Rencana Strategis

Rencana Strategis 2015 -2019

BAB I : PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG engadilan Agama Bengkalis merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

P

kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Bengkalis dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bengkalis

dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tertinggi Negara di bidang yudikatif. Pembinaan teknis Peradilan Agama Bengkalis baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih dari Departemen Agama RI ke Mahkamah Agung RI. Hal ini berdasarkan Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditinjaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI. Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Pengadilan Agama Bengkalis

1


B.

STRUKTUR ORGANISASI umlah Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis sampai dengan tanggal

J

31 Desember 2015, berjumlah 22 (dua puluh dua) PNS dan 21 tenaga honorer terdidiri dari 15 (lima belas) orang yang masuk Anggaran DIPA tahun 2015 terdiri dari 7 (tujuh) orang pramubakti, 6 (enam) orang satpam dan 2 (dua) orang sopir dan 6 ( enam ) orang tenaga sukarela, terdiri dari 2 orang di perbantukan di Pengadilan Agama Bengkalis, dan 4 orang di perbantukan di balai sidang kabupaten siak. Berikut ini adalah gambaran riil struktural dan tata kerja Pengadilan Agama Bengkalis tehitung sampai dengan bulan Desember tahun 2014:

a. Struktural

1. Ketua

:-

2. Wakil Ketua

: Drs. Zainal Aripin, SH., M.Hum.

3. Panitera/Sekretaris

: Asmanto S. SH., MH.

Wakil Panitera

: Drs. H. Syafaruddin, MH.

3..1.

Panitera Muda Permohonan : Zetti Aqmy, S.Ag.

3..2.

Panitera Muda Hukum

: Tamril, SH.

3..3.

Panitera Muda Gugatan

: Helmi Cendra, S.Ag

Wakil Sekretaris

: Darsono, S.PdI., MH.

3..1.

Kepala Urusan Kepegawaian : Yusuf, S.Ag., MH.

3..2.

Kepala Urusan Keuangan

: Randi Susatrio, SE.

3..3.

Kepala Urusan Umum

: Wira Akhdiana, SE.


2


b. Kelompok Fungsional

1. Hakim 1.1. Drs. Harmaini 1.2. Khoiriyah Roihan, S.Ag., MH. 1.3. Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. 1.4. Marlin Pradinata, SHI.,MH. 1.5. Muhammad Kadafi Bashori, SHI. 1.6. A. Wafi, SHI.

2. Panitera Pengganti 2.1. Abdullah, SH. 2.2. Zamzam Lubis, SH. 2.3. Sudarmono, SHI.

3. Jurusita Pengganti 3.1. Hardi Susanto, A.Md. 3.2. Zuhrini 3.3. Idham Khalid 3.4. Darsono, S.PdI., MH. 3.5. Yusuf, S.Ag., MH. 3.6. Wira Akhdiana, SE. c. Tenaga Kontrak / Honorer

1. Pramubakti 1.1. Ilham Maulana, SE. 1.2. Fitrayana, SE.Sy. 1.3. Siti Fatmawati, SE.Sy.


3


1.4. Rismawati 1.5. Yuyun Julaikha, SE.Sy. 1.6. Junainah 1.7. Slamet Firdaus

2. Satpam 2.1. Surya Iskandar 2.2. Saududdin Ihsan 2.3. Kamarizzaman, SE.Sy. 2.4. Daut 2.5. Bahari 2.6. Nazori, SHI.

3. Sopir 3.1. Saripudin, SE.Sy. 3.2. M. Zubair, SE.Sy.

Dari Kondisi personil di atas, terdapat beberapa pejabat struktural yang merangkap jabatan Jurusita Pengganti, dengan pertimbangan bahwa tugas-tugas yang berkenaan dengan kejurusitaan sangat memerlukan personil yang lebih banyak, karena itu masih terdapat rangkap jabatan pada jabatan tersebut.

C.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENGADILAN AGAMA BENGKALIS Sebelum Proklamasi kemerdekaan sebagian besar daerah kabupaten Bengkalis

berada dibawah Pemerintahan Kerajaan Siak, kecuali Pulau Bengkalis justru langsung dibawah kekuasaan Pemerintah Belanda.


4


a. Masa Penjajahan Belanda Khusus untuk pulau Bengkalis yang terdiri dari beberapa kepenghuluan untuk menyelesaiakan

masalah salah NTCR / Waris, Mal Waris bagi Masyarakat yang

beragama Islam Pemerintah Belanda mengangkat seorang Imam (Qadhi) yang lebih dikenal dengan Penghulu Landraad. Untuk memeberikan kemudahan kepada masyarakat maka Penghulu Landraad tersebut diberi wewenang untuk mengangkat Qadhi-Qadhi kampung yang bertangggung jawab penuh kepada penghulu landraad tersebut. Adapun diluar pulau bengkalis dinamakan tanah landraad (Kerajaan Siak) meliputi : Kecamatan Siak Sri Indrapura Kecamatan Tebing Tinggi Kecamatan Merbau Kecamatan Sungai Apit Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Rupat Kecamatan Bangko Kecamatan Tanah Putih Kecamatan Kubu Masalah NTCR / Waris mal waris dikelola langsung oleh kerajaan siak yang dipegang oleh seorang Qadhi Besar, oleh sultan Siak Qadhi Besar ini diberi hak dan wewenang untuk mengangkat Imam-Imam (Qadhi) Distrik ditiap-tiap ibu kota kecamatan dalam wilayah Kerajaan Siak tersebut. Dengan semikian baik Pulau Bengkalis maupun untuk daerah kerajaan Siak masalah NTCR / waris mal waris tidak ada kesuliatan. Keadaan yang seperti ini dapat berjalan dengan baik sampai kepada rasis jepang dan Revolusi Kemerdekaan.


5


b.

Masa kemerdekaan Pada tahun 1946 datang instruksi untuk membentuk Pejabat Agama ditiap-tiap kewedaan yaitu meliputi Kewedaan sebagai berikut : 1. Kewedanaan Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Rupat 2. Kewedaaan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing tinggi Kecamatan Merbau 3. Kewedanaan Siak Kecamatan Siak Sri Indrapura Kecamatan Sungai Apit Kecamatan Mandau 4. Kewedanaan Bagan Siapi-Api Kecamatan Bangko Kecamatan Tanah Putih Kecamatan Kubu. Pada tahun 1950 dibentuk Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Kota Bengkalis yang terdiri dari : Bagian Urusan Agama Bagian Umum Bagian Kemasjidan Bagian Ibadah Sosial Bagian hukum / kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis mengangkat P.3 NTCR di tiap-tiap desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.


6


Sedangkan untuk menolong para Isteri yang suaminya melanggar taklik thalak, maka setiap P.3 NTCR yang cakap lagi berpengalaman di tauliyahkan untuk menerima taufiz taklik talak. Setelah Proklamasi kemerdekaan masalah NTCR / waris mal waris tetap berjalan baik kalaupun tidak dapat dikatakan meningkat. Pada tahun 1957 hak menerima taufiz taklik thalak dicabut dari P.3 NTCR, akibatnya timbullah keluhan dan kesulitan bagi para isteri yang suaminya melanggar taklik talaknya. Akan tetapi kesulitan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dipulihkan kembali oleh karena dalam bulan Mei 1959 Bapak Abdullah Nur Kepala Bagian Hukum / Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang juga salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah Propoinsi Sumatera Tengah dipanggil ke jakarta untuk dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Bengkalis. Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis serta Penguasa perang setempat maka pada tanggal 7 Juli 1959 diresmikanlah berdirinya Pengadilan Agama Bengkalis dengan wilayah Yuridiksinya sebagai berikut : Kecamatan Bengkalis Kecamatan tebing Tinggi Kecamatan Merbau Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Dumai Kecamatan Rupat Kecamatan Bangko Kecamatan Kubu Kecamatan Tanah Putih Adapun Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siak Sri Indrapura masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. Akan tetapi dengan dikeluarkan surat Dirjen Bimas Islam pada tanggal 29 Januari 1977 dengan


7


Nomor : DIV/D.3/1016, maka daerah Hukum Pengadilan Agama Bengkalis meliputi Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Bengkalis (12 Kecamatan) yaitu : Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Sungai Apit Kecamatan Siak Ssri Indrapura Kecamatan Tebing Tinggi Kecamatan Merbau Kecamatan Dumai Kecamatan Mandau Kecamatan Rupat Kecamatan Bangko Kecamatan Tanah Putih Kecamatan Kubu. Kemudian dengan berdirinya Pengadilan Agama Selat Panjang, maka Kecamatan tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau menjadi daerah Hukum Pengadilan Agama Selat Panjang. Dan Pada Tahun 1979 dibangun Gedung / Kantor Pengadilan Agama Bengkalis dengan biaya Pelita tahun Anggaran 1977/1978 diatas tanah milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Bengkalis seluas 27 x 25 m dengan kontrukdi semi permanen. Yang terletak dijalan Kelapapati Darat, Kelurahan Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan gedung tersebut diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1979 oleh Bapak H. ICHTIYANTO, SA.SH Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Pengadilan Agama Bengkalis berdiri pada tahun 1959 akan tetapi belum mempunyai gedung tersendiri dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain oleh karena pada ketika itu statusnya masih menumpang atau menyewa dan pada November 1977 Pemda Bengkalis meminjamkan sebuah Gedung kepada Departemen Agama Kabupaten Bengkalis serta Pengadilan Agama Bengkalis.


