PERAN AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2009-2013 Mayadiana Sugondo Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 (021) 53696969, 53696999/ (021) 5300244,
[email protected] Dosen Pembimbing : Drs. Sudarmo, MM
ABSTRACT The purpose of this research is to analyze how the resources of auditors the Inspectorate General and implementation of the review and mentoring in improving the quality of the financial statements of the Ministry of Public Works. The methods were qualitative method and the research methods consisted of observations, interviews, and documentation. The object of study is the Inspectorate General of the Ministry of Public Works. Analysis is done by comparing how the implementation of the assistance and review and how the readiness of the resource of the auditors. The result achivied, (1) the readiness of the auditors in improving quality of financial statements in the mentoring and review as a whole has been sufficient, (2) implementation of the assistance of the financial statements of the UAKPA and UAPPA-W and review the financial statements of the UAPPA and UAPA as a whole has followed the procedures, (3) the role of auditors of the Inspectorate Generalas forces of the Ministry/Agency in implementation mentoring and review the financial statements with an increase from “Qualified Opinion” in 2009-2011 to be “Unqualified Opinion” in 2013 although with some improvements must be done. In conclusion, the Inspectorate General need to quality auditors in SAI, SAP, and analysis data base and defend implementation of the assistance an review the financial statements.(MS). Keywords: Inspectorate General, Financial Statements of Ministry/Agency, Review, Accounting System Institution, dan Government Accounting Standard.
ABSTRAK Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis bagaimana kesiapan sumber daya auditor Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan reviu serta pendampingan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum. Metoda dan objek penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan metode penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Analisis dilakukan dengan membandingkan bagaimana pelaksanaan pendampingan dan reviu serta bagiamana kesiapan sumber daya auditor. Hasil yang dicapai, (1) kesiapan auditor dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam pendampingan dan reviu secara keseluruhan sudah memadai (2) pelaksanaan pendampingan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA dan tingkat UAPPA-W dan reviu laporan keuangan tingkat UAPPA dan tingkat UAPA secara keseluruhan sudah mengikuti prosedur yang ditentukan, (3) peran auditor Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pendampingan dan reviu laporan keuangan memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan
dengan peningkatan dari semula “Wajar Dengan Pengecualian” tahun 2009-2011 dan 2013 menjadi “Wajar Tanpa Pengecualian” walaupun dengan adanya beberapa perbaikan yang masih harus dilakukan. Kesimpulannya, Inspektorat Jenderal perlu meningkatkan kualitas auditor dalam hal SAI, SAP, dan analisis basis data dan mempertahankan pelaksanaan pendampingan dan reviu laporan keuangan. (MS). Kata Kunci: Inspektorat Jenderal, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Reviu, Sistem Akuntansi Instansi, dan Standar Akuntansi Pemerintah.
PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara sacara tertib, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab dan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, maka pemerintah dan jajarannya dituntut serius dalam memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah. Demi mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di bidang keuangan terbitlah paket Undang-Undang Keuangan Negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya. Wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah kepada masyarakat adalah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) disebabkan belum tersusunya laporan keuangan secara tertib sesuai standar yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dilaporkan. Permasalahan kualitas laporan keuangan dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer dibeberapa instansi pemerintah pusat maupun daerah. Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaran pemerintahan. Dalam lingkup pemerintahan dikenal Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga untuk pemerintah pusat dan inspektorat provinsi/kabupaten/kota untuk pemerintah daerah. Inspektorat Jenderal selaku pengawas internal adalah bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Inspektorat Jenderal memiliki peran penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dinyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akutansi dan penyajian LK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akutanssi telah diselenggarakan sesuai SAI dan disajikam sesuai SAP untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dari tahun 2009-2011 Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI, dikarenakan adanya temuan terkait