www.hukumonline.com
PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA TABEL DAFTAR ISI Pasal
Tentang
Pasal 1
Ruang Lingkup Bantuan
Pasal 2
Pembatasan Pemberlakuan
Pasal 3
Pembatasan Bantuan
Pasal 4
Penunjukan Otoritas Pusat
Pasal 5
Bentuk Permintaan
Pasal 6
Isi Permintaan
Pasal 7
Pelaksanaan Permintaan
Pasal 8
Pembatasan Penggunaan Bukti yang Diperoleh
Pasal 9
Perlindungan Kerahasiaan
Pasal 10
Perolehan Pernyataan Sukarela
Pasal 11
Perolehan Alat Bukti
Pasal 12
Hak Untuk Menolak Memberikan Alat Bukti
Pasal 13
Ketentuan Mengenai Dokumen dan Catatan Lain yang Tersedia Untuk Umum
Pasal 14
Kehadiran Orang Di Pihak Peminta
Pasal 15
Kehadiran Seorang Tahanan di Pihak Peminta
Pasal 16
Jaminan Keselamatan
Pasal 17
Transit Orang-Orang yang Berada Dalam Tahanan
Pasal 18
Penggeledahan dan Penyitaan
Pasal 19
Pengembalian Barang Bukti
Pasal 20
Mencari Keberadaan atau Mengidentifikasi Orang
Pasal 21
Penyampaian Dokumen
Pasal 22
Bantuan Dalam Proses Perampasan
Pasal 23
Kesesuaian Dengan Peraturan Lain
Pasal 24
Pengesahan dan Otentikasi
Pasal 25
Biaya
Pasal 26
Konsultasi
Pasal 27
Amandemen
Pasal 28
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 29
Pensyaratan
Pasal 30
Penandatanganan, Ratifikasi, Aksesi, Penyimpanan dan Pendaftaran
Pasal 31
Mulai Berlaku, Penerapan dan Penghentian
Pasal 32
Penyimpanan Perjanjian
www.hukumonline.com
1
www.hukumonline.com
PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Republik Sosialis Vietnam (untuk selanjutnya disebut “Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"): BERMAKSUD meningkatkan efektifitas lembaga penegak hukum Para Pihak dalam pencegahan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana melalui kerjasama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
1.
PASAL 1 RUANG LINGKUP BANTUAN Berdasarkan perjanjian ini dan sesuai ketentuan hukum nasional masing-masing Pihak, Para Pihak akan saling memberikan seluas mungkin upaya bantuan timbal balik dalam masalah pidana, meliputi penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Bantuan Timbal Batik yang diberikan dalam Perjanjian ini meliputi: (a) pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang; (b) pengaturan agar seseorang dapat memberi bukti atau membantu dalam proses perkara pidana; (c) penyampaian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan; (d) tindakan penggeledahan dan penyitaan; (e) tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat; (f) penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan dan barang bukti; (g) melakukan identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; (h) pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dapat disita atau dirampas; (i) perampasan dan pengembalian harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana; (j) pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka; (k) pemberian bantuan lainnya yang disepakati dan sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Pihak Diminta. Perjanjian ini hanya berlaku untuk pengaturan bantuan timbal balik diantara Para Pihak. Ketentuan pada perjanjian ini tidak akan menimbulkan hak apapun bagi perseorangan untuk mendapatkan, menekan atau mengeluarkan suatu bukti atau untuk menghalangi pelaksanaan suatu permintaan bantuan. Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan "alat untuk melakukan tindak pidana" adalah benda-benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau benda lain yang memiliki kegunaan yang sama dengan benda tersebut. PASAL 2 PEMBATASAN PEMBERLAKUAN Perjanjian ini tidak berlaku untuk: (a) penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan seseorang; (b) pelaksanaan putusan pidana di Pihak Diminta yang dijatuhkan di Pihak Peminta, kecuali diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan Pihak Diminta;
www.hukumonline.com
2
www.hukumonline.com
2.
1.
2.
