REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA AN TARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emira1t Arab (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"};
DIDASARI oleh hubungan yang baik antara Para Pihak; BERKEINGINAN untuk memperkuat kerja sama yang erat antara Pana Pihak dan menyadari kebutuhan untuk memfasilitasi seluas-luasnya untuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan meningkatkan efektivitas otoritas berwenang dari Para Pihak dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana, serta penyitaan hasil tindak pidana dan hasil proses pidananya;
SESUAI dengan hukum yang berlaku dari Para Pihak
TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:
1
PASAL1
RUANG LINGKUP BANTUAN 1. Para Pihak harus, berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, saling memberikan bantuan dalam masalah pidana.
2. Untuk tujuan Perjanjian ini, masalah pidana adalah penyidikan, penuntutan, atau proses hukum yang terkait dengan tindak pidana apa pun yang pada saat permintaan bantuan diajukan, berada di dalam yurisdiksi otoritas berwenang Pihak Peminta.
3. Bantuan dapat diberikan sehubungan dengan tindak pidana terkait dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau setiap nnasalah penghasilan lainnya.
4. Bantuan berupa: a. Pengambilan barang bukti atau keterangan dari orang; b. Penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti; c.
Pencarian atau pengidentifikasian orang atau barang;
d. Penyampaian dokumen; e. Pelaksanaan permintaan penggeledahan dan penyitaan; f.
Pengaturan bagi orang yang ditahan atau yang lainnya untuk memberikan bukti atau membantu dalam penyidikan, penuntutan, atau proses di pengadilan pada Pihak Peminta;
g. Penelusuran, penahanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian hasil dan/atau sarana tindak pidana; dan h. Pembantuan lainnya yang dianggap perlu oleh Pihak Peminta sesuai dengan Perjanjian ini dan hukum Pihak Diminta.
5. Perjanjian ini hanya berlaku bagi ketentuan bantuan timbal balik dli antara Para Pihak. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh memberikan hak apa pun
kepada
perseorangan
mengesampingkan bukti
untuk
memperoleh,
menolak,
atau
atau menghalangi pelaksanaan permintaan
bantuan dimaksud.
2
PASAL 2 PERTUKARAN INFORMASI Para Pihak dapat bertukar informasi mengenai hukum yang berlalku dan praktik peradilan di negara masing-masing terkait dengan penerapan Perjanjian ini.
PASAL 3 KETIDAKBERLAKUAN
1. Perjanjian ini tidak berlaku untuk: a. Penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut; b. Pelaksanaan putusan pidana Pihak Diminta yang dijatuhkan Pihak Peminta, kecuali sepanjangan diperbolehkan menurut hukurn Pihak Diminta; c. Pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan d. Pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.
2. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain di wilayah Pilhak lain menurut hukum nasionalnya.
PASAL 4 BANTUAN LAIN
Perjanjian ini tidak mempengaruhi kewajiban apa pun antara para Pihak, berdasarkan perjanjian lain, pengaturan lain, ataupun sebaliknya, dian juga tidak mencegah Para Pihak untuk saling memberikan bantuan berdasarkan perjanjian lain, pengaturan lain, ataupun sebaliknya.
3
PASAL 5 OTORITAS PUSAT
1. Otoritas Pusat Para Pihak harus memproses permintaan bantuan timbal balik berdasarkan Perjanjian ini.
2. Otoritas Pusat Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Otoritas Pusat Persatuan Emirat Arab adalah Kementerian Kehakiman.
3. Para Pihak dapat mengganti Otoritas Pusatnya, yang dalam hal ini Pihak tersebut harus memberitahu Pihak lain mengenai penggantian tersebut.
4. Sesuai dengan tujuan Perjanjian ini, permintaan bantuan dan kornunikasi harus disampaikan melalui saluran diplomatik.
PASAL 6 PERMINTAAN
1. Permintaan bantuan harus dibuat secara resmi dalam bentuk tertulis. Dalam
keadaan mendesak, Otoritas Pusat Pihak Diminta dapat
mt~nerima
permintaan melalui faksimile atau surat elektronik, yang dalam hal ini harus dikonfirmasi dalam waktu 20 (dua puluh) hari dengan permintaan resmi melalui saluran diplomatik.
2. Permintaan bantuan harus meliputi: a. Nama otoritas berwenang yang melakukan penyidikan atau proses persidangan pidana yang terkait dengan permintaan tersebut; b. Tujuan permintaan dan sifat bantuan yang dimintakan; c. Uraian sifat dan status terkini tindak pidana serta pernyataan mengenai ringkasan fakta dan hukum yang relevan, termasuk hukuman maksimal untuk tindak pidana terkait dengan permintaan tersebut; d. Uraian bukti, informasi, atau bantuan lain yang dimintakan;
4
e. Alasan
dan
perindan
prosedur tertentu
atau
persyaratan
yang
dikehendaki Pihak Peminta untuk ditindaklanjuti; f. Perincian batas waktu yang dikehendaki untuk memenuhi perrnintaan tersebut; g. Persyaratan khusus mengenai kerahasiaan beserta alasannya; dan h. lnformasi atau tindakan lain yang dipersyaratkan berdasarkan hukum nasional
Pihak
Diminta
atau
hal
lain
yang
diper1ukan
untuk
melaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Sejauh diperlukan, permintaan bantuan dapat juga berisi informasi berikut: a. ldentitas, kewarganegaraan, dan lokasi orang atau orang-orang yang menjadi subjek penyidikan atau proses persidangan pidana; b. ldentitas dan lokasi orang yang kepadanya dimintakan bukti; c. ldentitas dan lokasi seseorang yang akan menerima dokumen, hubungan orang
tersebut
terhadap
prosedur
pemidanaan,
dan
cara
penyampaiannya; d. lnformasi mengenai identitas dan keberadaan seseorang yang dicari; e. Uraian mengenai tata cara pemberian kesaksian atau pernyataan yang akan diambil dan direkam; f. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi;
g. Uraian mengenai dokumen, rekaman, atau barang bukti yang dihasilkan beserta uraian mengenai orang yang layak diminta untuk memberikan dokumen, rekaman, atau barang bukti tersebut dan, sepanjang tidak diatur, bagaimana format dokumen, rekaman, atau barang bukti !tersebut harus dihasilkan dan disahkan; h. Pernyataan mengenai apakah bukti atau pernyataan tersump;3h atau yang diakui kebenarannya dipersyaratkan; i. Uraian mengenai harta kekayaan, aset, atau barang yang terkait dengan
permintaan, termasuk lokasinya; dan
J. Penetapan hakim atau putusan pengadilan terkait dengan bantuan yang dimintakan dan pernyataan terkait dengan status penetapan atau putusan tersebut.
5
4. Semua permintaan dan dokumen pendukung harus dilengkapi dengan terjemahan ke dalam bahasa resmi Pihak Diminta atau bahasa lng~Jris dan harus ditandatangani secara resmi dan disahkan oleh otoritas terkait.
PASAL 7 INFORMASI TAMBAHAN
Apabila Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat; dalam permintaan tidak cukup untuk ditindaklanjuti, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan. Pihak Peminta harus menyediakan informasi tarnbahan tersebut sebagaimana yang diperlukan oleh Pihak Diminta agar permintaan tersebut terpenuhi.
PASAL 8 PENOLAKAN BANTUAN
1. Bantuan harus ditolak apabila: a. Permintaan terkait dengan tindak pidana yang dianggap oleh Pihak Diminta sebagai tindak pidana yang bersifat politis; b. Permintaan terkait dengan tindak pidana hanya berdasarkan hukum militer; c. Permintaan terkait dengan penuntutan seseorang atas tindak pidana yang dalam hal ini orang tersebut telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap, dibebaskan, diampuni, atau telah menjalani pidananya yang dijatuhkan Pihak Diminta; d. Terdapat alasan yang mendasar untuk meyakini bahwa permintaan bantuan tersebut telah dibuat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemidanaan seseorang karena alasan ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik orang tersebut, atau , bahwa permintaan bantuan tersebut akan mengakibatkan orang tersebut diperlakukan secara tidak adil dengan alasan-alasan tersebut;
6
e. Pemberian bantuan tersebut akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan yang hakiki Pihak Diminta.
2. Pihak Diminta dapat menolak bantuan apabila: a. Perbuatan atau pembiaran yang diduga merupakan tindak pidana yang terkait dengan permintaan bantuan bukan merupakan tindak pidana apabila hal tersebut terjadi di yurisdiksi Pihak Diminta; b. Pemberian bantuan akan, atau kemungkinan akan, membahayakan keselamatan seseorang, baik orang itu berada di dalam maupun di luar wilayah Pihak Diminta; c. Permintaan terkait dengan tindak pidana, yang sedang dalam penyidikan atau ,proses persidangan, atau tindak pidana tersebut telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap di yurisdiksi Pihak Diminta ; d. Pelaksanaan permintaan akan bertentangan dengan hukum nasional Pihak Diminta.
3. Bantuan tidak dapat ditolak hanya dengan alasan kerahasiaan bank atau lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga dianggap berkaitan dengan masalah fiskal.
4. Sebelum menolak permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan dapat dikabulkan dalam kondisi tertentu.
5. Apabila Pihak Peminta menerima bantuan dengan syarat dan kE!tentuan yang ditetapkan berdasarkan ayat (4) Pasal ini, Pihak Peminta harus tunduk pada syarat dan ketentuan tersebut.
6. Apabila Pihak Diminta menolak bantuan, Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta mengenai dasar penolakan tersebut.
7
PASAL 9 PELAKSANAAN PERMINTAAN
1. Permintaan bantuan harus segera dilaksanakan oleh otoritas berwenang Pihak Diminta sesuai dengan hukum Pihak Diminta dan, sepanjang diperbolehkan, dengan cara yang dikehendaki oleh Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta memgenai keadaan, apabila keadaan tersebut diketahui Pihak Diminta, yang kemungkinan menyebabkan penundaan yang signifikan dalam pelaksanaan permintaan tersebut.
