RENCANA STRATEGIS

PEMERINTAH KOTA PADANG

RENCANA STRATEGIS 2014-2019 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SONY

2014

DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang Tahun 2014 – 2019 telah dapat diselesaikan sebagai amanat setiap lima tahun setelah Rancangan RPJMD Kota Padang disusun.

RENSTRA ini

merupakan acuan utama

Perdagangan

bagi

Dinas

Perindustrian

Pertambangan dan Energi Kota Padang untuk melaksanakan program pembangunan di sektor perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi selama 2015-2019 dalam mendukung pembangunan Kota Padang. Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang dan fokus (menitikberatkan) pada upaya pencapian target-target RPJMD Kota Padang Tahun 2014 – 2019, namun juga dengan sangat memperhatikan target-target nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005 - 2025 (UU no 17/2007) & RPJMN 2010 - 2014 (Perpres 5/2010) serta mempertimbangkan Rencana strategis yang disusun oleh kementerian Terkait di pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian R.I, Kementerian Perdagangan RI dan Kementrian ESDM R.I. Selanjutnya untuk menghindari permasalahan keruangan dan untuk sinergi antar wilayah dan didalam wilayah, maka Penyusunan Rencana strategis ini juga mengacu pada RTRW Kota Padang dan KLHS Kota Padang. Misi pembangunan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi Kota Padang Tahun 2014 – 2019 ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, oleh karena itu Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang akan melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait sehingga pembangunan pembangunan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi 2014 – 2019 dapat dilaksanakan dengan optimal.

1

Akhirnya,

semoga

RENSTRA

Dinas

Perindustrian

Perdagangan

Pertambangan dan Energi Kota Padang Tahun 2014 – 2019 ini, kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang dalam melakukan tugasnya. Semoga RENSTRA ini dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Padang. Amin.

Padang, 17 Desember 2014 Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang

Drs. H. Dian Wijaya Pembina Utama Muda/ Nip. 19620812 198802 1 001

2

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

v

Daftar Gambar

vii

Bab I Pendahuluan

1

1.1 Latar belakang

1

1.2 Landasan hukum

2

1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindagtamben

4

Kota Padang Tahun 2014 – 2019. 1.4 Sistematika penulisan.

5

Bab. II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang 2.1 Tugas

pokok,

fungsi

dan

Struktur

Organisasi

Dinas

8 8

Perindagtamben Kota Padang. 2.2 Sumber Daya di Dinas Perindagtamben Kota Padang.

18

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang.

46

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Dinas

63

Perindagtamben Kota Padang. Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. 1.1 Identifikasi

Permasalahan

berdasarkan

Tugas

68 dan

Fungsi

68

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

69

Pelayanan di Dinas Perindagtamben Kota Padang. Daerah Terpilih. 1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota.

74

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

77

Hidup Strategis. 1.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

80

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan Indagtamben

84

Tahun 2009–2014. 4.1 Visi dan Misi Dinas Perindagtamben Kota Padang.

84

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindagtamben

85

Kota Padang.

iii

4.3 Strategi serta Kebijakan dibidang Indagtamben di Kota Padang. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

94 118

dan Pendanaan Indikatif. Bab VI

Indikator Kinerja Dinas Perindagtamben Kota Padang yang

145

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Bab VII Penutup.

149

iv

DAFTAR TABEL Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang

18

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang Berdasarkan

18

Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2013 Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang Berdasarkan

19

Golongan Tahun 2013 Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan

41

Pertambangan dan Energi Kota Padang Tahun 2013 Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

49

Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang Tahun 2014 Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindagtamben

88

Kota Padang Tahun 2014 - 2019 Tabel 4.2 Isu strategis, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Renstra Dinas

102

Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014 sd 2019 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

124

Dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan Dan Energi Kota Padang Tahun 2014 - 2019 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

v

146

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan Dan Energi Kota Padang

vi

17

RENCANA STRATEGIK 2014-2019

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Kebijakan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Desentralisasi tentunya akan membawa implikasi perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan, baik itu berupa perubahan peran maupun fungsi birokrasi mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Perubahan yang mendasar itu tentunya memerlukan pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan Daerah dan diselenggarakan secara efisien, efektif dan berkualitas. Pembangunan Kesejahteraan masyarakat dimaksudkan agar bagaimana daerah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dan terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang (Dinas Perindagtamben Kota Padang) merupakan salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah Pemerintah Kota Padang salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kota Padang terutama di Sektor Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi. Sehingga Dinas Perindagtamben Kota Padang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Padang. Untuk itu agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di kota Padang dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perindagtamben Kota Padang tahun 2014 – 2019 sebagai bagian dari RPJMD dengan mengikut sertakan pelaku kegiatan dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya sehingga hasilnya akan lebih kondusif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32


1


tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategi merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi

berdasarkan

kondisi

dan

potensi

daerah

Kota

Padang

dalam

penyusunannya melibatkan stakeholder terkait. Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Perindagtamben Kota Padang ini juga mengacu pada : -

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

-

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang

-

Visi dan Misi dari Walikota Padang terpilih

-

Visi dan Misi dari Kementrian Lembaga terkait

-

Visi dan Misi dari Dinas Peridagtamben Propinsi Sumatera Barat dan

-

Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan bagi Stakeholder industri

perdagangan pertambangan dan energi umumnya dan Dinas Perindagtamben Kota

Padang

khususnya

didalam

melaksanakan

pembangunan

atau

pengembangan dibidang industri, perdagangan dan pertambangan serta energi dengan merancang suatu kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun. I.2 Landasan Hukum Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014 - 2019, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 4. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


2


5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 7. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 8. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585). 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 18);


3


16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. 17. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol di Kota Padang. 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang 19. Peraturan Walikota Padang Nomor 61 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindagtamben Kota Padang. 20. Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. I.3

Maksud

Dan

Tujuan

Dari

Penyusunan

Renstra

Dinas

Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014 S/D 2019 a. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang 2014-2019 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Perindagtamben Kota Padang, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan stakeholder sehingga lebih memantapkan dalam pencapaian visi dan misi dari Dinas Perindagtamben Kota Padang. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka didalam Renstra

juga

disusun

rencana

kerja

Program/Kegiatan, yang nantinya akan

yang

dituangkan

dalam

digunakan sebagai pedoman

selama 5 (lima) tahun kedepan.


4


b. Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perindagtamben Kota Padang sebagai berikut : 1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perindagtamben Kota Padang

dalam

menjalankan organisasinya, sehingga ketika pimpinan berubah organisasi tidak bertukar kebijakan. 2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perindagtamben Kota Padang dalam menjalankan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan

yang

disusun

dapat

dilaksanakan

secara

kontinue/berkelanjutan. 3. Memudahkan Dinas Perindagtamben Kota Padang dalam melakukan kontrol terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur. I.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan dokumen Renstra Dinas Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Bab I memuat tentang: 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud

dan

tujuan

penyusunan

Renstra

Dinas

Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014 – 2019, 1.4 Sistematika penulisan. Bab. II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang Bab II memuat tentang: 2.1 Tugas

pokok,

fungsi

dan

Struktur

Organisasi

Dinas

Perindagtamben Kota Padang. 2.2 Sumber Daya di Dinas Perindagtamben Kota Padang. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang.


5


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Dinas Perindagtamben Kota Padang. Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Bab III memuat tentang: 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Dinas Perindagtamben Kota Padang. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis. Bab

IV

Visi,

Misi,

Tujuan,

Sasaran,Strategi

dan

Kebijakan

Indagtamben Tahun 2009–2014. Bab II memuat tentang: 4.1 Visi dan Misi Dinas Perindagtamben Kota Padang 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindagtamben Kota Padang 4.3 Strategi serta Kebijakan dibidang Indagtamben di Kota Padang. Bab V Rencana

Program

dan

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini memuat program, kegiatan serta indikator pertahun atau kumulatif selama kurun waktu lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2014 – 2019, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI Indikator Kinerja Dinas Perindagtamben Kota Padang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada

bagian

ini

dikemukakan

indikator

kinerja

Dinas

Perindagtamben Kota Padang yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD.


6


Bab VII Penutup Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan arti penting Renstra bagi Dinas Perindagtamben Kota Padang serta catatan dan harapan Kepala Dinas dimasa yang akan datang.


7


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG 2.1 Tugas

pokok,

fungsi

dan

Struktur

Organisasi

Dinas

Perindagtamben Kota Padang. Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang memiliki tugas pokok dan fungsi Dinas antara lain : Tugas Pokok Dinas: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Padang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi berdasarkan asas desentralisasi dan tugas perbantuan. Fungsi Dinas: Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;

2.

Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;

3.

Melaksanakan koordinasi tugas pelayanan dalam bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;

4.

Memberikan

pembinaan

dan

melaksanakan

tugas

dalam

bidang

perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi; 5.

Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dalam bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;

6.

Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tudas dalam bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;


8


7.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas;

8.

Pengguna anggaran dinas;

9.

Pengguna barang dinas;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang yang ada antara lain: Sekretariat : Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Tugas Pokok Sekretariat: Membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepaa seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. Fungsi Sekretariat : a.

Menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;

b.

Menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;

c.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia;

d.

Membuat

evaluasi

dan

laporan

pelaksanaan

tugas

Dinas

Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi; dan e.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:


9


Tugas Pokok Bidang Perindustrian: Membantu Kepala Dinas memberikan bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan, komoditi/produk, usaha, sarana di bidang perindustrian. Fungsi Bidang Perindustrian: a.

Menyusun program pembinaan;

b.

Melaksanakan kebijakan pembinaan industri;

c.

Melakukan koordinasi/ kerjasama pembinaan;

d.

Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian;

e.


Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Tugas Pokok Perdagangan: Membantu

Kepala

Dinas

dalam

melaksanakan

bimbingan

teknis

pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan, komoditi/ produk, usaha, saran perdagangan. Fungsi Perdagangan: a.

Menyusun program pembinaan;

b.

Melaksanakan kebijakan pembinaan perdagangan;

c.

Melakukan koordinasi/ kerjasama pembinaan;

d.

Membuat Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perdagangan;

e.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Tugas Pokok Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa:


10


Mempersiapkan, melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa. Fungsi Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa a.

Menyusun rencana dan pelaksana kebijakan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa;

b.

Mengkoordinir pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa;

c.

Melakukan pengawasan kegiatan dibidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa;

d.

Melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan;

e.

Mengkoordinnir pengawasan dan pengendalian sembako dan barang strategis;

f.

Melakukan koordinasi / pembinaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

g.

Mengkoordinir dan pengawasan pelaksanaan kemetrologian;

h.

Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa;

i.


Bidang Pertambangan dan Energi Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Tugas Pokok Pertambangan dan Energi Memepersiapkan dan melaksanakan kebijakan serta pelayanan perizinan pengusahaan pertambangan dan energi Fungsi Pertambangan dan Energi a.

Menyusun rencana kebijakan pembinaan, penelitian dan pengembangan pertambangan dan energy;

b.

Melaksanakan kebijakan program pemerintah di bidang pertambangan dan energy;


11


c.

Melaksanakan koordinasi dalam bidang pertambangan dan energy;

d.

Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

e.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan

Energi Kota Padang juga dibantu oleh 2 (dua) UPT Wilayah yaitu UPT Wilayah Utara dan UPT Wilayah Selatan. Ini sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Bagian Keenam tentang Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Wilayah Utara dan Wilayah Selatan pasal 27. Berikut tugas pokok dan fungsi dari UPT Wilayah Utara dan Selatan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang. 1.

Melaksanakan

penatausahaan

program/kegiatan,

keuangan,

peralatan,

perlengkapan asset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya; 2.

Menyusun rencana dan program kerja tahunan meliputi koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat, pelaku usaha dan kelompok usaha pada bidang

industri,

perdagangan,

pertambangan

dan

energi

dengan

berpedoman dan sesuai kepala dinas; 3.

Menyusun konsep rencana pembinaan pada bidang industri , perdagangan pertambangan dan energi di kecamatan;

4.

Membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan Dan Energi

Kota

Padang

dalam

pengelolaan

administrasi

organisasi

di

kecamatan; 5.

Melaksanakan

pengendalian,

pengawasan

dan

pengamanan

atas

pelaksanaan tugas dan program yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang di tingkat kecamatan; 6.

Menjalin hubungan dan bekerjasama dengan organisasi/ badan / lembaga yang bergerak di bidang industri, perdagangan pertambangan dan energi yang meliputi instansi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta;


12


7.

Mengaktifkan dan mendorong tumbuhnya dunia usaha/ kelompok usaha baru bersama tenaga penyuluh bidang industri, perdagangan pertambangan dan energi;

8.

Mensosialisasikan aturan dan perundangan di lingkup industri, perdagangan, pertambangan dan energi kepada masyarakat;

9.

Membantu terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dilingkup industri, perdagangan, pertambangan dan energi kepada masyarakat di tingkat kecamatan;

10. Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan tugas ke Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang; 11. Melaksanakan tugas kedinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan untuk pelaksanaan tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas, Walikota Padang membentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindagtamben Kota Padang. Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari : Kepala UPT, Sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut tupoksi dari masing-masing jabatan yang ada antara lain: 1. Kepala UPT UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau teknis penunjang dalam tera dan tera ulang ukur takar timbang dan perlengkapannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka UPT Metrologi Legal memiliki tupoksi sebagai berikut: a. Pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera dan atau tera ulang; b. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; c. Pelaksanaan operasional metrology legal; d. Pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya. e. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retibusi pelayanan tera / tera ulang ke Kas Umum Daerah; f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan


13


g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. Menyusun perencanaan dan kegiatan UPT b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor; c. Melaksanakan administrasi kepegawaian; d. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera / tera ulang ke KAs Umum Daerah; e. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan teknis dan standar ukuran dibidang kemetrologian; b. Menyiapkan

panduan

mutu

dan

prosedur

mutu

serta

bertanggungjawab terhadap pengendalian seluruh dokumen system mutu; c. Menyiapkan metode tera dan atau tera ulang, metode pengujian barang

dalam keadaan terbungkus,

metode kalibrasi,

validasi

program, dan pengendalian rekaman teknis; d. Pelaksanaan penjaminan ketertelusuran pengukuran dan menjamin mutu hasil pekerjaan; e. Pelaksanaan tera dan atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya

dan

pengujian

barang

dalam

keadaan

terbungkus; f.

Merencanakan dan melaksanakan audit internal;

g. Melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium ketrologian; h. Merencanakan dan mengembangkan ruang lingkup laboratorium; dan


14


i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang memiliki susunan organisasi sebagai berikut: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Perindustrian, terdiri dari : 1. Seksi Bina Usaha Industri; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri. d. Bidang Perdagangan, terdiri dari : 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan; 2. Seksi Promosi dan Pendaftaran; e. Bidang Pertambangan Energi, terdiri dari : 1. Seksi Pertambangan; 2. Seksi Energi; f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa, terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen; 2. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa. g. Unit Pelaksana Teknis 1. Unit Pelaksana Teknis Wilayah Utara yang dibantu oleh Kepala TU UPT Wilayah Utara. 2. Unit Pelaksana Teknis Wilayah Selatan yang dibantu oleh Kepala TU UPT Wilayah Selatan. 3. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang dibantu oleh : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Kelompok Jabatan Fungsional


15


Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang dapat dilihat pada gambar 2.1.


