RENCANA STRATEGIS 2013-2017
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2013
DAFTAR ISI DAFTAR ISI
i
DAFTAR TABEL
ii
DAFTAR GAMBAR
iii
KATA PENGATAR
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1.
Latar Belakang
1
1.2.
Landasan Hukum,
3
1.3.
Maksud dan Tujuan
6
1.4.
Sistematika Penulisan
6
BAB II
BAB III
GAMBARAN PELAYANAN
8
2.1.
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
8
2.2.
Sumber Daya
12
2.3.
Kinerja Pelayanan
12
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
16
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Telaah Visi. Misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
18
3.2.
Telaah Renstra K/L
32
3.3.
Telaah Rencana Tata ruang ilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4. 3.5. BAB IV
BAB V
45
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
51
Penentuan Isu-Isu Strategis
59
VISI. MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
63
4.1.
Visi dan Misi
63
4.2.
Tujuan dan Sasaan Jangka Menengah
65
4.3.
Strategi dan Kebijakan
70
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
BAB VII
18
82
INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
90
KAIDAH PELAKSANAAN
94
i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Error! Bookmark not defined.3
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Error! Bookmark not defined.15
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Error! Bookmark not defined.1
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Perdagangan RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Error! Bookmark not defined.4
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Error! Bookmark not defined.9
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Error! Bookmark not defined.50
Tabel 3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
52
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
67
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
73
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
81
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
90
Tabel 4.1
Tabel 6.1
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN Err or! Bookmark not defined.
iii
KATA PENGANTAR
Rencana strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013 – 2017 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang,hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerjabagi para karyawan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta didalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Jakarta, KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Dra. Hj. RATNANINGSIH, Ak. MSi NIP 19570805 198503 2 004 iv
v
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sebagai Ibukota Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus Kota Metropolitan, peran dan posisi Jakarta sangat penting, yaitu sebagai pusat
pemerintahan,
pusat
kegiatan
perekonomian,
pusat
perdagangan, pusat pendidikan, pusat jasa perbankan dan keuangan, pusat perkembangan budaya, dan gerbang utama wisatawan manca negara.
Untuk
menunjang
peran
strategis
tersebut,
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI JAKARTA 2005-2025 telah menetapkan Visi Jakarta sebagai Ibukota NKRI yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Visi RPJPD DKI JAKARTA 2005-2025 kemudian dijabarkan dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20132017, yang menetapkan Jakarta sebagai kota yang modern, tertata rapi, tempat hunian yang layak dan manusiawi, berkebudayaan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM) dan Perdagangan, yang menjadi
tanggungjawab SKPD Dinas KUMKM dan Perdagangan memiliki kontribusi penting untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan jangka panjang dan menengah DKI Jakarta, utamanya dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat Jakarta yang kuat dan berkualitas. Data aktual menggambarkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa pada PDRB DKI Jakarta yang saat ini mencapai 72,48%, nilainya diharapkan terus meningkat menjadi 73,23% pada 2017 (lihat Gambar I.1.). Pembangunan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Perdagangan juga
diharapkan dapat memperkokoh
perekonomian DKI Jakarta, karena dapat mengurangi angka kemiskinan, serta turun berperan dalam meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik karena pelayanaan yang efektif dan didukung pegawai yang berintegritas. Pembangunan bidang KUMKM dan Perdagangan pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemandirian koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi melalui kontribusi nyata pemerintah daerah khususnya 1
Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Dengan kondisi tersebut, maka pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai potensi yang besar, tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Untuk mengembangkan potensipotensi dan menangani tantangan serta permasalahan tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan empat pilar pembangunan yaitu pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup yang didukung oleh pilar Aparatur atau Birokrasi. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang lebih dinamis, proaktif, dan berkesinambungan yaitu dengan menerapkan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan dan yang berdaya saing sehingga diharapkan setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang mandiri. Agar pembangunan KUMKM dan Perdagangan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukandalam jangka waktu lima tahun ke depan, diperlukan sebuh dokumen perencanaan resmi sebagai bentuk panduan untuk mengarahkan para aparat pemerintahan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengembangkan sektor KUMKM dan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memuat program-program strategis yang dibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan setiap bidang dalam Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan dokumen rencana strategis ini dapat menjadi kerangka teknis
dan pedoman bagi Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian pembangunan ekonomi sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan lebih sistimatis, komprehensif dan memberikan solusi terhadap pemecahan masalah, pada periode tahun 2013 – 2017. 2
Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap berpedoman pada format jangka panjang sehingga rumusan visi, misi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2013 – 2017 yang telah memuat arahan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. 1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut. 1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 204 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah bebereapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
5)
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025; 6)
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
9)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3
12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemriantah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 / 2011; 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri KUMKM dan Menteri
Perdagangan
No.500-738.A/2010,
No.
1320.1/M.DAG/MPU/IX/2010 dan No 12.1/NKB/ M.KUKM/ IX/2010 tentang sinergi program pengembangan ekonomi dan penataan lingkungan perkotaan melalui penguatan usaha sektor mikro 20) Keputusan
Menperindag
No.
588/MPP/Kep/12/1998
tentang
Ketentuan Umum di Bidang Ekspor 21) Keputusan
Menteri
61/MPP/Kep2/1998
Perindustrian dan
No.
dan
Perdagangan
251/MPP/Kep/6/1999
Rl
No.
tentang
Penyelenggaraan Kemetrologian 22) Permendag Rl No. 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan SKA Untuk Barang Ekspor Indonesia 23) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 4
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5); 24) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 25) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; 26) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 27) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 28) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025, 29) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 30) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta 31) Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi
danTata
Kerja
Unit
Pengelola
Dana
Bergulir
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan tanggal 10 Maret 2010 32) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 91 tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Serta Pemukiman Pulo Gadung 33) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan 34) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil 35) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 215 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 36) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 73 tahun 2010 tentang 5
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Metrologi 37) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta 2013 – 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan acuan / landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.
1.3.2 Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut : a. Sebagai implementasi strategi dari visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam pembangunan ekonomi yang berbasiskan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. b. Sebagai gambaran rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta selaku pelaksana, pembina dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan periode 2013 – 2017. c. Sebagai pedoman kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Program Kerja.
1.4 Sistimatika Penulisan Berisi uraian pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, serta susunan garis besar isi dokumen. Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 6
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta 2013 – 2017 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, yaitu : Bab I
Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta mencakup : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup : Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup : Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab VII Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.1.1 Tugas Melaksanakan
pembinaan,
perlindungan
dan
pengembangan
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan
2.2.1 Fungsi •
Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sertaperumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan.
•
Pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pertumbuhan
dan
perkembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan barang dan jasa. •
Pemantauan dan pengawasan ketersediaan,distribusi, harga, standard mutu barang dan jasa serta perlindungan konsumen.
•
Pembinaan kemetrologian, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta barang dalam keadaan terbungkus.
•
Penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyuluhan dibidang koperasi, usaha mikro, kecildan menengah, dan perdagangan barang dan jasa.
•
Perlindungan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah.
•
Fasilitas pengembangan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan/atau dengan perusahaan besar.
•
Pengelolaan fasilitas perlindungan, pembinaan dan pengembangan, usaha mikro dan kecil.
•
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis
perkoperasian,
usaha
mikro,
kecil
dan
menengah
dan
perdagangan. •
Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, sertifikasi dan/atau perizinan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahdan perdagangan.
•
Pengembangan dan penyelenggaraan promosi perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan.
8
•
Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggung jawaban
penerimaan
restribusi
dibidang
Dinas
KUMKM,
dan
Perdagangan. •
Penyediaan, perawatan
penatausahaan, prasarana
dan
pengelolaan,
sarana
kerja
pemeliharaan Dinas
KUMKM,
dan dan
Perdagangan. •
Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah.
•
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan.
•
Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Dinas KUMKM, dan Perdagangan.
•
Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
2.3.1 Struktur Organisasi a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Umum 2. Subbagian Kepegawaian 3. Subbagian Program dan Anggaran 4. Subbagian Keuangan
c.
Bidang Koperasi, terdiri dari : 1. Seksi Kelembagaan Koperasi 2. Seksi Pembiayaan Koperasi 3. Seksi Pengembangan Koperasi
d.
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari: 1. Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan 2. Seksi Pengadaan, Distribusi, dan Perlindungan Konsumen 3. Seksi Sarana Perdagangan dan Promosi Dalam Negeri
e.
Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari: 1. Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan 2. Seksi Pengadaan, Distribusi, dan Perlindungan Konsumen 3. Seksi Sarana Perdagangan dan Promosi Dalam Negeri
f.
Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari : 1. Seksi Ekspor 2. Seksi Impor 3. Seksi Analisa Pasar dan Promosi Luar Negeri
g.
Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari: 1. Seksi Perdagangan 2. Seksi Kemetrologian 3. Seksi Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah
9
Selanjutnya guna mendukung efektifitas sasaran program hingga ke daerah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di bantu pula oleh Kepala Suku Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis,SERTA Kepala BLUD sebagai berikut: a. Kepala Suku Dinas: 1. Kepala Suku Dinas Jakarta Pusat 2. Kepala Suku Dinas Jakarta Barat 3. Kepala Suku Dinas Jakarta Utara 4. Kepala Suku Dinas Jakarta Selatan 5. Kepala Suku Dinas Jakarta Timur dan 6. Kepala Suku Dinas Kepulauan Seribu
b. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas: 1. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan 2. Kepala Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil 3. Kepala Pusat Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 4. Kepala Balai Metrologi
c. Kepala Badan Layanan Umum Daerah 1. Kepala Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan tanggal 10 Maret 2010 2. Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Serta Pemukiman Pulo Gadung
10
2)
.
Gambar: II.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta
11
2.2
Sumber Daya Sumberdaya manusia (SDM) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, termasuk Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Unit Pelayanan Teknis (UPT), pada tahun 2010 berjumlah 484 pegawai. Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta berjumlah 145 pegawai. Potensi Pembinaan Koperasi UMKM & Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Uraian Pegawai Koperasi Usaha Mikro/PKL (sensus Ekonomi 2006) Usaha Kecil (sensus Ekonomi 2006) Usaha Menengah (sensus Ekonomi 2006) Sarana Perdagangan / Lokbin Bidang Perdagangan Dalam Negeri Bidang Perdagangan Luar Negeri
Jumlah 440 7.775 739.244 364.784 20.652 3.408 12.924 228.059
Satuan Orang Orang Orang Orang Orang Unit SIUP SKA
Sumber: Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan
Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi UMKM, Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 No. 1. 2. 3.
Wilayah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan Pegawai Suku Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan Pegawai UPT/Balai Jumlah
Jumlah (Orang) 129 183 128 440
Sumber: Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan
2.3
Kinerja Pelayanan Bermacam upaya telah dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta, guna meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada dunia usaha, serta kelancaran arus distribusi perdagangan barang dan jasa. Pelayanan yang diberikan kepada dunia usaha terutama dalam rangka meningkatkan tertib usaha, berupa pelayanan perizinan usaha koperasi dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas maupun Suku Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. Sesuai dengan tujuan dan sasaran program maka hasil pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan dapat dikelompokan ke dalam kegiatan sebagai berikut:
12
2
Pemberdayaan UMKM 2.1 Usaha PKL/Usaha Mikro yang dibina 2.2 Usaha Kecil yang dibina 2.3 Usaha Menengah yang dibina
15.987 15.645 1.000.002
19.864 12.212 2.978
7.080 4.611 18.615 1.880.351 3.174.918 378.827
36.878.183 6.137.972 56.827.928 4.536
17.787 17.677 1.028.227
18.498 12.675 3.038
7.210 4.734 19.210 2.070.871 4.065.651 406.987
1.628 280
37.861.173 6.874.135 62.970.876 4.950
20.367 19.483 1.152.811
16.409 13.071 3.105
7.342 4.860 19.824 2.280.694 4.890.367 498.046
1.048 235
39.648.260 8.464.900 70.069.090 5.155
26.980 21.234 1.525.120
14.413 13.718 3.166
7.476 4.990 20.458 2.511.777 5.716.738 528.999
775 200
46.475.750 11.038.710 88.873.130 5.390
29.699 18.891 2.301.737
12.739 14.792 3.291
7.612 5.126 21.112 2.767.940 6.699.904 604.392
2012 (15)
34.987.134 5.784.981 49.987.982 4.245
2.010 310
Realisasi Capaian Tahun ke2009 2010 2011 (12) (13) (14)
2.230 330
2008 (11)
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta
3
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 3.1 Penerbitan SIUP 3.2 Penerbitan TDP 3.3 Pelayanan Tera dan Tera Ulang
Indikator Kinerja sesuai No Tugas dan Fungsi (1) (2) 1 Pembinaan dan pengembangan koperasi 1.1 Jumlah koperasi 1.2 Jumlah koperasi aktif 1.3 Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi 1.4 Permodalan Koperasi (Rp. 000) 1.5 Volume Usaha (Rp. 000) 1.6 SHU Koperasi (Rp. 000)
4
5
Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 4.1 Nilai export melalui DKI Jakarta 4.2 Nilai export produk DKI Jakarta 4.3 Nilai import melalui DKI Jakarta 4.4 Penerbitan Angka Pengenal Import di DKI Jakarta Pengembangan SDM 5.1 Pengelola dan anggota Koperasi telah mengikuti Diklat & Bimtek 5.2 Pengelola UKM yang ikut Diklat & Bimtek
13
8
7
6
Sumber Daya Penunjang 8.1 SDM Pembina yang telah mengikuti Diklat 8.2 Sarana & Prasarana penunjang (Lokbin)
Penyediaan Sarana dan Prasarana 7.1 Jumlah Usaha kecil yang menempati Lokbin 7.2 Jumlah PKL yang menempati Lokasi Resmi/Sementara
Peningkatan Permodalan 6.1 Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan dana bergulir 6.2 Jumlah dana bergulir yang disalurkan 6.3 Jumlah pemanfaat dana bergulir
231
3.408 13.121
175 -
20
212
3.408 12.545
190 -
20
200
3.408 12.223
20
179
3.408 11.005
20
162
3.408 9.331
210 230 250 - 139.434.000 223.693.800 57.954 89.999
20
14
Uraian
(1) Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Total
(5) 137.984.286.879
(6)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
(10)
105.311.096.031
(11)
2012 (9)
64.929.941.242
49.833.343.489
2011
(8)
37.734.697.001
47.683.481.486
155.144.439.520
2010
56.060.703.634
47.190.910.297
112.613.422.728
56.060.703.634
84.925.607.298
2009
(16)
2012
25,18%
(17)
Anggara n
33,86%
(18)
Realisasi
Rata-rata Pertumbuhan
(15)
76,32%
335,62%
2011
(14)
63,71%
92,59
24,14%
2010
(13)
68,02%
93,94
80,89%
2009
57,04%
92,23%
73,76%
54,74%
79,64%
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta Anggaran pada Tahun ke-
(4) 101.916.304.116 53.823.536.565
2012
(3) 55.478.894.602 50.758.477.075
191.807.823.444
2011
98.278.135.079 51.164.028.446
152.674.781.191
2010
4.644.422.600
106.642.923.048
2009
102.922.557.679
15
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta, mempunyai program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di DKI Jakarta. Hal ini didasarkan pada program pelayanan pada periode 2007–2012. Program tersebut menjadi tantangan dan peluang untuk pengembangan pada periode lima tahun mendatang. Program tersebut di bagi menjadi dua urusan :
2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan 1. Kemampuan menggalang modal dari anggota diluar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib masih rendah, 2. Tim Manajemen Koperasi pada umumnya, status pendidikannya tidak begitu tinggi, sehingga kemampuan mengakses pasar,managerial, permodalan, kemitraan, manajemen dan teknologi tepat guna masih kurang optimal. 3. Kurangnya pemahaman perkoperasian dikalangan anggota Koperasi menyebabkan rendahnya rasa memiliki dan partisipasi anggota dalam melaksanakan kewajiban 4. Terbatas
Sarana
mempromosikan
Prasarana dan
yang
memasarkan
dimiliki
UMKM
produknya.
dalam
Disamping
itu,pemasaran masih terfokus pada internal Koperasi. 5. Belum terbentuk jaringan antar Koperasi, yang berdampak pada relatif rendahnya daya saing. Untuk itu dilakukan peningkatan kemitraan dan jaringan usaha antar Koperasi, UMKM dan Badan Usaha Lainnya 6. Dalam partisipasi pameran promosi luar negeri, seringkali terkendala oleh lamanya pengurusan pengajuan surat izin perjalanan dinas baik pengurusan izin ke sekab/setneg, paspor biru, maupun pengurusan. Untuk itu dilakukan percepatan pengurusan izin perjalanan dinas untuk pameran di luar negeri.
