PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
Pemerint.ah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India (selanjutnya disebut sebagai Para Pihak); Mengingat hubungan bersahabat yang telah terjalin antara kedua negara; Berkeinginan untuk meningkatkan kerj asama yang erat dalam bidang penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk pula penelusuran, pemblokiran, perampasan atau penyitaan hasil-hasil dan sarana-sarana tindak pidana, melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 RUANG LINGKUP 1.
Para Pihak harus, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan berdasarkan hukum nasionalnya, seluas-luasnya saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.
2.
Untuk tujuan Perj anjian ini, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana berarti setiap bantuan yang diberikan oleh Negara Diminta berkaitan dengan penyidikan , penuntutan, persidangan atau proses hukum lainnya yang berhubungan dengan tindak pi dana, yang pada saat permintaan bantuan diajukan, berada di dalam yurisdiksi Negara Peminta.
3.
Bantuan hukum trmbal balik dapat terdiri atas: (a) pencarian dan pengidentifikasian orang-orang dan barang-barang; (b) penyampaian dokumen, termasuk doku 'me n untuk mengupayakan kehadiran orang-orang; (c) penyediaan informasi, dokumen-dokumen dan catatan-catatan;
(d) penyediaan barang-barang, termasuk peminjaman barang-barang bukti; (e) penggeledahan dan penyitaan; (f) pengambilan barang bukti dan keterangan; (g) mengizinkan kehadiran orang-orang dari Negara Peminta pada saat pelaksanaan permintaan bantuan; (h) menghadirkan orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses perkara pidana lainnya di Negara Peminta; (i) memfasilitasi kehadiran saksi atau bantuan terhadap orang yang melakukan penyidikan;
U) melakukan upaya untuk penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, perampasan dan pengembalian hasil-hasil dan atau sarana-sarana tindak pidana; dan (k) setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum Negara Diminta. 4.
Perjanjian ini berlaku pula untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik yang terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini.
5.
Bantuan juga dapat diberikan dalam kaitan dengan penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses hukum terkait tindak pidana perpajakan, bea cukai dan pengawasan valuta asing atau setiap masalah penghasilan lainnya.
6.
Perjanjian ini hanya berlaku untuk bantuan hukum timbal balik antara Para Pihak. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh memberikan hak apa pun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak atau mengenyampingkan bukti-bukti, atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantu an dimaksud. PASAL 2 PENGECUALIAN
1.
Perjanjian ini tidak berlaku terhadap: (a) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang terse but; (b) pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan
2
(c) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana. 2.
Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan di wilayah Pihak lainnya penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain menu rut hukum nasionalnya.
PASAL 3 OTORITAS PUSAT
1.
Masing-masing Pihak harus menunjuk otoritas pusat untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.
2.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia, Otoritas Pusat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk Pemerintah Republik India adalah Kementerian Dalam Negeri.
3.
Permintaan bantuan dan seluruh komunikasi yang terkait akan dikirimkan melalui saluran diplomatik atau secara langsung melalui Otoritas Pusat dari salah satu Pihak kepada Otoritas Pusat Pihak lainnya apabila diperlukan.
PASAL4 lSI PERMINTAAN
1.
Dalam setiap perkara, permintaan bantuan harus mencantumkan: (a) nama lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan atau persidangan pidana yang berkaitan dengan permintaan tersebut; (b) sifat penyidikan, penuntutan atau proses perkara lainnya, dan termasuk rangkuman fakta-fakta dan salinan peraturan perundangundangan yang diterapkan; (c) tujuan dari permintaan dan jenis bantuan yang dimintakan; (d) uraian tentang sifat masalah pidana dan
status terkini,
serta
pernyataan yang menjelaskan rangkuman fakta-fakta dan ketentuan hukum yang terkait, termasuk ancaman hukuman maksimal terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan permintaan tersebut; (e) tingkat kerahasiaan yang diperlukan beserta alasan-alasannya; (f) batas waktu yang ditentukan untuk memenuhi permintaan tersebut; dan
3
(g) informasi atau tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan berdasarkan hukum nasional Negara Diminta atau hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan tersebut secara layak. 2.
Dalam hal-hal berikut, permintaan bantuan harus memuat: (a) dalam hal permintaan untuk pengambilan barang bukti, penggeledahan dan penyitaan, penelusuran, pembekuan, penyitaan dan perampasan hasil-hasil dan sarana-sarana tindak pidana, pernyataan yang memuat informasi atau petunjuk-petunjuk lainnya yang menjelaskan keberadaan hasil-hasil dan atau sarana-sarana tindak pidana di yurisdiksi Negara Diminta; dan (b) dalam hal menghadirkan orang yang ditahan, keterangan tentang orang atau jabatan orang yang akan bertanggung jawab untuk menahan selama proses pemindahan, lokasi dimana tahanan akan dipindahkan dan kemungkinan tanggal kembalinya tahanan dimaksud.
3.
Apabila diperlukan, memuat pula:
dan dimungkinkan,
permintaan
bantuan harus
(a) identitas, kewarganegaraan dan lokasi orang atau orang-orang yang menjadi pokok penyidikan, penuntutan atau persidangan pidana; (b) rincian prosedur atau persyaratan tertentu apapun yang dikehendaki oleh Negara Peminta untuk dipenuhi beserta alasan-alasannya; (c) dalam hal permintaan untuk mengambil bukti dari seseorang, indikasi tentang apakah perlu keterangan di bawah sumpah atau pernyataan yang diakui kebenarannya, dan uraian tentang hal-hal pokok yang terkait dengan bukti atau pemyataan yang diminta; dan (d) penjelasan mengenai dokumen-dokumen, barang-barang bukti yang dimintakan.
catatan-catatan,
atau
4.
Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi yang diberikan tidak mencukupi untuk melaksanakan permintaan tersebut, Negara Diminta dapat meminta informasi tambahan agar permintaan dapat dilaksanakan.
5.