8


Dan pada tahun 1980 kecamatan Dumai diresmikan menjadi kota Administratif, maka kecamatan Dumai dipecah menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu : Kecamatan Dumai Timur Kecamatan Dumai Barat Kecamatan Bukit Kapur Dengan demikian Daerah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis meliputi 12 Kecamatan karena kota Dumai menjadi 3 Kecamatan. Dan kemudian terbentuk Pengadilan Agama Dumai dan sehingga kecamatan Rupat dan Kecamatan Mandau menjadi wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dumai, namun sejak bulan Februari 2015 Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara menjadi wilayah Yridikasi Pengadilan Agama Bengkalis. Dengan Demikian Daerah wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis sekarang menjadi

19

Kecamatan yaitu meliputi sebagai berikut :

1. Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bengkalis Kecamatan Bantan Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Siak Kecil Kecamatan Rupat Kecamatan Rupat Utara Kecamatan Mandau 2. Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit Kecamatan Sabak Auh Kecamatan Siak Kecamatan Tualang Kecamatan Koto Gasib


9


Kecamatan Minas Kecamatan Mempura Kecamatan Kerinci Kanan Kecamatan Lubuk Dalam Kecamatan Pusako Kecamatan Dayun Kecamatan Bunga Raya


10


DAFTAR NAMA PIMPINAN KANTOR PENGADILAN AGAMA BENGKALIS DARI MASA ke MASA

1. Dari 7 Juli 1959 sampai Juni 1971 Nama

: ABDULLAH NUR

Jabatan

: Ketua

Tempat /Tanggal Lahir

: Bengkalis / Tahun 1908

Pendidikan

: Gouvernement dan Aliyah Agama Medan

Pangkat / Golongan

: Pengatur Tingkat I (II/d)

2. Dari Juni 1971 sampai 15 Mei 1977 Nama

: HASANUDDIN HS

Jabatan

: Ketua

NIP

: 150108036

Tempat /Tanggal Lahir

: Bengkalis / 22 Maret 1922

Pendidikan

: Tsanawiyah Tahun 1950

Pangkat / Golongan

: Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

3. Dari 20 April 1977 sampai 24 Desember 1979 Nama

: AMRAN RAMLI

Jabatan

: Ketua

NIP

: 150 169 910

Tempat /Tanggal Lahir : Bengkalis / 26 Februari 1950 Pendidikan

: PGAN 6 Tahun

Pangkat / Golongan

: Pengatur Muda (II/a)


11


4. Dari 24 Desember sampai 1987 Nama

: Drs. BUCHORI RAS

Jabatan

: Ketua

NIP

: 150 110 727

Tempat /Tanggal Lahir : Air Tiris / 11 November 1944 Pendidikan

: Sarleng IAIN Syari’ah Tahun 1972

Pangkat / Golongan

: Penata Muda (III/a)

5. Dari 1987 sampai 1998 Nama

: Drs. LUMBAN HUTABARAT

Jabatan

: Ketua

NIP

: 150 188 889

Tempat /Tanggal Lahir : Sibuluan / 08 Agustus 1550 Pendidikan

: S1

Pangkat / Golongan

: Pembina (IV/a)

6. Dari 1998 sampai 2003 Nama

: Drs. Syahril.,SH

Jabatan

: Ketua

NIP

: 150 218698

Tempat /Tanggal Lahir : Bangkinang / 07 Agustus 1967 Pendidikan

: S1

Pangkat / Golongan

: Pembina ( IV/a)

7. Dari 2003 sampai Tahun 2008 Nama

: Drs.H.TRUBUS WAHYUDI, SH.,MH

Jabatan

: Ketua

NIP

: 150 240 027


12


Tempat /Tanggal Lahir : Boyolali / 02 Juni 1955 Pendidikan

: S2

Pangkat / Golongan

: Pembina Tk I ( IV/b )

8. Dari 2008 sampai 26 Desember 2011 Nama

: Drs. H.M. YUNUS RASYID, SH

Jabatan

: Ketua

NIP

: 1955 0806 198103 1 002

Tempat /Tanggal Lahir : Air Tiris / 06 Agustus 1955 Pendidikan

: S1

Pangkat / Golongan

: Pembina Tk I ( IV/b )

9. Dari 28 Desember 2011 sampai 26 Agustus 2013 Nama

: Drs. FAIZAL KAMIL, SH.,MH

Jabatan

: Ketua

NIP

: 19640809 198502 1 003

Tempat /Tanggal Lahir : Yogyakarta /09 Agustus 1964 Pendidikan

: S2

Pangkat / Golongan

: Pembina Muda TK. I (IV/b)

10. Dari 26 Agustus 2013 sampai 04 November 2014 Nama

: Drs. ERLIS, SH

Jabatan

: Ketua

NIP

: 1961 1201 1989 03 2 003

Tempat /Tanggal Lahir : Sarik / 01 Desember 1961 Pendidikan

: S1

Pangkat / Golongan

: Pembina Muda TK.I (IV/b)


13


BAB II : PERNYATAAN Visi Dan Misi A. Pernyataan Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bengkalis alam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

D

pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan

nasional

yang

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Agenda Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu, Pengadilan Agama Bengkalis menetapkan rencana strategis Pengadilan Agama Bengkalis

Tahun 2015-2019

sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Bengkalis dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019. Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkalis 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bengkalis dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan

reformasi

pada

sektor

aparatur

negara

dalam

mewujudkan

pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. Reformasi pada sektor


14


aparatur negara pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. a. Visi Pengadilan Agama Bengkalis dapat dirumuskan sebagai berikut :

‘Visi Pengadilan Agama Bengkalis yang merupakan acuan dari program kerja adalah : “Terwujudnya Pengadilan yang terjangkau oleh Masyrakat, Akuntable, Transparan dan Proposional.”.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

b. Misi Pengadilan Agama Bengkalis

dapat dirumuskan sebagai berikut,

yaitu: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pegawai. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah aksesibilitas peradilan. 3. Mewujudkan peradilan yang efektif dan efesien ( cepat, tepat dan biaya ringan ). 4. Meningkatkan pengawasan berjenjang. 5. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hokum masyrakat. 6. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi ketatalaksanaan ( kualitas administrasi dan manajemen peradilan ). 7. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 8. Meningkatkan dan mengembangkan penggunaan teknologi informasi ( IT ) Peradilan.


15


BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A

nalisis Lingkingan strategis adalah analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan ekxsternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas factor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan

berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat di tentukan factor keberhasilan A. LINGKUNGAN INTERNAL 1. Kekuatan -

Yurisdikasi Pengadilan Agama Bengkalis Pengadilan Agama Bengkalis mempunyai yurisdikasi yang meliputi 2 kabupaten, yaitu kabupaten bengkalis dan kabupaten siak. Keberadaan lembaga Pengadilan Agama Begkalis secara internasional pada sebagian besar merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyrakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkalis.