16
7. Partisipasi pelaku usaha (UKM) dalam mengikuti partisipasi di dalam & luar negeri sangat kurang. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan kemampuan keuangan UKM..
8. Adanya keluhan dari masyarakat pelaku usaha khususnya bidang ekspor impor tentang akses Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah satu penyebab biaya tinggi..
9. Terbatasnya Sarana dan Prasarana serta SDM dalam Penerbitan SKA.
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan 1. Fasilitasi akses permodalan UMKM melalui Pengembangan KJK PEMK, dan Pengembangan Kemitraan dengan BUMN/D, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank serta Sosialisasi Program Pembiayaan Kredit oleh Pemerintah Pusat (KUR, LPDB, Kredit Program Lainnya). 2. Tersedianya Fasilitasi dan dukungan akses pasar dan peluang pasar bagi UMKM dengan menyediakan Sarana prasarana Promosi dan Perdagangan, Penyelenggaraan pameran promosi dan partisipasi 3. pemberian subsidi anggaran untuk transportasi dan akomodasi UKM para peserta pameran baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Sesuai Keppres Nomor : 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan SKA Serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 60/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Instansi penerbit SKA untuk Barang Ekspor Indonesia melalui Direktur Jenderal Perdagangan luar negeri atas Nama menteri Perdagangan RI menunjuk Kepala Dinas KUMKMP Provinsi DKI Jakarta sebagai pejabat yang bewenang penerbitkan SKA di Provinsi DKI Jakarta.
17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi dan Misi RPJM DKI Jakarta 2013-2017 adalah sebagai berikut.
Visi: Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Misi: 1)
Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,
2)
Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain,
3)
Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota,
4)
Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota, dan
5)
Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Telaah Visi-Misi RPJMD 2013-2017 dalam Renstra Dinas KUMKM dan
Perdagangan 2013-2017 dijelaskan sebagai berikut.Berkaitan dengan pencapaian Misi Pertama (‘Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah’), maka Urusan KUMKM dan Perdagangan mencakup sejumlah isu strategis berikut. 1. Peningkatan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berperan dalam menggerakkan ekonomi kota, termasuk didalamnya Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder; serta Kawasan TOD(Transit Oriented Development), sebagai perwujudan dari strategi pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030. Strategi operasionalnya meliputi: a.
Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder,
b.
Pengembangan baru Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara hirarkis dan
c.
Pengembangan TOD pada jalur sepanjang sistem angkutan massal.
2. Penguatan dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan, sebagaikomitmen untuk mewujudkan Jakarta Baru yang inklusif bagi semua
18
lapisan masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya ekonomi informal dapat menjadi pilar utama pembangunan ekonomi kota. Strategi operasional meliputi: a.
Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan,
b.
Pembangunan Lokasi Terpadu pedagang kaki lima (PKL),
c.
Revitalisasi pasar tradisional dengan tidak menggusur PKL dan
d.
Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal.
3. Peningkataninvestasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal. Strategi yang dijalankan adalah mengembangkan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal Sedangkan
untuk
pencapaian
Misi
Kelima
RPJMD
2013-2017
(‘Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik), isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan KUMKM dan Perdagangan mencakup hal-hal berikut. 1. Penataan
kelembagaan,
organisasi,
dan
kapasitas
aparatur
pemerintahan,untuk mencapai kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional. Strategi operasional meliputi: a.
Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif,
b.
Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel,
c.
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,
d.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan, dan
e.
Pengembangan sistem reward and punishment dalam pengembangan sumberdaya manusia.
2. Meningkatnya
ketersediaan
SDM
Pemprov
yang
sesuai
dengan
kompetensinya. Strategi Operasionalnya melalui: a.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan
b.
Pengembangan sistem reward and punishment dalam pengembangan sumberdaya manusia
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, untuk meningkatan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, dan adanya mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Strategi operasional dilakukan melalui: a.
Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan
b.
Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time.
19
4. Pengembangan kerjasama antar daerahdan atau antar pemangku kepentingan atau (stakeholder)untuk mengatasi permasalahan pembangunan secara bersama-sama dengan daerah sekitar dan melembagakan kerjasama antar daerah sebagai salah satu pendekatan pembangunan. Strategi operasional meliputi: a.
Pengembangan kerjasama antar daerah dan atau antar pemangku kepentingan untuk isu-isu pembangunan regional dan
b.
Revitalisasi kelembagaan kerjasama antar daerah dan antar pemangku kepentingan.
5. Peningkatan
pelayanan
publik,untuk
meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan publik yang lebih baik melalui perbaikan di segala lini. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: a.
Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas),
b.
Peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda tedepan pelayanan,
c.
Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik, dan
d.
Penyelenggaraan Program Teknis urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta yang bertindak sebagai leading sector harus mampu mengatasi semua hambatan, dan sekaligus mengakselesarasikan semua faktor pendorong sehingga perwujudan dari Visi dan Misi akan menjelma menjadi sebuah gambaran konkrit yang akan membawa warga DKI Jakarta menjadi lebih sejahtera, mempunyai harkat dan lebih bermartabat tentunya.
20
Tabel 3.1..Faktor Penghambat dan Pendorong Terhadap Pencapaian Misi RPJMD 2013-2017 Dinas KUMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
Permasalahan Pelayanan
Pendorong
- Adanya program sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat melakukan distribusi penjualan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Faktor - Kurangnya pelaku usaha perdagangan yang memenuhi persyaratan formal (SIUPP, TDP, IUI) dan sebagainya, Mereka berusaha tidak di lokasi yang ditetukan sesuai peruntukkan.
-
Dorongan bagi penempatan PKL UMKM di lingkungan Mall dan pasar modern lainnya
- Adanya sentralisasi pusat ekonomi khusus untuk menampung kegiatan perdangangan retail KUMKM.
- Masih relatif tingginya pelaku perdagangan di sektor informal yang belum terdata.
- Pengembangan jumlah dan kualitas penyediaan lokasi binaan dan lokasi
- Adanya kunjungan ke tempat pelaku usaha untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha yang belum mempunyai ijin untuk usaha baik berupa SIUPP,TDP, IUI.
Penghambat
Visi : Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi yang berorientasi pada pelayanan publik No.
1.
Misi dan Program RPJMD 2013-2017 Misi 1: ‘Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah’ 1. Peningkatan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berperan dalam menggerakan ekonomi kota, termasuk didalamnya pusat kegiatan primer dan sekunder serta Kawasan TOD.
2. Penguatan dukungan terhadap
21
keberadaan ekonomi informal perkotaan.
sementara bagi PKL UMKM yang ada saat ini sangat terbatas, baik ditinjau dari penyediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukungnya. - Kurangnya koordinasi dengan instansi pengelola perpasaran daerah dalam rangka penyediaan lahan berusaha bagi para PKL UMKM yang belum tertampung pada lokasi resmi sehingga menyebabkan seringnya PKL tumbuh dan berkembang di lahan-lahan yang bukan semestinya mereka berada. - Masih rendahnya kualitas dan daya kompetitif produk UMKM sesuai dengan permintaan pasar domestik dan internasional, sehingga perlu pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM, bantuan pembukaan akses pasar dan permodalan, dan fasilitasi promosi dan pemasaran,
-
-
-
Adanya dorongan agar Pemerintah Pusat berperan lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan pemasaran UKM dan terdapat harmonisasi kebijakan antara instansi yang satu dengan yang lain.-
Adanya upaya untuk melaksanakan perubahan dan Revisi Perda Perpasaran, pengawasan, penertiban, dan sosialisasi sehingga diharapkan dapat lebih dapat memberdayakan peran Pasar Tradisional dan UMKM,
Terbangunnya sarana dan fasilitas pendukung lainnya dalam kerangka menumbuhkembangan UMKM dan koperasi di provinsi DKI Jakarta dengan berdirinya gedung serta sarana promosi yang berguna dalam menciptakan iklim usaha yang kondisif bagi apresiasi keberadaan UMKM dan Koperasi itu sendiri.
semakin digiatkan dalam kerangka penegakan peraturan daerah tentang penyediaan lahan atau space sebanyak 20 persen dari seluruh luar areal usahanya.
-
Adanya dorongan untuk menjalin praktik pemasaran produk UKM dengan mengembangkan pola kemitraan UMKM dengan ritel modern, sebagai cara menata perdagangan yang win-win solution.
22
3. Peningkatan investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal, dicapai melalui pengembangan Koperasi dan UKM . -
-
-
-
-
-
-
Terbatasnya jumlah SDM yang ada di Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta sehingga kegiatan pendampingan bagi koperasi dan UMKM terkendala. Kurangnya kegiatan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi lainnya akan arti pentingnya Badan Hukum Koperasi. Keselarasan gerakan wadah organisasi koperasi yang ada saat ini masih perlu disinkronkan dengan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta. Kurangnya keperdulian pengusaha besar sehingga upaya program penyelarasan kemitraan tidak berjalan sesuai harapan. Kelemahan UMKM dalam merespon persyaratan yang diperlukan untuk proses penambahan modal dari pihak ketiga (bank ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB) sangat dirasakan sangat membebani. Kurangnya dukungan advokasi serta penguatan legal dan goodwill yang terbatas terhadap UMKM sehingga keberadaannya sulit diharapkan berkembang. Faktor manajerial serta SDM UMKM masih sangat lemah dalam mengelola dan mengorganisir usahanya disebabkan faktor edukasi serta keterbatasan ketrampilan yang dimiliki sehingga
-
-
-
-
-
Dukungan anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan DPRD DKI Jakarta yang dialokasikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta diharapkan akan mampu terlaksananya kegiatan pendampingan bagi koperasi, dan UMKM. Demikian juga untuk kegiatan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi lainnya akan arti pentingnya Badan Hukum Koperasi. Koordinasi yang baik dengan Dekopinwil DKI Jakarta diharapkan akan mampu menjadi wadah penyelarasan gerakan koperasi yang ada sehingga pengembangan jaringan koperasi menjadi akan terwujud. Kerjasama yang baik dan harmonis dengan Kadinda DKI Jakarta diharapkan akan mampu mengupayakan program penyelarasan kemitraan berjalan sesuai harapan. Keberadaan UMKM yang berjumlah 44.559 unit di seluruh DKI Jakarta menjadikan bagian yang cukup besar dari struktur wadah ekonomi warga DKI Jakarta sehingga diharapkan menjadi roda pengerak ekonomi massal. Kapitalisasi modal kerja UMKM tidak bergantung kepada pinjaman pihak ketiga (terlebih yang terkait dengan nilai mata uang negara asing) dalam kaitan dengan polarisasi global sehingga ketahanan UMKM sangat dirasakan ketika krisis ekonomi
23
-
-
-
-
standar profesionalisme masih jauh dari yang diharapkan. Minimnya faktor teknologi yang dipergunakan dalam usahanya menyebabkan tingkat efisiensi dan efektif kerja masih jauh dari kapasitas skala usaha ekonomis. Standar metodologi serta sistematika kerja UMKM masih bersifat tradisional dan belum mengembangkan prinsipprinsip kerja berdasarkan prosedur kerja yang tersusun sesuai dengan tahapan kerja industri modern dan berskala Rendahnya kesadaran dari pelaku UMKM dan Pengurus Koperasi dalam upaya peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha melalui Diklat, Bintek dan Sosialisasi. Terbatasnya ketrampilan teknis dari UMKM dan pengelola Koperasi dalam penggunaan alat-alat produksi yang tergolong canggih, menyebabkan sulit pengadaptasian penyerapan teknologi modern.
-
-
-
-
-
melanda Indonesia. Cakupan usaha UMKM masih meliputi industri kecil yang bernuansakan content local sehingga pemakaian teknologi yang disyaratkan tidak menuntut perlunya pemasangan kapasitas mesin yang terlalu canggih. Proses produksi UMKM yang ada saat ini masih berpolakan menggunakan aplikasi metodologi kerja yang simple dan sederhana sehingga memungkinkan tercapainya korelasi dengan tingkat edukasi yang rendah serta ketrampilan UMKM yang terbatas. Semakin banyaknya anggota dan pengurus koperasi serta UMKM dari kalangan yang berpendidikan cukup tinggi dan turut terjun di kancah bisnis berpola UMKM sehingga diharapkan semakin meningkatkan kesadaran upaya peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha. Kemandirian permodalan UMKM serta koperasi yang ada menyebabkan mereka mempunyai falsafah kemandirian mental yang tidak menggantungkan bantuan permodalan dari pihak ketiga yang justru mempunyai konsekuensi dalam beban bunga serta cicilan yang mungkin akan memberatkan. Tingginya tuntutan kebutuhan ekonomi yang ada menyebabkan UMKM dan pengurus koperasi berupaya sedemikian rupa sehingga mampu memotivasi mereka dalam pemenuhan aspirasi dan kebutuhan hidup
24
Masalah Permodalan, mencakup: -
-
-
-
-
Belum terciptanya kebijakan sistem pemupukan permodalan dari pihak ketiga (Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank / LKBB) yang lebih berpihak bagi koperasi dan UMKM, serta belum terbentuknya Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LKPD). Kurangnya tenaga profesional dari kalangan UMKM dan Pengurus serta Pengelola Koperasi dalam mengelola keuangan internal sehingga akselerasi pemanfaatan pinjaman oleh anggota dari pihak ketiga tidak berjalan efektif. Terbatasnya koperasi serta UMKM yang berorientasi pada sektor produksi di DKI Jakarta menyebabkan kebutuhan akan modal untuk investasi mesin dan peralatan canggih menjadi tidak signifikan. Kesadaran peningkatan volume berusaha yang diperoleh dari laba hasil usaha yang dijalankan oleh UMKM sebagai tambahan akumulasi modal usahanya ternyata masih sangat minim, disebabkan polarisasi konsumerisme di kalangan mereka cukup tinggi. Sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan oleh kalangan koperasi tidak menunjukan kesadaran yang cukup
agar kondisi mereka akan meningkat dari waktu-waktu sebelumnya.
Masalah Permodalan, mencakup: -
-
Pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LKPD) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak lama lagi akan semakin menjadi harapan kalangan Koperasi dan UMKM DKI Jakarta untuk peningkatan permodalan usahanya. Peran serta dari Koperasi Karyawan (Kopkar) dan Koperasi Pegawai (Koppeg) di Provinsi DKI Jakarta sebagai komponen yang cukup besar di dalamnya, turut mempunyai andil yang cukup besar dalam kemampuan daya serap kredit pinjaman perbankan dikarenakan tingkat profesionalisme kemampuan pengelolaan koperasi yang lebih baik dibandingkan dengan komponen gerakan koperasi masyarakat lainnya.
25
besar bagi peningkatan kapasitas modal usaha dikarenakan adanya tuntutan dan desakan anggota agar bagian SHU mereka meningkat dari tahun ke tahun.