16


Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan Dan Energi Kota Padang Kepala Dinas Sekretariat Kelompok Fungsional

Kabid. Perdagangan

Kabid. Industri

Kasi BU Industri

Kasi Sarpra Industri

Kasi BU Perdagangann

Subag. Keuangan

Subag. Umum

Kabid. PK dan PBJ

Kasi Promosi & Pendaftaran

Kasi PK

Kasi PBJ

Kabid. Pertambangan dan Energi

Kasi Pertambangan

Kepala UPT Wilayah Utara

Kepala UPT Wilayah Selatan

Kepala UPT Metrologi

Kepala TU UPT Wilayah Utara

Kepala TU UPT Wilayah Selatan

Kepala TU UPT Metrologi


17

Kasi Energi


2.2 Sumber Daya Dinas Perindagtamben Kota Padang Pada saat ini jumlah pegawai di Dinas Perindagtamben Kota Padang berjumlah 74 (Tujuh Puluh Empat) orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Pendidikan ASN

S2

S1

D3

Slta

Sltp

Sd

Jumlah

14

28

9

12

1

0

62

(Aparatur Sipil Negara) PTT

12

(Pegawai Tidak Tetap) Jumlah

74

Adapun jumlah pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang yang memiliki jabatan struktural, fungsional, fungsional umum adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.2. Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang Berdasarkan Jabatan Struktul, Fungsional, Fungsional Umum Tahun 2013 Jabatan Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Fungsional umum

Jumlah

1

5

16

43 (tambahan 3 orang

62

staf tahun 2013 berasal dari honor)


18


Sedangkan berdasarkan golongan pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang dapat diuraikan sebagaimana tabel 2.2.3. Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perindagtamben Kota Padang Berdasarkan Golongan Tahun 2013 Golongan

Golongan

Golongan

Golongan

IV

III

II

I

12

46

3

0

PNS

JUMLAH 62

Ptt

12

Jumlah

74

Dari 62 (Enam Puluh Dua) pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki Dinas Perindagtamben Kota Padang terdapat 19 tenaga ahli yang terdiri dari: 1.

Tenaga penyuluh perindag sebanyak 4 orang

2.

Tenaga Shindansi Perindustrian sebanyak 1 orang

3.

Inspektur tambang sebanyak 2 orang

4.

Tenaga ahli PPNS Perlindungan Konsumen sebanyak 2 orang

5.

Tenaga ahli Pengawasan barang dan jasa sebanyak 6 orang

6.

Tenaga ahli metrologi sebanyak 4 orang. Meskipun demikian Dinas Perindagtamben Kota Padang masih membutuhkan

tenaga ahli sebanyak 26 orang lain dan 28 orang tenaga umum lainnya. Untuk memenuhi jumlah demikian dapat dilakukan rekrut pegawai atau memberdayakan pegawai yang ada. Tenaga ahli yang dibutuhkan Dinas Perindagtamben Kota Padang saat ini antara lain: 1. Tenaga ahli PPNS Perlindungan Konsumen sebanyak 3 orang 2. Tenaga Penyuluh Perindag sebanyak 12 orang 3. Tenaga ahli pengawas barang dan jasa sebanyak 6 orang 4. Tenaga ahli dan PPNS Kemetrologian sebanyak 4 orang Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:


19


1. Gedung Dinas Perindagtamben Kota Padang yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No. 67 Padang; Gedung ini sudah terlalu sempit untuk menampung pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang; 2. Masing-masing eselon IV.a telah memiliki kendaraan dinas satu unit sepeda motor untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. 3. Setiap bidang telah dibekali perangkat lengkap komputer dan laptop. 4. Tahun 2013 telah dibangun Gedung Metrologi Kota Padang dan akan selesai tahun 2014 lengkap dengan sarana dan prasarana untuk metrologi. 5. Sampai dengan Tahun 2013 Dinas Perindagtamben Kota Padang telah diberi bantuan kendaraan operasional 4 (empat) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit mobil untuk operasional Metrologi Legal. Selain didukung oleh anggaran dari APBD Kota Padang, Dinas Perindagtamben Kota Padang juga dibantu oleh anggaran Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindag Propinsi Sumatera Barat dan Kementrian Lembaga lainnya (Kementrian Perindustrian RI, untuk

Kementrian Perdagangan RI dan Kementrian ESDM RI) terutama

pembangunan

sarana

dan

prasarana

di

bidang

industri

perdagangan

pertambangan dan energi. 2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang di

masa lalu (2009 - 2014) dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang seperti yang terdapat pada tabel 2.3.1 dan 2.3.1 berikut:


20


Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang

No.

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10 11

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Jumlah penerbitan izin industri Jumlah penerbitan izin perdagangan Jumlah tanda daftar perusahaan Jumlah pelaku usaha industri yang dibina Jumlah bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha usaha industri Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat merek Jumlah perusahaan yang mendapatkan bantuan desain kemasan Jumlah perusahaan yang mendapatkan bantuan kemasan Jumlah pelaku usaha perdagangan yang dibina Jumlah pelaku usaha yang mengikuti

Target SPM

1000 7500 7500 1200 500

Target IKK

Target Indikasi Lainnya Unit usaha Unit usaha Unit usaha Unit usaha Unit

Target SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

200

200

200

200

200

131

187

188

125

1500

1500

1500

1500

1500

1293

2045

2207

1500

1500

1500

1500

1500

1200

1440

240

240

240

240

175

100

100

61

240 100

100

100

Rasio Capaian pada Tahun ke-

5

1

2

3

4

5

50

65,5

93,5

94

62,5

25

1118

1334

86,2

136,333

147,133

74,533

88,933

1406

978

843

80

96

93,733

65,2

56,2

52

60

445

210

72,917

21,667

25

185,417

87,5

52

60

15

15

61

52

60

15

15

500

Unit usaha

100

100

100

100

100

-

-

-

25

15

0

0

0

25

15

200

Unit usaha

40

40

40

40

40

15

-

-

-

15

37,5

0

0

0

37,5

200

Unit usaha

40

40

40

40

40

15

-

-

-

15

37,5

0

0

0

37,5

200

Unit usaha

40

40

40

40

40

15

-

-

-

15

37,5

0

0

0

37,5

84

665

1052

0,000

60

8,4

66,5

105,2

370

318

292

37,2

0

74

63,6

58,4

5000

Unit usaha

2500

Unit usaha


1000 500

1000 500

1000 500

1000 500

1000 500

186

600 -

21


No.

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikasi Lainnya

Target SKPD Tahun ke-

1

2

3


4

5

1

2

3


4

5

1

2

3

4

5

pameran 12 13 14 15 16 17 18 19

20

21

Jumlah izin usaha pertambangan Daftar pemegang izin pemakaian air tanah / air permukaan Daftar perusahaan pengeboran tahun 2013 Daftar SPBU di Kota Padang Daftar agen minyak tanah di Kota Padang Tersedianya pasar tradisional yang bersih dan nyaman Data perusahaan ekspor impor Kota Padang Jumlah perusahaan yang diawasi Frekuensi monitoring harga kebutuhan pokok / penting dan strategis dalam 1 minggu Jumlah penanganan kasus di BPSK

20

Unit

4

4

4

4

4

500

Unit usaha

100

100

100

100

100

10

Unit usaha

2

2

2

2

10

Unit

2

2

2

75

Unit

15

15

2

3

16

Unit

-

-

-

-

-

24

19

29

2

5

4

2

2

2

-

-

15

15

15

-

-

3

4

4

-

-

20

0

0

0

0

500

-

0

24

19

29

0

4

5

250

200

100

200

250

-

-

24

0

0

0

0

1.200

-

-

56

0

0

0

0

373,333

-

0

0

33,333

0

0

0

0

0

1.333,333

0

0

210

0

0

0

100

100

100

100

100

26

43

57

100

107

1

-

15

Unit usaha

3

3

3

3

3

2000

Unit usaha

400

400

400

400

400

2

Kali/ minggu

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

500

kasus

100

100

100

100

100

26

43

57

100

107


-

-

-

40

-

840

22


Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 2009

2010

2011


2012

2013

2009

2010

2011

2012


2013

2009

2010

2011

2012

2013

Pendapatan Golongan A < 2 Krat

15.000.000,00

Golongan B dan C < 2 krat SIUP

7.500.000,00 101.260.000,00

IUI TDP

140.900.000,00

Galian C TDG

7.500.000,00

800.000,00

10.475.000,00

14.100.000,00

111.100.000,0 0

10.000.000,00

33,33

15.000.000,00

7.180.000,0 0

36.370.000,00

7.120.000,00

13.600.000,00

5.000.000,0 0 7.500.000,0 0

15.000.000,00

800.000,00 14.400.000, 00

35,92

100,84

77,02

100,00

78,85

102,13

57.015.000,00

44.560.000,00

78,15

6.500.000,00

1.400.000,00

21,54

66,00

100,00

200,00

99,74

91,55

Belanja Tidak Langsung Gaji, tunjangan serta kegiatan pegawai lainnya

2.824.872.974,7 3

2.713.042.557,73

2.821.138.882,47

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

3.167.555.537,0 8

10.455.400.200,00

2.739.132.759 ,00

38.300.000,00

469.200.000,00

0,00

2.699.177.3 22,00

2.699.090.2 07,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

3.031.823.0 29,00

8.473.165.911 ,00

38.200.420, 00

429.552.600,0 0

151.757.64 0,00

164.400.000,00

92,31

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya 33.500.000,00

0,00

5.000.000,00

19.076.000,00

31.496.700,00

94,02

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

20.000.000,00

5.181.000,00

5.000.000,00


5.582.000,00

5.181.000,0 0

23

5.000.000,0 0

4.154.682,6 0

3.486.000,00

100,00

100,00

74,43

69,72


Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 2009

2009

2010

2011

2012

2013

68.592.000,00

68.940.000,00

66.361.077,00

88.000.000,00

43.654.826,00

50.224.468, 00

57.081.556, 00

58.716.280, 93

75.319.406,00

73,22

82,80

88,48

85,59

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2.700.000,00

2.868.750,00

3.000.000,00

3.910.000,00

7.500.000,00

2.511.000,00

1.520.000,0 0

2.290.000,0 0

3.822.416,0 0

5.600.900,00

52,98

76,33

97,76

74,68

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

8.532.000,00

10.000.000, 00

12.000.000, 00

15.000.000, 00

20.000.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

53.260.800,00

77.159.500,00

50.000.000,00

71.159.000,00

71.159.000,00

53.260.000,00

77.100.000, 00

50.000.000, 00

71.159.000, 00

71.159.000,00

99,92

100,00

100,00

100,00

36.900.000,00

22.914.500,00

20.000.000,00

28.034.500,00

40.000.000,00

36.899.950,00

22.914.450, 00

20.000.000, 00

22.427.600, 00

31.986.600,00

100,00

100,00

80,00

79,97

4.000.000,00

4.000.000,00

9.999.500,00

5.000.000,00

3.980.000,0 0

4.000.000,0 0

9.999.500,0 0

5.000.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

97.885.000,00

118.600.000,00

97.620.710, 50

116.019.000,0 0

98,34

99,73

97,82

Penyedian ATK Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2011

2012

2013


46.800.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

2010


116.294.900,0 0

197.449.50 0,00

2009

2010

2011

2012

2013

117.000.000,00

200.790.000,00

4.846.000,00

5.881.000,00

9.880.000,00

17.340.000,00

15.952.800,00

23.081.700,00

25.000.000,00

16.117.000, 00

15.681.900, 00

21.311.333, 61

23.380.000,00

92,95

98,30

92,33

93,52

21.555.000,00

44.400.000,00

40.000.000,00

46.737.000,00

75.000.000,00

44.208.700, 00

39.838.806, 00

33.917.040, 90

53.412.900,00

99,57

99,60

72,57

71,22

253.927.200,00

155.030.000,00

216.380.000,00

301.990.100,00

271.097.700,00

154.050.90 0,00

200.024.67 4,00

272.153.47 8,12

269.025.800,0 0

99,37

92,44

90,12

99,24

Pendukung Pelayanan Kantor / Koordinasi / Konsultasi Dalam Daerah

64.457.000,00

205.676.000,00

Peningkatan Jasa Pelayanan Publik

59.919.000,00

31.959.200,00

21.165.600,00

24.965.600,00

27.160.800,00

31.360.100, 00

20.166.600, 00

24.965.600, 00

26.671.700,00

98,13

95,28

100,00

98,20

86.400.000,00

114.184.800,00

105.330.000,00

120.873.200,00

63.664.800, 00

79.180.200, 00

82.220.598, 00

105.874.400,0 0

73,69

69,34

78,06

87,59

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyedian Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Peningkatan Jasa Pelayanan Administrasi Dan Pelayanan Kantor

5.286.000,0 0

89,99

153.066.00 0,00


24

74,42



Uraian 2009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

15.000.000,00

14.950.000,00

2011

5.000.000,00

2012

21.945.000,00

2013

35.000.000,00

2009

214.375.000,00

229.864.750,00

200.000.000,00

197.861.736,00

514.046.000,00

2011

2012

2013

14.950.000, 00

5.000.000,0 0

21.940.611, 00

34.917.750,00

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

31.690.000,00

25.000.000,00

32.990.000,00

37.241.000,00

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor (pasca gempa)

51.508.000,00

199.772.46 6,00

180.147.05 7,00

175.978.22 8,00

Pembangunan Gudang Kemetrologian

2010

2011

100,00

100,00

2012

99,98

336.477.880,0 0

29.009.500, 00

25.000.000, 00

86,91

90,07

88,94

65,46

30.710.391, 00

34.145.000,00

91,54

100,00

93,09

85,36

98,89

162.145.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus HariHari tertentu

20.000.000,00

13.125.000,00

160.231.68 9,00

98,82

24.543.925, 00

97,30

0,00 25.225.000,00

13.125.000,00

11.250.000, 00

11.200.000,00

Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur


25

99,77 91,32

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya Pengadaan Mesin/Kartu Absen

2013

100,00

53.300.000, 00

53.896.500,00

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor (sarana parkir)

40.000.000,00

2009

231.670.000,0 0

3.750.000,0 0

3.750.000,00 20.000.000,00


2010

253.700.000,00

Pemeliharaan rutin / Berkala Meubelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

2010


11.200.000, 00

85,71

100,00



Uraian 2009 Pendidikan dan Pelatihan Formal Forum Komunikasi Indagtamben

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2010

16.950.000,00

2011


2012

2013

700.000,00

115.650.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

9.870.000,00

10.000.000,00

2009

2010


2011

2012

700.000,00

115.650.00 0,00

2013 0,00

2009

9.977.000,0 0

9.741.690,0 0

9.931.000,00

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

0,00

99,77

98,70

99,31

56.260.000,00

10.000.000,00

9.741.450,0 0

97,41

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Inventarisasi dan labelisasi aset tetap SKPD

14.968.000, 00

15.000.000,00

99,79

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Sensus Barang Daerah

15.000.000,00

14.636.000,00

97,57

75.000.000,00

74.482.000,00

99,31

479.600.000,00

343.508.500,0 0

71,62

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rekruitmen Tenaga Maintenance / tenaga pendamping

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Bimbinga Kelembagaan dan manajemen bagi KJKS kelurahan


26



Uraian 2009

2010

2011


2012

2013

2009

2010

2011

2012


2013

2009

2010

2011

2012

2013

Program Pengembangan dan Pengolahan Data Statistik

Penyusunan Direktori dan Layanan Informasi Perindagtamben

198.559.500,0 0

200.000.000,00

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pembinaan pengawasan & Penertiban Usaha Penambangan bahan galian Gol C

45.600.000,00

45.581.000,00

52.500.000,00

28.182.000,00

Inspeksi Tambang Ke Lokasi PT. Semen Padang

17.550.000,00

19.995.000,00

26.800.000,00

43.107.000,00

Operasional Pemungutan Retribusi Angkutan Bahan Galian Gol C

70.175.000,00

34.676.000, 00

52.275.000, 00

28.060.817, 40

17.995.000, 00

26.400.000, 00

37.162.544, 70

64.213.000,00

92.120.644, 20

59.383.000,00

13.000.000,00

Pembinaan,Pengawasan dan Penertiban Pengambilan Material Sungai di Kota Padang

70.000.000,00

Melakukan Survei penetapan wilayah resapan / daerah konservasi

50.000.000,00

Operasonal pemungutan restribusi angkutan bahan galian gol C

27.000.000,00

Pembinaan, Pengawasan dan Inspeksi serta Bimbingan Teknis Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan


99,28

76,08

99,57

99,57

90,00

98,51

86,21

91,50

95,98

90,49

0,00

95.979.000,00

65.625.000,00

163.265.000,0 0

180.000.000,00

27

90,70



Uraian 2009

2010

2011


2012

Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Air Tanah

2013

2009

2010

2011

2012

70.000.000,00


2013

2009

2010

2011

2012

68.130.000,00

2013 97,33

Pembinaan Pengawasan & Penertiban Usaha Penambangan mineral bukan logam da batuan

Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Sosialisasi Program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji 3 kg di Kota Padang

Program Pembinaan Pengusahaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Pengawasan Penggunaan Genset Untuk Keperluan Sendiri / Pembinaan Izin Usaha Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan Pengawasan Penggunaan Genset Untuk Keperluan Sendiri / Pembinaan Izin Usaha Ketenagalistrikan

Pengawasan dan Pengendalian BBM Kota Padang Pengawasan dan pengumpulan oli bekas Pembangkit Listrik Tenaga Hydro Mikro

32.500.000,00

389.504.500,00

70.000.000,00

32.249.500, 00

379.299.48 2,10

67.279.000,00

99,23

97,38

96,11

12.500.000,00

22.678.500,00

73.525.000,00

12.305.000, 00

20.571.667, 35

70.798.000,00

98,44

90,71

96,29

21.100.000,00

21.100.000,00

25.000.000,00


272.087.60 0,40

301.917.000,00

28

90,12



Uraian 2009

2010

2011


2012

Pembinaan dan pengawasan serta dukungan perawatan PLTMH

2013

2009

2010

2011

2012

40.000.000,00


2013

2009

2010

2011

2012

36.997.000,00

92,49

Program Pembinaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Air Bawah tanah

13.650.000,00

35.945.000,00

32.300.177, 00

89,86

493.420.000,00

486.906.85 6,00

98,68

Program pemberdayaan dan Perlindugan Konsumen Peningkatan Pengawasan peredaran Barang dan Jasa Operasional BPSK

52.360.000,00 176.731.000,00

Pemetaan distribusi barang kebutuhan pokok (sembako) masyarakat di Kota Padang Operasi Pasar

20.000.000,00 100.000.000,00

Bimbingan & penerapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

21.880.000,00

Pengawasan dan Pengendalian DAM Isi Ulang

25.000.000,00

Pembinaan Perdagangan (DAK) Dampingan pembinaan

592.414.440,00 89.002.500,00

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pelatihan Handycraft


29

2013



Uraian 2009

2010

2011

Pelatihan peningkatan keterampilan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pemanfaatan Inkubator ATIP Bagi Pelaku Industri Makanan Kota Padang Diklatpengolahan makanan berbasis umbi-umbian, kacangkacangan dan buah-buahan

60.930.000,00

Bimbingan GMP

95.110.000,00

Diklat / workshop tekstil dan bantuan peralatan

94.792.000,00

Workshop kewirausahaan dan bimbingan berkesinambungan menjalankan dan mengelola usaha industri dan perdagangan

46.530.000,00

Melakukan bimbingan dan bimbingan langsung di lapangan Diklat / workshop industri cenderamata dan aksesories yang berbasiskan kompetesi lokal


2012

2013

2009

2010

Penyusunan buku indagtamben Kota Padang

34.250.000,00


2013

2009

2010

2011

2012

286.538.00 7,55

97,73

99.487.500,00

98.980.113, 75

99,49

14.700.000,00

31.429.000,00

2012

293.193.500,00

38.830.000,00

Menyediakan dan meningkatkan fasilitas pelayanan juga bimbingan perizinan

2011


30

2013



Uraian 2009 Penyusunan produk profil unggulan Kota Padang

20.000.000,00

Pemetaan potensi sumber daya indag dan pembuatan audio visual

50.000.000,00

Partisipasi pada pameran produk di dalam dan luar negeri

75.000.000,00

Penataan PKL Kota Padang

78.460.000,00

Penyediaan workshop produk kerajinan

62.620.000,00

Fasilitasi Bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012


2013

2009

2010

2011

2012

2013

97.520.000,00

Pameran dan bazar dalam hari besar bersejarah

Promosi Indag Padang Fair 2009

2010


115.156.500,00 174.050.00 0,00

175.000.000,00

99,46

Pelatihan pembuatan makanan berbasis bahan lokal

73.500.000,00

73.492.000, 00

99,99

Pelatihan pembuatan cendramata Pelatihan Handycraft

52.500.000,00

52.499.000, 00

100,00

Pelatihan Peningkatan Keterampilan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Bimbingan Teknis Pengemasan Produk, Pendaftaran Merek dan Sertifikasi Halal Produk-produk Makanan di Kota Padang


265.000.000,00

264.024.500,0 0

99,63

150.000.000,00

146.594.000,0 0

97,73

31



Uraian 2009

2010

2011


2012

2013

2009

2010

2011

2012


2013

2009

2010

2011

2012

2013

Pelatihan Pengolahan Coklat (kakao) bagi industri kecil

50.000.000,00

48.548.000,00

97,10

Pembinaan GMP terhadap industri kecil dan menengah

150.000.000,00

148.118.000,0 0

98,75

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen

193.070.000,00

272.110.500,00

399.704.400,00

501.800.000,00

181.384.00 0,00

229.731.00 0,00

379.479.35 7,36

495.294.500,0 0

93,95

Peningkatan Pengawasan peredaran Barang dan Jasa

70.300.000,00

84.700.000,00

290.443.000,00

213.155.000,00

68.110.000, 00

84.604.950, 00

278.418.65 9,80

203.621.000,0 0

96,88

Pembinaan Perdagangan (DAK Luncuran)

15.868.500,00

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (DAK) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (Pendampingan) Kajian Akademis Ranperda di Lingkungan Dinas Perindagtamben

14.780.000, 00

89.300.000,00

Pendampingan Pelaksanaan Operasi Pasar

59.117.000,00

Pembangunan dan Peningkatan Sarana Kemetrologian

Pendampingan Pelaksanaan Tera Ulang UTTP Pengendalian Standarisasi dan Distribusi Barang Dalam Pengawasan


127.062.000,0 0

37.849.500, 00

38.300.000,00

95,86

95,53

93,56

95,65

98,82

55.487.216, 20

100.000.000,00

98,70

98,65

83.550.000, 00

132.836.000,00

94,94

93,14

606.507.00 0,00

614.800.000,00

84,43

77.021.000,00

93,86

3.416.370.075 ,00

4.813.307.000,00

77,98

89.300.000,00

88.335.560, 00

98,92

134.143.200,00

125.839.73 5,92

93,81

32

77,02



Uraian 2009

2010

2011


2012

2013

2009

2010

2011


2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk (pedagang

224.001.25 0,00

250.000.000,00

Efektifitas Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran

89,60

24.914.000, 00

25.000.000,00

Pembinaan asosiasi, disribusi dan keagenan

99,66

27.000.000,00

Pembinaan Usaha Perdagangan

111.269.000,00

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Bimbingan Keterampilan dan Bantuan Sarana Berdagang bagi Pedagang Sektor Informal

26.922.500,00 99.051.663, 80

346.803.000,00

99,71

344.554.500,0 0

89,02

272.186.59 0,50

285.760.200,00

95,25

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pembangunan Pasar Raya Inpres I Pengawasan Berkala Pasar Inpres 2,3 dan 4

26.934.955. 035,00

26.938.525.510,00 1.500.000,00

0,00

99,99

2.250,00

0,15

Program Pengembangan Dan Perluasan Pangsa Pasar Dampingan Pembangunan Pasar Tradisional

129.420.500,00

92.141.120, 00

Revitalisasi Pasar Raya Padang


33

71,20

99,35



Uraian 2009 Pembangunan Pasar Raya Padang Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pasar Tradisional

Pembangunan Sarana Relokasi Perdagangan di Pasar Raya

Penyusunan Dokumen UKL UPL Pasar Raya Partisipasi pada Pameran Produk di Dalam dan Luar Negeri

Pameran dan Bazar dalam rangka Hari Besar Bersejarah (tahun 2011 bergabung dengan Padang Fair Rp.50.000.000)

Penunjang operasi pasar

2010

2011


2012

2013

2009

2010

2011

2012


2013

2009

2010

27.418.229.465,00

20.575.855. 322,00

75,04

666.582.000,00

151.502.21 8,00

22,73

1.936.292.250,00

1.285.438.2 50,00

66,39

50.000.000,00

49.670.000, 00

99,34

2011

2012

2013

178.400.000,00

226.942.500,00

236.512.500,00

160.801.00 0,00

224.900.01 7,50

228.509.000,0 0

90,14

99,10

96,62

107.000.000,00

45.897.000,00

112.275.000,00

105.622.00 0,00

42.128.856, 30

82.406.000,00

98,71

91,79

73,40

46.120.328, 80

84.031.500,00

96,04

98,11

61.198.000, 00

61.297.000,00

Dukungan Kerjasama Lembaga Pemerhati dan Pencinta Industri/Kerajinan (Dekranasda)

Pameran produk industri dan perdagangan

48.022.000,00

85.650.000,00

150.000.000,00

135.554.000,0 0

90,37

35.000.000,00

29.207.000,00

83,45

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pelaku Usaha Perdagangan

Bimbingan teknis berpromosi bagi pelaku usaha perdagangan


34



Uraian

Jumlah



2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

3.415.294.440, 00

32.252.681.915, 00

29.525.306.210, 00

4.872.434.513, 00

10.455.400.200, 00

280.228.676 ,00

24.016.24 9.494,00

29.331.25 8.778,00

4.613.442 .921,29

8.473.165.9 11,00


35

2009 0,00

2010 74,46

2011 99,69

2012 3.844,78

2013 81,04


2.4 Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Dinas

Perindagtamben Kota Padang Rencana Strategis (Strategic Plan) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Perindagtamben Kota Padang harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sektor industri, perdagangan, pertambangan dan energi. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindagtamben Kota Padang untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor industri, perdagangan, pertambangan dan energi Kota Padang sendiri. 2.4.1 Analisa SWOT Sektor Industri Analisa kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Industri Kota Padang antara lain: Kekuatan 1. Besarnya potensi industri skala rumah tangga dan kecil. 2. Telah terbentuknya asosiasi organisasi usaha IKM berdasarkan komoditi. 3. Terbentuknya struktur organisasi dinas sebagai Pembina industri. 4. Adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM dari Dinas Perindagtamben Kota Padang. 5. Tersedianya database industri Kota Padang. 6. Pemerintah Kota Padang konsisten mengembangkan UMKM Kota Padang tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor industri.


36


Kelemahan 1.

Masih terbatasnya anggaran APBD Kota Padang untuk pembinaan industri.

2.

Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi, orientasi pada mutu serta daya inovasi serta kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal.

3.

Masih belum adanya kawasan industri yang benar-benar mumpuni di Kota Padang.

4.

Masih terbatasnya kemampuan mengakses pasar serta institusi pemasaran di Kota Padang.

5.

Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan IKM.

6.

Kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang industri karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis fungsional

7.

Struktur industri belum tertata secara baik.

Peluang 1.

Adanya visi, misi dan program unggulan Kota Padang yang mendukung pengembangan UMKM.

2.

Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian.

3.

Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri didaerah termasuk Kota Padang.

4.

Adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan ekspor produk asalan berupa produk-produk hasil kehutanan.

5.

Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata.

6.

Pemberlakuan SNI secara wajib dan sukarela.

7.

Kota Padang berada pada posisi strategis di pesisir barat Sumatera.

8.

Tersedianya potensi produk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan disekitar Kota Padang yang dapat mendukung perkembangan industri Kota Padang.

9.

Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020.


37


Tantangan 1. Sebagian industri Kota Padang masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah. 2. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk ikm. 3. Masih adanya kecendrungan masyarakat menyukai produk luar negeri.

2.4.2 Analisa SWOT Sektor Perdagangan Analisa kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Perdagangan Kota Padang antara lain: Kekuatan 1.

Kota Padang memiliki sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan

secara

maksimal

untuk

menunjang

pertumbuhan

sektor

perdagangan Kota Padang. 2.

Pemerintah Kota Padang konsisten mengembangkan UMKM Kota Padang tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor perdagangan.

Kelemahan 1.

Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.

2.

Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.

3.

Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.

4.

Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.

Peluang 1.

Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan Kota Padang.

2.

Kebijakan pemerintah tentang MP3EI dan MP3ESB

3.

Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020.


38


4.

Adanya rencana pemerintah untuk pengembangan kawasan pelabuhan Teluk Bayur dan BIM.

5.

Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6.

Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern.

Tantangan 1.

Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020

2.

Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.

3.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.

4.

Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.

5.

Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.

2.4.3 Analisa SWOT Sektor Pertambangan dan Energi Analisa kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Pertambangan dan Energi Kota Padang antara lain: Kekuatan 1. Besarnya potensi pertambangan dan sumber daya mineral di Kota Padang 2. Kondisi geografis yang terletak dekat dengan pelabuhan dan dan Bandara Internasional. Kelemahan 1. Masih adanya penambangan yang belum melaksanakan Good Mining Practice dan berwawasan lingkungan. 2. Masih belum sinkronnya beberapa legislasi lintas sektor (pertambangan, kehutanan, lingkungan dan tata ruang) dan energi. 3. Masih belum memadai ketersediaan SDM yang memahami tentang permasalahan dan perundang-undangan pertambangan dan energi. 4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan dan energi 5. Belum berkembangnya energi baru terbarukan di Kota Padang


39


Peluang 1. Masih tersedianya sumber daya pertambangan, air tanah dan energi yang dapat dikembangkan. 2. Meningkatnya

kebutuhan

masyarakat,

industri,

perdagangan

dan

jasa

ketersediaan daya listrik. 3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan propinsi tentang pertambangan dan energi. Tantangan 1. Masih kurangnya SDM, sarana, prasarana dan anggaran untuk pelaksanaan pertambangan dan energi. 2. Adanya kebijakan baik sektor ESDM maupun sektor lain yang kurang mendukung pengembangan usaha pertambangan dan energi.


40


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG 3.1

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang. Adapun permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang pada sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi antara lain: Sektor Perindustrian yaitu: 1.

Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.

2.

Struktur industri masih didominasi industri skala kecil yang mengolah produk berbasiskan bahan baku lokal dan menggunakan teknologi sederhana.

3.

Masih lemahnya peranan industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian.

4.

Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk IKM yang dihasilkan.

5.

Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar.

6.

Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha industri.

Sektor Perdagangan yaitu: 1. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha. 2. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. 3. Tingginya tingkat pertumbuhan pedagang sektor informal. 4. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga. 5. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar. 6. Masih kurangnya rasa cinta produk dalam negeri. 7. Semakin banyaknya produk luar negeri yang beredar di pasaran. 8. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya. DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

41


Sektor Pertambangan dan Energi yaitu 1. Masih adanya penambangan yang belum melaksanakan Good Mining Practice dan berwawasan lingkungan. 2. Masih belum sinkronnya beberapa legislasi lintas sektor (pertambangan, kehutanan, lingkungan dan tataruang) dan energi. 3. Masih belum memadai ketersediaan SDM yang memahami tentang permasalahan dan perundang-undangan pertambangan dan energi. 4. Belum

optimalnya

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

usaha

pertambangan dan energi 5. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami ketentuan tentang pertambangan dan energi. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih untuk lima tahun kedepan memiliki Visi antara lain “Mewujudkan Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius, Dan Berbudaya. Visi ini dijabarkan kedalam enam misi, yaitu: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera. 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.


42


Dan berdasarkan visi dan misi tersebut Walikota dan Wakil Walikota Padang merangkum 10 (sepuluh) program unggulan yaitu: 1.

Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air .

2.

Menyelenggarakan keagamaan,

pendidikan,

pesantren

ramadhan,

kegiatan

seni budaya dan Olahraga yang lebih berkualitas, Gratis

pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin. 3.

Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam dua tahun serta penataan transportasi kota yang lebih baik.

4.

Merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin.

5.

Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan Revitalisasi pasar-pasar pembantu.

6.

Meningkatkan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT serta Guru TPQ/TQA/MDA menjadi 200% (dua ratus persen)

7.

Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000,-(satu juta) bagi warga Kota Padang.

8.

Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan.

9.

Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah.

10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS. Berdasarkan 6 (enam) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke 2 dan ke 4 berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang, yakni : Misi ke -2 : Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera. Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat sejak dahulu sudah merupakan kota perdagangan yang terpusat di wilayah Pasar Mudiak


43


dengan Pelabuhan Muaranya. Dengan perkembangan kota dan kawasan maka Padang menjadi kota terbesar di wilayah pantai barat pulau Sumatera yang memiliki sarana prasarana pelabuhan internasional baik laut maupun udara dan didukung dengan ketersediaan sarana perhubungan darat yang memadai. Secara umum struktur perekonomian kota Padang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa yang ditandai dengan : 1.

Tersedianya pelabuhan laut internasional Teluk Bayur, pelabuhan Muara, pelabuhan Bungus.

2.

Tersedianya pelabuhan udara internasional Minangkabau.

3.

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai.

4.

Tersedianya infrastruktur penunjang berupa sarana telekomunikasi, listrik dan sumber air.

5.

Tersedianya lembaga pendidikan yang mampu melahirkan wirausaha.

6.

Tersedianya sarana pendukung penunjang perdagangan berupa lembaga keuangan (bank / nonbank), lembaga asuransi, pergudangan, dll.

7.

Tersedianya kelembagaan perdagangan sebagai penggerak aktifitas perdagangan seperti pelaku usaha, asosiasi / organisasi usaha. Dengan keberadaan sarana dan prasarana pendukung tersebut diatas

maka layaklah Kota Padang dicita-citakan menjadi pusat perdagangan terbesar di kawasan pesisir barat pulau Sumatera. Berdasarkan data tahun 2013 jumlah pelaku usaha sektor perdagangan yang memiliki izin berjumlah 41.411 unit usaha. Yang terdiri dari perusahan besar sebanyak 3.080 unit usaha, perusahaan menengah sebanyak 12.165 unit usaha dan perusahaan kecil sebanyak 26.166 unit usaha. Berdasarkan pengamatan dan pemantauan di lapangan jumlah pedagang sektor informal lebih kurang sama dengan jumlah pedagang yang berada di sektor formal sekitar 41.000 unit usaha. Selain itu jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri berjumlah sebanyak 13.886 unit usaha. Dari data ini diketahui bahwa industri kota Padang didominasi oleh industri mikro dan kecil sebanyak 13.704 unit usaha atau 98,69%. Sedangkan industri besar sebanyak 41 unit usaha atau 0,29% dan industri menengah sebanyak 141 unit usaha atau 1,02%. Industri besar lebih didominasi oleh industri yang mengolah produkproduk tradisional seperti karet, sawit dan industri semen. DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

44


Misi ke-4 :

Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dan

pengembangan ekonomi kerakyatan Dinas Perindagtamben Kota Padang sebagai Leading sektor bidang perekonomian Kota Padang juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-progam pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perindagtamben Kota Padang berperan untuk meningkatkan hasil produksi komoditi unggulan sektor industri perdagangan dan jasa. Sektor industri yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan diarahkan kepada industri yang mengolah bahan baku lokal berupa produk yang berbasiskan hasil laut, semen, perkebunan dan pertanian serta mendukung Kota Padang sebagai Kota Wisata dengan pengembangan industri kreatif. Untuk

pengembangan

kegiatan

industri

khususnya

industri

kecil

menengah akan dilakukan revitalisasi kawasan industri Padang Industrial Park (PIP) dan kawasan industri kecil berdasarkan komoditas, seperti industri kecil pangan, industri kerajinan rotan, industri sulaman benang emas dan bordir, industri batik tanah liek. Selain itu untuk mendukung pengembangan industri Kota Padang akan mengembangkan Padang Techno Park (PTP). Untuk mendorong kegiatan perdagangan harus dilakukan penguatan pasar diantaranya revitalisasi pasar tradisonal, kelancaran logistik dan arus barang, promosi produk dan perdagangan dalam negeri, pemanfaatan sistem resi gudang, pasar lelang dan bursa komoditi, pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar, tertib aturan perdagangan, pemantauan pasar dan evaluasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen cerdas. Dalam rangka mendukung program unggulan tersebut di atas, Dinas Perindagtamben Kota Padang mendukung perwujudan pelaksanaan program sebagai berikut:


45


1. Program No.5 yaitu Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 (dua) tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu. Pasar raya Padang adalah pusat perdagangan tertua di Kota Padang yang berada di pusat kota yang dulunya terkenal dengan Pasar Jawa. Kondisi Pasar Raya Padang khususnya Pasar Inpres I, II, III dan IV mengalami rusak berat dan rubuh akibat Gempa tahun 2009 yang lalu, sehingga perlu dibangun kembali. Kondisi saat ini bangunan Pasar Inpres Blok I sudah selesai dan Blok II masih terbengkalai pada pekerjaan struktur. Untuk penyelesaiannya termasuk Blok III dan IV masih mengharapkan dukungan pembiayaan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dalam rangka revitalisasi pasar-pasar pembantu perlu dilakukan identifikasi dan pendataan secara menyeluruh tentang kondisi pasarpasar pembantu saat ini. Dari 16 pasar pembantu / tradisonal yang ada, 10 pasar yang dikelola oleh pemerintah dan 6 pasar merupakan pasar yang dikelola oleh masyarakat. 2. Program No.8 yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan. Dalam program no. 8 (delapan) Dinas Perindagtamben Kota Padang bersama Dinas terkait harus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Padang dengan mencetak wirausaha baru yang mandiri sebanyak 10.000 pelaku usaha. Untuk

mendukung

program

unggulan

tersebut

Dinas

Perindagtamben Kota Padang melakukan berbagai upaya diantaranya menggali potensi industri, perdagangan, pertambangan dan energi yang dapat menggerakkan roda perekonomian di Kota Padang. Pengembangan industri kreatif memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka menumbuhkan wirausaha dan pelaku UMKM yang memiliki daya saing. Dan pada gilirannya nanti masyarakat petani dan nelayan akan menjadi bagian dari upaya mendorong tumbuhnya industri kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.


46


3.3 Telahaan Renstra K/L dan Provinsi Pada bagian ini kita akan melakukan telaahan terhadap renstra Kementrian Lembaga dan Dinas Propinsi terkait. Kementrian lembaga yang kita telaahan yang terkait dengan tupoksi Dinas Perindagtamben Padang yakni Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan Renstra KEmentrian ESDM Republik Indonesia. Sedangkan untuk Dinas Propinsi terkait, kita akan melakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Perindag Propinsi Sumatera Barat dan Dinas ESDM Prpinsi Sumatera Barat. Penekanan masing-masing renstra yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Perindagtamben Kota Padang antara lain: -

Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2010 – 2014 yang terkait dengan Kota Padang antara lain: 1. Meningkatnya investasi dan kegiatan pengolahan SDA di daerah sehingga produk SDA tidak dijual dalam kondisi bahan mentah. 2. Semakin lengkap dan dalamnya pohon industri. 3. Meningkatnya penguatan pasar dalam negeri. 4. Kokohnya faktor – faktor penunjang pengembangan industri.

-

Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2010 - 2014 yang terkait dengan Kota Padang antara lain: 1. Pertumbuhan ekspor non migas 2. Keunggulan komparatif produk dalam negeri 3. Kontribusi ekonomi kreatif 4. Gejolak harga bahan pokok dalam negeri


47


Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementrian ESDM Republik

-

Indonesia tahun 2010 - 2014 yang terkait dengan Kota Padang antara lain: 1. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM 2. Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah 3. Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Perindag Propinsi

-

Sumatera Barat yang terkait dengan Kota Padang antara lain: 1. Meningkatnya konstribusi sektor industri dalam PDRB 2. Meningkatkan rantai nilai industri. 3. Stabilitas harga kebutuhan pokok 4. Berkurangnya produk yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas ESDM Provinsi

-

Sumatera Barat tahun 2010 -2014 yang terkait dengan Kota Padang antara lain: 1. Terjadinya sinkronisasi program dengan pusat dan sinergisnya dengan kab/kota di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Tercapainya pendistribusian, penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran. 3. Meningkatkan keahlian dan kompetensi aparatur bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Terwujudnya konservasi air bawah tanah, Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkelanjutan. 5. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana geologi di Sumatera Barat. Berdasarkan telaahan dari Kementrian Lembaga dan Propinsi maka

terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang antara lain: Faktor Penghambat : 1.

Terbatasnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pendidikan teknis industri, perdagangan pertambangan dan energi.

2.

Sulitnya mengubah kebiasaan pelaku usaha terutama industri kecil rumah tangga.


48


3.

Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam rangka penyusunan dan pemetaaan sektor industri dan perdagangan.

4.

Masih ditemukan peredaran produk-produk impor illegal dipasaran.

5.

Terbatasnya kawasan/wilayah untuk pembangunan pasar tradisional.

6.

Masih lamanya waktu proses perizinan industri dan perdagangan di Kota Padang.

7.

Masih banyaknya pelaku usaha yang belum melaksanakan penambangan dengan good mining practice.

8.

Masih

belum

optimalnya

laporan

secara

berkala

atas

peristiwa

penambangan oleh perusahaan penambangan Faktor pendorong 1.

Pelaku usaha industri didominasi usaha kecil yang memiliki kemauan yang tinggi untuk dikembangkan.

2.

Tersedianya anggaran baik melalui APBD II, APBD I dan APBN.

3.

Komitmen pemerintah Kota untuk memajukan UMKM.

4.

Kota Padang memiliki potensi pelaku usaha dan tenaga ahli yang mampu memproduksi produk hilir seperti CPO menjadi minyak goreng, kakao menjadi olahan coklat, karet menjadi crumb rubber dan produk tradisional lainnya.

5.

Kota Padang merupakan pusat pendidikan yang mampu melahirkan tenaga siap pakai disektor industri dan perdagangan.

6.

Kota Padang memiliki potensi industri pangan yang cukup besar yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan.

7.

Kota Padang memiliki potensi industri unggulan yang merupakan warisan budaya lokal seperti sulaman, border dan kerajinan rotan.

8.

Kota Padang memiliki Pelabuhan Teluk Bayur dan dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau.

9.

Kota Padang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat perdagangan Sumatera Barat.

10.

Telah tersedianya RTRW Kota Padang.

11.

Karakter masyarakat sebagai pedagang.

12.

Dengan dijadikannya Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata maka hal ini dapat menjadi peluang bagi berkembangnya pariwisata dan ekonomi


49


kreatif di Kota Padang sehingga secara pasti akan meningkatkan perdagangan Kota Padang. 13.

Adanya kebijakan pemerintah pusat dan propinsi tentang pertambangan dan energi.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Rencana Tata Ruang Wlayah (RTRW) Kota Padang tahun 2010 sd 2030 ditetapkan bahwa tujuan dari penataan Kota Padang antara lain: “Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Metropolitan berbasis mitigasi bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan,jasa, industri dan pariwisata.” Berdasarkan tujuan penataan Kota Padang dapat kita ketahui bahwa: 1. Peruntukan rencana tata ruang wilayah Kota Padang sebagian besar ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Padang dengan mengembangkan sektor perdagangan, jasa, perindustrian 2. Dalam sistem perkotaan Sumatera Barat, Kota Padang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional sehingga seharusnya Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan mampu mendorong perkembangan wilayah sekitarnya, terutama dalam hal perekonomian. 3. Dengan dijadikannya Kota Padang sebagai Kota Perdagangan dan jasa maka secara otomatis Kota Padang distribusi barang dan jasa harus mampu melayani kebutuhan Kota Padang dan wilayah sekitarnya. 4. Dengan dijadikannya Kota Padang sebagai pusat pelayanan dan transportasi diharapkan Kota Padang dapat melayani kebutuhan transportasi penumpang maupun barang. 5. Dengan

mengembangkan

sektor

pariwisata

akan

mendorong

perkembangan sektor perdagangan, perindustrian dan jasa karena tanpa adanya ketiga sektor ini tidak akan tercapai pelayanan pariwisata secara maksimal. 6. Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Padang dibagi atas enam wilayah pengembangan dan untuk pengembangan wilayah yang


50


berkaitan dengan tupoksi Dinas Perindagtamben Kota Padang adalah sebagai berikut: b. Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Padang Barat berfungsi

sebagai

kegiatan

perdagangan

dan

jasa

serta

Kecamatan Nanggalo berfungsi sebagai wisata belanja. c. Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Koto tangah yang berfungsi sebagai wilayah Perdagangan dan jasa skala lokal dan regional d. Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Pauh yang berfungsi Perdagangan dan jasa skala lokal. e. Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan Lubuk Kilangan Perdagangan dan jasa skala lokal, pertambangan dan pemukiman. f.

Wilayah Pengembangan VI meliputi Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala lokal, pariwisata, industri dan pergudangan. Namun berdasarkan perkembangannya Kota Padang belum

mampu menjadi pemicu pertumbuhan disekitarnya karena terbatasnya aksessilbilitas dan sarana prasarana yang dimiliki seperti belum adanya terminal Bus Regional, tidak terpeliharanya sarana dan fasilitas lalu lintas angkutan

yang

menyebabkan

sembrawutnya

pusat

Kota

Padang

khususnya kawasan Pasar Raya. Hal ini secara pasti mengakibatkan kurangnya geliat perekonomian Kota Padang. Terkait hal diatas sangat dibutuhkan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan semua stakeholder terkait. 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Disamping dilakukan telaahan terhadap RTRW Kota Padang, telaahan juga dilakukan terhadap KLHS Kota Padang. Dan didalam mendukung Padang New City dalam jangka panjang, Pemerintah Kota Padang akan melakukan serangkaian perencanaan meliputi: 1. Revisi RPJMD dan RTRW Kota Padang 2. Masterplan pusat pemerintahan Kota Padang 3. Menyusun Roadmap pemulihan dan pengembangan eknonomi dan Revitalisasi Kawasan pasar raya dan revitalisasi pasar satelit DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

51


4. Membuat manual capacity building 5. Pembangunan rumah masyarakat tahan gempa 6. Roadmap pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan 7. Rencana induk jaringan transportasi Kota Padang 8. Revitalisasi kawasan Padang Lama (Muaro Batang Arao, Pondok, Pasar Gadang, Pasar mudik) 9. Membuat scenario pemulihan dini mental masyarakat pasca gempa. Dari 9 (sembilan) rangkaian kegiatan tersebut, 2 (poin 3 dan 8) diantaranya sangat berkaitan dengan tupoksi Dinas Perindagtamben Kota Padang. Berikut uraian kedua point yang berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Perindagtamben Kota Padang. Point 3 : Menyusun roadmap pemulihan dan pengembangan ekonomi serta Revitalisasi Kawasan Pasar Raya dan revitalisasi pasar satelit. Beberapa hal penting yang terkait dengan program ini antara lain: 1. Mengidentifikasi pedagang yang sebelum gempa sudah punya hak pakai dan beraktifitas di Pasar Raya (Pasar Inpres I, II, III, dan IV), serta mengikutsertakan mereka dalam pembangunan kembali Pasar Inpres dan menjamin penempatan kembali pada bangunan pasar yang baru. 2. Mengupayakan

pembiayaan

pembangunan

baru

Pasar

Raya

yang

bersumber dari dari pedagang, Pemerintah atau sumber lainnya, sehingga harga petak toko/kios menjadi terjangkau dan sekaligus sebagai jaminan bagi keberlanjutan bisnis pedagang yang ada. 3. Menyiapkan format untuk mensinergikan kegiatan perdagangan antara pelaku usaha skala besar, menengah dan kecil. 4. Merehabilitasi dan mengembangkan Pasar Raya menjadi pasar rakyat modern 5. Membangun Pangkalan Angkot di kawasan Pasar Raya untuk meningkatkan dinamika perdagangan dan interaksi publik. 6. Membangun dan mengembangkan Pasar-pasar Satelit yang dilengkapi dengan pangkalan angkutan kota untuk mengurangi kepadatan Pasar Raya dan menumbuhkembangkan pusat ekonomi baru. 7. Memfasilitasi pedagang Pasar Raya yang ingin merelokasi usahanya ke Pasar Satelit/ tradisional yang terdekat dengan tempat tinggalnya. DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

