2
DAFTAR ISI Pendahuluan ...................................................................................................................... 2 PNPM Mandiri ..................................................................................................................... 6 Tanya Jawab Seputar PNPM Mandiri ..................................................................... 10 Lampiran: Matriks Program PNPM Mandiri .............................................................................. 20
DAFTAR TABEL Tabel 1. Data Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka dalam Rentang 1996-2007 ................................................................ 2 Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 1996 - 2007 ................................................................................. 3
1
PENDAHULUAN
K
emiskinan dan pengangguran merupakan persoalan besar yang dihadapi oleh setiap bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 adalah 35 juta atau 15,4% dari total populasi. Sedangkan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun juga terus bertambah, disebabkan tidak seimbangnya jumlah antara penyediaan lapangan kerja baru dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pasca krisis ekonomi tahun 1997, jumlah pengangguran terus meningkat tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 1997-2008, jumlah tersebut hanya dua kali mengalami penurunan, yakni pada tahun 2007 dan 2008.
Tabel 1. Data Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka dalam Rentang 1996-2008 Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (Tw I-III) 2008
Pengangguran Terbuka Kemiskinan Jumlah (juta orang) % Jumlah (juta orang) % 4.4 4.2 5 6 5.8 8 9.1 9.9 10.3 11,9 10,9 10,5 9,4
4.9 4.7 5.5 6.4 6.1 8.1 9.1 9.7 9.9 11,2 10,3 9,8 8,5
34.5 49.5 47.9 38.7 37.9 38.4 37.3 36.1 35.1 39.3 37,2 35,0
17.7 24.2 23.4 19.1 18.4 18.2 17.4 16.7 16.0 17.7 16,6 15,4
Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia hidup di perdesaan. Komposisi ini relatif tidak berubah dalam sepuluh tahun terakhir. Secara lengkap, komposisi penduduk miskin di Indonesia berdasarkan lokasi tempat tinggal dalam rentang tahun 1996-2008 diperlihatkan pada tabel 2.
2
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 1996 - 2008 Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Kota Desa Total
1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
9,60 17,60 15,60 12,30 8,60 13,30 12,20 11,50 12,40 14,49 13,56 12,77
24,90 31,90 32,30 26,40 29,30 25,10 25,10 24,60 22,70 24,81 23,61 22,19
34,50 49,50 47,90 38,70 37,90 38,40 37,30 36,10 35,10 39,30 37,17 34,96
Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Desa Nasional 13,70 21,90 19,40 14,60 9,80 14,50 13,60 12,60 11,37 13,47 12,52 11,65
19,90 25,70 26,00 22,30 24,80 21,10 20,20 19,50 19,51 21,81 20,37 18,93
17,70 24,20 23,40 19,10 18,40 18,20 17,40 16,60 15,97 17,75 16,58 15,42
* BPS Maret 2008
Kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari rendahnya pendapatan masyarakat, namun juga ditandai oleh berbagai masalah multidimensi. Belum meratanya pembangunan khususnya di perdesaan dan luar Jawa menyebabkan kurangnya akses masyarakat miskin di perdesaan terhadap sumber daya produktif dan lapangan pekerjaan di perdesaan sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran terbuka di perdesaan atau menjadi bagian dari kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan juga terkait dengan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan keberdayaan mereka untuk menjangkau layanan tersebut sehingga rentan untuk jatuh miskin pada saat terjadi guncangan ekonomi atau bencana lainnya. Dengan dimensinya yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara komprehensif dan sistemik. Faktor-faktor penyebab yang dipengaruhi begitu banyak variabel, baik yang bersifat internal maupun global, dan bersifat dinamis dari waktu ke waktu membutuhkan upaya penanggulangan kemiskinan yang harus terus diperbaharui. Pemecahan
3
masalah kemiskinan juga tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan yang terpusat dan berjangka pendek, melainkan memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak. Untuk perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yakni: •
Pro-Pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis, termasuk perbaikan iklim investasi;
•
Pro-Lapangan Kerja, untuk menciptakan lapangan kerja termasuk di dalamnya menciptakan pasar tenaga kerja dan fleksibel dan menciptakan hubungan industri yang kondusif; dan
•
Pro-Masyarakat Miskin, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, ekonomi pedesaan.
