Rencana Strategis

Rencana Strategis 2014-2018 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam rangka Peningkatan Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di wilayah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Oraganisasi Perangkat daerah Kabupaten Majalengka, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka mempunyai Tugas pokok : merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi kerja pemerintahan Dinas berdasarkan azas desentralisasi dengan tugas pembantuan pada Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi Sosial, Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka yaitu ”Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif, Harmonis, Kondusif dan Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”, maka dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka berupaya secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi tugas pokok dan fungsinya agar dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam visi tersebut, yang telah dijabarkan dalam misi, strategi, kebijakan dan program. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka, dengan

output yang ingin

dicapai adalah tertanggulanginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), berkurangnya jumlah penganggur dengan menanamkan jiwa wirausaha, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan peningkatan keterampilan dan tenaga kerja, terselenggaranya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha,

Dinsosnakertrans Kab. Majalengka

Page 1

Rencana Strategis 2014-2018 peningkatan pemahaman tentang Undang-undang Ketenagakerjaan bagi pengusaha dan tenaga kerja, meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui program Transmigrasi. Di

samping

itu,

pelaksanaan

Program

dan

Kegiatan

pencapaian

pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka mengacu pada Stándar Pelayanan Minimum

dan

harapan, aspirasi, kebutuhan

masyarakat, potensi dan kapasitas yang dimiliki daerah. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka akan melakukan langkah antisipatif dengan berupaya meningkatkan koordinasi baik di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Pusat, dalam upaya mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

agar lebih layak, guna meningkatkan Usaha

Kesejahteraan Sosial, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran . Terkait dengan permasalahan yang ada yaitu masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Majalengka, dibutuhkan adanya program maupun kegiatan terpadu dan terarah yang dapat menyentuh persoalan dasar pembangunan, sehingga permasalahan tersebut secara bertahap dapat diatasi. Agenda Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh seluruh domain pembangunan baik itu Pemerintah Daerah, Tingkat Propinsi dan Pusat, Dunia Usaha maupun Masyarakat. Secara terfokus percepatan pembangunan untuk penentuan prioritas pembangunan ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan secara seksama upaya pencapaian Visi Kabupaten Majalengka yaitu : “MAJALENGKA MAKMUR” Makmur secara harpiah bermakna sejahtera, berkecukupan secara material dan agamis secara spriritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagian jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi kebutuhannya. Adapun definisi operasional atau yang dimaksud dengan MAJALENGKA MAKMUR dalam Visi kami adalah : “terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius” .


Page 2

Rencana Strategis 2014-2018 Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan serta belanja sektor sosial tenaga kerja dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2014 – 2018. Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka, Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat dan Rencana Strategis Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya Rencana Strategis tersebut menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD. Sedangkan fungsi Rencana Strategis adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan kerja sehingga pembangunan lebih terarah dan berkesinambungan.

1.2

Landasan Hukum Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera;

4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

5.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh;

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

7.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI;


Page 3

Rencana Strategis 2014-2018 9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

10. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


Page 4

Rencana Strategis 2014-2018 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;


Page 5

Rencana Strategis 2014-2018 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 28. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial; 29. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 49/HUK/2004 tentang Pemberdayaan Peran Keluarga; 30. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk LKSA; 31. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; 32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);


Page 6

Rencana Strategis 2014-2018 39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 1); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Oraganisasi Perangkat daerah Kabupaten Majalengka; 43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; 44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka; 45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.

1.3

Maksud dan Tujuan Penetapan

Rencana Strategis dimaksudkan untuk menentukan arah dan

tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial tenaga kerja dan transmigrasi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah : 1. Memberikan arah pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Majalengka pada periode tahun 2014-2018; 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka yang selanjutnya menjadi dasar dalam


Page 7

Rencana Strategis 2014-2018 penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.4

Sistematika Penulisan Penulisan Rencana Strategis ini dengan sistematika meliputi :

Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Untuk

menunjang

keberhasilan

pembangunan

daerah

perlu

dilaksanakannya pembangunan di sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat di dayagunakan secara optimal, efisien dan efektif. 1.2 Landasan Hukum Sebagai dasar kekuatan hukum atau acuan dalam pembentukan, penyelenggaraan, penyusunan dan pengendalian pada sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. 1.3 Maksud dan Tujuan Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi selama 5 ( lima ) tahun,serta bertujuan mengukur

tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja, penjabaran visi

dan misi Kepala Daerah dan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Kerangka dasar penulisan Rencana Strategis.


Page 8

Rencana Strategis 2014-2018 BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Merupakan penjabaran tugas, fungsi dan bagaimana struktur organisasi suatu SKPD. 2.2 Sumber Daya SKPD Merupakan data jumlah pegawai dan fasilitas penunjang operasional SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD. Gambaran seberapa jauh tingkat kinerja pelayanan yang di jalankan dalam satu Tahun Anggaran pada SKPD. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Gambaran kemampuan SKPD dalam memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang untuk menjadikan lebih baik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pemahaman tentang apa yang menjadi pokok permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menyelaraskan visi,misi SKPD dengan visi,misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten Tentang bagaimana pelaksanaan Rencana Strategis SKPD yang diselaraskan dengan Rencana Strategis kementrian. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tidak ada keterkaitan khusus dengan rencana tata ruang wilayah, namun lebih dalam penanganan masalah-masalah sosial, ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis


Page 9

Rencana Strategis 2014-2018 Apa yang harus dioptimalkan untuk dapat mengatasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Gambaran visi dan misi SKPD. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD Apa yang hendak dicapai oleh SKPD dalam jangka menengah. 4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh SKPD sebagai aktualisasi untuk mewujudkan visi dan misi SKPD.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Merupakan

paparan

rencana

program

dan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan SKPD.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Seberapa jauh kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

PENUTUP


Page 10

Rencana Strategis 2014-2018 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi wilayah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok : merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi kerja pemerintahan dinas berdasarkan azas desentralisasi dengan tugas pembantuan pada bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi sosial, pelatihan produktivitas dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan

syarat kerja,

pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina,

dan

mengevaluasi

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan

asas

desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi Pelayanan Sosial, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang bantuan dan jaminan sosial, pengembangan dan rehabilitasi

sosial,

hubungan

industrial,

syarat

kerja

dan

pengawasan

ketenagakerjaan, pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;


Page 11

Rencana Strategis 2014-2018 b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perumusan kebijakan teknis bidang bantuan dan jaminan sosial, pengembangan dan rehabilitasi

sosial,

hubungan

industrial,

syarat

kerja

dan

pengawasan

ketenagakerjaan, pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; c. pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang bantuan dan jaminan sosial, pengembangan dan rehabilitasi sosial, hubungan industrial, syarat kerja dan pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Kepala Dinas di bantu oleh : 1. Sekretaris, membawahi : a. Kepala Sub Bagian Umum b. Kepala Sub Bagian Keuangan c.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Kepala Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial, membawahi : a. Kepala Seksi Bantuan Sosial b. Kepala Seksi Jaminan Sosial 3. Kepala Bidang Pengembangan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi : a. Kepala Seksi Pengembangan Sosial b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial 4. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi : a. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja b. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 5. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmgrasi, membawahi : a. Kepala Seksi Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja b. Kepala Seksi Transmigrasi 6. Kelompok Jabatan Fungsional


Page 12

Rencana Strategis 2014-2018 Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJALENGKA


Page 13

Rencana Strategis 2014-2018

KEPALA DINAS KELOMPOK JAFUNG

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM

BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

BIDANG REHABILITASI & PENGEMBANGAN SOSIAL

BIDANG P3TK & TRANSMIGRASI

SUBAG KEUANGAN

SUBAG PEP

BIDANG HUBINSYAKER & WASKER

SEKSI

SEKSI

BANTUAN SOSIAL

REHABILITASI SOSIAL

PELATIHAN PRODUKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA

HUBUNGAN INDUSTRIAL & SYARAT KERJA

SEKSI

SEKSI

JAMINAN SOSIAL

PENGEMBANGAN SOSIAL

SEKSI TRANSMIGRASI

SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KETENAGAKERJAAN


SEKSI

Page 14

SEKSI

Rencana Strategis 2014-2018 2.2

Sumber Daya SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan

fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal sebagaimana data berikut. Keadaan pegawai dan asset/modal pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Jumlah Pegawai TABEL 1.2 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN PER DESEMBER 2013

Eselon

Non Eselon

Golongan

Tenaga

Jumlah

I

II

III

IV

V

Golongan IV/e

-

-

-

-

-

-

-

-

Golongan IV/d

-

-

-

-

-

-

-

-

Golongan IV/c

-

-

-

-

-

-

-

Golongan IV/b

-

1

1

-

-

-

-

2

Golongan IV/a

-

-

4

-

-

-

-

4

JUMLAH GOLONGAN IV

-

1

5

-

-

-

-

6

Golongan III/d

-

-

7

-

-

-

7

Golongan III/c

-

-

-

4

-

Golongan III/b

-

-

-

-

-

-

11

11

Golongan III/a

-

-

-

-

-

-

5

5

JUMLAH GOLONGAN III

-

-

11

-

16

27

Golongan II/d

-

-

-

-

-

-

1

1

Golongan II/c

-

-

-

-

-

-

3

3

Golongan II/b

-

-

-

-

-

-

-

-

Golongan II/a

-

-

-

-

-

-

-

-


Fungsional

Staf

4

Page 15

Rencana Strategis 2014-2018 JUMLAH GOLONGAN II

-

-

-

-

-

-

4

4

Golongan I/d

-

-

-

-

-

-

-

-

Golongan I/c

-

-

-

-

-

-

2

2

Golongan I/b

-

-

-

-

-

-

-

-

Golongan I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH GOLONGAN I

-

-

-

-

-

-

2

2

TOTAL

-

1

5

11

-

22

39

Keterangan Tingkat Ijazah Terakhir : 1.

S2

:

5 orang

2.

S1

:

19 orang

3.

Sarmud

:

1 orang

4.

SLTA

:

11 orang

5.