3. Pihak
Diminta
dapat
menunda
pelaksanaan
permintaan
apabila
pelaksanaan permintaan yang dilakukan dengan segera tersebut akan mempengaruhi masalah pidana yang sedang berjalan di Pihak Diminta. Pihak Diminta juga dapat menunda penyampaian dokumen apabila dokumen tersebut diperlukan untuk proses persidangan perdata eli Pihak Diminta, yang dalam hal ini Pihak Diminta harus, berdasarkan pernnintaan, menyediakan salinan resmi dokumen tersebut.
4. Sebelum
menunda
mempertimbangkan
pelaksanaan apakah
permintaan,
bantuan
dapat
Pihak
Diminta
dikabulkan
atas
harus dasar
persyaratan tertentu.
5. Apabila Pihak Diminta menunda bantuan, Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta dasar penundaan tersebut.
PASAL10 PENGEMBALIAN BAHAN KEPADA PIHAK DIMINTA
Apabila
dipersyaratkan
oleh
Pihak
Diminta,
Pihak
Peminta
harus
mengembalikan bahan yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini apabila
8
tidak lagi diperlukan untuk masalah pidana yang terkait dengan perrnintaan tersebut.
PASAL11 KERAHASIAAN DAN PEMBATASAN PENGGUNAAN
1. Pihak Diminta harus berupaya sebaik-baiknya untuk menjaga kerahasiaan permintaan bantuan, isi permintaan tersebut dan dokumen pendukungnya, dan tindakan dilaksanakan berdasarkan permintaan tersebut. Apabila permintaan tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar kerahasiaan, Pihak Diminta
harus memberitahu Pihak Peminta sebelum
melaks.anakan
permintaan tersebut, dan Pihak Peminta harus menyampaikan apakah
Pihak Peminta berkehendak agar permintaan tersebut tetap dilaksanakan. 2. Pihak Peminta harus berupaya sebaik-baiknya untuk menjaga keralhasiaan informasi dan bukti yang diberikan oleh Pihak Diminta, sepanjang brukti dan informasi tersebut diperlukan untuk masalah pidana yang terkait dengan permintaan, dan apabila diizinkan oleh Pihak Diminta.
3. Pihak Peminta harus berupaya sebaik-baiknya untuk menjamin kei3manan
informasi atau bukti dari kehilangan, akses tanpa izin, penubahan, pengungkapan atau penyalahgunaan.
4. Pihak Peminta harus memberikan jaminan bahwa Pihak Peminta tidak akan menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh, atau apa pun yang merupakan turunannya, untuk tujuan selain yang telah dinyatakan di dalam permintaan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Pihak Diminta .
9
PASAL12 PENYAMPAIAN DOKUMEN
1. Pihak Diminta harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum Pihak Diminta, melaksanakan permintaan untuk menyampaikan dokumen yang terkait dengan masalah pidana.
2. Permintaan penyampaian panggilan untuk menghadirkan orang sebagai saksi di Pihak Peminta harus disampaikan kepada Pihak Diminta dalam waktu yang sewajarnya sebelum kehadiran yang dijadwalkan.
3. Pihak Diminta harus meneruskan bukti penyampaian dokumen kepada Pihak Peminta. Apabila penyampaian tidak dapat diaksanakan , Pihak Peminta harus diberitahu dan dijelaskan alasannya.
4. Seseorang yang tidak dapat memenuhi permintaan apa pun yang disampaikan kepadanya tidak dapat dikenakan hukuman atau upaya paksa apa pun berdasarkan hukum Pihak Peminta atau Pihak Diminta.
PASAL13 PENGAMBILAN BUKTI ATAU PERNYATAAN DARI ORANG
1. Pihak Diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan berdasarkan pernyataan
permintaan, orang
atau
mengambil meminta
kesaksian,
mereka
atau
memberikan
dan
mengambil bukti
untuk
disampaikan kepada Pihak Peminta. 2. Pihak Diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan,
men!~izinkan
kehadiran orang tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam permintaan tersebut selama pelaksanaan permintaan, dan juga dapat
men!~izinkan
orang tersebut dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada orang yang dimintai kesaksian atau bukti. Dalam hal pengajuan pertanyaan
10
_I
secara
langsung
tersebut
tidak
diizinkan,
orang
tersebut
harus
diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis.
3. Seseorang yang akan dilakukan pengambilan bukti dari dirinya oleh Pihak Diminta sesuai dengan permintaan menurut Pasal ini dapat menolak memberikan bukti apabila hukum Pihak Diminta atau Pihak Peminta mengatur demikian.
4. Apabila seseorang pada Pihak Diminta menyatakan bahwa terdapat hak atau kewajiban untuk menolak memberikan bukti menurut hukurn Pihak Peminta, Pihak Peminta harus, berdasarkan permintaan, menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Pihak Diminta mengenai keberada.an hak tersebut. Sebaliknya, dalam hal tidak adanya bukti, pemberitahuarn resmi tersebut dianggap sebagai bukti yang cukup untuk hal yang dinyatakan di dalamnya.
5. Untuk tujuan Pasal ini, pengambilan bukti termasuk juga penerbitan dokumen atau bahan lainnya.
PASAL14 PENGATURAN BAGI TAHANAN UNTUK MEMBERIKAN BUKTI A1TAU BANTUAN
1. Seorang tahanan pada Pihak Diminta dapat, atas permintaan Pihak
Peminta, dipindahkan sementara kepada Pihak Peminta untuk memberikan bukti atau untuk membantu dalam proses persidangan pidana pada Pihak Peminta. 2. Pihak Diminta harus memindahkan tahanan ke Pihak Peminta1 hanya apabila: a. Orang tersebut secara sukarela menyetujui pemindahan tersebut; dan
11
b. Pihak Peminta menyetujui untuk memenuhi ketentuan yang ditEmtukan oleh Pihak Diminta terkait dengan penahanan atau keamanan orang yang dipindahkan tersebut.
3. Apabila Pihak Diminta menyampaikan kepada Pihak Peminta bahwa orang yang dipindah tersebut tidak perlu lagi ditahan, orang tersebut harus dibebaskan dan diperlakukan sebagai orang yang berada pada Pihak Peminta berdasarkan permintaan untuk menghadirkan orang tersebut.
4. Pihak Peminta harus mengembalikan tahanan yang dipindahkan t:ersebut kepada Pihak Diminta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal keberadaan orang tersebut pada Pihak Peminta, atau selama jangk.a waktu lainnya sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
5. Seorang tahanan yang dipindahkan mendapatkan pengurangan masa pidana yang dijatuhkan di Pihak Diminta sesuai dengan waktu yang dihabiskan di tahanan di Pihak Peminta.
6. Seorang tahanan yang tidak menyetujui untuk memberikan bulkti atau membantu dalam proses persidangan pidana pada Pihak Peminta dengan alasan tidak dapat dikenai hukuman atau upaya paksa berdasarkan hukum Pihak Peminta atau Pihak Diminta.
PASAL15 KESEDIAAN ORANG LAIN UNTUK MEMBERIKAN BUKTI
AT)l~U
BANTU AN
1. Pihak Peminta dapat meminta bantuan Pihak Diminta untuk
men~Jundang
seseorang, yang bukan merupakan orang yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Perjanjian ini, untuk memberikan bukti atau menyediakan bantu.an pada Pihak Peminta. Pihak Peminta harus membuat pengaturan yang layak untuk keselamatan orang tersebut.
12
2. Pihak Diminta harus mengundang orang tersebut dan segera memberitahu Pihak Peminta atas tanggapan orang tersebut. Apabila orang tersebut setuju, Pihak Diminta harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi permintaan tersebut.
3. Seseorang yang tidak menyetujui untuk memberikan bukti atau bantuan berdasarkan Pasal ini, karena alasan tersebut, tidak dapat dikenai hukuman atau upaya paksa berdasarkan hukum Pihak Peminta atau Pihak Diminta.
PASAL16 TRANSIT ORANG DALAM PENAHANAN 1. Salah satu pihak dapat, sesuai dengan hukum nasionalnya, men~)izinkan seorang tahanan transit melalui wilayahnya, yang kehadiranny,a telah diminta oleh pihak lain atas transit tersebut.
2. Pihak tempat transit harus, sesuai dengan hukum nasionalnya, rnemiliki kewenangan dan kewajiban untuk membuat pengaturan yang dip1erlukan untuk memastikan orang tersebut dalam penahanan selama transit.
PASAL17 TINDAKAN KESELAMATAN 1. Sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, apabila seseorang pada Pihak Peminta,
berdasarkan permintaan yang dibuat sesuai dengan Pasal 14 dan 15 Perjanjian ini: a. Orang tersebut tidak dapat ditahan, dituntut, atau dibatasi kemerdekaan
pribadinya di Pihak Peminta atas setiap tindak pidana yang dilakukannya sebelum keberangkatannya dari Pihak Diminta;
13
b. Orang tersebut tidak dapat digugat secara perdata sebagaimana orang tersebut tidak dapat digugat apabila ia tidak berada di Pihak Peminta; dan c. Orang tersebut tidak dapat, tanpa persetujuannya, dipersyaratkan untuk memberikan bukti dalam proses persidangan pidana atau membantu dalam penyidikan tindak pidana selain masalah pidana yang terkait dengan permintaan.
2. Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila orang tersebut, dalam k.eadaan bebas untuk pergi, tidak meninggalkan Pihak Peminta dalam jangkia waktu 30
(tiga
puluh)
hari
setelah
ia
diberitahu
secara
resmi
bahwa
keberadaannya tidak lagi diperlukan atau, telah pergi, dan kembali la1gi.
3. Seseorang yang mneyetujui untuk memberikan bukti berdasarkan Pasal 14 atau 15 Perjanjian ini tidak dapat dituntut atas kesaksiannya, kecuali atas sumpah palsu atau penghinaan terhadap pengadilan.
PASAL18 PENYEDIAAN DOKUMEN DAN REKAMAN LAIN YANG TERBUKA BAGI UMUM
1. Pihak Diminta harus, berdasarkan permintaan, menyediakan kepacla Pihak
Peminta salinan dokumen atau rekaman yang terbuka bagi umum.
2. Pihak Diminta dapat, berdasarkan permintaan, sesuai dengan hukum nasionalnya, menyediakan salinan dokumen atau rekaman yang dimiliki oleh lembaga dan institusi pemerintahan yang tidak terbuka bag1i umum kepada Pihak Peminta.