Untuk koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengelompokkan (cluster) program-program penanggulangan kemiskinan tersebut berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program sebagai berikut: PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
4
PEMBERDAYAAN
EKONOMI PRODUKTIF
Cluster pertama adalah kelompok program-program bantuan dan jaminan sosial yang ditujukan terutama bagi masyarakat termiskin di antara yang miskin. Termasuk di dalamnya adalah berbagai program pelayanan dasar seperti penyaluran beras bersubsidi (raskin) dan jaminan kesehatan (Jamkesmas); pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; bantuan sosial untuk masyarakat rentan serta korban bencana alam dan sosial; bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan (Program Keluarga Harapan/PKH); serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA). Cluster kedua adalah kelompok program-program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mereka yang tidak termasuk atau sudah lepas dari cluster 1 didorong dan difasilitasi untuk dapat mengoptimalkan potensi yang mereka dan lingkungan mereka miliki. Sedangkan cluster ketiga ditujukan bagi mereka yang sudah/tidak masuk ke dalam kategori penerima cluster 1 dan 2 karena dinilai memiliki mata pencaharian atau usaha yang cukup untuk dapat membiayai kebutuhan dasar mereka, namun tetap perlu ditingkatkan. Termasuk dalam cluster ini adalah program-program bantuan bagi UMKM, baik berupa bantuan modal atau pun peningkatan kapasitas, dan Kredit Usaha Rakyat. Secara kelembagaan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memberikan arah dan melakukan koordinasi keseluruhan upaya penanggulangan kemiskinan. Di daerah, koordinasi penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota. Buku pegangan ini untuk selanjutnya difokuskan pada penjelasan mengenai PNPM Mandiri.
5
PNPM MANDIRI
P
NPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program-program yang tercakup dalam PNPM Mandiri adalah program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri: a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat. Ini didasarkan pada peta kemiskinan dan kondisi pengangguran di Indonesia yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya. PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas: a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, seperti PNPM Perdesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Daerah tertinggal dan Khusus (P2DTK), PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). b. PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Termasuk dalam PNPM Penguatan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) dan sebagainya. Harmonisasi melalui PNPM akan dilaksanakan hingga tahun 2015, sejalan dengan target MDGs. Rentang waktu yang cukup panjang ini diharapkan
6
akan menghasilkan modal kemandirian di daerah agar keberlanjutan dalam bentuk program lain setelah program ini selesai dan dapat diwujudkan. Harmonisasi program-program PNPM Mandiri pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 merupakan tahap transisi yang meliputi langkahlangkah sebagai berikut:
2007-2008 Transisi 1. Harmonisasi program-program PNPM melalui: > Fokus pada lokasi PNPM Inti untuk kecamatan dan desa miskin sebagai acuan lokasi PNPMPenguatan. > Integrasi prinsip, mekanisme dan prosedur melalui pengembangan Pedoman Umum dan pedoman pelaksanaan (pengaduan masyarakat, monitoring & evaluasi, pengelolaan data dan informasi, serta strategi komunikasi) > Sinkronisasi pedoman terknis operasional tiap program dengan pedoman PNPM Mandiri 2. Koordinasi pelaksanaan melalui Tim Pengendali PNPM Nasional, serta Tim Koordinasi PNPM Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Mengidentifikasi dan mengintegrasikan PNPMPenguatan yang berasal dari Departemen Teknis ke dalam PNPM-Inti. 4. Memperbaiki kualitas dan mobilisasi fasilitator
2009 - 2015 • Di masing-masing desa/kelurahan terbentuk lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat sendiri. • Sinkronisasi proses perencanaan partisipatif masyarakat ke dalam perencanaan pembanguan daerah. • Memperkuat integrasi dan sinergi PNPM-Inti dan PNPMPenguatan, termasuk pendanaannya. • Melakukan integrasi MIS untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang lebih baik • Meningkatkan kualitas dan kapasitas Pemerintah Derah
Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen kegiatan sebagai berikut: 1. Pengembangan Masyarakat, mencakup serangkaian kegiatan membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.