Masalah Sarana dan Prasarana, mencakup: -
-
-
Pengembangan jumlah dan kualitas penyediaan lokasi binaan dan lokasi sementara bagi PKL UMKM yang ada saat ini sangat terbatas, baik ditinjau dari penyediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukungnya. Hal ini disebabkan penyediaan lokasi-lokasi tersebut harus berkoordinasi dengan instansi lainnya yang ada di jajaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kurangnya koordinasi dengan instansi pengelola perpasaran daerah dalam rangka penyediaan lahan berusaha bagi para PKL UMKM yang belum tertampung pada lokasi resmi sehingga menyebabkan seringnya PKL tumbuh dan berkembang di lahan-lahan yang bukan semestinya mereka berada. Khusus untuk lokasi sementara (loksem) masih mengandalkan pihak ketiga / swasta dalam hal penggadaannya sehingga sewaktu-waktu dapat beralih fungsi tidak lagi sebagai lahan yang diperuntukan bagi keberadaan PKL UMKM sebelumnya.
Masalah sarana dan Prasarana, meliputi: -
-
-
Dorongan bagi penempatan PKL UMKM di lingkungan Mall dan pasar modern lainnya semakin digiatkan dalam kerangka penegakan peraturan daerah tentang penyediaan lahan atau space sebanyak 20 persen dari seluruh luar areal usahanya. Terbangunnya sarana dan fasilitas pendukung lainnya dalam kerangka penumbuhkembangan UMKM dan koperasi di provinsi DKI Jakarta dengan berdirinya gedung serta sarana promosi yang berguna dalam menciptakan iklim usaha yang kondisif bagi apresiasi keberadaan UMKM dan Koperasi itu sendiri. Terbangunnya pengaturan tata ruang wilayah DKI Jakarta untuk kawasan sektor informal yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan PKL UMKM sesuai rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta 2011 - 2030.
26
2. Misi 2: ‘Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik’
1. Penataan kelembagaan, organisasi, dan kapasitas aparatur pemerintahan
Keterbatsan jumlah personil di lapangan untuk mengawasi kegiatan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta yang sangat luas dan dinamis.
Belum meratanya kemampuan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta dalam hal basic pengetahuan tentang koperasi, pengelolaan UMKM sehingga efektifitas kerja pembinaan kepada koperasi dan UMKM menjadi tidak efektif dan berjalan sesuai dengan harapan. 3. Kurangnya kemampuan penguasan sistem teknologi informasi yang up to date dan sesuai dengan kebutuhan terkini menyebabkan tingkat efisiensi pengembangan koperasi dan UMKM menjadi sangat lamban dan terkesan tidak menunjukan perbaikan.
Masalah Sumberdaya Penunjang, mencakup: -
-
-
-
Penempatan SDM Perdagangan belum berdasarkan kompetensi yang tepat sehingga profesionalisme kinerja mereka masih perlu ditingkatkan,
Masalah Sumberdaya Penunjang, terdiri atas: -
-
-
Adanya komitmen Pemerintah Provinsi untuk mengimplementasikan kaidah good governance dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan, termasuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas yang berwenang.
Dengan penerapan sistem good governance maka diharapkan pegawai yang bertugas di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta akan semakin profesional sehingga peningkatan pelayanan kepada koperasi dan UMKM DKI Jakarta akan lebih meningkat lagi. Terbentuknya semangat serta good will Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta untuk meningkatkan harkat dan martabat UMKM dan koperasi dengan berbagai program yang terarah dan terencana serta terukur dengan berbagai parameter yang menunjukkan kinerja keberhasilan yang telah dicapai.
-
Adanya dukungan anggaran yang memadai untuk terus meningkatkan kapasitas SDM agar dapat melaksanakan pengawasaan dan pengendalian perdagangan melalui pelatihan dan pendidikan.
27
2. Peningkatan ketersediaan SDM Pemprov yang sesuai dengan kompetensinya
-
-
Banyaknya pengusaha yang kurang memahami regulasi tentang cara ekspor dan impor yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan perkembangan perusahaan tersebut.
-
Belum meratanya kemampuan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta dalam hal basik pengetahuan tentang koperasi, pengelolaan UMKM sehingga efektifitas kerja pembinaan kepada koperasi dan UMKM menjadi tidak efektif dan berjalan sesuai dengan harapan.
Terbatasnya jumlah SDM yang ada di Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta sehingga kegiatan pendampingan bagi koperasi dan UMKM terkendala.
-
Terbatasnya jumlah SDM yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta sehingga kegiatan pendampingan bagi koperasi dan UMKM terkendala.
-
-
Dengan penerapan sistem good governance maka diharapkan pegawai yang bertugas di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta akan semakin profesional sehingga peningkatan pelayanan kepada koperasi dan UMKM DKI Jakarta akan lebih meningkat lagi.
Dukungan anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan DPRD DKI Jakarta yang dialokasikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta diharapkan akan mampu terlaksananya kegiatan pendampingan bagi koperasi, dan UMKM. Demikian juga untuk kegiatan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi lainnya akan arti pentingnya Badan Hukum Koperasi.
-
Dukungan anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan DPRD DKI Jakarta yang dialokasikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI
28
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
4. Pengembangan kerjasama antar daerah dan atau antar pemangku kepentingan
- Belum meratanya kemampuan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta dalam hal basik pengetahuan tentang koperasi, pengelolaan UMKM sehingga efektifitas kerja pembinaan kepada koperasi dan UMKM menjadi tidak efektif dan berjalan sesuai dengan harapan. - Kurangnya kesadaran masyarakat atas hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen sesperti telah diatur dalam UU perlindungan Konsumen,
- Kurangnya kesadaran pengusaha untuk berlaku jujur dalam melaksanakan kegiatan bisnis agar tidka melanggar hak-hak konsumen
- Adanya komunikasi/koordinasi yang masih belum lancar dengan otoritas pusat (Kemendag) terkait dengan keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami
-
Dengan penerapan sistem good governance maka diharapkan pegawai yang bertugas di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta akan semakin profesional sehingga peningkatan pelayanan kepada koperasi dan UMKM DKI Jakarta akan lebih meningkat lagi.
Jakarta diharapkan akan mampu terlaksananya kegiatan pendampingan bagi koperasi, dan UMKM. Demikian juga untuk kegiatan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi lainnya akan arti pentingnya Badan Hukum Koperasi.
-
Adanya potensi untuk Meningkatkan keterlibatan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan., misalnya melalui ;lembaga Yayasalan Lembaga Konsumen dan sosialisasi ke media massa baik elektronik dan cetak
- Adanya kebijakan untuk mengkaji ulang peraturan perundangan daerah tentang Perdagangan agar dapat mendukung penyelenggaraan urusan Perdagangan,
29
(stakeholder)
cara impor dan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kurangnya sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perdagangan antar Lembaga terkait.
- Keselarasan gerakan wadah organisasi koperasi yang ada saat ini masih perlu disinkronkan dengan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta. - Kurangnya koordinasi dengan instansi pengelola perpasaran daerah dalam rangka penyediaan lahan berusaha bagi para PKL UMKM yang belum tertampung pada lokasi resmi sehingga menyebabkan seringnya PKL tumbuh dan berkembang di lahan-lahan yang bukan semestinya mereka berada.
- Saat ini Indonesia memiliki unit kerja di Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk membela kepentingan para eksportir Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh negara-negara tujuan ekspor. Walaupun demikian, dirasakan masih perlu untuk memperkuat unit kerja tersebut, antara lain terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan. - Koordinasi yang baik dengan Dekopinwil DKI Jakarta diharapkan akan mampu menjadi wadah penyelarasan gerakan koperasi yang ada sehingga pengembangan jaringan koperasi menjadi akan terwujud.
- Kerjasama yang baik dan harmonis dengan Kadinda DKI Jakarta diharapkan akan mampu mengupayakan program penyelarasan kemitraan berjalan sesuai harapan.
- Terbentuknya semangat serta goodwill Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta untuk meningkatkan harkat dan martabat UMKM dan koperasi dengan berbagai program yang
30
5. Peningkatan pelayanan publik
- Banyaknya pengusaha yang kurang memahami regulasi tentang cara ekspor dan impor yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan perkembangan perusahaan tersebut. - Adanya keterbatasan dana dan sumber pembiayaan untuk meningkatkan kualitas laboratorium dan uji tera, dan alat ukur.
terarah dan terencana serta terukur dengan berbagai parameter yang menunjukkan kinerja keberhasilan yang telah dicapai.
- Adanya komitmen Pemerintah untuk menerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan, termasuk memberantas praktik korupsi, dan pungutan liar yang dapat meningkatkan biaya ekonomi,
- Adanya komitmen pengembangan laboratorium massa Direktorat Metrologi menjadi laboratorium nasional untuk besaran massa dengan melengkapi sarana dan prasarana laboratorium serta sistem manajemen mutu dalam 2 (dua) bahasa.
31
3.2 Telaahan Renstra K/L Sasaran jangka menengah Renstra K/L Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta dalam penyelenggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPD di lingkungannya.
3.2.1Telaahan
Renstra
Kementerian
Perdagangan
Republik
Indonesia Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI 2010 – 2014 telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut: Visi Kementerian Perdagangan adalah: ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan” Adapun Misi Kementerian Perdagangan adalah: 1. Meningkatkan kinerja ekspor non-migas secara berkualitas. 2. Menguatkan pasar dalam negeri. 3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2010- 2014 yang ingin dicapai yaitu: 1. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor
ke
negara-negara
tertentu
dan
meningkatkan
kelancaran arus barang ekspor dan impor. 2. Perbaikan
iklim
usaha
perdagangan
luar
negeri
yang
berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. 3. Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global. 4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional 32
Indonesia dalam forum multilateral, regional, bilateral yang penuh tantangan dan kompleksitas. 5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah. 6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui
fasilitasi
promosi
dan
penciptaan
kebijakan
perdagangan yang sesuai. 7. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri sehingga masyarakat terhindar dari produkproduk
yang
menyebabkan
kerugian,
membahayakan
kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat. 8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok di Indonesia, sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dapat terjaga. 9. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang mendukung dan sinergis. Berdasarkan
hal
tersebut
diatas,
maka
faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas KUMKM&P yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas KUMKM & P ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L (Kementerian Perdagangan) dapat dijelaskan dalam Tabel 3.2. berikut.
33
(1)
No (2)
Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (3)
Permasalahan Pelayanan SKPD
(4)
Penghambat
-
-
Pendorong
(5)
Adanya dukungan potensi pengembangan produk ekspor baik yang diproduksi du wilayah DKI Jakarta maupun dari dari daerah lain seperti Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan lain-lain; yang dieskpor melalui pelabuhan DKI Jakarta. Saat ini Indonesia memiliki unit kerja di Kementerian Perdagangan yang bertugas
- Adanya kunjungan ketempat pelaku usaha untuk memberikan pembinaan bagi pelaku uaha yang belum mempunyai ijin untuk usaha baik itu berupa TDI, SIUP,TDP, IUI
- Adanya program sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat melaksanakan kegiatan distribusi penjualan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor
- Adanya persepsi kerumitan pengurusan perijinan usaha,
1. Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder, terdiri atas empat hal, yaitu:
1.1. Peningkatan pelayanan perdagangan dalam negeri.
- Kurangnya kesadaran akan arti penting dan fungsi aspek legal dalam pengurusan kegiatan usaha, yang sebenarnya justru diharapkan dapat membantu pengembangan usaha. a. PDRB riil tahunan Provinsi DKI Jakarta dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, b. Jumlah SIUP dan TDI, c. Frekuensi Sosialisasi Pentingnya Peijinan Formal Usaha di DKI Jakarta 1.2. Peningkatan perdagangan luar negeri dan peningkatan daya saing produk ekspor.
Adanya komunikasi/koordinasi yang masih belum lancar dengan otoritas pusat (Kemendag) terkait dengan keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami cara import dan eksport sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Untuk meningkatkan output sektor perdagangan besar dan eceran.Adapun indikator yang termaktub dalam kinerja ini adalah:
-
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
1. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah.
2.
Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global.
Untuk meningkatkan dan mengembangkan Nilai Ekspor. Adapun indikator yang termaktub dalam kinerja ini adalah:
34
3.
Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat.
a. b. c. d.
Nilai ekspor dari pintu ekspor di DKI Jakarta Volume ekspor komoditas dari pintu ekspor di DKI Jakarta Jumlah Surat SKA yang diterbitkan di DKI Jakarta Rasio nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta terhadap total nilai ekspor melalui DKI Jakarta
-
-
-
2.
Pengendalian dan pengawasan perdagangan serta perlindungan konsumen
-
-
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pasar Dalam Negeri. Adapun indikator yang termaktub dalam kinerja ini adalah: a. Jumlah pelanggaran tertip niaga yang ditertipkan, dan b. Jumlah pelaku usaha yang telah menerapkan SNI
Sebagai bagian upaya dari penetrasi ekspor terutama pada pasar non tradisional, maka pemanfaatan berbagai skema sepertii pembiayaan melalui Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia (LPEI) dan fasilitas lainnya masih perlu lebih dioptimalkan. Kurang optimalnya promosi dan pengembangan ekspor, yaitu: bagaimana meningkatkan nilai produk ekspor DKI Jakarta melalui fasilitasi promosi terpadu antar sektor: industri, perdagangan dan pariwisata Kurangnya sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perdagangan antar Lembaga terkait.
Kurangnya kesadaran masyarakat atas hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen sesperti telah diatur dalam UU perlindungan Konsumen, Kurangnya kesadaran pengusaha untuk berlaku jujur dalam melaksanakan kegiatan bisnis agar tidak melanggar hak-hak konsumen. Keterbatsan jumlah personil di lapangan untuk mengawasi kegiatan perekonomi di Provinsi DKI Jakarta yang sangat luas dan dinamis.
-
-
-
-
-
untuk membela kepentingan para eksportir Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh negara-negara tujuan ekspor. Walaupun demikian, dirasakan masih perlu untuk memperkuat unit kerja tersebut , antara lain terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan. Potensi komoditas ekspor produk asal DKI atau produk daerah lain yang diekspor melalui DKI terus menerus mengalami kecenderungan peningkatan diversifikasi, baik dari sisi produk maupun dari sisi pasar tujuan ekspor. Walaupun demikian, diversifikasi tujuan pasar ekspor dan produk ekspor tetap perlu untuk terus ditingkatkan. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas yang berwenang dalam penyelenggaraan Urusan Perdaganga Adanya kebijakan untuk mengkaji ulang peraturan perundangan daerah tentang Perdagangan agar dapat mendukung penyelenggaraan Urusan Perdagangan,
Adanya potensi untuk meningkatkan keterlibatan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan, misalnya melalui lembaga Yayasalan Lembaga Konsumen dan sosialisasi ke media massa baik elektronik dan cetak. Adanya dukungan anggaran yang memadai untuk terus memningkatkan kapasitas SDM agar dapat melaksanakan pengawasaan dan pengendalian perdagangan melalui pelatihan dan pendidikan.
35
3.
Peningkatan pelayanan kemetrologian
Jumlah alat ukur yang ditera dan ditera ulang serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus, dan Jumlah masyarakat yang memahami kemtrologian.
Adapun indikator yang termaktub dalam kinerja ini adalah: a.
b.
-
-
Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemahaman dan permasalahan tentang kemetrologian.
Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan kemetrologian,
-
-
-
Adanya peluang untuk melengkapi dan mengembangkan sarana dan prasarana kemetrologian yang ada dalam rangka peningkatan serta pengembangan cakupan pelayanan kemetrologian baik kualitas maupun kuantitasnya. Adanya jaringan kerjasama kegiatan tentang keterlibatan masalah kemetrologian baik secara nasional maupun internasional. Adanya peluang untuk peningkatan SDM Kemetrologian melalui kerjasama dengan pendidikan dan pelatihan teknis baik dalam maupun luar negeri.