14
PASAL19 PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN 1. Pihak Diminta harus, sepanjang hukum nasionalnya memperbolehkan, melaksanakan permintaan terkait dengan masalah pidana di Pihak Peminta untuk tujuan penggeledahan dan penyitaan.
2. Otoritas terkait dengan Pihak Diminta yang telah melaksanakan perrnintaan penggeledahan dan penyitaan harus menyediakan informasi tersebut dalam format sebagaimana dipersyaratkan Pihak Peminta.
3. Pihak Diminta harus memberikan informasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pihak Peminta mengenai hasil penggeledahan, tempat, dan keadaan penyitaan, serta penahanan selanjutnya atas bahan yang disita.
4. Pihak Peminta harus mematuhi peryaratan yang ditentukan Pihak Diminta terkait dengan bahan yang disita yang disampaikan kepada Pihak
Pe~minta .
PASAL 20 HASIL DAN SARANA KEJAHATAN
1. Pihak Diminta harus, berdasarkan permintaan, berupaya untuk mernastikan
apakah terdapat hasil dan/atau sarana kejahatan yang berada di dalam yurisdiksinya dan harus memberitahu Pihak Peminta mengenai hasil pemeriksaan tersebut. Dalam membuat permintaannya, Pihak Peminta harus memberitahu Pihak Diminta dasar
keyakinannya bahwa hasil
dan/atau sarana kejahatan kemungkinan berada dalam yurisdiksi Pihak Diminta.
2. Apabila, berdasarkan ayat (1) Pasal ini, telah ditemukan hasil dlan/atau sarana yang diduga berasal dari tindak kejahatan, Pihak Dimint;a harus mengambil langkah yang diizinkan sesuai dengan
hukumny~1
untuk
mencegah transaksi, pemindahan, atau penghilangan hasil dan/atau sarana
15
kejahatan tersebut, sementara menunggu putusan akhir terkait deng:an hasil kejahatan tersebut oleh pengadilan Pihak Peminta.
3. Pihak
Diminta
harus,
sepanjang
hukumnya
memperbolehkan,
memberlakukan putusan/penetapan hakim/pengadilan Pihak Peminta untuk merampas/menyita hasil dan/atau sarana kejahatan.
4. Dalam menerapkan Pasal ini, hak bonafide pihak ketiga harus dihormati berdasarkan hukum Pihak Diminta. Apabila terdapat klaim dari pihak ketiga, Pihak Diminta harus mewakili kepentingan Pihak Peminta untuk
bE~rupaya
menahan hasil dan/atau sarana kejahatan hingga adanya putusan al
5. Pihak Diminta harus mengembalikan hasil dan/atau sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, atau sesuai hasil
dan/atau sarana
kejahatan tersebut, kepada
ke~jahatan
den~1an
nilai
Pihak Peminta,
sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya dan berdasarkan ketentuan yang dianggap wajar.
PASAL 21 SERTIFIKASI DAN PENGESAHAN DOKUMEN
1. Berdasarkan ayat (2), permintaan bantuan, dokumen pendukung, dan dokumen yang · disiapkan untuk memenuhi suatu permintaan, tidak memerlukan sertifikasi atau pengesahan.
2. Apabila, dalam kasus tertentu, Pihak Diminta atau Pihak Peminta rneminta dokumen untuk disahkan, dokumen tersebut harus disahkan secara patut oleh otoritas terkait.
16
PASAL 22 PERWAKILAN DAN BIAYA
1. Kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini, Pihak Diminta harus rnembuat pengaturan yang diperlukan untuk keterwakilan Pihak Peminta pada setiap proses persidangan yang terjadi dari permintaan bantuan dan harus mewakili kepentingan Pihak Peminta.
2. Pihak Diminta harus menanggung biaya pemenuhan permintaan t>antuan, kecuali yang harus ditanggung Pihak Peminta yaitu:
a. Biaya perjalanan dan akomodasi serta uang saku untuk orang yang memberikan bantuan berdasarkan permintaan dalam Pasal 14 atau 15 Perjanjian ini; b. Bayaran dan biaya para ahli dan penerjemahan dokumen.
3. Apabila ternyata pelaksanaan permintaan tersebut memerlukan biaya yang bersifat luar biasa, Para Pihak harus berkonsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar bantuan yang dimintakan tersebut dapat diberikan
PASAL 23 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelal<sanaan Perjanjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik apabila Otorita1s Pusat kedua Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.
PASAL 24 PEMBERLAKUAN, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN 1. Perjanjian ini harus diratifikasi dan berlaku pada hari ketiga puluh setelah
tanggal pertukaran instrumen ratifikasi.
17
2. Perjanjian ini berlaku terhadap permintaan tanpa melihat bahwa tindakan atau ke-alpaan yang terkait dengan permintaan tersebut terjadi sebelum Perjanjian ini berlaku. 3. Perjanjian ini dapat diamandemen setiap saat melalui kesepakatan bersama Para Pihak, amandemen tersebut berlaku dengan prosedur yang sama dengan pemberlakuan Perjanjian ini
4 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Pengakhiran akan mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan. Meskipun demikian, segala permintaan
bantuan
yang
diterima
sebelum
tanggal
penerimaan
pemberitahuan untuk pengakhiran tetap diproses sesuai dengan Perjanjian ini hingga permintaan tersebut dipenuhi.
SEBAGAI BUKTI , yang bertandatangan dibawah ini, (telah diberi kuasa oleh
masing-masing Pemerintah), telah menandatangani Perjanjian ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Abu Dhabi pada tanggal dua bulan Februari
2014, dalam Bahasa Indonesia, Arab dan lnggris, semua naskah adalah otentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris yang berlaku .
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
PERSATUAN EMIRAT ARAB
Signed
Signed
DR. AMIR SYAMSUDIN
DR. HADEF BIN JOA'AN
MENTER! HUKUM DAN
AL OHAHIRI
HAK ASASI MANUSIA
MENTERI KEHAKIMAN
18
REPUBLIK INDONESIA
~Li:il ~.l.il~ ·~· - _J ~~ J
o~l ~J&ll ~IJL..'il ~ ~\.All .t:t..-1\ lor" . J l.JJU:W\ • V' •
"().!!.}Jt.t
tu- lJ-1'WI o~t..-11
<): I.A c)~! )-~J o~l ~~~ wi.JI.A)'I 4.-r.~J ~J,lj\ ~J-*~ 4.-r.~ . ().!!.}JI ~ A.!l.w.ll wt!~ I.JW.,;;.-,1
~~u.ll_o~WI t.>o 4..;..y ~~ ~ ~)
4W4 l!lyc\J ().!!.}JI ~~_,II c.J.Jt..u.ll .J:!yu c)\..~ ~J
~_;.:JI wl,ljU:. o.JJt......:....aJ ~\ _;.:JI oW.li.oJ ~I
c) tJ:!!.}JI c..s.ll
:i o;;
ol\ w\.bl...JI ~W ~il Ul4i-JI .dll~
,~,
uc ~'UII ~J\~1.?.-~\J
U;!!..;hll ol!Lill u:-il_,ill lliJ -:~~·~ ~ liiJJ
1 oJW\ o~L.....JI J~ •
· -<~ ~--» u_,.....
· '" · ~
1 :i...UU:JI . .J o~WI • (.>1'·\......J\ <.r
~~ wl ~ l..». )II J I
· )\! ~~ · '" · :i.Jsl.i.J)II ~1\ .;::.. -
.·..- ·Lll ~ '- . 1 rts:...\1 ti!Jv:-J'"""'
oW.lWIJ w~l , :i...UU:JI • • . Jli.......Jt.J. ~• :i.J.!"' - '.iJ)II ~1\
·
.:.t L)'Qyw
. ylL\:JI u_;b}l c..s.ll ~I wl.bl...JI L)'QI......::.:i:..l ~ o~WI yl1.
JJUill ·· · 'I . ~I . JA 1 ~ • ~
r_,_..)1
J
1
........UI · ·-11 u~ · 't.il ~~I • ~
1t.J ..:Loo:. . ~
~'I·· ..fi'"'
I.A ...., . .J o~WI
.2
~J
. F .• u·I .JYH .3
. c..s~l w\JIY.} Jjt......o Jl ~\II ,:;.lilll - : uko~WI ,~
.(,.)'Qt.:....:.\11t.>o o.lt!)'l Jl Ul\11 b .l .Ul\11 JIJAJ ~b..JI
J wl.ll:i.....JI J wi..G_,h.JI
.I
('¥~ .Y
.JI_,...JI Jl (..)'Q~\11 ~ Jl t)I.S.... ~..:i ·C
.4
I
.
'I
.wl.lli....JI
&4J
•'•'
\.;:~
.~.~~~'1
ll
.:l
.~J~-~~ ...A
o~t:WIJ ~~I w~l
J
o.lc.WI Ji :W~I f':!~ ~..>#-) 0,!!jyJI ~~).U w~jill -.1_») .J ,ylUJI u_;b]l ~.ll ul.. l.»'il .JI
.~1 wi.J-ll .JI 1J u l..lll.t:. o.ll.t:.).J oy~ .J .l:!.»i .J u_;b]l <.Jy\.9 .)c o.J:k ~lil'"':/1 o~
(::4
\.ui'j
.J &
..J
~~~J ~.J~ ylUJI u_;b]l \A~ ~ftl o.lct.- ·C
.~! y_,lhJI
ti'i
~ til ~\.i:i'JI o1\ ?I.S.:..l ~ 'J .0,!!Y=JI c).H A.l.l4lJI o.lc.WI f':!.lii
uk
~ ~l.i:i'JI o1\ l~ .5
.o.lcb yl.6 til ·\.Jiu 4.!'"\.t:.} Jl A.l.ll til .)~\) ~ .JI c)c J~ ti.:ll.t:. u-~
2 oJL.J\ ~L._,la...JI
o1t. ~~I - .
I •• ..llJ ~ .
. _..! tw\....4ill -.r ,
t.....)Lull .J
JJl:U
o~Ull
.., -~'w
~.}"".