7
Untuk mendukung kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung pembelajaran masyarakat, pengembangan dan operasional relawan sebagai penggerak masyarakat; pendampingan, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. 2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. 3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal, merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. 4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program, meliputi kegiatankegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.
PNPM Mandiri mengembangkan kerangka pemantauan dan evaluasi, pengelolaan informasi dan pengaduan masyasarakat, serta strategi komunikasi dan sosialisasi sebagai instrument harmonisasi para pengelola program di berbagai program dan wilayah. Melalui PNPM Mandiri dan berbagai upaya harmonisasi dan sinergi antar program, diharapkan kapasitas masyarakat dapat meningkat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan
8
terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
9
TANYA JAWAB SEPUTAR PNPM MANDIRI
1
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN APA SAJA YANG DIJALANKAN OLEH PEMERINTAH? Program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah dapat dikategorikan dalam tiga kelompok (cluster), yakni: a. Pertama, adalah program-program perlindungan sosial yang secara langsung ditujukan bagi masyarakat yang paling miskin di antara yang miskin. Kelompok masyarakat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga tanpa diberikan bantuan sosial kondisi mereka akan semakin sulit. Termasuk dalam program ini adalah subsidi minyak tanah, Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). b. Kedua, adalah program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat berperan sebagai subyek pembangunan dan secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Program-program dalam kelompok ini diharmonisasi dan dikoordinasikan dalam payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri (PNPM Mandiri) c. Ketiga, adalah berbagai program kredit mikro dan penguatan/ pembinaan usaha kecil dan mikro yang secara berkesinambungan melanjutkan keberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandiriannya. Termasuk di dalam kelompok ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program dana bergulir untuk kegiatan produktif skala mikro.
10
APA YANG DIMAKSUD DENGAN PNPM INTI DAN PNPM PENGUATAN?
2
PNPM Inti merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan, mencakup Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Insfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dan Program Pengembangan Infrastuktur Perdesaan (PPIP). Sedankan PNPM Penguatan adalah program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan serta khusus untuk mendukung penaggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. Termasuk dalam PNPM Penguatan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLMKIP), Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat dan lain sebagainya (Pamsimas) dan lain sebagainya. APA YANG DIMAKSUD DENGAN HARMONISASI DALAM PNPM MANDIRI?
3
Harmonisasi program adalah sinkronisasi dan keterpaduan tujuan, prinsip, dan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, harmonisasi menjadi kunci keberhasilan sebab sebelumnya PNPM Mandiri terdiri dari beberapa program pemberdayaan yang terpisah, yang dilakukan oleh beberapa departemen teknis. Dengan latar belakang, sasaran, metode, dan tujuan yang berbeda tersebut, maka sukses tidaknya PNPM Mandiri akan sangat ditentukan oleh harmonisasi program yang dilakukan.
11
4
BAGAIMANA TAHAP-TAHAP HARMONISASI DILAKUKAN? Harmonisasi awal adalah tahap transisi (tahun 2007- 2008), meliputi: a. Harmonisasi dan integrasi prinsip, mekanisme dan prosedur ke dalam pedoman, peraturan pelaksanaan, dan petunjuk teknis. b. Harmonisasi lokasi oleh Tim Pengendali melalui: •
penetapan kecamatan dengan prioritas penanganan desa/kelurahan tertinggal serta desa/kelurahan dengan jumlah penduduk miskin besar dan dengan tingkat pelayanan dasar rendah;
•
pengarahan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya ke lokasi-lokasi tersebut.
c. Pengelolaan program-program PNPM Mandiri oleh lembaga keswadayaan masyarakat di masing-masing desa/kelurahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan. Harmonisasi mulai tahun 2009 dan selanjutnya merupakan tahap pelembagaan, meliputi langkah-langkah berikut: a. Masing-masing kecamatan PNPM Mandiri mendapatkan alokasi BLM dan bantuan teknis, yang pemanfaatannya diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan daerah tertinggal. b. Komponen BLM dan bantuan teknis PNPM Mandiri dianggarkan melalui:
12
•
Pendanaan yang bersumber dari APBN dibebankan pada bagian anggaran dan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga ke dalam jenis belanja barang untuk bantuan teknis. Sedangkan untuk BLM dialokasikan ke dalam jenis belanja bantuan sosial.
