RENCANA STRATEGIS 2013 – 2018
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PAMEKASAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kemananan dan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat merupakat salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan aktifitas sehari-hari. Masyarakat itu sesungguhnya manusia baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk pelbagai keperluan atau tujuan. Untuk memenuhi pelbagai keperluan atau tujuan manusia didalam hubungan masyarakat atau pergaulan perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi
kebutuhan
sehari-hari
demi
meningkatkan
kesejahteraannya. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu di kawali oleh alat Negara atau aparat Negara yang ditugaskan menurut undangundang dan atau peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat berfungsi mengawal aturan-aturan pada umumnya dan pada khususnya
dalam
menjaga
ketentraman
dan
ketertiban
memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat.
1
serta
Untuk ditugaskan
Pemerintah untuk
Kabupaten
menjaga
Pamekasan
keamanan
dan
aparat
yang
ketertiban
serta
perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 148 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Sehubungan dengan itu berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Satuan Polisi Pamong Praja ikut serta dalam sistem perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,
jangka
menegah,
yang
dilaksanakan
oleh
unsur
penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat daerah. Penyusunan RENSTRA – SKPD merupakan salah satu tahapan dari siklus perencanaan pembangunan
daerah, dimana Renstra
SKPD
ini
merupakan dokumen perencanaan tahunan dari setiap SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen yang memuat rencana kerja dari Tahun 2013 – 2018 yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD.
2
1.2 Landasan Hukum Landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 09). 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286). 2 Undang-undang nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400). 3 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia nomor 4437). 5 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438). 6 Undang-undang nomor 15 tahun 2005 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.
3
7. Peraturan Pemerintah nomor 08 tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendali dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 8.Peraturan Menteri Dalam Negari nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2008
tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 09 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 10. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan tahun 2013 – 2018 adalah : 1.Untuk mengintegrasikan Program-program Pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan Program lima tahunan dan satu tahunan SKPD. 2.Menjamin
konsistensi
Perencanaan
dan
Komitmen
terhadap
kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra tahun 2013 - 2018 adalah : 1.Untuk menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) lima tahun kedepan. 2.Menjadi tolok ukur bagi pengukuran dan evaluasi kerja Pemerintah Daerah. Dokumen
perencanaan
yang
disiapkan
oleh
daerah
merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya mulai tingkat kebijakan, rencana kerja (RENJA) dan penganggaran.
4
Setiap dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (PERDA) berfungsi sebagai berikut : -
Pedoman penyusunan visi, misi dan program prioritas para calon kepala daerah
-
Pedoman dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah).
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh kepala daerah berfungsi sebagai berikut : -
Pedoman bagi kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD.
-
Bahan utama penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
-
Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja kepala daerah.
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai berikut : -
Pedoman penyempurnaan rancangan kerja SKPD.
-
Pedoman penyusunan RAPBD.
-
Pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon anggaran.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan tahun 2013 – 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut:
5
Bab I
: Pendahuluan 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan
Bab II
: Gambaran Pelayanan 2.1 Tugas Fungsi dan struktur organisasi 2.2 Sumber daya aparatur 2.3 Kinerja pelayanan 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
Bab III
: Isu –isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 3.3 Penentuan isu-isu strategis
Bab IV
: Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan 4.1 Visi dan misi