Permintaan bantuan harus disampaikan secara tertulis. Namun, dalam keadaan mendesak atau apabila diperkenankan oleh Negara Diminta, permintaan dapat disampaikan secara lisan namun kemudian harus segera ditegaskan kern bali secara tertulis.
4
PASAL 5 PENOLAKAN BANTUAN ALASAN WAJIB
1.
Permintaan bantuan hukum tidak dikabulkan apabila: (a) Menurut pandangan Negara Diminta, pelaksanaan permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum; (b) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang mana tersangka telah dinyatakan tidak bersalah atau diampuni; (c) Negara Diminta memiliki alas an kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya dengan alasan-alasan tersebut; (d) Negara Peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantu an yang dimintakan tidak akan dipergunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Negara Diminta; (e) Negara Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk pengembalian bukti-bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai Perjanjian ini; (f) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang hanya diatur dalam
hukum militer, dan bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum; (g) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang bersifat politik. 2.
Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik: (a) tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau keluarga terdekatnya; (b) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dimana Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Peserta dalam konvensi tersebut, untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana; (c) tindak pidana yang pada saat permintaan diajukan terkait dengan terorisme berdasarkan hukum Negara Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana politik;
5
(d) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut. 3.
Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berat terhadap badan, orang, nyawa dan harta benda, walaupun bermotif politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik.
ALASAN SUKARELA
4.
Permintaan bantuan dapat tidak dikabulkan apabila: (a) pemberian bantuan dimaksud dapat, atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun, walaupun orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah Negara Diminta; (b) permintaan untuk pemblokiran, perampasan atau penyitaan hasilhasil tindak pidana atau penyitaan terhadap harta benda terkait suatu perbuatan/tindakan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemblokiran, perampasan atau penyitaan di Negara Diminta; (c) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan ataupun penghukuman terhadap seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak berdasarkan hukum nasional Negara Diminta.
5.
Bantuan tidak dapat ditolak semata-mata dengan alasan kerahasiaan bank atau lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga dianggap berkaitan masalah fiskal.
PASAL 6 PELAKSANAAN PERMINTAAN
1.
Permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Negara Diminta dan dengan cara yang dikehendaki oleh Negara Peminta.
2.
Negara Diminta harus, berdasarkan permintaan, memberitahukan Negara Peminta mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan bantuan.
3.
Bantuan dapat ditunda oleh Negara Diminta jika pelaksanaan bantuan dimaksud dapat mengganggu penyidikan atau penuntutan yang sedang berjalan di Negara Diminta.
4.
Negara Diminta harus segera memberitahukan Negara Peminta mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi keseluruhan atau
6
sebagian permintaan bantuan, atau menunda pelaksanaan bantuan, dan harus menyampaikan alasan-alasan keputusan dimaksud. 5.
Sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sebelum menunda pelaksanaan permintaan, Negara Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan sesuai syarat-syarat yang dipandang perlu. Apabila Negara Peminta setuju menerima bantuan sesuai dengan syarat-syarat tersebut, Negara Peminta harus mematuhinya.
PASAL 7 PENYAMPAIAN DOKUMEN-DOKUMEN
1.
Negara Diminta harus melaksanakan permintaan untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang dikirimkan kepadanya untuk tujuan penyampaian dokumen-dokumen tersebut oleh Negara Peminta.
2.
Negara Peminta harus mengirimkan permintaan untuk penyampaian dokumen mengenai tanggapan atau kehadiran di Negara Peminta dalam waktu yang layak, sebelum tanggapan atau kehadiran yang telah dijadwalkan.
3.
Negara Diminta harus menyampaikan kepada Negara Peminta bukti penyampaian dokumen. Jika penyampaian dokumen tidak dapat dilaksanakan, Negara Peminta harus diberitahukan alasan-alasannya.
PASAL 8 PEMBERIAN INFORMASI, DOKUMEN-DOKUMEN, CATATAN-CATATAN DAN BARANG-BARANG
1.
Negara Diminta harus, berdasarkan permintaan, menyediakan kepada Negara Peminta salinan informasi, dokumen-dokumen dan catatancatatan pemerintah, kementerian dan badan-badan pemerintahan lainnya yang terbuka untuk publik.
2.
Negara Diminta dapat, berdasarkan permintaan, menyediakan kepada Negara Peminta setiap informasi, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan barang-barang lainnya yang berada dalam penguasaan pemerintah, kementerian atau badan-badan pemerintahan lainnya, tetapi tidak terbuka untuk publik, sepanjang dimungkinkan dan sesuai persyaratan yang sama sebagaimana hal-hal tersebut dapat tersedia untuk badan-badan penegak hukum dan lembaga peradilan Negara Diminta.
3.
Negara Diminta dapat menyediakan salinan resmi dokumen catatancatatan, kecuali Negara Peminta secara jelas meminta dokumendokumen yang asli.
7
4.
Dokumen-dokumen, catatan-catatan, atau barang-barang asli yang telah diberikan kepada Negara Peminta harus dikembalikan kepada Negara Diminta sesegera mungkin berdasarkan permintaan.
5.
Sepanjang tidak dilarang oleh hukum Negara Diminta, dokumendokumen, catatan-catatan atau barang-barang harus diberikan dalam dilengkapi dengan sertifikasi sebagaimana suatu formulir atau dikehendaki oleh Negara Peminta agar dokumen, catatan atau barangbarang dimaksud dapat dipergunakan sesuai hukum Negara Peminta.
PASAL 9 PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN
1.
Negara Diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan, melaksanakan permintaan untuk penggeledahan dan penyitaan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Negara Peminta
2.
Penggeledahan dan penyitaan harus dilaksanakan oleh Negara Diminta sepanjang dimungkinkan dan sesuai persyaratan yang sama berdasarkan hukumnya.
3.
Otoritas yang berwenang Negara Diminta harus menyediakan informasi yang mungkin diperlukan oleh Negara Peminta mengenai, tetapi tidak terbatas pada, setiap hasil penggeledahan, tempat, identitas, keadaan, integritas dan kesinambungan penguasaan dokumen-dokumen, catatancatatan, atau barang-barang yang disita, keadaan pada saat penyitaan serta penyimpanan selanjutnya barang-barang sitaan tersebut.