(c) pemindahan narapidana; dan (d) pemindahan penanganan perkara pidana. Perjanjian ini tidak memberikan kewenangan kepada suatu Pihak untuk melaksanakan yurisdiksinya di wilayah Pihak lain dan penyelenggaraan suatu fungsi yang secara khusus merupakan kewenangan dari Pihak lain berdasar hukum Pihaknya, diwilayah Pihak-Pihak lain. PASAL 3 PEMBATASAN BANTUAN Pihak Diminta harus menolak permintaan bantuan, jika menurut pendapatnya: (a) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan atau pemidanaan atas orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang memiliki latar belakang politik; (b) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan atau pemidanaan atas seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang, apabila terjadi di Pihak Diminta, berdasarkan hukum Pihak Diminta merupakan tindak pidana militer yang juga bukan tindak pidana berdasarkan undang-undang pidana umum dari Pihak Diminta; (c) terdapat alasan kuat, bahwa permintaan penyidikan, penuntutan atau pemidanaan dapat menyebabkan prasangka terhadap seseorang karena alasan suku bangsa, agama, jenis kelamin, adat istiadat, kewargaPihakan, atau pandangan politik; (d) permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan atau pemidanaan seseorang untuk suatu tindak pidana, apabila orang tersebut: i. telah dihukum, dibebaskan oleh pengadilan atau diberi grasi oleh pihak yang berwenang di Pihak Peminta atau Diminta; atau ii. telah menjalani hukuman yang dijatuhkan berdasarkan hukum di Pihak Peminta atau Diminta tersebut, mengingat bahwa tindak pidana tersebut atau tindak pidana lainnya merupakan perbuatan yang sama atau kelalaian sebagaimana kejahatan sebelumnya; (e) permintaan yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan atau pemidanaan terhadap seseorang dalam hal orang tersebut melakukan perbuatan atau tindakan, jika perbuatan atau tindakan tersebut terjadi pada Pihak Diminta, tidak ditetapkan sebagai suatu kejahatan yang bertentangan hukum Pihak Diminta, kecuali Pihak Diminta berdasarkan hukum nasionalnya dapat memberikan bantuan sekalipun tidak terpenuhinya prinsip 'double criminality'; (f) pemberian bantuan akan mempengaruhi kedaulatan, keamanan, peraturan perundang-undangan, atau kepentingan umum utama lainnya dari Pihak Diminta; (g) Pihak Peminta tidak dapat menjanjikan akan memenuhi permintaan yang sama di masa yang akan datang dari Pihak Diminta;. (h) Pihak Peminta tidak dapat menjanjikan bahwa hal-hal yang diminta tidak akan dipergunakan untuk tujuan lain selain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dimaksud dalam permintaan dan Pihak Diminta tidak menyetujui untuk mengabaikan hal tersebut; (i) Pihak Peminta tidak dapat menjanjikan untuk mengembalikan setiap barang yang diperoleh atas permintaan kepada Pihak Diminta; (j) pemberian bantuan dapat merugikan penanganan perkara pidana di Pihak-Pihak Diminta; atau (k) pemberian bantuan memberikan proses yang bertentangan dengan hukum nasional dari Pihak Diminta. Pihak Diminta dapat menolak bantuan jika, menurut pendapatnya: (a) Pihak Peminta telah, berkaitan dengan permintaan tersebut, gagal memenuhi isi ketentuan dalam Perjanjian ini atau pengaturan lainnya yang terkait;
www.hukumonline.com
3
www.hukumonline.com
(b)
3.
4. 5. 6.
7.
8.
9. 10.
1. 2. 3. 4.
1.
pemberian bantuan akan, atau mungkin akan merugikan keselamatan seseorang, baik orang itu berada didalam atau diluar wilayah Pihak Diminta; atau (c) pemberian bantuan, akan menimbulkan beban berlebih bagi sumber daya yang ada di Pihak Diminta. Untuk maksud paragraf 1 (a), tindak pidana berikut tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana yang bersifat politik: (a) tindak pidana yang mengancam jiwa atau diri seorang Kepala Pihak atau anggota keluarga dekat dari Kepala Pihak; (b) tindak pidana yang mengancam kehidupan atau diri seorang Kepala Pemerintah Pusat, atau Menteri dari Pemerintah pusat; (c) tindak pidana yang termasuk dalam lingkup konvensi internasional dimana Pihak Peminta maupun Pihak Diminta menjadi pihak dan memberikan kewajiban kepada para Pihak-pihak baik untuk mengekstradisi atau menuntut seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana tersebut; dan (d) setiap percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam huruf (a) sampai huruf (c). Pihak Diminta dapat membatasi penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 sepanjang Pihak Peminta telah mempunyai ketentuan serupa dalam hukum nasionalnya. Bantuan tidak ditolak semata-mata dengan alasan kerahasiaan bank dan lembaga keuangan sejenis atau bahwa tindak pidana tersebut dianggap melibatkan masalah fiskal. Pihak Diminta dapat menunda pelaksanaan permintaan apabila pelaksanaan dilakukan segera akan mempengaruhi proses penanganan perkara pidana yang sedang berjalan di Pihak Diminta. Sebelum penolakan suatu permintaan atau penundaan pelaksanaan berdasarkan pasal ini, Pihak Diminta mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan sesuai dengan syaratsyarat tertentu. Apabila Pihak Peminta menyetujui bantuan dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Pihak Peminta harus memenuhi ketentuan dan syaratsyarat tersebut. Apabila Pihak Diminta menolak atau menunda bantuan, segera memberi tahu Pihak Peminta mengenai alasan penolakan atau penundaan tersebut. Para Pihak, dengan tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing, saling memberi bantuan untuk tindak pidana yang sama dengan tidak memperhatikan hukuman yang dijatuhkan. PASAL 4 PENUNJUKAN OTORITAS PUSAT Setiap Pihak menunjuk suatu Otoritas Pusat untuk membuat dan menerima permintaan sesuai dengan Perjanjian ini. Penunjukan Otoritas Pusat dilakukan pada saat penyimpanan naskah ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi terhadap Perjanjian ini. Setiap Pihak sesegera mungkin memberi tahu pihak lainnya setiap perubahan dalam penunjukan Otoritas Pusatnya. Otoritas Pusat berkomunikasi langsung satu sama lain tetapi dapat, apabila mereka memilih, berkomunikasi melalui saluran diplomatik. PASAL 5 BENTUK PERMINTAAN Permintaan bantuan dibuat dalam bentuk tertulis atau, apabila dimungkinkan, dalam bentuk apapun yang memungkinkan Pihak Diminta menyusun catatan tertulis dari permintaan resmi. Dalam keadaan mendesak dan apabila diizinkan oleh hukum Pihak Diminta,
www.hukumonline.com
4
www.hukumonline.com
2.