Bab V
: Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok Sasaran, dan pendanaan indikatif
Bab VI
: Indikator kinerja yang mengajukan pada tujuan dan sasaran RPJMD
Bab VII
: Penutup
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Organisasi dan
Tata
Kerja
Satuan
Polisi Pamong
Praja
Kabupaten Pamekasan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2012. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketetiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2012, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daeran dan Peraturan Bupati c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya
7
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati g. Pengelolaan
urusan
ketatausahaan
kantor
meliputi
umum,
kepegawaian, program, dan keuangan; dan h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja berwenang : a. melakukan tindakan peneftiban non yustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur,
atau
badan
hukum
yang
melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. memfasilitasi dan memberdayakan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakal aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati; dan e. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Polisi Pamong Praja dapat
diberikan
tunjangan
khusus
sesuai
dengan
kemampuan
keuangan daerah. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah
yang
masyarakat
kondusif dalam
merupakan upaya
8
kebutuhan
mendasar
meningkatkan
bagi mutu
kehidupannya.penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka kepala daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Tugas Satuan Polisi Pamong Praja didalam mengamankan program-program pemerintah, khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah sangat diperlukan, sekaligus memantapkan posisinya sebagai salah satu unit kerja di dalam struktur pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program pemerintah. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi permasalahan dan tantangan klasik, yaitu : opini masyarakat yang negatif, Sumber Daya Manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan pers yang tidak berimbang. Sebagai jajaran aparatur pemerintahan yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong
Praja
menghadapi
persoalan
yang
rawan
terhadap
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu melaksanakan penertiban, petugas berhadapan dengan massa yang menolak untuk ditertibkan, akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM yang berdampak pada berlakunya penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat. Mengingat tugas dan fungsi dimaksud, maka Satuan Polisi Pamong
Praja
dituntut
untuk
mampu
melaksanakan
dan
mengembangkannya dengan melaksanakan management modern yang baik. Dalam skala makro pelaksanaan otonomi daerah seperti sekarang ini, kedepan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah
9
untuk menegakkan Perda serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan sasarannya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 09 Tahun 2012 struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan terdiri dari : -
Kepala ; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon II/b.
-
Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b.
-
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PAMEKASAN KEPALA SATUAN
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretaris
Subbag Program
Subbag Keuangan
Subbag UP
Bid. Penegakan Perda
Bid. Trantibum
Bid. Sunber Daya Aparatur
Bid. Perl. Masyarakat
Seksi Pemb. Peng & penyuluhan
Seksi Ops. & dalmas
Seksi Peltatihan Dasar
Seksi Satuan Linmas
Seksi Penyelid. Dan Penyidik
Seksi Kerjasama
Seksi Teknis Fungsional
Seksi Bina Potensi Masy.
UNIT PELAKSANA SATPOL PP KECAMATAN
10
2.2 Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan di dukung oleh sunber daya manusia aparatur sebanyak 73 orang secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini : a. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan Pendidikan Umum No.
1
Gol.
2
1. 2.
IV III-d III-c III-b III-a 3. II-d II-c II-b II-a 4. I-d 5. I-c 6. I-b Jumlah 5. CPNS (III-a) Jumlah
Jml
Pendidikan Penjejangan Diklat Struktural PIM PIM PIM IV III II
SD
SMP
SMA
D3
S1
S2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4 4 4 14 8 1 5 24 6 1 2 73
1 2 3
-
1 11 2 1 3 24 6 48
1 1 1
1 3 3 3 6 16
3 3
1 3 4
1 1
1 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
3
-
48
1
16
3
4
1
1
b. Sarana dan prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan terletak di Jalan Pamong Praja Nomor 03 Pamekasan . kebutuhan tentang ruangan kerja dan dan ruang pertemuan belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum dapat secara optimal.