PASAL10 PENGAMBILAN BARANG BUKTI
1.
Negara Diminta harus, sepanjang hukumnya memperbolehkan dan berdasarkan permintaan, memperoleh kesaksian dan dokumen-dokumen dari seseorang, termasuk orang dalam tahanan, atau untuk menyediakan barang-barang bukti untuk disampaikan kepada Negara Peminta.
2.
Sepanjang hukumnya memperbolehkan, Negara Diminta harus memperbolehkan kehadiran otoritas yang berwenang Negara Peminta, orang-orang yang berkepentingan dengan proses hukum di Negara Peminta, dan perwakilan-perwakilan mereka ketika kesaksian atau bukti diambil di Negara Diminta dan untuk turut serta dalam mendapatkan bukti-bukti dimaksud dengan cara yang mungkin ditentukan oleh Negara Diminta.
3.
Tata cara pengambilan bukti meliputi hak untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan. Pejabat berwenang Negara Peminta yang hadir dalam pelaksanaan permintaan dapat diperkenankan untuk membuat transkrip verbatim dari proses tersebut. Penggunaan sarana teknis seperti
8
konferensi video untuk membuat transkrip verbatim dapat diperkenankan. 4.
Jika seseorang di Negara Diminta menyatakan bahwa terdapat hak atau kewajiban untuk menolak memberikan bukti menurut hukum Negara Peminta, Negara Peminta harus, berdasarkan permintaan, menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Negara Diminta mengenai keberadaan hak tersebut. Dalam hal tidak ada bukti sebaliknya, pemberitahuan resmi tersebut harus dianggap sebagai bukti yang cukup mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya.
PASAL11 KEHADIRAN PADA SAAT PELAKSANAAN PERMINTAAN
Sepanjang tidak dilarang oleh hukum dari Negara Diminta, pejabat berwenang Negara Peminta harus diperbolehkan untuk hadir di tempat pada saat pelaksanaan permintaan.
PASAL12 KEHADIRAN TAHANAN UNTUK MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAU MEMBERIKAN BANTUAN
1.
Berdasarkan permintaan, seseorang yang berada dalam penahanan atau sedang menjalani hukuman di Negara Diminta, dapat dipindahkan untuk sementara waktu ke Negara Peminta untuk membantu penyidikan atau memberikan kesaksian, dengan syarat orang tersebut menyatakan kesediaannya. Negara Peminta harus menyetujui untuk mematuhi setiap persyaratan yang ditentukan oleh Negara Diminta.
2.
Apabila orang yang dipindahkan disyaratkan untuk tetap berada dalam penahanan berdasarkan hukum Negara Diminta, Negara Peminta harus tetap menempatkan orang tersebut dalam penahanan dan harus mengembalikan orang tersebut kepada Negara Diminta setelah selesainya pelaksanaan permintaan.
3.
Apabila hukuman yang dijatuhkan telah selesai, atau apabila Negara Diminta memberitahu Negara Peminta bahwa orang yang dipindahkan tersebut tidak lagi disyaratkan untuk ditahan, orang tersebut harus dibebaskan dan diperlakukan sebagai seseorang yang berada di Negara Peminta berdasarkan permintaan untuk menghadirkan orang tersebut.
PASAL13 PEMBERIAN BUKTI ATAU PEMBERIAN BANTUAN PENYIDIKAN Dl NEGARA PEMINTA
Negara Diminta harus memanggil orang, berdasarkan kesediaannya yang dinyatakan sebelumnya, untuk membantu penyidikan atau hadir sebagai saksi
9
dalam persidangan di Negara Peminta. Orang tersebut harus diberitahu mengenai perlindungan, fasilitas dan tunjangan yang akan diberikan.
PASAL14 TINDAKAN JAMINAN KESELAMATAN
1.
Sesuai dengan Pasal 13, seseorang yang berada di Negara Peminta untuk memenuhi suatu permintaan tidak boleh dituntut, ditahan atau dikenakan pembatasan kemerdekaan pribadi apapun di Negara Peminta atas setiap perbuatan atau pembiaran yang terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari Negara Diminta, tidak boleh pula orang tersebut diwajibkan untuk memberikan bukti dalam setiap proses hukum selain dari proses hukum yang berkaitan dengan permintaan.
2.
Ayat 1 Pasal ini tidak berlaku lagi jika seseorang, yang bebas untuk pergi meninggalkan Negara Peminta, tidak meninggalkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan resmi bahwa kehadiran orang tersebut tidak diperlukan lagi atau, setelah meninggalkan, kembali secara sukarela.
3.
Setiap orang yang memberikan persetujuan untuk memberikan bukti berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perjanjian ini tidak boleh dituntut atas dasar kesaksiannya, kecuali untuk sumpah palsu atau penghinaan terhadap pengadilan.
4.
Setiap orang yang tidak memberikan persetujuan atau tidak dapat hadir di Negara Peminta tidak dapat dikenakan upaya paksa apapun di Negara Diminta.
PASAL15 HASIL-HASIL DAN SARANA-SARANA KEJAHATAN
1.
Negara Diminta harus, berdasarkan permintaan, berusaha untuk memastikan apakah terdapat hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya dan harus memberitahu Negara Peminta mengenai hasil penyelidikannya. Negara Peminta harus pula memberikan informasi yang diperlukan atau bukti-bukti lain apapun yang menunjukkan keberadaan hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan tersebut di yurisdiksi Negara Diminta.
2.
Dalam hal, berdasarkan Ayat 1, hasil-hasil dan/atau sarana-sarana kejahatan yang dicurigai tersebut ditemukan, Negara Diminta harus mengambil langkah-langkah yang diperbolehkan menurut hukumnya untuk menelusuri, membekukan, memblokir dan menyita hasil-hasil dan sarana-sarana kejahatan yang dicurigai tersebut, sementara menunggu putusan akhir mengenai hasil-hasil dan/atau sarana-sarana kejahatan terse but oleh Pengadilan Negara Peminta.