•
Pendanaan daerah yang berasal dari APBD untuk mendukung program dan kegiatan bersama PNPM Mandiri dialokasikan dan disusun oleh Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Penentuan lebih lanjut pemanfaatan dana BLM tersebut diatur dalam petunjuk teknis masing-masing program. c. Harmonisasi Perencanaan Partisipatif PNPM Mandiri ke dalam sistem perencanaan reguler (yang dimulai dari Musrenbang desa/ kelurahan dan penyusunan RKP desa/ kelurahan), dengan arahan sebagai berikut: •
Kegiatan masyarakat yang tidak dapat didanai oleh PNPM Mandiri dimasukkan dalam Daftar Kegiatan Prioritas hasil Musrenbang desa/ kelurahan untuk diusulkan dalam Musrenbang di kecamatan, forum SKPD, dan Musrenbang di kabupaten/ kota.
•
Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dimaksud di atas diprioritaskan dalam rencana kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk penyusunan RAPBD.
•
Pada setiap proses Musrenbang kecamatan dan kabupaten/kota harus ada keterwakilan masyarakat untuk mengawal dan menegaskan usulannya secara langsung.
•
Hasil Musrenbang kabupaten/kota di informasikan kembali kepada masyarakat oleh perwakilan masyarakat tersebut di atas melalui pertemuan di kecamatan dan di desa/kelurahan dan melalui media atau saluran informasi lainnya.
SIAPA YANG TERLIBAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PNPM DI TINGKAT PUSAT, PROPINSI, KABUPATEN, DAN KECAMATAN?
5
Di tingkat pemerintah pusat, pengendalian PNPM Mandiri dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri yang diketuai oleh Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dari berbagai kementerian/lembaga terkait, dengan masing-masing tanggungjawabnya sebagai berikut: •
Koordinasi pengendalian PNPM Mandiri: Kantor Kementerian Koordinasi Kesra.
13
•
Perencanaan dan Pengembangan kebijakan serta monitoring dan evaluasi: Bappenas
•
Pembiayaan: Departemen Keuangan
•
Sosialisasi dan komunikasi: Depkominfo
•
Pelaksanaan dan pembinaan teknis: masing-masing departemen Teknis terkait.
Sedangkan di tingkat daerah, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Propinsi terdiri dari pejabat instansi terkait dan berada di bawah koordinasi TKPKD Propinsi. Sedangkan Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota terdiri dari pejabat instansi terkait dan berada di bawah koordinasi TKPKD kabupaten/kota. Di setiap propinsi dan kabupaten, hanya akan ada satu Tim Koordinasi PNPM Mandiri. Untuk itu Gubernur dan Bupati/Walikota, selaku penanggungjawab TKPKD propinsi dan kabupaten membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi PNPM Mandiri di wilayahnya masing-masing dengan diketuai oleh Bappeda. Tim tersebut bertugas mengkoordinir, memantau, memfasilitasi bantuan teknis dari dinas sektoral, memediasi penyelesaian masalah dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh programprogram di bawah PNPM Mandiri.
6
DARI MANA SUMBER DANA PNPM MANDIRI BERASAL DAN BAGAIMANA PENGELOLAANNYA? Sebagian besar dana bersumber dari APBN kementerian/lembaga. Kementerian/lembaga mengalokasikan anggaran untuk komponen bantuan teknis dan BLM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran operasional satker pelaksana PNPM Mandiri baik di pusat, provinsi, maupun di kabupaten/ kota. Penetapan pejabat satker dikoordinasikan dengan gubernur atau Bupati/Walikota dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
14
Selain itu, diperlukan juga dana daerah untuk mendukung kegiatan bersama PNPM Mandiri, mencakup pelaksanaan koordinasi, komponen BLM dana pendamping, dan bantuan teknis untuk mendampingi pelaksanaan BLM. Dana daerah tersebut dituangkan dalam dokumen APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan dianggarkan sepanjang dibutuhkan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri. Dalam pelaksanaannya, Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan satker yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan koordinasi lingkupnya masing-masing serta tugas rutin Tim Koordinasi PNPM Mandiri provinsi dan kabupaten/ kota yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Secara umum, besaran dana APBD untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri adalah 20 – 50% dari total biaya yang dibutuhkan, bergantung dari kapasitas fiskal masing-masing daerah. PNPM Mandiri juga memperoleh dukungan dari berbagai donor, baik berupa hibah maupun pinjaman. Untuk mengkoordinasikan dukungan hibah dari berbagai donor, dibentuk Badan Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri (PNPM Support Facility/PSF), yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Bappenas. KEGIATAN APA SAJA YANG DAPAT DIDANAI MELALUI PNPM MANDIRI?