11
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut : Sarana dan Prasarana kantor Mobil Operasional
Sepeda Motor
1995
1 unit
1997
2004 - 2006
3 unit
2006 - 2013
Laptop
1 buah 11 buah
2 buah
2011
2 buah
Printer
2012
1 unit
2007 - 2011
Pemadam Kebakaran 1995 - 2008
HT 4 buah
2010
Perahu Karet
2 unit
2008 - 2012
Lemari/Lemari Besi 1990 - 2002
Komputer 2004 2007
Tenda besar/kecil
2 unit
2012
7 unit
19902002
Meja Tulis
4 buah
1990-2002
10 buah
3 buah kursi 9 unit
1.1 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYAN SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2013
No
1 1
1,1 1.1.1
1.1.2 1.1.3
1.1.4
Uraian
2
Jumlah Anggaran
Realisasi Semester Pertama
3
4
Sisa Anggaran s.d Semester Pertama
Prognosis
Ket
5
6
7
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hsil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Sah Jumlah Pendapatan
1.2 1.2.1
1.2.1.1 1.2.1.2
1.2.1.3 1.2.1.4
1.2.2 1.2.2.1
1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2
1.3 1.3.1
Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pedapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan lainnya JUMLAH LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH Jumlah Pendapatan
2
BELANJA
2.1
BELANJA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
OPERASI Belanja Pegawai
3.230.727.062,44
1.266.231.043,00
1.964.496.019,44
157.655.000,00
2.1.2
Belanja Barang
2.016.665.550,00
401.757.650,00
1.614.907.900,00
201.300.000,00
2.1.3
Belanja Bunga
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Belanja Subsidi
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5
Blanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.247.392.612,44
1.667.988.693,00
3.579.403.919,44
358.955.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.345.980,00
354.020,00
280.000.000,00
153.920.000,00
129.420.000,00
24.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.620.000,00
285.765.980,00
24.854.020,00
280.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
2.1.6
2.1.7
2.2 2.2.1
2.2.2 2.2.3
2.2.4 2.2.5 2.2.6
2.3 2.3.1
2.4
2.4.1 2.4.1.1 2.4.1.2
2.4.1.3
3
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal
156.700.000,00
TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Transfer Jumlah Belanja dan Transfer
0,00
0,00
0,00
0,00
5.558.012.612,44
1.953.754.673,00
3.604.257.939,44
638.955.000,00
Surplus/(Defisit)
(5.558.012.612,44)
(1.953.754.673,00)
(3.604.257.939,44)
638.955.000,00
PEMBIAYAAN
14
3.1 3.1.1
3.1.2 3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2 3.2.1 3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pembayaran Netto
0,00
0,00
0,00
0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
(5.558.012.612,44)
(1.953.754.673,00)
(3.604.257.939,44)
638.955.000,00
PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Daerah
KET 1.
2
Belanja Pegawai mengalami penambahan PAK pada kegiatan Pengamanan Hari Natal & Tahun Baru (PAK), bertambah sebesar Rp. 35.025.000,00, bertambah sebesar Rp.109.300.000,00 pada kegiatan Pengawalan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tembakau Madura (PAK), bertambah sebesar Rp. 8.700.000,00 pada kegiatan Pemanfaatan Potensi Linmas untuk Pengamanan Pilkada(PAK). Belanja Barang dan jasa mengalami penambahan PAK sebesar Rp.16.800.000,00 pada kegiatan Pendukung Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, bertambah sebesar Rp. 4.630.000,00 padakegiatan Pengamanan Hari Natal & Tahun Baru (PAK), bertambah sebesar
15
3
Rp. 80.000.000,00 pada Penunjang Kegiatan Pemadam Kebakaran (PAK), bertambah sebesar Rp. 12.500.000,00 pada kegiatan Jambore (PAK), bertambah sebesar Rp.15.000.000,00 pada kegiatan Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/operasional (PAK), bertambah sebesar Rp. 25.000.000,00 pada kegiatan Pemanfaatan Potensi Linmas untuk Pengamanan Pilkada (PAK), bertambah sebesar 20.000.000,00pada kegiatan HUT PolPP Propinsi, bertambah sebesar Rp. 40.700.000,00 pada kegiatan Pengawalan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tembakau Madura (PAK), bertambah sebesar Rp.16.300.000,00 pada kegiatan Pemanfaatan Potensi Linmas untuk Pengamanan Pilkada (PAK). Belanja modal mengalami penambahan PAK sebesar Rp. 30.000.000,00 pada kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas /operasional roda 2(PAK), bertambah sebesar Rp. 250.000.000,00 pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional roda 4 (PAK).
2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaanya dituntut untuk dapat mencarai alternatifalternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. a. Tantangan Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : -
Adanya
perubahan
politik
dan
kebijakan Nasional
yang
mengakitbatkan Satuan Polisi Pamong Praja dimasa depan tidak hanya dalam bela Negara namun peranan itu mesti lebih ditingkatkan pada bidang lain dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak. -
Semakin lemahnya koordinasi maka menimbulkan kesenjangan didalam
pelaksanaannya
sebagai akibat
dari perbedaaan
pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintahan Kabupaten dan Kota. -
Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai isolasi tuntutan beragamnya karakteristik penduduk yang
16
berbeda
dalam
menerima
kualitas
perubahan
pem
pembangunan. b. Peluang Sedangkan beberapa factor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut : -
Terjalinnya kerjasama dibidang Keamanan dan Ketertiban semua pihak untuk menciptakan masyarakat Pamekasan yang cinta akan persatuan, kedamaian dan kesejahteraan lahir batin.