2. Penerapan Sistem Pada awal tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang baik, pembinaan lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Bengkalis yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, baik dalam pembinaan maupun secara teknis yudisial yang menyangkut bidang keperkaraan, maupun yang menyangkut pembinaan Organisasi ( non yudisial ) . administrasi dan keuangan ini juga telah menjadi kewenangan


16


Mahkamah Agung. Sebelum Undang-undang nomor 4 tahun 2004, untuk pembinaan teknis yudisial menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI, sedangkan teknis non yudisial menjadi kewenangan departemen masing-masing. System juga merupakan salah satu peluang untuk lembaga peradilan dalam meningkatkan profesionalisme, Kehakiman hukum, hukum bias detegakkan haya dengan kemandirian tanpa ada campur tangan / intervensi dari luar. Keadilan juga bias hilang dengan kewibawaannya bila telah ternodai pengaruh atau unsure di luar hukum itu sendiri. 3. Perluasan jangkuan dan cakupan kewenangan Dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 perbuatan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka terjadi perluasan jangkuan dan cakupan kewenangan Pengadilan Agama. Perluasan jangkuan kewenangan yang di maksud ialah tidak terdapat lagi hak opsi dalam perkara waris bagi orang muslim dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang didalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya. Perluasan jangkuan kewenangan lainnya juga meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, zakat, infak dan ekonomi syrai’ah atau hukum bisnis islam. Kondisi tersebut merupakan kekuatan bagi lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama Bengkalis dan Pengadilan diwilayah hukumnya untuk melaksanakan kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi pengadilan agama sudah memasuki era baru menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syrai’ah. 4. Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum terapan Penyelenggaraan peradilan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu

hukum terapan peradilan agama merupakan satu kekuatan


17


tersendiri terutama dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan pada pencari keadilan. Heterogenitas wawasan dan mazhab masyrakat muslim umumnya di wilayah hukum peradilan agama secara nyata telah dapat menerima keberadaan Kompilasi Hukum Isam sebagai salah satu sumber hukum.

B. KELEMAHAN ( WEAKNESS ) 1. Ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai Perkembangan yurisdiksi dan kompetensi Pengadilan Agama Bengkalis harus diikuti dengan perkembangan kualitas aparat peradilan sebagai aparat pelaksana dalam lembaga peradilan. Perkembangan ilmu pengetahuan khusunya pengetahuan hukum dan teknologi saat ini sangat pesat. Hal ini mengharuskan para aparatur peradilan meliputi hakim , panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan staf untuk dapat menyesuaikan diri khususnya terkait dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam menerapkan hukum pada Pengadilan Agama Bengkalis terdapat berbagai bidang kualitas aparatur masih perlu ditingkatkan seperti bidang tugas pokok dan fungsi ( kekuasaan hakim ), bidang kepaniteraan, bidang kesekretariatan khususnya masalah perencanaan dan pengelolaan inventaris. 2. Ketersedian sarana dan prasarana belum memadai dalam pelaksanaan tugas Tuntutan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hokum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan, dengan menggunakan teknologi yang canggih, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Penggunaan teknologi modern dan tepat saat ini masih belum begitu optimal digunakan di Pengadilan Agama Bengkalis. Sedangkan peningkatan teknologi yang


18


tepat ini adalah salah satu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang di lakukan. Disisi sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Bengkalis juga telah memiliki berbagai sarana prasarana baik berupa gedung, tanah, peralatan, mesin dan sarana lainnya. Berbagai sarana yang di miliki oleh Pengadilan Agama Bengkalis sebagaian besar sudah bisa dimanfaatkan. 3. Sistem informasi di lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis Sisitem informasi merupakan alat yang membatu manajemen dalam memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. System informasi sangat dibutuhkan baik di tingkat operasional, manajerial, maupun strategis. System informasi yang baik akan membantu organisasi baik ditingkat bawah, menengah maupun atas untuk mengambil keputusan yang tepat. Kondisi system informasi di lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan manajemen, sebagai contoh kondisi system informasi di keperkaraan. 4. Klasifikasi Pengadilan Agama Bengkalis Kondisi objektif tentang klasifikasi Pengadilan Agama Bengkalis diwilayah hokum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sampai saat ini belum memenuhi standar idieal kaderisasi kepemimpinan peradilan hanya kelasifikasi kelas II. Perubahan klasifikasi Pengadilan Agama memberi pengaruh terhadap perubahan penjenjangan karir aparat peradilan. 5. Belum meratanya ratio tenaga teknis dengan volume perkara Salah satu kelemahan selama ini dalam penempatan dan mutasi pegawai terutama tenaga teknis yang belum merata di Pengadilan Agama dengan ratio perbandingan volume perkara. Pada satu Pengadilan Agama terdapat jumlah pegawai yang sangat sedikit dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya yang jumlah perkaranya lebih banyak. Termasuk Pengadilan Agama Bengkalis kondisi


19


tersebut memberi dampak pada kenerja yang tidak maksimal sebagai lembaga pelayan Hukum kepada publik.

C. LINGKUNGAN EKSTERNAL Seperti halnya lingkungan internal, lingkungan eksternal juga memiliki dua sisi, sisi pertama yaitu, kondisi eksternal yang dapat membantu atau mendorong Pengadilan Agama Bengkalis untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang di kehendaki ini disebut peluang . Sedangnkan sisi kedua yaitu, berupa kondisi yang jika tidak di antisipasi dapat menghambat terwujudnya visi dan misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Bengkalis ini disebut hambatan. 1. Peluang ( opportunities ) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan untuk meraih visi dan misi Pengadilan Agama Bengkalis sangat ditentukan oleh sejauh mana aparatur Pengadilan mampu menangkap peluang-peluang yang ada. Beberapa peluang eksternal berikut ini apabila dipadukan dengan kekuatan internal akan bersinergi menyukseskan visi perwujudan supermasi hukum. Adapun peluang yang di maskud adalah : 2. Kondisi masyrakat Kondisi objektif masyrakat di kabupaten Bengkalis dan Siak ini mayoritas masyarakatnya banyak yang beragam Islam, Bahkan beberapa kecamatan telah mencanangkan pemberlakukan syrai’at islam secara formal melalui peraturan daerah masing-masing. Kondisi objektif tersebut merupakan gambaran keserasian dan keterpaduan visi dan misi Pengadilan Agama Bengklais dengan kondisi wilayah hukumnya dari sudut pandang penegakan Hukum dan keadilan. Sisi peluang yang di maksud adalah perlunya sosialisasi secara terus menerus bidang kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis kepada masyrakat atas dasar


20


kebutuhan mereka dalam menjalankan syari’at islam, baik dalam bentuk penyuluhan Hukum atau melalui penyelesaian perkara dengan putusan yang baik dan benar. 3. Hukum adat bersumber dari hukum islam Dalam perkembangan kehidupan masyrakat terdapat norma berupa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan dihormati masyarakat terutama di bidang perkawinan. Pada umumnya hukum adat di wilayah Pengadilan Agama Bengkalis bersumber dari hukum islam. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena periode perjalanan sejarah perkembangan hukum islam dan Pengadilan Agama sejak berdirinya sampai saat ini diawali oleh kharismatik ulama dan ketaatan masyrakat terhadap hukum islam. Kondisi objektif tersebut merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tupoksi bagi Pengadilan Agama Bengkalis. 4. Kerjasama dengan perguruan Tinggi Salah satu bentuk peluang untuk mengembangkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ialah kerja sama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Perguruan Tinggi yang memiliki visi dan misi hukum keagamaan. Kedepan di harapkan terutama para hakim rata-rata sudah berpendidikan strata dua yang bertujuan disamping membangun profesionalisme penyelenggaraan tugas pokok juga membangun kepercayaan masyrakat yang berunjung pada kewibawaan peradilan. Apabila Pengadilan Agama Bengkalis tidak menangkap atau memanfaatkan peluang tersebut, maka dalam perkembangan kedepan akan terjadi perlambatan akselarasi penjabaran visi dan misi. Sangat dikhawatirkan perkembangan hukum dan masyrakat lebih cepat dari perkembangan kualitas aparat hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.


21


5. Kepercayaan masyrakat Integritas kepribadian dan kekuatan moral tenaga-tenaga teknis peradilan yang berlatarbelakang pendidikan agama islam terutama hakim sampai saat ini masih dipandang cukup memadai dan dipercaya untuk menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat tersebut dipandang merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas pokok sekaligus juga sebagai peluang untuk meminimalisasi kendala atau hambatan yang ada.