SLTP

:

3 orang

:

39 orang

Jumlah

2) Asset/Modal Asset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut :


Page 16

Rencana Strategis 2014-2018 TABEL 1.3 ASET/MODAL YANG DIMILIKI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Keadaan Barang No.

Nama/Jenis Barang

Jumlah Baik

Rusak

Rusak

Ringan

Berat

Bidang Tanah 1

Tanah Bangunan Kantor

600 m2

600 m2

2

Tanah Gedung Asrama

1.15 m2

1.15 m2

3

Tanah Monumen

3.65 m2

3.65 m2

Alat-alat Angkutan 1

MB. Pen. Minibus

7

7

2

Sepeda Motor

25

25

Alat-alat Bengkel dan Ukur 1

Mesin Bordir

2

2

2

Mesin Obras

1

1

3

Las Karbit

1

1

4

Mesin Gerinda

1

1

5

Mesin Bor Listrik

1

1

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1

Mesin Tik

2

Filling Kabinet

18

14

3

Lemari Besi

7

7

4

Kursi Lipat

50

50

5

Tabung Gas

2

2

6

Buleng

1

1

7

Televisi

3

3

8

Rak TV

1

1

9

Tangga Lipat

1

1

10

Mesin Tik

10

10

11

Mesin Tik Elektrik

2

2

12

Kursi Tamu

2

2

13

Kursi Tamu/Sofa

1

1


4

Page 17


Keadaan Barang No.

Nama/Jenis Barang

Jumlah Baik

14

Meja Podium/Mimbar

1

1

15

Kipas Angin

5

5

16

AC

14

14

17

Karpet

27

27

18

Lemari Kayu

2

2

19

Kursi Putar

9

9

20

Dispenser

4

4

21

Kulkas/ Lemari Es

2

2

22

Laptop

10

10

23

Kursi Putar

5

5

24

Alat Dapur

3

3

25

Mesin Rumput

1

1

26

Mesin Jilid

1

1

27

MesinPenghancur Kertas

3

3

28

Monitor

1

1

29

Meja 1/2 Biro

2

2

30

Meja Rapat

13

13

31

Kursi Rapat Putar

21

21

32

Kompor Gas

1

1

33

Mesin Rumput

3

3

34

Lemari Arsip

1

1

35

Gorden / Vitrage

3

3

36

Printer

35

35

37

Printer Pita (A3)

1

B

38

Note Book

33

33

39

Meja Kerja

5

5

40

Meja Kerja Kaca

11

11

41

Kursi kerja (Putar)

12

12

42

Kursi Tamu Sofa

1

1

43

Vacum Cleaner

1

1

44

Komputer

25

25

45

Jaringan Komputer

1

1

46

Jam Dinding

13

13

47

Magicom

1

1


Rusak

Rusak

Ringan

Berat

Page 18


Keadaan Barang No.

Nama/Jenis Barang

Jumlah Baik

48

UPS

11

11

49

Pompa Air

1

1

Rusak

Rusak

Ringan

Berat

Alat-alat Studio dan Komunikasi 1

Wirelese Besar

1

1

2

Megaphone

1

1

3

Layar OHP

1

1

4

Wirelese Besar

2

2

5

Digital Projector/Layar

6

6

6

DVD Player

4

4

7

Mic Standar

2

2

8

Micropon Mini

2

2

9

Mic Solution

1

1

10

Standar Mic

1

1

11

Soundsystem

1

1

12

Faximile

1

1

13

Kamera Digital

9

9

14

Handycam

1

1

Alat-alat Laboratorium 1

Hand Prespum

1

1

2

Merger

1

1

3

Multi Tester

1

1

4

PH Meter

1

1

5

Tang Meter

1

1

6

Ultrasonik

1

1

Bangunan 1

Bangunan Asrama

1

1

2

Bangunan Gedung Kantor

1

1

3

Bangunan Rumah dinas

1

1

4

Bangunan Gedung Kantor

1

1

5

Auning/Kanofi

1

1

Instalasi Listrik


Page 19


Keadaan Barang No.

Nama/Jenis Barang

Jumlah Baik

1

InstalasiListrik

1

Rusak

Rusak

Ringan

Berat

1

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Realisasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2009 s.d 2013 berdasarkan indikator kinerja, dapat dilihat di bawah ini :


Page 20

Rencana Strategis 2014-2018 TABEL 1.4 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINSOSNAKERTRANS TAHUN 2009 S.D 2013

No.

Indikator Kinerja

1

1

2

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang

Target

Target

SPM

IKK

Target

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Indikator Lainnya 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

80

25.31

29.24

25.19

23.74

23.96

25.31

29.4

25.19

23.74

24

100.00

100.55

100.00

100.00

100.17

80

11.95

14.22

19.21

21.7

30.12

17

19.19

26.41

28.98

33

142.26

134.95

137.48

133.55

109.56

-

-

-

-

-

0

0

56

28

20

0

0

56

28

20

80

0

43

45

50

55

81

86.7

90

63.6

80

81.00

201.63

200.00

127.20

145.45

60

0

19

38

57

76

0

0

0

0

20

0.00

0.00

0.00

0.00

26.32

80

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

4

5

memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

3

Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

4

Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

5

Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

6

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

7

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap


Page 21


No.

Indikator Kinerja

1 8

2 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan

Target

Target

SPM

IKK

3 40

4

Target




Indikator Lainnya

5

1

2

3

4

5

1

2

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

0.44

0.44

0

0

1

1

1

0

0

3

4

5

1

2

13

14

15

16

17

0.44

1.66

2

0.44

0.44

1

1

1

0.00

0.00

3

4

5

18

19

20

0.44

1.66

2

100.00

100.00

100.00

mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 9

Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

10

Data PMKS

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

11

Jumlah peserta pelatihan

-

-

-

-

-

0

0

0

100

150

0

0

0

100

150

12

Jumlah peserta padat karya

-

-

-

-

-

0

0

0

376

700

0

0

0

376

700

70

-

-

-

-

-

12.51

4

42.2

43.5

25

12.51

4

42.2

43.5

25

75

50

43.67

50

50

50

0

27.6

0

41.2

20

0.00

63.20

0.00

82.40

40.00

60

27

25.06

26.67

26.67

26.67

100

72.8

95.6

46

45

370.37

290.50

358.46

172.48

168.73

60

23

24.81

23.33

23.33

23.33

0

0

4.4

12.7

35

0.00

0.00

18.86

54.44

150.02

13

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

14

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

15

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

16

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

17

Angka partisipasi angkatan kerja

569.66

606.303

570.927

531.260

597.143

569.66

606.303

570.927

531.260

597.143

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

18

Tingkat partisipasi angkatan kerja

62.23

66.48

66.96

61.48

67.6

62.23

66.48

66.96

61.48

67.6

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

19

Tingkat pengangguran terbuka

7.98

6.74

5.82

6.56

6.71

7.98

6.74

5.82

6.56

6.71

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

85.71

100

88.89

66.67

90

85.71

100

88.89

66.67

90

-

-

-

-

-

7

7

9

9

20

7

7

9

9

20

20

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan

50

Perjanjian Bersama (PB) 21

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun


Page 22


No.

Indikator Kinerja

Target

Target

SPM

IKK

Target


1

23

2

3

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

290

640

670

730

288

288

288

288

320

99.31

99.31

45.00

42.99

43.84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

100

50

-

-

-

-

-

79,9

78,94

57,74

46

58

79,9

78,94

57,74

46

58

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap

5

2

290

Keselamatan dan perlindungan

4


Lainnya 1

22


Indikator

kebijakan pemerintah daerah 24

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JKN

25

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

45

16

16

40

40

40

16.13

15.74

46.08

45

45

100.81

98.38

115.20

112.50

112.50

26

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

50

1

1

1

2

2

0.84

0.82

1.6

2.34

2.34

84.00

82.00

160.00

117.00

117.00

27

Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Partisipasi angkatan kerja perempuan

42.36

48.93

48.56

39.74

51.01

42.36

48.93

48.56

39.74

51.01

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


Page 23

Rencana Strategis 2014-2018 Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja Tahun 2009-2013, berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 1.5 REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINSOSNAKERTRANS TAHUN 2009 S.D 2013 Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

459,884,250

362,278,575

1,327,088,400

1,640,977,500

1,235,319,000

458,658,715

359,552,700

1,297,135,125

1,627,977,150

1,230,496,751

99.73

99.25

97.74

99.21

99.61

0

0

2,116,078,395

1,064,000,000

599,181,000

0

0

2,090,111,450

1,055,358,800

0

0

98.77

99.19

99.06

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

593,546,000

Presentase (%) panti sosial skala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