-
Semakin
meningkatnya
proses
pemberdayaan
seluruh
perangkat aparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara structural mampu memanfaatkan fungsi Hansip sebagai pertahanan keamanan rakyat . -
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat makin mendapatkan landasan yuridis yang kuat karena perlindungan masyarakat dibidang Keamanan dan Ketertiban tidak hanya bersubstansi fungsi tetapi merupakan Satuan
sekaligus
dikukuhkan
sebagai Komponen Khusus
Pertahanan Keamanan Rakyat. Sedangkan beberapa factor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut : -
Terjalinnya kerjasama dibidang Keamanan dan Ketertiban semua pihak untuk menciptakan masyarakat Pamekasan yang cinta akan persatuan, kedamaian dan kesejahteraan lahir batin.
-
Semakin
meningkatnya
proses
pemberdayaan
seluruh
perangkat aparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara structural mampu memanfaatkan fungsi Hansip sebagai pertahanan keamanan rakyat .
17
-
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat makin mendapatkan landasan yuridis yang kuat karena perlindungan masyarakat dibidang Keamanan dan Ketertiban tidak hanya bersubstansi fungsi tetapi merupakan Satuan
sekaligus
dikukuhkan
Pertahanan Keamanan Rakyat.
18
sebagai Komponen Khusus
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Ketertiban hakekatnya
Umum
adalah
terselenggaranya
dan
prasyarat
kegiatan
Ketentraman mutlak
yang
Pemerintahan,
Masyarakat
pada
dibutuhkan
untuk
Pembangunan
dan
Kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu ”Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat“, yang dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan
perlindungan
masyarakat
karena
urgennya
urusan ini maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas. Dengan harapan pembuat undang-undang ini Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polsi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah
19
dan
Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah serta menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan dicantumkannya pasal ini dalam Undang - undang dimaksud maka, dapat dikatakan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang harus ada dan mandiri, serta dibutuhkan dalam tatanan Pemerintahan Daerah, baik di Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota. Dimana Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. yang melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut : (1) Penetapan Kebijakan Provinsi dengan merujuk kebijakan Nasional dalam bidang Penegakan Perda / Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat,
Kepolisipamongprajaan,
PPNS
dan
Perlindungan Masyarakat, (2) Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat
skala
Provinsi
(3)
Pelaksanaan
Kepolisipamongprajaan dan PPNS skala Provinsi (4) Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat skala Provinsi (5) Koordinasi dengan instansi terkait skala Provinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana satuan Polisi Pamong Praja pembentukannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
20
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dalam lampiran peraturan tersebut yakni huruf N ketentuan lain-lain angka 7 yaitu “ Kelembagaan Satuan polisi Pamong Praja di tentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Namun demikian dalam praktek dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugasnya masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan, dimana upaya penegakaan Peraturan Daerah dirasakan masih belum optimal. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis permasalahan serta solusi pemecahannya. A. MASALAH POKOK (MAIN PROBLEM) Masalah pokok yang dapat diambil dari latar belakang tersebut diatas adalah “ Belum optimalnya upaya menegakkan Peraturan Daerah di
Kabupaten Pamekasan ”. B. ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH 1. Analisis Berikut ini adalah faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi upaya mengoptimalkan menegakkan
Peraturan Daerah di Kabupaten Pamekasan antara lain : a. Kualitas SDM anggota Satpol PP, PPNS Satpol PP dan Linmas yang masih perlu ditingkatkan ; b. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam upaya penegakan Perda, baik internal dalam wilayah kota – kabupaten maupun lintas wilayah ; c. Merebaknya aksi amuk massa dan ancaman provokasi ; Jumlah Perda dan kasus pelanggaran Perda yang makin banyak Resiko dan ancaman terhadap keselamatan anggota Satpol PP ; d. Image Satpol PP yang terkadang negatif ;
21
e. Kurangnya dukungan lembaga sosial – politik lokal dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman ; f. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat; g. Kontrol sosial yang makin longgar, solidaritas yang makin memudar, gaya hidup individu yang makin menonjol, kenakalan remaja dan ancaman tindak kejahatan yang makin meresahkan publik ; h. Situasi dan kondisi sosial – politik lokal yang rentan memicu konflik horisontal dan konflik antar kelas 2. Pemecahan Masalah Identifikasi Variabel Terkait Berdasarkan dari permasalahan dan pembahasan analisis diatas, maka didapatkan variabel-variabel bebas nilai yang mempengaruhi upaya mengoptimalkan menegakkan Peraturan