36
3.2.1Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha KeciL dan Menengah Tahun 2010 - 2014. telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut: VISI Kementerian Koperasi dan Usaha KeciL dan Menengah adalah: “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional” Adapun Misi
Kementerian Koperasi dan Usaha KeciL dan
Menengah adalah: 1. Mengimplementasikan
good
governance
(tata
kelola
pemerintahan yang baik) 2. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM 3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM 4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM 5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi. Sebagai penjabaran dari Koperasi dan Usaha KeciL dan Menengah , maka tujuan pembangunan perdagangan periode 20102014 yang ingin dicapai yaitu: 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian
Nasional melalui :
a. Peningkatan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya. b. Peningkatan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional. 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui: a. Pengembangkan
kebijakan
dan
program-program
pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian, dan 37
b. Peningkatan kualitas pengelolaan dan keterampilan 5DM Koperasi dan UMKM. 3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui peningkatkan
kemampuan
Koperasi
dan
UKM
dalam
mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing. 4. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM. 5. Peningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui
Penyediaan skema dan memperluas akses
pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. 6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif. b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat. 7. Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui: a. Meningkatkan kuatitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. b. Menyediakan peraturan perundang-udangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM. Berdasarkan
hal
tersebut
diatas,
maka
faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas KUMKM&P yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas KUMKM&P ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L (Kementerian Koperasi dan UKM) dapat dijelaskan dalam Tabel 3.2 berikut.
38
(3)
Permasalahan Pelayanan SKPD
-
-
-
-
-
-
Faktor
Masih rendahnya kualitas dan daya kompetitif produk UMKM sesuai dengan permintaan pasar domestik dan internasional, menjawab tantangan tersebut telah dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM, membuka akses pasar dan permodalan, memfasilitasi promosi dan pemasaran. Penguasaan pangsa pasar yang lebih didominasi oleh Pasar Modern sehingga menimbulkan potensi persaingan yang kurang sehat dan cenderung mengeliminasi peran pasar tradisional.
Penghambat (4)
Penghambat (4)
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (2)
Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
1. Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan., terdiri atas tiga masalah, yaitu:
(1) 1. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM. 1.1. Pemberdayaan Pasar Tradisional dan UMKM Adapun indikator yang termaktub dalam kinerja ini adalah: a. b. c.
d.
Jumlah revitalisasi atau perbaikan fisik dan manajemen pasar; Frekuensi agenda kampanye hari pasar bersih nasional; Jumlah pelatihan penataan dan pembinaan pasar tradisional dan Toko ritel katagori KUMKM, dan Jumlah program kemitraan antara ritel modern dengan KUMKM yang efektif.
Adanya kecenderungan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan Pasar Tradisional dan pengusaha ritel katagori UMKM, Adanya upaya untuk melaksanakan perubahan dan Revisi Perda Perpasaran, pengawasan dan penertiban serta sosialisasi sehingga diharapkan dapat lebi memberdayakan peran Pasar Tradisional dan UMKM, Adanya dorongan agar Pemerintah Pusat berperan lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan pemasaran UKM dan terdapat harmonisasi kebijakan antara instansi yang satu dengan yang lain, Adanya dorongan untuk menjalin praktik pemasaran produk UKM dengan mengembangkan pola kemitraan UMKM dengan ritel modern, sebagai cara menata perdagangan yang win win solution.
39
2.
3.
Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif. b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui peningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
1.2. Peningkatan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM. Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : a. Jumlah usaha kecil yang menempati lokbin b. Jumlah PKL yang menempati lokasi resmi atau sementara
1.3. Pemberdayaan KUMKM Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : a. Usaha PKL / Usaha Mikro yang dibina Usaha Kecil yang dibina Usaha Menengah yang dibina b. c.
-
-
-
- Pengembangan jumlah dan kualitas penyediaan lokasi binaan dan lokasi sementara bagi PKL UMKM yang ada saat ini sangat terbatas, baik ditinjau dari penyediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukungnya. Hal ini disebabkan penyediaan lokasi-lokasi tersebut harus berkoordinasi dengan instansi lainnya yang ada di jajaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta. - Kurangnya koordinasi dengan instansi pengelola perpasaran daerah (PD Pasar Jaya) dalam rangka penyediaan lahan berusaha bagi para PKL UMKM yang belum tertampung pada lokasi resmi sehingga menyebabkan seringnya PKL tumbuh dan berkembang di lahan-lahan yang bukan semestinya mereka berada. - Khusus untuk lokasi sementara (loksem) masih mengandalkan pihak ketiga / swasta dalam hal penggadaannya sehingga sewaktu-waktu dapat beralih fungsi tidak lagi sebagai lahan yang diperuntukan bagi keberadaan PKL UMKM sebelumnya. Kelemahan UMKM dalam merespon persyaratan yang diperlukan untuk proses pemupukan modal dari pihak ketiga (bank ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB) sangat dirasakan sebagai membebani. Dukungan advokasi serta penguatan legal dan goodwill yang terbatas terhadap UMKM sehingga keberadaannya sulit diharapkan berkembang. Faktor manajerial serta SDM UMKM masih sangat lemah dalam mengelola dan mengorganisir usahanya disebabkan faktor edukasi serta keterbatasan ketrampilan yang dimiliki sehingga standar profesionalisme masih jauh dari yang diharapkan.
-
-
-
-
-
-
Dorongan bagi penempatan PKL UMKM di lingkungan Mall dan pasar modern lainnya semakin digiatkan dalam kerangka penegakan peraturan daerah tentang penyediaan lahan atau space sebanyak 20 persen dari seluruh luar areal usahanya. Terbangunnya sarana dan fasilitas pendukung lainnya dalam kerangka penumbuhkembangan UMKM dan koperasi di provinsi DKI Jakarta dengan berdirinya gedung serta sarana promosi yang berguna dalam menciptakan iklim usaha yang kondisif bagi apresiasi keberadaan UMKM dan Koperasi itu sendiri. Terbangunnya pengaturan tata ruang wilayah DKI Jakarta untuk kawasan sektor informal yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan PKL UMKM sesuai rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta 2011 2030.
Keberadaan UMKM yang berjumlah 44.559 unit di seluruh DKI Jakarta menjadikan bagian cukup besar dari struktur wadah ekonomi warga DKI Jakarta sehingga diharapkan menjadi roda pengerak ekonomi massal. Kapitalisasi modal kerja UMKM tidak bergantung kepada pinjaman pihak ketiga (terlebih yang terkait dengan nilai mata uang negara asing) dalam kaitan dengan polarisasi global sehingga ketahanan UMKM sangat dirasakan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Cakupan usaha UMKM masih meliputi industri kecil yang bernuansakan content local sehingga pemakaian teknologi yang
40
4. Peningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. 1.4. Penyediaan dana bergulir dan kemitraan Koperasi dan UMKM Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : a. Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan dana bergulir b. Jumlah dana bergulir yang disalurkan Jumlah pemanfaatan dana bergulir c.
-
-
-
-
-
-
-
Minimnya faktor teknologi yang dipergunakan dalam usahanya menyebabkan tingkat efisiensi dan efektif kerja masih jauh dari kapasitas skala usaha ekonomis. Standar metodologi serta sistematika kerja UMKM masih bersifat tradisional dan belum mengembangkan prinsip-prinsip kerja berdasarkan prosedur kerja yang tersusun sesuai dengan tahapan kerja industri modern dan berskala besar. Belum terciptanya kebijakan sistem pemupukan permodalan dari pihak ketiga (Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank / LKBB) yang lebih berpihak bagi koperasi dan UMKM, serta belum terbentuknya Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LKPD). Kurangnya tenaga profesional dari kalangan UMKM dan Pengurus serta Pengelola Koperasi dalam mengelola keuangan internal sehingga akselerasi pemanfaatan pinjaman oleh anggota dari pihak ketiga tidak berjalan efektif. Terbatasnya koperasi serta UMKM yang berorientasi pada sektor produksi di DKI Jakarta menyebabkan kebutuhan akan modal untuk investasi mesin dan peralatan canggih menjadi tidak significant. Kesadaran peningkatan volume berusaha yang diperoleh dari laba hasil usaha yang dijalankan oleh UMKM sebagai tambahan akumulasi modal usahanya ternyata masih sangat minim, disebabkan polarisasi konsumerisme di kalangan mereka cukup tinggi. Sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan oleh kalangan koperasi tidak menunjukan kesadaran yang cukup besar bagi peningkatan kapasitas modal usaha dikarenakan adanya tuntutan dan
-
-
-
disyaratkan tidak menuntut perlunya pemasangan kapasitas mesin yang terlalu canggih. Proses produksi UMKM yang ada saat ini masih berpolakan menggunakan aplikasi metodologi kerja yang simple dan sederhana sehingga memungkinkan tercapainya korelasi dengan tingkat edukasi yang rendah serta ketrampilan UMKM yang terbatas.
Pemprov DKI Jakarta bersama KADIN DKI Jakarta berencana membentuk bank infrastruktur untuk menunjang pembangunan dan mendirikan perusahaan penjamin kredit daerah untuk mendukung UMKM dalam pembiayaan permodalan. Peran serta dari Koperasi Karyawan (Kopkar) dan Koperasi Pegawai (Koppeg) di Provinsi DKI Jakarta sebagai komponen yang cukup besar di dalamnya, turut mempunyai andil yang cukup besar dalam kemampuan daya serap kredit pinjaman perbankan dikarenakan tingkat profesionalisme kemampuan pengelolaan koperasi yang lebih baik dibandingkan dengan komponen gerakan koperasi masyarakat lainnya.
41
5.
6.
a.
Pengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian, dan
Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui:
b.
Peningkatan kualitas pengelolaan dan keterampilan 5DM Koperasi dan UMKM.
a.
Peningkatan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui :
b.
Peningkatan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional
1.
Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal
1.1. Pengembangan kelembagaan koperasi
Jumlah Koperasi Jumlah koperasi aktif Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi Permodalan koperasi Volume usaha SHU Koperasi
Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : a. b. c. d. e. f.
-
desakan anggota agar bagian SHU mereka meningkat dari tahun ke tahun.
Belum optimalnya kinerja Koperasi karena terbatasnya dukungan SDM. Masih relatif rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Masih terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada pemasaran sehingga mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi dan usahanya. Di samping itu, kinerja lembaga koperasi juga belum menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang berarti karena masih banyak UMKM yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang benar dalam berkoperasi.
-
-
Dukungan anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan DPRD DKI Jakarta yang dialokasikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta diharapkan akan mampu terlaksananya kegiatan pendampingan bagi koperasi, dan UMKM. Demikian juga untuk kegiatan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi lainnya akan arti pentingnya Badan Hukum Koperasi. Koordinasi yang baik dengan Dekopinwil DKI Jakarta diharapkan akan mampu menjadi wadah penyelarasan gerakan koperasi yang ada sehingga pengembangan jaringan koperasi menjadi akan terwujud.
42
7.
a.
Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui
b.
Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
1.2. Pengembangan SDM :
Pengelola dan anggota koperasi yang telah mengikuti diklat dan bimtek, Pengelola UKM yang telah mengikuti diklaat dan bimtek
Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : a.
b.
1.3. Peningkatan Sumber Daya Penunjang Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah :
-
-
-
-
Rendahnya kesadaran dari pelaku UMKM dan Pengurus Koperasi dalam upaya peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha melalui Diklat, Bintek dan Sosialisasi. Peningkatan ketrampilan serta pengetahuan individu UMKM dan anggota serta Pengurus Koperasi tidak terlepas dari kemauan serta inisiatif untuk menambah wawasan melalui training serta pelatihan yang diselengarakan pihak swasta. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya budget anggaran untuk penambahan ilmu tersebut. Terbatasnya ketrampilan teknis dari UMKM dan pengelola Koperasi dalam penggunaan alat-alat produksi yang tergolong canggih menyebabkan sulit pengadaptasian penyerapan teknologi modern.
Kurangnya pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta yang memahami ruh serta substansi koperasi dan tata cara berkoperasi. Hal ini disebabkan karena adanya gap
-
-
Kerjasama yang baik dan harmonis dengan Kadinda DKI Jakarta diharapkan akan mampu mengupayakan program penyelarasan kemitraan berjalan sesuai harapan.
-
-
Semakin banyaknya anggota dan pengurus koperasi serta UMKM dari kalangan yang berpendidikan cukup tinggi dan turut terjun di kancah bisnis berpola UMKM sehingga diharapkan semakin meningkatkan kesadaran upaya peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha. Kemandirian permodalan UMKM serta koperasi yang ada menyebabkan mereka mempunyai falsafah kemandirian mental yang tidak menggantungkan bantuan permodalan dari pihak ketiga yang justru mempunyai konsekuensi dalam beban bunga serta cicilan yang mungkin akan memberatkan. Tingginya tuntutan kebutuhan ekonomi yang ada menyebabkan UMKM dan pengurus koperasi berupaya sedemikian rupa sehingga mampu memotivasi mereka dalam pemenuhan aspirasi dan kebutuhan hidup agar kondisi mereka akan meningkat dari waktu-waktu sebelumnya.
-
Penerimaan pegawai baru yang berasal dari lulusan fresh graduate telah mulai dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta sehingga diharapkan akan muncul kader-kader
43
a. b.
SDM pembina yang mengikuti diklat Sarana dan prasarana penunjang -
penerimaan pegawai yang cukup lama beberapa waktu yang lalu di Provinsi DKI Jakarta. Banyaknya pegawai senior dan yang memahami makna koperasi serta mendalami permasalahan UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta saat ini akan segera memasuki masa pensiun atau purna bakti.
-
perkoperasian yang memahami seluk beluk permasalahan dan solusi terbaik bagi pengembangan UMKM dan koperasi di DKI Jakarta. Banyaknya program bimbingan teknis serta pelatihan dari Kementerian Koperasi UMKM RI yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta sehingga diharapkan kemampuan serta ketrampilan kerja pegawainya akan lebih meningkat sejalan dengan peningkatan permasalahan yang muncul di lapangan.
44
3.3
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dengan telah di syahkannya oleh DPRD DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2011-2030 menjadi Perda,yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi DKI Jakarta untuk 20 tahun ke depan. Tata Ruang tersebut, akan diatur dalam Perda RTRW 2011-2030, antara lain mitigasi bencana yang meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan evakuasi bencana, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan rawan banjir serta pengembangan sistem peringatan dini. Selain itu mengatur struktur ruang dan pola ruang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, sistem dan jaringan utilitas perkotaan, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Adapun visi Penataan Ruang DKI Jakarta adalah terwujudnya tata ruang kota Jakarta yang nyaman, adil dan berkelanjutan dengan misi : a) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dalam penataan ruang, b) Pelayanan prima dalam penataan ruang, dan c) Perencanaan kota yang inovatif, berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, diatur kawasan dalam wilayah DKI Jakarta sebagai berikut : 1.
Kawasan Sektor Informal, meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah serta penyediaan ruang bagi sektor informal dalam pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran.
2.
Kawasan permukiman meliputi pengembangan berdasarkan karakteristik kawasan, disesuaikan dengan pengembangan kawasan
3.
TOD serta pemanfaatan ruang di kawasan strategis campuran pemukiman dapat berbentuk pita dan superblock dengan proporsi 30-65 persen terkait resapan air.
4.
Kawasan
strategis
kepentingan
ekonomi,
meliputi
kegiatan
perdagangan, jasa dan campuran berintensitas tinggi untuk skala pelayanan nasional dan internasional. Lalu, mengendalikan, membatasi dan mengurangi pembangunan berpola pita seperti ruko sepanjang jalan kecuali di kawasan ekonomi berintensitas tinggi atau berlantai banyak.
45
5.