~I
ul.o.,...-. .L ·'I J,l\ii .·..- . Ln . v:-~
.. -'~
-:c)c ~l.i:i)'l o1t. ~b:i )' . 1
· ~ I UJ! , I ·-·"11 .~~ , . ~ti .. .YJ~ ~ ~ ti~l ~.l.JI
u-IJ ..ut...4 yl\..bll u _;b]l ~.ll ~J
~j y _,lh.JI u Y=JI ~.ll ~4 ?~I l._lili . y
.~) y _,lh.JI u .):JI w~\.9 .("6-iY,..~ \ 1s;;l l)!!_,!yJ1~~~~ Jij .e:;:
ufo yi..\'1 u_)JI ~I).._,! ~l&-o .. biJ ~~~ t;l ~.J~ ~4ill ujb ~~ ~w)'l o1t. Jy~ )' .2 .~_,11
A...i_,.iW
w.J
u _;bll ..ill.l wl.hl....
1 ~ ~ L~
4 oJWI t.s~l 0$-l.w.. ~.)
..>#-) w~ji ) ,_u=.l wl:§wl ~>"'! ~~ ui.SI .,l_,....l)!!_;l:Jl ~\.9 wl.oljill ~~ uk ~w'JI o~"' ):fJ 'J ...ill.)..>#- .Ji w4jjji .JI t.Sftl wl:§l.i:il ~>"'! ~~ ~ ~J o~WI ~.lii 0.o l)!!_;b]l
tw 'i.J
5 oJWI 0~1~1 o~ "- .1 .Uw'"'il -
wJ UllU.JI ~ . .J ~..)"""'~ .-;~tl. .•..~~ · Lll ·.<..>· ·11u\.hl..JI ? _JiJ -. - ~'WI o.lCWI uUlb . "T" r.S ~ 4..J•...r l...r."
w i.JLAiiJ ~yJI ~1_,
ul...il'!l ti,b.J u_,.il.ill
o.;lj_, ~ ~_,~, ~.J~ ~JSyJI UJ..JI
•1
ufo .2
-~' o) jJ ~ o.l:I..WI ~~yJI
-~~ ft'il u.;bll .Jtb:..J ~ AJL:JI o~ c}J' ~jSyJI .ubL ~ u.;b IJ'i j.P-:! .3 .~Lo_,4.lll wl_,.iill Y.C w\IL...:t.J"'J IJ ojc.W\ w4lh ?.lli ~1ii'JI o~ 0 .:o_;il
.4
s oJLJI ~41-bll
~) ~.:-~_,lb.JI u.;bll r.S~ ~yJI UJ..J.1 j.P-:! ~WI u'ii..:JI c) . ~ J ~.J o.lCWI u4lb
(20) U:!~ J~;) ~)i ul ~ A..l\..:JI o~
;_} _, '
c.;_,.fol'il .l:!~l
ufo .1
_,1 ~WI t.5:!.fo LJc- yl.bll J_,i!
.~LA.J4lll u l_,lill ~ ~.J ylh1 LA.,;
-:.)c. o.lCWI u4lb J .u.'::3
.2
;..uw, I -= .~ - ~~, ~~~ ~~ 4..bLJI F.,· I . wl ~' fi>"t ' J~c.j~-,r
.....J.hlw. 4..ik:WI ..
.~_,lb.JI o.lCWI ~J yl.bll
tJ.o ~yJI .1..:-1
~ ~ u_,.itill_, A.L:JI w \j t-il.!_,ll ~.J-0 ~~ l.J~J ~1)1 '+i!hJ ~U;JI A..IWI ~ u~
.(
.yl.bl~ .4..i1LWI ~~ r.S~I ~_,ia.ll ~j .~_,lh.o r.S,?-1o.lel.......o _,1ui.A_,l&.JI_, Ul'i~ ut:~.~
.o\.cl;U) ylUJI u)JI j_,; ylh.o _,l u-o~ ~1.») til ~li:i_, ~.:-~~~l .o .~ yl.bl\ ~ ~~..>.! ~j .)U.) c;i .l:!.l::.~.J
.4-:~1_, ~..r-J~ 4......,l;. w4ll:W ~Ji ..J .l!
.ul _,1 ~) ~.:-~_,lb.JI u.):.ll ~_,11 l.Jylill m_, 4_,.lh.. ufi= ui j~ ?',jill _,1c.Sftl wLA_,h..o
.c
~UJI .:ui:Ull L · U-""= · .< · .~ . . •.JJ~
.
:~'"'11 wi.A,l-ll ~ - <$.J.J~' c.S.l.JI ~) -~I o.lCWI w4lb ~ ul j~ .3 .~\.l;JI wl~l..?.-'i' _,1~~ t__,...;:.JA l..)oO"G..:.t.;l _,1 ~~ l.J~J ~_, ~~ .4.1. Ul~l .)c J~l
~ ~lyJI ~_;.611 _, ~U;JI wl ~ l..?.-'!4 ~~ .lllj ~)tc..J
y_,lb ~ ljl l.J~J ~~ .Y
.oU# JlyJI
~~
0~.J ~ot.
. (:
.'+! ~'-»-)/1 ..u~ .l:!~ ~lyJI ~~ J_,::._, 0~ _, ~ Jy.. wi.A_,l......
~
_,1 oJ~ IJI ~~ ~lyJI ~.;.614 ,.JH
.o
cfo ~I A..ll...~ 4 W ll.S
·-'
.4-i:!J.li.J oJU)
.~\..!JI .)c.
~~ ~) yllJl y..Ll.JI ~~ l.J~ c)) ~~'!4 ?.li:i Ull JIJA Jl ~6.....11 J d.lli......J~ l.Jl-H ,j .l.ti2~_,-; _, ~ ~ ul ~ c;jl' ~,_, ,.lllj .):!C .)c. ~ ~ c;jl' e,S.lAII u-lt!''
p
(;. ~ .~·
~·
~, ~
.t:" L
r~.
r t;
-
[(•
tc.
tf l;'"
c.
~
C·
·
-:
..
~
,t_
\ ~-. t [ :(
Ei
I
-
r
:~
~ 't 1
l·
0'
't
l::
l
-
~
t
~· ~~- -c. ·~_ ,c ... f l c.' 1;; f f.
:t•
"" ~
L·
...
~
'
:
w
[!\
..
I
r..
, ., L
7r.
I
~~
C· II\ .
{
' _:.
~
-
{
lr=
,
~
~ ;~ ~ -c t·
1::
~ ~ l.i
tc.
.
1:.. ~
c·
[;\
;....,
•f
~ ~
~
!
r ~
lr.
~I
.,..;;
C:.
-
.... .
\ ...-;
;;-
'§
r..,_
E'f
l
tl
~::-.,
~~
p
~ ~ .. [ ·~- { 1i .t -;-r. l .[ t> (;"; ~i G 1 :f- ~: -~ 1\
<$•
1:- ~: t~· r_. "I;
•
•
&. L. ii-
ll
•
:~
\t)
[ c;. ~·
\
.
•
r.t
{
-~ ·t~
~·
E c· -
1:-
C·
-~ \- ;~
...
·~i
:~:
{
r ·[
[
<$•
~I
tf{
-
'
t-'"
-~
-
,t '
{ .
l·
;~
t;
.......
(•
lr
. Cf~· [: :rL i(E• 1. t;;. ,f.. f= 6 '"' .. -
'\i
c.
~
~ ~t: ~ ~.
\.,.
1!:
~
:r
'
l.
~~
~.t ·~ ·~_ :~ _ t
t
-
Y.
~·
t'"- <\..- ·-f.~
~
-
l·.0
.
c. 1; t . I~ ' ~- . .t-· 'f ~ c£ ~· ~ ..... f ~
·~
{. l
.r;
t
·~.
-
l ~ 1 f. :r 1·.
t. \., c.
-~1
C·
(•
0\
'
fc~~({' 't}: - f _.. ~ ~ ~
~-,_ .t ~ ~- f {A~: . !_ ~ .... -
c;:
"I:.
-(
.E ~
c£_ .~ .~ -c . .[: ·k! ¥ -~· lr ;t. ff: >(;.. !~
l.
e;
1:1
~I
~
t . ';-t ~ ~i
--
:.
~
;~
~
~
-
~ [
~
r;
~
'[ .,,' - tl t,
~
.:._
()'
Zb'
~
-c. t t ~-
~~
.~· 1»,
[
[
~
[t:
""
L.
r
l c.
""
{
l
-c
-~E C'
-- '
1\
\.
~
~
-c ~ c. -E :f, E :~ ' [ 't
~
~
:t_ .
·l ~- ;~ ~~ ~~ ~. ~ -
g
'~
{:
~ ~-
·f~ ·[~
!· t
;~
'Lr
'
-
~·
0 \
r. ' .~ ~
ct·
~-
C·
~I
~.~
f:
L )
... tl"-
~
.'
~
~
~~L~ ,t - f ~.
~
[i\
•(;..
c;:_
t
·~
c.'
L
.
f
,t_ -(
l,t'
1l . -;
c£
--
C.
-~ ,~
~:;:
!..
·1:.
·t .
~
~ e_
r
l.
t
~
{ l:: ~
t
t·
~ C·
r ~
~·
~-
~ -
..
~
.
......
~·
£
.1:·
'
\., ~·
-
(•
.....
~
(\_
.t
!I:"
-....
~
-
~ Cip
.
.t'
-f ~
-
~
(•
" ):.! [-. ~.
{l
[ .C'
~1;:
(• ._.
~ ~
.~·
-~ l.
t! 1.. ...-;-
"- - f - -~ '
1..
[
_C·
1..
~. ~ ~-
·t. 1 . ¥. ~.
\.,
'
'
·~
-~
C·
<;_ ~ ~
L
1>
'
(• [ .0
.-
.....
r
•C.
~ .t:
.(;:.
b- n
-
C·
!t
~
'fi·
·[
,~;- ·
E:
l -~ -
l..
-~.
~-
t
r:
~ f ~
t~
:~t:;:_
{.
~
g; c.
~
t \-
.t ,., \
~
(11
-t'
~
.. f
~ ~
{
~
·~;.,
'i
.~ l
-~
(>.
~
r
I
~ -~ N
~-
lr
l'
:C
~
-~
~ ~
·- .t· Y;_ \-
~.
~.
ttr:-
~~t'
~
~
1.. -
:::
.!:::
'
L
(.
l..