Daerah di Kabupaten Pamekasan antara lain : 1. Kualitas SDM 2. Koordinasi dengan dinas terkait 3. Aksi amuk massa dan ancaman provokasi ; 4. Kasus pelanggaran Perda 5. Resiko dan ancaman 6. Image Satpol PP 7. Dukungan lembaga sosial – politik lokal 8. Kualitas pelayanan publik 9. Kontrol sosial 10. Situasi dan kondisi sosial – politik lokal 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan kondisi daerah saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dan dengan memperhitungkan modal
22
dasar yang dimiliki daerah maka untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan program kepala daerah Kabupaten Pamekasan dan wakil kepala daerah Kabupaten Pamekasan yaitu : “ Terwujudnya Pamekasan yang bersih, sehat, cerdas dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa didukung aparat yang professional” Karena sifat dasar dari Visi ini harus terukur serta realistis maka hal ini dapat diterjemahkan sebagai berikut : Masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera, berlandaskan imam dan takwa adalah capaian yang dapat dilihat dari beberapa aspek yakni semakin tingginya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan, ketaatan terhadap aturan hokum, tingkat partisipasi terhadap pembangunan yang lebih tinggi, serta semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama dan budaya lokal dan aparat yang semakin professional dalam menjalankan tugasnya. Dalam mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah Kabupaten
Pamekasan
dan
wakil
kepala
daerah
Kabupaten
Pamekasan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan penjabarannya ditempuh melalui program : 1. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 2. Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan : 1. Jumlah penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat 2. Jumlah angka criminal 3. Persentasi penegakan peraturan daerah(jumlah pelanggaran masyarakat terhadap perda) 4. Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan :
23
-
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum.
Strategi yang akan ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan : -
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan suasana kondusif.
Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan : -
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, transparan, dan professional.
Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan : -
Mewujudkan masyarakat yang madani, kondusif dan berbasis religious, toleran dan bertanggung jawab.
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis Dalam rangka menyusun dokumen rencana strategis yang berkualitas secara sinergi, partisipatif dan akuntabel, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Pamekasan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut : a. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis No. 1. Terciptanya masyarakat
Kriteria ketertiban dan
ketentraman
Bobot 30
2.
Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan Perda
20
3.
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja
20
4.
Meningkatnya anggaran untuk pelaksanaan tugas penegakkan Perda
30
b. Nilai skala kriteria No.
Nilai Skala Kriteria Target Realisasi Bobot Strategis % %
Isu Strategis
24
Skor %
Terciptanya ketertiban ketentraman masyarakat
dan
30
90
90
30
Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan Perda
20
95
80
16,84
Meningkatnya efektivitas kerja
dan
20
95
80
16,84
Meningkatnya anggaran untuk pelaksanaan tugas penegakkan Perda
30
90
85
28,33
efisiensi
Rata-rata skor isu-isu strategis Isu-isu strategis
No.
ketertiban
dan
Total skor
1.
Terciptanya masyarakat
2.
Meningkatnya koordinasi dengan terkait dalam penegakan Perda
3.
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja
16,84
4.
Meningkatnya anggaran untuk pelaksanaan tugas penegakkan Perda
28,33
25
ketentraman
instansi
30
16,84
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Pada hakikatnya visi adalah mental mode masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersaman
sekaligus
diupayan
perwujudannya
secara
bersama,
sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan sebagai berikut : VISI : ”Terdepan
Dalam Pelaksanaan Penegakan
Peraturan Daerah Dan
Keputusan Kepala Daerah Dengan Didukung Aparat Yang Berkualitas Dan Profesionalisme Dalam Rangka Terciptanya Kondisi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat” MISI : Dalam rangka mewujudkan Visi, Satuan
Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pamekasan telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai
penjabaran
dari
Visi
yang
telah
ditetapkan,
hal
ini
dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan. Dengan Misi yang telah dirumuskan, diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang, mengetahui peran maupun program yang akan, sedang dan telah dilaksanakan serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.
