RESNTRA (REVISI) PERIODE INSPEKTORAT

RESNTRA (REVISI)

PERIODE

2009-2013

INSPEKTORAT Kota Palembang

Tim Penyusunan Renstra

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

INSPEKTORAT KOTA

Jl. Kapuran No. 3 Kelurahan 22 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 352235 Fax (0711) 352235 Kode Pos 30131 E-mail: [email protected] Website : www.inspektorat.palembang.go.id

KEPUTUSAN NOMOR

TAHUN 2011

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2009-2013 INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG (REVISI) INSPEKTUR KOTA PALEMBANG Menimbang : a.

b.

Mengingat

: 1.

2.

4.

5.

6

Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menyusun Revisi Renstra Inspektorat Kota Palembang Tahun 2009-2013. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Palembang tentang Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Palembang Tahun 2009-2013. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4614). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pemabangunan Dearah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

ii Inspektorat Kota Palembang

KATA PENGHANTAR

Sejalan dengan Intruksi Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelengaraan Pemerintah untu mempertanggungjawabkan pelaksana tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan suatu perencanaan Strategik yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pemerintah, Selanjutnya dalam rangka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , maka disusunlah Revisi Rencana Strategik Tahun 2009-2013 Inspektorat Kota Palembang. Rencana Strategik ini berisi indentifikasi permasalahan, kondisi yang dihadapi saat ini dan kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang

serta

langkah-langkah

strategis

yang

dapat

mengarahkan

Inspektorat Kota Palembang mencapai tujuan dan sasaran strategik. Visi yang dicapai adalah mewujudkan Aparatur Pengawasan Pemerintah Kota Palembang Yang Profersional Dalam Mereposisikan Fungsi Pengawasan Guna Mewujudkan Good Governance , untuk mencapai visi tersebut ditetapak 2 9dua) misi yaitu 1) Meningkatkan kualitas pengawasan

Inspektorat

Kota

Palembang;

dan

2)

Mendorong

meningkatnya manajemen pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di Pemerintah Kota Palembang. Visi dan Misi srategik tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) tujuan, 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran serta 3 (tiga) Program strategik dengan 19 (sembilan belas) kegiatan strategik.

ii

iv Inspektorat Kota Palembang

DAFTAR ISI KATA PENGHANTAR ………………………………………..…………....

I

DAFTAR ISI …………………………………………………….....………. BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang......................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan...............................................................

3

C. Lamdasan Hukum.................................................................

4

D. Kedudukan dan hubungan renstra dengan Dokumen

BAB II

BAB III

perencanaan lainnya...........................................................

5

E. Sistematika Penulisan........................................................

7

GAMBARAN UMUM INSPEKTORA

9

A. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................

9

B. Struktur Organisasi...............................................................

9

C. Sumber Daya Manusia.........................................................

10

D. Sarana Penunjang...............................................................

12

E. Hal-hal lainnya yang di anggap penting..........................

12

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN LINGKUNGAN DAN

13

ISU-ISU STRATEGIK YANG BERPENGARUH

BAB IV

A. Arah Kebijakan Pengawasan ...........................................

13

B. Lingkungan Strategik.........................................................

18

C. Isu-isu Strategik...................................................................

20

VISI MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, STRATEGI

21

A. VISI.......................................................................................

21

B. MISI .....................................................................................

22

C. Tujuan dan sasaran..............................................................

23

D. Strategi..............................................................................

26

iv

v Inspektorat Kota Palembang

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

29

A. Program dan Kegiatan..........................................................

29

B. Indikator Kinerja Strategik.....................................................

32

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU RPJMD

33

BAB VII PENUTUP ………………………………………………..……

34

] v

1 Inspektorat Kota Palembang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemerintahan yang baik (Good Governance ) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan Pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan

Keuangan

Antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah

harus

dapat

lebih

meningkatkan

kinerjanya

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Akuntabilitas

merupakan

perwujudan

kewajiban

instansi

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Renstra SKPD 2009-2013


Inspektorat Kota Palembang sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah dalam

sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah penyelenggaraan

Pemerintah

di

bidang

pengawasan,

berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan dan mengawal arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Inspektorat merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin

dicapai

dalam

kurun

waktu

lima

tahun,

dengan

tetap

memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu empat tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008, maka Rencana Strategis Inspektorat Kota Palembang perlu direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan.



B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Palembang adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengawasan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2009-2013 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Inspektorat dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Inspektorat adalah : 1. Merencanakan

perubahan

dalam

lingkungan

yang

semakin

kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

Pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan

komunikasi

(stakeholders).


antar

pemangku

kepentingan


C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat adalah : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pengawasan Nasional 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 9. Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaran Pemerintah Daerah 10. Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2007 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan

Pengawasan

Daerah Tahun 2009


atas

Penyelenggaraan

Pemerintahan


14. Peraturan Daerah

Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2004 tentang

Rencana Strategis Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004 – 2008 15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor

Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2009 – 2013 17. Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008.

D. Kedudukan dan Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya Renstra SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menjabarkan lebih rinci substansi yang dimuat didalam RPJM Daerah . Renstra SKPD dapat disebut juga sebagai dokumen perencanaan taktisstrategis. Seperti yang ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap SKPD diarahkan (diharuskan) untuk menyusun dokumen Renstra. Substansi Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya ditegaskan pula, bahwa penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini, bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana ini,

hanya

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Renstra SKPD akan menerjemahkan substansi yang terdapat didalam RPJM Daerah menurut kewenangan masing-masing SKPD (dinas/badan/instansi) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI).



Keberadaan Renstra SKPD dalam hal ini Inspektorat Kota Palembang akan sangat membantu Kepala Daerah dalam menjabarkan visi, misi, dan program-program pembangunan yang dimuat didalam RPJM Daerah. Dokumen Renstra SKPD juga akan memudahkan Kepala Daerah

dalam

mengevaluasi

capaian

kinerja

program

dan

proyek/kegiatan, serta mengetahui sejauhmana penanganan dan penanggulangan terhadap berbagai masalah dan kondisi yang dihadapi oleh SKPD (dinas/badan/instansi).