32,143,000

0

0

0

0

32,103,500

0

0

0

0

99.88

79,050,000

62,169,825

25,000,000

316,000,000

390,295,000

78,948,650

61,796,575

21,717,100

315,672,400

390,048,500

99.87

99.40

86.87

99.90

99.94

kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat


Page 24

Anggaran 17

Realisasi 18


Anggaran pada Tahun ke-




Uraian

1 Presentase (%) korban bencana skala

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93,385,000

0

40,000,000

260,000,000

20,500,000

92,858,850

0

39,997,200

256,015,015

20,485,000

99.44

0.00

99.99

98.47

99.93

0

0

17,000,000

20,000,000

21,499,900

0

0

13,200,000

20,000,000

21,499,900

0.00

0.00

77.65

100.0

100.00

kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

0

Data PMKS

0

0

0

0

481,120,000

0

0

0

0

480,872,690

0.00

0.00

0.00

0.00

99.95


0

0

0

380,000,000

593,514,787

0

0

0

380,000,000

593,493,000

0.00

0.00

0.00

100.0

100.00

0 Jumlah peserta padat karya

0

0

0

414,654,928

786,810,324

0

0

0

414,277,000

779,734,300

0.00

0.00

0.00

99.91

99.10

286,137,400

494,000,000

459,348,000

782,654,928

812,530,000

283,724,600

481,732,050

453,162,050

780,568,600

811,785,000

99.16

97.52

98.65

99.73

99.91

149,737,500

252,500,000

50,000,000

260,000,000

187,500,000

149,149,925

243,474,850

49,995,938

259,974,975

187,487,000

99.61

96.43

99.99

99.99

99.99

89,842,500

151,500,000

50,000,000

260,000,000

187,500,000

89,489,955

146,084,910

49,995,938

259,974,975

187,487,000

99.61

96.43

99.99

99.99

99.99

59,895,000

101,000,000

50,000,000

1,049,221,000

285,240,000

59,659,970

97,389,940

49,992,800

1,042,787,000

285,187,450

99.61

96.43

99.99

99.39

99.98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan





Page 25

Anggaran 17

Realisasi 18


Anggaran pada Tahun ke-




Uraian 1 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan

0

0

0

15,000,000

17,380,000

0

0

0

14,863,800

17,380,000

0.00

0.00

0.00

99.09

100.00

0

0

0

15,000,000

17,380,000

0

0

0

14,863,800

17,380,000

0.00

0.00

0.00

99.09

100.00


119,999,500

114,281,250

135,000,000

155,000,000

133,745,000

119,336,350

112,621,350

130,357,000

150,486,550

129,735,000

99.45

98.55

96.56

97.09

97.00

Perselisihan buruh dan pengusaha

101,496,000

49,515,000

70,000,000

96,700,000

117,490,000

96,092,025

49,477,800

69,989,900

96,503,400

117,489,500

94.68

99.92

99.99

99.80

100.00

13,300,000

8,245,000

0

0

0

12,861,125

7,151,500

0

0

0

96.70

86.74

0.00

0.00

0.00

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

100.00

100.00

100.00

100.0

100.00

Perjanjian Bersama (PB)


terhadap kebijakan pemerintah daerah



0 Besaran Pengujian Peralatan di

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

100.00

100.00

100.00

Perusahaan

100.0

100.00

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partisipasi angkatan kerja perempuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Page 26

Anggaran 17

Realisasi 18

Rencana Strategis 2014-2018 Pelayanan yang sudah mencapai target adalah : panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social (80% dari target 80%), Korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat (100% dari target 80%), korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (100% dari target 80%), Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (90% dari target 50%), Pekerja/buruh yang menjadi peserta program JKN (58% dari target 50%), pemeriksaan perusahaan (51% dari target 45%). Keberhasilan pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang baik, restrukturisasi kelembagaan efisien, pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif, strategi pemanfaatan SDM/SDA yang tepat, dan manajemen pengelolaan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya. Pelayanan yang belum mencapai target yaitu PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (24% dari target 80%), PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (33% dari target 80%), wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social (20% dari target 60%), penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social (2% dari target 40%), pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (25% dari target 70%), Keselamatan dan perlindungan (320 dari target 730 perusahaan), Pengujian Peralatan di Perusahaan (16% dari target 50%), tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (20% dari target 75%), tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (45% dari target 60%), tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (35% dari target 60%). Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan tersebut adalah sumber daya manusia yang masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, anggaran yang masih belum memadai dibanding jumlah sasaran yang harus ditangani, masih rendahnya pemahaman para pengusaha maupun pekerja terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dibanding kesempatan kerja yang tersedia.


Page 27

Rencana Strategis 2014-2018 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran perioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut : - Lingkungan Internal meliputi : 1. Kekuatan (Strenght) − Masih tingginya partisipasi masyarakat, tersedianya sumber daya alam, kegiatan gotong royong dan kesetiakawanan sosial, komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka Tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa prioritas pembangunan selalu berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. 2. Kelemahan (Weakness) − Penyebaran informasi pasar kerja yang belum maksimal. − Masih adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan, antara lain seperti belum terpenuhinya syarat-syarat kerja suatu perusahaan, perlunya pembinaan hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja di suatu perusahaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. − Masih terdapat hubungan kerja yang kurang jelas/tidak dengan melalui ikatan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis. − Masih adanya perusahaan pemberi kerja dan penerima kerja tidak melaporkan perjanjian kerjanya ke Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten Majalengka. − Pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur, terdapat perbedaan pemahaman antara pekerja dan pengusaha sehingga perlu dibangun komunikasi aktif guna tercipta suasana kerja yang kondusif dan ramah investasi.. − Jumlah tenaga mediator/pengawas yang masih kurang


Page 28

Rencana Strategis 2014-2018 − Rata-rata lama sekolah tahun 2013 baru mencapai 7,1 tahun, daya beli masyarakat masih cukup rendah, tahun 2010 hanya 63,29 %, keterampilan penduduk yang terbatas sehingga tidak memiliki daya saing, kurang berkembangnya ekonomi local, masih lemahnya dalam mengevaluasi secara komperhensif angka kemiskinan dan masih kurangnya pengendalian data base kemiskinan. - Lingkungan ekternal meliputi : 1. Peluang (opportunities) − Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka − Dukungan dalam bentuk program dan kegiatan Jamkesmas, Jamkesda, Beasiswa Miskin, Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), program Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS), PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, Pembangunan BIJB Kertajati, Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan Cikopo Palimanan, Pembangunan Waduk Jatigede, Pengembangan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). 2.

Tantangan (Threats) − Skill ( keahlian ) pencari kerja yang perlu ditingkatkan. − Sebagian besar perusahaan mendatangkan tenaga kerja AKAD untuk memenuhi kebutuhan perusahaanya. − Tenaga Kerja Asing implikasinya tenaga pendamping yang harus disiapkan, yang terjadi tenaga kerja asing selalu bertambah dan posisi mereka tidak juga tergantikan khususnya untuk posisi-posisi tertentu, sehingga posisi welder pun masih diisi tenaga kerja asing. − Masih adanya daerah yang menjadi kantong kemiskinan. − Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan. − Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan. − Tingkat inflasi yang fluktuatif pada skala nasional dan regional implasi memiliki dampak positif jika implasi itu ringan dapat mendorong perekonomian lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Dampak negatifnya jika terjadi implasi tak terkendali atau hiper implasi, keadaan perekonomian akan menjadi


Page 29

Rencana Strategis 2014-2018 kacau dan lesu, tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. − Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain faktor internal (ketidakmampuan

dalam

memenuhi

kebutuhan

dasar

sehari-hari,

ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin; tidak tersedianya pelayanan sosial 61 dasar; tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis). − Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan, dunia ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu berupa pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi − Lembaga Latihan Kerja harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur knowledge, skills dan attitudes.


Page 30

Rencana Strategis 2014-2018 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah: 3.1.1 Kemiskinan Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin); tidak tersedianya pelayanan sosial 61 dasar; tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalistik. Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, karena

berisiko

menjadi

kemiskinan

budaya

(culture

poverty),

tidak

ada

kemauan/pasrah/patah semangat (fatalistik) dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan asosial, antisosial, perilaku desktruktif atau terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian, perdagangan ilegal napza, pelacuran, perdagangan manusia, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lain yang pada akhirnya dapat mengganggu keberfungsian sosial manusia. Selama kurun waktu 2008-2012, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka terus menurun yaitu sebesar 225.270 jiwa atau 18,79% pada tahun 2008, tahun 2009 sebesar 207.150 (17,12%), tahun 2010 sebesar 181.112 (15,52%), tahun 2011 sebesar 178.566 (14,98%),


Page 31

Rencana Strategis 2014-2018 menjadi sebesar 169.800 jiwa atau 14,14% pada tahun 2012. Angka ini telah melampaui target/proyeksi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2025, yaitu pada akhir tahap ke 2 (tahun 2009-2013), diproyeksikan jumlah penduduk miskin sebesar 16,06%. Dari data kemiskinan tersebut yang tergolong keluarga fakir miskin berdasarkan PPLS tahun 2011 adalah 46.624 KK sudah diinterpensi dengan program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya kepada 26.983 KK. Tentunya program-program penangggulangan kemiskinan masih perlu terus dilanjutkan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3.1.2 Ketelantaran Ketelantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan dengan masalah ketelantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasa lahannya semakin bertambah, padahal keberhasilan pembangunan tercermin antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah lanjut usia dalam struktur kependudukan. Jumlah manusia lanjut usia pada tahun 2011 berdasarkan hasil PPLS ada 13.069 orang, manusia lanjut usia diperkirakan akan meningkat. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar kualitas hidup mereka terjamin sampai kematian. Lanjut usia yang telah ditangani melalui program jaminan lanjut usia dan program lainnya sebesar 217 orang atau sekitar 2%.


Page 32

Rencana Strategis 2014-2018 3.1.3. Kecacatan Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormal fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keleluasan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadangkadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Jumlah penyandang cacat berdasarkan PPLS Tahun 2011 sebanyak 7.081 orang, (meliputi cacat fisik, mental, cacat ganda). Yang telah mendapatkan bimbingan social dan keterampilan kerja dari mulai tahun 2008 – 2013 sebanyak 158 orang atau 2.2%. 3.1.4. Ketunaan sosial dan Penyimpangan Perilaku Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi social seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi, dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai PMKS, seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orangtua, gelandangan dan pengemis, tunasusila, eks narapidana dan penyalahgunaan Napza serta penderita HIV/AIDS. Kecenderungan ini meningkat akibat terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka dapatkan. Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara 64 masyarakat mampu dan tidak mampu, dan mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak. Masalah kesejahteraan sosial yang sudah ditangani dari tahun 2011-2013 berupa ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku terdiri atas tuna susila 89 orang, eks tenaga migran 189 orang, penyandang cacat 138 orang, orang tua peyandang cacat 12 orang, eks napi 105 orang, anak nakal korban narkotika 194 orang eks penderita penyakit kronis 57 orang, anak jalanan 94 orang, dan anak berhadapan dengan hukum 25 orang.