26
Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan yaitu : 1. Menumbuhkembangkan
kepatuhan
masyarakat
terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 2. Penertiban
terhadap
pelanggaran
Peraturan
daerah
dan
Keputusan Kepala daerah yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Melakukan koordinasi dengan POLRI/TNI dan Dinas/Instansi terkait dalam melaksanakan penyuluhan maupun penertiban. 4. Memberdayakan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. TUJUAN : Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi issu-issu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa
datang
dengan
tujuan
yang
telah
ditetapkan,
maka
perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi. Sehubungan dengan itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: 1. Mewujudkan ketentraman masyarakat tertib hukum dan tertib sosial; 2. Mewujudkan
penegakan
peraturan
dan
peraturan
pelaksanaannya; 3. Menciptakan suasana batin masyarakat yang mendorong ketentraman dan ketertiban masyarakat.
27
SASARAN : Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Mengacu pada pengertian diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan
Masyarakat
Kabupaten Malang
menetapkan
Sasaran yang dapat disusun keterkaitan dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut: Tujuan 1 : Mewujudkan ketentraman masyarakat tertib hukum dan tertib sosial SASARAN URAIAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1 Terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat
~
2 Terlaksananya pengawasan dan Penegakan Perda
KEBIJAKAN ~
~
3 Pelaksanaan, pembinaan, penyitaan dan penindakan terhadap masyarakat
PROGRAM 1
Menjaga ketertiban, kemanan dan ketentraman dalam kota dari segala aspek
4 Pengawasan & pengendalain terhadap Penegakan peraturan daerah
Tujuan 2: Mewujudkan penegakan peraturan dan peraturan pelaksanaannya SASARAN URAIAN 1 Terciptanya kepastian hukum
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA ~
2 Terpenuhinya pelayanan keamanan di masyarakat
KEBIJAKAN ~
3 Penyelenggaraan pelayaan keamanan di masyarakat
28
PROGRAM 1
4 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tujuan 3 : Menciptakan suasana batin masyarakat yang mendorong ketentraman dan ketertiban masyarakat SASARAN URAIAN 1 Terwujudnya peran serta masyarakat dalam ketertiban, keamanan dan ketntraman
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA ~
~
2 Terpenuhinya pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang Kantrantibmas Terpenuhinya sarana & prasarana dalam mendukung operasional tugas
Perjanjian
KEBIJAKAN ~
3 Penyelenggaraan peningkatan
PROGRAM 1
pengetahuan aparat
4 Partisipasi kegiatan
kepamongprajaan
~
Penyelenggaraan pelayanan administrasi
2
Pelayanan administrasi perkantoran
~
Penyelenggaraan pelayanan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
3
- Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4
Kinerja Sesuai dengan Permendagri No. 29 Tahun
2010 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2013, Kepala Satuan Pamong Praja menetapkan 2 sasaran strategis, melalui 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan Operasi penertiban pedagang kaki lima pada program peningkatan keamanan dan kenyamanan, dengan sasaran strategisnya agar tercipta kepastian hukum. Dan melalui kegiatan ini diharapkan jumlah penindakan terhadap pelanggaran PKL meningkat dari tahun sebelumnya. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan Penegakan Perda dan SK Bupati dengan sasaran strategis terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat dan
29
diharapkan jumlah penindakan terhadap pelanggaran Perda & SK Bupati juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dokumen Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2013 sebagai berikut : Tujuan 1 : Mewujudkan ketentraman masyarakat tertib hukum dan tertib sosial SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Terciptanya kesadaran
~
hukum dalam masyarakat
Tujuan 2 :
Terlaksananya pengawasan dan
3 keg.