sistem pengendalian intern sebanyak 13 temuan yang terkait dengan belum lengkapnya sumber memadai tentang laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pentausahaan Aset Rumah Negara Golongan III untuk tahun 2011. Pada tahun 2012 Kementerian Pekerjaan Umum berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP). Adanya paragraf penjelasan dikarenakan adanya aset PU yang dipinjam dan belum jelas keberadaannya serta aspek laporan keuangan yang masih perlu diperbaiki. Pada tahun 2013, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, namun ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaikiPada tahun 2013, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, namun ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum merupakan entitas pemeriksaan yang strategis bagi BPK RI, karena Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu entitas pengelola anggaran APBN terbesar. Baik buruknya kualitas laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum akan berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara keseluruhan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi perhatian publik karena sebagain besar out put dari belanja Kementerian Pekerjaan Umum langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak. Oleh karena itu peran auditor Inspektorat Jenderal perlu ditingkatkan dalam
kesiapan sumber daya auditor dan pelaksanaan reviu dan pendampingan kepada unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dalam menyusun laporan keuangan dengan akurat dan benar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas agar informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan oleh pemilik kepentingan dan masyarakat serta mempertahankan opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menurut Badara (2012), melalui penelitiannya “The Role of Internal Auditors in Ensuring Effective Financial Control at Local Government Level: The Case of Alkaleri L.G.A., Bauchi State”. Hasil temuan yang di dapat dari studi ini antara lain, kurangnya tingkat independensi auditor internal dalam melaksanakan tugas, understaffing di sisi unit audit internal, sistem pengendalian internal yang sangat lemah terhadap keuangan dan kontrol lain dan juga tidak ada kepatuhan oleh auditor pada standar audit umum. Berdasarkan penelitian Muchtar (2014) yang berjudul “Analisis Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kapubaten Sleman)”. Dalam penelitiannya, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang bersifat tertutup dan wawancara serta data sekunder. Peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan menilai efektifitas pelaksanaan audit internal dan pelaksaan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan audit telah berjalan dengan efeketif. Disamping itu, peran inspektorat dalam rangka menunjang peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui pelaksanaan kegiatan review laporan keuangan secara keseluruhan telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kuantitatif, penulis melakukan penelitian secara kualitatif dengan metode deskriptif. Salah satu penelitian dilakukan untuk mengukur apakah peran auditor internal pada pemerintah lokal dalam memastikan pengendalian keuangan telah efektif dilakukan. Penelitian lainnya dengan metode yang sama, melakukan analisis untuk melihat apakah pelaksanaan audit internal telah berjalan dengan efektif dan peran isnpektorat jenderal dalam melakukan review. Penelitian yang dilakukan penulis lebih melihat bagaimana kesiapan sumber daya auditor dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan bagaimana pelaksanaan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan dari tingkat UAKPA sampai UAPA. Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumya, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PERAN AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2009-2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kesiapan sumber daya auditor Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan reviu serta pendampiangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum.
METODE PENELITIAN Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.
2.
Penelitian Kepustakaan (library research) Merupakan pengumpulan data sekunder melalui teks tertulis, buku, e-book, artikel, buletin, jurnal, laporan ataupun arsip organisasi yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan. Penelitian Lapangan (field research) Data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan teknik : a. Observasi, yaitu dengan mengunjungi secara langsung Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan melihat pelaksanaan reviu dan pendampingan yang dilakukan. b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dari pegawai dan auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal. c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses serta tahapan reviu yang dilakukan auditor.
HASIL DAN BAHASAN Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis kesiapan auditor ITJEN dan pelaksanaan pendampingan serta reviu laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
1.