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Daerah

merupakan dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang menjabarkan visi,

misi

dan

program

Kepala

Daerah

yang

penyusunannya

berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum Daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. RPJMD memuat : 1. Strategi Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program-program a) SKPD, b) Lintas SKPD, c) Kewilayahan, d) Lintas kewilayahan

Sedangkan Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat

Daerah

(Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Renstra SKPD memuat : 1. Visi-Misi SKPD 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan



3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif

Atau dengan kata lain Hubungan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2009-2013 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Palembang Tahun 2009-2013 adalah bahwa

Rencana Strategis Inspektorat merupakan salah satu dokumen teknis operasional

dan

merupakan

penjabaran

teknis

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Palembang Tahun 2009-2013

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program dan kegiatan indikatif

E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kota Palembang Tahun 2009-2013 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Kedudukan dan Hubungan Renstra Inspektorat Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. Sistematika Penulisan

BAB II : TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT A. Tugas Pokok dan Fungsi B. Struktur Organisasi C. Sumber Daya Manusia D. Sarana Penunjang E. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting



BAB III : ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN, LINGKUNGAN DAN ISUISU STRTEGIK YANG BERPENGARUH A. Arah Kebijakan Pengawasan B. LIngkungan Strategik C. Isu-Isu Strategik

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Visi B. Misi C. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan D. Strategi

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program dan Kegiatan Pendanaan Indikatif B. Indikator Kinerja Strategik

BAB VI : PENUTUP LAMPIRAN



BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

A. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah

Kota Palembang Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. Inspektorat Kota Palembang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah. Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian

B. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Inspektorat Kota Palembang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 Susunan Organisasi Inspektorat Kota Palembang terdiri dari : 1) Inspektur 2) Sekretaris a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan c. Sub Bagian Administrasi dan Umum 3) Inspektur Pembantu Wilayah I a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan 4) Inspektur Pembantu Wilayah II a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan



5) Inspektur Pembantu Wilayah III a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan

C. Sumber Daya Manusia 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Jabatan

Jumlah

1

Strata Dua (S.2)

6

2

Strata Satu (S.1)

31

3

Diploma Tiga (D.III)

0

4

SLTA/Sederajat

5

Jumlah

42

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan No

Jabatan

Jumlah

1

Diklat kepemimpinan Tingkat II

1

2

Diklat kepemimpinan Tingkat III

7

3

Diklat kepemimpinan Tingkat IV

27

4

Belum Mengikuti Diklatpim Tk. IV

7

Jumlah

42



3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No

Jabatan

Jumlah

1

Golongan IV

10

2

Golongan III

19

3

Golongan II

1

4

Golongan I

2 Jumlah

42

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf No

Jabatan

Jumlah

1

Eselon II.b (Inspektur)

1

2

Eselon III.a (Sekretaris & Irbanwil)

5

3

Eselon IV.a (Kasubbag & Kasi)

15

4

Staf

21 Jumlah

42

5. Jumlah pegawai dengan kompetensi dasar pendidikan No

Jabatan

Jumlah

1

Administrasi Negara/Pemerintahan

8

2

Ekonomi : Akuntansi, Manajemen & Pembangunan

18

3

Hukum

10

4

Teknik Sipil

3

6

Dll.

5 Jumlah


42


D. Sarana Penunjang Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat adalah sebagai berikut : 1. Gedung Kantor Inspektorat Kota Palembang menempati gedung kantor berlantai 3 (tiga) yang berada tidak jauh dari Kantor Walikota Palembang dengan luas bangunan

m3 dengan halaman parkir yang belum

memadai. 2. Kendaraan Dinas Inspektorat Kota Palembang mendapatkan kendaraan operasional yang cukup representatif untuk mendukung pelaksanaan tugas yakni 6 (enam) unit mobil dan 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua. 3. Peralatan Kantor Peralatan kantor berupa perangkat komputer yang tersedia sampai dengan saat ini adalah sebanyak 15 (lima belas) unit komputer, 4 (empat) buah laptop dan beberapa unit printer serta jaringan internet.

E. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting 1. Kedudukan Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pengawasan diapresiasi oleh pihak atasan, badan legislasi dan masyarakat hal ini dapat dilihat dari : -

Dimasukkannya pembinaan aparatur ke dalam arah kebijakan strategis Pemerintah Kota Palembang.

-

Diikutsertakannya

Inspektorat

Kota

Palembang

dalam

pengambilan keputusan dan digunakannya hasil pengawasan sebagai

pertimbangan

dalam

pengambilan

kebijakan

di

lingkungan Pemerintah Kota Palembang. -

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 4 Tahun 2005 tentang penunjukkan Inspektorat Kota Palembang Sebagai Pelaksana Kotak Pangaduan Masyarakat.



BAB III ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN, LINGKUNGAN DAN ISU-ISU STRATEJIK YANG BERPENGARUH A. Arah kebijakan Pengawasan 1. Pendekatan Pengawasan Pelaksanaan pengawasan mengedepankan pendekatan pembinaan dan

pencegahan

terjadinya

penyimpangan

serta

menjamin

pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan sesuai dengan kebijakan Pemerintahan, sehingga dalam aplikasinya pendekatan preventif dan partisipatif menjadi pendekatan utama.

Pengawasan

pelaksanaan

urusan

Pemerintahan

di

Daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 berpedoman pada norma: a. obyektif,

profesional,

independen

dan

tidak

mencari-cari

kesalahan; b. terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan; c. efektif menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat; d. mendidik dan dinamis.

2. Kebijakan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Kebijakan

Pemerintahan

Daerah

Pengawasan Tahun

atas

2009

Penyelenggaraan

ditetapkan

kebijakan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam

pelaksanaan

pembinaan

dan

pengawasan

atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan



secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pengawasan Pemerintah (Khususnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang) meliputi : A) Kebijakan Umum Pengawasan. 1. Pengawasan administrasi umum Pemerintahan meliputi: Kebijakan Daerah

; Kelembagaan; Pegawai Daerah

;

Keuangan Daerah ; dan Barang Daerah . 2. Pengawasan urusan Pemerintahan meliputi: Urusan Wajib; dan Urusan Pilihan. 3. Pengawasan lainnya, meliputi: Dana Dekonsentrasi; Tugas Pembantuan; dan Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

B) Kebijakan Operasional Pengawasan. 1. Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2009, dengan Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kota, meliputi: 1) Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi : a) Pemerintahan, Organisasi dan kesekretariatan DPRD. b) Kesatuan

Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan

Masyarakat. c) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. d) Hukum. e) Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah.