Page 33

Rencana Strategis 2014-2018 Mereka hidup menggelandang/mengemis, menjual diri, bahkan terjerumus menggunakan napza karena ketidakmampuannya, dan “tidak utuhnya” pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak semata-mata fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/sosial. Pemerintah perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh agar tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, tetapi lebih memandang manusia sebagai subjek/pelaku yang akan menggerakkan laju pertumbuhan ke arah masyarakat yang berkesejahteraan sosial. 3.1.5. Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Kejadian alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir dan tsunami beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Secara geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat, secara administrative wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 330 Desa. Secara topografis, Kabupaten Majalengka secara umum dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ; landai atau daratan rendah (0-15%), berbukit bergelombang (1540%), dan perbukitan terjal (>40%). Kondisi tersebut menyebabkan dampak yang mengakibatkan terdapatnya daerah yang rawan bencana. Bencana lain yang juga mengancam tatanan sosial dan ekonomi adalah bencana sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man-made disasters) antara lain karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Hal ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari hartabenda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial. Untuk itu, penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya.


Page 34

Rencana Strategis 2014-2018 3.1.6 Ketenagakerjaan Sementara itu, permasalahan yang kita hadapi yang berkaitan dengan kompetensi adalah rendahnya kualifikasi angkatan kerja yang terindikasi pada komposisi angkatan kerja menurut pendidikan. Sebagai gambaran dapat kita lihat angkatan kerja di Dinsonakertrans Kabupaten Majalengka, menurut pendidikan pada tahun 2012. Dimana jumlah angkatan kerja, dengan tingkat pendidikan secara berturut-turut : berpendidikan SD ke bawah : lakilaki 240 jiwa, perempuan 2.059 jiwa; SMP : laki-laki 740 jiwa, perempuan 2.493 jiwa; SMA dan sederajat : laki-laki 4.649 jiwa, perempuan 3.625 jiwa; Diploma I dan II : laki-laki 12 jiwa, perempuan 14 jiwa; Diploma III : laki-laki 147 jiwa, perempuan 471 jiwa; dan perpendidikan sarjana : laki-laki 583 jiwa, perempuan 609 jiwa. Jumlah keseluruhan : laki-laki 6.371 jiwa dan perempuan 9.271 jiwa. Sedangkan penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama di Kabupaten Majalengka tahun 2012 (Data BPS Kabupaten Majalengka) angkatan kerja sebanyak 597.143 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 369.576 jiwa dan perempuan sebanyak 227.567 jiwa. Penduduk yang sudah bekerja sebanyak 557.086 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 342.767 jiwa dan perempuan sebanyak 214.319. Penganggur sebanyak 40.057 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 26.809 jiwa dan perempuan sebanyak 13.248 jiwa. Kondisi demikian tentunya menyebabkan semakin sulitnya tenaga kerja Indonesia untuk bersaing dengan tenaga kerja asing, khususnya pada jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan tinggi. Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan, dunia ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu berupa pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi. Untuk mengantisipasi perubahan harus melakukan reengineering dunia pendidikan dari yang bersifat umum menjadi kejuruan dan ketrampilan, khususnya untuk jangka pendek dan menengah. Pembaharuan bentuk pelatihan dari yang umum menjadi aplikasi teknologi, merupakan terobosan untuk mengimbangi percepatan laju perkembangan teknologi, elektronika dan manajemen. Tetapi perlu dipahami juga, bahwa adanya perubahan teknologi, untuk jangka panjang tidak lagi diperlukan tenaga kerja dengan persyaratan ketrampilan [skill requirement] yang tinggi. Sistem mesin yang dioperasikan tentunya semakin canggih, sehingga hanya memerlukan ketrampilan ”tekan tombol”. Integrated Manufacturing systems, merupakan suatu contoh dimana untuk mengoperasikan mesin tidak diperlukan ketrampilan yang tinggi, tetapi dituntut


Page 35

Rencana Strategis 2014-2018 untuk memiliki pengetahuan yang semakin meningkat, terutama untuk menghadapi kompleksitas sistem mesin-mesin yang semakin canggih. Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti dengan perubahan sikap, perilaku dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, yang secara tidak langsung berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Selanjutnya, lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang masuk pasar kerja, harus memperhatikan proses pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai daya saing di pasar kerja global. Lembaga Latihan Kerja harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur knowledge, skills dan attitudes. Secara ringkas isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah : 1. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana 3. Rendahnya kualitas SDM aparatur 4. Rendahnya produktifitas tenaga kerja 5. Kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu ditingkatkan 6. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi 7. Sulitnya mencari calon lokasi transmigrasi yang berstatus APL untuk pencadangan areal pemukiman baru.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kabupaten Majalengka yaitu : “MAJALENGKA MAKMUR” Makmur secara harpiah bermakna sejahtera, berkecukupan secara material dan agamis secara spriritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagian jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi kebutuhannya.


Page 36

Rencana Strategis 2014-2018 Adapun definisi operasional atau yang dimaksud dengan MAJALENGKA MAKMUR dalam Visi kami adalah : “terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius” . Maju

: Berada di depan dibanding daerah-daerah lain dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, tata kelola

pemerintahan,

keagamaan

dan

berbagai

sendi

kehidupan lainnya; Aman

: Kondisi

Daerah

yang bebas

dari

ancaman, gangguan,

ketakutan, dan konflik sosial; Kondusif : Situasi yang mendukung untuk berinvestasi, nyaman, disertai kualitas pelayanan aparatur yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); Mandiri

: Mampu

meningkatkan

kemampuan

Daerah

untuk

menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan Pemerintah yang lebih atas; Unggul

: Memiliki daya saing yang tinggi berfokus pada kepemilikan sumber

daya

berkualitas,

alam

dan

berlimpah,

inovaitif

sumber

dengan

daya

manusia

memanfaatkan

ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK); Religius

: Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan,dan sarana prasarana perekonomian; 2. Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur; 3.

Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM);


Page 37


Meningkatkan daya saing daerah dengan berfocus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

5.

Mewujudkan Desa Mandiri;

6.

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga

Kerja

dan Transmigrasi 3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagai berikut : 1. Program pemberdayaan sosial dengan kegiatan meliputi : - Penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai. - Pemberdayaan komunitas adat terpencil. Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (bargaining position) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat


Page 38

Rencana Strategis 2014-2018 menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT. - Pemberdayaan keluarga. masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran. - Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat. Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompokkelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). - Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini

adalah kecenderungan semakin melemahnya

pemahaman

dan

penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat. 2. Program rehabilitasi sosial - Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak.


Page 39

Rencana Strategis 2014-2018 Pelayanan

rehabilitasi

kesejahteraan

sosial

anak

berupa

penyelenggaraan

penyantunan,perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar,anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA). - Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia. Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka. Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin. - Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat. Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis. - Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif. Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. - Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi


Page 40

Rencana Strategis 2014-2018 Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi

masyarakat,

mengembangkan

dan

memantapkan

peran

serta

masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia.Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan

dan

penyediaan

sistem

penyalahgunaan

napza,

dan

kegiatan

penyalahgunaan

napza

yang

mencakup

informasi

pelayanan kegiatan

tentang serta

permasalahan

rehabilitasi

pencegahan,

sosial

sosial

korban

rehabilitasi

sosial,

pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial. 3. Program perlindungan dan jaminan sosial - Bantuan sosial korban bencana alam. Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit. - Bantuan sosial korban bencana sosial. Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Page 41

Rencana Strategis 2014-2018 Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus. - Bantuan tunai bersyarat. Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negaranegara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan. Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atas aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut. 4. Program asuransi kesejahteraan sosial. Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulanginya.

Oleh

karena

itu,

program

penanggulangan

kemiskinan

harus

dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya. Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan


Page 42

Rencana Strategis 2014-2018 dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri. 5. Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerjamigran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 6. Program penyelenggaraan undian. Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.


Page 43

Rencana Strategis 2014-2018 7. Program pendidikan, pelatihan, pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan sosial Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar-negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutamakearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial. 8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial. Mengembangkan

sistem

perlindungan

sosial

yang

bisa

membantu

memecahkan

permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari paparan Rencana Strategis Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa. Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal


Page 44

Rencana Strategis 2014-2018 ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya ekses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap : (1) Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional. (2) Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi (3) Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan Sejalan dengan itu pula Bidang Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka telah menyusun program kerja 8 (delapan) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018. 3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arah kebijakan dan strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 program teknis dan 3 program pendukung (Generik).

3.3.2.1 Bidang Tenaga Kerja Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2010-2014 diarahkan untuk: (1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;


Page 45

Rencana Strategis 2014-2018 (2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektorsektor pembangunan; (3) Meningkatkan

kondisi

dan

mekanisme

Hubungan

Industrial

untuk

mendorong

kesempatan kerja; (4) Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional; (5) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja; (6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas; (7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; (8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan; (9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja. Memasuki pembangunan tahun 2010-2014, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan, antara lain: 1) Tingginya tingkat pengangguran; 2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja; 3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.

Untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, melalui kegiatan: a. Pelatihan Kewirausahaan; b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan; c. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan; d. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas; e. Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri; f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas; g. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi; h. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja; i. Pelaksanaan dan Peningkatan Produktivitas;


Page 46

Rencana Strategis 2014-2018 j. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri; k. Peningkatan Kualitas Transmigran dan Calon Transmigran; l. Pengembangan Program dan Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan Ketransmigrasian; m.Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja; n. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Industri; o. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; p. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka dalam Rencana Strategis 2014-2018

telah menyusun Program

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja beserta kegiatannya. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, yang diukur melalui: a. Jumlah standar kompetensi dan program pelatihan yang disusun; b. Jumlah lembaga pelatihan dan produktivitas yang dikembangkan; c. Jumlah peserta pemagangan dalam dan luar negeri; d. Jumlah instruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya; e. Jumlah tenaga kerja dan transmigran yang dilatih; f. Jumlah lembaga/organisasi dan masyarakat yang ditingkatkan produktivitasnya.

2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan meliputi: a. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; b. Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri; c. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja; d. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja; e. Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing; f. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; g. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.