52


Point 8 : Revitalisasi kawasan Padang lama Beberapa hal yang hendaknya dilakukan sehubungan dengan penataan kawasan Padang lama diantaranya: 1. Membangun ruang publik untuk interaksi dan kehidupan masyarakat kota yang lebih baik dan menyenangkan. 2. Revitalisasi Kawasan Kota Lama agar lebih mempunyai nilai ekonomis dan humanis 3. Mengembangkan pola kemitraan swasta dan pemerintah (public private partnership) dalam membangun kembali prasarana bisnis skala menengah dan besar. Sesuai dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat kita ketahui bahwa Dinas Perindagtamben Kota Padang memiliki peran yang besar untuk mencapai Padang New City. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan perindustrian perdagangan pertambangan dan energi Kota Padang serta hasil telaahan Kementrian Lembaga, Dinas Perindag Propinsi Sumatera Barat dan Dinas ESDM Propinsi Sumatera Barat dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang antara lain: 3.5.1 Belum terwujudnya daya saing industri dan industri hijau Belum terwujudnya daya saing produk industri Kota Padang dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar negeri baik itu ASEAN maupun Internasional. Malahan untuk produk dalam negeri pun, produk kita masih belum memiliki daya saing. Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan border dan lainnya. Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kota Padang didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

53


dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri. Disisi lain industri menengah dan besar banyak yang belum mampu memenuhi

ketentuan

tentang

pelaksanaan

industri

yang

berawawasan

lingkungan (industri hijau) yang meliputi pemilihan bahan baku , bahan penolong dan energi, proses produksi, manajemen pengusahaan dan pengelolaan limbah yang berawawasan lingkungan. Padahal setiap industri wajib melaksanakan kegiatan produksi yang ramah terhadap lingkungan. 3.5.2 Tantangan dan peluang globalisasi perdagangan (MEA 2015 dan Pasar bebas 2020) Belum siapnya pelaku usaha dalam menghadapi perjanjian – perjanjian ekonomi regional dan internasional seperti MEA 2015, Pasar Bebas 2020 yang akan segera diberlakukan dikarenakan masih minimnya informasi tentang potensi pasar serta tata cara pemasaran produk keluar negeri. Disisi lain slogan Gerakan Cinta Produk Indonesia harus terus digerakkan untuk membendung tantangan yang akan dihadapi. 3.5.3 Dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan Masih banyaknya usaha-usaha ekonomi baik dari sektor industri maupun perdagangan yang bersifat padat karya yang membutuhkan banyak orang dalam proses produksinya sehingga untuk produk-produk tertentu mengurangi daya saing produk yang dihasilkan. Disisi lain dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu perlu adanya ide yang brilian untuk menjadikan dominasi ini menjadi kekuatan bagi Kota Padang tentunya dengan meningkatkan kegiatan usaha industri maupun perdagangan yang berbasiskan sumber daya lokal yang kreatif dan inovatif sehingga kita dapat bertahan dengan ekonomi kerakyatan ini. 3.5.4 Kondisi Sarana dan prasarana Pasar belum memadai Sampai saat ini pembangunan Pasar Raya Kota Padang masih berada dalam tahap pembangunan, sementara untuk pasar-pasar satelit/tradisional lainnya belum direvitalisasi seluruhnya. Dari 15 (lima belas) pasar satelit yang DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

54


ada baru 1 (satu) yang telah direvitalisasi yakni pasar Alai sedangkan Pasar Lubuk Buaya direncanakan akan dibangun tahun 2014 ini. Padahal terciptanya pasar rakyat yang bersih, tertib, aman dan nyaman turut mendukung roda perekonomian masyakat. 3.5.5 Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur dan peduli terhadap hak konsumen Konsumen dan pelaku usaha secara nyata mempunyai hubungan yang saling membutuhkan, namun belum semua pelaku usaha menempatkan kepentingan konsumen sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan usaha yang diselenggarakannya. Dilain sisi adanya pelaku usaha yang nakal juga dipengaruhi oleh belum mengertinya konsumen terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Sementara

itu

disisi

lain

dengan

adanya

globalisasi

perdagagan

seharusnyalah kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat mengerti haknya. Sehingga perjanjian ekonomi regional dan global tersebut tidak merugikan masyarakat kita. 3.5.6 Belum terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Energi dan Mineral yang tertib dan berwawasan lingkungan. Banyak

pelaku

usaha

penambangan

yang

belum

melaksanakan

penambangan dengan cara good mining practice, sehingga penambangan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Praktek penambangan yang good mining practice harus dilakanakan secara : 1. Eksplorasi dengan presisi yang tinggi 2. Pemilihan teknologi yang tepat 3. Efisiensi penggunaan lahan 4. Pengelolaan tanah pucuk dan batuan penutup, pengendalian erosi dan sedimentasi serta pengelolaan AAT 5. Penggunaan air kerja, perlindungan sumber-sumber air 6. Penambangan tuntas 7. Reklamasi segera 8. Pemantauan lingkungan


55


Sementara itu, menurut Perpres No 5/2006 yang mengatur tentang bagaimana mengurangi penggunaan minyak bumi, perlu adanya energi alternatif. Energi Alternatif adalah semua jenis energi primer yang bukan berasal dari minyak bumi. Aturan tersebut mencantumkan energi baru, yaitu bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain hidrogen, coal bed methane, batubara yang dicairkan (liquefied coal), batubara yang digaskan (gassified coal), dan nuklir. Energi terbarukan yaitu sumber energi yang dihasilkan oleh sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis, yaitu panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut. Energi baru terbarukan ini belum memasyarakat di Kota Padang padahal energi ini dapat menjadi subsitusi energi bagi IKM Kota Padang untuk mengurangi beban listrik yang berasal dari PLN.


56


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERINDAGTAMBEN TAHUN 2014–2019.

4.1 Visi dan Misi Dinas Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014-2019 Visi dan Misi Dinas Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut: Visi Visi merupakan penjelasan tentang arah atau suatu kondisi dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi atau situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Adapun visi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan antara lain: “ Terwujudnya Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang Mandiri, Profesional dan Berwawasan Lingkungan ”

-

Mandiri mengandung makna bahwa pembangunan industri, perdagangan, pertambangan dan energi di Kota Padang mampu berkembang dan mempunyai daya saing yang tinggi, sehingga akan mendorong terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kota Padang ini.

-

Profesional mengandung makna bahwa didalam mengolah

potensi sumber-

sumber daya utama daerah dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya sehingga akan tercipta industri yang seimbang dan terstruktur (antara industri besar menengah dan kecil serta antara antara hulu dan hilir), perdagangan yang tangguh dimana perdagangan ini akan diarahkan pada sistem distribusi yang efektif dan efisien serta aktivitas perdagangan yang sehat baik kedalam maupun keluar serta memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Sementara dibidang tambang dan energi dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. -

Berwawasan Lingkungan

mengandung makna bahwa didalam mengelola


57


industri, perdagangan, pertambangan dan energi haruslah secara bijaksana sehingga tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar kita terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Misi Misi merupakan penjabaran dari visi organisasi yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi) agar cita-cita organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. 1. Mewujudkan peningkatan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang indagtamben. 2. Mewujudkan industri yang berdaya saing. 3. Mewujudkan perdagangan yang efektif dan efisien menghadapi pasar bebas. 4. Mewujudkan penguatan pasar lokal dan antar daerah. 5. Menciptakan pelaku usaha jujur dan konsumen cerdas. 6. Mewujudkan pengelolaan energy dan sumber daya mineral yang tertib dan berwawasan lingkungan.

4.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014 - 2019 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindagtamben Kota Padang

sebagai berikut: Tujuan : Tujuan adalah pernyataan-pernyataan

tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan Strategis Dinas Perindagtamben Kota Padang adalah: 1.

Mewujudkan profesionalisme, kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.

Menumbuhkan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.

Meningkatkan daya saing industri kecil menengah Kota Padang untuk


58


menghadapi pasar bebas. 4.

Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5.

Menciptakan pelaku usaha perdagangan yang tangguh dan professional.

6.

Meningkatkan pasar rakyat yang sehat dan berwawasan lingkungan

7.

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

8.

Meningkatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting/ strategis.

9.

Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

10. Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan aturan pelaku usaha pertambangan. 11. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha pengelolaan air tanah 12. Mewujudkan persiapan dini penanggulangan bencana geologi. 13. Menciptakan ketersediaan BBM dan LPG yang baik dan lancar. 14. Menciptakan

pengelolaan

usaha

penyediaan

energi

listrik

untuk

kepentingan sendiri yang taat aturan. 15. Menciptakan ketahanan listrik. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perindagtamben Kota Padang yang ingin dicapai sebagai berikut : 1. Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan prima kepada masyarakat. 2. Meningkatnya jumlah wirausaha baru sektor industri Kota Padang. 3. Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumber daya lokal. 4. Meningkatnya usaha yang memiliki inovasi produk yang didukung oleh industri kreatif. 5. Meningkatnya jumlah sentra IKM 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan teknis usaha bagi IKM. 7. Meningkatnya pasar produk industry. DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

59


8. Meningkatnya kegiatan industri melalui pemanfaatan kawasan industry. 9. Meningkatnya kualitas produk industry 10. Terlaksananya pengembangan dan pemanfaatan teknologi industry. 11. Tumbuhnya jumlah pelaku usaha perdagangan 12. Meningkatnya kemampuan pelaku usaha perdagangan. 13. Meningkatnya Layanan Usaha bagi UMKM. 14. Terciptanya pasar rakyat yang bersih, tertib, aman, nyaman dan sehat baik bagi pedagang maupun pengunjung pasar. 15. Meningkatnya nilai transaksi perdagangan. 16. Meningkatnya nilai transaksi dari komoditi ekspor. 17. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri oleh masyakat. 18. Terciptanya efisiensi sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat. 19. Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok masyarakat. 20. Terlaksananya operasi pasar. 21. Terciptanya kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban dalam dunia usaha. 22. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya di bidang Metrologi legal. 23. Meningkatnya peran aktif pemerintah, perguruan tinggi dan LPSM. 24. Terciptanya pengelolaan pertambangan yang baik berbasis konservasi dan berwawasan lingkungan. 25. Terciptanya pengelolaan air tanah berbasis konservasi dan berwawasan lingkungan. 26. Tersedianya fasilitas evaluasi kawasan rawan bencana geologi. 27. Terjaganya ketersediaan dan penyaluran BBM dan LPG. 28. Terjaganya keselamatan dan keamanan penggunaan tenaga listrik bagi pelaku usaha, jasa perkantoran dan industri. 29. Meningkatnya efisiensi pemakaian listrik.


60


Tujuan dan sasaran Dinas Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindagtamben Kota Padang Tujuan

Mewujudkan profesionalisme, kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran

Meningkatny a kinerja aparatur dan pelayanan prima kepada masyarakat

Indikator Sasaran Terselengga ranya operasional kantor selama 5 tahun Terpenuhi sarana dan praarana bagi aparatur Terlaksanan ya operasional UPT Wilayah Indagtambe n Terlaksanan ya penyusunan peraturan dan perundanga n Tersedianya informasi tentang indagtambe n Kota Padang Persentase Peningkatan disiplin aparatur Dinas Perindagtam ben


Target kinerja sasaran pada tahun keTahun ke-1 100

Tahun ke-2 100

Tahun ke-3 100

Tahun ke-4 100

Tahun ke-5 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

61


Tujuan

Menumbuhkan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sasaran

Meningkatny a jumlah wirausaha baru sektor industri Kota Padang Meningkatny a kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal .

Meningkatny a usaha yang memiliki inovasi produk yang didukung oleh industri kreatif Meningkatny a jumlah sentra IKM Meningkatkan daya saing IKM Kota Padang untuk menghadapi persaingan pasar bebas

Meningkatny a kualitas pengelolaan dan teknis usaha bagi IKM

Indikator Sasaran Persentase peningkatan kemampuan SDM Aparatur Dinas Perindagtam ben Terlaksanan ya monitoring, evaluasi dan pelaporan. Tumbuhnya 2500 orang wirausaha baru Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja disektor industri Persentase penggunaan jumlah penggunaan bahan baku lokal Persentase penambahan jumlah industri kreatif

Jumlah pertumbuha n sentra IKM Jumlah IKM yang dibina



Tahun ke-2 100

Tahun ke-3 100

Tahun ke-4 100

Tahun ke-5 100

100

100

100

100

100

500

500

500

500

500

3

3

4

4

4

10

15

15

20

20

10

11

13

14

15

2

2

3

3

5

600

600

600

600

600

62


Tujuan

Sasaran

Meningkatny a pasar produk industri Meningkatny a kegiatan industri melalui pemanfaatan kawasan industri Meningkatny a kualitas produk industri

Terlaksanany a pengembang an dan pemanfaatan teknologi industri

Meningkatkan konstribusi sektor perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Menciptakan pelaku usaha perdagangan yang tangguh dan profesional

Tumbuhnya jumlah pelaku usaha perdagangan

Meningkatny a kemampuan pelaku usaha perdagangan

Indikator Sasaran Persentase IKM yang masuk pasar modern dan ekspor Jumlah IKM yang masuk ke kawasan industri kecil

Jumlah IKM yang difasilitasi untuk memperoleh standar persyaratan kualitas produk Jumlah IKM yang melakukan kerjasa/kemi traan Jumlah TTG yang telah dilahirkan


Tahun ke-2 27

Tahun ke-3 30

Tahun ke-4 35

Tahun ke-5 40

0

5

30

50

70

50

80

100

150

200

100

200

300

400

500

5

5

2

Jumlah IKM yang memanfaatk an TTG Persentase pertumbuha n jumlah pelaku usaha perdaganga n

30

50

70

90

120

4

5

6

7

8

Persentase peningkatan kemampuan pelaku usaha

20

30

35

40

50


63


Tujuan

Menciptakan pasar rakyat yang sehat dan berwawasan lingkungan

Sasaran

Meningkatny a Layanan Usaha bagi UMKM Terciptanya pasar rakyat yang bersih, tertib, aman, nyaman dan sehat baik bagi pedagang maupun pengunjung pasar

Meningkatny a nilai transaksi perdagangan

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Meningkatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting/ strategis

Meningkatny a nilai transaksi dari komoditi ekspor Meningkatny a penggunaan produk dalam negeri oleh masyakat Terciptanya efisiensi sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat

Indikator Sasaran


Tahun ke-2 500

Tahun ke-3 600

Tahun ke-4 700

Tahun ke-5 800

2

3

5

5

5

0

0

1

1

1

15

18

20

23

25

8.0

8.5

9.0

9.5

10

70

80

85

90

95

Persentase perubahan harga barang dipasar

5

6

7

8

10

Tingkat inflasi

5

5

5

5

5

Jumlah layanan usaha /konsultasi Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun

Jumlah Pasar tematik yang dibangun Persentase peningkatan nilai transaksi perdaganga n Persentase peningkatan nilai ekspor Persentase penggunaan produk dalam negeri


64


Tujuan

Sasaran

Terlaksanany a operasi pasar Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan aturan pelaku usaha pertambangan