10
3.
Negara Diminta yang menguasai hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan yang dirampas atau disita harus, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negara Peminta, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan terhadap hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan tersebut berdasarkan hukumnya. Sepanjang hukumnya memperbolehkan, Negara Diminta harus memberikan hasil-hasil dan atau sarana-sarana kejahatan yang telah dirampas atau disita tersebut kepada Negara Peminta.
4.
Dalam menerapkan Pasal ini, hak pihak ketiga yang beritikad baik harus dihormati berdasarkan hukum Negara Diminta. Apabila terdapat gugatan dari negara ketiga, Negara Diminta harus mewakili kepentingan Negara Peminta untuk berupaya mempertahankan hasil-hasil dan atau saranasarana kejahatan hingga adanya suatu putusan akhir oleh Pengadilan yang berwenang di Negara Peminta.
PASAL16 TRANSIT ORANG DALAM PENAHANAN
1.
Negara Diminta dapat, sesuai hukum domestik dan prakteknya, mengijinkan transit melalui wilayahnya seseorang/saksi yang ditahan, oleh Negara Peminta dari negara ketiga, dimana kehadirannya dimintakan oleh Negara Peminta dalam masalah pidana.
2.
Apabila pesawat udara, kapal laut atau kereta api dengan apa orang tersebut dipindahkan mendarat atau berlabuh atau berhenti di Negara Diminta, pihak yang bertanggung jawab atas penahanan atau pengawal dari Negara Peminta, atau apabila dapat diterapkan, negara ketiga yang membantu Negara Peminta untuk memfasilitasi pemindahaan harus tetap bertanggung jawab atas penahanan orang yang dipindahkan tersebut selama transit di Negara Diminta, kecuali disepakati lain oleh Negara Diminta.
3.
Tanpa mengurangi ketentuan pada Ayat 2 dan apabila Negara Diminta menyetujui, orang/saksi yang dipindahkan dapat untuk sementara waktu ditahan oleh lembaga yang berwenang Negara Diminta sampai dengan pemindahannya dilanjutkan.
4.
Apabila transit dan/atau pemindahan orang tersebut tidak dilanjutkan atau telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam permintaan, Negara Diminta dapat memerintahkan bahwa orang/saksi tersebut dipindahkan dalam penahanan ke negara dari mana pertama kali orang tersebut dipindahkan.
PASAL17 KERAHASIAAN
1.
Negara Diminta harus menjamin untuk:
11
(a) Menjaga kerahasiaan informasi atau bukti-bukti yang diberikan atau sumber informasi tersebut sesuai dengan permintaan bantuan; (b) menjaga kerahasiaan isi, dokumen-dokumen pendukung dan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan permintaan bantuan; (c) melindungi informasi dan bukti-bukti dari kehilangan, akses tanpa ijin, perubahan, pembocoran atau penyalahgunaan. 2.
Apabila permintaan sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal ini tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar persyaratan kerahasiaan atau sepanjang bukti dan informasi tersebut diperlukan untuk masalahmasalah pidana yang dimintakan, Negara Diminta harus memberitahu Negara Peminta sebelum pelaksanaan permintaan dan Negara Peminta harus menentukan apakah permintaan tersebut tidak lagi perlu dilaksanakan.
PASAL18 BATASANPENGGUNAAN Negara Peminta harus menjamin untuk tidak membuka atau menggunakan informasi atau bukti yang diberikan untuk tujuan-tujuan selain dari yang dinyatakan dalam permintaan tersebut, tanpa persetujuan sebelumnya dari Negara Diminta.
PASAL19 PENGESAHAN Dokumen-dokumen, catatan-catatan atau barang-barang yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak memerlukan pengesahan dalam bentuk apapun, kecuali ditetapkan secara khusus dalam Pasal 8(3), atau sebagaimana dipersyaratkan oleh Negara Peminta.
PASAL 20 BIAYA 1.
Negara Diminta harus menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan, kecuali biaya yang harus ditanggung oleh Negara Peminta yaitu: (a) biaya-biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah Negara Diminta atas permintaan dari Negara Peminta, dan setiap biaya yang harus dibayarkan kepada orang itu selama berada di Negara Peminta berdasarkan permintaan menurut Pasal 13 Perjanjian ini; (b) biaya-biaya atau upah-upah tenaga ahli baik di Negara Diminta atau
12
di Negara Peminta; (c) biaya terjemahan, penafsiran dan transkripsi; dan (d) biaya-biaya yang berhubungan dengan pengambilan bukti dari Negara Diminta ke Negara Peminta melalui video, satelit atau sarana teknologi lainnya. 2.
Apabila nyata bahwa pelaksanaan permintaan tersebut memerlukan biaya-biaya yang bersifat luar biasa, Para Pihak harus berkonsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar bantuan yang dimintakan tersebut dapat diberikan.
PASAL 21 KEWAJIBAN INTERNASIONAL
Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai bantuan hukum timbal balik dalam pidana berdasarkan konvensikonvensi internasional atau pengaturan-pengaturan lainnya dimana mereka menjadi pihak.
PASAL 22 KONSULTASI
Para Pihak harus saling berkonsultasi, pada waktu yang disetujui bersama, untuk mendorong pelaksanaan perjanjian ini dengan cara yang paling efektif. Para Pihak dapat pula menyetujui untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk melaksanakan Perjanjian ini. Kedua belah Pihak juga dapat menyepakati langkah-langkah praktis yang dipandang perlu untuk memudahkan pelaksanaan perjanjian ini.
PASAL 23 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap sengketa yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan konsultasi melalui saluran diplomatik.
PASAL 24 PERU BAHAN
Perjanjian ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.
