah memiliki struktur organisasi dan job description tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dantelah disahkanoleh Direksi PT. NPC telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM), namun tenaga pelaksananya belum tersedia  PT. NPC telah memiliki organisasi SPI, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatandalam kerangka PHPL di lapangan

dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) dilapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan

 PT. NPC telah melaksanakan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi

71% (Sedang)

 Kegiatan RKT 2014 PT. NPC yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai  Berdasarkan telaah dokumen dapat dinyatakan bahwa dalam proses tata batas areal PT. NPC telah terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian besar para pihak (lebih dari 50%)

Halaman - 6

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Terdapat persetujuan dari sebagian besar para pihak (lebih dari 50%) dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT. NPC  Terdapat persetujuan dari sebagian besar para pihak (lebih dari 50%) dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT. NPC

II.

PRODUKSI

2.1 Penataana real kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

78% (Sedang)

50% Terdapat verifier dominan yang bernilai buruk (Buruk)

81% (Baik)



Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.



Pada saat penilikan dilaksanakan penataan areal kerja blok RKT 2014, auditee telah melaksanakan sebagian tanda batas blok dan batas kompartemen dengan ditemukannya tanda batas dilapangan yang tidak seluruhnya dipasanga dilapangan



Hasil verifikasi pada saat penilikan menunjukkan bahwa Auditee telah melaksanakan pemeliharaan tanda batas pada sebagian lokasi batas blok dan petak tebangan yang seharusnya,



Auditee telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon).



Pada saat penilikan dilaksanakan Auditee hanya memiliki data pengukuran PUP yang dilaksanakan tahun 2012 sedangkan PUP pada petak K-15 masih dalam proses pembuatan.



Auditee baru sekali melakukan pengukuran PUP pada tahun 2012 sehingga belum melakukan penghitungan besaran pertambahan diameter rata rata per tahun sehingga belum bisa diketahui riap tegakannya. Untuk tahun 2014 PUP masih dalam proses pembuatan karena letaknya berpindah



SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan Pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis ketersediannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan



Hasil penilikan tahun 2015 menunjukkan bahwa Auditee belum seluruhnya melaksanakan kegiatan TPTI sesuai dengan SOP yang telah dibuat, Sosialisasi tentang SOP belum dilksanakan pada seluh karyawan, sehingga banyak karyawan yang belum memahami SOP.

Halaman - 7

KRITERIA/ INDIKATOR

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

NILAI

67% (Sedang)

81% (Baik)

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Berdasarkan hsil survey IHMB menunjukkan bahwa Potensi tegakan sebelum masak tebag atau pohon inti dan pohon yang disisakan melebihi batas standard yang diharuskan > 25 btg / hektar



Kecukupan potensi permudaan untuk areal PT NPC sebesar 682 pancang per hektar sedangkan untuk tingkat tiang sebesar 179,37 tiang per hektar dengan volume 19,37 m3 per hektar



Hasil telaah dokumen menunjukan bahwa dokumen SOP RIL telah tersedia, isinya masih harus diperbaiki sesuai dengan karakteristik setempat dan ketentuan yang berlaku.



Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa kaidahkaidah RIL belum diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.



Hasil uji plot sampling yang dilakukan auditee menunjukan bahwa tingkat kerusakan rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon pada Blok tebangan RKT 2013 adalah sebesar 16,57 %.



Dari hasil uji petik yang dilakukan pada petak 01, petak 04 dan petak 05 dihasilkan faktor eksploitasi rata rata sebesar 0,68



Auditee telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku



Auditee memiliki peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen /dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.



Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung



Realisasi volume tebangan total, untuk PT NPC mencapai nilai 6,31% (kurang dari 70%) dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

Halaman - 8

KRITERIA/ INDIKATOR 2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.

NILAI

33%, terdapat verifier dominan yang bernilai buruk (Buruk)

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Tidak ditemukan laporan keuangan perusahaan tahun 2013 dan laporan keuangan perusahaan tahun 2013 yang sudah di audit akuntan publik



Auditee tidak memiliki laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit akuntan publik, sehingga tidak bisa melihat realisasi dana yang telah digunakan untuk pemgelolaan hutan.