Page 47

Rencana Strategis 2014-2018 Program kegiatan ini bertujuan untuk

perluasan penciptaan kesempatan kerja dan

penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka dalam Rencana Strategis 2014-2018 telah menyusun Program Peningkatan Kesempatan Kerja beserta kegiatannya. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja, yang diukur melalui: a. Jumlah penempatan tenaga kerja; b. Jumlah lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dengan kegiatan meliputi : a. Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan; b. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial; c. Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial; d. Konsolidasi Peningkatan Pelaksanaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Lebih Baik; e. Konsolidasi Pembinaan Syarat-Syarat Kerja Non Diskriminasi; f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Indikator kinerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diukur dari: a. Jumlah tenaga kerja yang menjadi anggota BPJS; b. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui bipartit dan mediasi; c. Jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit yang terbentuk; d. Jumlah Lembaga Kerjasama Tripartit yang dibentuk; e. Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan;


Page 48

Rencana Strategis 2014-2018 f. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan. g. Jumlah mediator HI yang berdasarkan kompetensi. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka dalam Rencana Strategis 2014-2018 telah menyusun Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

beserta

kegiatannya.

4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Dengan kegiatan meliputi : a. Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. Peningkatan Peran Serta Lembaga-Lembaga dan Personil Dalam Penerapan Norma Ketenagakerjaan; c. Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; d. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak; e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Indikator Kinerja dari program ini adalah meningkatnya penerapan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di tempat kerja, yang diukur dari: a. Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3); b. Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi; c. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; d. Persentase perusahaan yang memenuhi norma pekerja perempuan; e. Jumlah pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja.

3.3.2.2 Bidang Transmigrasi Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2010-2014 diarahkan sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkonstribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahanan nasional, mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.


Page 49

Rencana Strategis 2014-2018 Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ketransmigrasian adalah: 1)

Mengembangkan

potensi

sumberdaya

alam

perdesaan

terintegrasi

dengan

pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan pemugaran permukiman penduduk setempat, pembangunan permukiman pada kawasan potensial, dan revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada untuk membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru dengan skema KTM; b. Menetapkan produk unggulan sejak perencanaan dan pembangunan permukiman melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri; c. Mengembangkan

investasi

melalui

kerjasama

kemitraan

Badan

Usaha

dengan

masyarakat di kawasan transmigrasi; d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi potensi dan peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi; e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon transmigran serta pembekalan mental dan etos kerja; f. Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran; g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah. 2) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: a. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, melalui pemberian input dan modal, penguatan lembaga sosial, fasilitasi kewirausahaan, penguatan lembaga sosial dan lembaga masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan mental spiritual;


Page 50

Rencana Strategis 2014-2018 b. Pengembangan usaha ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha produktif, pendampingan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta fasilitasi dan mediasi pengembangan bisnis dan kemitraan; c. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan, penyediaan prasarana intra dan antar kawasan, pembangunan sarana dan prasarana pusat pertumbuhan baru; d. Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi; e. Penguatan kapasitas SDM Pengelola dalam pengembangan kawasan sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang ketransmigrasian dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu: 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi: a. Penyediaan Tanah Transmigrasi; b. Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Kawasan

Transmigrasi

dan

Penempatan

Transmigrasi; c. Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi; d. Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi; e. Pengembangan peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi; f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi. Indikator kinerja dari program ini adalah terbangunnya permukiman di Kawasan Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak, yang diukur dari: 1) Jumlah permukiman transmigrasi, sarana dan prasarana Kawasan Transmigrasi yang dibangun; 2) Jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahan dan

penempatannya di Kawasan

Transmigrasi serta jumlah penduduk setempat yang ditata terintegrasi dengan penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi; 3) Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan di Kawasan Transmigrasi. Untuk mendukung program ini Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka dalam Rencana Strategis 2014-2018 telah menyusun Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi beserta kegiatannya.


Page 51

Rencana Strategis 2014-2018 2. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi, meliputi: a. Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi; b. Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi; c. Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi; d. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi; e. Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi; f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. Indikator Kinerja Program

Pengembangan

Masyarakat transmigrasi

dan Kawasan

Transmigrasi adalah berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing, yang diukur dari: a. Jumlah permukiman dan keluarga yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya di kawasan transmigrasi; b. Jumlah lahan produktif dan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi; c. Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri; d. Jumlah kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru; Capaian sasaran terhadap Renstra Kementrian dan Renstra OPD Provinsi bahwa pelaksanaan Renstra OPD telah berkonstribusi terhadap penanggulangan kemiskinan sebesar 26.983 KK (33%), ketelantaran sebesar 257 orang (2%), kecacatan sebesar 108 orang (2,2%), ketunaan dan penyimpangan perilaku, yang sudah ditangani dari tahun 20112013 berupa ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku terdiri atas tuna susila 89 orang, eks tenaga migran 189 orang, penyandang cacat 138 orang, orang tua peyandang cacat 12 orang, eks napi 105 orang, anak nakal korban narkotika 194 orang eks penderita penyakit kronis 57 orang, anak jalanan 94 orang, dan anak berhadapan dengan hukum 25 orang. Korban bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat sebanyak 2.159 orang. Sedangkan kontribusi terhadap bidang ketenagakerjaan, yang sudah ditangani antara lain angkatan kerja yang sudah mendapatkan pelatihan dari tahun 2009-2013, pelatihan berbasis kompetensi

616

orang,

pelatihan


berbasis

masyarakat

3.820

orang,

pelatihan

Page 52

Rencana Strategis 2014-2018 kewirausahaan 245 orang. Pencari kerja yang sudah ditempatkan dari tahun 2010-2013, penempatan di dalam negeri Angkatan Kerja Lokal (AKL) sebanyak 9.697 orang dan penempatan di luar negeri 7.939 orang. Tingkat capaian kinerja Renstra OPD terhadap capaian Renstra Kementrian dan OPD Provinsi, masih ada yang kurang dan ada pula yang sudah mencapai target antara lain penanganan terhadap korban bencana mendapat bantuan social selama tanggap darurat. Adapun yang masih kurang dikarenakan masih terbatasnya pendanaan, sumber daya penyelenggara pelayanan, mekanisme pelayanan, dan kebijakan yang ditempuh.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Dengan demikian, secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Majalengka. Namun demikian, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka tetap memberikan dukungan penuh untuk terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan terjaganya lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Majalengka, khususnya yang berkaitan dengan tupoksi dan wewenang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka. Untuk

Pembangunan

bidang

kesejahteraan

Sosial,

dalam

menangani

berbagai

permasalahan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan. Sedangkan untuk kawasan transmigrasi pada hakikatnya merupakan kawasan pemukiman dengan kegiatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan maupun kehutanan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya sehingga di dalam pemetaan wilayahnya juga belum diatur secara khusus.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :


Page 53

Rencana Strategis 2014-2018 Bidang Sosial : 1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Isu strategis berkaitan dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Majalengka lima tahun kedepan dikarenakan: a. Pemetaan yang dilakukan OPD, belum cermat dilakukan terhadap kelompok-kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. b. Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ekonomi, yang berpotensi mengarah pada patologi sosial. Sedangkan Isu Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial perlu dimunculkan agar terwujud partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder dalam setiap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Bidang Ketenagakerjaan : Isu-isu strategis Bidang Ketenagakerjaan adalah: 1. Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta 2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 3. Pembinaan bagi pekerja dan pengusaha dalam meningkatkan pemahaman peraturan ketenagakerjaan Isu strategis berkaitan dengan Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka lima tahun kedepan dikarenakan: a. Kesempatan kerja sekalipun cukup terbuka, namun hanya pada sector tertentu dan mayoritas menyerap tenaga kerja perempuan. b. Semakin meningkatnya arus in migration yang mengakibatkan peluang kerja bagi penduduk lokal termarjinalkan sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Isu strategis berkaitan dengan peningkatan Kualitas Tenaga Kerja adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Majalengka lima tahun kedepan dikarenakan masih rendahnya sumberdaya manusia dan

keterampilan lulusan untuk masuk dunia kerja karena tidak

sesuai dengan kebutuhan. Adapun Pembinaan bagi pekerja dan pengusaha dalam meningkatkan pemahaman peraturan ketenagakerjaan perlu dimunculkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja serta semakin kondusifnya iklim usaha di wilayah Kabupaten Majalengka.


Page 54

Rencana Strategis 2014-2018 Bidang Ketransmigrasian : Isu Strategis sebagai berikut : 1. Pengembangan UPT Sukamaju Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati 2. Kemandirian warga Translok UPT Sukamaju


Page 55

Rencana Strategis 2014-2018 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

4.1 Visi dan Misi SKPD VISI Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah : ”Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif, Harmonis, Kondusif dan Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) MISI Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi : 1. Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, mandiri dan berjiwa wira usaha 2. Menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri 3. Mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi lokal 4. Meningkatkan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, serta pemberdayaan hubungan industrial. 5. Meningkatkan kemampuan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 6. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif PSKS dalam pembangunan bidang sosial. 7. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sosial dan bencana alam.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Misi 1 : Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, mandiri dan berjiwa wira usaha. Tujuan : Mewujudkan kemandirian tenaga kerja baik yang baru memasuki pasar kerja maupun yang sedang mencari pekerjaan; Sasaran : Menggerakan kegiatan ekonomi yang berpeluang menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja;


Page 56

Rencana Strategis 2014-2018 2. Misi 2 : Menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan : Mewujudkan kemandirian tenaga kerja baik yang baru memasuki pasar kerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sasaran : Mengurangi pengangguran, memperluas kesempatan kerja dan memberikan fasilitasi Hubungan Industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja, melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. 3. Misi : Mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi lokal. Tujuan : Mendorong dan memfasilitasi pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui pola transmigrasi umum maupun lokal. Sasaran : Menggerakan kegiatan ekonomi yang berpeluang menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. 4. Misi 4 : Meningkatkan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, serta pemberdayaan hubungan industrial. Tujuan : Mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja serta kelangsungan berusaha bagi pengusaha melalui peningkatan pemahaman dalam mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sasaran : Mengurangi pengangguran, memperluas kesempatan kerja dan memberikan fasilitasi Hubungan Industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja, melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. 5. Misi 5 : Meningkatkan kemampuan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Tujuan : Mendorong para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam rangka mendukung terselenggaranya Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Majalengka. Sasaran : Terciptanya Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

sehingga

mampu

melaksanakan

fungsi

sosialnya

dan

memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dalam pengentasan kemiskinan.