Kesiapan Sumber Daya Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan yang kegiatannya antara lain adalah reviu laporan keuangan sesuai dengan PP 60 tahun 2008 Pasal 57. Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal harus memiliki jumlah dan kompetensi tenaga auditor yang memadai. Salah satu kriteria lain sumber daya auditor adalah kompetensi auditor sesuai persyaratan dan auditor telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sesuai kebutuhan. Setiap auditor memiliki tugas pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan wilayah kerja yang dikepalai oleh Inspektur Wilayah masing-masing dan reviu laporan keuangan tingkat kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum memiliki Inspektorat Wilayah I sampai dengan Inspektorat Wilayah IV. Saat melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan, auditor dibagi menjadi tim dimana dalam tim tersebut terdapat auditor dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan juga non akuntansi. Karena keterbatasanya jumlah auditor yang memiliki latar belakang akuntansi, sehingga auditor dengan latar belakang non akuntansi diikutsertakan dalam pendampingan penyusunan laporan keuangan. Jumlah auditor dengan latar belakangan akuntansi sebesar 24% jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang memiliki latar belakang pendidikan non akuntansi sebesar 76%. Banyaknya jumlah auditor dengan latar belakang non akuntansi dikarenakan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki pengelolaan aset yang besar dan memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan pembangunan jalan dan irigasi serta bendungan, maka membutuhkan keahlian dibidang keteknikan untuk mendukung tugas kementerian. Pembagian tim auditor yang akan melakukan pendampingan ke UAKPA dibagi sesuai keadaan unit akuntansi yang akan direviu. Dari sisi kuantitas auditor yang ada di ITJEN, sudah terpenuhi karena sudah ada beberapa auditor baru namun dari sisi kualitas masih harus ada peningkatan kembali karena masih kurangnya pemahaman auditor dalam bidang keuangan. Untuk itu dalam pelaksanaan di tingkat UAKPA auditor Inspektorat Jenderal dibantu oleh BPKP perwakilan setempat untuk melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk membantu auditor dalam mempercepat pelaksanaan pendampingan dan reviu. Kementerian Pekerjaan Umum yang terbagi ke dalam 8 SATMINKAL memiliki 5-20 satuan kerja dalam 1 provinsi dari seluruh total 1.083 satuan kerja di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Bagian Anggaran 033 pada tahun 2013.
2.
Pelaksanaan Reviu dan Pendampingan Auditor Inspektorat Jenderal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum Kualitas laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dapat dikatakan belum memadai karena dari tahun 2004 sampai dengan 2008 selalu menghasilkan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) dari BPK, tahun berikutnya 2009 sampai 2011 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dan tahun 2013 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan masih harus diperbaiki karena ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan diantaranya mengenai kelemahaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan pendapatan dari sewa dan belanja hibah, aset tetap dan aset tidak berwujud yang belum dapat ditelusuri keberadannya, kebijakan akuntansi untuk aset hasil penanganan jalan startegis nasional belum ditetapkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), aset negara dimanfaatkan oleh pihak III (lain) tidak sesuai ketentuan, penyelesaian pekerjaan terlambat belum dikenakan denda keterlambatan, dan terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi, konsultan dan barang. Peningkatan kualitas dan opini Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum Bagian Anggaran (BA) 033 didukung adanya pelaksanaan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan yang dilakukan auditor Inspektorat Jenderal. Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dinyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan. Reviu bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Pelaksanaan reviu dan pendampingan laporan keuangan yang dilakukan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dalam melakukan reviu laporan keuangan mulai dari tingkat kuasa pengguna angaran sampai tingkat kementerian untuk Laporan Kementerian Pekerjaan Umum Bagian Anggaran (BA) 033. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum pada tingkat UAKPA sampai UAPPA-W lebih menekankan sebagai pendampingan penyusunan laporan keuangan. Tujuan pendampingan disini sama dengan reviu karena sama-sama ingin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pelaksanaan yang dilakukan dalam pendampingan laporan keuangan sama dengan pada tahap dan prosedur reviu yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Karena setalah auditor selesai melakukan pendampiangan dan satuan kerja selesai melakukan penyusunan laporan keuangan, auditor melakukan reviu laporan keuangan. Pendampingan dilakukan pada tingkat UAKPA sampai UAPPA-W dan reviu dilakukan pada tingkat Eselon 1 dan tingkat Kementerian sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan tahapan reviu terdapat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan reviu. Pada tahap perencanaan terdapat penyeleksian dan penentuan obyek reviu yang dilakukan dengan menggunakan kriteria, dimana auditor tidak melihat kriteria materialitas seperti yang dijelaskan dalam PMK 41. Karena auditor tidak melihat satuan kerja yang hanya memiliki saldo akun LRA atau Neraca yang relatif besar tetapi semua satuan kerja yang ada di seluruh provinsi baik yang nilainya material maupun yang tidak material. Selanjutnya, dalam pelaksanaan reviu dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampai UAPA. Berdasarkan hasil wawancara penulis, auditor TJEN terkadang tidak melakukan reviu pada tingkat UAPPA-W karena keterbatasan waktu sehingga tidak memungkinkan untuk melakukannya sehingga langsung melakukan reviu pada tingkat UAPPA-E1. Selain itu dikarenakan kurangnya koordinasi dari UAPPA-W sehingga satuan kerja langsung menggabungkan ke tingkat Eselon 1. 3.