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha pengelolaan air

Terciptanya kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban dalam dunia usaha Meningkatny a kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibanny a di bidang Metrologi legal Meningkatny a peran aktif pemerintah, perguruan tinggi dan LPSM

Terciptanya pengelolaan pertambanga n yang baik berbasis konservasi dan berwawasan lingkungan Terciptanya pengelolaan air tanah berbasis konservasi

Indikator Sasaran


Tahun ke-2 85

Tahun ke-3 90

Tahun ke-4 95

Tahun ke-5 100

97

105

118

130

141

Jumlah alat UTTP yang ditera dan ditera ulang

1853

1965

2025

2200

2440

Jumlah lembaga yang terlibat dalam kegiatan peduli konsumen Jumlah barang yang tidak memenuhi ketentuan standar Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertambang an yang mengurus izin Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha

3

4

6

7

8

10

10

8

6

6

Persentase tingkat ketesediaan produk dipasaran Jumlah kasus yang diselesaikan di BPSK


50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

65


Tujuan

Sasaran

tanah

dan berwawasan lingkungan

Mewujudkan persiapan dini penanggulangan bencana geologi

Tersedianya fasilitas evaluasi kawasan rawan bencana geologi Terjaganya ketersediaan dan penyaluran BBM dan LPG

Menciptakan ketersediaan BBM dan LPG yang baik dan lancar Menciptakan pengelolaan usaha penyediaan energi listrik untuk kepentingan sendiri yang taat aturan Menciptakan ketahanan listrik

Terjaganya keselamatan dan keamanan penggunaan tenaga listrik bagi pelaku usaha, jasa perkantoran dan industri Meningkatny a efisiensi pemakaian listrik

Indikator Sasaran

Target kinerja sasaran pada tahun keTahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

0

0

0

1

2

Persentase Jumlah pelaku usaha migas yang telah dibina Persentase Jumlah penyedia tenaga listrik yang telah memiliki izin

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

Persentase masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melakukan penghemata n energi

20

35

50

65

80

pengelola air tanah yang mengurus izin Tersedianya peta geologi


66


4.3 Strategi dan kebijakan Dinas Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014-2019. Strategi Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun

strategi

Dinas

Perindagtamben

Kota

Padang

yang

akan

dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain: 1. Menyiapkan operasional dan sarana prasarana kantor serta SOP Pelayanan Prima 2. Melakukan pemberdayaan, kerjasama dan monitoring dengan kecamatan 3. Melakukan penyusunan peraturan perundangan 4. Menyiapkan sistem, prosedur dan SDM pengelola informasi indagtamben 5. Menganggarkan pembelian pakaian dinas aparatur 6. Mengikutsertakan SDM pada pelatihan dan sosialisasi teknis 7. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan 8. Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha melalui pelatihan dan pembinaan. 9. Melatih/mendidik tenaga kerja produktif 10. Menciptakan daya saing pelaku usaha industri 11. Melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat. 12. Melakukan koordinasi lintas sektor yang terkait dengan bahan baku lokal baik dalam Kota Padang maupun Luar Kota Padang. 13. Menggerakkan pengembangan industri kreatif. 14. Menggerakkan pengembangan sentra IKM. 15. Menggerakkan pengembangan IKM 16. Pembentukan kelompok usaha dalam upaya penguatan permodalan dan pemasaran. 17. Melaksanakan kemitraan dengan industri besar dan koperasi, dan stakeholder lainnya. 18. Pengembangan kawasan industri skala kecil, menengah. 19. Pembentukan kawasan industri khusus terpadu. DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

67


20. Melakukan inventarisasi dan evaluasi produk secara menyeluruh. 21. Pengembangan Kegiatan R & D serta inovasi dan penerapan IPTEK. 22. Menggerakkan IKM untuk memanfaatkan TTG. 23. Menggerakkan segala potensi usaha sektor perdagangan skala UMKM disetiap Kelurahan. 24. Mendorong peningkatan aktifitas perdagangan lokal, antar daerah dan luar negeri. 25. Mempersiapkan anggaran baik dari APBD Kota, APBD Propinsi dan APBN Pusat serta membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga. 26. Menumbuhkan

dan

mengembangkan

kemampuan

kewirausahaan

perdagangan bagi masyarakat. 27. Menyediakan sarana informasi perdagangan yang dapat diakses semua pihak yang membutuhkan. 28. Pembinaan dan pengaturan pendirian pasar rakyat, pertokoan dan pasar modern. 29. Pengembangan standar pasar rakyat yang sehat (bersih, tertib, aman, nyaman). 30. Mengembangkan Usaha perdagangan Mikro, Kecil dan Menengah yang taat aturan dan peduli lingkungan. 31. Memperluas Jejaring perdagangan. 32. Menggerakkan peningkatan transaksi produk ekspor. 33. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan instansi pemerintah untuk memakai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. 34. Peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah dan antar negara. 35. Meningkatkan pengendalian peredaran barang-barang kebutuhan masyarakat. 36. Memonitor perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan strategis. 37. Memfasilitasi ketersediaan kebutuhan barang pokok,penting dan strategis. 38. Menciptakan kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajibannya 39. Membimbing dan membina para pelaku usaha dan konsumen serta masyarakat dalam menjual dan mengkonsumsi barang dan atau jasa 40. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 41. Penguatan lembaga dan pengelola BPSK. DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

68


42. Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen. 43. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen. 44. Peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar dipasaran. 45. Terciptanya pasar dan daerah tertib ukur di Kota Padang. 46. Meningkatkan jumlah lembaga terlibat dalam kegiatan peduli konsumen. 47. Melaksanakan pembinaan dan penguatan LPKSM. 48. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan SDM Pelaku usaha pertambangan. 49. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan SDM Pelaku usaha, pengguna air tanah. 50. Melaksanakan pemetaan geologi daerah rawan bencana. 51. Melaksanakan identifikasi daerah rawan bencana. 52. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan BBM dan LPG. 53. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 54. Mendorong keberdaan lembaga HAKE. 55. Mendorong terlaksananya penyusunan Perda. 56. Mendorong pengembangan energi baru terbarukan. 57. Mendorong

masyarakat,

pemerintah

dan

pelaku

usaha

melakukan

penghematan energi listrik. Kebijakan : Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Dinas Perindagtamben Kota Padang yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain: 1. Tersedianya sarana prasarana dan standar operasional kantor. 2. Melaksanakan

kegiatan

pemberdayaan

SDM

kecamatan

tentang

indagtamben. 3. Melakukan Kerjasama dan monitoring indagtamben di wilayah kecamatan. 4. Monitoring dan evaluasi UKM dan IKM yang telah dibina. DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

69


5. Melaksanakan penyusunan peraturan perundangan. 6. Menyiapkan SDM dan perangkat operasional sistem informasi indagtamben. 7. Melaksanakan kegiatan operasional website dan database. 8. Menyiapkan pakaian dinas aparatur. 9. Menyiapkan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi teknis. 10. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan. 11. Memotifasi calon wirausaha baru melalui lembaga pendidikan dan lembaga sosial masyarakat. 12. Melakukan Pembangunan Technopark. 13. Memberikan pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang industri untuk menumbuhkan minat kewirausahaan. 14. Menjalin kerjasama dengan Sekolah Kejuruan dalam bentuk MoU untuk memfasilitasi tamatan SMK untuk terjun ke dunia usaha. 15. Memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pelatihan keterampilan. 16. memberikan pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang industri untuk menumbuhkan minat kewirausahaan. 17. Memberikan stimulan bagi wirausaha baru ( bantuan peralatan, kemudahan perizinan dan fasilitasi penunjang usaha lainnya). 18. Melakukan identifikasi dan inventarisasi calon tenaga kerja lokal. 19. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan produk yang menggunakan sumberdaya lokal. 20. Mendorong tumbuhnya lapangan usaha yang berbasiskan inovasi dan ekonomi kreatif. 21. Melakukan pembinaan, penguatan kelembagaan dan bantuan bagi sentra IKM. 22. Memberikan pengetahuan, pelatihan pengelolaan teknis usaha bagi UMKM 23. Melaksanakan pelatihan dan workshop pelaku usaha. 24. Menyiapkan tenaga pendamping, tenaga ahli, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholder terkait. 25. Melakukan bimbingan teknis pengembangan mutu. 26. Pendampingan tenaga ahli manajemen mutu. 27. Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha sejenis dalam upaya penguatan permodalan, pemasaran dan kemitraan usaha. Kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset untuk peningkatan produktivitas. DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

70


28. Memfasilitasi pelaku usaha untuk bermitra / bekerjasama dengan industri besar, koperasi, dan stakeholder lainnya. 29. Pengembangan Kawasan industri bahan bangunan di LIK Ulu Gadut Padang 30. Pembangunan kawasan pangan terpadu. 31. Pemberian bantuan dan fasilitasi sarana prasarana peningkatan kualitas produk industri. 32. Melaksanakan magang bagi IKM. 33. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta serta instansi terkait dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi, Peningkatan kemampuan teknologi industri, peningkatan kapasitas iptek sistem produksi. 34. Melakukan sosialisasi atas TTG yang telah dilahirkan. 35. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga perguruan tinggi, organisasi pengusaha dan mitra kerja pemerintah lainnya. 36. Mendorong pelaku usaha perdagangan agar memiliki jiwa kewirausahaan yang baik dan beretika. 37. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pembina dunia usaha dalam rangka mempersiapkan pelaku usaha yang berkualitas.bisnis 38. Penerapan pendidikan dan latihan teknis perdagangan luar negeri yang berbasiskan IT dan komunikasi perdagangan internasional. 39. Membangun dan memperbaiki sarana/ parsarana pasar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar yang akan dikembangkan. 40. Melakukan pembinaan berkelanjutan, fasilitasi sumber pembiayaan dan layanan sistim informasi perdagangan. 41. Melakukan

kerjasama

dengan

lembaga

pendidikan

dan

lembaga

pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong motivasi berusaha. 42. Adanya PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu. 43. Melakukan penataan dan penetapan zonasi terhadap pendirian pasar rakyat, pusat pertokoan dan pasar modern. 44. Penyusunan standar pasar rakyat yang sehat. 45. Mewujudkan

pembangunan

pasar

dikawasan

pengembangan

dan

pemukiman. 46. Meningkatkan daya saing usaha UMKM yang berbasiskan budaya lokal dan kelestarian lingkungan. DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG

71


47. Penyediaan sarana penunjang perdagangan berupa craft centre, rumah promosi, trading house dan counter-counter bagi UMKM. 48. Menyediakan informasi peluang pasar dalam negeri dan memberikan diklat teknis tentang perdagangan luar negeri. 49. Sosialisasi dan edukasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. 50. Menyediakan informasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. 51. Mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang pendukung kelancaran aktifitas perdagangan lokal, dalam negeri dan luar negeri. 52. Mempersiapkan pola kemitraan antara Usaha mikro, kecil dan menengah dengan pasar modern. 53. Melakukan

pengawasan

distribusi

barang-barang

kebutuhan

pokok

masyarakat dan barang strategis di setiap mata rantai distribusi. 54. Menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan

pokok dan strategis

masyarakat dipasaran dengan harga yang terjangkau. 55. Memperluas keterjangkauan Operasi pasar. 56. Terus menerus melakukan upaya peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan usaha. 57. Memberdayakan BPSK dan menumbuhkembangkan LPKSM. 58. Melaksanakan pendidikan dan pembinaan motivator dan mediator. 59. Mendorong dan memfasilitasi pelatihan bagi majelis dan sekretariat BPSK 60. Meningkatkan Koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 61. Melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi

berkaitan dengan

penyelenggaraan kemetrologian. 62. Memfasilitasi peningkatan jumlah tenaga penyidik dan pengawasan dibidang PK dan PBJ. 63. Melaksanakan sidang tera dan tera ulang serta pengawasan barang. 64. Memfasilitasi pembentukan lembaga-lembaga (organisasi) peduli konsumen. 65. Pembinaan dan penguatan LPKSM. 66. Mendorong partisipasi

pelaku usaha pertambangan dalam penyusunan

regulasi pengelolaan mineral dan batuan 67. Melaksanakan dan memfasilitasi diklat teknis dan administrasi usaha pertambangan.


72


68. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan, pengolahan, pemurnian mineral logam dan batuan. 69. Melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral non logam. 70. Mendorong partisipasi

pelaku usaha pertambangan dalam penyusunan

regulasi pengelolaan air tanah. 71. Melaksanakan dan memfasilitasi diklat teknis dan administrasi usaha pengelolaan air tanah. 72. Melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pengelolaan dan penggunaan air tanah. 73. Mendorong pengadaan sumur pantau air tanah. 74. Penyusunan program pemetaan geologi daerah rawan bencana. 75. Penyusunan dokumen identifikasi daerah rawan bencana. 76. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG (Terminal BBM, SPBU,SPPBG, Agen LPG, Pangkalan LPG). 77. Melakukan dan pengawasan IUKS dan IUKU. 78. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait. 79. Melakukan penyusunan Perda Ketenagalistrikan. 80. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE). 81. Melakukan Sosialisasi tentang penghematan pemakaian energi listrik dan air. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka penyusunan strategi dan kebijakan organisasi menjadi sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari Dinas Perindagtamben Kota Padang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :


73


Tabel 4.2 Isu strategis, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Renstra Dinas Perindagtamben Kota Padang Tahun 2014 sd 2019 Isu strategis 1. Belum terwujudnya daya saing industri dan industri hijau 2. Tantangan dan peluang globalisasi perdagangan (MEA 2015 dan Pasar bebas 2020) 3. Dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan 4. Kondisi Sarana dan prasarana Pasar belum memadai 5. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur dan peduli terhadap hak konsumen 6. Belum terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Energi dan Mineral yang tertib dan berwawasan lingkungan Visi : Terwujudnya Industri, Perdagangan, Pertambangan dan energi yang Mandiri dan Profesional serta Berwawasan Lingkungan


74


Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Kebijakan

Misi 1 : Mewujudkan peningkatan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang indagtamben Mewujudkan profesionalisme, kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan prima kepada masyarakat


Terselenggaranya operasional kantor selama 5 tahun

Menyiapkan operasional dan sarana prasarana kantor serta SOP Pelayanan Prima

Tersedianya sarana prasarana dan standar operasional kantor

Terlaksananya operasional UPT Wilayah Indagtamben

Melakukan pemberdayaan, kerjasama dan monitoring dengan kecamatan

Terlaksananya penyusunan peraturan dan perundangan

Melakukan penyusunan peraturan perundangan

Melaksanakan kegiatan pemberdayaan SDM kecamatan tentang indagtamben Melakukan Kerjasama dan monitoring indagtamben di wilayah kecamatan Monitoring dan evaluasi UKM dan IKM yang telah dibina Melaksanakan penyusunan peraturan perundangan

Tersedianya informasi tentang indagtamben Kota Padang

Menyiapkan sistem, prosedur dan SDM pengelola informasi indagtamben

Persentase Peningkatan disiplin aparatur Dinas Perindagtamben

Menganggarkan pembelian pakaian dinas aparatur

75

Menyiapkan SDM dan perangkat operasional sistem informasi indagtamben Melaksanakan kegiatan operasional website dan database Menyiapkan pakaian dinas aparatur


Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Persentase peningkatan kemampuan SDM Aparatur Dinas Perindagtamben

Mengikutsertakan SDM pada pelatihan dan sosialisasi teknis

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Melaksanakan evaluasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan

Kebijakan Menyiapkan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi teknis Melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan

Misi 2 : Mewujudkan industri yang berdaya saing Menumbuhkan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya jumlah wirausaha baru sektor industri Kota Padang

Tumbuhnya 2500 orang wirausaha baru

Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha melalui pelatihan dan pembinaan.