13
4JHOFE
4JHOFE
~t.frq
~
c.:m:oo ~
qi'lfq~ Cfi
fcriUq:; 'H (
cfiT
fRCf)R
JtR
"fifU
~ diOI{iv-'IQ
cfiT
fRCf)R
(~
~ ~ Cf~~ u;Hfcl~ICfllfJ 'Cfal" ~ 'dfliT ~}:
~ if,T
am,
~
"QCf ~ 3ffi" 3-11=Rlt.r ~
~ ~ 3q1~C1 ~ q:;r qc=rr ~JTTOt. ~ ~, ~ ~ ~ ~~ ~ ~
e;~rr
*
~
e:v ~
TJ"Cf)-o/{
'H6l!~a, ~ cmtrCfl"
*.
m
~~
~c=r
ql{{-q~,ii ~ "ff~ ~ ~
M
wmfct:f 3tWIT CfiT vef;-~ ~ ~ ~ "$1 crirn
fo=l lh1 ffiffil <1 ~ ;A- ~ ~~
CflT
mm.rcrrr
t:
~ ~ ~ qy~q;- ~ 'H()I
NNW~I
~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ;R- 41'lf4~Cfl ~ ff614(11
2. CflT
_mt
6~
3-11=Rlt.T ~ ~ ~ ~ ~T ~
m Chl ~a l$ ~ ~
mr
~
af?r R
~' ~
dl, 'H~t
ar ~ ~ 'H~~:ar111
* fa1
fc:1 ffi1 (i 'H fJ:;:w 8i i.i t: cllfm
ff~
(hrl
~*'
~ ~ ~· ~~ (f.~ ~
~ ~ ~rr;
~ ~~ ~ c.fCit~\."n
~~;
(df)
~~ ~t=<11Cl"''
(f.T)
\TC;~IT
(5.)
c=rm~fr
(U")
ma-<:r
(~)
31aRTtiT $
~
<=rm ftcr~ ~~~'U ~r;
m mlt""lf 3t.l'R" ~ ~~ m=c=ni ~ ~; ..!)
3fi"t
~;
~ ~
~
3fR'
fcA ~q 1~01
~
*
Ra=rr;
3-101~(1';- e:~r ~ c~ Rh~1 ~ ~ q:;)..!)
~ CRa:rr' c. ' (Jr)
~;
(~)
~ ;R' c
(31)
~ ~ ~
~ ~' ~ ~
(c)
CRT{
31fao
Cfl{CTIT,
~ Jr~ ~
~' fct~J{UI
t1 614C11
q:;l ~
'
m Cfii~Cil$~1
mit:f ;R'
c);
~I
~ CRT{ Cf1T C!ChCHI31 3ml
m
cntR1 ~;
01" ~I
qffi $ tRf
me:-
~ ~, ~ ~ fm)l!{ q:;)- ~ ~
3Ci%
:ffi
..!)
mm &; .w:mtr ~ ~ ~' 6.
3fit
..!)
~
3ft aT
Cfl{aiT
..!)
~~
q(1T
$ 3t~m $ ~ ~ ~ tttll\4<11 ~ ~ t~r
cF ~ d-1 ~
*i614Cil
~ -c.rcf ~ q;r
$ 31a1~ $ ..!)
q:;)-
ql{f"q~q; fi614r:il
m-cc=r
ctil4'lcrC1llCii ~ ~ ~)'
61
~, ~
M
~ ~
m
~41~<1
~ ~ ~
artr tar I 31o-T~
-;:r-
Jr9S$;r
(en)
~~r fcAChl\~1 CT1 Ji 't
ear
~ m~
6Mt; 2
~ fcf;~ ~
c#T
fol{LfC11 fl
~ ~
2.
3ft>:6ing<"1 ~ ~ ~ "Qifi" ~ t~r Cf1T ~
dl
tiRI~IChlf! t~r ~ ~-m-al ~ ~ q:;r ~c;o=r ~ ~
3tR
~ CfiT ~
~ CfiT ~ ~ ~ ~ ~ ~ fifa~ICf11f! t~r ~ ~~fr ~ GRT ~ ~ ~ ~ ~ ~ fc;r(! ~
~ ti~~tc:ntfl t~r, ~
1.
~ q~C7il~<"1
llcf
~ Cfll'll~a-C1'liC7i ~ ~~1"11T1t* ~
"Cfltml
~ djOf{lv~
2.
cnm
tl
cfiT
'mcnR" ~ ~ ~ ~ 3G1Cf1T ~ ~
~ tR3116i4 ~ (1tiT ru«1 diOI{Iv"~
cfi'J
mcflf{ ~ ~ ~
~ ~ tR:III()t'll ~I c.
'IT, :HRI~IChlf! ~r ~ ~ ~~ ID"'tT $ } .3ftTCIT -ti"1171~Cf1 ~ ~
m
ti~~IChlf! t~r ~ ~ ~· q;J ~ ~I
3fi1* 4 ~ ~ fcltillla~ 'Hfii~Cil ~ ~ ~ ~ ~ ..:;)
1.
* faiChrl~ffi!(1
CfiT ~ ~~
~:(Cfl)
lTGffiu ~ ~ ~~ ~ ..:;)
3-TmiT Cf11~C11$lli 'fiillffi
~ ~a;;Jr ~ CfiT ii111r;
(~)
am vcf
~
(OfTdT
~
3tR
Cf11~C11 $ lt1 ~ ~ c.
3tR
~ ~<:IT CfiT m-U~r
~ ~ ~ Cf1T ~ ~~ ~; ~
3
(dT)
~ ~<4)"101 ~ ~ ~.:r
fcRrr
d"l
6 3tR
~ ti$1<4(11 ~
~;
(-:q")
Wffi
~<:IT ~ ~~T CfiT
~
:ffi
~ CfiT ~
fcrcR"trr 3ffi 3fCRTtl
fcrcR"trr
~ ~ ~ C:0S
~ ~ ~ ~ ~
6;
~~-~~~~~~~~~~~ ~;
("3")
3tR ~ m
"ftcrtGfltfl ~ ctitcrt ilt\~<"11 ~ ~ ~r ~ ~ ~
~
~ ~ ~ ~ ~ 31miT ~ ~ CfiT tiCHfil<"1 ~tSqiC\01 ~
~
~
~~~~~~~~
(Cfl)
ma-
3fCRTtl ~ 3q1f:ii<1 ~ "QCf ~ ~ ~ft "QCf ~
~ Jiq~ q:;r qc:rr ~'~~~':rat~
3ft1qT
3fmrr~~~~dt~d'T"Cf~~~~~~~ ~
~cm:r ~ .mtlR ~ ~M ~
vcn fa a'l .. fl fcli" 3fCRTtl ~ 3 4 1~ <1
~3tRm~~~~r~~~6; ~
(N)
~\(1'\'1(1 ~
W
d'T"Cf
cllfffi
31R
q;)- ~ ~ ~ ~ dt
lRt cllfffi:z:if
.w.rciT c
fcRrr 3.