2) Bidang Pembangunan

Bidang

Pembangunan,

meliputi

SKPD

yang

menangani/membidangi : a) Administrasi Pembangunan. b) Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah . c) Pengawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah . 3) Bidang Kemasyarakatan

Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi : a) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. b) Kependudukan dan Catatan Sipil. Diluar pembidangan tersebut di atas: 1. Inspektorat Kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan

wajib

dan

urusan

pilihan

serta

pengawasan terhadap Kecamatan, dan Kelurahan. 2. Inspektorat Kota dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan

Daerah apabila Kepemilikan/Pengelolaannya

masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 2. Pemeriksaan Khusus dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah. 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus. 4. Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Instansi dan Masyarakat. 5. Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan serentak (pemtak) dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang,

antara

lain

pemeriksaan

terhadap

laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



3. Kondisi Pengawasan a) Kondisi yang Dihadapi Saat ini Kendati tidak ditemukan kendala yang signifikan, namun kinerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat dapat dikatakan relatif baik dan lancar. Namun, terdapat sejumlah keterbatasan pokok yang menghambat kinerja pengawasan secara optimal, diantaranya : 1) Terbatasnya jumlah SDM auditor yang memiliki kompetensi dan kapasitas; saat ini cakupan audit dan penugasan relatif sangat besar sehingga cakupan audit masih jauh dari harapan. Inspektorat Kota Palembang saat ini memiliki tenaga auditor/pegawai

yang

diturunkan

untuk

melaksanakan

pemeriksaan, sebanyak 16 orang atau dengan 4 tim pemeriksa

sesuai

dengan

jumlah

Inspektur

Pembantu

Wilayah, sebagai antisipasinya tim dapat dibentuk lebih banyak dan lebih ramping serta dengan mengikutsertakan pegawai

di

lingkungan

Sekretariat

Inspektorat

Kota

Palembang sebagai tenaga pemeriksa. 2) Masih perlunya meningkatkan kesadaran dan pengawasan melekat dan pengendalian manajemen (management control) di jajaran SKPD Pemerintah Kota Palembang. Inspektorat Kota

Palembang

melakukan

dalam

evaluasi

2

sistem

(dua)

tahun

terakhir

telah

pengawasan

melekat

yang

diselenggarakan secara berkala terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan pengawasan.



3) Masih belum dapat ditetapkannya jabatan fungsional auditor (JFA) secara nasional, termasuk bagi tenaga fungsional di Pemerintah Kota Palembang, yang mendapat tunjangan fungsional sesuai dengan tanggung jawab dan cakupan tugas yang telah ditetapkan. Struktur organisasi yang ramping dan kaya fungsi tentunya mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas pengawasan internal.

b) Kondisi Yang diinginkan 1) Inspektorat kota Palembang diarahkan untuk menjadi aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah yang amanah dan terdepan dalam mendukung upaya tata kepemerintahan yang baik

(Good

Governance)

di

lingkungan

Pemerintah

Kota

Palembang. Dengan demikian, Inspektorat sebagai subjek pendorong SKPD atau unit-unit kerja

di lingkungan Pemkot

Palembang untuk menerapkan prinsip-prinsip kePemerintahan yang baik, utamanya akuntabilitas, partisipasi dan transparansi.

2) Adanya sistem remunerasi yang adil dan dapat memacu prestasi kerja bagi aparat pengawasan fungsional yakni terselenggaranya Jabatan fungsional auditor (JFA), reward & punishment sehingga akan

berpengaruh

terhadap

peningkatan

profesionalisme

pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dapat tercapai sesuai harapan semua pihak.

3) Mewujudkan visi pengawasan yang menjadi cerminan paradigma baru pengawasan internal yang lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance). Jadi, peran aparat pengawasan internal bukan sebagai pemeriksa yang dipersonifikasikan untuk mencari-cari kesalahan atau sekedar inspeksi yang ditonjolkan dalam



paradigma lama. Namun dapat mereposisi diri sebagai agen perubahan, teladan, evaluator, dan pemberi solusi.

4) Sejalan

dengan

semangat

otonomi

Daerah

perencanaan

pengawasan kiranya dipertimbangkan kebijakan pengawasan yang tidak saja bersifat top down (dari atas), tetapi juga mempertimbangkan perencanaan yang bottom up (dari bawah). Dari

perpaduan

sifat

perencanaan

tersebut,

diharapkan

perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berjalan lancar, karena masing-masing kendala yang dihadapi di setiap Daerah tidaklah sama.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS Dalam upaya meningkatkan fungsi dan reposisi pengawasan, ternyata masih banyak kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Palembang, terutama dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu sendiri, yaitu : seringnya terbit peraturan baru yang dikeluarkan Pemerintah namun kurangnya sosialisasi baik kepada aparat pengawasan maupun kepada objek pemeriksaan (obrik), sering terlambatnya penyusunan laporan hasil pemeriksaan, sering ditemukannya temuan-temuan yang terulang di objek pemeriksaan, minimnya perhatian dari objek pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan. Terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan, lambannya tindak lanjut hasil pemeriksaan,

serta

kendala

teknis

lainnya

diluar

kewenangan

Inspektorat Kota Palembang. Untuk memahami permasalahan yang ada, maka pemetaan lingkungan strategis perlu dilakukan baik dari lingkungan ekstenal menyangkut peluang dan ancaman maupun lingkungan internal terkait dengan



kekuatan dan kelemahan yang ada. Secara rinci kondisi lingkungan strategis Inspektorat kota Palembang diuraikan sebagai berikut. 1. Lingkungan Internal

a) Kekuatan ( Strength ) 1) Adanya perangkat hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat 2) Dukungan SDM yang relatif berpengalaman 3) Sarana dan prasarana penunjang yang cukup akomodatif b) Kelemahan/Kendala ( Weaknesses ) 1) Keterbatasan

sumber

daya

aparatur

untuk

bidang

pengawasan tertentu 2) Masih lemahnya disiplin sebagian aparatur pengawasan dalam melaksanakan tugas. 2. Lingkungan Eksternal

a) Peluang ( Opportunity ) 1) Dukungan pihak atasan dan lembaga legislatif terhadap pelaksanaan

fungsi

pengawasan

di

Pemerintah

Kota

Palembang. 2) Terbukanya jenjang karier yang lebih luas bagi aparat pengawasan Inspektorat Kota Palembang b) Hambatan ( Threats ) 1) Adanya stigma bahwa lembaga pengawasan hanya sebagai pelengkap dan berkesan mencari-cari kesalahan 2) Adanya aturan/ketentuan perundang-undangan yang selalu berubah dan kurangnya sosialisasi Pemerintah. 3) Masih luasnya cakupan bidang tugas yang harus ditangani