;t
~ ~ -"
~
-~
-c.
t~
. •
-~ ~ t :~
t!
c. :t:• ~-lk
-t ~ -~
l. ..,
~
1
[
-
~
~
t. 0 {.E ~~l: ~~·
, -~ t{ C. l:-
ll
:r:-
t•[
~· E
.
;~'
f
E ·£
--:
~-
g
~
-r
·r:
'-·
c
f.
:~
t
·-
't
-c
ll
r
!V ·~ G
.t_ ·-
c.~ .
t
g;;:
i. ~
(3
{
Ei
t>
c.
~
~-
t'
t
C·
<:.
(11
f
~~
'c:-
L
~ {. :-
~ t[ 1- c. . ~ c. -~ f E t: t c· C.
l..
t>
t: -t
'
E -~ ~ c. \:_.~
r-
~ ~ ~
f ~-
~
r; ~· _ ~- ~ ~ ·~ ~
£
c.. .
:~-
!;\
1.•
l:-
:~
!:!
.
t ~- ~ ~~ll
t gE ~-C. ~ ·i: E [ 't ... ~ ~- :t f t ~-- t r \- r· Lt :~ t. ·t ~ • tc t·tl'f:ctf.~~~ {_ t c. . - 1 «· 0..
.
~ ~ ·~i ~- ~ -c [ .-. ~ ~ ~ ' ~ c ·-
.
·c
C.·
-
·-
l
f
~; ~ l t ~t ~.
\- ·(
'[
L
"'
'L
{
~
£: -~
t:;:_
I
V
•
1:
~-
-r
t ·i ~ L 1 ·t ~tt .. ~ -~~ &. i, E f!§ 't ~ r ):c. -y,.. f. ~. . . )::
l...
~-
,t'
~ ~ ~\- ~ f
-
f
[•
- L ~; -~
L ·t
I
~
t>
~
ll
~
~ ~
I
i[_ {[
·~i~ ~ \'" -~ t -~
•L •t.
~:
-~ ·~
I#.
r ~
.
t'
G;:
lr
~
V\
l..
~ -~-E f ~· [ -!:... -: ~ t-' ~ t ~- t . -
ce·- \-lr:'
••
c.
-~· ~ ~.
t'
b
r:
'
~ t ~ ~ ~- 1·
. t f
l
. - L
c.
t·t .'
{ [•
1:::
1::;
.
{
)::
G
J-
·1:.!.
L
'
~~l!: ·~!;;,; -~ -
t ~- ~ \w
l..
-
N
-
t
.
.~ ~
~-
{..
~ C. t L
I·~~
C-
~
"5 .~.·
&. ~ .1:' ~
·~~ \- f t ~
E 1·
~ ' ~ ~· ~-~ [
-~ ~~ -
.
.e, -
:t.
'fu:
·C
~
£
d-
,,..
1:-
:c
t
L
{~ ·r-
o•
ll
(A
-~ -~ "' s;-
C-
l: r.
~- 't: '-
L "'
~c:. .!"- 't:f.~'i
~-_ '-u. %: L. ~ v• ,-~ . L-·
- - -- -·
m
C:.n~
?l~'il Jl ulili.ll ~ Ul~l) ut..o_,l...Ji k
ut-.:.l ........,.J <) t..o
~~ ~ .y}J y_,lh.JI u.)JL Jc .3
·?'~'i' ~.J>-1 Jl u..!&ll Jl <.l:!~' Jl ~ cyd.JI .J#tJY
'+Jc
~w ~~ t;l Ji ~~ mi4ll AllYl Jl ul.o_,la..JI ?1~1 f"~ uw~ ~ y!UJI u_>bjl ~ .4
. .y.l) y_,lh.JI u_>bjl u.a ~ ~ly UJ.) ylhll c.}~\ illl:i ~ ~~l_pi
12 oJL..JI ui~IHf
;iJl......u. ~ -.:L~. l.o '-r . .J ul~l
; .1 .~ uW.l.b ~ A,.jjJ'\.! . -
~
A..J. ~
'-?~~ t..S.l.JI
11 A..J.l l u .IL ·'I u ~ ·'-'!1 r..sI~ - . .~
(.S", J
.1
.:~4 .le_,JI ~ y....W...
ws.Y. ylll:JI u):JI t..S.ll.l>\l..!'.S ~ .J~ ~ ylb .y.l) y_,lh.JI w}:JI _;!) ?.li: .2 ..)~ ~l.l:o..All
,;t.b ..J ~ &
' ·)1•;; ~ l~).ul.lli.....JI &4l •'•?i; Lo ~lhll u.)Jl rii; ul '41! y~l u_)JI ~
.3
. Yl:w'i4 ylll:JI d _):.11
t;'i & ' ~
u):JI u_,.iW lliJ t;y..l ~ '..?.-! Jl ~_,ic.
~~
u.- ~ ~ t.?~' ~~ ua.J~ 'i
.4
. ~} y _,lh.JI J\ ~,._.JUJI
13 oJLJI
oo=al.i.J.i 6A oJl!'il .JI t!J'il li.l .ill~ Y.f:- Jl , o..l~l hi , ylb ~ ~~J ,A,.j_,.i\.! ~ ~ (,?~\ t..S.l.JI ~J ,~J y_,lh.JI u_)JII ~ .~\.hll u
pi u-lJ
~ All\ .>ly (':!ii:i ~J yllJI Jl ().:I~! o..ll9)
.1
u-k JJ~I
ylhllc.} .>~ .JA LoS va~YI .J~ cWI A,.j_,.i\.! ~ ~ ':?~\ t..S.l.JI ~)J ~) y_,lh.JI u_;hll ~ .2 . .J ..rJ
..:ibl J l .t.:iJL"'6-""'~. h JJ •' '-? ~I ~ · _: •11Jl_,..... · l):!:!J>' · · 'WI ~J ••.1~.. vat.:....!.'il ill:JJ 'J
·
.J~
illl~J o~ ~ -
. ~ ~~ ~ va~YI ill:JJY ~ o~Y,.. yl~'i4 cWI ~' 4J6. ~ ~.J oJWI o~ ~~ yllJ ~J .y.l) y_,lh.JI u):JI t..S.ll ~ ;iJJ'il h i y_,lh.JI ~ j~
.3
.~I u _):.11Jl ~ ~ ~) y _,lh.JI u _):JI L;_,.il.! ~ 1.~) All\ u):JI u~t! ~~ wl l":!.li:i ~.J .u~
r)J
c>'3il' Jl ~ ~l
y_,lh.JI u.)JI 15.ll ~ '-il ~. .)1 '~! .4
,~,.ill~ ..l.»Y. ~! yfo.JI u.;bll ~J o..l~ ?J ';;- y1b ~ ~~ _ ~\.hll u.;bll ~,~_~I
.~ l.o ~ ~tS ~..l o..l~l la:i u&JI ~ Uli yyc' ;iJb. . t..S_?.I JI_,.... Jl wl~f':!.li:i~ wYI h i ~~ti:i~l o~ ~·l.;t:.'i .5
14 oJL..JI o~~..w.JI_,i a.lJ'il e;.li:il U;9_,i_,.JI oo=a~ u~.; "'~! ill}~~) yl\.hll u):JI
ylb
~ ~~ ~} y_,lh.JI u):JI 0 .ll uj_,JI ~ wsy.ll JU\1 j~
.~\.hll u}:JI t..S.ll ~W:;JI ul~l..?.-)11,) o.le.WI Jl U>\'1(':!.li:i.l~.-..t_):JI
6
.1
~
1. ~
(;;
"r...
't
1..
tl
t
(\
v
if. ~
L
-~ ~-
""'!.-
••
~
~
·~ ~ ~ '
1..
·~ E ~ ~ ~ :~ ·~:
~
{
lr.,,
l
L
~
;t.
~ c., ~- {
~ ~ ~ t -:t· c. ·~ l: (.
rt L
t.c-
c.. ~
I:;
L
~
c;· ·~.
-:
~
t; .
r '-·
.
f)
-
t-
•
.f: .~
(>
''
fl '
\-
tE
·~ ~ ·L ~· ( ~ b
[
r
-
... t{- ~~~ .
·-
.!:.-
~ 1.
Gi
tl
.C.. I:;
E l. c. b
1:-
c. b
j
·~
•
{
•
't= ;;;
•
:~
~· -c f ~ "- l ~~ ~c..
~
tl
~·
\
~ 1 fu ~: f C. • '~
~. -~ ~
{
v •
t'
[
t t (. ~-
t
.t '
·
::_
~-. ~. ~ E:!
1::.
~..t
·-
1.
~ ~..
~- ~ ~
\-
(•
if.
~·
~ ~ •
~ 1.
~- ~
~-
...... ~
t_
(.
~ ~ ~;r
......
w
N
E
~
~-
c.
t 'tl
c.
~-
't
{:
le
' 1:
E:.t~.
~ ..-..
;.
·~ ~
o•
f (,. ~: fl
J
I
t7
~
t..
c-
_:.
.,.
:
~
-
1; ·~
......
-
(J.)
~
: c
~
•
~
~
·-
lr.,,
1
.. ~ ~ ·l
~
r. _:_
...
~~
C.
~
t
l
;~
1=
-c
~ 'tl·
1:
:
~.'t:,
C ~:
~·
I>
~ E
~:~
C-
(. I!:
~.
-
1:: l
.~
c.
·l.
~
-
c..
~ ~-; - -~ t c;_ ( . -~ l ~ ~- l; ~ ~
\-
~
'r.
c. {. ·( \ 1: [ \
~.
-
t~ .t_~
~·
~.
·L
0
·~:
t l:.-
_£
~
:~ •(.;.I:;
l
~-
-
t
~
~
.
(•
·L ~ ~ -:t.,
c ~~I!:
t""
?. '::: ti· . ~ L. ·(
;_~
.
t:
~
~-
·11
t
c.-
~
E c. );
"-
·-
c
·~
..
~
lr
~..
·L ~
•L
c.
·~
"r.,, L -
t ~:- 1;c ·~ ~t1 ~-~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~
.e,
"
1. (.
·~ ·
·
·-
t.'
{
f
r.'
.c-
·L -
-
Et -
(,j
tl
-
·t.