D. HAMBATAN ( THREATMENTS ) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok bidang peradilan sangat dibutuhkan oleh sejauhmana aparatur pengadilan mampu meminimalisasi hambatan yang ada. Hambatan-hambatan yang banyak dijumpai ialah permasalahan hukum yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya visi dan misi Pengadilan Agama Bengkalis di wilayah hukumnya untuk mewujudkan supremasi hukum. Ada beberapa hambatan : 1. Pandangan Masyarakat Terdapat pandangan atau image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang sejajar dengan lembaga peradilan lainya. Dalam beberapa kejadian untuk perkara yang berkaitan dengan barang ( harta bersama dan kewarisan ), setelah perkara diputus oleh pengadilan agama, pihak yang kalah masih mencuba untuk menggugat putusan Pengadilan Agama tersebut di peradilan umum. Dalam bidang kewenangan, sebagian masyrakat masih belum memahami hilangnya hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula jangkuan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik dan keperdataan lainnya, termasuk kewenangan pengadilan agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.


22


2. Masih lemah kesadaran hukum masyrakat Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada yang diharapkan ada. Rendahnya kesadaran hukum yang di miliki masyrakat merupakan hambatan pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu untuk mengurangi hambatan tersebut, maka tindakan preventif adalah dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyrakat. Ada empat unsure yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyrakat: 1. Pengetahuan tentang hukum 2. Pengetahuan tentang isi hukum 3. Sikap hukum 4. Pola perilaku hukum Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyrakat adalah hukum islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagaian masyrakat masih memisahkan antara hukum islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan. Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan , poligami dan penceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan peradilan umum, hal ini juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai gambaran, terhadap putusan Pengadilan Agama yang di mohonkan eksekusi khusus eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.


23


3. Krisis Multidimensi yang masih belum berakhir Berbagai krisis yang muncul sejak bergulirnya reformasi masih mewarnai kehidupan bangsa Indonesia, berbagai gejolak yang muncul secara umum dapat diatasi, meskipun demikian dampak krisis tersebut masih dirasakan masyarakat sehingga menjadi hambatan dalam pencapian visi dan misi Pengadilan Agama Bengkalis. Krisis kewibawaan hukum menjadi hambatan serius yang perlu mendapat tindakan antisipatif. Hukum akan dapat ditegakkan apabila lembaga peradilan berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penegak hukum.

E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Factor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Pengadilan Agama Bengkalis merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Pengadilan Agama Bengkalis. Dengan diketahuinya factor yang paling berpengaruh baik positif maupun negative terhadap perkembangan Pengadilan Agama Bengkalis, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ditentukan asumsi strategis yaitu : 1. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang. 2. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman. 3. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang. 4. Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi. Dengan melihat keterkaitan masing-masing factor ( aspek kekuatan dan kelemahan ) dengan visi dan misi yang hendak dicapai, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas factor kunci keberhasilan adalah: 1. Meningkatkan kinerja pelayanan ( perumusan kebijakan dan sosialisasi ). 2. Peningkatan profesionalisme aparat peradilan.


24


3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Pengadilan Agama Bengkalis. Selanjutnya untuk memberikan focus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun, factor kunci keberhasilan sebagai berikut : 1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Bengkalisagar menjadi professional. 2. Dukungan sarana dan prasarana pelayanan hokum yang memadai. 3. Pengawasan yang terencana dan efektif. 4. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas, pelayanan public dan ketatalaksanaan.


25


BAB IV : TUJUAN DAN SUSUNAN STRATEGIS

encana Strategis Pengadilan Agama Bengkalis menetapkan kondisi jangka

R

menengah atau jangka 5 ( lima ) tahunan dan kondisi jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan

mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan factor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan ( alignment ) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi. Tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Misi Pertama : mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

1.

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut No 1

Tujuan Meningkatkan Pelayanan Hukum Dan akselerasinya kepada

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

- Tersedianya Pelayanan Penyelenggara sarana dan Hukum masyrakat

Masyrakat

prasarana hokum peradilan dengan biaya ringan

- Terwujudnya penyelesaian

- System perkara

yang cepat

Administrasi

perkara

(

aplikasi

SIADPA ) - Penyelenggara peradilan yang

sederhana

dan

biaya ringan. - Terwujudnya

Terbentuknya

website

penyelenggara

pengadilan

transparansi peradilan

pertama sebagai bentuk

tingkat

pelayanan publik dalam


26


mengakses

informasi

pengadilan.

2. Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Sarana Aparatur Peradilan: Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut NO

Tujuan

Sasaran

1.

Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM

Indikator Kinerja

- Tersedianya tingkat - SDM yang mengikut diklat pendidikan aparatur - Sosialisasi kebijakan pusat yang memadai. - Terpenuhinya pada setiap

- Manajemen pengelolaan SDM yang

bagian unit kerja secara

tersedia

structural

maupun

fungsional

2

Mewujudkan

aparatur

yang Meningkatkan moralitas - Pembinaan Rohani

bersih dan berwibawa

dan integritas aparatur - Pengembangan peradilan

3

Meningkatkan

kualitas

dan

Olahraga

( PTWP )

- Terwujudnya system - Dokumen perencanaan dan

kuantitas sarana dan prasarana

perencanaan

aparatur peradilan.

efektif

yang

laporan yang disusun

- Terwujudnya kinerja - Evaluasi hasil pelaksanaan peradilan

yang

tugas

memadai


27


3.

Misi Ketiga : Meningkatkan Pengawasan yang efektif dan efesien.

NO

Tujuan

1.

Meningkatkan evaluasi kinerja pelayanan masyrakat.

hokum

Sasaran kepada

Indikator Kinerja

- Terwujudnya

- % hasil pemeriksaan yang

pengawasanyang akurat

ditindaklanjuti serta - %

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan

hasil

pengaduan

masyarakat yang ditindak lanjuti.

dan

pengaduan masyarakat (

stakeholders

)

pencari keadilan.

- Tersusunnya kebijakan - Pedoman pengawasan yang di bidang pengawasan.

disusun - Dibentuknya

hakim

pengawasan bidang

- Terselenggaranya pemantauan evaluasi

- Laporan pelaksanaan tugas. dan

pelaksanaan

tupoksi dan anggaran.

( laporan tahunan ) - Laporan Realisasi anggaran

- Laporan Tahunan keuangan


28


4. Misi Keempat :

Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyrakat Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO

Tujuan

Sasaran

1.

Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat

Indikator Kinerja proses - %

- Terwujudnya

peradilan yang baik

hasil

penyelesaian

perkara

- % pengaduan masyarakat

dan berwibawa. - Terwujudnya keadilan

dan kepastian hukum - Penyelenggaraan peradilan yang diharapkan

yang sederhana.

- %

hasil

penyelesaian

perkara

5. Misi Kelima :

Meningkatkan kualitas administrasidan managemen peradilan Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO 1.

Tujuan Meningkatkan

Sasaran kualitas

Indikator Kinerja

- Tersedianya SDM yang - Jumlah SDM yang memadai.

administrasi dan manajemen

handal,

kepegawaian

dan berkualitas.

profesional - Pedoman dan uraian tugas (

job

Discription

)

kepegawaian.

- System

- Terwujudnya administrasi manajemen

dan

administrasi

kepegawaian ( SIMPEG ) - Laporan bentuk

SIMPEG data

dalam

softcopy


(

29


kepegawaian

yang

efektif dan efesien.

upoad simpeg ) secara rutin ke Badan Peradilan Agama MA-RI.

2

Meningkatkan

kualitas

- Tersedianya

plafon - RKA-KL dan DIPA


anggaran

DIPA

keuangan.

Realisasi DIPA.

dan - Jadwal

kegiatan

pelaksanaan realisasi DIPA.

- Tersedianya SDM yang - Jumlah SDM yang memadai handal,

profesional - Pedoman dan uraian tugas

dan berkualitas.

( job description )keuangan.

- Terwujudnya

- Pemanfaat IT dalam system

administrasi

dan

administrasi

keuangan

manajemen keuangan

(SAI,RKA-KL, SPM, Aplikasi

yang

Gaji )

efektif

dan

efesien

- Laporan SAI dalam softcopy data yang rutin direkon ke KPPN. - Laporan realisasi anggaran - Laporan Tahunan keuangan

3

Meningkatkan

kualitas

- Tersedianya SDM yang - Jumlah SDM yang memadai


handal,

profesional - Pedoman dan uraian tugas

umum perlengkapan.

dan berkualitas.

( job description )umum perlengkapan.

- Pemanfaat IT dalam system

- Terwujudnya administrasi manajemen

dan

administrasi barang milik

umum

Negara / barang inventaris


30


yang

efektif

dan

efesien.