4) Masih terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Palembang dengan aparat pengawasan Pemerintah lainnya. C. Isu-Isu Strategik Isu-isu Stratejik yang berpengaruh adalah : 1. Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Daerah ; 2. Instrumen hukum yang mengatur kebijakan dan pelaksanaan Pemerintah Kota Palembang harus lengkap dan terperinci; 3. Pengawasan yang bersifat objektif, transparan sesuai dengan prosedur dan standar pengawasan; 4. Koordinasi antar Aparatur Pengawasan baik Internal maupun Eksternal Pemerintah. 5. Tersedianya fasilitas yang memadai; 6. Dukungan dari atasan/pimpinan dan staf sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Visi Visi Inspektorat Kota Palembang yang hendak dicapai berdasarkan aspirasi dan partisipasi seluruh Pejabat dan Staf Inspektorat Kota Palembang adalah : “Aparatur

Pengawasan

Profesional

Pemerintah

Kota

Dalam Mereposisikan Fungsi

Palembang

Yang

Pengawasan

Guna

Mewujudkan Good Governance ”. Dalam pernyataan visi tersebut diatas terdapat kata-kata kunci sebagai berikut : 1. Aparat

pengawasan

Pemerintah

Kota

Palembang

yang

profesional Komitmen Inspektorat Kota Palembang untuk menjadi aparat pengawasan yang profesional, dalam pelaksanaan setiap tugasnya senantiasa didasari standar kerja, prestasi, aturan perilaku, integritas yang tinggi, serta upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan personal dan kapasitas kelembagaan. 2. Mereposisikan Fungsi Pengawasan. Memposisikan kembali peran Inspektorat Kota Palembang sebagai salah

satu

pelaksana

(controlling),

fungsi

menjamin

manajemen

yakni

penyelenggaraan

pembangunan dan kemasyarakatan yang ada

pengawasan Pemerintahan, di lingkungan

Pemerintah Kota Palembang dijalankan dalam koridor hukum, kebijakan

yang

menyeluruh,

manajemen lainnya.


dan

terintegral

dengan

fungsi


3. Mewujudkan Good Governance Yaitu

terciptanya

sistem

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

Pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance . Dan menjadikan Good Governance

sebagai paradigma baru dalam

Pembangunan Daerah dengan suatu konsepsi penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, demokratis, dan partisipatif yang secara nyata ditunjukkan dengan berkurangnya praktik penyimpangan dan adanya peran serta aktif masyarakat

B. Misi Untuk merealisasikan Visi Inspektorat Kota Palembang, diperlukan misi yang menunjang terlaksananya visi tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat Kota Palembang Meningkatkan kualitas pengawasan fungsional yang profesional di Inspektorat Kota Palembang merupakan antisipasi untuk mengatasi beban kerja yang beragam. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas aparat pengawasan dan hasil pengawasan Inspektorat melalui pelatihan, kursus, pembelajaran dan pelatihan kantor

sendiri.

pengawasan

Sedangkan dilaksanakan

untuk

peningkatan

melalui

kualitas

peningkatan

hasil

kualitas

perencanaan, penyusunan standar dan pedoman pengawasan serta melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kota Palembang secara berkala.

2. Mendorong

meningkatnya

manajemen

Pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di Pemerintah Kota Palembang Peningkatan manajemen Pemerintahan ini menempatkan Inspektorat Kota Palembang sebagai fasilitator pembaharuan manajemen bagi



unit kerja lainnya. Sebagai penguatan atas tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Palembang melakukan upaya pembinaan kelembagaan, penilaian akuntabilitas kinerja, penegakan peraturan perundangan, dan kerjasama dengan aparat pengawasan fungsional lainnya dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan tupoksinya.

C. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat tersebut dimuka, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Palembang. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Inspektorat Kota Palembang telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan

5

tahun

ke

depan

(tahun

2009-2013),

dengan

mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran Inspektorat merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan (2009-2013) melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Palembang.

Kaitan antara tujuan, sasaran dan program Inspektorat adalah seperti diuraikan di bawah ini.



Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Inspektorat Kota Palembang Tujuan dan sasaran dari misi satu yaitu : Tujuan 1 : Terwujudnya fungsi pengawasan yang berkualitas, efektif dan efisien. Sasaran : Meningkatnya, sistem

pengawasan

kualitas pelayanan publik,

pemahaman aparatur pemerintah terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tujuan dan Sasaran diatas dapat dicapai dengan Kebijakan : 1. Melakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap unit kerja di Jajaran Pemerintah Kota Palembang secara berkala 2. Melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan penyimpangan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pihak atasan 3. Melakukan

inventarisasi

terhadap

upaya-upaya

program

percepatan pemberantasan korupsi di setiap SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Palembang 4. Melakukan monitoring dan evaluasi 5. Menerapkan sistem penilaian yang dapat mengevaluasi kinerja pelayanan publik 6. Meningkatkan koordinasi antar sesama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK). 7. Peningkatan

kualitas

perencanaan

pengawasan

melalui

penyusunan rencana dan program yang terarah dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.



Tujuan 2 : Terwujudnya Kualitas Aparat Pengawasan yang profesioanal. Sasaran : Meningkatnya kompetensi, integritas, moralitas aparatur pengawasan Tujuan dan Sasaran diatas dapat dicapai dengan Kebijakan : 1. Meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan melalui pelatihan, kursus, pembelajaran dan pelatihan kantor sendiri. 2. Mengupayakan peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan melalui sistem penjenjangan Jabatan Fungsional auditor 3. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan tugas melalui ketersediaan sarana dan prasarana 4. Menyusun standar, petunjuk dan/atau pedoman yang harus dijalankan sesuai dengan penugasan. 5. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dan operasional Inspektorat Kota Palembang secara berkala 6. Meningkatkan peran sistem pengawasan melekat sebagai salah satu mekanisme pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas

Misi 2

: Mendorong Peningkatan Manajemen Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Baik di Pemerintah Kota Palembang, Tujuan 3 : Terwujudnya sistem akuntabilitas dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran : Meningkatnya system akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tujuan dan Sasaran diatas dapat dicapai dengan Kebijakan : 1. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dan operasional Inspektorat Kota Palembang secara berkala 2. Meningkatkan peran sistem pengawasan melekat sebagai salah satu mekanisme pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas 3. Melaksanakan

asistensi

penyusunan

LAKIP

yang

dapat

meningkatkan pemahaman dan sekaligus ketaatan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. 4. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja tahunan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Melaksanakan upaya yang komprehensif terhadap penyajian laporan keuangan SKPD dan LKPD Pemerintah Kota Palembang