~· 1: :~ 1: 1; ~~ \ 't ~ l . :( ~ l :~ l ~ c. ~ ~ ·- k ~ · ~ cr ~- : ~ ~ ~ ~ l _: . (. f ~ C. (fl ~~- c.- ~-. . . : . l: g~ ~~l::
ti
'-c.·~- ·~ p; 1::·
~ ~ ~
N
{.
~
v
-
.v
(>
t
c. ;: 1: 1 ~ , __
~· i c. f t. 1: ~1 C ~ f. E ·-
.El' ~ Cr;. ~ ~
-~ -..J
~-
·l ~· E f.
:
~· .~· ~~.e. ~ r .
tt
.
f :_
~
~ ~.
1
- 'i c. 1;
-
l_
:~
.~ ~ ·~ . t' 1:. -~-E ~f.c(>
"''
t>
.C>'
.
[ -;:...
Gi
~ ·~
.!2
v
{
l k-
t
ell::
L
~-
~
t: ~
w
v
~
~
1..
-
f.i tl
r· -
N
......
g
.!2
·
{
4..
-
·-
~
.
f)
~
17 bJl.JI u,.'JI~I
~WI ~.)4! ?~ yl.b.l
w_, ~I u_)JI ~I) c)~ ufo. Lo.llc 'oJWI o~ ()A 2 ~ ol.clyo :~liJ~I o~ ()A
...:iy\.a.J ~\..... 4Y. t;i (JC
~I u _)JI .s.ll ~I 4.:i;!_p.
.1
15 .J 14
¥J _,i ~~ _,I ~I usJ:! 21 .~J y_,lb.JI u_,J:JI
.s.ll o.lY."Yl
I
l.lY."YI ~
I y. utS) 4J
~ r:fi.; c-1 I~) ~.l.o u l"ly.)' ~I ~ 'll .Y . c..,.JI..bll u_,J:JI
~~ ~ t;l c) .lei....:!)~~ wl"ly.J t;l c) ~.bl ~ii:il ~IYI/ GIYI l.JJ.l ~~ ~):1 )I ·C .yl.b.ll ~ ~I ~U;JI ~WI
(30) 0~ J)l;.
c..,.JI..bll u_;.b.ll
~') J.l~ ~-' ly. ~~ ~m
,w.ll.&./.ll.&. ~ W..J.ll.i:./.)J\i:. o\....4\iJ ~.? ~tiJ~I o~
uiS
J::C·
1~1 1 ~~ JH.b.j us~~
.2
_,1?J'J _Hi:. IAJ~J I o.l~J ,jl Y.........J ~ ui ~ t.._,~
u-o 15 _,11 4 o.lWI ~~ ~~ "tk.J ~ ~~J:! t;~l ~~ ufo. '21 I :t1 o.ll.'i"""•. " ut..:I.J• t.-:,l!I/.UJ\.!1 .U:...JI A...o..?- ~1.-::1 ~ J ..JJY ....., • •
.3
'- Wu
~
18 oJL.ll ''il yA ' ~I.J ~ ~l:WI ~1~1 rz= ~ cJJlA ~
~l:...JI _,1 wl~l r$ ~ c..,.JI.bll u _>hiI oi.!IYI - yl.b ~ "~J '
"-;lJ y _,lb.JI u _>hiI ~·
.1
.4..:i~ ~\.:WI
'/I uc
,c..,.JI..bll U.)=JI
u-ll ~ t':l.li:i ~)I .u~\il ot&.ly_, ~ ~ "~ ~! y_,l.b.JI u..)Jl j_,.:;.,~
.2
.~ ~l:i.o .J#- w'JtS_, _, ~~ ~~ oj lp.. c) _;..:..~ _,1 d.lU.....
19 oJL.ll . .~..~&-:tl .J u-:--o
~I
•
~~ ~L..o u~ ~Ji.JI w4llJI \;iii ~_,ll 4\j~t,! ~~'/~I .s.l..JI ~1_, .y}) y_,lb..JI u_;h}l .)c .1 .>;.~:~11 wl\..b.ll u ..l:u.....:.JI . J~.
· L)l
~lS
Jl
uloll_,h.JI ~ ~ ~1_, u 'i;iiil\ ~ \;ii!J w...l.! ~I ~} y_,l.b.JI u_>hll .s.ll u..JI <.j~ 4.bl..J~ ~
.c..,.JI..bll u_):JI th...IY. 4_,lh.o 0fo.l$:UI ~'I ~ -·- I ~ u ~ .ul 1. .tL. ·I J~ · lAS uloll.>-"" -'- -'I ~':? .• . tlL..:WI 1--lll..bll . ~(..)
Iilli .. ~ Jull w .tL.tl -· -~
. U:.~l o.ll.Jl ~)l!l.l:..WI_, ~~
u.~ ·L1il
.2
uk '- . 3 ~
u._,_):._, ulS..._,
U:.~ oJLo t;4 ~ Lo c) .1..;1) y_,lb.JI u_,J:JI ~~Y- ~j'J .b_,~ t;l ot&.ly c..,.JI..bll u)::JI ~ .4 . c_,.JI..bll u
8
pi ~]1 w.J....
20 oJLJI ~_F.oll uiJ.IiJ ul.iJ~ ~.:~P.y lf.JI_,.:~I _,1/J ~.» ul~~ <,?1 u_j\S lj ) ~ ~ ~~ 'ylb ~ ~~ ~! y_,lh.JI u.):JI c)c .1 .)l..b.l•
......JU:JI u ..;·Lll .
I~ ~
ul j~ ~_p..ll
ufo
ul.bll .
uiJ.:~I
~ .llc. ~
_,1/
. o\.Ju.;_p.J~ ~'t:W.
J ul~~ ul o.:~l.iic. l
· · .)l..b.l,J ~l......:.:i.:..l ~
ul\.hll u ..;· Lll .
4-:!k-
~~I l~}'J~ ~) ~.,-~_,lh.JI !....i.):JI
u.o 1 .l.i;JI ~JA~J .ui
y)b.JI ujhll ~ ~ ~ ~-» u\J.)I Jl / J u l.l!tc u~J b) o.)WI o~ Jl
IJ ~~I
ul.llWI c)~~~ _,1 Jij Jl ~W
<.S.ll ~ li:......ly
<$1
.2
t-W .Uyt! ~~~I ul'"l_p..)'l ~L:..:il ~!
~_p..ll wiJ.ll Jl / J ui~WI ~ ~ ~
c) ~~I ~ l}.l;.:i.il ~_p..ll ,uiJ.li . yllhll ~.i.):JI
1 _, wl.ll'-':. o.J.ll......:..o _,1 .:!;!~ ~4-lll y'JI ~ .Uyt! ~ ~ ti.lll <.S..\JI c))J ~l ~.,-~)h.JI .....t.):J,I ~ .3 . ~~ u.):JI <.S.ll ~ lJ.o yl...:JI ~_r.JI wiJ.:~i Jl .:~P.J 4Jh ~ .~! ~.,-~)h.JI u.):JICJyt! ~~ ~~ ~ _.>#ll j_,h o'-':.ly Y-?-:!' oJWI o~ ~b:i ~
_,I I J wl.ll~ .l:.tii:..':{~ ~~ ~ ~~ u
.4
.):JI ~ J:W ~! ~.,-~)h.JI u ):JI ~ ' .J:i)l tJ..o v'-':.JI
. ~~ u.):JI t.>.ll ~ ~ lJ.o ..illlu~ ~~ ) .) .JJ~ UP-~! ~_p..ll u iJ.ll
~ _,1~.:~WI o~ lJ.o 3 ~I ~ ~J .J~I ~_p..ll wlj.ll Jl/ J ul~~ o.l~J ~) y_,lh.JI u.):JI c)c .5 ~11 ~
.bJ~ · •II
usJJ tub -~ o\..1. ~~ <$.lll t.S ..\JI (.S",11, ~ y.11 "-.WI ~ .:r
......JU:JI u . .·Lll • ;-
11 wiJ.:~'JI
(.S",
J\ f
J t..::;,\.lJW\
21 oJI-.11 ul~l ~_,:; J J#~
) ~llJ.o ~
w.....:.. .
<$1 ylbll ~~I ~it..JI
_, ~l.lll ul~l_, ~.lc.WI ylb
wl..u:;....J\ ~.Jl ~" ~ ~ ~ > ~ '--lllhll Jl ~.1 .1L11 .. ~ wl.ili...:.JI ~y . - w. ~
.u,
u ..;-
?J: 'i , 2 ~ c;~ly .1
. wlb .
~
,. .~1 1
l~_,...
1~.1 ~L:.. ~ ...... ...!
.2
.a....!l wl ~ wlhl....JI li:......l~ J~'JI
22 oJLJI u~IJ~I ~~
~
· ·- 11wUii ·~11
'U.J~
.. Y'
~
.yllhll u.):JI ~t.....:..o
~L:..:il o\.Jll w ·1L11u·LII 1~,~1..i:i'i l o~ . _j~m ~. ·~ ..J- ~ ~ <.r
..;:t-·
· J-'Lo · 1
1~
~ ~- I
J:W illJj .;#- .J oJc.WI ylb LP ~li.ll ul~ l .?.-)'1 ~ ~ yllhll d.)JI
:~lhll u):JI ~ ul c)c oJc.WI ylk ~~~)~.,-~_,lUI u):JI ~ .JI
14 oJWI ~~ ~ li!.J oJc.l.....o ~ tf.lll ~ -->Y..I u'i~ tii.J U~!J ~t!).J _;i... .~l.i:i'il 0~
9
w\.Jij
t>o15
.2
.l:..JY""" - >.II
.,. :.;~t .·,t.;~ -Lll J.J~- ,~ut....,l ~ , -- wl.l uliii
_J.;~
....,
''~ -· Uhll .
r~
· ' Lo u·I ~
1~1.
til:.. <.r . ...!
.