Page 57

Rencana Strategis 2014-2018 6. Misi 6 : Meningkatkan prakarsa dan peran aktif PSKS dalam pembangunan bidang sosial. Tujuan : Mendorong para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam rangka mendukung terselenggaranya Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Majalengka. Sasaran : Terciptanya Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

sehingga

mampu

melaksanakan

fungsi

sosialnya

dan

memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dalam pengentasan kemiskinan. 7. Misi 7 : Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sosial dan bencana alam Tujuan : Mendorong para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam rangka mendukung terselenggaranya Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Majalengka. Sasaran : Terciptanya Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

sehingga

mampu

melaksanakan

fungsi

sosialnya

dan

memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dalam pengentasan kemiskinan.

Tujuan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2014 s.d 2018, seperti terlihat pada tabel berikut:


Page 58

Rencana Strategis 2014-2018 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2014 s.d. 2018

Indikator Kinerja Program No.

Tujuan

(1)

(2)

1.

Mendorong para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam rangka mendukung terselenggaranya Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Majalengka

Sasaran

Indikator sasaran

(3)

Terciptanya Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dalam pengentasan kemiskinan


Satuan

(4)

(1)

(5)

Persentase (%) PMKS skala

Persen

kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Page 59

2014

2015

2016

2017

2018

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)

3%

3%

3%

3%

3%



(1)

Tujuan

(2)

Sasaran

Indikator sasaran

(3)

Satuan

(4) (2)

(5)

Persentase (%) PMKS skala

Persen

2014

2015

2016

2017

2018

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)

3%

3%

3%

3%

3%

50

100

100

100

100

Persen

80%

80%

80%

80%

80%

Persen

10%

10%

10%

10%

5%

kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (3)

Jumlah KUBE

KUBE

(4)

Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

(5)

Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial


Page 60



(1)

Tujuan

(2)

Sasaran

Indikator sasaran

(3) (6)

Satuan 2014

2015

2016

2017

2018

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)

(4)

(5)

Presentase (%) korban

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

Persen

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

Kegiatan

1

1

1

1

1

Kegiatan

0

1

1

1

1

bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat (7)

Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

(8)

Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social

(9)

Pelestarian nilaiinilai kepahlawanan dan kejuangan

(10)


Data PMKS

Page 61



Tujuan

(1)

(2)

2.

Mewujudkan kemandirian tenaga kerja baik yang baru memasuki pasar kerja maupun yang sedang mencari pekerjaan

Sasaran

Indikator sasaran

(3) Menggerakan kegiatan ekonomi yang berpeluang menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja

Satuan

(4)

(5)

2014

2015

2016

2017

2018

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)

(1)


Orang

50

100

100

100

100

(2)


Orang

200

100

100

100

100

(3)

Besaran pencari kerja yang

Persen

2%

2%

2%

2%

2%

Persen

5%

20%

15%

10%

10%

Persen

5%

5%

5%

5%

5%

Persen

15%

5%

5%

5%

5%

terdaftar yang ditempatkan (4)


(5)


(6)



Page 62



(1)

Tujuan

Sasaran

(2)

Indikator sasaran

(3)

Satuan

(4) (7)

Angka partisipasi angkatan

2014

2015

2016

2017

2018

(5)

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)

Jiwa

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Persen

1.8%

1.8%

1.8%

1.8%

1.8%

Persen

6,74%

4,74%

4,24%

3,99%

2,25%

Persen

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan

31,86

28,32

24,78

21,24

17,70

kerja (8)


(9)


3.

Mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja serta kelangsungan berusaha bagi pengusaha melalui peningkatan pemahaman dalam mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Mengurangi pengangguran, memperluas kesempatan kerja dan memberikan fasilitasi Hubungan Industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja, melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan

(1)

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

(2)

Angka sengketa pengusahapekerja per tahun


Page 63



(1)

Tujuan

Sasaran

(2)

Indikator sasaran

(3)

Satuan

(4) (3)

(5)

Keselamatan dan

2014

2015

2016

2017

2018

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)

Persen

5%

5%

5%

5%

5%

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

Persen

1%

1%

1%

1%

1%

Persen

1%

1%

1%

1%

1%

Persen

9%

10%

5%

5%

5%

perlindungan (4)

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

(5)


(6)


(7)


(8)

Jumlah Tenaga Kerja di

Persen

0%

0%

0%

0%

0%

Bawah Umur (9)

Partisipasi angkatan Kerja

Persen

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

Orang

150

150

150

150

150

Perempuan 4.

Mendorong dan memfasilitasi pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya

Menggerakan kegiatan ekonomi yang berpeluang menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan


(1)

Peserta penyuluhan ketransmigrasian

Page 64



(1)

Tujuan

Sasaran

(2) pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui pola transmigrasi umum maupun lokal

(3)

Indikator sasaran

(4)

Satuan

(5)

kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja


Page 65

2014

2015

2016

2017

2018

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)

Rencana Strategis 2014-2018 4.3 Strategi dan Kebijakan Mengacu kepada visi dan misi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka, Tahun Anggaran 2014-2018 ditetapkan sebagai berikut : 1.

Strategi Umum Bidang Sosial a. Meningkatkan Kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS) b. Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial d. Meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana Bidang Tenaga Kerja a. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja. b. Pembinaan

Kompetensi

tenaga

kerja

melalui

pembinaan

pelatihan

dan

pengembangan produktivitas tenaga kerja. c. Pembinaan

hubungan

industrial

dan

pengawasan

ketenagakerjaan

serta

peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kelangsungan berusaha. d. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bidang Transmigrasi. a. Peningkatan mutu penyelenggaraan transmigrasi mulai dari input proses maupun output yang dihasilkan. b. Pengembangan SDM, kinerja dan pembinaan pegawai dilingkungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. c. Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pembangunan transmigrasi. 2.

Strategi Khusus Bidang Tenaga Kerja 1. Perencanaan Tenaga Kerja Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, aspek perencanaan dan informasi sangat penting artinya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja baik


Page 66

Rencana Strategis 2014-2018 pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta menyediakan informasi ketenagakerjaan secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu. 2. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja. Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan menopang tenaga kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja. Langkah – langkah yang direkomendasikan dalam upaya memperkokoh institusi pasar kerja meliputi : a. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit dalam dinas. b. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada, termasuk upaya peningkatan kapasitas teknik sistem tersebut, serta melengkapi dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja yang ada. c. Memperkokoh kerjasama antar kerja tripartit. 3. Perluasan kesempatan kerja dan padat karya. Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten saat ini adalah menciptakan kesempatan kerja. Strategi yang dilaksanakan adalah : a. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor pertanian. b. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri / usaha kecil dan menengah. 4. Pemberdayaan dan Optimalisasi Sumber Daya tenaga kerja. Strategi yang dilaksanakan adalah : a. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. b. Peningkatan

relevansi,

kualitas

dan

efesiensi

pelatihan kerja,

melalui

pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan, sistem dan metode pendekatan, kelembagaan dan akreditasi. c. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor. 5. Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri. Perlu peningkatan perlindungan terhadap para TKI sesuai dengan wewenang yang dimiliki. 6.

Perlindungan dan Peningkatan Kehidupan Serta Kesejahteraan Pekerja. Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja, agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.


Page 67

Rencana Strategis 2014-2018 Strategi yang akan dilaksanakan : a. Perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan. b. Jaminan sosial tenaga kerja. c. Perlindungan pengupahan. d. Perlindungan tenaga kerja keluar negeri. e. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja. f. Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan. Bidang Transmigrasi. 1. Program pemukiman dan lingkungan ditujukan untuk dapat menunjang kepada berkembangnya UPT. 2. Mengintensifkan upaya peningkatan mutu pembinaan transmigrasi di Kabupaten Majalengka. a. Pembinaan permukiman untuk dapat menggalang kemampuan transmigrasi agar mampu mandiri. b. Peningkatan produktifitas dan jumlah produksi pertanian para transmigran. c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. d. Penyelesaian penangan masalah UPT. e. Peningkatan produksi lahan usaha di UPT melaui berbagai kegiatan usaha tani. f. Membina permukiman transmigrasi secara terintegrasi dengan pembangunan daerah dengan cara meningkatkan koordinasi, integrasi dan singkronisasi pelaksanaan pembangunan transmigrasi dengan sektor terkait. Kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas transmigrasi mandiri dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Adapun kebijakan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Majalengka sebagai berikut : 1. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 -2018, pada bidang sosial diprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM dan aparat bidang kesejahteraan kemandirian para PMKS, peningkatan profesionalisme pembinaan


Page 68

Rencana Strategis 2014-2018 potensi

dan

keterampilan

sumber

kesejahteraan

penanganan

masalah

sosial,

peningkatan

kesejahteraan

sosial,

pengetahuan serta

dan

peningkatan

kepedulian sosial. Pada bidang tenaga kerja di prioritaskan untuk perluasan kesempatan kerja melalui penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, pemagangan dan pelatihan, kelembagaan, pengawasan dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pada bidang transmigrasi diprioritaskan untuk melaksanakan pembinaan warga UPT Sukamaju sebanyak 150 KK. 2. Kebijakan Khusus Kebijakan Sosial 1.

Pembinaan fakir miskin / keluarga miskin

2.

Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

3.

Penanggulangan korban bencana

4.

Penyantunan lanjut usia terlantar

5.

Penyantunan eks narapidana

6.

Pembinaan dan Perlindungan Kessos anak

7.

Rehabilitasi sosial tuna sosial

8.

Rehabilitasi dan perlindungan Sosial Korban penyalahan Napza

9.