~ ~ :ffi ~ ~
~ JflQ~
(Cfl)
Jtn"
~
W
crmfr ~~~I
m:rcr
~' ti 61ll <""II ~ ~ ~ ~ ChT1 ~ffil C1 ~
M:-
~' ~
.mrcrr
Cf)l~ctl$ <4~ ~
.m..
~' \(ItS~ ll (11 t1m tRIT;
(N)
d'T"Cf &rftn q;)" ~1011cr(1~(1
~ ~N ~ 3Wcff JNffi=IT, ~ Ch{ctl011 ~
B,
~ ~
J1R
~ Gfl"ROTI
4
m
c\!l~\41 q:;r
("aT)
fct,"ffr fcn<:rr
~ ~ ~<:r ~ ~ ~ mT ~ ~ 1H~~
it
~ ~ ~ Cfm ~~qul "liT qr.c- ~ro=r ~
~ q:;r
FcrcRur *r
ra-m
"
.:;}
~ra:rr ~ ~.ffCf>
m-
* ma-<:r
6
(ltTT ~
~ ~
~~~;
(U")
Jtfc?t~CfC1 ~
d1icn" ~
'H$1llcll ~ ~
5.
6"1
31o1Uu .:;}
~d ~
R fa
~~ ~ ~
~ ~ 3ftrciT ~ ~'T GRT .mrciT ~ .:;}
wmu CH1ffi!Cfl .:;}
~ ~
.:;}
ftcr
~ tR
*'" fcn<:rr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -m ~ .:;}
.:;}
~~~~
1.
wmu 3ff WRlU ~ ~ * m- ~ ~ 3nlrtfr c;:;T JR:rc:r: .:;}
Cf;"{
~
-m:rr
m- m ~
~ ~
cfil ~-, trn",
~ ~
CfiT{UT
~ ~'
¢
~
h
crr
.:;}
m-;
'< l'stl:aC1t, Crl311c1"tll ~' '{kl1crt"tfc=tCfl ~ c.
"
~ ~ ~ ~ li~31Crll~
~ ~ ~
~-~
q:iRUT
ar~t;
5
fcn<:rr
dTliT ~ 3-Tmrr 3ff
~~ crlllfltCfl Cfll~ql$ll1 ;A- ~
fcn<:IT
a-at
~ a-~r ~ ~Cfffi01
""
~
ft:lv
'ti6CHffi ~
~ fcf;<:rr
"" fira:rr,
~ ~ fcf;<:rr
(s)
~
~
""
mrr 6-,
~-
.:rncnc;r
fcfi" m
~T ~
~"?.1",
Cflf ~rar ~ ~~r
* Th7iffi1n
""
ct?r
:>t"~<:r ~ 31fclf{Cf(""l ~ 3~<:1"
'CfCT ~
cll
anrm 1
m:u ~ ~ fctfUCF ~ ~ ~ ~ ~ 31crt'("i{ OI CJt ~
mer~
cfil ~
CflT m~crn:J
dl
""
~
""
m- ~ 6·;
6)";
2.
!?ff
~ c):; 3t~<:r ~ ~ ~Chl1 ffif~ <"1
~ d1liTIT
CfiT
{I "i a1"i f2l Cfi ~ q;r c..
3ftRlU
anrm -
~ ~
CfiT
~ ~ ~ wrciT
:Jc8
c'Q hnd I<"i
errfai
~ .3ftHTU;
~ ~ ~ fcf;<:rr dTm
""
~ ~ Ji
(tr)
~
dl
~ fctfUq;- "ffc;R«1T ~ ~ ~ ~
~
.mar crrm ~ .3ftHTU;
34\QCf(""l 3ft<4ffi'1C1
""
~ ~ Cf){crrT
m.rcrr
~ 3m1U
~ q;r t;T
3.
~ ~
.w:rm:IT dl
cfrr
ctiT
.w:rmr CfiTfu:r ~
lTcf)
q-a;
~
{I \J'Io-~lffiCfi
ere;
'ti\Jfa1"1f8 ~ ~
Cf.TcTf -crrn- wrcrr
r
~
~T ~I
tr CRif a:r 61,
~ CflT 3ftRlU ~ ~ ~I c..
0
~
~ q;r ~
fcl,1fr ~, ~, ~ .3-fR ~
.wruu,
m-,
~
:fffu
mfR
c):; ~~
~
{i
i~ ~
~
~( .i 1 1~ l
-~ ~ : 1 ~ i~ i ;
! g ~~~ ~ ~ il&'ll;~ ~ t( 1&1~:
-~ ~
~
~ 1:
t
~
1&
; ~ f CW t4&1 E ! l~i ~tt~; !~~ 1i 11; ~ ~ ~ ~~i t~ ! ~ I ~ ~ : j ~ i I >R;
t~ 1! ~ ~ t~i I !~~ I&J
~
:
I&!
: :; : ~ I ~ !
:. ~ ~ ~ t ~
-16-
1¥
~~
i~
1iE
~~
~lf
J~ ~~
--~~
~~
-~
~
el
Il ~~- i i~ !! i ~ro~ 4&1i~
~
~
~~
i-
~
1=Y 1=Y
~ i!
~ -~
~!( ro~ ~~
f
~1&~
i(~~
tW>R;
i~
i&H-~
!( ~ ~ 1& ~~~~ ~ If li .r; ~ i - £ i~ 1&~~ t~i ~ il;~i I!! i~! ~! ~~~ t~~ """ £ 1
i£
4&
~~~
i~
it~~~ ri
r-i
1&
>R;
1&
tT
~1
~
~~~~ m
~~(~~ ~
s.