Kawasan strategis kepentingan lingkungan, terdiri dari kawasan di sepanjang Kanal Banjir Timur, Kanal Banjir Barat dan Sungai Ciliwung. Kelima, Kawasan strategis kepentingan sosial budaya, meliputi, revitalisasi kawasan kota tua sebagai pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya, serta fokus kawasan di kota tua, Taman Ismail Marzuki dan Menteng. Selain itu, Perda ini juga mengatur masalah kependudukan yang
memprediksi jumlah penduduk di Jakarta akan mencapai 12,5 jiwa dengan distribusi penduduk di Jakarta Pusat sekitar 1.150.000 jiwa, Jakarta Utara sekitar 2.325.000 jiwa termasuk di areal reklamasi, Jakarta Barat sekitar 3.162.000 jiwa, Jakarta Selatan sekitar 2.825.000 jiwa, Jakarta Timur 3.012.000 jiwa dan Kepulauan Seribu sekitar 25 ribu jiwa. Untuk masalah transportasi, meliputi antara lain, jalur pedestrian dan jalur sepeda di pusat kegiatan primer, sekunder dan kawasan TOD, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman.Membangun sistem angkutan umum massal seperti busway, MRT dan monorail sebagai tulang punggung transportasi dengan target 60 persen pejalanan penduduk.Penyediaan terminal angkutan barang untuk mendukung kawasan industri serta kegiatan ekspor dan impor. Serta Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Muara Baru, Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Kepulauan Seribu dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Marunda. Terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi tersedianya 30 persen RTH dengan rincian RTH publik 16 persen, RTH privat 10 persen dan RTH privat didedikasikan sebagai RTH publik 4 persen. Serta pengembangan RTH secara multifungsi, baik secara ekologis, sosial, estetis dan kebencanaan sebagai ruang evakuasi bencana. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di DKI Jakarta tidak hanya memperhatikan pada sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian,
pemanfaatan
dan
pengendalian
saja
tetapi
juga
harus
menggunakan KLHS yang adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pembangunan bidang ekonomi secara terintegrasi yang yang ramah lingkungan. Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah dan Perdagangan DKI Jakarta,harus sejalan dengan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga
46
diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi kerangka integrative bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah dan Perdagangan DKI Jakarta. Terkait telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup (KLH), berikut ini faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah dan Perdagangan DKI Jakarta : Faktor penghambat : • Ada paradigma sektor informal sebagai “penghambat” pembangunan, karenaketidak rapihannya dalam berjualan, kurang bersih dan tertib serta membuat pemandangan kota tidak rapih dan bersih • Keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor informal dan daya tampungyang tersedia di DKI Jakarta, terutama di daerah yang strategis dan sesuai pasar • Masih kurang baiknya koordinasi antar dinas terkait dalam koordinasi pengembangan lahan untuk sektor informal dan usaha kecil. • Berbagai peraturan pemerintah daerah dari tata kota hingga perizinan yangmasih kurang pro ke sektor informal dan usaha kecil. • Lemahnya pengawasan untuk produk yang beredar di masyarakat yang tidak ramah lingkungan. • Masih terbatasnya pusat distribusi untuk bahan kebutuhan pokok yang berorientasi pada hajat hidup banyak dan bukan profit semata. • Masih belum adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas, antara pedagang tradisional dan kecil dengan waralaba besar dan modern. Faktor pendorong : • Disetujuinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2011-2030 menjadi Perda oleh DPRD DKI Jakarta,yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi DKI Jakarta untuk 20 tahun ke depan. • Komitment dari Pemerintah Kota DKI Jakarta untuk menjadikan Kota DKI menjadi kota yang nyaman, adil dan berkelanjutan bagi penduduknya, yang di implementasikan dalam misi kerjanya. • Adanya kerjasama pengembagan
Wilayah Jabodetabekjur sehingga
dapat menjadikan posisi Jakarta semakin strategis sebagai pusat
47
perekonomian Kawasan. Itu khususnya berkaitan denganpembangunan terminal agribisnis, sebagai pusat pengelolaan usaha terminal agro (sayuran,buah, bunga, dairy product, daging, ikan, beras dan tepung terigu, minyak goreng) untuk kepentingan Jabodetabekjur dan kepentingan ekspor. • Adanya kerjasama wilayah Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat. • Adanya program pengembangan kawasan ekonomi regional
untuk
merespon ASEAN Economic Community. • Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta, diantaranya menempatkan sejumlah daerah sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yaitu: -
Program pengembangan Kota Jakarta Pusat, meliputi masalah:
1)
Pengembangan kawasan ekonomi prospektif skala internasional di kawasan Thamrin-Sudirman, Senayan, Kemayoran, Karet Tengsin, dan Waduk Melati; dan 2) Peningkatan dukungan infrastruktur kota untuk kawasan: Tanah Abang (pusat perdaganan tekstil), Mangga Dua (pusat perdagangan pakaian jadi), Kemayoran (pusat eksibisi dan informasi bisnis), dan Kawasan Senen; -
Program pengembangan Kota Jakarta Utara, meliputi permasalahan: Fasilitasi pengembangan kawasan Pusat Niaga dan Jasa terpadu; Fasilitasi pengembangan pusat distribusi barang di Tanjung Priok dan distribusi bahan bakar minyak di Plumpang;
dan Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus di Marunda; -
Program pengembangan Kota Jakarta Barat, meliputi permasalahan: Fasilitasi pengembangan kawasan perdagangan/jasa dan campuran berintensitas tinggi di Sentra Primer Barat dan Cengkareng; dan Pengembangan Kawasan Glodok (pusat perdagangan elektronik).
-
Program
pengembangan
Kota
Jakarta
Selatan,
meliputi
permasalahan:Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga Kuningan, Casablanca, Manggarai, penataan kawasan
Blok
M,
serta
kawasan
Pasar
Minggu
terpadu;
Dikembangkannya Kawasan Kemang dan Manggarai; dan Penataan Kawasan Mayestik. -
Program pengembangan Kota Jakarta Timur, meliputi sejumlah permasalahan sebagai berikut. Dilanjutkannya pengembangan Sentra
48
Primer Timur di Pulo Gebang sebagai pusat kegiatan wilayah; dan Dikembangkannya kawasan ekonomi Jatinegara. -
Program pengembangan Kabupaten Kepulauan Seribu, meliputi permasalahan: Pengembangan perekonomian berbasis SDA kelautan;
49
NO 1
Terkait Tugas & Fungsi Dinas
Rencana Tata Ruang Wilayah Pertumbuhan sektor informal terkadang melebihi kapasitas yang disediakan ataupun areal yang disediakan selama ini sehingga pengembangan daya tampung harus disesuikan dengan kebijkan instansi lainnya.
Pelayanan
Permasalahan
c).
b).
a).
Penghambat
Faktor
Pendorong
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas KUMKM&P Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Kawasan Sektor Informal, meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah serta penyediaan ruang bagi sektor informal dalam pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran
d).
e). f).
g).
Ada paradigma sektor informal sebagai “penghambat” a). Disetujuinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pembangunan, karena ketidak rapihannya dalam berjualan, Provinsi DKI Jakarta 2011‐2030 menjadi Perda oleh DPRD kurang bersih dan tertib serta membuat pemandangan kota tidak DKI Jakarta, yang akan menjadi pedoman dalam rapih dan bersih pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor informal dan DKI Jakarta untuk 20 tahun ke depan. daya tamping yang tersedia di DKI Jakarta, terutama di daerah b). Komitment dari Pemerintah Kota DKI Jakarta untuk yang strategis dan sesuai pasar menjadikan Kota DKI menjadi kota yang nyaman, adil dan Masih kurang baiknya koordinasi antar dinas terkait dalam berkelanjutan bagi penduduknya, yang di implementasikan koordinasi pengembangan lahan untuk sektor informal dan usaha dalam misi kerjanya. kecil. Berbagai peraturan pemerintah daerah dari tata kota hingga perizinan yang masih kurang pro ke sektor informal dan usaha kecil. Lemahnya pengawasan untuk produk yang beredar di masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Masih terbatasnya pusat distribusi untuk bahan kebutuhan pokok yang berorientasi pada hajat hidup banyak dan bukan profit semata. Masih belum adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas, antara pedagang tradisional dan kecil dengan waralaba besar dan modern.
50
3.4. Identifikasi Pelayanan
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Gubernur terpilih, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RT-RW, maka berikut adalah permasalahanpermasalahan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada Tabel 3.4.
51
1
2.
Aspek Kajian (1) Peningkatan pelayanan perdagangan dalam negeri 1.1 Jumlah SIUP dan TDI
1.2 Jumlah izin usaha yang ditertibkan
Peningkatan pelayanan perdagangan luar negeri dan peningkatan daya saing produk ekspor.
Standar yang Digunakan
- Kendala SDM dalam hal kuantitas dan kualitas - Kendala Sarana dan Prasarana
- Adanya persepsi kerumitan pengurusan perijinan usaha,
- Perlu diefektifkannya kunjungan ketempat pelaku usaha untuk memberikan pembinaan bagi pelaku uaha yang belum mempunyai ijin untuk usaha baik itu berupa TDI, SIUP,TDP, IUI
- Perlu diefektifkannya program sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat melaksanakan kegiatan distribusi penjualan barang dan jasa sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Permasalahan Pelayanan SKPD (6)
- Kurangnya kesadaran akan arti penting dan fungsi aspek legal dalam pengurusan kegiatan usaha, yang sebenarnya justru diharapkan dapat membantu pengembangan usaha.
Faktor yang Mempengaruhi Internal Eksternal (diluar (Kewenangan SKPD) kewenangan SKPD) (4) (5)
Tabel 3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Capaian/Kondisi Saat ini (3)
- Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi SIUP dan TDI perusahaan
(2)
31.644
0
- Jumlah izin usaha yang ditertibkan di kawasan Tanah Abang, Segitiga Emas Setiabudi, Manggarai, Jatinegara, Kemayoran, Dukuh Atas, Mangga Dua,Sentra Primer Barat, dan Sentra Primer Timur.
52
3.
1.1 Jumlah Surat SKA yang diterbitkan di DKI Jakarta
1.2 Nilai ekspor dari pintu ekspor di DKI Jakarta
Pengendalian dan pengawasan perdagangan, serta perlindungan konsumen, 1.1. Jumlah pelanggaran tertip niaga yang ditangani
247.358
964 juta dolar AS
20 Kasus
- Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan di DKI Jakarta
- Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta
- Perlu peningkatan kualitas dan kuantitatas SDM yang profesional
- Keterbatsan jumlah personil di lapangan untuk mengawasi kegiatan perekonomi di Provinsi DKI Jakarta yang sangat luas dan dinamis.
- Adanya komunikasi/koordinasi yang masih belum lancar dengan otoritas pusat (Kemendag) terkait dengan keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami cara import dan eksport sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,
- Kurangnya kesadaran masyarakat atas hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen sesperti telah diatur dalam UU perlindungan Konsumen,
- Kurang optimalnya promosi dan pengembangan ekspor, yaitu: bagaimana meningkatkan nilai produk ekspor DKI Jakarta melalui fasilitasi promosi terpadu antar sektor: industri, perdagangan dan pariwisata
- Kurangnya sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perdagangan antar Lembaga terkait.
- Perlunya ditingkatkan keterlibatan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan, misalnya melalui lembaga Yayasalan Lembaga Konsumen dan sosialisasi ke media massa baik elektronik dan cetak.
53
4.
5.
1.2. Jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI
Peningkatan pelayanan kemetrologian 1.1 Jumlah alat ukur yang ditera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
1.2 Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian
Pengembangan kelembagaan Koperasi 1.1. Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin, dan koperasi PKL yang berfungsi
20 Pelaku Usaha
3.331.000
3.331.000
20
1. Pemeringkatan Koperasi, 2. Pembentukan koperasi baru 3. Penilaian kesehatan KSP
-
Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kemetrologian,
1. Assestment / Pendampingan, 2. Advokasi Pembentukan koperasi, 3. Fasilitasi kebijakan
Kurangnya kesadaran pengusaha untuk berlaku jujur dalam melaksanakan kegiatan bisnis agar tidak melanggar hak-hak konsumen.
-
- Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
- Pengembangan jaringan kerjasama dengan organisasi metrologi internasional, dan pengembangan kemajuan teknologi alatalat ukur yang digunakan dalam masyarakat.
- Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemahaman dan permasalahan tentang kemetrologian
1) Kurangnya kegiatan pendampingan administrasi koperasi dan fasilitasi pembentukan Badan Hukum Koperasi
Perlunya untuk melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana kemetrologian yang ada dalam rangka peningkatan serta pengembangan cakupan pelayanan kemetrologian baik kualitas maupun kuantitasnya.
1) Minimnya informasi 2) Inisiatif internal Pengurus Koperasi 3) Penghargaan Pengusaha terhadap Koperasi
54
6.
1.2. Jumlah Koperasi 4582
7612
5117 Koperasi
1.3. Jumlah Pengelola Koperasi yang mengikuti Diklat dan Bintek
Peningkatan usaha koperasi 1.1. Peningkatan jumlah Koperasi aktif
4. Pembinaan dan Pengembangan koperasi sektoral 5. Audit Koperasi 6. Verifikasi Badan Hukum Koperasi 7. Peningkatan kelembagaan Non Badan Hukum koperasi 8. Akurasi data dan profile koperasi 9. Omzet Koperasi 10. Keterserapan tenaga kerja
1. Kemampuan Pengurus untuk kelola koperasi 2. Bintek Tingkat Dasar dan Lanjutan bagi Pengawas koperasi
1. Pemeringkatan Koperasi, 2. Pembentukan koperasi baru 3. Penilaian kesehatan KSP
Kemitraan 4. Hubungan Kelembagaan 5. Review indikator pemeringkatan koperasi 6. Penyuluhan perkoperasian
1. Pengembangan Profesionalisme Manajemen 2. Anggaran teralokasi
1. Assestment / Pendampingan 2. Advokasi Pembentukan koperasi 3. Fasilitasi kebijakan
1. Minimnya informasi 2. Inisiatif internal 3. Pengurus Koperasi 4. PenghargaanPengusaha terhadap Koperasi 5. Penguatan & revitalisasi
1. Dukungan Vendor IT untuk bimbingan purna jual
4) Penguatan & revitalisasi kelembagaan koperasi
1. Kurangnya kegiatan pendampingan administrasi koperasi dan fasilitasi pembentukan Badan Hukum Koperasi
1. Terbatasnya program peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha melalui Diklat, Bintek dan Sosialisasi 2. Terkandalanya budget/anggaran guna menunjang penerapan teknologi informasi tepat guna
2) Keterbatasan fasilitasi pengembangan jaringan koperasi sehingga terkendalanya akses pasar dan inovasi pengembangan kualitas produk usaha 3) Kurangnya upaya program penyelarasan kemitraan dengan pengusaha besar
55
7.