Hasil verifikasi dokumen, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2013 tidak ditemukan baik dikantor pusat ataupun dilapangan, sehingga tidak bisa melihat kemampuan perusahaan untuk menyediakan dana untuk pengelolaan hutan.



verifikasi dokumen dan lapangan serta hasil wawancara menjukkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar



Hasil verifikasi dokumen, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2013 tidak ditemukan baik dikantor pusat ataupun dilapangan, sehingga tidak bisa melihat berapa modal yang ditanamkan kembali kedalam hutan oleh auditee.



Hasil telaah dan observasi lapangan kegiatan pembinaan hutan hanya dilaksanakan pada kegiatan persemaian saja sebesar 17,65%.

III. EKOLOGI 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

73% (Sedang)

 PT. NPC telah mengalokasikan kawasan dilindungi seluas 7.310 Ha (18,31%) berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT. NPC berbasis IHMB periode 2011-2022.  Kondisi saat penilikan I : Kawasan lindung yang ditetapkan PT. NPC yang telah dilakukan tata batas dilapangan masih sebesar 68,56%. Penandaan batas kawasan lindung berupa patok dari kayu dan dicat merah.  Kondisi kawasan dilindungi IUPHHK-HA PT. NPC berhutan seluas 78% dari total kawasan dilindungi.  Terdapat sebagian masyarakat Desa yang tidak mengakui/mengetahui keberadan kawasan dilindungi yang ditetapkan oleh IUPHHK-HA PT. NPC, pejabat berwenang setempat telah mengakui. Dengan demikian dapat dikatakan tidak semua para pihak (50%-60%) mengakui keberadaan kawasan lindung.

Halaman - 9

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Auditee belum melakukan semua kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi yang sesuai dengan ketentuan hasil tata ruang areal/Land scaping, namun kegiatan pengelolaan kawasan tersebut hanya sebagian yang dilakukan dan dibuat laporan (laporan rencana pemantauan lingkungan (RPL) dan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) periode Juli s/d Desember 2014).

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan

67% (Sedang)

 Auditee telah mempunyai prosedur/pedoman terkait kegiatan perlindungan hutan. Prosedur atau pedoman yanga ada sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.  IUPHHK HA PT. NPC sudah memiliki sarana prasana untuk kegiatan perlindungan dan pengaman hutan namun jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).  Tersedia lembaga dan SDM (2 orang satpamhut) untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan di areal kerja IUPHHK HA PT. NPC. , namun jumlah petugas belum memadai dan belum sertifikat Satpamhut/ Damkarhut.  Kegiatan pengamanan hutan dan perlindungan hutan yang dilakukan oleh IUPHHK-HA PT. NPC adalah melalui tindakan tertentu (preemptif/ Preventif/ represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

67 % (Sedang)

 IUPHHK HA PT. NPC telah tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.  Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan di PT. NPC sudah sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik.  PT. NPC sudah tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).  Auditee telah menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), namun pada pemeriksaan belum terlihat rangkaian utuh tahapan dimulai dari perencanaan kegiatan sampai pada tahap implementasi pengelolaan dampak. Dengan demikian terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%),

Halaman - 10

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  PT. NPC sudah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diimplementasikan minimal 50%.

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

3.5 Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. 3.6 Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

83 % (Baik)

 IUPHHK-HA PT. NPC telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dimana telah dilengkapi dasar/acuan yang jelas dan lengkap.  Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada tahun 2013 s/d 2014 belum dilakukan terhadap seluruh areal kawasan dilindungi dan areal produktif lainnya sehingga data yang di milki belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang ada di areal PT. NPC. Sedangkan implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi, dalam bentuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat) dan dibuatkan laporannya dalam dokumen RKL dan RPL.

67 % (Sedang)

 PT. NPC sudah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin (minimal 50%).  PT. NPC sudah melakukan kegiatan implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegangizin (minimal 50%).  Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi akibat adanya perambahan hutan di sempadan sungai Waerumbia/ Waehotong dan Fatfalu yang dekat dengan jangkauan jelajah masyarakat.

67 % (Sedang)

 Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). Dari aspek legal telah disahkan oleh pejabat PT. NPC yang berkompeten, yaitu ditandatangani oleh Camp Manager dan Direktur Utama. SOP itu untuk sebagian jenis yang dilindungi

Halaman - 11

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemi yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). Kegiatan implementasi pengelolaan fauna dilakukan berdasarkan rencana yang ada belum mencakup seluruh jenis dilindungi, namun rangkaian keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan laporan realisasi pelaksanaan belum terlihat jelas.