1.
2.
3.
permintaan dapat disampaikan secara lisan, tetapi dalam hal demikian permintaan tertulis harus dikonfirmasikan dalam waktu 5 hari. Otoritas Pusat menangani penyampaian semua permintaan dan setiap komunikasi terkait. Dalam keadaan mendesak dan jika diizinkan oleh hukum Pihak Diminta, permintaan dan setiap komunikasi terkait dapat disampaikan melalui lnternational Criminal Police Organization (INTERPOL) atau the Southeast Asian Police Organization (ASEANAPOL). PASAL 6 ISI PERMINTAAN Suatu permintaan bantuan dalam masalah pidana harus berisi informasi sedemikian rupa yang diperlukan Pihak Diminta untuk melaksanakan permintaan, meliputi: (a) nama instansi peminta dan otoritas yang berwenang melaksanakan penyidikan atau pemeriksaan perkara pidana yang terkait dengan permintaan tersebut; (b) maksud permintaan dan bentuk bantuan yang diminta; (c) uraian mengenai jenis tindak pidana dan status perkara saat ini dan pernyataan yang berisi ringkasan dari fakta dan hukum yang relevan; (d) uraian tindak pidana yang terkait dengan permintaan, termasuk ancaman maksimum hukuman; (e) uraian fakta-fakta yang diduga telah menimbulkan tindak pidana dan pernyataan atau bunyi ketentuan hukum yang relevan; (f) uraian tentang perbuatan atau pembiaran atau masalah-masalah pokok yang diduga atau diharapkan diketahui; (g) uraian mengenai bukti, informasi atau bantuan lain yang diminta; (h) alasan-alasan untuk dan rincian prosedur khusus atau persyaratan tertentu atau persyaratan-persyaratan yang diharapkan diikuti oleh Pihak Peminta; (i) spesifikasi batas waktu pemenuhan permintaan yang diinginkan; (j) persyaratan khusus untuk menjaga kerahasiaan dan alasannya; dan (k) informasi lain atau tindakan yang mungkin dipersyaratkan oleh hukum nasional Pihak Diminta atau hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan permintaan Permintaan bantuan dapat juga, sepanjang diperlukan, berisi informasi sebagai berikut: (a) identitas, kewargaPihakan dan keberadaan orang atau orang yang menjadi subjek penyidikan atau proses penanganan perkara pidana; (b) identitas dan keberadaan setiap orang yang memiliki bukti yang diharapkan; (c) identitas dan keberadaan orang yang akan diserahkan, hubungan orang tersebut dengan proses penanganan perkara pidana, dan cara pelaksanaan penyerahannya; (d) informasi mengenai identitas dan lokasi orang yang dicari; (e) uraian mengenai cara bagaimana kesaksian atau pernyataan akan diambil dan dicatat; (f) daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi; (g) uraian dokumen, catatan atau alat bukti yang akan dibuat serta uraian mengenai orang yang tepat untuk diminta membuatnya dan, sepanjang tidak diatur sebaliknya, bentuk penggandaan dan otentikasi yang diperbolehkan; (h) suatu pernyataan tentang apakah diperlukan bukti tersumpah atau bukti yang dikuatkan atau pernyataan; (i) Uraian tentang harta kekayaan, aset atau barang yang terkait dengan permintaan, termasuk ciri-ciri dan keberadaannya; dan (j) penetapan pengadilan yang terkait dengan bantuan yang diminta dan pernyataan yang berkaitan dengan finalnya penetapan tersebut. Permintaan, dokumen pendukung dan komunikasi lainnya yang dibuat menurut perjanjian ini, harus dibuat dalam bahasa Inggris, dan,apabila diperlukan disertai dengan terjemahan bahasa Pihak Diminta atau bahasa lain yang dapat diterima oleh Pihak Diminta.
www.hukumonline.com
5
www.hukumonline.com
4.
1.
2.
3. 4.
1.
2.
1.
2.
Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi dalam permintaan tidak cukup untuk dapat memenuhi permintaan, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan. Pihak Peminta menyampaikan informasi tambahan sebagaimana yang diperlukan oleh Pihak Peminta untuk dapat memenuhi permintaan. PASAL 7 PELAKSANAAN PERMINTAAN Pelaksanaan Permintaan bantuan dilaksanakan secepatnya menurut cara yang diatur oleh hukum dan praktek di Pihak Diminta. Dengan tunduk pada praktek dan hukum nasional, Pihak Diminta melaksanakan permintaan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Pihak Peminta. Pihak Diminta, apabila diminta dan sesuai dengan hukum nasional dan prakteknya, membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk mewakili Pihak Peminta di Pihak Diminta dalam proses penanganan perkara pidana yang timbul dari permintaan bantuan dan mewakili kepentingan Pihak Peminta. Pihak Diminta sesegera mungkin menjawab pertanyaan yang wajar dari Pihak Peminta tentang kemajuan pelaksanaan permintaan. Pihak Diminta dapat meminta Pihak Peminta untuk memberikan informasi dalam bentuk yang diperlukan agar dapat melaksanakan permintaan atau untuk melakukan IangkahIangkah yang diperlukan sesuai dengan praktek dan hukum nasional Pihak Diminta guna memenuhi permintaan yang diterima dari Pihak Peminta. PASAL 8 PEMBATASAN PENGGUNAAN BUKTI YANG DIPEROLEH Pihak Peminta tidak boleh, tanpa persetujuan Pihak Diminta dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dianggap perlu oleh Pihak Diminta, menggunakan atau membuka atau memberikan informasi atau bukti yang diberikan oleh Pihak Diminta untuk maksud selain yang dinyatakan dalam permintaan. Dengan tidak mengesampingkan ayat 1, dalam hal terjadi perubahan tuduhan, informasi atau bukti yang diperoleh dapat digunakan, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Diminta, sepanjang tindak pidana, sebagaimana dituduhkan, adalah tindak pidana yang berkaitan dengan bantuan timbal batik yang dapat diberikan menurut Perjanjian ini, dan yang dibuat berdasarkan fakta-fakta dalam permintaan yang diajukan. PASAL 9 PERLINDUNGAN KERAHASIAAN Pihak Diminta, dengan tunduk pada hukum nasionalnya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan permintaan bantuan, isi dan dokumen pendukungnya, pemberian bantuan dan setiap langkah yang diambil sesuai permintaan tersebut. Apabila permintaan tidak dapat dilaksanakan tanpa membuka kerahasiaan yang diperlukan, Pihak Diminta harus memberitahukan kepada Pihak Peminta yang selanjutnya menetapkan apakah permintaan harus tetap dilaksanakan. Pihak Peminta, dengan tunduk pada hukum nasionalnya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk: (a) menjaga kerahasiaan informasi dan bukti yang diberikan oleh Pihak Diminta, kecuali sepanjang bukti dan informasi tersebut diperlukan untuk maksud yang diuraikan dalam permintaan; dan (b) menjamin bahwa informasi dan bukti dilindungi dari kehilangan dan akses yang tanpa ijin, penggunaan, modifikasi, pembukaan atau penyalahgunaan lainnya. PASAL 10 PEROLEHAN PERNYATAAN SUKARELA
www.hukumonline.com
6
www.hukumonline.com
Apabila permintaan dibuat untuk memperoleh pernyataan dari seseorang untuk tujuan penanganan tindak pidana di Pihak Peminta, Pihak Diminta berusaha memperoleh pernyataan tersebut, dengan persetujuan orang yang bersangkutan.
1.
2.
3.
1.
2.
PASAL 11 PEROLEHAN ALAT BUKTI Pihak Diminta, sesuai dengan hukum nasionalnya, berupaya untuk memperoleh alat bukti, meliputi kesaksian dibawah sumpah atau dikuatkan, dokumen atau catatan yang didapat atau diperoleh dari saksi-saksi untuk tujuan penanganan tindak pidana guna disampaikan kepada Pihak Peminta. Dalam hal kesaksian dibawah sumpah atau pernyataan yang ditandatangani diperoleh berdasarkan Pasal ini, para pihak terkait dengan proses penanganan tindak pidana di Pihak Peminta atau kuasa hukumnya dapat, sesuai dengan hukum, nasional Pihak Diminta, hadir dan mengajukan pertanyaan kepada orang yang memberikan alat bukti tersebut. Tidak ada situ ketentuan pun dalam Pasal ini yang melarang penggunaan saluran video langsung atau televisi langsung atau fasilitas komunikasi lainnya yang layak sesuai dengan praktek dan hukum Pihak Diminta untuk tujuan pelaksanaan Pasal ini apabila hal ini memudahkan untuk kepentingan peradilan. PASAL 12 HAK UNTUK MENOLAK MEMBERIKAN ALAT BUKTI Seseorang yang diminta memberikan kesaksian di bawah sumpah atau yang dikuatkan atau membuat dokumen catatan atau bukti lain berdasarkan Pasal 11 Perjanjian ini di Pihak Diminta sehubungan dengan satu permintaan dapat menolak untuk melakukannya apabila: (a) hukum Pihak Diminta mengizinkan atau mewajibkan orang tersebut untuk menolak melakukannya dalam keadaan yang sama apabila hal tersebut terjadi di Pihak Diminta; atau (b) hukum Pihak Peminta mengizinkan atau mewajibkan orang tersebut untuk menolak melakukannya dalam keadaan yang sama apabila hal tersebut terjadi di Pihak Peminta. Apabila seseorang mengajukan keberatan bahwa terdapat hak untuk menolak memberikan kesaksian dibawahi sumpah atau yang dikuatkan atau membuat dokumen, catatan atau bukti lain sesuai Pasal 11 Perjanjian ini berdasarkan hukum Pihak Peminta, apabila diminta, Pihak Peminta memberikan surat keterangan kepada Pihak Diminta mengenai ada atau tidaknya hak tersebut.