D. Strategi Pengawasan Beberapa langkah strategis telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Palembang dan mengambil beberapa langkah (baik secara internal maupun eksternal) untuk meningkatkan kinerja pengawasan. 1. Terus melakukan pembenahan internal yang menyangkut aspek organisasi / personalia, administrasi / keuangan, perencanaan, pelaksanaan penugasan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Di antaranya adalah melaksanakan dan menyempurnakan secara bertahap pedoman teknis pengawasan yang mencakup

pedoman pemeriksaan, standar pemeriksaan

dan aturan perilaku/kode etik dengan mengadopsi ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah. 2. Inspektorat Kota Palembang juga diharapkan dapat mendorong dilaksanakannya pengawasan

pengawasan

fungsional, yang

melekat/waskat, di samping perlu dilaksanakan

sungguh-

sungguh oleh atasan langsung sehingga bawahan akan lebih taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga harus mampu

memberikan


kontribusi

positif

dan

rekomendasi


konstruktif bagi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaran Pemerintahan dan pembangunan. 3. Menjalin kerja sama dengan aparat pengawasan fungsional lainnya di bidang teknis dan operasional pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur. Sebagai aparat pengawasan intern Pemerintah, Inspektorat Kota Palembang tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat Propinsi, BPKP Perwakilan Sumsel, BPK Perwakilan di Palembang serta APIP lainnya, khususnya dalam perencanaan pengawasan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4. Inspektorat

secara

proaktif

melakukan

pembinaan dan

pengawasan kasus pengaduan baik diminta ataupun atas inisiatif sendiri. Dan terakhir, melaksanakan komunikasi dan sosialisasi visi, sistem dan hasil-hasil pengawasan guna menciptakan transparansi pelaksanaan tugas sehingga peran dan kinerja Inspektorat Kota Palembang dapat lebih ditingkatkan.

Dengan

tetap memperhatikan mekanisme dan materi pelaporan

yang telah ditetapkan serta aspek perhatian pengawasan, alternatif strategi dan sinergi pengawasan yang dapat dikembangkan selain strategi diatas sebagai berikut: 1. Pembagian pendekatan

sasaran indikator

audit

reguler

kinerja

prioritas

tahunan

secara

berdasarkan berjenjang

sebagaimana dikemukakan di atas 2. Melaksanakan audit/pemeriksaan gabungan antara Inspektorat Kota

Palembang

dengan

aparat

pengawasan

fungsional

Pemerintah lainnya atau dengan meminta tenaga auditor lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan yang sifatnya khusus dn kompleks.



3. Peningkatan kapasitas aparatur pengawasan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi auditor atau pemeriksa, antara lain melalui : 

Pelatihan yang diselenggarakan dikantor sendiri/PKS (in house training) dengan mengundang nara sumber yang berkompeten dan membahas permasalahan aktual dalam pelaksanaan tugas pengawasan, misalnya Tahun 2008 diadakan PKS mengenai evaluasi kinerja dan pelaksanaan reviu laporan keuangan SKPD dan LKPD.



Mengikutsertakan pegawai inspektorat kota Palembang dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palembang maupun instansi di luar pemkot Palembang.



Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan aparat pengawasan fungsional lainnya sehingga dapat bertukar pengalaman dan informasi dalam pelaksanaan pengawasan.



Penyusunanan pedoman pengawasan

dan pelaksanaan

diklat pengawasan secara terpadu dan terencana sesuai prioritas dan aspek perhatian pengawasan tahunan.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

A. Program dan Kegiatan Sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, program merupakan rumusan kerja yang akan dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Dalam Renstra Insektorat Kota Palembang 2009-2013 telah dirumuskan beberapa program yang diaktualisasikan dengan program anggaran Inspektorat Kota Palembang setiap tahun. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Palembang yang disesuai dengan visi dan misi dan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran disajikan sebagai berikut : 1. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah : a. Audit Operasional b. Audit Pengadaan Barang dan Jasa c. Audit akhir masa jabatan direksi perusahaan daerah/Kepala Daeh d. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah e. Evaluasi Standar Harga f. Monev Pelaksanaan Pelayanan Publik g. Monev LK –PPKD h. Monev Optimalisasi Penerimaan Daerah i.

Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

j.

Evaluasi Dokumen SAKIP SKPD

k. Ub date data LHP l.

Pemantauan Tindak Lanjtu Hasil pengawasan Internal

m. Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Eksternal n. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat



o. Audit khusus/kasus dan tujuan tertentu

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mencapai

tujuan

program ini adalah : a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan : 1) Pelatihan kantor sendiri (in house training) 2) Pembelajaran

peningkatan

profesionalisme

aparat

pengawasan b. Pelatihan Teknis tenaga pemeriksa

3. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mencapai

tujuan

program ini adalah Penyusunan Kebijakan Sistem dan Peosedur pengawasan.

4. Program Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mencapai

tujuan

program ini adalah : a. Penyediaan Jasa Surat menyurat b. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik c. Penyediaan jasa Adminitrasi Keuangan d. Penyediaan jasa Transaksi keuangan e. Penyediaan jasa kebersihan kantor f. Penyediaan Alat tulis Kantor g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



i.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j.

Penyediaan Makan dan Minuman

k. Rapat-Rapat koordinasi konsultasi ke Luar Daerah 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pengadaan meubeleur d. Pengadaan kendaran dinas e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor f.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor i.

Renovasi Gedung Kantor

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 7. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 8. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Palembang c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Palembang d. Penyusunan Dokumen SAKIP Inspektorat Kota Palembang e. Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Palembang



B. Indikator Kinerja Strategik Untuk

mengukur

pencapaian

program

dan

kegiatan

sebagai

pengukuran pencapaian sasaran, maka perlu ada alat ukur sasaran berupa indikator kinerja sasaran, adapun indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur pencapaian sasaran yaitu : 1.

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku

2.

Rasio LHP/LHE/Laporan yang disusun tepat waktu

3.

Rasio Temuan APIP yang di tindak lanjuti

4.

Rasio Temuan BPK yang di tindak lanjuti

5.

Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat

6.

Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten

7.

Ketersediaan sisdur pengawasan

8.