1.2. Peningkatan volume usaha koperasi Peningkatan sarana dan prasarana Koperasi dan UMKM,
Rp. 6,6 Triliun
2484
200.975 m2
1.2. Jumlah pedagang kaki lima di lokasi binaan
0
1.1. Luas ruang untuk pedagang kaki lima (m 2) di lokasi binaan dan lokasi sementara
1.3. Jumlah mall khusus pedagang kaki lima
4. Pembinaan dan Pengembangan koperasi sektoral 5. Audit Koperasi 6. Verifikasi Badan Hukum Koperasi 7. Peningkatan kelembagaan Non Badan Hukum koperasi 8. Akurasi data dan profile koperasi 9. Omzet Koperasi 10. Keterserapan tenaga kerja
1). Peningkatankemampuan SDM atas produk legal internal 2). Peningkatan SDM Badan Hukum koperasi
Kemitraan 4. Hubungan Kelembagaan 5. Review indikator pemeringkatan koperasi 6. Penyuluhan perkoperasian
1). Ketersediaan Sarana dan Prasarana Up Grading SDM
kelembagaan koperasi
1). Keterlibatan swasta dalam peningkatan kualitas individu SDM internal
2. Keterbatasan fasilitasi pengembangan jaringan koperasi sehingga terkendalanya akses pasar dan inovasi pengembangan kualitas produk usaha, 3. Kurangnya upaya program penyelarasan kemitraan dengan pengusaha besar
1). Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas SDM pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta
56
8
1.4. Tersedianya peraturan untuk menampung usaha mikro kecil/PKL pada lokasi perkantoran Pemberdayaan UMKM 1.1. Jumlah pengelola UKM dan Koperasi yang mengikuti Diklat dan Bintek
1.2. Jumlah UMKM yang dibina (Lokbin, Loksem, Lokasi Promosi, Pemanfaat Dana Bergulir, dan Mengikuti Diklat)
0
204
57.948
1. Kemampuan Pengurus untuk kelola koperasi 2. Bintek Tingkat Dasar dan Lanjutan bagi Pengawas koperasi
1). Fasilitasi sarana dan Prasarana Lokbin 2). Penataan Loksem PKL UMKM
1. Pengembangan Profesionalisme Manajemen 2. Anggaran teralokasi
1). Koordinasi antar instansi 2). Aktualisasi data support lokasi Lokbin dan Loksem
1. Dukungan Vendor IT untuk bimbingan purna jual
1). Partisipasi swasta pengelola Loksem
1. Terbatasnya program peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha melalui Diklat, Bintek dan Sosialisasi
2. Terkandalanya budget/anggaran guna menunjang penerapan teknologi informasi tepat guna
1). Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga menyebabkan kurangnya ketersediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukung bagi lokbin dan loksem untuk PKL UMKM yang ada saat ini
57
9 Penyediaan dana bergulir dan kemitraan koperasi dan UMKM 1.1. Jumlah dana bergulir yang disalurkan
1.2. Jumlah pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK) 1.3.
1). Peningkatan akses permodalan UMKM dan koperasi
1). Penguatan kebijakan Permodal 2). Percepatan Lembaga Penjamin Kredit Daerah / LPKD
1). Penyederhanaan Skematisasi kredit koperasi & UMKM 2). Penyempurnaan kredit program Koperasi & UMKM
1). Lemahnya kebijakan yang ada terkait program sinkronisasi pembiayaan bagi permodalan koperasi dan UMKM
58
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta; Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut: 3.5.1 Urusan Perdagangan A. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri • Kurangnya kompetensi SDM Perdagangan yang responsif dan proaktif terhadap potensi pengembangan pemasaran berbagai komoditas potensial yang tumbuh di masyarakat, • Kurangnya kemampuan pengelolaan informasi pasar, misalnya penggunaan akses teknologi informasi yang lebih transparan dan mudah di akses,
yang dapat mendorong terjalinnya
perdagangan ekspor-impor, • Kurangnya
kemampuan
dalam
merancang
dan
mengimplementasikan program-program Perdagangan yang dapat mengantisipasi potensi perkembangan perdagangan di masa depan, • Kurangnya partisipasi masyarakat bisnis dan komunitas profesional
untuk
berkoordinasi
dan
bersinergi
dalam
pengelolaan dan penyusunan kebijakan Perdagangan. • Peningkatan total nilai volume golongan komoditas yang diimpor dari luar negeri, • Serbuan produk impor yang didatangkan oleh para pengusaha ritel besar dan memberi label sendiri, • Lemahnya pengawasan terhadap kualitas dan beredarnya produk illegalyang diperdagangkan. • Kurangnya kebijakan yang dapat mendorong peningkatan daya saing produk ekspor non migas, peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor; serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor.
59
• Kecenderungan peningkatan penerapan hambatan non-tarif. • Adanya permasalahan - permasalahan yang mendorong berlangsungnya praktik ekonomi berbiaya tinggi. B. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri • Belum
optimalnya
sistem
jaringan
distribusi
produk
perdagangan, • Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam distribusi penjualan barang dan jasa dan banyaknya perusahaan yang tidak mengurus perijinan untuk melakukan usaha. • Kurangnya pelaku usaha perdagangan yang memenuhi persyaratan formal (SIUPP, TDI dan sebagianya), • Masih relatif tingginya pelaku perdagangan di sektor informal yang belum terdata (Tidak memiliki SIUPP dan TDI), • Kurang
optimalnya
kebijakan
yang
dapat
mendorong
pengembangan Pasar Tradisional dan jasa retail katagori UMKM. • Menjamurnya usaha ritel besar dalam bentuk minimarket yang berpotensi mematikan pelaku bisnis UMKM, • Kurang efektifnya pembangunan kemitraan antara pelaku retail UMKN dengan pelaku jasa ritel modern (pemodal besar), • Kurang efektifnya pengawasan pemerintah terhadap praktik bisnis pelaku ritel besar dan modern (misalnya berkaitan dengan kebijakan jarak operasi dan jam buka usaha) sehingga berpotensi mematikan pasar tradisional dan UMKM. C. Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan: • Terjadinya pelanggaran peraturan Perdagangan, khususnya berkaitan dengan aspek-aspek yang mengatur perijinan sektor Perdagangan, • Lemahnya
pengawasan
kualitas
komoditi
yang
diperdagangkan serta beredar luasnya produk-produk illegal, • Lemahnya perlindungan konsumen dan penyediaan bahan pokok masyarakat dengan target terlaksananya pengawasan
60
dan pengendalian barang beredar dan jasa lainnya serta terpenuhinya 19 bahan pokok dengan prioritas. • Lemahnya kompetensi dan profesionalisme para petugas yang diharapkan
dapat
melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian perdagangan di lapangan dengan efektif dan efisien. • Kurangnya kompetensi dan profesionalisme para petugas untuk memahami aturan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perdagangan di lapangan. Sebagai ilustrasi, dalam rangka pengawasan, telah disusun petunjuk teknis tata cara pengawasan untuk komoditii (SNI wajib), yaitu: pupuk (15 jenis), lampu swaballast, tepung terigu, dan ban (5 jenis). • Masih adanya petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian perdagangan yang masih belum dibuat. Misalnya, untuk alat elektronik (4 jenis) masih dalam proses penyusunan. D. Sarana dan Prasarana Kemetrologian • Kurangnya
fasilitas
yang
dapat
mendukung
proses
pengawasan dan pengendalian perdagangan, antara lain masih
perlu
dibangunnya
beberapa
laboratorium
untuk
melaksanakan pengawasan barang beredar yang terkait dengan mutu,. • Perlu ditingkatkannya sarana, prasarana, dan kemampuan SDM yang dimiliki; sehingga upaya perlindungan konsumen dapat lebih diefektifkan melalui pengembangan kemetrologian alat ukur yang lebih akurat. 3.5.2 Urusan Koperasi dan UMKM A. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi: • Kurangnya kegiatan pendampingan administrasi koperasi dan fasilitasi pembentukan Badan Hukum Koperasi. • Keterbatasan sehingga
fasilitasi
pengembangan
terkendalanya
akses
jaringan
pasar
dan
koperasi inovasi
pengembangan kualitas produk usaha. • Kurangnya upaya program penyelarasan kemitraan dengan pengusaha besar.
61
B. Pemberdayaan UMKM • Kurangnya kebijakan keberpihakan kepada UMKM terhadap aspek pasar sehingga mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi dan usahanya. C. Pengembangan SDM • Terbatasnya program peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha melalui Diklat, Bintek dan Sosialisasi. • Terkandalanya budget/anggaran guna menunjang penerapan teknologi informasi tepat guna. D. Peningkatan Permodalan : • Lemahnya kebijakan yang ada terkait program sinkronisasi pembiayaan bagi permodalan koperasi dan UMKM. E. Fasilitasi Sarana dan Prasarana : • Lemahnya
koordinasi
dengan
instansi
terkait
sehingga
menyebabkan kurangnya ketersediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukung bagi lokbin dan loksem untuk PKL UMKM yang ada saat ini. F. Sumber Daya Penunjang : •
Keterbatasan
penyediaan
sarana
dan
prasarana
danpeningkatan kualitas SDM pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta.
62
BAB IV VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi dan Misi Dalam menetapkan visi dan misinya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKIJakarta menselarakan dengan visi dan misi dari Pemerintah DKI Jakarta yang tertuang dalam Visi-Misi RPJMD 2013-2017, sehingga lebih lanjut dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.. Adapun visi dan misinya : Visi: “Mewujudkan Jakarta Baru melalui peningkatan pelayanan publik dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perdagangan sebagai penggerak Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing”
Berdasarkan
rumusan
Visi
tersebut,
terkandung
pengertian
pemahaman empat bidang strategis yang masing-masing memiliki tujuan akhir yang ingin diwujudkan, yaitu 1. Jakarta Baru mempunyai pengertian bahwa Kota Jakarta : •
Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
•
Kota yang berbudaya dan didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera
•
Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Peningkatan pelayanan publik pada sektor koperasi mempunyai pengertian memberikan pelayanan agar koperasi menjadi lebih baik dalam segi struktur kelembagaan, permodalan, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan. 3. Peningkatan
pelayanan
publik
pada
sektor
UMKM
mempunyai
pengertian terdapat peningkatan kualitas pelayanan dalam kemudahan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pelaku usaha UMKM dan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha UMKM
63
4. Peningkatan pelayanan publik untuk sector perdagangan (termasuk di dalamnya Usaha Besar) mempunyai pengertian lebih meningkatkan pelayanan serta adanya kepastian hukum bagi pemohon perizinan. 5. Pengembangan Koperasi mempunyai pengertian bahwa Koperasi harus dapat
meningkatkan
kemampuannya
dalam
mengembangkan
usahanya, kualitas SDM/pengelola koperasi dan meningkatkan akses pembiayaan koperasi 6. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai pengertian mengembangkan sector UMKM agar mampu menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi di Jakarta. 7. Pengembangan Perdagangan mempunyai pengertian peningkatan pasar dalam negeri melalui kemudahan regulasi terhadap pelaku usaha dalam pelayanan perizinan 8. Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja serta bisa menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, dan dapat memicu pertumbuhan atau perkembangan sektor ekonomi yang lainnya. 9. Pertumbuhan Ekonomi yang berdaya saing adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat tumbuh di dalam persaingan global.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) pernyataan misi sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Koperasi, dan UMKM, dan Perdagangan. Misi: 1. Meningkatkan Pelayanan Publik secara prima kepada seluruh dunia usaha dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 2. Mengembangkan dan menata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan
prinsip ramah lingkungan pada kawasan-kawasan strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 3. Memberdayakan, menumbuhkan dan rnengembangkan Koperasi menjadi Koperasi yang mandiri, modern dan berdaya saing 4. Meningkatkan dan mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitasi perdagangan dalam dan
luar negeri untuk mengembangkan kinerja ekspor non-migas dan menguatkan pasar dalam negeri.
64
6. Meningkatkan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
untuk pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Berdasarkan dari tujuan dan perumusan misi di atas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta lebih rinci akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran jangka menengah. Sasaran-sasaran strategis Dinas yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. 4.2.1 Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut: 1. Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder 2. Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota, serta permukiman 3. Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal. 4.2.2 Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualias, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut: 1. Peningkatan pelayanan perdagangan dalam negeri, 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara Hierarkis, 3. Peningkatan pelayanan perdagangan luar negeri dan peningkatan daya saing produk ekspor, 4. Pengendalian dan pengawasan perdagangan, serta perlindungan konsumen, 5. Peningkatan pelayanan kemetrologian, 6. Pembangunan mall khusus bagi pedagang kaki lima (PKL), 7. Pengembangan kelembagaan Koperasi, 8. Peningkatan usaha koperasi, 65
9. Pemberdayaan UMKM, Dalam perkembangannya, dengan diberlakukannya Dokumen Anggaran Satuan Kerja maka sasaran strategis yang ditetapkan adalah sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja.Tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang ditetapkan untuk Bidang KUMKM diuraikan berikut.
66
No
Tujuan
Sasaran
1. Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi SIUP dan TDP perusahaan
Indikator Kinerja
400
450
1000
400
350
1000
300
400
1000
31.644
2013
247.358
450
500
1100
410
450
1100
400
500
1100
31.644
247.358
500
550
1200
420
550
1200
500
600
1200
31.644
247.358
550
600
1300
430
650
1300
600
700
1300
31.644
Target Kinerja Pada Tahun ke2014 2015 2016
247.358
600
650
1400
440
750
1400
700
800
1400
31.644
2017
247.358
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
1.
1. Peningkatan pelayanan perdagangan dalam negeri
2. Jumlah izin usaha yang ditertibkan di kawasan Segitiga Emas Setiabudi, 3. Jumlah izin usaha yang ditertibkan di kawasan Manggarai, 4. Jumlah izin usaha yang ditertibkan di kawasan Jatinegara, 5. Jumlah izin usaha yang ditertibkan di kawasan Kemayoran, 6. Jumlah izin usaha yang ditertibkan di kawasan Dukuh Atas, 7. Jumlah izin usaha yang ditertibkan di kawasan Mangga Dua, 8. Jumlah izin usaha yang ditertibkan di kawasan Sentra Primer Barat, dan 9. Jumlah izin usaha yang ditertibkan di kawasan Sentra Primer Timu 1. Jumlah Surat SKA yang diterbitkan di DKI Jakarta
1. Jumlah izin usaha yang ditertibkan di kawasan Tanah Abang,
Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara Hierarkis
3. Peningkatan pelayanan perdagangan luar negeri dan peningkatan daya saing produk ekspor
67
2.
3.
Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota, serta permukiman
Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal5 %
4. Pengendalian dan pengawasan perdagangan, serta perlindungan konsumen
5. Peningkatan pelayanan kemetrologian 1. Penyediaan ruang bagi sektor informal
2. Pembangunan Lokasi Terpadu bagi pedagang kaki lima (PKL)
1. Pengembangan kelembagaan Koperasi
30 kasus
5%
20 pelaku usaha 3.331.00 0
40 kasus
5%
5%
3.331.000
20 pelaku usaha
50 kasus
5%
5%
3.331.000
20 pelaku usaha
70 kasus
5%
5%
5%
3.331.000
20 pelaku usaha
80 kasus
5%
2. Nilai ekspor dari pintu ekspor di DKI Jakarta
20 pelaku usaha 3.331.00 0
5%
5%
1. Jumlah alat ukur yang ditera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
2. Jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI
1. Jumlah pelanggaran tertip niaga yang ditangani
5%
5%
1
5%
1
1
5%
2. Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian
1
1
40
1. Luas ruang untuk pedagang kaki lima (m 2) di lokasi binaan dan lokasi sementara
1
40
5%
5%
40
5%
1000
5%
40
5%
1000
5%
25
5%
1000
5%
5%
1000
5%
1000
2. Jumlah pedagang kaki lima di lokasi binaan 1. Jumlah Lokasi Terpadu pedagang kaki lima
2. Tersedianya peraturan untuk menampung usaha mikro kecil/PKL pada lokasi perkantoran 1. Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin, dan koperasi PKL yang berfungsi
2. Jumlah Koperasi 3. Jumlah Pengelola Koperasi yang mengikuti Diklat dan Bintek
68
2. Peningkatan usaha koperasi
3. Pemberdayaan UMKM
4. Penyediaan dana bergulir dan kemitraan koperasi dan UMKM
1. Jumlah dana bergulir yang disalurkan
2. Jumlah UMKM yang dibina
1. Jumlah pengelola UKM dan Koperasi yang mengikuti Diklat dan Bintek
2. Peningkatan volume usaha koperasi
10 %
10 %
5%
2000
5%
5%
10 %
10 %
5%
2000
5%
5%
10 %
10 %
5%
2000
5%
5%
10 %
10 %
5%
2000
5%
5%
10 %
10 %
5%
2000
5%
5%
1. Peningkatan jumlah Koperasi aktif
2. Jumlah pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK)
69
4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan perekonomian yang menjadi domain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta adalah mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta, yaitu untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan jasa yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhkembangnya kelembagaan ekonomi lokal. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut
lebih diorientasikan
pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memberi perhatian yang lebih besar pada upaya pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan perdagangan. Azas dan prinsip dari upaya pengembangan Urusan KUMKM dan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Meningkatkan dan mengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penggerak ekonomi kota, utamanya kawasan Pusat Kegiatan Primer, Pusat Kegiatan Sekunder, dan Kawasan TOD (Transit Oriented Development),dicapai melalui: -
Peningkatan perdagangan luar negeri dan peningkatan daya saing produk ekspor
-
Peningkatan pelayanan perdagangan dalam negeri.