7
Pada prinsipnya adalah kegiatan yang bermanfaat bagi warga dan diusulkan melalui perencanaan partisipatif PNPM Mandiri dan dituangkan dalam rencana kerja masyarakat, mencakup antara lain: •
Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
•
Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
15
•
Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;
•
Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.
Dana ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan, melanggar hukum, dimanfaatkan untuk kepentingan politik, segelintir pihak, atau penerima manfaatnya sebagian besar bukan kelompok miskin.
8
BAGAIMANA BLM DIKELOLA OLEH MASYARAKAT?
9
BAGAIMANA PELAKSANAAN KEGIATAN PNPM MANDIRI OLEH MASYARAKAT?
Prinsip dasar pengelolaan dana BLM PNPM Mandiri adalah swakelola masyarakat. Dana BLM yang telah masuk ke rekening kolektif masyarakat menjadi kekayaan dan milik sepenuhnya masyarakat penerima dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara bertanggung jawab, sesuai prinsip dan prosedur masing-masing program, dan Negara melepaskan segala hak dan kewajiban terhadap dana tersebut.
Kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri pada prinsipnya dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Di desa/kelurahan, kegiatan tersebut dikelola oleh lembaga keswadayaan masyarakat dibantu oleh tim-tim khusus yang dibentuk sesuai kebutuhan melalui musyawarah masyarakat desa/ kelurahan. Pada pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri, apabila dibutuhkan barang/ jasa yang tidak dapat disediakan secara swadaya maka dilakukan
16
pengadaan barang/jasa oleh masyarakat melalui lembaga keswadayaan masyarakat. Atas permintaan lembaga keswadayaan masyarakat, dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri dan petunjuk teknis masingmasing program. APA YANG DIMAKSUD DENGAN LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT?
10
Lembaga keswadayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri di desa/ kelurahan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan. Lembaga keswadayaan masyarakat tersebut bertanggungjawab atas, pengorganisasian, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan PNPM Mandiri di desa/kelurahan. Mekanisme dan prosedur pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan pelaksanaan musyawarah antar desa/kelurahan tersebut diatur dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri dan petunjuk teknis masing-masing program, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan, forum musyawarah antar desa/kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di kecamatan pedesaan. Sedangkan untuk kecamatan di wilayah perkotaan, musyawarah antar kelurahan/desa dilakukan melalui Musrenbang kecamatan.
17
11
BAGAIMANA PELAKSANAAN PNPM MANDIRI DI LOKASI-LOKASI PERGANTIAN PROGRAM? Dalam rangka harmonisasi, dapat terjadi pergantian pengelola program di suatu lokasi kecamatan. Di lokasi-lokasi tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
18
•
Serah terima konsultan/fasilitator antar program dengan difasilitasi Tim Koordinasi PNPM Mandiri, melalui penandatanganan berita acara serah terima.
•
Lokasi Program. Seluruh desa/kelurahan di kecamatan lokasi-lokasi pergantian program berhak berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan.
•
Hasil proses perencanaan dari program sebelumnya supaya diperhatikan/ dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam proses perencanaan program pengganti.
•
Pelaku-pelaku Program yang terlibat termasuk pengurus lembaga/ unit di desa/kelurahan yang mengelola program sebelumnya, fasilitator desa, kader, relawan, anggota lembaga keswadayaan masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), termasuk unit-unit pengelola kegiatan (UPK) lainnya yang pernah dibentuk harus diumumkan keberadaannya dan dipertimbangkan dalam proses pemilihan pelaku dan/atau pengelola lembaga keswadayaan masyarakat PNPM Mandiri perkotaan/perdesaan.