Peran Auditor Inspektorat Jenderal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum Peran auditor Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pendampingan dan reviu laporan keuangan memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan peningkatan dari semula “Wajar Dengan Pengecualian” tahun 2009-2011 dan 2013 menjadi “Wajar Tanpa Pengecualian” walaupun dengan adanya beberapa perbaikan yang masih harus dilakukan. Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan auditor pada saat kuasa pengguna anggaran menyusun laporan keuangan, membantu perbaikan apabila adanya kelemahan baik dalam penyelenggaraan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan membawa dampak positif pada laporan keuangan kementerian. Ditambah adanya reviu kembali yang dilakukan auditor pada tingkat UAKPA sampa UAPA membantu memberikan kepastian akan ke akuratan, keabsahan, kehandalan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa kesiapan sumber daya auditor di Inspektorat Jenderal secara keseluruhan sudah mencukupi dan pelaksanaan pendampingan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan sudah berjalan efektif dan telah sesuai denggan peraturan yang ditetapkan. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Inspektorat Jenderal selaku audit internal Kementerian Pekerjaan Umum. Berikut merupakan uraian kesimpulan atas penelitian yang dilakukan penulis di Lingkungan Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu: 1. Kesiapan Sumber Daya Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Sumber daya auditor yang ada pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dari segi kuantitas dianggap memadai dengan adanya beberapa auditor baru dan dilihat melalui pendekatan pelaksaaan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan. Namun dari segi kualitas yang ada, kesiapan jumlah sumber daya auditor dirasa masih kurang karena kebanyakan dari auditor tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.
Selain itu, kuranganya pelatihan dan pendidikan mengenai Akuntansi Pemerintahan baik itu SAI, SAP, dan analisis basis data yang diberikan kepada auditor. 2.
Pelaksanaan Reviu dan Pendampingan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum baik dalam pelaksanaan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/2013. Tahapan dan prosedur reviu yang dilakukan auditor sudah sesuai dengan standar reviu yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Tahapan yang dilaksanakan oleh auditor ITJEN adalah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Prosedur reviu yang akan dilakukan ditentukan dari adanya permasalahan yang ada. Hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan pendampingan dan reviu diantaranya, cakupan atau banyakanya satuan kerja (UAKPA) yang harus direviu, SDM yang memenuhi syarat latar belakang pendidikan dan pelatihan atas penguasaan SAP, SAI, dan analisis basisi data masih kurang, dan adanya batasan waktu penugaan reviu yang membuat pada tingkat wilayah tidak dilakukan.
3.
Peran Auditor Inspektorat Jenderal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum Peran auditor Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pendampingan dan reviu laporan keuangan memberikan hasil yang cukup signifikan terbukti dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan dilihat dari opini yang didapat. Tahun 2009 sampai 2011 “Wajar Dengan Pengecualian” dan di tahun 2013 menjadi “Wajar Tanpa Pengecualian” walaupun dengan adanya beberapa perbaikan yang masih harus dilakukan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari faktor sumber daya auditor yang ada dan pelaksanaan yang dilakukan pada saat pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan.
Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan terkait kesiapan auditor dan pelaksanaan pendampingan serta reviu laporan keuangan, maka penulis menyarankan Inspektorat Jenderal agar: 1. Inspektorat Jenderal agar mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada auditor dengan latar belakang pendidikan akuntansi maupun non akuntansi khususnya pendidikan mengenai SAI, SAP, dan analisis basis data untuk melaksanakan pendampingan dan reviu laporan keuangan. 2. Inspektorat Jenderal agar memperdayakan auditor yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendampingan atau reviu. 3. Penulis memberikan saran pelaksanaan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan dilakukan jauh hari sebelum laporan keuangan dilaporkan. 4. Saran bagi penulis selanjutnya, ada kajian lain yang dapat dibahas dalam reviu laporan keuangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai auditor internal, misalnya membahas Sistem Akuntansi Instansi yang terdiri dari SAKPA maupun SIMAK BMN.