3
•~~ ~ o~WI ?iij ciill JI.J=-\IIJ
23 oJLall ~~J~IJ,.,~
uU:J..JI ~cw ·.< .-:-: .t 1~1• ~Lo -'-''1 ul-·:.aw 111\ ~ • ~ ..:;-. Uli:i\11 .. , .JI
:: ..
i
L-: ~.J
., · W.U
~t..F-
• :~. t,j "illl IS.'I . t't-'
~ J-~ ~ I
J:.,:;
J ~.JJ'I ()A · :i..s..J->.JA-J ·.c --11
24 oJLall ~~'iiJ ~..:ill J j\.i.i.ll 1' .:1.3 u .la.l. ~ ·- ·~"":.: 1 1 r~ -.11 r.r . ...! ~'Wll JFto> · ~ • ~ Y'U:i"JI o1\ ~ · · • ·1 .J ~ ,
• ~I L)l ·"lj.J J.:~t.U · .~ . ~:u
';,_jiw"'il 111\ ~tii
J.i! ~~ .li illl~ Jla:WI tl.li.oYI .JI ~I CJIS. I~) Lo ~1Y" w4lhll ~
~ly:..)'l wl~ Jl.l.Li.llcJ~
.J, LJ:!!_;l=ll
)l.s1
~t.ij'JI o1\ ~
.2
;i,l)I+LJI ti!l_,..l4- u!J 1$1 ~- ~LU""':/1 o1\ J!~ j~ .3 . tA~Wl~l
(6) ~I ~~~ill':?~ __p.'/1 uy..ll ~ _;\k..H US.J <.?I~ ~w"JI o1\ ~~} u_;b cJY j~ .4 ~li:iYI o~ Lo~ ~~)'I J~) ~I ~,_;I.J ~~I ylb 'it~ illl~ ~J 'Jtk..~ ~till~~ 4.,jL~I
•
.~w;/1 o1\ WJ (~1 ~~ 0.o J~'JI ~ ~_,a.JI) ~>w.:~l ~ • ~.J.li\11
1 L<" ~ · ·w1 r~ -· 1 ~~~VA~
ulillw. 2014 4.i....:
1
~I~~ ~I!) u~l
11\
• 'it". ~
LJ:!a!_,.JI 0\.i illl~ lJI.f.Ja!
I <.r . ...! ~ ,·W'i.lbl. ~ · • · · W"' ·
.1.:. ~Y-
~:J..Pto •
c$1 ~~ ~ .4.-:.J~ ~ (JoQ~I o1\ ~.J ~4..:~)'1_, ~yJI.J . ($~'/1
Signed
Signed ().!JJI ~ .»&1 uL.....a)'l
~.,
ci->'~' u~~
,J
J.-11 .Jili
o: uJlA.J
J.all ..>l..JJ
1()
REPUBLIK INDONESIA
TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES
The Government of the Republic of Indonesia and the Governmen1t of the United Arab Emirates (hereinafter referred to as "the Parties");
GUIDED by the friendly relations between the Parties;
DESIRING to strengthen the close cooperation between the Parties and recogn izing the need to facilitate the widest measure of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters by improving the effectiveness of the competent authorities of the Parties in the investigation and prosecution of crimE~s . and the confiscation of criminal proceeds and resulting proceedings;
PURSUANT to the prevailing laws of the respective Parties.
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 SCOPE OF ASSISTANCE
1. The Parties shall, in accordance with the provisions of this
Treat~t.
grant
each other assistance in criminal matters.
2. For the purpose of this Treaty, criminal matters mean
investi!~ations,
prosecutions or proceedings in relation to any offence which at the time of the request for assistance, falls within the jurisdiction of the competent authorities of the Requesting Party.
3. Assistance may be granted in connection with offences against a law related to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters.
4. Assistance shall include: a. taking evidence or statements from persons; b. providing information, documents, records and items of evidence;
c.
locatin~
or identifying persons or items;
d. serving documents; e. executing requests of search and seizure; f. making arrangements for persons in custody or others, to give evidence or assist in criminal investigations, prosecutions, or proceedings in the Requesting Party; g. tracing, restraining, forfeiting , confiscating and returning the pmceeds and/or instrumentalities of crimes; and h. other assistance deemed necessary by the Requesting Pa1rty and consistent with this Treaty as well as the law of the Requested Pa1rty.
5. This Treaty applies solely to the provision of mutual assistance between the Parties. The provisions of this Treaty shall not create any right on th~~ part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of any request of assistance.
2
ARTICLE 2 EXCHANGE OF INFORMATION
The Parties may exchange information concerning the laws in force ;and the judicial practice in their respective countries related to the implementation of this Treaty.
ARTICLE 3 NON-APPLICATION
1. This Treaty shall not apply to: a. the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that person; b. the enforcement in the Requested Party of criminal judgments imposed in the Requesting Party except to the extent permitted by the law of the Requested Party; c. the transfer of persons in custody to serve sentences; and d. the transfer of proceedings in criminal matters.
2. Nothing in this Treaty entitles any Party to undertake in the territory of the other Party the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other Party by its national law.
ARTICLE 4 OTHER ASSISTANCE
This Treaty shall not affect any existing obligations between the Parties, whether pursuant to other agreements, arrangements, or otherwise, nor prevent the Parties from providing assistance to each other pursuant to other agreements, arrangement, or otherwise.
3
ARTICLE 5 CENTRAL AUTHORITY 1. The Central Authorities of the Parties shall process requests for mutual legal assistance pursuant to this Treaty.
2. The Central Authority for the Republic of Indonesia is the Ministry of Law and Human Rights and the Central Authority for the United Arab Emiirates is the Ministry of Justice.
3. Either Party may change its Central Authority in which case, it shc:1ll notify the other Party of the change.
4. Requests for assistance and communications shall be addressed through diplomatic channels, for the purpose of this Treaty.
ARTICLE 6 REQUESTS
1. Requests for assistance shall be formally made in writing. In urgent circumstances, the Central Authority of the Requested Party may accept the request by facsimile or e-mail, in this case it shall be confirmed within 20 (twenty) days by a formal request through diplomatic channels.
2. Requests for assistance shall include: a. the name of the competent authority conducting the investigation or criminal proceedings to which the request relates; b. the purpose of the request and the nature of the assistance sought; c. a description of the nature of the criminal matter and its curren1t status, and a statement setting out a summary of the relevant facts and law, including the maximum penalty for the offence to which the request relates;
4
d. a description of the evidence, information or other assistance soug1ht; e. the reasons for and details of any particular procedure or requirement that the Requesting Party wishes to be followed; f. specification of any time limit within which compliance with the request is desired; g. any special requirements for confidentiality and the reasons for it; :and h. such other information or undertaking as may be required under the national law of the Requested Party or which is otherwise neces:Sary for the proper execution of the request.
3. Requests for assistance may also, to the extent necessary, contain the following information: a. the identity, nationality and location of the person or persons who are the subject of the investigation or criminal proceedings; b. the identity and location of any person from whom evidence is sought; c. the identity and location of a person to be served, that person's relationship to the criminal proceedings, and the manner in which service is to be made; d. information on the identity and whereabouts of a person to be loca1ted; e. a description of the manner in which any testimony or statement is to be taken and recorded; f. a list of questions to be asked of a witness; g. a description of the documents, records or items of evidenCE~ to be produced as well as a description of the appropriate person to bte asked to produce them and, to the extent not otherwise provided for, the, form in which they should be produced and authenticated; h. a statement as to whether sworn or affirmed evidence or statemHnts are required; 1.
a description of the property, asset or article to which the request relates; including its location; and
J. any court order relating to the assistance requested and a st•atement relating to the finality of that order.
5
4. All requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the official language of the Requested Party or English language and shall be officially signed and sealed by the relevant authorities.
ARTICLE 7 ADDITIONAL INFORMATION
If the Requested Party considers that the information contained in the request is not sufficient to enable the request to be dealt with, the Requested Party may request additional information. The Requesting Party shall supply such additional information as the Requested Party considers necessary to enable the request to be fulfilled.
ARTICLE 8 REFUSAL OF ASSISTANCE
1. Assistance shall be refused if: a. the request relates to an offence that is regarded by the
Requeste~d
Party
as an offence of a political nature; b. the request relates to an offence only under military law; c. the request relates to the prosecution of a person for an offence inrespect of which the person has been finally convicted, acquitted, pardoned or has served the sentence imposed in the Requested Party; d. there are substantial grounds for believing that the request for assistance has been made for the purpose of investigating, prosecuting or punishing a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinions, or, that the request for assistance will result in that person being prejudiced for any of those reasons; e. the provision of the assistance would impair the sovereignty, security, \
public order or essential interests of the Requested Party.
6
2. The Requested Party may refuse assistance if: a. the act or omission alleged to constitute the offence to which the request relates, would not, if they had taken place within the jurisdiction of the Requested party, have constituted an offence; b. the provision of the assistance would, or would be likely to prejudice the safety of any person, whether that person is within or outside the territory of the Requested Party; c. the request relates to an offence, which is subject to investigi3tion or proceeding, or a final judgment has been rendered in respect of that offence, in the requested Party under its own jurisdiction; d. The execution of the request would be contrary to the national law of the Requested Party.
3. Assistance may not be refused solely on the ground of secrecy of banks and similar financial institutions or that the offence is also considlered to involve fiscal matters.
4. Before refusing a request, the Requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to certain conditions.
5. If the Requesting Party accepts assistance subject to the terms and conditions required under paragraph 4 of this Article, it shall comply with such terms and conditions.
6. If the Requested Party refuses assistance, it shall promptly inform the Requesting Party of the grounds of refusal.
ARTICLE 9 EXECUTION OF REQUESTS
1. Requests for assistance shall be executed promptly by the competent authorities of the Requested Party in accordance with the law of that Party 7
and, to the extent that law permits, in the manner requested by the Requesting Party.
2. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of circumstances, when they become known to the Requested Party, which are likely to cause a significant delay in the execution of the request.
3. The Requested Party may postpone the execution of the request if its immediate execution would interfere with any ongoing criminal ma1tters in the Requested Party. The Requested Party may also postpone the delivery of documents if such documents are required for civil proceedings, in that Party, in which case the Requested Party shall, upon request, provide certified copies of documents.
4. Before postponing the execution of a request, the Requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to certain conditions.
5. If the Requested Party postpones assistance, it shall promptly inform the Requesting Party of the grounds of postponement.
ARTICLE 10 RETURN OF MATERIAL TO REQUESTED PARTY
When required by the Requested Party, the Requesting Party shall return material provided under this Treaty when it is no longer needed for the criminal matter to which the request relates.