PASAL 13 KETENTUAN MENGENAI DOKUMEN DAN CATATAN LAIN YANG TERSEDIA UNTUK UMUM 1. Pihak Diminta memberikan kepada Pihak Peminta salinan dokumen atau catatan lain yang tersedia untuk umum'yang dimiliki oleh departemen dan lembaga pemerintah. 2. Pihak Diminta dapat, dengan tunduk pada praktek dan hukum nasionalnya, memberikan kepada Pihak Peminta salinan setiap dokumen atau catatan yang dimilik oleh departemen dan lembaga pemerintah yang tidak tersedia untuk umum. Pihak Diminta dapat atas diskresinya menolak, seluruhnya atau sebagian, suatu permintaan berdasarkan ayat ini.
1.
PASAL 14 KEHADIRAN ORANG DI PIHAK PEMINTA Pihak Diminta dapat, sesuai dengan hukum nasional dan prakteknya membantu kehadiran seseorang dan Pihak Diminta, atas persetujuan orang yang bersangkutan, di Pihak Peminta untuk: (a) membantu penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana di Pihak Peminta; atau
www.hukumonline.com
7
www.hukumonline.com
(b)
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4. 5. 6.
7.
1.
hadir dalam proses acara yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana di Pihak Peminta kecuali orang tersebut adalah tertuduh. Pihak Diminta, apabila jaminan keselamatan orang tersebut dapat dipenuhi oleh Pihak Peminta, mengundang orang tersebut untuk memberikan atau menyerahkan bukti atau bantuan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana di Pihak Peminta. Orang tersebut diberi tahu mengenai biaya-biaya atau pengeluaran yang dapat dibayarkan. Pihak Diminta segera memberi tahu Pihak Peminta mengenai tanggapan dari orang tersebut dan, apabila orang tersebut menyetujui, mengambil langkah-langkah yang memudahkan kehadiran orang tersebut di Pihak Peminta. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Pasal ini yang melarang penggunaan saluran video langsung atau televisi langsung atau fasilitas komunikasi lainnya yang layak sesuai dengan praktek dan hukum,Pihak Diminta untuk tujuan pelaksanaan Pasal ini apabila hal ini memudahkan untuk kepentingan peradilan. PASAL 15 KEHADIRAN SEORANG TAHANAN DI PIHAK PEMINTA Pihak Diminta dapat, sesuai dengan hukum nasional dan prakteknya, menyetujui untuk mengizinkan seseorang yang berada dalam tahanan di Pihak Diminta, atas persetujuan yang bersangkutan, untuk dialihkan sementara ke Pihak Peminta guna memberikan bukti atau untuk membantu penyidikan. Dalam hal orang yang dialihkan diminta untuk berada dalam tahanan menurut hukum Pihak Peminta, Pihak Peminta harus menempatkan orang tersebut dalam tahanan dan mengembalikan orang tersebut ke dalam tahanan Pihak Diminta setelah selesai hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan yang diminta atau segera setelah kehadiran orang tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam hal Pihak Diminta menyarankan Pihak Peminta bahwa orang yang dialihkan tersebut tidak perlu lagi ditempatkan dalam tahanan, orang tersebut harus dilepaskan dari tahanan dan diperlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian ini, Pihak Peminta tidak boleh meminta Pihak Diminta untuk memprakarsai proses ekstradisi untuk pengembalian orang yang dialihkan tersebut. Jangka waktu selama orang tersebut berada dalam tahanan di Pihak Peminta harus diperhitungkan terhadap masa hukuman penjara atau penahanan di Pihak Diminta. Tidak ada pengalihan berdasarkan Pasal ini berlaku kecuali Pihak Peminta menjamin untuk: (a) menanggung dan bertanggung jawab atas semua biaya menghadirkan tahanan; (b) menempatkan orang tersebut dalam tahanan yang sah selama pengalih tahanannya; dan (c) mengembalikan orang tersebut dalam tahanan Pihak Diminta sesegera mungkin setelah kehadirannya dihadapan pihak berwenang atau pengadilan di Pihak Peminta tidak diperlukan lagi. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Pasal ini yang melarang penggunaan saluran video langsung atau televisi langsung atau fasilitas komunikasi lainnya yang layak sesuai dengan hukum dan praktek Pihak Diminta apabila hal ini mempercepat untuk kepentingan peradilan. PASAL 16 JAMINAN KESELAMATAN Dengan tunduk pada ketentuan ayat 2, dalam hal seseorang hadir di Pihak Peminta berdasarkan permintaan yang dibuat sesuai Pasal 14 atau Pasal 15 Perjanjian ini: (a) orang tersebut tidak boleh ditahan, dituntut, dihukum atau dirampas kebebasan pribadinya di Pihak Peminta berkaitan dengan perbuatan atau pembiaran atau pemidanaan atas suatu tindak pidana melanggar hukum Pihak Peminta yang diduga telah dilakukan, atau dilakukan, sebelum keberangkatan orang tersebut dari Pihak Diminta;
www.hukumonline.com
8
www.hukumonline.com
(b)
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