( SABMN ) - Laporan

SABMN

dalam

bentuk data softcopy secra semester I,II dan Tahunan ke MA-RI melalui korwil. - Membangun

website

Pengadilan

Agama

Bengkalis - Tempat

/

ruang

penyimpanan arsip - Pemanfaatan

IT

pengelolaan

dalam

surat

dalam

dan proses

korespondensi - Perpustakaan elektronik.

6. Misi Ke enam :

Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

NO 1.

Tujuan Meningkatkan

sarana

prasarana peradilan.

Sasaran dan

Indikator Kinerja - Data dan jumlah sarana dan

- Terpeliharanya sarana

dan

prasarana yang lebih baik dan memadai.

prasarana

yang

tersedia

dan kondisi baik.

- Penghapusan barang milik Negara yang rusak.

- Manajemen pengelolaan SDM yang tersedia

- Anggaran

pemeliharaan


31


sarana

dan

prasarana

tersebut.

- Terpenuhinya

sarana - Data dan jumlah kebutuhan

dan prasarana yang

sarana

memadai

peradilan

dan

- Dokumen

prasarana

perencanaan

kebutuhan tersebut. - Anggaran pemenuhan

untuk kebutuhan

sarana dan prasarana.


32


BAB V STRATEGIS PENCAPAIAN TUJUAN

trategi Pembangunan Pengadilan Agama Bengkalis disusun secara cermat

S

dan teliti agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi

landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang. Strategi Pembangunan Pengadilan Agama Bengkalis disusun dengan mempertimbangkan setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Untuk itu, kebijakan dan program akan diklarifikasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : Tujuan Misi Pertama NO

Sasaran

Kebijakan

1.

Tersedianya pelayanan hukum masyarakat.

Program - Peningkatan

- Meningkatkan kualitas

mutu

sarana

pelayanan prima

pelayanan prima 2

Terwujudnya penyelenggaraan Meningkatkan peradilan

yang

bersih

kualitas - Peningkatan

dan pengawasan pelayanan

transparasi

akuntabilitas

sarana pelayanan

hukum

Tujuan Misi pertama NO 1.

Sasaran Terwujudnya

penyelesaian

perkara secara cepat.

Kebijakan



mutu

pelayanan prima

percepatan

sarana pelayanan

prima


33


2

Terselenggaranya

peradilan Membuat rencana biaya - Pembaharuan radius dan

yang sederhana, cepat dan perkara

biaya

perkara

biaya ringan

Pengadilan

pada Agama

Bengkalis.

Tujuan Misi Kedua.1 NO 1.

Sasaran Tersedianya pendidikan

Kebijakan tingkat

aparatur

yang

memadai.

2

- Mengeluarkan dan

atau

Program izin - Peningkatan

bantuan

out

put

peradilan.

pendidikan.

Terwujudnya kinerja peradilan Memberikan arahan dan - Peningkatan yang memadai.

penilaian.

pelayanan

mutu hukum

Pengadilan

pada Agama

Bengkalis.


Sasaran Tersedianya

aparatur

bersih dan berwibawa.

Kebijakan yang


- Melarang

standar

pelayanan prima

mengambil pungutan diluar dari ketentuan

2

Terwujudnya kinerja peradilan Mengadakan pendidikan - Peningkatan


mutu

34


yang memadai.

dan pelatihan hakim

pendidikan

dan

keterampilan hakim


Sasaran Tersedianya pendukung

Kebijakan aparatur

peradilan

yang

bersih, handal dan profesional.


- Mengadakan pendidikan pelatihan

pendidikan

non hakim.

jurusita

mutu panitera, dan

kesekretariatan.

Tujuan Misi Ketiga NO

Sasaran

Kebijakan

1.

Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa



mutu

pada

Pengadilan

Agama Bengkalis.

pengawasan, pengendalian

cross

examinasi

dan

pembinaan. 2

Terwujudnya

system Mengadakan

pengawasan yang akurat.

pengawasan

- Peningkatan

Pengawasan

kepada pegawai Pengadilan Agama Bengkalis.


35


Tujuan Misi keempat NO

Sasaran

Kebijakan

1.

Terwujudnya proses peradilan yang baik dan berwibawa.

2

Terwujudnya

keadilan

Program - Peningkatan kesadaran dan

- Melaksanakan penyuluhan hukum

ketaatan hukum bagi aparat

intern

peradilan.

dan Mengadakan penyuluhan - Peningkatan kesadaran dan

kepastian hukum.

hukum ekstern.

ketaatan

hukum

bagi

masyarakat.

Tujuan Misi Kelima.1 NO

Sasaran

1.

Tersedianya jumlah dan kalitas dan kesejahteraan pegawai.

Kebijakan

Program

- Peningkatan jumlah, - Peningkatan kualitas

dan

jumlah,

kualitas dan kesejahteraan pegawai.

kesejahteraan pegawai. 2

Terwujudnya administrasi dan manajemen kepegawaian.

- Penerbitan

- Penerbitan

administrasi

dan

administrasi

dan manajemen SDM.

manajemen SDM

Tujuan Misi Kelima.2 NO

Sasaran

1.

Tersedianya plafon anggaran DIPA dan realisasi DIPA.

Kebijakan

Program

- Peningkatan plafon - Peningkatan anggaran

DIPA

plafon

anggaran DIPA Pengadilan


36


Pengadilan

Agama

Agama Bengkalis.

Bengkalis. 2

Terwujudnya administrasi dan manajemen kepegawaian.

- Penerbitan

- Penerbitan administrasi dan

administrasi

dan

manajemen keuangan.

manajemen keuangan.

Tujuan Misi Kelima.3 NO 1.

Sasaran Terwujudnya

Kebijakan tertib


Program tertib - Peningkatan

- Peningkatan

administrasi umum.

tertib

administrasi umumi.

umum dan rumah tangga

Tujuan Misi Keenam NO 1.

2

Sasaran Terpeliharanya

sarana

Kebijakan dan

- Peningkatan

- Melaksanakan

prasarana yang lebih baik dan

pemeliharan barang

memadai.

inventaris Negara.

Terpenuhinya

sarana

prasarana yang memadai.

dan

- Mengadakan

Program sarana prasarana peradilan.

barang - Peningkatan

inventaris Negara.

pemanfaatan

sarana

dan

prasarana peradilan.


37


BAB VI : PENGUKURAN KINERJA ebagaimana ditetapkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999

S

tentang system Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah. Rencana Strategis ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ( LAKIP ) Pengadilan Agama Bengkalis. Dengan demikian

materi Rencana Strategiini merupakan suatu komitmen bersama mengenal hal apa yang harus dicapai oleh Pengadilan Agama Bengkalis di masa yang akan datang. Sebagai dasar Akuntabilitas ( pertanggjawaban )dan sebagai alat pengendali jalannya

organisasi,

manajemen

Pengadilan

Agama

Bengkalis

melakukan

pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada Rencana Strategis dengan realisasinya. Dengan perbadingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa-masa berikutnya. Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bengkalis dilakukan meliputi capaian kinerja atas indicator utama Pengadilan Agama Bengkalis, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bengkalis.

A. INDIKATOR KINERJA 1. Indikator Kinerja Utma Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Bengkalis menggunakan indicator asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan, indicator ini meliputi beberapa variabel penentu yaitu ketepatan dan kecepatan penyelesaian perkara dan kemapanan / efektifitas dan efesiensi administrasi perkara. Indicator kinerja


38


utama Pengadilan Agama Bengkalis sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Bengkalis. 2. Indikator Kinerja Sasaran kinerja sasaran merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran – sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indicator Kinerja sasaran Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2015-2019, yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2015-2019, menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai oleh Pengadilan Agama Bengkalis dalam jangka pendek maupun menengah ( lima tahun ). Indicator kinerja sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan serta strategis dan prioritas yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan. Pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja atas setiap indicator sasaran, melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

(

LAKIP

),

sebagai

pertanggjawaban

atas

pelaksanaan/penggunaan anggaran. Indicator kinerja sasaran disusun dengan melihat visi dan misi tujuan serta sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Bengkalis. 3. Indikator Kinerja Kegiatan Setiap kegiatan yang dilakukan oeh Pengadilan Agama Bengkalis akan diukur tingkat capaian kinerjanya melalui indicator kinerja kegiatan, indicator kinerja tersebut terdiri dari indicator kinerja masukan ( input ), keluaran ( out put ) hasil ( outcome ), manfaat ( benefit ) dan dampak ( impact ). Tingkat rencana capaian kinerja tersebut setiap akhir tahun dibandingkan dengan realisasinya pada akhir tahun melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK).