ARTICLE 11 CONFIDENTIALITY AND LIMITATION ON USE
1 . The Requested Party shall use its best efforts to keep confidential a request
for
assistance,
the
contents
of the
8
request
and
its
SUIPPOrting
documentation, and any action taken pursuant to the request. If the request
cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party before executing the request, and the Requesting Party shall advise whether it nevertheless wishes the request to be executed.
2. The Requesting Party shall use its best efforts to keep confidential the information and evidence provided by the Requested Party, except to the extent that the evidence and information is needed for the criminal matters to which the request relates and where otherwise authorized by the Requested Party.
3. The Requesting Party shall use its best efforts to ensure that the information or evidence is protected against loss, unauthorized access, modification, disclosure or misuse.
4. The Requesting Party shall provide assurances that it will not IUSe the information or evidence obtained, or anything derived therefrom, for purposes other than those stated in a request without the prior consent of the Requested Party.
ARTICLE 12
SERVICE OF DOCUMENTS 1. The Requested Party shall, to the extent its law permits, carry out requests for the service of documents in respect of a criminal matter. 2. A request for service of summons requiring the appearance of a person as a witness in the Requesting Party shall be made to the Requeste:d Party within a reasonable time before the scheduled appearance.
9
3. The Requested Party shall forward to the Requesting Party proof of service of the documents. If service cannot be effected, the Requesting Par1y shall be so informed and advised of the reasons.
4. A person who fails to comply with any process served on him or her shall not thereby be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the Requesting Party or the Requested Party.
ARTICLE 13 TAKING OF EVIDENCE OR STATEMENTS FROM PERSONS
1. The Requested Party shall, to the extent its law permits and upon request,
take testimony, or otherwise obtain statements of persons or require them to produce items of evidence for transmission to the Requesting Party.
2. The Requested Party shall, to the extent its law permits, allow the presence of such persons as are specified in the request during the exeoution of request, and may also allow such persons and their legal representatives to question the person whose testimony or evidence is being taken . In the event that such direct questioning is not pe"rmitted, such persons :shall be allowed to submit written questions.
3. A person from whom evidence is to be taken in the Requested Partypursuant to a request under this Article may decline to give evidencte where the law of the Requested Party or that of the Requesting Party so provides.
4. If any person in the Requested Party- claims that there is a right or obligation to decline to give evidence under the law of the Requesting Party, the Requesting Party shall, upon request, provide a certificate to the Requested Party as to the existence of that right. In the abs1ence of evidence to the contrary, the certificate shall be sufficient evidenD3 of the matters stated in it.
10
5. For the purposes of this Article, the taking of evidence includes the production of documents or other material.
ARTICLE 14 MAKING ARRANGEMENTS FOR PERSONS IN CUSTODY TO GIVE EVIDENCE OR ASSISTANCE
1. A person in custody in the Requested Party may, at the reques1t of the Requesting Party, be temporarily transferred to that Party to give evidence or to assist in criminal proceedings in that Party.
2. The Requested Party shall transfer a person in custody to the Requesting Party only if: a. the person freely consent to the transfer; and b. the Requesting Party agrees to comply with any conditions specified by the Requested Party relating to the custody or security of the
pe~rson
to
be transferred.
3. Where the Requested Party advises the Requesting Party tlhat the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be released and be treated as a person present in the Requesting Party pursuant to a request seeking that person's attendance.
4. The Requesting Party shall return the person transferred in custody to the Requested Party within 30 (thirty) days, from the date of the said person's presence in the Requesting Party, or any other period of time as may be agreed on by the Parties.
5. A person in custody who is transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the Requested Party for the time spent in custody in the Requesting Party.
11
6. A person in custody who does not consent to give evidence or to assist in criminal proceedings in the Requesting Party shall not by reason the1reof, be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the Requesting Party or the Requested Party.
ARTICLE 15 AVAILABILITY OF OTHER PERSONS TO GIVE EVIDENCE OR ASSISTANCE
1. The Requesting Party may request the assistance of the Requested Party in
inviting a person, not being a person to whom Article 14 of this Treaty
applies, to give evidence or provide assistance in the Requesting Party. The Requesting Party shall undertake to make satisfactory arrangements for the safety of such person.
2. The Requested Party shall invite the person and promptly inform the Requesting Party of the person's response. If the person consents, the Requested Party shall take all necessary steps to facilitate the request.
3. A person who does not consent to give evidence or to provide assistance under this Article shall not by reason thereof be liable to any penalty or coercive measure pursuant to the law of the Requesting Party or the Requested Party.
ARTICLE 16 TRANSIT OF PERSONS IN CUSTODY
1. A Party may, subject to its national laws, authorize the transit through its
territory of a person in custody whose appearance has been requHsted by the other Party requesting for such transit.
12
2. The Party where the transit takes place shall, subject to its national laws, have the authority and obligation to make the necessary
arrangemE~nts
for
keeping the person in custody during transit.
ARTICLE 17 SAFE CONDUCT
1. Subject to paragraph 2 of this article, where a person is in the Requesting Party pursuant to a request made under Article 14 and 15 of this Treaty: a. the person shall not be detained, prosecuted or restricted in his personal liberty in the Requesting Party for any criminal offence which preceded his or her departure from the Requested Party; b. the person shall not be subject to civil proceedings to which the person could not be subjected if he or she were not in the Requesting Party; and c. the person shall not, without his or . her consent-, be required to give evidence in any criminal proceedings or to assist in any criminal investigation other than the criminal matter to which the request relates.
2. Paragraph 1 of this Article ceases to apply if that person, being free to leave, has not left the Requesting Party within a period of thirty (30) days after he or she has been officially notified that his or her presence is no longer required or, having left, has returned.
3. A person who consents to give evidence pursuant to Articles 14 or 15 of this Treaty shall not be subject to prosecution based on his or her testimony, except for perjury or contempt of court.
13
ARTICLE 18 PROVISION OF PUBLICLY AVAILABLE DOCUMENTS AND OTHER RECORDS 1. The Requested Party shall, upon request, provide the Requesting Party with copies of publicly available documents or records.
2. The Requested Party may, upon request, subject to its national law, provide the Requesting Party with copies of any documents or records in the possession of government departments and agencies that are not publicly available.
ARTICLE 19 SEARCH AND SEIZURE 1. The Requested Party shall, to the extent its national law permits, carry out requests made in respect of a criminal matter in the Requesting Party for the search and seizure.
2. The relevant authority of the Requested Party that had executed a request for search and seizure shall provide such information in the form as may be required by the Requesting Party.
3. The Requested Party shall provide such information as may be reqruired by the Requesting Party concerning the result of any search, the place and circumtances of seizure and the subsequent custody of the material seized.
4. The Requesting Party shall observe any conditions required by the Requested Party in relation to any seized material which is delivereld to the Requesting Party.
14
ARTICLE 20 PROCEEDS AND INSTRUMENTALITIES OF CRIMES
1. The Requested Party shall, upon request, endeavor to ascertain whether any proceeds and/or instrumentalities of crimes are located within its jurisdiction and shall notify the Requesting Party of the results of its inquiries. In making the request, the Requesting Party shall notify the Requested Party of the basis of its belief that such proceeds and/or instrumentalities of crimes may be located in the latter's jurisdiction.
2. Where, pursuant to paragraph 1 of this Article, suspected proceeds and/or instrumentalities of crimes are found, the Requested Party shall tal!(e such measures as are permitted by its law to prevent any dealing in, transfer or disposal of, those suspected proceeds and/or instrumentalities of crimes, pending a final determination in respect of those proceeds by a court of the Requesting Party.
3. The Requested Party shall, to the extent its law permits, give effect t,o a final order forfeiting or confiscating the proceeds and/or instrumentalities of crimes made by a court of the Requesting Party.
4. In the application of this Article, the rights of bona fide third party shall be respected under the law of the Requested Party. Where there is a claim from a third party, the Requested Party shall represent the interests of the Requesting Party in seeking to retain the proceeds and/or instrumelntalities of crimes until a final determination by a competent court in the Requesting Party.
5. The Requested Party shall return the proceeds and/or instrumentalities of crimes referred to in paragraph 3 of this Article, or the value of the proceed$ and/or instrumentalities, to the Requesting Party, to the extent permitted by its national laws and upon such terms as it deems appropriate.
15
ARTICLE 21 CERTIFICATION AND AUTHENTICATION OF DOCUMENTS
1. Subject to paragraph 2, a request for assistance, the documents in support thereof, and documents furnished in response to a request, shall not require any form of certification or authentication.
2. Where, in a particular case, the Requested or Requesting Party n:lquests that documents be authenticated, the documents shall be duly authenticated by the relevant authorities.
ARTICLE 22 REPRESENTATION AND EXPENSES
1. Unless otherwise provided in this Treaty, the Requested Party shall make all necessary arrangements for the representation of the Requesting Party in all proceedings arising out of a request for assistance and shall otherwise represent the interests of the Requesting Party.
2. The Requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the Requesting Party shall bear: a. the travel and accommodation expenses and any other allowances of a person who provides assistance pursuant to a request under Article 14 or 15 of this Treaty; b. fees and expenses of experts and the translation of documents.
3. If it becomes apparent that the execution of the request requires e)
16
ARTICLE 23 SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Treaty shall be resolved through diplomatic channels if the Central Authorities are unable to reach agreement.
ARTICLE 24 ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS, AND TERMINATION
1. This Treaty is subject to ratification and shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of the instruments of ratification.
2. This Treaty shall apply to requests whether or not the relevant: act or omission occurred prior to the Treaty entering into force.
3. This Treaty may be amended at any time by mutual consent of both Parties, such amendments shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty.
4. Either Party may terminate this Treaty at any time upon a written notice to the other Party. Termination shall take effect 6 (six) months following the notification. However, any request received up to the date of receipt of the notice to terminate shall continue to be governed by this Treaty !Until the request is concluded.
17
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, (being duly authorized thereto by their respective Governments), have signed this Treaty.
DONE in duplicate at Abu Dhabi on the second day of February, 2014, in the Indonesian, Arabic and English languages. All texts are equally authentic. If there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE UNITED ARAB EMIRATES
Signed
Signed
DR. AMIR SYAMSUDIN
DR. HADEF BIN JOA' AN
MINISTER OF LAW
AL DHAHIRI
AND HUMAN RIGHTS
MINISTER OF JUSTICE
18