2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

 Kondisi hasil pengelolaan fauna target, umumnya ditandai dengan keberadaan dan sebaran keberadaannya. Masih dijumpai jenis fauna yang diidentifikasi termasuk dalam kategori dilindungi dan sebarannya, meskipun kegiatan yang dilakukan auditee hanya bersifat pemantauan dan tindakan preventif untuk melindungi keberadaan fauna yang belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi. Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.

IV. SOSIAL 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

67 % (Sedang)

 Terdapat sebagian dokumen/laporan yang tercantum dalam dokumen Studi Diagnostik dan RKT 2014 mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.  Tersedia mekanisme penataan/ rekonstruksi batas kawasan secara batas partisipatif & penyelesaian konflik yang telah diketahui oleh Kepala Desa Kampung Baru dan Sekretaris Desa Waehotong, namun belum terdapat tanda bukti kesepakatan secara tertulis yang dituangkan dalam sebuah Berita Acara. Kondisi demikian mencerminkan terdapat mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.  Belum terdapat perubahan mengenai sumber data yang digunakan yaitu RKUPHHK periode tahun 2008-2017, adapun berdasarkan RKT 2014 khususnya pada bagian kelola sosial, SOP No. 038 tentang Akses masyarakat terhadap hutan dan Sop No. 040 tentang PMDH, Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial (KESOS)/PMDH tahun 2014 menunjukan adanyat mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun masih tidak lengkap dan tidak jelas.

Halaman - 12

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin sebagaimana tertuang dalam Dokumen SK. No. 94/Menhbu/II/2005, dokumen Laporan TBT No.: 1466, Laporan TBT No.: 1467, yang telah melibatkan Desa Waepandang dan desa Bara, namun belum terdapat kejelasan dengan Desa Kampung baru dan Waihotong. Dengan demikian baru sebagian (Kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.  Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH, yang dicantumkan dalam dokumen Laporan TBT No.: 1466 dan Laporan TBT No.: 1467,dan terdapat pengakuan dari sebagian parapihak secara lisan yaitu Desa Kampung baru dan desa waihotong.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

67 % (Sedang)

 Auditee dapat menunjukkan Ketersediaan sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan/berlaku. Dengan kata lain terdapat sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  PT NPC telah memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang dituangkan dalam SOP No. 038 tentang Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP no. 040 tentang PMDH dan belum terdapat revisi serta masih terdapat mekanisme yang belum berjalan yaitu terkait dengan Pengembangan koperasi dan pengembangan sistem usaha dengan pola kemitraan, pengembangan prasarana dan sarana ekonomi.  Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang ijin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH telah dilakukan terhadap sebagian masyarakat Desa Kampung Baru dan Desa Waehotong dalam. Kondisi ini mencerminkan bahwa bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.  Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.telah terbukti lewat Dokumen Laporan Bulanan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) PT. NPC Bulan

Halaman - 13

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Agustus, September dan Oktober, November dan Desember Tahun 2014 yang telah diverifikasi di Desa Kampung Baru, Desa waehotong dan Dusun Waeruba. Namun demikian realisasinya baru sebagian.  PT. NPC telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun masih kurang lengkap.

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

71 % (Sedang)

 Berdasarkan hasil penelusuran data, PT. NPC telah memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Namun data tersebut masih tidak lengkap dan kurang jelas terutama mengenai mana yang terlibat, tergantung dan terpengaruh khususnya bagi masyarakat yang ada di Dusun waeruba.  Auditee, telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam beberapa SOP sebagaimana di uraikan di atas dan belum terdapat perubahan sehingga masih terdapat kekurangan terutama terkait dengan program pengembangan koperasi dan system usaha dengan pola kemitraan belum berjalan.  Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program RKT 2013 dan 2014 serta kelola Sosial (PMDH) tahun 2014 dan RO 2014, namun terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat belum dituangkan secara detail sehingga masih belum lengkap dan jelas.  Berdasarkan kepada data Rencana dan Realisasi RKT 2014 dan PMDH, Khusus terkait dengan kegiatan peningkatan ekonomi, Auditi telah melaksanakan di tiga lokasi desa binaan yaitu Desa Kampung Baru, Desa Waehotong dan Dusun Waeruba. Ekonomi telah terealisasi seber 62,43 %. Hal ini menunjukkan, terdapat bukti implementasi sebagian besar (> 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin  Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih kurang lengkap, terutama yang berkaitan dengan Dokumen Laporan Bulanan Pembinaan Masyarakat desa

Halaman - 14

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Hutan (PMDH) PT. NPC Bulan Januari s/d Juli 2014 tidak ditemukan.