-
Pengendalian
dan
pengawasan
perdagangan
serta
perlindungan konsumen -
Peningkatan pelayanan kemetrologian
2. Memperkuat dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan, melalui penggembangan daya saing UMKM dan penataan Usaha Mikro / PKL, dicapai melalui penataan pedagang Kakilima dan Usaha Skala Mikro dalam upaya menyediakan lapangan kerja dan menjadikan kota Jakarta tertib dan nyaman, 3. Mengembangkan mendukung
kelembagaan
formalisasi
ekonomi
koperasi
dan
informal,
UKM
dicapai
untuk melalui
pemberdayaan kelembagaan Koperasi UMKM Dan Perdagangan , 70
dan meningkatkan investasi ekonomi kota yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhkembangnya kelembagaan ekonomi lokal melalui pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM, dicapai melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
4.3.1 Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang menangani Bidang Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui
Sekretaris
Daerah
dan
dikoordinasikan
oleh
Asisten
Perekonomian. Kedudukan tersebut menunjukkan adanya aspek strategis dalam tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Sebagai bagian integral dari Organisasi Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya akan mendukung Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan peran strategisnya, yaitu menjadikan Pemerintah Daerah yang akuntabel. Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas
71
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
Pada
tiap-tiap
sasaran
ditetapkan
program
yang
akan
dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
4.3.2 Kebijakan Kebijakan Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dapar diuraikan lebih rinci dalam Tabel sebagai berikut:
72
Visi:
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
Penanggungjawab :
Meningkatkan pelayanan publik Urusan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, berkualitas dan berkeadilan menuju Jakarta Baru Misi 1 :
Sosialisasi pelaku usaha agar mereka melaksanakan kegiatan distribusi barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kebijakan
Meningkatkan pemahaman dan kesadaraan pelaku bisnis mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku
Strategi
Bidang PDN, Bidang UMKM, Bidang Wasdal. Enam (6) Sudin KUMKM dan P. UPT Metrologi.
Peningkatan pelayanan perdagangan dalam negeri.
Sasaran
Meningkatkan dan mengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penggerak ekonomi kota, utamanya kawasan Pusat Kegiatan Primer, Pusat Kegiatan Sekunder, dan Kawasan TOD (Transit Oriented Development), dengan melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha.
Tujuan Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder
Perbaikan iklim usaha Perdagangan Dalam Negeri, meliputi perbaikan layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan dalam negeri,
Penertipan pelanggaran kegiatan usaha yang menyalahi perundang-undangan yang berlaku, dengan melaksanakan kegiatan kunjungan ke tempat pelaku usaha secara terus menerus dan berkelanjutan.
Mendorong semakin banyak pengusaha untuk mengurus aspek legal usaha perdagangan (SIUP dan TDP), untuk memperkuat sistem logistik dan memperkuat jaringan distribusi produk, Memberikan kemudahan dan keuntungan nyata atas proses pengurusan perijinan aspek legal berusaha (SIUP) dan TDP. Mengimplementasikan good governance untuk meyakinkan lebih banyak pengusaha mengurus aspek legal mereka (SIUPP dan TDP), Memberikan kemudahan proses pengurusan perijinan aspek legal. Membangun sinergi dan merancang kemitraan antara pelaku bisnis besar dengan KUMKM di kawasan pengembangan ekonomi dan perdagangan di DKI Jakarta Melaksanakan pembinaan pelaku usaha yang belum mempunyai ijin usaha berupa TDP, SIUP, IUI
73
Sasaran Peningkatan perdagangan luar negeri dan peningkatan daya saing produk ekspor.
Strategi Sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perdagangan antar Lembaga terkait.
Pengembangan ekspor melalui sejumlah kegiatan berikut: - Koordinasi dan harmonisasi dengan Kemendag dan Asosiasi terkait untuk mensinkronkan peraturan dan kebijakan yang dapat menghambat perkembangan produk eskpor tertentu. - Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, utamanya berkaitan dengan penyederhanaan prosedur dan perijinan ekspor-impor, - Mengesahkan peraturan dan fasilitasi program untuk mendorong kinerja lembaga bantuan pembiayaan ekspor, seperti kelembagaan free financing untuk ekspor, untuk aktif memfasilitasi modal kerja dengan bunga non komersial bagi UKM/IKM yang berorientasi ekspor
Kebijakan
Visi: Meningkatkan pelayanan publik Urusan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, berkualitas dan berkeadilan menuju Jakarta Baru Misi 1 : Penanggungjawab: Meningkatkan dan mengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penggerak ekonomi kota, utamanya kawasan Bidang PLN, Enam (6) Sudin KUMKM dan P; Bidang Pusat Kegiatan Primer, Pusat Kegiatan Sekunder, dan Kawasan TOD (Transit Oriented Development), dengan melibatkan Wasdal, dan UPT Balai Diklat. Masyarakat dan Dunia Usaha. Tujuan Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder
Menjalin sinergi dengan pengusaha dan Asosiasi terkait untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk memecahkan permasalahan dan hambatan perdagangan internasional, Mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) untuk mengurangi dan mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan pungutan liar tidak resmi yang menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi Meningkatan nilai produk ekspor DKI Jakarta dengan memfasilitasi promosi terpadu antar sektor: industri, perdagangan dan pariwisata
Menjalin sinergi dengan pengusaha dan Aosiasi terkait terlibat dalam even promosi, pameran dagang, ekspo dan sebagainya di Negaranegara potensial tujuan ekspor.
Sosialisasi, pelatihan, dan workshop untuk menginformasikan berbagai perubahan peraturan terkait dengan masalah perdagangan internasional, Perbaikan iklim usaha Perdagangan Luar Negeri, melalui penyederhanaan prosedur ekspor-impor , dan penyederhanaan sistem tata niaga untuk komoditi strategis dan yang tidak memerlukan pengawasan, Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor melalui revitalisasi organisasi kelembagaan promosi ekspor untuk melaksanakan promosi terpadu antar sektor industri, perdagangan dan pariwisata Dukungan keikutsertaan pengusaha dan Asosiasi pada berbagai even promosi, pameran dagang, ekspo dan sebagainya di Negara-negara potensial tujuan ekspor Membangun sistem jejaring dan kemitraan antar para pemangku kepentingan (sektor bisnis, pemerintahan, dan masyarakat madani), untuk menghasilkan sinergi, dan peningkatan kinerja secara simultan dan berkelanjutan. Pengendalian dan pengawasan impor, melalui kegiatan mendorong berkurangnya secara bertahap ketergantungan bahan baku dan barang modal impor
74
Visi:
Meningkatkan pelayanan publik Urusan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, berkualitas dan berkeadilan menuju Jakarta Baru
Penanggungjawab :
sosialisasi pencegahantertip niaga dan perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan.sesuai amanat UU No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen meliputi:
Kebijakan
Misi 1 :
Strategi
Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bidang PDN, Enam Sudin KUMKM dan P.
Sasaran
Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku bisnis mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan aspek tertip niaga
Meningkatkan dan mengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penggerak ekonomi kota, utamanya kawasan Pusat Kegiatan Primer, Pusat Kegiatan Sekunder, dan Kawasan TOD (Transit Oriented Development), dengan melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha.
Tujuan Pengendalian dan pengawasan perdagangan serta perlindungan konsumen
Melaksanakan kampanye perlindungan konsumen
Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder
Peningkatan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya
Mendorong partisipasi komunitas profesional dan masyarakat madani dalam pengawasan barang beredar.
Sosialisasi pentingnya penggunaan SNI untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa
Menjalin kerjasama dengan komunitas profesional dan masyarakat madani untuk tercapainya peningkatan pengawasan terhadap perdagangan produk illegal
Meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam mengawasi pelanggaran tertip niaga di masyarakat.
Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku bisnis untuk menerapkan produk SNI
75
Visi:
Meningkatkan pelayanan publik Urusan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, berkualitas dan berkeadilan menuju Jakarta Baru
Penanggungjawab :
Menjadikan tempat pelayanan kemetrologian yang professional dengan menyediakan sarana dan prasarana yang representative.
Kebijakan
Misi 1 :
Strategi
Bidang Pengawasan dan Pengendalian, UPT Kemetrologian.
Peningkatan pelayanan kemetrologian
Sasaran
Meningkatkan dan mengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penggerak ekonomi kota, utamanya kawasan Pusat Kegiatan Primer, Pusat Kegiatan Sekunder, dan Kawasan TOD (Transit Oriented Development), dengan melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha.
Tujuan Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder
Meningkatkan pemahaan dan kesadaraan pelaku bisnis mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan aspek alat ukur dan timbangan
Menjalin kerjasama dengan LSM dan masyarakat untuk menggalang dukungan tentang pentingnya agenda perlindungan konsumen.
Sosialisasi pentingnya aspek kemtrologian dalam menunjang pelaksanaan tertip niaga
Melengkapi dan Mengembangkan laboratorium UPT Balai Metrologi dengan melengkapi sarana dan prasarana laboratorium serta sistem manajemen mutu dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
Mendorong partisipasi komunitas profesional dan masyarakat madani dalam pengawasan kemterologian
Melaksanakan pembinaan bagi pelaku usaha yang masih melaksanakan pelanggaran alat ukur dan timbangan
Melaksanakan kampanye perlindungan konsumen berkaitan dengan masalah kemetrologian.
Melaksanakan pengawasan untuk mewujudkan tertib ukur, takar, timbang disegala bidang sesuai amanat UU No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal,
Meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam mengawasi pelanggaran tertip niaga di masyarakat.
76
Visi:
Meningkatkan pelayanan publik Urusan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, berkualitas dan berkeadilan menuju Jakarta Baru
Strategi
Kebijakan
Penanggungjawab :
Sasaran
Misi 2 :
Penyediaan ruang bagi sektor informal
Penataan Kaki Lima Dan Usaha Skala Mikro meliputi beberapa Kebijakan Operasional sebagai berikut: - Penataan dan pemberian fasilitas pedagang Kakilima yang tertib dan aman dalam rangka penciptaan lapangan kerja. - Mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, - Meningkatkan akses yang lebih luas bagi usaha mikro kepada sumber daya produktif, - Mengembangkan budget ekonomi yang lebih kuat bagi kehidupan ekonomi partisipatik.
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Enam Sudin KUMKM dan P, UPT Lokbin, UPT Promosi, UPT Balai Diklat, dan UPKPP UMKMP
Tujuan
Melakukan penataan pedagang Kakilima dan Usaha Skala Mikro dalam upaya menyediakan lapangan kerja dan menjadikan kota Jakarta tertib dan nyaman.
Peremajaan dan penataan pasar tradisional Memberdayakan dan meningkatkan Pasar Tradisional dan pengusaha ritel katagori UMKM. Memberdayakan dan meningkatkan peran Pasar Tradisional dan pengusaha ritel katagori UMKM untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat antara pengusaha ritel besar dengan pasar tradisional dan KUKM.
Mendorong terwujudnya peningkatan efektifitas pola kemitraan untuk menjamin kontinuitas dan sinergi produk antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil,
Peningkatan SDM Badan Hukum koperasi
Peningkatan kemampuan manajerial SDM atau pelaku usaha KUMKM,
Merevitalisasi pasar tradisional dan mengembangan pengusaha KUKM,
Memperkuat dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan, melalui penggembangan daya saing UMKM dan penataan Usaha Kecil-Mikro.
Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota, serta permukiman
Pembangunan Lokasi Terpadu bagi pedagang kaki lima (PKL)
Mendorong terwujudnya peningkatan efektifitas pola kemitraan untuk menjamin kontinuitas dan sinergi produk
77
antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil, Mendorong Pemerintah Pusat berperan lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan pemasaran UKM dan terdapat harmonisasi kebijakan antara instansi yang satu dengan yang lainnya.
Mendorong Pemerintah Pusat berperan lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan pemasaran UKM dan terdapat harmonisasi kebijakan antara instansi yang satu dengan yang lainnya.
Meningkatkan efektifitas pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran praktik bisnis sesuai aturan yang berlaku.
Mendorong komunitas professional untuk aktif terlibat dalam agenda kampanye Gerakan produk nasional, khususnya produk KUMKM
78
Visi:
Meningkatkan pelayanan publik Urusan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, berkualitas dan berkeadilan menuju Jakarta Baru
Penanggungjawab :
Kebijakan
Misi 3 :
Meningkatkan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen dan usaha
Strategi
Mengembangkan kelembagaan koperasi dan UMKM untuk mendukung formalisasi ekonomi informal.
Pemberdayaan KUMKM
Sasaran
Bidang Koperasi, Bidang UMKM, Enam Sudin KUMKM dan P, UPT Lokbin, UPT Promosi, UPT Balai Diklat, dan UPKPP UMKMP
Tujuan Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal5 %
Melakukan program study banding dengan mengadakan kunjungan kerja bagi koperasi yang tengah berkembang ke koperasi yang telah eksis dan mapan di bidangnya, utama nya penerapan teknologi tepat guna.Mengefektifkan pelatihan terpadu dengan instansi Pemda DKI lainya terkait dengan ketrampilan yang teknis sifatnya sehingga kemajuan koperasi dapat meningkat Bekerjasama dengan Statiun Televisi milik Pemerintah untuk membuat gelar acara yang menampilkan ilmu pengetahuan baru dari teknologi aplikatif bagi usaha kecil yang produktif. Bekerjsama dengan lembaga swasta dan pihak ketiga yang telah maju di bidang aplikasi teknolgi terapan bagi kepentingan unit jasa produksi usaha kecil.
Koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi kekurangan atau ketidaktersediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukung bagi lokbin dan loksem untuk Usaha Mikro dan Kecil yang ada saat ini
79
Memperluas akses pasar dan kualitas produk Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, dan Perdagangan dengan melakukan kemitraan dengan Pengusaha Besar.
80
Penyediaan dana bergulir dan kemitraan koperasi dan UMKM
Sasaran
Penyederhanaan Skematisasi kredit koperasi & UMKM
Strategi
Kebijakan
Visi: Meningkatkan pelayanan publik Urusan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, berkualitas dan berkeadilan menuju Jakarta Baru Misi 4 : Penanggungjawab : Meningkatkan investasi ekonomi kota yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhkembangnya Bidang Koperasi, Bidang UMKM, UPT Dana Bergulir. kelembagaan ekonomi lokal melalui pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM Tujuan Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal5 %
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Meliputi Beberapa Kebijakan Operasional sebagai berikut : - Menciptakan Skema Kredit Usaha Kecil yang menjunjung rasa keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik. - Membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang mengarah kepada pelayanan satu atap. Meningkatkan Koordinasi lintas pelaku untuk mengoptimalkan penyaluran dan pengembalian kridit usaha Kecil -
81
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
82
Tujuan
(1) Menin gkatn ya invest asi ekono mi kota yang mend orong penci ptaan lapan gan kerja dan tumbu hnya kelem bagaa n ekono
Sasaran
(3)
Indikator Sasaran
(2) Peningkat an Jumlah Koperasi Aktif Peningkat an Volume Usaha Koperasi
Peningk atan usaha Koperasi
Pengem bangan Kelemba gaan Koperasi Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi
(5)
Program dan Kegiatan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2013
Tabel 5.1
2014
Lokasi
2017
UKPD PENANG GUNG JAWAB
2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2015
Rp (Juta)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Targ et
Rp (Juta)
Rp (Juta) Target
Target
Rp (Juta)
Rp (Juta) Target
Target
Rp (Juta)
(21)
Targ et
(20)
(13)
(19)
(12)
(18)
(11)
(17)
(10)
5%
(16)
(9)
2,500
(15)
(8)
5%
(14)
(7)
2,500
(6)
5%
6,400 Kop.
2,500
2,500
5%
5%
5,117 Kop.