39


B. TARGET KINERJA Target kinerja utama Pengadilan Agama Bengkalis mengacu kepada perkiraan Indikator penyelesaian perkara. Indicator penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun sebelumnya menyisakan perkara 5 % dari jumlah perkara yang diterima. Sedangkan target kinerja setiap indicator sasaran, diuraikan pada formulir RS sebagaimana terlampir pada dokumen ini, metode penetapan target kinerja baik pada sasaran maupun kegiatan disesuaikan dengan kodisi yang ada. Metode analisis trend, metode rata-rata ataupun indetifikasi serta penggunaan standar tertentu direkomendasikan untuk digunakan, sepanjang dipandang sebagai metode yang realistis dan dapat dipertanggjawabkan.

C. PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membadningkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capian kinerja.perhitungan capian kinerja ini membutuhkan dukungan system informasi data kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilakan dapat memenuhi criteria informasi yang baik valid, lengkap, tepat waktu dan relevan.

D. SEKALA PENILAIAN Sekala penilaian dapat di kategorikan sebagai berikut: 0 - 55

: Sangat Kurang Baik

56 - 70

: Kurang

71 - 85

: Cukup

86 - 100

: Baik

Lebih dari 100

: Sangat baik Pengadilan Agama Bengkalis

40


Dengan pengukuran Kinerja, Pengadilan Agama Bengkalis melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Strategi yang baru dapat dirumuskan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal sebaliknya yaitu peninjauan kembali atas dasar atau rencana capaian kinerja juga dapat dilakukan guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada saat sekarang ini.

E. PERKARA YANG DITERIMA Pada tahun 2015 Jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bengkalis selalu terjadi perubahan seiring adanya mutasi, namun memasuki awal Tahun 2015 jumlah keseluruhan Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Wakli Ketua, untuk penyelesaian perkara sebagai diatur dalam court calendar, Periode Januari 2015 s/d Desember 2015 Majelis Hakim di bentuk 5 (empat) majelis yang terdiri dari:

Majelis I 1.

Drs. Zainal Aripin.,SH.,M.Hum

Ketua Majelis

2.

Drs. Harmaini

Anggota Majelis

3.

Khoiriah Roihan.,S.Ag.,MH

Anggota Majelis

Majelis II 1.

Drs. Harmaini

Ketua Majelis

2.

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I

Anggota Majelis

3.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Anggota Majelis

Majelis III 1.

Khoiriyah Roihan.,S.Ag.,MH

Ketua Majelis

2.


Anggota Majelis

3.

A.Wafi.,S.HI

Anggota Majelis


41


Majelis IV 1.


Ketua Majelis

2.


Anggota Majelis

3.

Muhammad Kadafi Bashori.,S.HI

Anggota Majelis

Majelis V 1.


Ketua Majelis

2.

Muhammad Kadafi Bashori.,S.HI

Anggota Majelis

3.

A. Wafi., S.HI

Anggota Majelis

Tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya melalui proses litigasi (peradilan) semakin meningkat, hal ini tercermin dalam data perkara yang masuk meningkat tiap tahunnya (tahun 2012 sebanyak 528 perkara kemudian tahun 2013 sebanyak 660 perkara dan tahun 2014 sebanyak 1.052 perkara). Berikut ini keadaan perkara pada pengadilan Agama Bengkalis yang diproses pada tahun 2015 : No

KETERANGAN

1

Sisa Perkara tahun 2014

2

Perkara yang diterima tahun 2015

JUMLAH

JUMLAH PERKARA 146 Perkara 1.437 Perkara

1.583 Perkara

Secara Umum jenis perkara yang diterima pada tahun 2015 pada Pengadilan Agama Bengkalis sebagai berikut : No

JENIS PERKARA

JUMLAH PERKARA

1

Perkara Permohonan tahun 2015

672 Perkara

2

Perkara Gugatan tahun 2015

765 Perkara

JUMLAH

1.437 Perkara


42


Grafik Perkara Diterima tahun 2015 per-bulan

Sedangkan rincian perkara Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Menurut Jenis Perkara Perkara yang diterima tahun 2015 ditambah sisa tahun 2014 menurut jenis perkara adalah sebagai berikut : NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

JENIS PERKARA

Sisa Perkara Cerai Gugat tahun 2014 Sisa Perkara Cerai Talak tahun 2014 Sisa Perkara Harta Bersama tahun 2014 Sisa Perkara Istbat Nikah tahun 2014 Sisa Perkara Dispensasi Nikah tahun 2014 Sisa Perkara Kewarisan tahun 2014 Cerai Gugat tahun 2015 Cerai Talak tahun 2015 Harta Bersama Izin Poligami Perwalian Istbat Nikah Dispensasi Nikah Wali Adhol Kewarisan Pengesahan Anak Lain-Lain JUMLAH

JUMLAH

95 Perkara 41 Perkara 1 Perkara 3 Perkara 5 Perkara 1 Perkara 516 Perkara 232 Perkara 9 Perkara 5 Perkara 1 Perkara 615 Perkara 47 Perkara 3 Perkara 4 Perkara 2 Perkara 3 Perkara 1.583 Perkara


43


Grafik perkara yang ditangani pada tahun 2015 menurut jenis perkara

2. Menurut Jenis Pekerjaan Perkara yang diterima tahun 2015 menurut tingkat pekerjaan adalah sebagai berikut : No

PEKERJAAN

JUMLAH

1

Ibu Rumah Tangga

389 Orang

2

Wiraswasta / Karyawan

186 Orang

3

Pedagang

179 Orang

4

Tani

228 Orang

5

Buruh

156 Orang

6

PNS

50 Orang

7

Honorer

43 Orang

8

Sopir

11 Orang

9

Lain-Lain

195 Orang

JUMLAH

1.437 Orang


44

Rencana Strategis 2015 -2019 2019

Berikut ini adalah grafik perkara tahun 2015 menurut tingkat pekerjaan, sebagai berikut : Grafik Pekerjaan Penggugat/ Pemohon Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 201 2015

Sopir 11 Honorer

Ibu Rumah Tangga 389 Lain-Lain

IRT

195

Wiraswasta/ Karyawan Pedagang

PNS 43 50 Buruh 156

Tani

Tani 228

Pedagang 179

Wiraswasta/ Karyawan 186

3. Menurut Tingkat Kecamatan Perkara yang diterima tahun 2015 201 dalam tingkat kecamatan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut : NO

KECAMATAN

JUMLAH

1

Bengkalis

213

2

Bantan

48

3

Bukit Batu

50

4

Siak Kecil

38

5

Mandau

225

6

Pinggir

197

7

Siak

104

8

Tualang

124

9

Sungai Apit

45

10

Lubuk Dalam

20

11

Sabak Auh

15

12

Kerinci Kanan

56

13

Koto Gasib

31

14

Bunga Raya

76


45


15

Mempura

15

16

Dayun

86

17

Sungai Mandau

4

18

Minas

22

19

Kandis

59

20

Pusako

9 JUMLAH

1.437

4. Menurut Tingkat Usia Perkara yang diterima tahun 2015 menurut tingkat usia adalah sebagai berikut : NO

KATEGORI

JUMLAH

1

< 20 Tahun

46 Orang

2

21-30 Tahun

367 Orang

3

31-40 Tahun

496 Orang

4

41-60 Tahun

481 Orang

5

> 60 Tahun

47 Orang

JUMLAH 1.437 Orang Berikut ini adalah grafik perkara tahun 2015 menurut tingkat usia, sebagai berikut :


46


5. Menurut Tingkat Pendidikan Perkara yang diterima tahun 2015 201 menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

SD

478 Perkara

2

SLTP

352 Perkara

3

SLTA

538 Perkara

4

DIPLOMA

27 Perkara

5

S1

42 Perkara

JUMLAH

1. 1.437 Perkara

Berikut ini adalah grafik perkara tahun 2015 menurut tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Grafik Pendidikan endidikan Penggugat/ Pemohon Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2015 201

DIPLOMA 27

S--1 42 SD 478

SD SLTP SLTA

SLTA 538

DIPLOMA SLTP 352

S-1


47


F.