'flt,;tll<""ft ~ ft;rQ- ~ ~
cnt
61aiT ~
3f~ ~ fa:lt>qt~CT1 ~
m
CfiT ~
~ ~ ~ ~q;c:ft ~~T ~ ~ tR ~ ~ ~
.mer~~ ~ ~
~Ril ~ 3{t :<:Itfra:r 'flf,f'lq<""fi
cmft
~ ~T 3Uf ~rffi ~
ell
eft
fcn
Cfm
tl
~
~ ~
t err ~
.m.:<:~tftaf 'f1 $ill <""II cf;r ~"! Cfi I'{ Cfi'«
~· 3101q1<401 ~I ~
2.
w:rcrr
~ ~T~ ~ ~~T ~ ~ ~ ~
~
~
~ ~T ~ ~
~~ ~f<""ttcl"i ~ ~()[ ~~ q:;r ~~ ~ aar ~
~
mrcrr q~r
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ liRf">'lqCf<""f ~ ~ ~ ~JTT I ~
3.
~
~ ~~T ~ ~~T q;)- ~f<""liCJ\511 ~ ~ ~ CfiT ~
~
~~I~~~~ -aT~ c=ttiH"' <:fl
2.
a:r
~ ~
t
cmurr ~ 31
err~ ~~T q;)~
1
~ ~~T~ ~ ~ ~ 'R ~ ~~T .:> ~
~
'fl 'ten I:fl
fct31TdT
~ ~ ~ ~ ~ ~
df$'
CfiT ~
~ ~ "11CT1 en I:fll
~f<""ll cl "11 ~ .m:rciT ~~ ~ 'fila "1fa"l Cf) ~ ~ 31«>1'~ ~ 6~ q;)~
~
~
m
~ ~
"
3.
3-fR 3a=ti' ~ 3ft't
~Ril ~
fcn
Ch'ttQart ~
m
cr41f4Cfi ~ Cf))- ~ ~RIT ®
~ ~~T ~@ICJ\511 ..:> cn'ti QJII ~ RCf>
3-Ttitrr ~
~
~J=t!flll<""f
'fiFalfCt<""t
~ ~ ~I
~ ~
~ ~~T ~~in fc;tQ- ~ ClfCfC1" G1
"
~
'fit I
8
~
~ a-~r q:;)- t;ICJ01 CRn! ~
4-
~ ~ ~
;;qc;r '~- 'f(il a "1' 31~ 314CIT q'(:-c:rQ·, ~ ~
~
q"{,
~
em-
CJ'J'tRl
~I
eft
CR
df(!
~ 9 ~fr 31\"{ ~
~ a-~r IDU crc;rr~rr
2.
~
3a=6T
~Tcll ~ 3ft.~
~ ~ 3VTR1R
"'
~
CfR(1T
~ ~ ~
3-ftrcrT
CR=C13IT Cf'lT ~
~ Cf'lT
iflC;
~
Jffi
~ret,
"1101 Cfll fl ~ Cfl'lct I QaII
mfttCfiffr, "ffi'fr
~ ~ ~ ~T ~ ~ 3-TTCf~
~
61
~
~~rr, ~~
3tfr
.3fTtlR liT cfiT ~ ~ ~ ~ ~
3-tR- 3"ffi
~ t-~T ctiT ~8:111
3.
3ffi"
~
6,
~t ~c=r
~
fct;1r
lhfr df(!
"11Ci1Cfllfl
fcn:FfT
C\t=(ila'"'il, ~
~ -crRi ~ c;m ~ ~ ~
.m=m-m * m ~ ~ tr ~ a:rtr ~
N{
~ ~ ~
1
~ma10 ;:;, mt<:r -gp:n
~
1. ~ a~r, ~ ~ Gm ~ ~ <'\ ~
~
1;ITC(1
~
~~·
CfiT
6,
q"{
~ ~ ~, ~ ~
CfiT IDft-
~ ~ ~
3-fR
me:-
C\'fC1 ta \J1 ~
~ ~ ~ ~
Cfltm Cf'ltm1
*
(fCf) JtR
~
·cnm
~ ~
~ 3ft"
~ ~IC(icn(1'1 ~T ~
2. ~ a-~r, ~ ~ iiffi -~ ~ ~, ~:r~ ~r ~
~
~
~
~ ~arcR" ~, ~r~ t~r ~· ~ ~ ~ Cfll~ctl$4i ~ ~
~ t;ITC(1
c
~ ~
(1tiT ~ ~
fc;tcr
~ ~~ 9
3fR
q:;)- ~ ~~r ~
~
ma:-<:r
*
* me:-
:Hm ~ ~ ~
t~
~~~~ ~~~ !f ~
~~~~~
I i~!i !~~~~t ~~ I; 11~ t ~~~~ ~ Ii'ii i ~~~~ ~~~~~& ~~~
1';
&
~~ I;i~~~ ~:!jtl ~~ &~ ~~ .
'
E
b
.e!
li
~~ ~~
t ~ ~ ~ ~ i 1 ! ; :! i i -'
i, 11~f ~
I
m ~ ~~
~~ ~i,_
~~· ~ ~~
~,~~ !l
I~ i~
~
i ~~t ~
tl
~
t ~
tiii; ~ i; ~:it f
~t &
i
i~!lotj ~l
i ~ I t ·; i t ~,_ &
~~
i-P;~~ ~ ~
~1c -!&~
~, t
~ i~t&!l im ~~~'trt~ ~ ~~~r;
~
~i~ti
I ~ ~II
~ ~
~-
~~ ~ ~ ~ ~ 'r"
~
~~
~~ N
0
rl
* mm 3lR .3f"URm in 3ffm"an- * crrfiRr adTr ~
.,:)
~
.3-fR
e<:rfffi' cnT
f,T
~
6
.mrciT ~ ~-l\1fiC(1Cf1(1~ .,:)
~ ~t ~ ~ fct; ~ICT1i(1~(1 ~
cnT
.3-ffQq;- ~
~ ~ en)
31Rt=r
I
3. ~ ~ "JT$" ~ ~ ~ ~T .,:)
~csq:~Crl c)1
c:rcn
WfCf Cfi'{ ~ ~ .,:)
~ ~ c)1 ~ c)1 31 CT1 {1 {a I .,:)
~~ ~T
.3-fR :ffi
.,:)
*
.,:)
e<:rfffi' cnT
7fQ"
~a=rr ~ ~ cf,r 3-TTCr~~ ~
*,
~T
6
c=IT ~
~ e<:rfffi'
*
~ e<:rfffi' c)1 ~
d=fla=IT
~I
~
G"xr
~13 ~ IDR 1jfCJCjf CflFIT w.rcrr ~ ~ {1fil4dl ct>"I!ff
$"fJ' 'RR c)1 ~ 13 ~ 3lt.:mfro:f, ~ ~ c)1 31CT1 'ft {10 I ~
1.