orang tersebut tidak boleh, tanpa persetujuannya, diminta memberikan bukti dalam setiap perkara pidana di Pihak, Pihak Peminta, selain dari perkara pidana yang diminta; atau (c) orang tersebut tidak boleh digugat dalam perkara perdata berkenaan dengan setiap perbuatan atau pembiaran yang diduga telah terjadi, atau terjadi, sebelum keberangkatan orang tersebut dari Pihak Diminta. Ketentuan ayat 1 tidak berlaku dalam hal orang tersebut, meskipun telah dibebaskan dan diperbolehkan pergi, namun tidak meninggalkan Pihak Peminta dalam jangka waktu 15 had berturut-turut setelah orang tersebut secara resmi dinyatakan atau diberi tahu bahwa kehadirannya tidak diperlukan lagi atau, telah pergi, kemudian kembali secara sukarela, Seorang yang hadir dihadapan hak berwenang atau pengadilan di Pihak Peminta berkenaan dengan permintaan yang dibuat berdasarkan Pasal 14 atau Pasal 15 Perjanjian ini, tidak dapat dituntut berdasarkan kesaksiannya, kecuali bahwa orang tersebut tunduk pada hukum Pihak Peminta sehubungan dengan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) dan sumpah palsu. Seseorang yang tidak bersedia untuk hadir di Pihak Peminta berkaitan dengan suatu permintaan yang dibuat berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Perjanjian ini tidak boleh, hanya dengan alasan penolakan tersebut atau tidak bersedianya, dikenai hukuman atau pertanggungjawaban atau [tuduhan apapun], [hanya karena alasan penolakan atau kegagalan pemilihan permohonan tersebut] PASAL 17 TRANSIT ORANG-ORANG YANG BERADA DALAM TAHANAN Pihak Diminta dapat, sesuai dengan hukum nasional dan prakteknya, memberi kewenangan transit melalui wilayahnya seorang yang berada dalam tahanan, oleh Pihak Peminta atau Pihak ketiga, yang kehadiran dirinya telah dimintakan oleh Pihak Peminta berkaitan dengan perkara pidana. Dalam hal pesawat udara, kapal laut atau kereta api yang digunakan untuk mengangkut orang tersebut mendarat atau berlabuh atau berhenti di Pihak Diminta, petugas pengawal atau pendamping dari Pihak Peminta atau, jika dimungkinkan, Pihak ketiga yang membantu Pihak Peminta mempermudah pengalihan, harus tetap bertanggung jawab atas penahanan orang tersebut selama dia transit di Pihak Diminta, kecuali ditentukan lain oleh Pihak Diminta Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 2 dan jika Pihak Diminta menyetujui, orang yang dapat ditempatkan sementara dalam tahanan pihak berwenang Pihak Diminta sampai perjalanannya dilanjutkan. Dalam hal seseorang yang berada dalam tahanan di Pihak Diminta sedang transit dan perjalanan orang tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam waktu yang wajar, Pihak Diminta dapat memerintahkan orang tersebut dikembalikan ke Pihak darimana orang tersebut pertama kali dibawa. Segala biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pihak Diminta berkaitan dengan ketentuan ayat 3 dan ayat 4 harus diganti oleh Pihak Peminta. PASAL 18 PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN Pihak Diminta, sesuai dengan hukum nasionalnya, melaksanakan suatu permintaan penggeledahan, penyitaan dan penyerahan dokumen, catatan atau barang kepada Pihak Peminta apabila terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa dokumen, catatan atau barang tersebut berkaitan dengan suatu perkara pidana di Pihak Peminta. Pihak Peminta memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Pihak Diminta berkaitan dengan dokumen, catatan atau barang sitaan yang dapat diserahkan kepada Pihak Peminta, yang dianggap perlu oleh Pihak Diminta guna melindungi berbagai dokumen, catatan atau barang yang diserahkan.
www.hukumonline.com
9
www.hukumonline.com
3.
1.
2.
Pihak Diminta sesegera mungkin memberi tahu Pihak Peminta hasil penggeledahan, tempat dan keadaan barang yang disita, dan penyimpanan selanjutnya atas dokumen, catatan atau barang yang disita. PASAL 19 PENGEMBALIAN ALAT BUKTI Pihak Peminta, pada akhir penyelesaian perkara pidana berkaitan dengan permintaan bantuan yang dibuat, mengembalikan kepada Pihak Diminta setiap dokumen, catatan atau barang yang diserahkan kepada Pihak Peminta sesuai permintaan berdasarkan Perjanjian ini. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1, Pihak Peminta setiap saat, atas permintaan, mengembalikan sementara kepada Pihak Diminta setiap dokumen, catatan atau barang yang diserahkan kepada Pihak Peminta sesuai dengan permintaan berdasarkan Perjanjian ini, jika hal tersebut diperlukan untuk suatu perkara pidana di Pihak Diminta.
PASAL 20 MENCARI KEBERADAAN ATAU MENGIDENTIFlKASI ORANG Pihak Diminta, dengan tunduk pada Hukum nasionalnya, berupaya sebaik-baiknya untuk mengetahui keberadaan atau identitas seseorang yang disebutkan dalam permintaan dan yang diduga kuat berada dalam wilayahnya.