KEADAAN PERKARA YANG DISELESAIKAN Perkara yang masuk pada tahun 2015 berjumlah 1375 ( seribu tiga ratus tujuh puluh lima ) serta sisa perkara tahun 2014 berjumlah 146 ( seratus empat puluh enam ) jumlah keseluruhan adalah 1583 ( seribu lima ratus delapan puluh tiga ) perkara sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Agama Bengkalis telah menyelesaikan perkara tersebut sebanyak 1375 perkara hingga akhir tahun 2015. Perkara yang masih tersisa adalah berjumlah 208 perkara secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Diputuskan berdasarkan Jenis Perkara Berikut ini table perkara yang diputus berdasarkan jenis perkara tahun 2015, adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JENIS PERKARA Cerai Gugat Cerai Talak Harta Bersama Izin Poligami Perwalian Penetapan Ahli Waris Pembatalan Nikah Dispensasi Nikah Isbat Nikah Wali Adhol Pengangkatan Anak Wakaf Ekonomi Syariah Lain-Lain JUMLAH

2.

JUMLAH 464 Perkara 223 Perkara 5 Perkara 3 Perkara 1 Perkara 6 Perkara 0 Perkara 49 Perkara 616 Perkara 3 Perkara 2 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 3 Perkara 1.375 Perkara

Berdasarkan Produk Pengadilan / Jenis Putusan. Rekap perkara yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2015 berdasarkan tiap bulannya adalah sebagai berikut :


48


Uraian

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGST

SEP

OKT

NOP

DES

Sisa

146

151

184

200

240

203

199

179

221

716

401

258

Diterima

70

86

75

117

62

70

24

103

573

130

87

40

Dicabut

5

5

3

5

9

3

2

4

7

5

7

6

Dikabulkan

58

46

55

70

85

69

40

54

66

342

172

78

Ditolak Tidak Diterima Gugur

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

1 0

0 2

8 0

9 0

2 0

1

1

1

1

5

2

0

2

1

88

42

3

Dicoret

0

0

0

1

0

0

1

0

2

2

0

1

Sisa

151

184

200

240

203

199

279

221

716

401

258

208

Berikut Grafik perkara diterima Pengadilan Agama Bengkalis 2015


49


Berikut Grafik perkara diputusPengadilan Agama Bengkalis 2015

3. Perkara dalam Tingkat upaya Hukum Tahun 2015 upaya hukum yang dilakukan para pencari keadilan hanya terdapat 6 buah perkara yang dapat digambarkan sebagai berikut : No

JENIS PERKARA

JUMLAH PERKARA

1

Verzet

0 Perkara

2

Tingkat Banding

3 Perkara

3

Tingkat Kasasi

1 Perkara

4

Peninjauan Kembali (PK)

0 Perkara

5

Tingkat Eksekusi

2 Perkara

JUMLAH

a.

6 Perkara

Perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2015 berjumlah 1.375 Perkara (seribu tiga ratus tujuh puluh lima).

b.

Sisa perkara Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2015 berjumlah 208 (dua ratus delapan) .


50


c.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain : Moral (Poligami tidak sehat 3 Perkara, Krisis Akhlak 38 Perkara, Cemburu 6 Perkara, Meninggalkan kewajiban (Kawin Paksa ) 3 Perkara, ekonomi 149 Perkara, tidak tanggung jawab 140 Perkara, Terus menerus berselisih ( Politis ) 0 Perkara, gangguan pihak ketiga 67 Perkara, tidak ada keharmonisan 169 Perkara, Menyakiti Jasmani ( Kekejaman jasmani ) 5 Perkara, Menyakiti Mental ( Kekejaman Mental) 0 Perkara, Kawin di bawah umur o Perkara, Cacat Biologis 1 Perkara.

d.

Pengeluaran atau penggunaan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2015, Cerai Talak sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga ) Stel, Cerai Gugat sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat ) Stel.

e.

Sidang Keliling Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Bengkalis telah melaksanakan sidang keliling dibeberapa kecamatan baik wilayah Kabupaten Bengkalis maupun wilayah Kabupaten Siak. Sedangkan kecamatan diwilayah Kabupaten Siak yang di laksanakan dibalai sidang Pengadilan Agama Siak adalah 485 Perkara (empat ratus delapan puluh lima), selain itu juga Pengadilan Agama Bengkalis telah melaksanakan sidang

perkara isbat nikah pada tahap Pertama di

Kecamatan sungai Apit, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak 49 Perkara dan tahap ke dua di kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, kabupaten Bengkalis, sebanyak 546 perkara. 1.

Bidang pelayanan publik Pelayanan terhadap masyarakat adalah hal yang paling diutamakan. Pada tahun 2015 melaui SK Ketua Pengadilan Agama Bengkalis telah ditunjuk Pegawai yang khusus menangani tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai berikut :


51


•

Petugas Meja I

•

Petugas Meja III

•

Satpam

•

Petugas meja informasi

•

Petugas website Petugas Meja I bertugas menerima perkara dan memberikan informasi

kepada masyarakat secara langsung. Petugas yang ditunjuk adalah Slamet Firdaus, tugas Meja I ini adalah sebagai berikut : 1. Menerima gugatan, Permohonan, Verstek, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan kembali, Permohonan Eksekusi dan Perlawanan pihak ketiga (derden Verset). 2. Perlawanan atas putusan Verstek (Verzet) tidak didaftar sebagai perkara baru dan pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihakpihak. 3. Perlawanan pihak ketiga (derden Verzet) didaftar sebagai perkara baru dalam register gugatan. 4. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada Petugas Meja I adalah : a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang. b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain). c. FotoCopy kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat. d. Bagi Kuasa Insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/POLRI. e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi)


52


5. Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan Daftar Periksa (check list). 6. Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara dengan acuan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama. 7. Setelah menaksir Panjar biaya perkara Petugas Meja I menuangkan kedalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). 8. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada Penggugat/ Pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas/ Kasir. Selanjutnya sesuai dengan buku Pola Bindalmin, tugas Meja II adalah: 1. Menerima berkas perkara dari para pihak 2. Mencatat

perkara

tersebut

ke

dalam

Buku

Register

Induk

gugatan/Permohonan. 3. Menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat/ Pemohon. 4. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah perkara tersebut terdaftar, Petugas Meja II menyampaikan berkas perkara, setelah dimasukkan kedalam map perkara kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua melalui Panitera dengan dilampirkan formulir Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Sidang dan formulir Penunjukan Mediator serta Instrumen Amar Putusan. 5. Menerima kembali berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Sidangnya untuk dicatat kedalam Buku Register Perkara. 6. Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Ketua Majelis yang ditunjuk dengan dilengkapi Formulir Penetapan Hari Sidang. 7. Menerima laporan dari Panitera Sidang/Panitera Pengganti tentang tanggal sidang pertama,penundaan sidang serta alasannya dan perkara putus, minutasi perkara, serta tanggal Ikrar Talak dengan mempergunakan Instrumen.


53


8. Mencatat

laporan

yang

diterima

dari

Panitera

Sidang

dengan

mempergunakan Instrumen tersebut kedalam Buku Register Perkara. 9. Menerima sekaligus mencatat laporan dari Meja III tentang Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) kedalam Buku Register perkara. Selanjutnya sesuai dengan Pola Bindalmin, bahwa tugas Meja III adalah menerima Memori banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi; jawaban tanggapan atas alasan peninjauan kembali dan mempersiapkan Akta Cerai. Mengingat jumlah pegawai sangat minim sementara Pengadilan Agama Bengkalis memiliki tenaga honor, maka diangkatlah Junainah selaku Petugas Meja III. Adapun tugas Satuan Pengamanan (SATPAM) Pengadilan Agama Bengkalis ditunjuk tenaga honor yang berjumlah 4 (empat) orang yang dibiayai oleh dana DIPA Tahun Anggaran 2015, dimana tugasnya adalah menjaga keamanan sekaligus merupakan orang terdepan dalam melayani masyarakat, sehingga harus bisa memberikan pelayanan dengan penuh keramah tamahan, tidak arogan dan mampu berkomunikasi dengan baik.