2,500
1 persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif
3,000
3,000
5%
5%
3,000
Rp.8, 2 Trilyu n
5%
160 kop
1,000
40
1,000
40
3,000
1,000
5%
40
3,000
1,000
5%
40
Rp. 6,6 Trilyun
750
2
25
persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
70 Kop 1
Indikato Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Kode
(4) Program Peningkata n usaha Koperasi
Program Pengemba ngan Kelembaga an Koperasi
Bidang Koperasi; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal Bidang Koperasi; 6 Sudin KUKMP dan UPT dabna bergulir Bidang Koperasi; 6 Sudin KUKMP dan UPT Lokbin9:0 0 AM idang wasdal Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi
83
mi lokal5 %
Pember dayaan UMKM
Peningkat an Jumlah Koperasi Baru umlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bintek Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek
Jumlah UMKM mandiri/di bina
Program Pemberday aan UMKM
3
2
Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bintek
persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Baru 4,582
7,612 Kop.
1000
5%
5000
3,500
1000
5%
5000
3,500
1000
5%
5000
3,500
1000
5%
5000
3,500
1000
5%
10,000
5000
3,500
1160 UKM
9.582 orang
9.515 Kop
66,142
2,000
25,000
10,000
5%
2,000
25,000
10,000
5%
2,000
25,000
10,000
5%
2,000
25,000
10,000
5%
2,000
25,000
1,060
5%
1
52,914
Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek
2
Jumlah UMKM mandiri/dibina
Bidang Koperasi; 6 Sudin KUKMP dan UPT Lokbin Bidang Koperasi; 6 Sudin KUKMP dan UPT Balai Diklat KUMKMP Bidang UMKM,; 6 Sudin KUKMP; UPT Promosi, UPT Lokbin, UPK PPUMKM P; dan UPT Balai Diklat KUMKMP
Bidang UMKM,; 6 Sudin KUKMP; UPT Promosi, UPT Lokbin, UPK PPUMKM P;
84
Terse diany a ruang untuk ekono mi inform al pada kawa
Penyedi aan Dana Bergulir dan Kemitraa n Koperasi dan UMKM
Penye diaan ruang bagi sektor inform al
Peningkat an Jumlah Dana Bergulir yang Disalurka n
Peningkat an Jumlah Pemanfaa t dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UM K)
peningkat an luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementar a
Program Penyediaa n Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM
Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
1
2
1
persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara
persentase Peningkatan Jumlah Pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK)
persentase Peningkatan Jumlah Dana Bergulir yang Disalurkan
290 Milyar
109.911
200.975 m2
10%
10%
20%
22,300
10,000
803,900
10%
10%
20%
22,300
10,000
803,900
10%
10%
20%
22,300
10,000
803,900
10%
10%
20%
22,300
10,000
803,900
10%
10%
20%
803,900
10,000
22,300
402.00 0 m2
177.01 3 peman faat
Rp467 ,646,6 87,618
UPT Dana Bergulir, Bidang Koperasi, Bidang UMKM,; 6 Sudin KUKMP; dan UPT Balai Diklat PPUMKM P UPT Dana Bergulir, Bidang Koperasi, Bidang UMKM,; 6 Sudin KUKMP; dan UPT Balai Diklat PPUMKM P Bidang UMKM,; 6 Sudin KUKMP; UPT Promosi, UPT Lokbin, UPK PPUMKM P; Bidang Wasdal
85
san perka ntora n dan pernia gaan kota, serta perm ukima n
Peni ngkat an dan pema ntapa n fungs i Pusa t Kegi atan Prim er dan Seku
1. Pen ge mb ang an Pus at Keg iata n Pri mer dan Sek und er sec ara Hier
Pemba nguna n Lokasi Terpad u bagi pedag ang kaki lima (PKL)
Jumlah izin usaha perdagan gan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagan gan di kawasan segitiga emas setiabudi yang diterbitkan
Tersedian ya peraturan untuk menampu ng pedagang informal pada lokasi perkantor an Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL
Program Peningkata n Pelayanan Perdagang an Dalam Negeri
1
Tersedianya peraturan untuk menampung pedagang informal pada lokasi perkantoran
0
1000
1
1
2
Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL
0
0
1
400
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan
0
2
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segitiga emas setiabudi yang diterbitkan
500
150,000
400
300
1
1
1100
500
500
150,000
400
300
1
1
1200
600
500
150,000
400
300
1
1
1300
700
500
150,000
400
300
1
1
1400
800
150,000
500
6000
5 lokasi
4 Peratu ran
3000
400
300
Bidang UMKM,; 6 Sudin KUKMP; UPT Promosi, UPT Lokbin, UPK PPUMKM P; Bidang WASDAL Bidang UMKM,; 6 Sudin KUKMP; UPT Promosi, UPT Lokbin, UPK PPUMKM P; Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
86
nder
arki s
Jumlah izin usaha perdagan gan di kawasan manggara i yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagan gan di kawasan jatinegara yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagan gan di kawasan bandar kemayora n yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagan gan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagan gan di kawasan mangga dua yang diterbitkan 7
6
5
4
3
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan bandar kemayoran yang diterbitkan
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan manggarai yang diterbitkan
0
0
0
0
0
300
1000
350
400
1000
200
400
200
200
400
400
1100
450
410
1100
200
400
200
200
400
500
1200
550
420
1200
200
400
200
200
400
600
1300
650
430
1300
200
400
200
200
400
700
1400
750
440
1400
200
400
200
200
400
6000
2100
2750
6000
2500
Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
87
Penin gkata n pelaya nan perda ganga n dalam negeri Pening katan pelaya nan perdag angan luar negeri dan pening katan daya saing
Jumlah izin usaha perdagan gan di kawasan sentra primer barat yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagan gan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) (Persh) Jumlah Surat Keteranga n Asal (SKA) yang diterbitkan Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta
Program Pengemba ngan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagang an Luar Negeri
2
1
1 0
9
8
Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta
Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan
Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) (Persh)
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer barat yang diterbitkan
0
0
30,500
247,358
$ 964 Juta
450
400
30,50 0
247,3 58
5%
300
200
2,000
2,000
6,000
500
450
30,500
247,358
5%
300
200
2,000
2,000
6,000
550
500
30,500
247,358
5%
300
200
2,000
2,000
6,000
600
550
30,500
247,358
5%
300
200
2,000
2,000
6,000
650
600
30,500
247,358
5%
300
200
2,000
2,000
6,000
$ 1,2 milyar
247,35 8
152,50 0
2500
2750
Bidang PLN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
Bidang PLN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
88
produk ekspor
Penge ndalian dan penga wasan perdag angan, serta perlind ungan konsu men
Pening katan pelaya nan kemetr ologian
Jumlah pelanggar an tertib niaga yang ditangani Jumlah pelaku Usaha yang menerapk an SNI Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungk us (BDKT) Jumlah masyarak at yang memaha mi kemetrolo gian
Program Perlindung an Konsumen, Pengendali an dan Pengawasa n Perdagang an
Program peningkata n pelayanan kemetrologi an
2
1
2
1
Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian
Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI
Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani
1,500
80 kasus
1,500
80 kasus
70 kasus
1,000
1,500
50 kasus
40 kasus
1,500
1,500
20 Kasus
30 kasu s
1,000
1,000
1,000
1,000
20 pelaku usaha
4,163, 750
20 pelaku usaha
20 pelaku usaha
5,000
3,331, 000
5%
10,000
5,000
3,331,0 00
5%
10,000
5,000
20 pelaku usaha
20 pelaku usaha
20 pelaku usaha
20 pelak u usah a
5%
3,331,0 00
3,331,0 00
5,000
10,000
10,000
5%
3,331,0 00
5,000
10,000
3,331 ,000
5%
3,331,000
3,331,000
Bidang PLN, Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal UPT Metrologi; Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
UPT Metrologi; Bidang PDN ; 6 Sudin KUKMP; Bidang Wasdal
89
.
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran ata utujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelahnya petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta secara ke seluruhan dalam melaksanakan rencana kerjas trategis, masing-masing kegiatan telah ditentukan indikato rkinerja output maupun indicator kinerja outcome. Indikator kinerja output dan indicator kinerja outcome beserta target pencapaianmasing-masing digabungkan dengan rencana kegiatan yang telahdisusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang. Ada Sembilan (9) indikator untuk menilai kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta, yang
disesuaikan dengan
program sebagai berikut: 1. Pengembangan Kelembagaan Koperasi Adapun indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : •
Jumlah Koperas ipedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi
•
Meningkatnya Jumlah Koperasi
•
Meningkatnya Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bimtek
2. Peningkatan Usaha Koperasi Adapun indikator yang termaktub di dalam kinerja in. I adalah : •
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif
•
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi
3. Peningkatan Sarana Prasarana Koperasidan UMKM Adapun indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : •
Luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara
•
Jumlah pedagang kaki lima di Lokasi Binaan
•
Jumlah mall khusus pedagang kaki lima
•
Tersedianya peraturan untuk kmenampung Usaha Mikro, Kecil/PKL pada lokasi perkantoran
90
. 4. Pemberdayaan UMKM Adapun indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : •
Bertambahnya Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek
•
Berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang tergolong liar
•
Jumlah UMKM yang dibina (UMKM yang menempati Lokbin, Loksem, Lokasi Promosi, Pemanfaat Dana Bergulir, Mengikuti Diklat
5. Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM Adapun indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : •
Jumlah Dana Bergulir yang disalurkan
•
Jumlah Pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK)
6. Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri Adapun indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : •
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan
•
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segi tiga emas setiabudi yang diterbitkan
•
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan manggarai yang diterbitkan
•
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan
•
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Bandar kemayoran yang diterbitkan
•
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan
•
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan
•
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer barat yang diterbitkan
•
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan
•
Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) (Persh)
7. Peningkatan pelayanan perdagangan luar negeri dan peningkatan daya saing produk ekspor Adapun indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : •
Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan
•
Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta
8. Pengendalian dan pengawasan perdagangan serta perlindungan konsumen Adapun indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : •
Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani
•
Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI
9. Peningkatan pelayanan kemetrologian Adapun indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah : •
Jumlah alat ukur yang ditera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
•
Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian
91
.
NO. (1)
1
2
3
4
5
6
7,612 Kop.
(3) 70
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2012
1000
5%
(4) 25
2013
5%
5%
1000
5%
(5) 40
2014
20%
5%
5%
1000
5%
(6) 40
2015
20%
5%
5%
1000
5%
(7) 40
2016
20%
5%
5%
1000
5%
(8) 40
2017
402.000 m2
Rp.8,2 Trilyun
6,400 Kop.
5000\ orang
9.515 Kop
(9) 160 Kop
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
4,582
5%
20%
MeningkatnyaJumlahKoperasi
87%
204
0
2,484 0
10%
5%
5%
2,000
1
5% 1
1100
10%
10%
5%
5%
2,000
1
5% 1
1200
10%
10%
5%
5%
2,000
1
5% 1
1300
10%
10%
5%
5%
2,000
1
5% 1
1400
10%
10%
5%
5%
2,000
1
5% 1
6000
86,931 Orang
Rp. 1,1 Trilyun
66142
62%
10. 000 UMKM
5
3105 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5,117 Kop.
5%
52,914
10%
Jumlahpedagang kaki lima di LokasiBinaan Jumlah mall khususpedagang kaki lima
Rp. 223 Milyar
1000
1
Jumlahizinusahaperdagangan di kawasansegitigaemassetiabudi yang diterbitkan
Jumlahizinusahaperdagangan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan
0
0
300
400
400
500
500
600
600
700
700
800
2500
3000
SemakinbertambahnyaJumlahpengelola UKM yang mengikutipelatihanDiklat&Bimtek berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang tergolong liar
Tersedianyaperaturanuntukmenampung Usaha Mikro, Kecil/PKL padalokasiperkantoran
Jumlah UMKM yang dibina (UMKM yang menempatiLokbin, Loksem, LokasiPromosi, Pemanfaat Dana Bergulir, MengikutiDiklat Jumlah Dana Bergulir yang Disalurkan
0
57.954 Orang
Target Capaian Setiap Tahun
MeningkatnyaJumlahPengelolaKoperasi Yang mengikutiDiklatdanBintek
20%
Indikator
3 MeningkatnyaJumlahKoperasiAktif
200.975 m2
Rp. 6,6 Trilyun
1
1 Meningkatnya Volume Usaha Koperasi
(2) JumlahKoperasipedagangpasar, koperasipedaganglokbindanKoperasi PKL yang berfungsi
2 Luasruanguntukpedagang kaki lima (m2) di lokasibinaandanlokasisementara
2
1 2 3 4 1 2 3 1
JumlahPemanfaatdanabergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK)
2
Jumlahizinusahaperdagangan di kawasanmanggarai yang diterbitkan
2
3
92
.
7 8
9
8
7
6
5
4
Jumlahizinusahaperdagangan di kawasansentra primer barat yang diterbitkan
Jumlahizinusahaperdagangan di kawasanmanggadua yang diterbitkan
Jumlahizinusahaperdagangan di kawasandukuhatas yang diterbitkan
Jumlahizinusahaperdagangan di kawasanbandarkemayoran yang diterbitkan
Jumlahizinusahaperdagangan di kawasanjatinegara yang diterbitkan
0
0
0
0
0
450
1000
400
350
1000
500
1100
410
450
1100
550
1200
420
550
1200
600
1300
430
650
1300
650
1400
440
750
1400
2500
2750
6000
2100
2750
6000
31,644
600
31,644
247,358 $ 1,2 milysar 80 kasus
550
31,644
247,358 5% 80 kasus
20 pelakuusaha
500 31,644
247,358 5% 70 kasus
3,331,000
450 31,644
247,358 5% 50 kasus
20 pelakuusaha 3,331,000
4,163,750
400 31,644
247,358 5% 40 kasus
20 pelakuusaha 3,331,000
5%
0 31,644
247,358 5% 30 kasus
20 pelakuusaha 3,331,000
5%
Jumlahizinusahaperdagangan di kawasansentra primer timur yang diterbitkan
247,358 $ 964 Juta 20 Kasus
20 pelakuusaha 3,331,000
5%
9
20 pelakuusaha
20 pelakuusaha 3,331,000
5%
10
3,331,000
5%
1 2
Jumlahpelakuusaha yang dilengkapiaspek legal (SIUPP, TDP) (Persh) JumlahSuratKeteranganAsal (SKA) yang diterbitkan Jumlahnilaieksporproduk DKI Jakarta Jumlahpelanggarantertibniaga yang ditangani
Jumlahalatukur yang di teradanditeraulang, sertapengujianBarangDalamKeadaanTerbungkus (BDKT)
3,331,000
1 2
1 Jumlahmasyarakat yang memahamikemetrologian
Jumlahpelaku Usaha yang menerapkan SNI
2
93
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2017 sebagaipenjabarandarivisi, misi, dan program Gubernur yang tertuangdalam RPJMD 2013–2017, merupakan pedoman bagi setiap UKPD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, untuk menyusun Renja (Rencana Kerja) Urusan Koperasi dan UMKM dan Urusan Perdagangan. . Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. UKPD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, berkewajiban melaksanakan program-program dalam
Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
Perdagangan 2013–2017 denga sebaik-baiknya. 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Perdagangan
Renstra Dinas Koperasi, 2013–2017 ..
dengan
menggerakkan secara optimal semua potensi dankekuatan Dinas, 3. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Perdagangan 2013–2017 . 4. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta 2013–2017 .merupakan pedoman dalam penyusunan Renja UKPD di lingkungan Dinas KUMKM dan P, 5. Kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, menjadi pedoman dalam menyusun Renja UKPD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Jakarta setiap tahun. 6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta
berkewajiban
untuk
memandu
proses
perencanaan
pembangunan,
pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017;
94
7. Penjabaran lebih lanjut Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 . untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Renja Dinas KUMKM dan P setiap tahun, 8. Dalam hal pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 20132017, dilaksananakan oleh Dinas KUMKPM dan P. 9. Apabila RPJMD Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan Jakarta juga disesuaikan
Provinsi DKI
untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam
proses pelaksanaannya
95