Penegakan Perda
Mewujudkan penegakan peraturan
dan
peraturan
pelaksanaannya SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Terciptanya kepastian hukum
~
Terpenuhinya pelayanan keamanan
8 keg.
di masyarakat
Tujuan 3 : Menciptakan suasana batin masyarakat yang mendorong ketentraman dan ketertiban masyarakat SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
Terwujudnya peran serta
~
Terpenuhinya pelayanan yang prima
masyarakat dalam ketertiban,
kepada masyarakat di bidang
keamanan dan ketntraman
Kantrantibmas ~
Terpenuhinya sarana & prasarana dalam mendukung operasional tugas
30
17 keg.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam
menghadapi
tuntutan
masyarakat
serta
perubahan-
perubahan yang disebabkan oleh faktor Internal dan Eksternal, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan yang mempunyai tugas poko dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan pada tahun 2014 telah mengalokasikan dana melalui Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dengan program kegiatan sebagai berikut :
ROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PLAPON ANGGARAN SEMENTARA NO
NAMA KEGIATAN
SASARAN
TARGET
TERTINGGI TAK LANGSUNG
1
2
3
4
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. pendukung pelayanan Tersedianya administrasi perkantoran barang & jasa 2. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya konsultasi ke luar daerah rapat-rapat konsultasi & konsultasi 3. Mpnitoring, evaluasi dan Terlaksanya pelaporan monev 2.
Program Peniongkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksanya peralatan gedung kantor & pemeliharaan rumah dinas peralatan kantor 3. Pemeliharutin/berkala gedung Terlaksanya
31
100%
100%
100%
LANGSUNG
7
8
2.783.777.915,56
2.538.595.800,00 638.526,100,00 486.974.000,00
52.000.000,00
99.552.100,00 106.885.700,00
100%
100% 100%
96.876.200,00
6.000.000,00 4.009.500,00
kantor & rumah dinas/kebersihan
pemeliharaan gedung
3.
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pelatihan 2. Diklat dasar Kepamongprajaan Terlaksananya Pelatihan 3. Kesamaptaan Terlaksananya Pelatihan
4. HUT Linmas
87.701.000,00
100%
50.000.000,00
152.915.000,00 Terlaksananya Upacara Terlaksananya Upacara Terlaksananya Upacara Terlaksananya Upacara
100% 100% 100% 100%
SASARAN
TARGET
2
3
4
Pelayanan Peningktatan Keamanan dan 1. Operasi kantrantibmas pada Bulan Ramadhan 2. Operasi penertiban PKL 3. Pengamanan Hari Raya Idul Adha 4. Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 5. Pengamanan natal & tahun baru 6. Pengamanan Pengawalan (Pamwal) Satpol PP 7. Operasi Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat 8. Pengamanan PILKADES 9. Rakor ketertiabn Umum& Ketentraman masyarakat 10. Operasi patroli wilayah 11. Sosialisasi penanggulangan penyebaran HIV/AIDS 12. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 13. Penunjang kegiatan Pemadam Kebakaran 14. Sosialisasi penanganan terhadap bencana kebakaran
6.
100%
NAMA KEGIATAN
1 5.
187.701.000,00 50.000.000,00
Pelayanan Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan
1. Upacara HUT Pol PP Kabupaten 2. Upacara HUT Pol PP Propinsi Jatim 3. Jambore Pol PP
NO
100%
Program
Pengawasan
25.940.000,00 62.975.000,00 34.000.000,00 30.000.000,00 PLAPON ANGGARAN SEMENTARA TERTINGGI TANG LANGSUNG LANGSUNG 7 8 842.568.000,00
Terlaksanya Operasi Terlaksanya Operasi Terlaksanyan Operasi Terlaksanya Operasi Terlaksananya Operasi Terlaksananya Operasi
100%
33.125.000,00
100%
100.000.000,00
100%
8.771.000,00
100%
37.780.000,00
100%
39.655.000,00
100%
60.000.000,00
100%
40.000.000,00
100%
94.337.000,00
100%
33.286.000,00
100%
71.681.000,00
Terlaksananya Sosialisasi
100%
168.993.000,00
Terlaksanya kegiatan Terlaksanya kegiatan
100%
60.000.000,00
100%
50.000.000,00
Terlaksananya Sosialisasi
100%
45.000.000,00
Terlaksananya Operasi Terlaksananya Operasi Terlaksananya Rakor Terlaksananya Operasi
dan
610.000.000,00
32
Pengendalian terhadap Pebegakan Peraturan daerah 1. Pengawasan dan pengendalian Perda No. 3 tahun 2002 2. Penegakan Perda & SK Bupati
3. Sosilisasi dan penyuluhan Perda dan Peraturan Bupati terhadap Pelajar/Siswa 4. Sosialisasi tentang Perda No. 8 Tahun 2012 tentang penataan, pengawasan dan pengendalian Warung Internet 5. Operasi Miras 6. Operasi PSK 7. Operasi Gabungan 8.