54


BAB VII CAPAIAN AKUNTABILITAS A. CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi Belanja Kantor Pengadilan Agama Bengkalis pada Tahun Anggaran 2015 untuk DIPA 01 adalah sebesar Rp.3.122.263.339,- atau sebesar 99,68 persen dari anggaran. Anggaran belanja Kantor Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2015 DIPA 01 adalah sebesar Rp.3.132.343000,-. Anggaran dan realisasi belanja Tahuan Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : 1. Belanja Pegawai REKAPITULASI AKHIR Laporan Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2015 (DIPA 01)

NO

JENIS KODE BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

PERSENTASE

1

2

3

4

5

6

1

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 511111 (Belanja Gaji Pokok PNS)

828.529.600

10.121.400

98.79 %

511119 (Belanja Pembulatan Gaji PNS)

16.000

13.340

2.660

96.64 %

511121 (Belanja Tunj. Suami/Istri PNS)

71.960.000

71.073.320

886.680

98.77 %

511122 (Belanja Tunj. Anak PNS)

20.956.000

20.686.606

269.394

98.71 %

511123 (Belanja Tunj. Struktural PNS)

20.410.000

20.410.000

0

100.00 %

1.106.070.000

1.131.310.000

(25.240.000)

102.28 %

179.450.000

177.464.676

1.985.324

98.89 %

52.042.000

52.040.960

1.040

100.00 %

511129 (Belanja Uang Makan PNS)

121.602.000

108.721.000

12.881.000

89.41 %

511151 (Belanja Tunj. Umum PNS)

1.481.000

1.480.000

1.000

99.93 %

511124 (Belanja Tunj. Fungsional PNS) 511125 (Belanja Tunj. PPh PNS) 511126 (Belanja Tunj. Beras PNS)

511157 (Belanja Tunj. Kemahalan Hakim)

113.401.000

114.750.000

(1.349.000)

101.19 %

2.526.039.000

2.526.481.625

(440.502)

100.02 %

512211 (Belanja Uang Lembur)

32.278.000

32.278.000

0

100.00 %

JUMLAH SUB BELANJA 5122

32.278.000

32.278.000

0

100.00 %

2.558.317.000

2.558.757.502

(440.502)

100.02 %

JUMLAH SUB BELANJA 5111 2.

838.651.000

5122 Belanja Lembur

JUMLAH REALISASI 51


55


2. Belanja Barang REKAPITULASI AKHIR Laporan Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2015 (DIPA 01) NO

JENIS KODE BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

PERSENTASE

1

2

3

4

5

6

1.

5211 Belanja Barang Operasional 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran)

292.640.000

521114 (Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos)

3.

4.

9.150

2.700.000

2.698.500

1.500

521115 (Belanja Honor Operasional Satker)

52.920.000

52.920.000

0

521119 (Belanja Barang Operasional lainnya)

20.100.000

17.500.000

2.600.000

368.360.000

365.749.350

2.610.650

521211 (Belanja Bahan)

2.531.000

2.527 .000

4.000


2.531.000

2.527.000

4.000

522111 (Belanja Langganan Listrik)

67.735.000

67.504.055

230.945

522112 (Belanja Langganan Telpon)

9.000.000

3.079.269

5.920.731


2.

292.630.850

99.30 %

5212 Belanja Barang Non Operasional

99.84 %

5221 Belanja Jasa

522113 (Belanja Langgan Air)

1.800.000

68.000

1.732.000


78.535.000

70.651.324

7.883.676

dan

10.000.000

10.000.000

0

523121 (Belanja Pemeilharaan Peralatan dan

30.400.000

30.394.680

5.320

40.400.000

40.394.680

5.320

89.96 %

5231 Belanja Pemeliharaan 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan)

Mesin) JUMLAH SUB BELANJA 5231

5.

99.99 %

5241 (Belanja Perjalanan Dalam Negeri) 524111 (Belanja Perjalanan Biasa)

84.200.000

84.181.360

18.640


84.200.000

84.181.360

18.640

99.98 %

574.026.000

563.503.714

10.522.286

98.17 %

JUMLAH REALISASI 52


56


3. Belanja Modal REKAPITULASI AKHIR Laporan Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2015

NO

JENIS KODE BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

PERSENTASE

1

2

3

4

5

6

Jadi untuk Keseluruhan Realiasasi Anggaran Belanja Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2015 dapat dilihat pada table ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015 NO

JENIS BELANJA

1 1.

2 BELANJA PEGAWAI

2.

BELANJA BARANG

3.

BELANJA MODAL

PAGU

REALISASI

SISA

PERSENTASE

3 2.558.317.000

4 2.558.757.502

5 (440.502)

6

574.026.000

563.503.714

10.522.286

98.17 %

0

0

0

0%

100.02 %

TOTAL REASLISASI


57


3.132.343.000

3.122.261.216

10.081.784 .081.784

99.68%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja DIPA 01 - TA 2015

-

Belanja Modal

10.522.286 563.503.714

Belanja Barang

574.026.000 (442.625) 2.558.759.625

Belanja Pegawai

2.558.317.000 -1000000000

0

1000000000 Sisa

Realisasi

2000000000

3000000000

Anggaran


58


4.

Realisasi Belanja DIPA - 04 Realisasi Belanja Kantor Pengadilan Agama Bengkalis pada Tahun Anggaran 2015 untuk

DIPA 04 adalah sebesar Rp.61.145.000,- atau sebesar 97,97 persen dari anggaran. Anggaran belanja Kantor Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2015 DIPA 04 adalah sebesar Rp.62.410.000,. Anggaran dan realisasi belanja Tahuan Anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

REKAPITULASI AKHIR Laporan Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2015 (DIPA 04) NO

JENIS KODE BELANJA

PAGU

REALISASI

SISA

PERSENTASE

1

2

3

4

5

6

1.

2.

5211 Belanja Barang Operasional 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya)

6.610.000

5.345.000

1.265.000


6.610.000

5.345.000

1.265.000

710.000

710.000

0

5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 (Belanja Bahan) 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) JUMLAH SUB BELANJA 5212

3.

80.86 %

690.000

690.000

0

1.400.000

1.400.000

0

54.400.000

54.400.000

0

54.400.000

54.400.000

0

100 %

62.410.000

61.145.000

1.265.000

97.97 %

100 %

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota) JUMLAH SUB BELANJA 5241

JUMLAH REALISASI 52


59


BAB VIII PENUTUP

A. KESIMPULAN engadilan Agama Bengkalis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 ingin

P

merampungkan kegiatan yang telah direncanakan dari kebijakkan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi Tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Bengkalis. Tampak bahwa hasil yang telah dicapai

pada tahun 2010- 2015 adalah 90% dari 100% yang direncanakan, ini berarti bahwa kinerja instansi Pengadilan Agama Bengkalis tergolong berhasil karena berada dalam rental interval pencapaian 85% sampai dengan 100%. Pencapaian kinerja ini hanya berada pada posisi 90 % disebabkan masih adanya sejumlah sasaran yang tidak maksimal pencapaiannya. Hal ini terutama disebabkan karena masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum memperlihatkan outcomes dan benefits yang maksimal pencapaiannya pada tahun 2014, kendatipun pencapaian output sudah 100 % dan masih minimnya Sarana dan Prasarana untuk penunjang kinerja Sehubungan dengan hal itu, maka pada tahun tahun dari kegiatan kegiatan tersebut perlu terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar ketiga indicator penilaian tersebut dapat lebih meningkat lagi, sehingga dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Bengkalis pada masa-masa yang akan datang yang akan datang ada perhatian. Semakin meningkatnya jumlah perkara pada Pengadilan Agama bengkalis dari tahun ketahun dan telah terselesaikan dengan baik oleh pegawai kepaniteraan, dan dengan memberdayakan tenaga honor yang ada. Adanya kemajuan dalam usaha meningkatkan Sumber Daya Manuasia (SDM) melauli kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi baik dibidang kesretariatan maupun kepaniteraan baik yang diselengggarakan oleh Mahkamah Agung Republik


60


Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru maupun Instansi vertical dan pemerintah daerah. Demikian LAKIP Tahun 2015 ini disusun, sehingga dapat diketahui kondisi Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2015 dan mudah-mudahan RENSTRA ini bermanfaat.

B. SARAN Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Renstra Rencana Strategis ( RENSTRA ), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara RENSTRA

sebagai akhir dari SAKIP dapat

dioptimalisasi pemanfaatan. LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit Eselon I, II maupun instansi.

Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan

proses pemanfaatan RENSTRA, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.

Bengkalis, 08 Januari 2016 Wakil Ketua Pengadilan Agama

Drs. ZAINAL ARIPIN.,SH.,M.Hum NIP.19661231 199303 1 025


61

Rencana Strategis

Recommend Documents