4.4 Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik Yang Handal

67 % (Sedang)

 PT. NPC telah memiliki mekanisme resolusi konflik sebagaimana dituangkan (1) Standar Operation Procedure (SOP) NO. 008 Tentang Tata Batas Partisipatif IUPHHK dan (2) Dokumen SOP No. 039 tentang Penyelesaian Konflik, namun masih kurang lengkap.  PT. NPC telah memiliki dokumen peta konflik yang dituangkan dalam Peta Potensi Konflik namun masih kurang lengkap dan jelas terutama terkait dengan data luasan areal yang dijadikan perkebunan coklat oleh warga sekitar perusahaan.  PT. NPC memiliki organisasi, sumberdaya manusia, sebagaimana tertuang dalam SOP No. 039 tentang Penyelesaian Konflik, namun terkait dengan klaim yang telah memperoleh ganti rugi namun masih terdapat tumpang tindih dengan klaim lainnya dengan areal yang samasebagaimana diungkapkan oleh Morits.  PT. NPC memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang dituangkan dalam beberapa dokumen Berita Acara, namun terkait dengan penyelesaian klaim dengan Deni Nustelu, Pemilik lahan Desa Kampung Baru, belum ditemukan bukti BA penyelesaian pembayarannya.

4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

50 % Terdapat verifier dominan yang bernilai buruk (Buruk)

 Berdasarkan pencermatan di lapangan, Auditee belum merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.  Auditee, telah merealisasikan sebagian besar (93%) rencana pengembangan kompetensi,  Berdasarkan hasil verifikasi dilapangan, tidak ditemukan adanya dokuman standar jenjang karir.  PT. NPC telah memilik dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang diimplementasikan sebagian.

Halaman - 15

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

VERIFIER P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1.

Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi PT. NPC memiliki SK IUPHHK di Provinsi Maluku. Berdasarkan SK IUPHHK dan Hasil analisis terhadap beberapa peta menunjukkan bahwa fungsi areal kerja telah sesuai sebagai fungsi produksi dalam hal ini hutan produksi terbatas (HPT). PT. NPC telah memiliki SK ijin yang sah dan dilengkapi lampiran berupa peta areal kerja.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi, PT. NPC telah membayar lunas IIUPHHK-HA untuk luas 39.920 Ha untuk jangka waktu 45 tahun, dengan menunjukkan bukti setor dan SPP.

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

Tidak Diterapkan/ Not Applicable (NA)

pada areal PT. NPC Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA.

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi PT. NPC telah memiliki RKUPHHK yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan lengkap dengan SK pengesahan dan peta RKUPHHK, serta RKT yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan dilengkapi oleh SK RKT, Peta RKT.

Halaman - 16

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Memenuhi

PT. NPC telah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKUPHHKHA berupa Sempadan Sungai dan KPPN dan terbukti keberadaannya dilapangan.

Memenuhi

PT. NPC telah memiliki RKTUPHHK-HA yang disahkan dan dilampiri peta RKTUPHHK-HA yang memuat blok dan petak tebangan. Hasil Verifikasi membuktikan keberadaan Blok dan Petak Tebangan di lapangan yang posisinya sesuai dengan Peta Lampiran RKTUPHHK-HA.

VERIFIER disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan atau Timber cruising. 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh

ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan lokasi blok

tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

.

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses)

Memenuhi

Dalam pengelolaan hutannya PT. NPC berdasarkan pada Rencana Pengelolaan yang telah dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang (Keputusan Menteri

Halaman - 17

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

VERIFIER dengan lampiranlampirannya

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Kehutanan Nomor SK.02/BUHA-2/2013 tanggal 4 Januari 2013, yang ditandatangani An. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc). Tidak Diterapkan/ Not Applicable (NA)

PT. NPC adalah IUPHHK dalam Hutan Alam dan tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak ada hutan tanaman industri).