1.
2.
3. 4.
1.
2. 3. 4.
PASAL 21 PENYAMPAIAN DOKUMEN Pihak Diminta, sesuai dengan hukum nasionalnya, berupaya sebaik-baiknya untuk menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan perkara pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan di Pihak Peminta. Pihak Peminta harus mengirim permintaan untuk penyampaian dokumen yang memerlukan jawaban atau tanggapan di Pihak Peminta paling lambat tiga puluh had sebelum jawaban atau tanggapan tersebut dijadwalkan. Pihak Diminta harus mengembalikan bukti penyampaian dengan cara yang disetujui bersama oleh para Pihak yang bersangkutan. Untuk maksud ketentuan ayat 3, yang dimaksud dengan 'bukti penyerahan' meliputi informasi yang berbentuk pernyataan tersumpah tentang kapan dan bagaimana dokumen tersebut disampaikan dan, apabila dimungkinkan, tanda terima yang ditandatangani oleh orang yang dialamatkan dan jika petugas pengirim tidak dapat menyampaikan dokumen tersebut, kenyataan dan alasan kegagalan penyampaian tersebut. PASAL 22 BANTUAN DALAM PROSES PERAMPASAN Pihak Diminta, sesuai dengan hukum nasionalnya, berupaya untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan yang berasal dan tindak pidana dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dimana bantuan dapat diberikan dengan syarat bahwa Pihak Peminta menyediakan semua Informasi yang dianggap perlu oleh Pihak Diminta. Dalam hal permintaan dibuat berdasarkan ketentuan ayat 1, permintaan disertai dengan asli surat perintah yang ditandatangani atau salinan yang disahkan sesuai dengan aslinya. Suatu permintaan berdasarkan Pasal ini hanya berlaku untuk surat perintah dan putusan pengadilan yang dikeluarkan setelah Mulai berlakunya Perjanjian ini. Sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta, harta kekayaan yang dirampas atau disita sesuai Pasal ini dapat ditambahkan kepada Pihak Peminta, kecuali disepakati lain dalam masing-masing kasus.
www.hukumonline.com
10
www.hukumonline.com
5.
Pihak Diminta, sesuai dengan hukum nasionalnya, Sesuai dengan perjanjian dengan Pihak Peminta, menyerahkan ke Pihak Peminta bagian yang disepakati harta kekayaan yang dirampas berdasarkan Pasal ini setelah dikurangi biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pihak Diminta dalam rangka pelaksanaan perintah perampasan.
PASAL 23 KESESUAIAN DENGAN PENGATURAN LAIN Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini melarang para pihak saling memberikan bantuan berdasarkan perjanjian lain, pengaturan atau ketentuan hukum nasional mereka.
1. 2.
3. 4.
1.
2.
PASAL 24 PENGESAHAN DAN OTENTIKASI Tiap Pihak Pihak, atas permintaan, mengotentikasi setiap dokumen atau bahan lainnya untuk disampaikan kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian ini. Suatu dokumen dianggap otentik untuk maksud perjanjian ini jika: (a) dokumen tersebut ditandatangani atau disahkan oleh hakim, pengadilan atau petugas di atau dari Pihak pihak yang menyerahkan dokumen yang diberi kewenangan oleh hukum Pihak Pihak tersebut; dan (b) Salah satu dari: (i) dokumen tersebut diverifikasi dengan sumpah atau dikuatkan oleh seorang saksi, atau seorang petugas pemerintah dari Pihak Pihak tersebut; atau (ii) dokumen tersebut disegel dengan segel resmi dari Pihak Pihak atau Menteri, atau Departemen, atau pejabat pemerintah dari Pihak Pihak; Tidak ada satu ketentuan pun dalam Pasal ini yang menghalangi pembuktian dari sesuatu hal atau keabsahan dari alat bukti dokumen berdasarkan hukum Pihak Peminta. Sesuai dengan hukum nasional setiap Pihak: (a) suatu dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan digital atau elektronik sesuai dengan hukum Pihak terkait dianggap mengikat secara hukum sebagaimana dokumen yang ditandatangani dengan tulisan tangan, cap jempol atau tanda Iainnya; dan (b) suatu tanda tangan digital atau elektronik yang dibuat sesuai ketentuan hukum Pihak terkait dianggap sebagai tanda tangan yang mengikat secara hukum. PASAL 25 BIAYA Pihak Diminta menanggung semua biaya umum yang terkait dengan pemenuhan permintaan sedangkan Pihak Peminta menanggung: (a) biaya pengacara yang disewa atas permintaan Pihak Peminta; (b) upah dan biaya untuk saksi-saksi ahli; (c) biaya penerjemahan, penafsiran dan transkrip; (d) biaya yang berkaitan dengan pemindahan orang ke atau dari wilayah Pihak Diminta dan upah, uang saku dan biaya yang dapat dibayarkan kepada orang terkait selama orang tersebut berada di Pihak Peminta berkaitan dengan permintaan yang dibuat berdasarkan Pasal 14 atau Pasal 15 Perjanjian ini; dan (e) biaya yang berkaitan dengan pengiriman petugas pengawal atau pendamping. Biaya penggunaan saluran video langsung atau televisi atau fasilitas komunikasi lain yang layak, biaya yang berkaitan dengan pelayanan saluran video langsung atau televisi atau fasilitas komunikasi lain, upah penerjemah yang diberikan oleh Pihak Diminta dan uang saku para saksi dan biaya perjalanan mereka di Pihak Diminta, diganti oleh Pihak Peminta kepada Pihak Diminta, kecuali jika para Pihak mempunyai kesepakatan lain.
www.hukumonline.com
11
www.hukumonline.com
3.