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

9.

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

10. Tingkat ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja dan laporan

keuangan.



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Renstra Insektorat Kota Palembang 2009-2013 disusun Sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta indikator kinerja

sasaran

yang

merupakan

rumusan

kerja

yang

akan

dioperasionalkan dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan yang berpedoman dengan RPJMD kota Palenbang Tahun 2009-2013 , Instrumen Indikator Kinerja Inspektorat Kota Palmbang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palembang tahun 2009-2013, Indikator kinerja sasaran dalam Renstra Inspektorat tahun 2008 -2013 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Yaitu : 1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku 2. Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat 3. Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten 4. Ketersediaan sisdur pengawasan



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kota Palembang Tahun 2009-2013 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan

pembangunan,

dan

pelaksanaan

pelayanan

kepada

stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Inspektorat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang khusunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2011-2013.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen

administrasi

saja,

karena

secara

substansial

merupakan

pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi Daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Inspektorat Kota Palembang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance.


LAMPIRAN I Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

Tujuan

Sasaran

(1) (2) 1.1. Terwujudnya 1.1.1. Meningkatnya, fungsi sistem pengawasan pengawasan yang kualitas berkualitas, pelayanan efektif dan publik, efisien pemahaman aparatur pemerintah terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

(3) 1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku

I

2 Rasio 1 LHP/LHE/ Laporan yang disusun tepat waktu

2

3

4

5

Indikator Kinerja Data Program Kegiatan Capaian (output) dan pada (outcome) Tahun (5) (6)

(4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Persentase LHP pelaksanaan yang tepat waktu kebijakan KDH

Audit Operasional

Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004

Evaluasi Dokumen SAKIP SKPD

(7)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

-

120 LHP

152 LHP

2.824,90

155 LHP

2010 Rp (juta) (8)

-

2.382,31

2013

Kondisi Kinerja

2.869,90

2.985,00

Output : Jumlah LHA Operasional inspektorat Kota Palembang

-

Outcome : Persentase LHP Operasional yang ditindaklanjuti

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

25 LHP

12 LHP

12 LHP

12 LHP

-

-

-

100%

100%

100%

100%

Output : LK-SKPD yang direviu

-

-

22 LKSKPD

24 LKSKPD

24 LK-KPD

24 LKSKPD

Outcome: LK SKPD yang disusun sesuai SAP

-

-

80%

90%

90%

-

-

-

2 Lap

2 lap

2 lap

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

10 LHE

10 LHE

10 LHE

10 LHE

-

-

MonItoring & Evaluasi Output : Jumlah LH (ie. Disiplin PNS/Non Monev PNSD, PAD, Pelayanan Publik, dll) Outcome : Persentase Peningkatan Pelayanan Publik Review Laporan Keuangan Daerah dan LK-SKPD

target

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 2012

Unit Kerja Inspektorat Penanggun g-jawab

2009

Output : Laporan Inpres No.5 Tahun 2004 Outcome: Persentase peningkatan kesadaran instansi terkait korupsi Output : jumlah LHE SAKIP SKPD Outcome: LHE yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan kinerja & Perbaikan SAKIP

-

-

60 LHP -

-

847,50

-

-

-

-

1

120,00 100%

1 Lap 65,00

85,00 100%

100,00

105,00

60,00

80,00 100%

1.500,00 Sekretariat

91,80

105,00

55,00

100% 1.346,50

91,80

90,00

-

64 LHP 1.346,50

401,45

-

-

64 LHP

60,00

90,00 100%

85,00 100%

Tujuan

Sasaran


Indikator Sasaran


(3)

(4)

6


Output: Terbentukya satu kumpulan data Penghimpunan temuan temuan hasil pemeriksaan Inspetorat Outcome : temuan yang terdokumen dan termanfaatkan

3 Rasio Temuan APIP yang di tindak lanjuti

Output : Laporan Hasil Tindak Lanjut 7

5 Tingkat 9 penyelesaian kasus pengaduan masyarakat

(7)

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Eksternal

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2010 Rp (juta) (8)

-

-

1 buku -

1 buku 25,00

2013

Kondisi Kinerja

1 buku 30,00

1 buku 35,00

30,00

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

80

90

100

120

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

4 Rasio Temuan BPK yang di tindak lanjuti

8

-

target



2009

-

-

333,36

350,00

375,00

300,00 Sekretariat

Outcome : Persentase LHE tindak lanjut pengawasan APIP

-

-

-

80%

85%

85%

90%

Output : Laporan Hasil Tindak Lanjut

-

-

-

2 lha

2 lha

2 lha

10

Outcome: Persentase tindaklanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK, yang ditindaklanjuti

Penanganan Pengaduan Masyarakat secara komprehensif Laporan bulanan penanganan pengaduan masyarakat

-

-

10 Audit khusus/Kasus dan Output : Jumlah LHA Tujuan Tertentu khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu

135,00

130,00 Sekretariat

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

12 lap

12 lap

12 lap

12 lap

-

60,00

60,00

60,00

110,00 Sekretariat

-

-

-

80%

74%

74%

60%

-

-

-

36

32

30

32

Outcome : Persentase LHA khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu

130,00

-

Outcome: Rekapitulasi Laporan bulanan penanganan kasus

125,00

-

-

-

-

2

215,00 100%

215,00 100%

215,00 100%

150,00 Sekretariat 100%

Tujuan (1) 1.1. Terwujudnya 2.1.1 1.1.1. 2.1 fungsi Kualitas pengawasan Aparat yang pengawasan berkualitas, yang efektif dan profesional efisien

Sasaran

Indikator Sasaran

(2) Meningkatnya, Meningkatnya 6 sistem kompetensi, pengawasan Integritas, kualitas Moralitas pelayanan aparatur publik, pengawasan pemahaman aparatur pemerintah terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku


(3) Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten

7 Ketersediaan sisdur pengawasan

(4)

Meningkatny 3.1.1 Meningkatnya a kinerja kualitas aparatur sarana dan prasarana aparatur

8 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

target (7)

Out put : jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan pengawasan

1

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Outcome: Jumlah Pengawasan Aparatur yang meningkat kemampuan dalam pengawasan

Output: Jumlah tenaga pengawasan Pelatihan Teknis yang dikirim Tenaga Pemeriksa dan Mengikuti Diklat 2 Penilaian akuntabilitas Pengawasan Kinerja Outcome: Jumlah Aparatur yang memiliki sertifikat Program penataan dan penyempurnaan Tersediannya sistem kebijakan sistem dan III dan prosedur prosedur pengawasan pengawasan.