Operasi penertiban siswa/pelajar bolos sekolah pada jam belajar
Terlaksananya operasi terbakau Terlaksanany operasi penegakan Perda dan SK Bupati Terlaksananya kegiatan
Terlaksananya kegiatan
Terlaksananya Pengamanan Terlaksananya Pengamanan Terlaksananya Pengamanan Terlaksananya kegiatan
33
100%
250.000.000,00
100%
100.000.000,00
100%
35.000.000,00
100%
30.000.000,00
100%
60.000.000,00
100%
30.000.000,00
100%
60.000.000,00
100%
45.000.000,00
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD
Tabel 19 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Kondisi Kinerja pada
Kinerja pada awal No.
Indikator
Target Capaian Setiap Tahun
akhir
periode
periode
RPJMD Tahun 0
1 1.
2.
3.
4.
2 Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun selama lima tahun Terlaksananya dan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 5 tahun Terlaksananya pengadaan pakaian dinas setiap tahun bagi 263 orang pegawai, dan pengadaan pakaian khusus untuk hari-hari tertentu bagi 263 orang pegawai. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan,
RPJMD Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
1
2
3
4
5
3
4
5
6
7
8
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
36 orang
36
36
36
36
6 tindak
7
6
5
5
4
15 kasus
18
17
16
15
14
0%
100%
100%
100%
100%
100%
25 orang
26
27
28
3 7
bintek dan sosialisasi 5.
• Angka kriminalitas
criminal pertahun 6.
- Jumlah pelanggaran Perda
7.
Jumlah partisipasi yang diikuti
8.
Jumlah Linmas 10000 penduduk
terlatih
per
34
9
9.
Terciptanya lingkungan yang aman bebas narkoba, miras, perjudian dan penyakit masyarakat lainnya untuk 300 orang selama
10.
5 tahun jumlah kemitraan, seminar, sarasehan dan diskusi, sosialisasi dengan mahasiswa, ormas/ LSM
1
1
1
1
1
1
paket
Paket
paket
Paket
Paket
Paket
0%
100%
100%
100%
100%
100%
35
BAB VII PENUTUP
A. KESIMPULAN Keamanan
dan
ketertiban
pada
hakekatnya
merupakan
kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk bebas dari gangguan fisik, psikis, rasa kawatir serta terlindung secara filosofi Negara ditentukan dan berakar dari kontrak sosial untuk memberikan jaminan hak asasi dan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat dan selanjutnya fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan, ketertiban serta perlindungan bagi masyarakat dan selanjutnya fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan ketertiban serta perlindungan masyarakat ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, memberikan perlindungan kehidupan masyarakat serta menjaga agar roda
pemerintahan
dan
peraturan
perundang-undangan
dapat
berjalan dengan aman, tertib serta terkendali sesuai perundangundangan dan peraturan yang berlaku. Dengan
demikian
agar
strategi
dan
prioritas
program
pembangunan dapat dilaksanakan sesuai rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan tahun 2013 – 2018 pada bidang umum pemerintahan.
B. SARAN Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam penyusunan Rencana Strategis perlu peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang
36
baik sesuai dengan kondisi Kabupaten Pamekasan saat ini sehingga mempermudah dalam penyelengagaraan tugas pokok dan fungsi Satuan
Polisi
Pamong
Praja
dalam
pembangunan
dan
kemasyarakatan. Dalam penyusunan program pembangunan khususnya dibidang keamanan dan ketertiban berpedoman pada rencana strategis tahun 2013 – 2018.
Pamekasan, 15 Agustus 2013 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PAMEKASAN
MASRUKIN, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I NIP.19691104 199003 1 005
37