1. 2.
1.
2.
Apabila selama pelaksanaan permintaan menunjukkan bahwa terdapat biaya yang timbul karena keadaan luar biasa atau substansial diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut, para Pihak harus berkonsultasi untuk menentukan persyaratan agar pelaksanaan permintaan dapat dilakukan atau dilanjutkan. PASAL 26 KONSULTASI Otoritas Pusat dari Pihak Pihak berkonsultasi, pada waktu-waktu yang disepakati bersama, untuk meningkatkan penggunaan paling efektif Perjanjian ini. Para Pihak dapat mengembangkan Langkah-langkah praktis yang dianggap perlu untuk memudahkan implementasi Perjanjian ini. PASAL 27 AMANDEMEN Perjanjian ini dapat diubah atau diamandemeni setiap waktu dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Perubahan atau amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian dari Perjanjian ini. Setiap perubahan atau amandemen tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasar Perjanjian ini sebelum atau sampai dengan tanggal perubahan atau amandemen tersebut mulai berlaku.
PASAL 28 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan atau perselisihan diantara para Pihak yang timbul dari interpretasi atau implementasi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi diantara para Pihak melalui saluran diplomatik atau cara-cara damai lainnya untuk penyelesaian perselisihan yang disepakati para Pihak. PASAL 29 PENSYARATAN Perjanjian ini tidak dapat dilakukan pensyaratan.
1. 2. 3. 4. 5.
1.
PASAL 30 PENANDATANGANAN, RATIFIKASI, AKSESI, PENYIMPANAN DAN PENDAFTARAN Perjanjian ini memerlukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi sesuai dengan prosedur konstitusional Pihak penanda tangan. Setiap Pihak dapat menjadi pihak pada Perjanjian ini atas konsensus dari para Pihak orisinal. Naskah ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi disimpan oleh Pemerintah Malaysia yang ditetapkan sebagai Pihak Penyimpan. Pihak Penyimpan memberitahukan Pihak lain yang menjadi pihak pada Perjanjian ini mengenai penyimpanan naskah ratifikasi, penerimaan persetujuan atau aksesi. Pihak Penyimpan akan mendaftarkan Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PASAL 31 MULAI BERLAKU, PENERAPAN DAN PENGHENTIAN Perjanjian ini mulai berlaku bagi setiap Pihak yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesinya pada tanggal penyimpanan naskah ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi.
www.hukumonline.com
12
www.hukumonline.com
2.
3.
4.
5.
Perjanjian ini diberlakukan terhadap permintaan yang diajukan setelah tanggal mulai berlakunya bagi kedua pihak yang bersangkutan terlepas dari perbuatan atau pembiaran yang menimbulkan tindak pidana dilakukan sebelum atau sesudah tanggal tersebut. Setiap Pihak dapat mengundurkan diri dari perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Penyimpan. Pengunduran diri berlaku efektif 6 bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak Penyimpan. Pengunduran diri atas Perjanjian ini tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian ini dan penyelesaian dari setiap permintaan yang dibuat sesuai dengan Perjanjian ini sebelum atau sampai dengan tanggal pengunduran diri. Pengunduran diri dari Perjanjian ini hanya berlaku bagi Pihak yang memberitahukan pengunduran dirinya. Perjanjian tetap berlaku bagi para Pihak lain.
PASAL 32 PENYIMPANAN PERJANJIAN Naskah asli Perjanjian ini disimpan di Pihak Penyimpan yang akan mengirimkan salinan resminya kepada semua Pihak. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini yang telah diberi kewenangan oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini. Dibuat di Kuala Lumpur Pada tanggal 29 Nopember 2004 dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
BRUNEI DARUSSALAM
KERAJAAN CAMBODIA
Ttd.
Ttd.
.................................................
.................................................
Dato Seri Paduka Haji Kifrawi
Ang Vong Vathana
Dato Paduka Haji Kifli Jaksa Agung
Menteri Kehakiman
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK LAOS
Ttd.
Ttd.
...........................................
..........................................
Dr. Hamid Awaludin
Kham Ouane Boupha
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Menteri Kehakiman
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
MALAYSIA
PHILIPPINA
Ttd.
Ttd.
www.hukumonline.com
13
www.hukumonline.com
...........................................
...............................................
Tan Sri Abdul Gani Patail
Macabangkit Lanto
Jaksa Agung
Undersecretary, Departemen Kehakiman
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SINGAPURA
REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
Ttd.
Ttd.
.......................................................
.................................................
Chan Sek Keong
Le The Tiem
Jaksa Agung
Wakil Menteri Keamanan Umum
www.hukumonline.com
14