Pembinaan organisasi sosial

10. Pemberdayaan Karang Taruna 11. Pemberdayaan TKSM/PSM 12. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 13. Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan dan sosial / K2KS 14. Pengembangan wahana kessos berbasis masyarakat (WKSBM) 15. Peningkatan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha 16. Peningkatan kompetensi aparatur bidang kesejahteraan sosial 17. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial 18. Perbaikan system pengendalian manajemen dan proses penanganan PMKS 19. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat 20. Pemberdayaan sosial korban bencana 21. Pendayagunaan sumber dana sosial


Page 69

Rencana Strategis 2014-2018 22. Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migrant 23. Akses jaminan sosial 24. Menumbuh kembangkan relawan sosial 25. Pembinaan SATGAS Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 26. Penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah, bencana alam dan bencana lainnya 27. Pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya.

Kebijakan Ketenagakerjaan a. Kebijakan Makro, Sektoral dan Regional yang Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan. Dalam upaya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorentasi pada kepentingan pekerja dan perluasan lapangan kerja dengan didukung penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja. b. Penciptaan Lapangan Kerja Langsung yang Mewadahi Kepentingan Masyarakat Pekerja. Dalam era pembangunan saat ini, manusia khususnya sebagai objek tenaga kerja produktif yang semula dipandang objek pembangunan berkiprah lebih luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu pembangunan. Pandangan baru yang melihat tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kemampuan merubah hubungan industrial antara pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja kearah kemitraan. Dengan demikian, maka perkembangan suatu kegiatan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan pekerja. c. Pembangunan sektoral yang membuka kesempatan kerja Krisis ekonomi memberikan dampak negatif bagi perluasan kesempatan kerja pada sektor non pertanian namun keadaan ini tidak berlaku pada sektor pertanian, dimana terdapat kecenderungan yang semula tenaga kerja di sektor pertanian menurun jumlahnya, mengalami arus balik ketika krisis ekonomi berlangsung. d. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas. Dalam era persaingan yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sangat dibutuhkan. Kebijaksanaan tersebut


Page 70

Rencana Strategis 2014-2018 diupayakan melalui peningkatan efesiensi dan produktifitas disetiap sektor ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang dinamis yang didukung nasional maupun internasional. e. Pemberian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja. Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras dengan arah pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat industri yang langsung terlibat dalam proses produksi, perluasan jangkauan dan kemampuan berunding menghasilkan syarat – syarat pekerja yang berkualitas. Kebijakan Ketransmigrasian Mewujudkan kemandirian warga UPT Sukamaju.


Page 71

agar

Rencana Strategis 2014-2018 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

5.1 Rencana Program Tahun 2014 - 2018 Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka, dengan 12 (Dua Belas) Program Prioritas untuk Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu: 1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 8. Program Pendataan PMKS dan PSKS Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 12. Program Pendataan Ketenagakerjaan Sedangkan untuk Bidang Transmigrasi dengan 1 (satu) Program Pilihan yaitu : 1. Program Transmigrasi Lokal.


Page 72

Rencana Strategis 2014-2018 5.2 Rencana Kegiatan tahun 2014 – 2018 Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Majalengka untuk kurun waktu tahun 2014 – 2018 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut : 5.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas Urusan Dasar OPD Program/kegiatan ini merupakan kebutuhan dasar dari organisasi perangkat daerah untuk melakukan semua kegiatan yang menunjang keberlangsungan organisasi. Prioritas ini dijabarkan dalam urusan dasar OPD, urusan wajib, urusan pilihan, program, dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 1.4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 1.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan. 1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 1.8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 1.9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 1.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 1.11. Penyediaan Makanan dan Minuman. 1.12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.13. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

2.1. Pengadaan Mebeleur. 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 2.4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


Page 73


Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3.2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

4.1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 4.4. Penyusunan Lakip OPD 4.5. Penyusunan Profil OPD 5.

Program Sinergitas Perencanaan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

5.1. Forum OPD 5.2. Penyusunan Rencana Strategis OPD 5.3. Penyusunan Renja OPD 5.4. Penyusunan RKA OPD 5.5. Penyusunan DPA OPD

5.2.2 Program dan Kegiatan Prioritas Utama Program/kegiatan prioritas utama adalah program/kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, harus selesai pada tahun rencana, target capaian harus terukur pada skala maksimal atau ideal, dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut. Adapun rincian program/kegiatan prioritas utama tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : I. Urusan Wajib Sosial 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1.1. Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (PKSFM).


Page 74

Rencana Strategis 2014-2018 2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 2.1. Pemberdayaan Fakir Miskin di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Indutri Hasil Tembakau (DBHCHT).

II. Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.1. Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan 1.2. Pemberian kerja sementara melalui padat karya infrastruktur (Jalan, Irigasi, Dll) dan padat karya produktif 2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) 2.1. Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan /atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Tembakau (DBHCHT) 2.2. Padat Karya Infrastruktur Jalan dan Irigasi di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)

5.2.3 Program dan Kegiatan Prioritas Reguler Program/kegiatan reguler adalah kegiatan yang pelaksanaan dan penyelenggaraanya wajib dan bersifat rutin berulang setiap tahun, dengan maksud, tujuan, volume, anggaran dan output relatif tetap atau sama, yang apabila tidak dianggarkan berdampak eksistensial pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Adapun rincian program/kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut : I. Urusan Wajib Sosial 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1.1. Bimbingan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Remaja Putus Sekolah 1.2. Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial bagi Perempuan/Wanita Rawan Sosial Ekonomi 1.3. Pembinaan dan Monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) 1.4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti


Page 75

Rencana Strategis 2014-2018 1.5. Peningkatan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Adat/Komunitas Adat Terpencil 1.6. Pemberdayaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Muda Mandiri 1.7. Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni 1.8. Pemberdayaan Keluarga Miskin Perdesaan dalam Kelompok Usaha Bersama 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.1. Bimbingan Mental dan Keterampilan Kerja bagi Anak Terlantar 2.2. Perlindungan Sosial dan Bimbingan Keterampilan Kerja bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dan Anak Jalanan 2.3. Perlindungan Sosial dan Fasilitasi bagi Orang Tua dari Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 2.4. Perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial 2.5. Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 2.6. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 3.1. Bimbingan Sosial dan Keterampilan Kerja Bagi Penyandang Cacat 3.2. Bimbingan Sosial dan Keterampilan Kerja bagi Eks Penderita Penyakit Kronis dan Eks Penderita Kusta 3.3. Perlindungan, bimbingan mental dan keterampilan sosial bagi korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah dan korban trafficking 4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Korban Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) 4.1. Bimbingan sosial dan keterampilan bagi tuna susila dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP) 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5.1. Peningkatan Kemampuan dan Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 5.2. Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial


Page 76

Rencana Strategis 2014-2018 5.3. Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Organisasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 5.4. Pengembangan dan Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 5.5. Fasilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial 5.6. Peningkatan kemampuan kapasitas dan Kapabilitas bagi taruna siaga bencana 5.7. Fasilitasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dalam mewujudkan usaha kesejahteraan 6. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 6.1. Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesejahteraan Janda PKRI 7. Program Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7.1. Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Majalengka

II. Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.1. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pelatihan Swasta 1.2. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan lembaga pelatihan swasta 1.3. Pembangunan Balai Latihan Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.1. Pendidikan Pelatihan Keterampilan bagi Para Pencari Kerja 2.2. Pengembangan, Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.3. Job Fair 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3.1. Peningkatan

Pengawasan,

Perlindungan

dan

Penegakkan

Hukum

Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3.2. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Majalengka 3.3. Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)


Page 77

Rencana Strategis 2014-2018 3.4. Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Kabupaten 3.5. Perlindungan terhadap Pekerja Anak dan Perempuan 3.6. Fasilitasi Penyelesaian Kasus TKI dan TKA yang Bermasalah 3.7. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian hubungan industrial 3.8. Pelatihan dan Sertifikasi Petugas K3 di Perusahaan 3.9. Fasilitas penyidik terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan 3.10. Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 3.11. Penyusunan

Raperda

tentang

Retribusi

Perpanjangan

Izin

Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 4. Program Pengelolaan Data Ketenagakerjaan 4.1. Pengelolaan

Data

dan

Informasi

Ketenagakerjaan

di

Kabupaten

Majalengka

III. Urusan Pilihan Ketransmigrasian 1. Program Transmigrasi Lokal 1.1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal

5.2.4

Program

dan Kegiatan Sumber Anggaran Dana Bagi Hasi Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) Program dan kegiatan ini adalah program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diperuntukkan bagi pembinaan lingkungan sosial di daerah penghasil dan industri tembakau. I. Urusan Wajib Sosial 1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1.1 Pemberdayaan

Fakir Miskin di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Indutri Hasil Tembakau II. Urusan Wajib Ketenagakerjaan 2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1.1 Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan /atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Tembakau


Page 78

Rencana Strategis 2014-2018 1.2 Padat Karya Infrastruktur Jalan dan Irigasi di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Industri Hasil Tembakau. Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat disimak pada Tabel 5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.