•
Setiap fasilitator pengganti wajib memfasilitasi dan memberikan bimbingan, serta pemeriksaan administrasi dan keuangan, sesuai dengan pedoman/petunjuk yang berlaku sehingga harapan/ kebutuhan masyarakat terpenuhi.
•
Kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat yang pernah mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri atau program pemerintah lainnya harus didata dan diarsipkan dengan baik, mencakup keanggotaan dan kinerja pinjamannya. Kelompok-kelompok yang
tidak mengembalikan pinjaman atau masih dalam masa pengembalian pinjaman tidak boleh mendapatkan pinjaman dari program PNPM Mandiri pengganti sampai semua pinjamannya lunas. •
PNPM Mandiri memberi kesempatan bagi masyarakat menerapkan sanksi dalam pelaksanaan program sepanjang sanksi tersebut mendukung penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri. APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LSM DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PNPM MANDIRI?
12
Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di suatu wilayah sebenarnya pelaku potensial yang dapat turut mensukseskan program ini. Diantaranya melakukan pengawasan program, advokasi program dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, quality assurance (jaminan kualitas) dari kegiatan fisik prasarana yang akan dan telah dilakukan, dan lain sebagainya. Sumber pendanaan untuk lembaga-lembaga non pemerintah itu diharapkan dari swadaya mereka sendiri atau dapat pula mengakses pendanaan dari berbagai donor.
19
LAMPIRAN MATRIKS PROGRAM PNPM MANDIRI
No
Items\Programs
1
4
Coverage Area - Jumlah Provinsi - Jumlah Kab/Kota - Jumlah Kecamatan (2008) Besaran Bantuan Langsung Masyarakat - Kabupaten/Kota - Kecamatan - Kelurahan/Desa Pagu Indikatif (miliar) - 2008 - 2009 Sumber Pendanaan:
5
Kriteria Lokasi Program
6
2
3
7
PNPM Mandiri Perkotaan 32 366* 2835*
33 245 955
1.5 - 3 M selama 3 tahun 150-500 juta (selama program berlangsung) 4.300,20 6.992,10
1.414,75 1.737,04
Kecamatan yang tidak bermasalah dalam PPK Kecamatan yang diusulkan Pemda dalam skema kontribusi pendanaan
Kecamatan Perkotaan Kelurahan dengan dominan jumlah Masyarakat Pra Sejahtera Tinggi Kelurahan dengan KK miskin > 10%
Koordinasi Program - Tingkat Pusat
Tim Pengendali PNPM Mandiri
Tim Pengendali PNPM Mandiri
- Tingkat Provinsi
Tim Koordinasi PNPM Provinsi
Tim Koordinasi PNPM Provinsi
- Tingkat Kab/Kota
Tim Koordinasi PNPM Kab/Kota
Tim Koordinasi PNPM Kab/Kota
Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri
Ditjen Cipta Karya Dep. PU
BPMD Provinsi/Sejenisnya BPMD Kab. Pemerintah Tingkat Kecamatan -
Dinas Cipta Karya Provinsi/Sejenisnya Dinas Cipta Karya Kab/Kota/Sejenisnya Pemerintah Tingkat Kecamatan Pemerintah Tingkat Kelurahan
Executing Agency - Tingkat Pusat
- Tingkat Provinsi - Tingkat Kab/Kota - Tingkat Kecamatan - Tingkat Kelurahan/Desa
20
PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri DTK
PNPM Mandiri IP 8 32 186
PNPM Mandiri PISEW 26 177 497
9 32 237
1 - 5 milyar 500 juta - 1 milyar
2 milyar 1.5 milyar 250 juta
363,00 195,93
550 950
(1) APBN (2) APBD (3) Swadaya Masyarakat (4) Partisipasi Dunia Usaha Daerah Tertinggal secara ekonomi, sumber daya Desa Tertinggal manusia, prasarana/ infrastruktur, kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah yang kurang mendukung. Daerah Khusus, mengalami bencana alam, bencana sosial serta daerah yang ada di perbatasan dengan Negara lain.
Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi P2DTK Pusat (Bappenas, KPDT, Depkeu, Depdagri, Depkes, Diknas, Menkokesra, Dept PU, Depsos, Menkop dan UKM) Tim Koordinasi PNPM Provinsi Tim Koordinasi Propinsi (Ketua: Bappeda, anggota: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan PMD dan dinas/instansi lainnya )
Tim Koordinasi P2DTK Kabupaten (Ketua: Bappeda, Anggota: Bagian Penyusunan Program dan Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan PMD, KPPN, dan Dinas/ instansi lain yang terkait Deputi Bidang Pembangunan Pedesaan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal UPKD Provinsi UPKD Kabupaten UPK Kec. TPK
52.50 485.30
Kabupaten eks. Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D). Kabupaten di luar Pulau Jawa, Bali, Maluku, Irian dan NAD, Kabupaten di luar wilayah pengembangan PPK dan P2DTK) serta program sejenis lainnya, Kabupaten dengan alokasi anggaran pembangunan (APBD) per kapita yang kecil, Kabupaten dengan jumlah dan prosentase penduduk miskin yang besar,
Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Pusat (Menko Kesra dan Menko Perekonomian) Tim Pengarah Pusat (Menteri PU) Tim Koordinasi PNPM Provinsi Tim Pengarah Propinsi (TPPr) (Ketua: Bappeprop, Sekres: Dinas PU dan anggota dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas-dinas terkait, masyarakat dan stakeholder lainnya
Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koord. Pisew Pusat (Bappenas, Dep PU, Sepdagri, Depkeu, Depkes, Depdiknas, KPDT)
Ditjen Cipta Karya Dep. PU
Ditjen Cipta Karya, Dep. PU, Ditjen PMD Depdagri, Ditjen Bangda Depdagri
Satuan Kerja Tingkat Provinsi Satuan Kerja Tingkat Provinsi Pemerintah Tingkat Kecamatan Pemerintah Tingkat Desa
Dinas Cipta Karya Provinsi Dinas Cipta Karya Kab. Pemerintah Tingkat Kecamatan
Tim Koordinasi PNPM Provinsi Tim Koordinasi Pisew Propinsi (Ketua: Bappeda Prop, dan anggota dari unsur Sekretariat Daerah Prpinsi, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas PU/ nama lain, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Dinas/badan/kantor terkait) Tim Pengarah Kabupaten (TPK) (Ketua: Bappeda, Tim Koordinasi Pisew Kabupaten (Ketua: Bappeda Sekretaris: Kepala Dinas Bidang Pekerjaan Kabupaten, dan anggota dari unsur Sekretariat Umum/ Kimpraswil, dan anggota adalah Pemkab, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Instansi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala PU/ nama lain, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas/Instansi terkait serta masyarakat dan Dinas Pendidikan, Kantor Pelayanan stakeholders lainnya Perbendaharaan Negara/KPPN, Dinas/badan/ kantor terkait)
21
LAMPIRAN MATRIKS PROGRAM PNPM MANDIRI
No 8
Items\Programs
- Tingkat Provinsi
Regional Management Unit
- Tingkat Kab/Kota - Tingkat Kec.
Fasilitaor Kab. Dan Fasilitator Teknik Kab. Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik Kecamatan Fasilitator Desa, terdiri dari Tim Penulis Usulan dan Tim Pelaksana Kegiatan
Kordinator Kota/ Asisten Kota Mandiri Asisten Kota (askot), tdd askot sosial, askot ekonomi, askot teknik Fasilitator Kelurahan
Tiap Kecamatan terdiri dari 1 F.Kec dan F Teknik Kec. Open Menu, dengan prioritas sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM, b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal) c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal) d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)
Fasilitator Kelurahan, tdd fasilitator sosial, fasilitator ekonomi, fasilitator teknik 5 Fasilitator untuk 7 Kelurahan Jenis bantuan: Open Menu untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan Kelompok sasaran bantuan teknis: pemerintah dan masyarakat Kelompok sasaran BLM: masyarakat miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati bersama oleh masyarakat kelurahan Peruntukan BLM: stimulan untuk memberi kesempatan masyarakat berlatih melaksanakan pronangkis Pemanfaatan BLM dana bergulir: di lokasi baru maksimal 30% dan di lokasi lama maksimal 20%
Rasio Fasilitator - Fasilitator Kecamatan
Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Unit Penelitian dan Pengembangan (R&D) Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)
10
- Fasilitator Kelurahan Peruntukan Bantuan
11
Pencairan Dana BLM
Pencairan dana dari rekening kolektif Bantuan Proses penyaluran dan pencairan dana BLM P2KP PPK (BPPK) yang dikelola Unit Pengelola dari pemerintah yang diwakili oleh PJOK secara Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan langsung ke masyarakat yang diwakili oleh BKM (TPK) di tingkat desa.