REFERENSI Agoes, Sukrisno. (2012). Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Oleh Akuntan Publik, Jilid 1. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat. Al-Shetwi, M., Ramadili, S.M., Chowduty, T.H.S., and Sori, Z.M. (2011) “Impact Of Internal Audit Function (IAF) On Financial Reporting Quality (FRQ): Evidence From Saudi Arabia. African Journal Business Mangement. Vol. 5 (27), pp.11189-11198, 9 November, 2011. Arif, Bahtiar., Muchlis, dan Iskandar. (2009). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Akademia Badara, Mu’azu Saidu. (2012). The Role of Internal Auditors in Ensuring Effective Financial Control at Local Government Level: The Case of Alkaleri L.G.A., Bauchi State. Research Journal of Finance and Accounting, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online). Vol. 3, No.4, 2012. Diakses 26 Desember 2014 dari www.iiste.org Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2013). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusar Tahun 2013: Ringkasan Eksekutif. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Komite Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. (2008). Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2005). Kode Etik dan Standar Audit Edisi Kelima. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2010). Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor. Dewi, Kartika. (2011). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi S1. Universitas Pasundan, Bandung. Enofe, A.O., Mgbame, C.J., Osa-Erhabor, V.E., and Ehiorobo,A.J. (2013). The Role of Internal Audit in Effective Management in Public Sector. Research Journal of Finance and Accounting, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online). Vol. 4, No.6, 2013. Diakses 26 Desember 2014 dari www.iiste.org Halim, Abdul., Muhammad Syam Kusufi. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Indriasih, Dewi. (2014). The Effect Of Government Appasratus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Towar the Quality Of Financial Reporting in Local Government/. Research Journal of Finance and Accounting, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online). Vol. 5, No.20, 2014. Diakses 13 Januari 2015 dari www.iiste.org Kementerian Keuangan. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Keuangan. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Pekerjaan Umum. (2011). Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum Bagian Anggaran 033 Tahunan Anggaran 2011 Kementerian Pekerjaan Umum. (2012). Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2012 Kementerian Pekerjaan Umum Bagian Anggaran 033 Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2013 Kementerian Pekerjaan Umum Bagian Anggaran 033 Kementerian Pekerjaan Umum. (2010). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organiasi dan Tata Kerja Kementerian Pekrjaan Umum. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2008). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawaasan Intern Pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2008). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset. Muchtar, Ali. (2014). Analisi Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemeirntahan Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Sleman). Tesis S2. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mulyadi. (2009). Auditing, Buku Satu, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan, Dedi. (2009). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pickett, Spencer K.H. (2010). The Internal Auditing Handbook third edition. Willey: United Kingdom. Pratiwi, Aviantara, Muhammad, Nurfaiza, Khairil. (2012). Seminar Akuntansi Pemerintah Opini Pemeriksaan BPK. www.slideshare.net Rahmatika, Dien Noviany. The Impact of Internal Audit Function Effectiveness on Quality of Financial Reporting and its Implications on Good Government Governance Research on Local Government Indoneisa. Research Journal of Finance and Accounting, ISSN 22221697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online). Vol. 5, No.18, 2014. Diakses 21 Desember 2014 dari www.iiste.org Rahmat, Sentot. (2010). Analisis Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Studi Pada Kementerian Keuangan). Tesis S2. Universitas Indonesia, Jakarta. Sirait, Mularia C.J. (2009). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Auditor Internal Terhadap Fraud. Jurnal Auditor. Vol 2 No. 3. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
RIWAYAT PENULIS Mayadiana Sugondo lahir di Tangerang pada 7 Januari 1994. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Binas Nusantara dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada tahun 2015.