.,:)
* ~ ~ ~- Cht,
~ ~~r .,:)
Cf>T ~ ~ ~ ~
a:rtf
~ ~
~
.3-fR
o=r
~ Cht~qt$
tr
*
.3-fR
~
.,:)
e<:rfffi' IDU ~ ~~r .,:)
~ Cfie=~ 3-T~ qcpl c)1 ~ ~, awr~ c. ~
~ ell Rna IC1 'fq c1 ~ C11 -crt ~ ~
a:rtf
wn<:rT
~ e<:rfffi' ~' ~ ~ ~ ~ c)1 ~ftcfc:r, ~ .,:)
ma-~ ~ ~ ~ cfiT ~~
~ ~ q;,.,:)
2.
cmr
.,:)
w 1 c=rsr
(qTdT ~
~ ~ ~ ~
e<:rfffi',
~~T ~ ~ c)1 ~ ~
~ ~ .,:)
f;, at ~ 3-Tr~T<:r ~ 'H'lCfil:fl ~' fcti ~ ~ ~ 31Gf ~ ~ f;, c)1 ~ cfR:r (30) ~ cf,T 3-l~ltt c)1 3frcR· ~ ~~T a:rtf ~ 6·, m, c)1 6lTC." ~ ~ crrfiRr Jff d"RJ.T 6"! ~
rnsar
.,:)
e<:rfffi' ~ ~ w.t c)1 3-ra:rm-c; 12 3fR 13 c)1 .Jl~ -R- ma:~ ~ c)1 ~ ~ ~ ~ f;, ciT ~ dlCfTtr <:IT a=<:rr<.nc;r~r ~ 3i q CR ICT1CT11 cR ~CR ~ mr ~ dlCfTtr c)1 .mt:rR tR ~rJlo1 c)1 3-Ttfra:r c:rtr ~ 1 3.
~
.,:)
.,:)
ar
11
Qm e
4.
a:t6i'
~ tfR1T
,m..<:Jtfra;
a:t6i'
t
,ciT
a:rtf ac=rr 6 JfR
~ ~T
dl
~
~ 'TcnR if; iflt..~
dl
.,:)
~ ~~T
~
3'WIT
c)1
~I
~~~T~~~"CR~~~Cffi"~,
1.
.,:)
.wrmr
Cfltm ~ CRIT
~
~
.,:)
6 3ffi' 3ftrafr
~ ~ ~
~ c)1 ~ c)1
m ~ ~ ~ dl if"R dl ~ ~~T q:;l ~ " c)1 ~ dl .wmtT ~ ~ .,:)
Cfltml ~ ~T, ~ ~~T .,:) ~
~
m
~ c)1 ~ ~ ~ .mcr~<:rcfl ~
"
.wrmr c)1
"
~ ~ ~1m
.wrmr
m
~ ~ 3m-IT{ 3fr
2.
~
~ 3q1Gfe1 ~ ~ ~
6 om
~ ct~T c)1 ~ cr~I'QI
~dl~~~ ~ Cfq:)~~r, ~~c)1-w 1 c)1 .,:)
31a=t'fi>tOI .,:)
dl,
3a:r ~ ~
.,:)
3fRim .wrmr
~ 3q1G1e1
'fiqffi41
~' ~ ~ ~' ~ q:;~ (1tiT ~ ~ c)1 ~
~. ~~T, ~ ~oQ ~ U &
3.
.,:)
~ 3fR/<:rr 3ftRTU ~ 3q1G1C1 ~
dl
6,
.mt~r q:;l Chi'Q1~C1 ~ c)1 ~ 3a:r ~ ~~;A-
~ ~
4.
.wrol ~ " c)1
fc\1tr
m
~
.,:)
3fRim .3i1R1U
~ 3q1G1e1 ~
3-fR/m .3i1R1U
.,:)
~ 3q1~C1 ~ Cf1T ~ t~r
~ IH lfU'I Ch
dl,
.,:)
.,:)
<1cfr<:r ~
'Cfal c)1 ~ Cf1T
.,:)
~
~ ~~T c)1 fCA .Q ~a I .,:)
CfCf)
dl
m
.,:)
ill ~ ~~T, ~ ~~T dl ~8;111
fa1ul<:r f?0r
f',
Jfftl-~ ~ dl1!
~ ~~T c)1 ~ c)1 ~ 'fiCFIHIOi fctK:rr ~I ~ ..:l "-
~
~ c)1
~ ~~T c)1 cr'QI~I
.,:)
~ ~ c)1 3101 ~ llM
zy:rr Cfltm
tmr
.3fcFrnR Cfil~ot$ Cfltm1 ~ t~r, ~
dl1! ~
~
~
3-T'rot
em
~r ~ 3q1~C1 ~
mar c)1
12
cfR:m
~~T
cr'4141
31R m
3IT~r<:r q:;l ~ Cfltm I .,:)
=t-£. '"PI~
~ CfiT
~~16
3ffilwT cA" W
711! 6ll Rfl;z(i
Cf;f
q I'< aICH01
~ ~ ctl44101, \:11(44101
2.
~
dt xm=IT 6