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1 . Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

Seluruh hasil kegiatan penebangan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik dilapang menunjukkan keabsahan legalitas dokumen LHP PT. Nusa Padma Corporation dibuat PLHP/MORIST E HUWAE dan disahkan oleh P2LHP/ SABAUN TUHAREA. uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu di TPK Antara/Logpond terhadap sampel Kayu Bulat yang belum dimuat ke ponton. Hasil uji petik diperoleh selisih rata-rata perbandingan data sampel volume antara dokumen LHP dengan sampel data volume pemeriksaan fisik kayu di lapangan sebesar 2,14 % (Perbedaan masih dalam batas toleransi yaitu sebesar 5%).

Halaman - 18

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

VERIFIER 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Memenuhi

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

Hasil verifikasi menunjukkan lokasi TPn, TPK dan TPK Antara telah sesuai dengan SK Penetapannya, Dokumen SKSKB lengkap, lampirannya telah sesuai dengan LHP dalam hal kebenaran dokumen dan isi serta fisik kayunya

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu PT NPC telah sesuai dengan dokumen PUHH yang telah ditetapkan.

Memenuhi

Dari hasil telaah dokumen LHC, LHP, SKSKB, dan LMKB serta penelusuran terhadap penandaan kayu di TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dan tunggak di blok tebangan, menunjukkan bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.

.

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

Auditee mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK berupa SKSKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang), serta tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh P2SKSKB.

Halaman - 19

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

VERIFIER K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Seluruh penerbitan dokumen SPP DR dan SPP PSDH tersebut di atas, telah sesuai dengan persyaratan kelompok jenis, volume, tarif dan LHP yang telah disahkan Realisasi pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat penagih

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

Auditee dapat menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan dokumen SPP yang telah diterbitkan.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. NPC telah membayar lunas PSDH dan DR selama periode Januari 2014 – Januari 2015 sesuai dengan SPP yang terbitkan yang sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku.

K3.3.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT

Memenuhi

PT. NPC telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang . (Nomor : 62/UPP/PKAPT/06/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan dan ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Pengganti Unit Pelayanan Perdagangan (Betnayeti} atas nama Menteri Perdagangan. PKAPT berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2019.

Halaman - 20

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

VERIFIER 3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Tidak Diterapkan/ Not Applicable (NA)

3.4

Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal

3.4.1

Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)

Walaupun dalam pengangkutan kayu PT . NPC menggunakan kapal, tetapi sistem penjualan kayunya menggunakan sistem FOB (serah terima kayu di atas kapal), sehingga urusan kapal menjadi tanggungjawab pihak pembeli kayu.

IUPHHK-HA PT. NPC menggunakan Tanda V-Legal,

belum

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1.

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

PT. NPC telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Nomor : 401/Menhut-II/2001, tanggal 15 Maret 2001.

Halaman - 21

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

VERIFIER 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL yang telah disahkan.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Dari hasil telaah dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa PT. NPC telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

PT. NPC memiliki prosedur K3 dan telah mengimplementasikannya dalam operasional lapangan, yang didukung dengan adanya organisasi K3 yang ditetapkan oleh perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari instansi terkait, serta adanya peralatan K3.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT. NPC menyediakan peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Setiap alat yang telah dialokasikan atau dibagikan kepada karyawan diperiksa secara periodik untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi baik.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Implementasi K3 di lokasi IUPHHK-HA PT. NPC berupa pelaporan dalam bentuk laporan kecelakaan kerja. Dilaksanakan pencatatan terhadap kecelakaan kerja oleh Kepala Bagian Umum dan Personalia.

Halaman - 22

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

VERIFIER K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Tidak Memenuhi

PT. NPC belum terdapat serikat pekerja atau tidak ada pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat perkerja.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Tidak Memenuhi

auditee belum menunjukkan Peraturan Perusahaan, Tidak tersedian dokumen KKB atau PP yang telah dibuat oleh Managemen dan disetujui Disnaker.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Dari daftar formasi tenaga kerja/karyawan PT. NPC Camp Bara Pulau Buru per Januari 2015 karyawan yang bekerja di PT. NPC sejumlah 100 orang tidak ditemukan tenaga/karyawan yang berumur di bawah 18 tahun

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman - 23