12
Keberlanjutan
Keberlanjutan dan pelibatan pelaku yang telah ada melalui : Peningkatan kapasitas pelaku secara teknis dan manajerial, Penyediaan sistem dan mekanisme, Penguatan kelembagaan Adanya sistem pemeliharaan
Pelatihan kepada tim pemeliharaan
*) Termasuk Papua dan Papua Barat
22
PNPM Mandiri Perkotaan
National Management Consultant
- Tingkat Kelurahan. 9
PNPM Mandiri Perdesaan
Konsultan - Tingkat Pusat
Penguatan kapasitas LKM dan unit-unit pengelolanya (UPK, UPL, UPS) Melembagakan sinergi PJM Pronangkis dengan perencanaan pembangunan reguler tingkat kelurahan Sistem pemeliharaan partisipatif Inventarisasi Best Practice Pengembangan media warga di tingkat kelurahan Pedoman Exit Strategy dan Penyiapan Tahap Terminasi
PNPM Mandiri DTK
PNPM Mandiri IP
PNPM Mandiri PISEW
Konsultan Manajemen Nasional
Konsultan Manajemen Pusat
Konsultan Pendukung Tim Koordinasi dan Konsultan Manajemen Advisory KM. Provinsi dan KM. Provinsi Teknik
Konsultan Manajemen Provinsi
Konsultan Manajemen Provinsi
Konsultan Manajemen Kabupaten Fasilitator Kecamatan
Konsultan Manajemen Kabupaten
KM. Kabupaten & Asisten Fasilitator Kecamatan dan TPL.
-
Tiap Kecamatan terdiri dari 1 Fasilitator dan 1 TPL
FD TPKM/Komite Sekolah
Tiap Kecamatan terdiri dari 1 Fasilitator
1 Fasilitator untuk 3 Desa Open Menu dengan prioritas pemenuhan Infrastruktur (umum, jalan, air minum, irigasi, kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan), sanitasi) infrastruktur, penguatan hukum, capacity building, penciptaan iklim investasi, iklim usaha serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial ekonomi.
Pencairan dana dari rekening kolektif Bantuan PPK (BPPK) yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat desa.
Infrastruktur (umum, jalan, air minum, irigasi, sanitasi)
Penerima Dana Bantuan Sosial Infrastrukturn Pencaiaran dana dilakukan dengan cara Perdesaaan (DBS) untuk rehabilitasi dan Pelaksanaan Langsung ke Lembaga peningkatan infrastruktur dan sarana adalah Kemasyarakatan Desa (LKD) masyarakat desa melalui rekening OMS/ Pokmas/ LKD
Pemanfaatan dan pelibatan pelaku yang telah ada Pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan diserahkan kepada masyarakat sesuai hasil Musdes (oleh Kelompk Pemanfaat dan Pemelihara/KPP)
Pemanfaatan dokumen perencanaan dan infrastruktur oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara/KPP)
Adanya sistem pemeliharaan
Adanya prinsip-prinsip pemeliharaan, Monitoring pelaksanaan Pisew Mandiri dengan pendanaan dari Pemda pasca program selama 2 tahun Pelatihan Kelompk Pemanfaat dan Pemelihara/ KPP)
Pelatihan kepada tim pemeliharaan
Pelatihan Kelompk Pemanfaat dan Pemelihara/ KPP)
23