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasa

output: Jumlah buku Pedoman, buku kode etik, SOP Pengawasan Inspektorat Kota Palembang Outcome: tersedianya buku Pedoman, buku kode etik, SOP Pengawasan Inspektorat Kota Palembang

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp (juta) (8)

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 SOP

-

-

-

-

3

50,00

-

55,00

Sekretariat

55,00

60,00

2 sisdur

55,00

100%

598,00

60,00 Sekretariat

100%

620,75

669,50

1070 surat

1070 surat 2,50

40,00

4 orang

2 sisdur

1070 surat 2,25

2 SOP

55,00

587,35

4 orang 25,00

4 orang

100%

1070 surat -

2 SOP

220,00 Sekretariat

100%

4 orang

2 sisdur

100%

-

50,00

2 sisdur

-

-

-

-

210,00

25,00

4 orang

260,00

45%

80%

4 orang

4 orang

235,00

210,00

25,00

Kondisi Kinerja

45 Auditor

80%

4 orang

-

-

-

210,00

-

2013

235,00

40 Auditor

60%

-

-

235,00

35 Auditor

-

Program Pelayanan Administrasi IV Perkantoran

Output : jumlah surat masuk dan surat keluar

target

2010

-

-



2009

Program peningkatan profesionalisme Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur yang ii aparatur pengawasan. berkompeten di bidang pengawasan

1

3.1


2,75

3,00 Sekretariat

3.1

Meningkatny 3.1.1 Meningkatnya 8 Tingkat a kinerja kualitas pemenuhan aparatur sarana dan jasa prasarana administrasi aparatur perkantoran Tujuan Sasaran Indikator Sasaran



(3) 1

2

3

4

5

6

7


(4) Penyediaan Jasa Surat Outcome : jumlah Menyurat perangko, materai dan ongkos kirim yang dimanfaatkan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Transaksi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(7) -

Output : jumlah rekening telepon,listrik dan air

-

-

Outcome : jumlah rekening yang sudah dibayar

-

-

Output : jumlah tenaga administrasi keuangan

-

-

Outcome : terselengaranya jasa keuangan yang akuntabel Output : jumlah orang/hari selama 12 bulan Outcome : Terpeliharanya kebersihan ruang kantor Output : jumlah penyediaan ATK Outcome : Persentase kebutuhan ATK yang terserap selama 12 bulan Output : jumlah blanko/poto copy selama 12 bulan

Rp (juta) (8) -

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

(9)

(10) -

(11)

(12)

(13)

-

-

-

-

-

300 benda/jas a pos

-

-

target (15) 300 benda/jasa pos

Rp (juta) (16) 2,75

300 benda/jas a pos

1 Tim

74%


11 orang

11 orang 10,00

10,00 Sekretariat

-

75%

80%

85%

85%

-

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

1990 blanko, 35800 foto kopi




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

50,00

68,00

170.000 lembar

12 bulan -

-

66,50

150.000 lembar

-

-

50,00

55,00

70,00

170.000 lembar

12 bulan 6,00

55,00 Sekretariat

12 bulan 8,00

8,00 Sekretariat

100%

100%

100%

100%

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

4,00

4,00

70,00 Sekretariat

190.000 lembar

12 bulan 7,00

(19) (18) 3,00 Sekretariat

70,00 Sekretariat

110,00

10,00

Rp (juta)

12 bulan

1 Tim

11 orang

(17)


12 bulan

12 bulan

74%

target

70,00

100,00

10,00

Kondisi Kinerja

12 bulan

1 Tim

11 orang

2013

67,50

95,50

-

(14) 2,50

12 bulan

80%

-

Rp (juta)

12 bulan

1 Tim -

-

300 benda/jas a pos

65,60 12 bulan

-

-

2,25

12 bulan -

-


2010

Outcome : jumlah barang cetak/penggandaan yang digunakan

Output : jumlah buku bacaan 8

target

-

Output : jumlah alat Penyediaan Komponen listrik dan elektronik Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Outcome : jumlah Kantor komponen listrik yang digunakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2009

4,00

5,00 Sekretariat

Tujuan

Sasaran


Indikator Sasaran


(3) 8

9

9 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

(4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman


2

3

4

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Rp (juta) (8)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Output : jumlah orang kerja selama 12 bulan Outcome : tersedianya makanan dan minuman di Inspektorat Kota Palembang

-

4,00

2013

Kondisi Kinerja

4,00

4,00

5,00 Sekretariat

-

-

-

75%

80%

85%

85%

-

-

-

2650 orang kerja

2700 orang kerja

2700 orang kerja

2750 orang kerja

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

80 SPPD

85 SPPD

85 SPPD

85 SPPD

-

-

-

-

12,00

-

-

-

Output : jumlah perlengkapan gedung kantor 1

(7)

2010

-

Outcome : tersedianya referensi penunjang pelaksanaan tupoksi

Output : jumlah SPPD ke luar Rapat-Rapat Koordinasi Daerah 10 dan Konsultasi ke Luar Outcome : SPPD Daerah yang mendukung/ melancarkan pelaksanaan tugas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana V Aparatur

target



2009

-

-

-

-

14,00

230,50

16,00

245,00

16,00 Sekretariat

245,00

245,50 Sekretariat

85%

90%

95%

85 SPPD

14

16

16

20

-

-

Outcome : Perlengkapan gedung kantor yang mendukung operasional kantor

-

-

-

85%

85%

90%

20

Output : jumlah peralatan gedung kantor ada

-

-

-

15

16

16

18

Outcome : peralatan gedung kantor yang terpenuhi & mendukung operasional

-

-

Output : jumlah meubeleur kantor Pengadaan Meubeleur Outcome : Jumlah meubeleur yang diperoleh Output : jumlah kendaraan roda 4 Pengadaan Kendaraan Outcome : Jumlah Dinas kendaraan roda 4 yang diperoleh

-

-

-

-

-

-

-

-


61 84,00

61

92,00 Sekretariat

110,50 90%

61 82,50

61

-

61 84,00

61

85,00 Sekretariat 61

-

-

61

89,00

110,50 85%

-

-

89,00

100,50 85%

-

-

86,50

-

-

-

5

-

-

-

Sekretariat

Tujuan

Sasaran


Indikator Sasaran


(3)

(4)