Page 79


Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

(1)

1

13

1

13

1

13

Indikator Kinerja Program (Outcome)

(2)

(3)

Satuan

(4)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)

(5)

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

OPD Penanggung jawab / Pendukung

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

SOSIAL 13

15

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

(1)


Orang

250

50

200,000,000

100

400,000,000

100

400,000,000

100

400,000,000

100

400,000,000

700

1,800,000,000

Dinsosnakertrans

(2)


Orang

1,100

200

210,000,000

100

120,000,000

100

135,000,000

100

150,000,000

100

165,000,000

1700

780,000,000

Dinsosnakertrans

(1)

PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Persen

33%

3%

140,000,000

3%

160,000,000

3%

180,000,000

3%

200,000,000

3%

220,000,000

48%

900,000,000

Dinsosnakertrans / Kecamatan


Page 80



Kode

(1)


(2)

(3) (2)

(3) 1

13

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

(1)

(2)

(3)

1

13

32

Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan

(1)

Satuan

(4)

PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Jumlah KUBE

Persen

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Pelestarian nilainilai kepahlawanan dan kejuangan



(5)

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)



Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

33%

3%

4,100,000,000

3%

4,961,000,000

3%

5,457,100,000

3%

6,002,810,000

3%

6,603,091,000

48%

27,124,001,000

Dinsosnakertrans

Kube

60

50

200,000,000

100

400,000,000

100

400,000,000

100

400,000,000

100

400,000,000

510

1,800,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

100

100

95,077,700

100

104,585,470

100

115,044,017

100

126,548,419

100

139,203,261

100

580,458,866

Dinsosnakertrans, Setda

Persen

75

75

85,803,000

77

94,383,300

79

103,821,630

81

114,203,793

83

125,624,172

83

523,835,895

Persen

75

50

85,803,000

55

94,383,300

60

103,821,630

65

114,203,793

70

125,624,172

70

523,835,895

Kegiatan

1

1

30,000,000

1

35,000,000

1

40,000,000

1

45,000,000

1

50,000,000

6

200,000,000

Page 81

Dinsosnakertrans



Kode

(1)


(2)

(3)

Satuan

(4)


(5)

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

dan Kejuangan

1

13

36

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

(1)

1

13

37

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

(1)

1

13

38

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

(1)

(2)

(3)

Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana


Persen

2%

0.5%

150,000,000

0.5%

165,000,000

0.5%

185,000,000

0.5%

205,000,000

0.5%

230,000,000

4.5%

935,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

20%

10%

50,000,000

10%

60,000,000

10%

70,000,000

10%

80,000,000

5%

50,000,000

65%

310,000,000

Dinsosnakertrans / Kecamatan

Persen

80

80

70,000,000

80

80,000,000

80

90,000,000

80

100,000,000

80

110,000,000

80

450,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

100%

100%

290,000,000

100%

330,000,000

100%

360,000,000

100%

390,000,000

100%

430,000,000

100%

1,800,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

100%

100%

0

100%

330,000,000

100%

360,000,000

100%

390,000,000

100%

430,000,000

100%

1,510,000,000

Dinsosnakertrans

Page 82



Kode

(1)


(2)

(3)

Satuan

(4)


(5)

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

tanggap darurat lengkap

1

13

40

1

14

1

14

16

1

14

18

Program Pendataan PMKS

(1)

Data PMKS

(1)

Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Angka partisipasi angkatan kerja

Persen

Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

Persen

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pengelolaan Data Ketenagakerjaan

(1)

(3)

14

1

0

0

1

200,000,000

1

220,000,000

1

245,000,000

1

270,000,000

5

935,000,000

Dinsosnakertrans

27%

2%

54,000,000

2%

60,000,000

2%

66,000,000

2%

75,000,000

2%

85,000,000

37%

340,000,000

Dinsosnakertrans

10,000

0

10,000

607.09

600,000,000

Dinsosnakertrans / BPS

76.6

600,000,000


2,25

600,000,000


TENAGA KERJA

(2)

1

Kegiatan

26

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

(1)

(2)


Jiwa 557,086

67.6

10,000 150,000,000

1.8%

0

1.8%

1.8% 150,000,000

Persen

6.70*

6,74

0

10,000 150,000,000

4,74

1.8% 150,000,000

4,24 150,000,000

10,000 150,000,000

150,000,000

1.8% 150,000,000

3,99 150,000,000

150,000,000 2,25

150,000,000

150,000,000

Persen

20%

5%

200,000,000

20%

960,000,000

15%

800,000,000

10%

900,000,000

10%

990,000,000

80%

3,850,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

45%

5%

150,000,000

5%

165,000,000

5%

185,000,000

5%

205,000,000

5%

225,000,000

70%

930,000,000

Dinsosnakertrans

Page 83



Kode

(1)


(2)

(3) (3)

1

14

28

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Angka sengketa pengusahapekerja per tahun Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JKN Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur


Satuan

(4)


(5)

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)


(18)

Persen

35%

15%

250,000,000

5%

100,000,000

5%

120,000,000

5%

135,000,000

5%

150,000,000

70%

755,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

90%

90%

11,000,000

90%

13,000,000

90%

15,000,000

90%

17,000,000

90%

19,000,000

90%

75,000,000

Dinsosnakertrans

Cakupan

35,40

31,86

11,000,000

28,32

13,000,000

24,78

15,000,000

21,24

17,000,000

17,70

19,000,000

17,70

75,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

57%

5%

246,000,000

5%

270,600,000

5%

295,200,000

5%

319,800,000

5%

344,400,000

82%

1,476,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

100%

100%

11,000,000

100%

13,000,000

100%

15,000,000

100%

17,000,000

100%

19,000,000

100%

75,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

58%

1%

0

1%

45,000,000

1%

50,000,000

1%

55,000,000

1%

60,000,000

63%

210,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

51%

1%

0

1%

30,000,000

1%

35,000,000

1%

40,000,000

1%

45,000,000

56%

150,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

16%

9%

0

10%

30,000,000

5%

35,000,000

5%

40,000,000

5%

45,000,000

50%

150,000,000

Dinsosnakertrans

Persen

0%

0%

0%

0%

Page 84

0%

0%

0%

Dinsosnakertrans



Kode

(1)


(2)

(3) (9)

1

14

31

Program Transmigrasi Lokal

(1)

Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah peserta penyuluhan ketransmigrasian


Satuan

(4) Persen

Orang


(5) 52.74%

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

0.50%

41

0.50%

88.435.000

150

0.50%

100.000.000

150

0.50%

110.000.000

Page 85

150

0.50%

121.000.000

150

55.24%

135.000.000

791


(18) Dinsosnakertrans / BPS

554.435.000

Dinsosnakertrans

Rencana Strategis 2014-2018 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018, secara rinci dapat disimak pada lembaran Tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2018.


Page 86

Rencana Strategis 2014-2018 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2018

Kondisi Kinerja No.

Indikator

Satuan

Kondisi

Indikator Kinerja Program

Kinerja

Awal

Akhir

RPJMD (Tahun

RPJMD 2014

2015

2016

2017

2018

2013) (1)

(2)

(3)

(Tahun 2018)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang 1.

memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan

Persen

33%

3%

3%

3%

3%

3%

48%

Persen

33%

3%

3%

3%

3%

3%

48%

Persen

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

kebutuhan dasar Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima 2.

program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota

3.

yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial


Page 87

Rencana Strategis 2014-2018 Kondisi Kinerja No.

Indikator

Satuan

Kondisi


Kinerja

Awal

Akhir

RPJMD

RPJMD 2014

(Tahun

2015

2016

2017

2018

2013) (1)

(2)

(Tahun 2018)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis 4.

masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana

Persen

20%

10%

10%

10%

10%

5%

65%

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persen

2%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

4.5%

prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota 5.

yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota

6.

yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental,

7.

serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

8.

Pelestarian nilaiinilai kepahlawanan dan kejuangan

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

6

9.

Data PMKS

Kegiatan

1

0

1

1

1

1

5

10.

Jumlah KUBE

KUBE

60

50

100

100

100

100

510


Page 88


Indikator

Satuan

Kondisi


Kinerja

Awal

Akhir

RPJMD (Tahun

RPJMD 2014

2015

2016

2017

2018

2013) (1)

(2)

(3)

(Tahun 2018)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

11.


Orang

250

50

100

100

100

100

700

12.


Orang

1,100

200

100

100

100

100

1,700

Persen

27%

2%

2%

2%

2%

2%

37%

Persen

20%

5%

20%

15%

10%

10%

80%

Persen

45%

5%

5%

5%

5%

5%

70%

Persen

35%

15%

5%

5%

5%

5%

70%

557,086

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

607,086

13.

14.

15.

16.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

17.


Jiwa

18.


Persen

67.6%

1.8%

1.8%

1.8%

1.8%

1.8%

76.6%

19.


Persen

6.70%

6,74%

4,74%

4,24%

3,99%

2,25%

2.25%

Persen

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

20.

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)


Page 89


Indikator

Satuan

Kondisi


Kinerja

Awal

Akhir

RPJMD (Tahun

RPJMD 2014

2015

2016

2017

2018

2013) (1)

(2)

21.


22.


23.

24.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JKN

(3)

(Tahun 2018)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Cakupan

35.40

31,86

28,32

24,78

21,24

17,70

17.70

Persen

57%

5%

5%

5%

5%

5%

82%

Persen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persen

58%

1%

1%

1%

1%

1%

63%

25.


Persen

51%

1%

1%

1%

1%

1%

56%

26.


Persen

16%

9%

10%

5%

5%

5%

50%

27.


Persen

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

28.

Partisipasi angkatan Kerja Perempuan

Persen

52,74%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

55,24%

29.

Jumlah peserta penyuluhan ketransmigrasian

orang

150

41

150

150

150

150

791


Page 90

Rencana Strategis 2014-2018 BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program-program strategis. Rencana Strategis disusun untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, pembinaan di lapangan, monitoring dan evaluasinya. Rencana Strategis merupakan pedoman/acuan bersama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka maupun Instansi lain yang terkait baik dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian serta pengawasan guna pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang lebih berhasil guna dan berdaya guna. Pelayanan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka tidak terlepas dari tuntutan dan tantangan yang diterjemahkan kedalam Visi, Misi serta Strategi Pembangunan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Keberhasilan pencapaian Visi, Misi tersebut akan sangat ditentukan oleh Komitmen dan kesepakatan bersama seluruh pelaku pembangunan. Pembangunan pada intinya adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu di tata dan dilakukan secara terhadap dan berkelanjutan dalam setiap tahapan perlu ditentukan prioritas pembangunan yang akan menjadi panduan gerak pembangunan, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan program Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi akan sangat tergantung dari besarnya komitmen penyelenggara pemerintah dan peran aktif masyarakat, dan untuk kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut : 1. Memperhatikan kinerja yang lebih baik. 2. Merumuskan rencana kinerja dan rencana anggaran dengan kinerja dan target yang jelas dan berkelanjutan.


Page 91

Rencana Strategis 2014-2018 3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia, terutama keterampilan teknis untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya. Pemberian pelayanan terhadap masyarakat agar ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.


Page 92

Rencana Strategis

Recommend Documents