5

6

7

8

9

VI

1

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Renovasi gedung Inspektorat Kota Palembang

Indikator Kinerja Data Program Kegiatan Capaian (output) dan pada (outcome) Tahun (5) (6) Output : Jumlah gedung kantor yang terpelihara Outcome : Jumlah gedung yang kantor diperlukan Output : Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara Outcome : Jumlah kendaraan roda 4 yang di servis Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki Outcome : terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Output : jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Outcome : terpeliharanya peralatan gedung kantor yang diperbaiki Output : jumlah gedung inspektorat yang di renovasi Outcome : Jumlah kantor gedung yang dipakai

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

(7)

-

Rp (juta) (8)

-

-

-

-

-

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

-

50 Jenis pemeliha raan

60,00

1 unit

-

50 Jenis pemelihar aan

65,00

1 unit

18 unit

-

20,00

50 Jenis pemeliharaa n

Kondisi Kinerja

65,00

1 unit

18 unit

-

2013

18 unit 123,00

125,00 Sekretariat

-

-

18 unit

18 unit

18 unit

18 unit

-

-

-

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

23,00

-

-

-

40,00

55 pot -

12 bulan

-

-

50,00

50,00

60 pot

65 pot 22,50

50 pot 25,00

25,00 Sekretariat

-

-

-

100%

100%

100%

100%

Output : jumlah pakaian khusus

-

-

-

55 pot

60 pot

65 pot

50 pot

Outcome : Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian khusus

-

-

-

-

6

20,00 100%

22,50 100%

Sekretariat

-

45,00

20,00

24,00 Sekretariat

-

-

-

23,50 12 bulan

-

-

-

23,50 12 bulan

-

-

260,00 Sekretariat

12 bulan

-

-

250,00

12 bulan

12 bulan

-

250,00

12 bulan

-

-

16,00

70,00 Sekretariat

1 unit

18 unit 123,00

50 Jenis pemeliha raan

-

Output : jumlah pakaian dinas pegawai Outcome : Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas

target

2010

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

target



2009

25,00 100%


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1) (2) (3) 1.1. Meningkatnya, 11 Tingkat 4,1 Terwujudnya 1.1.1. 4.1.1 Meningkatnya fungsi sistem sistem ketersediaan pengawasan pengawasan akuntabilitas akuntabilitas dokumen yang kualitas dan Kinerja dan akuntabilitas berkualitas, pelayanan pelaporan pelaporan kinerja dan efektif dan publik, kuangan Keuangan laporan efisien pemahaman sesuai sesuai keuangan aparatur dengan ketentuan pemerintah ketentuan yang berlaku terhadap yang peraturan berlaku perundangundangan yang berlaku


(4)


Program Peningkatan Pengembangan VII Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3

4

5

6

7

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Palembang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Pemeirntah Kota Palembang Penyusunan Renja, Tapkin dan Lakip Inspektorat Kota Palembang

Penyusunan Renstra dan IKU

target (7)

-

Output : Jumlah dokumen laporan Outcome : Jumlah Laporan yang akuntabel Output : LAKIP Kota Palembang Outcome : LAKIP Kota Palembang Output : Dokumen Penetapan Kinerja Outcome : Dokumen Penetapan Kinerja Output : Jumlah dokumen laporan Outcome : Jumlah Laporan yang akuntabel Output : Jumlah dokumen laporan Outcome : Jumlah Laporan yang akuntabel

-

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

target

Rp (juta)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2010 Rp (juta) (8)

-

-

-

-

-

-

285,00

6 75,00

6

2013

Kondisi Kinerja

285,00

6 85,00

6

6

6

130,00

130,00

130,00

-

-

1 -

-

35,00

35,00

35,00

-

-

-

-

-

3 -

-

-

7

90,00 Sekretariat 3

1 5,00

1

3 30,00

3

1 20,00

2

3 30,00

3

2 -

-

3 30,00

3

-

35,00 Sekretariat 1

-

140,00 Sekretariat 1

'-

90,00 Sekretariat 6 1

-

-

445,00

85,00

-

-

6 -

-

-

290,00

-

-



2009

2 5,00

1

90,00 Sekretariat 2

Lokasi

(20)

8

Lokasi

(20)

9

Lokasi

(20)

180000

10

Lokasi

(20) 180000

11

Lokasi

(20)

12

Lokasi

(20)

13

Lokasi

(20)

14

lampiran II MATRIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 5 TAHUNAN Inspektorat Kota Palembang Target Kinerja

Misi

Meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat Kota Palembang

Tujuan

Sasaran

1.1. Terwujudnya 1.1.1. Meningkatnya, fungsi sistem pengawasan pengawasan, yang kualitas pelayanan berkualitas, publik dan efektif dan pemahaman efisien aparatur pemerintah terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku

2.1

Terwujudnya 2.1.1 Meningkatnya Kualitas kompetensi, Aparat Integritas, Moralitas pengawasan aparatur yang pengawasan profesional


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksana kebijakan KDH

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Indikator Sasaran

Satuan

1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku 2 Rasio LHP/LHE/Laporan yang disusun tepat waktu

%

3 Rasio Temuan APIP yang di tindak lanjuti

%

4 Rasio Temuan BPK yang di tindak lanjuti

%

5 Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat

%

6


7 Ketersediaan sisdur pengawasan

2009

2010

2011

2012

2013

target

target

target

target

target

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

15

20

30

35

1

1

1

1

1

%

orang

buku

Target Kinerja

Misi

Tujuan

Mendorong 3.1 meningkatnya manajemen Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di Pemerintah Kota Palembang

Sasaran


Meningkatnya 3.1.1 Meningkatnya Program Pelayanan kinerja kualitas sarana dan Administrasi Perkantoran aparatur prasarana aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Sasaran

8 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran 9 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

target

target

target

target

target

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,1 Terwujudnya sistem akuntabilitas dan pelaporan kuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4.1.1 Meningkatnya sistem akuntabilitas Kinerja dan pelaporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10 Tingkat ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan

%

Lampiran III Matrik Indikator Kinerja yang mengacu dalam RPJMD Pemkot Pemerintah Kota Palembang Tahun 2009-2013

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD

1

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku

-

100

100

100

100

100

100

3

Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat

-

100

100

100

100

100

100

4


-

10

15

20

25

30

30

5

Ketersediaan sisdur pengawasan

-

1

1

1

1

1

6

RESNTRA (REVISI) PERIODE INSPEKTORAT

Recommend Documents