Melatih/mendidik tenaga kerja produktif


76

Memotifasi calon wirausaha baru melalui lembaga pendidikan dan lembaga sosial masyarakat Melakukan Pembangunan Technopark Memberikan pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang industri untuk menumbuhkan minat kewirausahaan Menjalin kerjasama dengan Sekolah Kejuruan dalam bentuk MoU untuk memfasilitasi tamatan SMK untuk terjun ke dunia usaha


Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Menciptakan daya saing pelaku usaha industri

Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal .

Meningkatnya usaha yang memiliki inovasi produk yang didukung oleh industri kreatif Meningkatnya jumlah sentra IKM


Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja disektor industri

Melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.

Persentase penggunaan jumlah penggunaan bahan baku lokal Persentase penambahan jumlah industri kreatif

Melakukan koordinasi lintas sektor yang terkait dengan bahan baku lokal baik dalam Kota Padang maupun Luar Kota Padang Menggerakkan pengembangan industri kreatif

Jumlah pertumbuhan sentra IKM

Menggerakkan pengembangan sentra IKM

77

Kebijakan Memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pelatihan keterampilan. memberikan pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang industri untuk menumbuhkan minat kewirausahaan. Memberikan stimulan bagi wirausaha baru ( bantuan peralatan, kemudahan perizinan dan fasilitasi penunjang usaha lainnya) Melakukan identifikasi dan inventarisasi calon tenaga kerja lokal Melaksanakan pelatihan dan pengembangan produk yang menggunakan sumberdaya lokal Mendorong tumbuhnya lapangan usaha yang berbasiskan inovasi dan ekonomi kreatif Melakukan pembinaan, penguatan kelembagaan dan bantuan bagi sentra


Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Kebijakan IKM

Meningkatkan daya saing IKM Kota Padang untuk menghadapi persaingan pasar bebas

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan teknis usaha bagi IKM


Jumlah IKM yang dibina

Menggerakkan pengembangan IKM

Memberikan pengetahuan, pelatihan pengelolaan teknis usaha bagi UMKM Melaksanakan pelatihan dan workshop pelaku usaha. Menyiapkan tenaga pendamping, tenaga ahli, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholder terkait. Melakukan bimbingan teknis pengembangan mutu Pendampingan tenaga ahli manajemen mutu

Pembentukan kelompok usaha dalam upaya penguatan permodalan dan pemasaran

Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha sejenis dalam upaya penguatan permodalan, pemasaran dan kemitraan usaha.

78


Tujuan

Sasaran Meningkatnya produk industri

Meningkatnya industri pemanfaatan industri

Indikator sasaran pasar

kegiatan melalui kawasan

Meningkatnya kualitas produk industri

Terlaksananya pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri


Persentase IKM yang masuk pasar modern dan ekspor

Jumlah IKM yang masuk ke kawasan industri kecil

Jumlah IKM yang difasilitasi untuk memperoleh standar persyaratan kualitas produk Jumlah IKM yang melakukan kerjasa/kemitraan Jumlah TTG yang telah dilahirkan

Strategi

Kebijakan

Melaksanakan kemitraan dengan industri besar dan koperasi, dan stakeholder lainnya

Kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset untuk peningkatan produktivitas.

Pengembangan kawasan industri skala kecil, menengah

Memfasilitasi pelaku usaha untuk bermitra / bekerjasama dengan industri besar, koperasi, dan stakeholder lainnya Pengembangan Kawasan industri bahan bangunan di LIK Ulu Gadut Padang

Pembentukan kawasan industri khusus terpadu

Pembangunan kawasan pangan terpadu

Melakukan inventarisasi dan evaluasi produk secara menyeluruh

Pemberian bantuan dan fasilitasi sarana prasarana peningkatan kualitas produk industri Melaksanakan magang bagi IKM

Pengembangan Kegiatan R & D serta inovasi dan penerapan IPTEK

79

Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta serta instansi terkait dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi,


Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Jumlah IKM yang memanfaatkan TTG

Strategi

Menggerakkan IKM untuk memanfaatkan TTG

Kebijakan Peningkatan kemampuan teknologi industri, peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Melakukan sosialisasi atas TTG yang telah dilahirkan

Misi 3: Mewujudkan perdagangan yang efisien dan efektif menghadapi pasar bebas Meningkatkan konstribusi sektor perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah


Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan

Menggerakkan segala potensi usaha sektor perdagangan skala UMKM disetiap Kelurahan

Menciptakan pelaku usaha perdagangan yang tangguh dan profesional

Meningkatnya kemampuan pelaku usaha perdagangan


Mendorong peningkatan aktifitas perdagangan lokal, antar daerah dan luar negeri


80

Meningkatkan koordinasi dengan lembaga perguruan tinggi, organisasi pengusaha dan mitra kerja pemerintah lainnya. Mendorong pelaku usaha perdagangan agar memiliki jiwa kewirausahaan yang baik dan beretika bisnis Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pembina dunia usaha dalam rangka mempersiapkan pelaku usaha yang berkualitas.


Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Mempersiapkan anggaran baik dari APBD Kota, APBD Propinsi dan APBN Pusat serta membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan kewirausahaan perdagangan bagi masyarakat

Meningkatnya Layanan Usaha bagi UMKM

Menyediakan sarana informasi perdagangan yang dapat diakses semua pihak yang membutuhkan. Mewujudkan penguatan pasar lokal dan antar daerah


Jumlah layanan usaha /konsultasi

81

Kebijakan Penerapan pendidikan dan latihan teknis perdagangan luar negeri yang berbasiskan IT dan komunikasi perdagangan internasional. Membangun dan memperbaiki sarana/ parsarana pasar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar yang akan dikembangkan. Melakukan pembinaan berkelanjutan, fasilitasi sumber pembiayaan dan layanan sistim informasi perdagangan. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong motivasi berusaha. Adanya PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu


Tujuan Menciptakan pasar rakyat yang sehat dan berwawasan lingkungan

Sasaran

Indikator sasaran

Terciptanya pasar rakyat yang bersih, tertib, aman, nyaman dan sehat baik bagi pedagang maupun pengunjung pasar

Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun

Strategi Pembinaan dan pengaturan pendirian pasar rakyat, pertokoan dan pasar modern.

Melakukan penataan dan penetapan zonasi terhadap pendirian pasar rakyat, pusat pertokoan dan pasar modern.

Pengembangan standar pasar rakyat yang sehat (bersih, tertib, aman, nyaman)

Penyusunan standar pasar rakyat yang sehat

Jumlah Pasar tematik yang dibangun

Mengembangkan Usaha perdagangan Mikro, Kecil dan Menengah yang taat aturan dan peduli lingkungan

Meningkatnya nilai transaksi perdagangan

Persentase peningkatan nilai transaksi perdagangan

Memperluas Jejaring perdagangan

Meningkatnya nilai transaksi dari komoditi ekspor

Persentase peningkatan nilai ekspor

Menggerakkan peningkatan transaksi produk ekspor


Kebijakan

82

Mewujudkan pembangunan pasar dikawasan pengembangan dan pemukiman. Meningkatkan daya saing usaha UMKM yang berbasiskan budaya lokal dan kelestarian lingkungan. Penyediaan sarana penunjang perdagangan berupa craft centre, rumah promosi, trading house dan countercounter bagi UMKM. Menyediakan informasi peluang pasar dalam negeri dan memberikan diklat teknis tentang


Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Kebijakan perdagangan luar negri


Meningkatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting/ strategis

Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri oleh masyakat

Terciptanya efisiensi sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat


Persentase peningkatan penjualan penggunaan produk dalam negeri

Persentase perubahan harga barang dipasar

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan instansi pemerintah untuk memakai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah dan antar negara.

Meningkatkan pengendalian peredaran barang-barang kebutuhan masyarakat

83

Sosialisasi dan edukasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Menyediakan informasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri Mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang pendukung kelancaran aktifitas perdagangan lokal, dalam negeri dan luar negeri Mempersiapkan pola kemitraan antara Usaha mikro, kecil dan menengah dengan pasar modern. Melakukan pengawasan distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis di setiap mata rantai distribusi


Tujuan

Sasaran

Terlaksananya operasi pasar

Indikator sasaran

Strategi

Kebijakan

Tingkat inflasi

Memonitor perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan strategis.

Persentase tingkat ketesediaan produk dipasaran

Memfasilitasi ketersediaan kebutuhan barang pokok,penting dan strategis

Menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dan strategis masyarakat dipasaran dengan harga yang terjangkau. Memperluas keterjangkauan Operasi pasar.

Misi 4: Mewujudkan Pelaku Usaha jujur dan Konsumen cerdas Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Terciptanya kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban dalam dunia usaha

Jumlah kasus yang diselesaikan di BPSK

Menciptakan kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajibannya;

Membimbing dan membina para pelaku usaha dan konsumen serta masyarakat dalam menjual dan mengkonsumsi barang dan atau jasa; Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen


84

Terus menerus melakukan upaya peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan usaha Memberdayakan BPSK dan menumbuhkembangkan LPKSM Melaksanakan pendidikan dan pembinaan motivator dan mediator serta


Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi Penguatan lembaga dan pengelola BPSK Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen

Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen. Peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar dipasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya di bidang Metrologi legal


Terciptanya pasar dan daerah tertib ukur di Kota Padang

Meningkatnya peran aktif pemerintah, perguruan tinggi dan LPSM

Jumlah lembaga yang terlibat dalam kegiatan peduli konsumen

Meningkatkan jumlah lembaga terlibat dalam kegiatan peduli konsumen

Jumlah barang yang tidak memenuhi ketentuan standar

Melaksanakan pembinaan dan penguatan LPKSM


85

Kebijakan Mendorong dan memfasilitasi pelatihan bagi majelis dan sekretariat BPSK Meningkatkan Koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi berkaitan dengan penyelenggaraan kemetrologian. Memfasilitasi peningkatan jumlah tenaga penyidik dan pengawasan dibidang PK dan PBJ Melaksanakan sidang tera dan tera ulang serta pengawasan barang. Memfasilitasi pembentukan lembagalembaga (organisasi) peduli konsumen. Pembinaan dan penguatan LPKSM


Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Kebijakan

Misi 5 : Mewujudkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang tertib dan berwawasan lingkungan Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan aturan pelaku usaha pertambangan

Terciptanya pengelolaan pertambangan yang baik berbasis konservasi dan berwawasan lingkungan

Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertambangan yang mengurus izin

Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan SDM Pelaku usaha pertambangan.

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha pengelolaan air tanah

Terciptanya pengelolaan air tanah berbasis konservasi dan berwawasan lingkungan

Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pengelola air tanah yang mengurus izin

Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan SDM Pelaku usaha, pengguna air tanah.

Mendorong partisipasi pelaku usaha pertambangan dalam penyusunan regulasi pengelolaan mineral dan batuan Melaksanakan dan memfasilitasi diklat teknis dan administrasi usaha pertambangan Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan, pengolahan, pemurnian mineral logam dan batuan Melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral non logam Mendorong partisipasi pelaku usaha pertambangan dalam penyusunan regulasi pengelolaan air tanah Melaksanakan dan memfasilitasi diklat teknis dan administrasi usaha pengelolaan air tanah


86


Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Kebijakan Melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pengelolaan dan penggunaan air tanah Mendorong pengadaan sumur pantau air tanah


Tersedianya fasilitas evaluasi kawasan rawan bencana geologi

Tersedianya peta geologi

Melaksanakan pemetaan geologi daerah rawan bencana

Penyusunan program pemetaan geologi daerah rawan bencana

Melaksanakan identifikasi daerah rawan bencana

Penyusunan dokumen identifikasi daerah rawan bencana Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG (Terminal BBM, SPBU,SPPBG, Agen LPG, Pangkalan LPG) Melakukan dan pengawasan IUKS dan IUKU

Menciptakan ketersediaan BBM dan LPG yang baik dan lancar

Terjaganya ketersediaan dan penyaluran BBM dan LPG

Persentase Jumlah pelaku usaha migas yang telah dibina

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan BBM dan LPG

Menciptakan pengelolaan usaha penyediaan energi listrik untuk kepentingan sendiri yang taat aturan

Terjaganya keselamatan dan keamanan penggunaan tenaga listrik bagi pelaku usaha, jasa perkantoran / perusahaan dan industri

Persentase Jumlah penyedia tenaga listrik yang telah memiliki izin

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri Mendorong keberdaan lembaga HAKE


87

Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait


Tujuan

Menciptakan ketahanan listrik

Sasaran

Meningkatnya efisiensi pemakaian listrik

Indikator sasaran

Persentase masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melakukan penghematan energi

Strategi Mendorong terlaksananya penyusunan Perda

Melakukan penyusunan Perda Ketenagalistrikan

Mendorong pengembangan energi baru terbarukan

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) Melakukan Sosialisasi tentang penghematan pemakaian energi listrik dan air

Mendorong masyarakat , pemerintah dan pelaku usaha melakukan penghematan energi listrik


Kebijakan

88


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG TAHUN 2014-2019

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka Rencana Program dan kegiatan antara lain: I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas / operasional. 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 5. Penyediaan alat tulis kantor. 6. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Penyediaan kompoenen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. 10. Penyediaan makan dan minum kantor. 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 12. Peningkatan jasa pelayanan publik.

II.

Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional. 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 4. Pengadaan kendaraan operasional dinas. 5. Pengadaan Gedung Kantor. 6. Pengadaan mobilier.

III.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT 1. Operasional UPTD Wilayah Utara dan Selatan. 2. Operasinal UPT Metrologi Legal.

IV.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Penataan peraturan perundang-undangan .


95


V.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Operasional Database dan Website Dinas Perindagtamben Kota Padang.

VI.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

VII. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan teknis indagtamben. 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal. VIII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Perindagtamben Kota Padang. IX.

Program Pengembangan technopark dan pusat alih teknologi (kerjasama Pemda, Pemerintah pusat, propinsi dan swasta) 1. Pembuatan DED Technopark. 2. Pembangunan Technopark.

X.

Program Penataan Struktur Industri 1. Pemberian bantuan untuk Penguatan industri Lokal. 2. Pelatihan Bagi IKM Kota Padang Berbasis Pemanfaatan Sumber Daya Lokal.

XI.

Program Pengembangan Sentra IKM 1. Pembinaan, penguatan kelembagaan IKM dan bantuan sarana prasarana bagi sentra IKM.

XII. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan IKM. 2. Pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan manajemen dan perluasan pasar. 3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi IKM Kota Padang. 4. Pelatihan Industri Berbasis Agro dan Non Agro di Kota Padang. 5. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil dan menengah. 6. Penyusunan Masterplan dan Pra Desain Kawasan Industri Kecil Pangan Terpadu. 7. Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pembentukan kawasan industri (Pembangunan / operasional). 8. Pengembangan IKM Kota Padang melalui Fasilitasi Sertifikat


90


Halal Terdaftar HKI Bantuan Desain Label dan Bantuan Kemasan. XIII. Pengembangan jaringan kerjasama lokal, nasional dan

internasional 1. Magang dan studi banding. XIV.

Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 1. Pembuatan dan atau pengadaan mesin - mesin industri yang menerapkan teknologi tepat guna.

XV.

Program pembinaan pedagang Sektor Informal 1. Pembinaan organisasi pedagang sektor informal. 2. Penyuluhan peningkatan disiplin bagi pedagang sektor informal. 3. Penataan tempat berusaha bagi pedagang sektor informal. 4. Fasilitasi modal usaha bagi pedagang sektor informal.

XVI. Program pengembangan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)

bagi UMKM 1. Pembentukan PLUT bagi UMKM. XVII. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

1. Penyusunan DED dan Pembangunan Pasar Rakyat. 2. Pembangunan Sarana/Rumah Promosi Kota Padang. 3. Pengembangan sarana dan prasarana Perdagangan di kawasan tertentu di Kota Padang. 4. Penataan kawasan pasar tematik di Kota Padang. 5. Pembangunan/ Revitalisasi Pasar rakyat. 6. lanjutan Pembangunan Pasar Raya Inpres. XVIII. Program Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Perdagangan. 1. Peningkatan Keterampilan Pedagang mikro Kecil Eceran. 2. Kerjasama Pembinaan pedagang melalui lembaga pendidikan

dan lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha. 3. Peningkatan motivasi pelaku usaha yang berbasiskan inovasi

dan ekonomi kreatif. XIX.

Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar 1. Partisipasi pada pameran produk di dalam dan luar negeri. 2. Pengembangan potensi Unggulan daerah . 3. Pameran dan Bazar dalam rangka hari Besar bersejarah Kota


91


Padang. 4. Padang Fair. 5. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk daerah. 6. Dukungan dan kerjasama Lembaga Pemerhati dan Pencinta Industri Kerajinan /Dekranasda. XX.

Program peningkatan dan pengembangan ekspor 1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri. 2. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri. 3. Diklat Teknis Perdagangan Luar Negeri.

XXI. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Pembinaan Usaha Perdagangan. 2. Pengembangan kelembagaan kerjasama dan kemitraan usaha. 3. Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang penataan pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 4. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. 5. Pembinaan sistem penjualan dan distribusi minuman beralkohol dan bahan berbahaya. XXII. Program Pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan

Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. 1. Pengendalian Distribusi barang kebutuhan pokok, penting dan strategis. 2. Koordinasi pengendalian Inflasi. 3. Monitoring harga barang kebutuhan pokok, penting dan strategis. 4. Pemetaan distribusi barang kebutuhan masyarakat. 5. Pendampingan pelaksanaan operasi pasar. XXIII. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan 1. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen. 2. Perayaan Hari Konsumen Nasional 3. Operasional dan Pembinaan Pedagang menuju Pasar Tertib Ukur dan Peduli Konsumen.


92


4. Pembangunan dan peningkatan Sarana kemetrologian (UPTD Metrologi) 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP. 6. Peningkatan Operasional UPTD Metrologi Legal 7. Pelatihan Reparatir Timbangan 8. Penyediaan sarana dan Operasional UPT Kemetrologian 9. Penyuluhan

Konsumen

Cerdas

dalam menuju MEA 2015 dan Globalisasi ekonomi 2020 10. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa XXIV. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1. Inspeksi tambang ke lokasi tambang PT. Semen Padang 2. Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan 3. Pembinaan pengawasan dan inspkesi serta bimbingan teknis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan 4. Inventarisasi dan evaluasi mineral dan batuan 5. Pembinaan Pengawasan dan Penertiban pemanfaatan Air Tanah 6. Pengadaan sumur pantau air tanah 7. Pemetaan Geologi Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah XXV.

Program Pembinaan dan Pengawasan Migas 1. Pembinaan dan Pengawasan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG (Terminal BBM, SPBU, SPPBE, Agen LPG, Pangkalan LPG) 2. Pembinaan an Pengawasan Program Konversi Minyak tanah dan LPG 3 Kg

XXVI. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri 1. Pembinaan dan Pengawasan IUKS dan IUKU XXVII. Program Pembinaan Pengawasan dan pengembangan Energi

baru terbarukan dan Konservasi energi (EBTKE) 1. Pembinaan

Pengawasan dan pengembangan Energi baru

terbarukan dan Konservasi energi (EBTKE).


93


Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindagtamben Kota Padang tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:


94


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan Dan Energi Kota Padang Tujuan

Mewujudkan profesionalisme, kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Sasaran

Meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan prima kepada masyarakat

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tar get 100

Rp.

Rp. 760,840,000

Tahun 2016 Tar get 10 0

Rp. 763,130,000


Rp. 847,000,000


Rp. 954,000,000

Tar get 10 0

Unit Kerja SKPD Penanggu ng jawab

Lokasi

903,000,000

Dinas Perindagt amben

Kota Padang

Rp.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran (%)

100

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan surat menyurat

0

120 0 sura t

5,000,000

1200 surat

4,250,000

120 0 sura t

4,250,000

120 0 sura t

4,250,000

120 0 sura t

4,250,000

120 0 sura t

5,000,000

Dinas Perindagta mben

Kota Padang

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 paket

1 pak et

93,750,000

1 paket

93,105,000

1 pak et

94,794,850

1 pak et

129,000,000

1 pak et

160,000,000

1 pak et

190,000,000


Kota Padang

3.

Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Pembayaran pajak kendaraan

27 unit kendara an

100 %

9,450,000

100 %

9,450,000

100 %

9,450,000

100 %

10,450,000

100 %

11,450,000

100 %

14,000,000


Kota Padang

Terbayarnya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

27 unit kendara an


Kota Padang

Terselenggara nya operasional kantor selama 5 tahun

928,510,000

Tahun 2015 Targ et 100

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019)

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Honor jasa kebersihan

1 paket

100 %

25,000,000

100 %

25,000,000

100 %

21,250,000

100 %

21,250,000

100 %

21,250,000

100 %

21,000,000


Kota Padang

5.

Penyediaan alat tulis kantor

Alat tulis kantor

1 paket

100 %

71,160,000

100 %

60,485,000

100 %

60,485,150

100 %

60,486,000

100 %

62,000,000

100 %

66,000,000


Kota Padang

6.

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Blanko cetakan dan penggandaan

1 paket

100 %

40,000,000

100 %

34,000,000

100 %

35,000,000

100 %

36,000,000

100 %

37,000,000

100 %

37,000,000


Kota Padang

7.

Penyediaan kompoenen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor

75 bh

100 %

5,000,000

100 %

5,000,000

100 %

4,500,000

100 %

5,000,000

100 %

14,050,000

100 %

6,000,000


Kota Padang


95


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tar get 100 %

Tahun 2015

Rp.

Rp.

Rp. 51,300,000

Tahun 2017 Tar get 100 %

Rp. 51,300,000


Rp. 120,000,000

Lokasi

Tar get 100 %

Rp. 75,000,000


Kota Padang

Peralatan & perlengkapan kantor

1 paket

9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundangan

1 paket

100 %

30,000,000

100 %

25,500,000

100 %

25,500,000

100 %

25,500,000

100 %

26,000,000

100 %

26,000,000


Kota Padang

10.

Penyediaan makan dan minum kantor

Makan dan minum rapat/tamu

1 paket

100 %

85,000,000

100 %

63,750,000

100 %

63,750,000

100 %

65,750,000

100 %

75,000,000

100 %

70,150,000


Kota Padang

11.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Laporan koordinasi dan konsultasi

1 paket

100 %

290,000,000

100 %

170,000,000

100 %

170,000,000

100 %

215,164,000

100 %

200,000,000

100 %

170,000,000


Kota Padang

12

Peningkatan jasa pelayanan publik

Honorarium non PNS

13 orang

100 %

222,850,000

100 %

219,000,000

100 %

222,850,000

100 %

222,850,000

100 %

223,000,000

100 %

222,850,000


Kota Padang

Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)

100

100

587,550,000

796,920,000

10 0

826,390,000

10 0

877,530,000

10 0

924,160,000

10 0

973,120,000


Kota Padang

1.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor

1 paket

100 %

35,000,000

100 %

29,920,000

100 %

35,000,000

100 %

35,000,000

100 %

35,000,000

100 %

35,000,000


Kota Padang

2.

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas

27 unit kendara an

100 %

512,550,000

100 %

500,000,000

100 %

450,000,000

100 %

487,500,000

100 %

500,000,000

100 %

528,000,000


Kota Padang

3.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

1 paket

100 %

40,000,000

100 %

34,000,000

100 %

46,390,000

100 %

48,640,000

100 %

64,160,000

100 %

69,120,000


Kota Padang

4.

Pengadaan kendaraan operasional dinas

Kendaraan operasional

1 paket

100 %

183,000,000

100 %

170,000,000

100 %

181,390,000

100 %

200,000,000

100 %

216,000,000


Kota Padang

5

Pengadaan Gedung Kantor

Gedung kantor


Kota Padang

6

Pengadaan mobilier

Mobilier

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT

Terlaksananya operasional UPTD Wilayah Utara dan Selatan serta UPT Metrologi Legal (%)

100

51,300,000



Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


51,300,000

Targ et 100 %


8.

Terpenuhinya sarana dan prasarana bagi aparatur

Terlaksanany a operasional UPT Wilayah Indagtamben

Program / Kegiatan

1 unit

1 paket

100

0

100 %

50,000,000

100 %

125,000,000

100 %

125,000,000

100 %

125,000,000

100 %

125,000,000


Kota Padang

100

85,000,000

10 0

125,000,000

10 0

125,000,000

10 0

125,000,000

10 0

125,000,000


Kota Padang

96


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tar get

Tahun 2015

Rp.

Targ et 100 %

1

Operasional UPTD Wilayah Utara dan Selatan

Laporan kegiatan

2

Operasional UPT Metrologi Legal

Laporan kegiatan

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Tersedianya peraturan perundangundangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan

Peraturan perundangan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi (%)

Operasional Database dan Website Dinas Perindagtamben Kota Padang

operasional website Dinas Perindagtamben Kota Padang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya disipilin aparatur

77 orang

77 ora ng

36,350,000

Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas aparatur dalam satu tahun

77 orang

77 ora ng

36,350,000

Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur (%)

100

100

15,000,000

1

Pendidikan dan pelatihan teknis indagtamben

Terlatihnya SDM aparatur

1 paket

1 pak et

15,000,000

2

Pendidikan dan Pelatihan Formal


Terlaksanany a penyusunan peraturan dan perundangan 1

Tersedianya informasi tentang indagtamben 1

Persentase peningkatan disiplin aparatur Dinas Perindagtamb en 1

Persentase peningkatan kemampuan SDM Aparatur Dinas Perindagtamb en


Tahun 2016

Rp. 85,000,000

Tar get 100 %

85,000,000

100 % 0

0

Tahun 2017

Rp.

40,000,000

Tar get 100 %

100 %

Tahun 2018

Rp. 85,000,000

40,000,000

Tar get 100 %

100 %

85,000,000

40,000,000

Lokasi

Tar get 100 %

Rp. 85,000,000


Kota Padang

100 %

40,000,000


Kota Padang

0


Kota Padang


Kota Padang

0

1 paket

0

1 pake t

42,500,000

1 pak et

55,000,000

1 pak et

55,000,000

1 pak et

55,000,000

1 pak et

55,000,000


Kota Padang

1 paket

42,500,000

1 pak et

55,000,000

1 pak et

55,000,000

1 pak et

55,000,000

1 pak et

55,000,000


Kota Padang

0

77 ora ng

38,170,000

77 ora ng

40,000,000

77 ora ng

42,000,000

77 ora ng

44,100,000


Padang

77 ora ng

38,170,000

77 ora ng

40,000,000

77 ora ng

42,000,000

77 ora ng

44,100,000


Padang

10 0

13,390,000

10 0

14,000,000

10 0

14,700,000

0

15,400,000


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang

1 paket

12,750,000

12,750,000

1 pak et

13,390,000

97

0

Rp.


1 pake t

100

0


1 pak et

14,000,000

0

1 pak et

14,700,000

1 pak et

15,400,000


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

100

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Perindagtamben Kota Padang

Laporan LAKIP

Program Pengembangan technopark dan pusat alih teknologi (kerjasama Pemda, Pemerintah pusat, propinsi dan swasta)

Pembangunan teknopark

1

Pembuatan DED Technopark

Pembuatan DED Tekcnopark

2

Pembangunan Technopark


Program Penataan Struktur Industri

Penguatan Industri Lokal

Terlaksanany a monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

Menumbuhkan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi


Meningkatnya kegiatan industri berbasis sumber daya lokal

Meningkatnya usaha yang memiliki inovasi produk yang didukung oleh industri kreatif

Tumbuhnya 2500 orang wirausaha

Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja disektor industri

Program / Kegiatan


Tahun 2015

Rp. 10,000,000

Targ et 100

Tahun 2016

Rp. 8,500,000

Tar get 10 0

Tahun 2017

Rp. 8,900,000

Tar get 10 0

Rp. 9,300,000


Rp. 9,800,000


Tar get 10 0


Lokasi

10,300,000


Kota Padang

Rp.

15 buku

15 buk u

10,000,000

15 buku

8,500,000

15 buk u

8,900,000

15 buk u

9,300,000

15 buk u

9,800,000

15 buk u

10,300,000


Kota Padang

0

1 pak et lah an

0

Taha p1

0

Tah ap 2

500,000,000

Tah ap 3

2,000,000,000

Tah ap 4

5,000,000,000

1 pak et

6,000,000,000


Kota Padang

1 pak et

500,000,000


Kota Padang

1 pak et laha n 0

4 pak et

Taha p1

0

4 pake t

Tah ap 2

0

4 pak et

0

Tah ap 3

2,000,000,000

Tah ap 4

5,000,000,000

1 pak et

6,000,000,000


Kota Padang

4 pak et

900,000,000

4 pak et

900,000,000

4 pak et

900,000,000


Kota Padang

Persentase Peningkatan jumlah penggunaan bahan baku lokal

1

Pemberian bantuan untuk Penguatan industri Lokal

Bantuan yang diberikan

4 pak et

4 paket

4 pak et

4 pak et

400,000,000

4 pak et

400,000,000

4 pak et

400,000,000


Kota Padang

Persentase penambahan jumlah industri kreatif

2

Pelatihan Bagi IKM Kota Padang Berbasis Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

IKM yang dilatih

125

125

125

125

500,000,000

125

500,000,000

125

500,000,000


Kota Padang


98


Tujuan

Sasaran

Meningkatnya jumlah sentra IKM

Indikator Sasaran

Kode


1

Meningkatkan daya saing IKM Kota Padang untuk menghadapi persaingan pasar bebas

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan teknis usaha bagi IKM

Jumlah IKM yang dibina

1

Meningkatnya pasar produk industri

Persentase jumlah IKM yang masuk pasar modern dan ekspor

Program / Kegiatan



Tahun 2014 Tar get 2 pak et

Tahun 2015

Rp.

Tahun 2016

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

200,000,000


Kota Padang

200,000,000


Kota Padang


Kota Padang

Rp.

1 pak et

1 paket

1 pak et

Bantuan sarana prasarana bagi sentra IKM

15%

1 pak et

1 paket

1 pak et

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya pengetahuan IKM tentang pengelolaan dan teknis usaha

300 ikm

600 ikm

715,870,000

600 ikm

467,500,000

60 0 ikm

467,500,000

60 0 ikm

950,000,000

60 0 ikm

1,000,000,000

60 0 ikm

1,000,000,000


Kota Padang

Pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan IKM

IKM yang ditumbuhkan

420 ikm

300,870,000

350 ikm

170,000,000

250 ikm

200,000,000

150 ikm

300,000,000

100 ikm

300,000,000

0

300,000,000


Kota Padang

IKM yang dikembangkan

180 ikm 200 ikm

3

Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi IKM Kota Padang

4

5

1 pak et

350 ikm 85,000,000

50,000,000

200,000,000

1 pak et

1 pak et

450 ikm

50 ikm

1 pak et

500 ikm

600 ikm

120,000,000

100 ikm

100,000,000

100 ikm

100,000,000


Kota Padang

IKM yang di awasi dan dievaluasi

100 ikm

50,000,000

150 ikm

80,000,000

150 ikm

80,000,000


Kota Padang

Pelatihan Industri Berbasis Agro dan Non Agro di Kota Padang

IKM yang dilatih

50 ikm

110,000,000

50 ikm

100,000,000

50 ikm

100,000,000


Kota Padang

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil dan menengah

JIKM yang difasilitasi kemitraan

150 ikm

100,000,000

250 ikm

200,000,000

250 ikm

200,000,000


Kota Padang


100 ikm

200,000,000

120 ikm

200 ikm

200,000,000

1 pak et

200,000,000

Tar get 1 pak et

15%

200,000,000

200,000,000


Pembinaan lembaga IKM

250 ikm

200,000,000


Lokasi

Pembinaan, penguatan kelembagaan IKM dan bantuan sarana prasarana bagi sentra IKM

IKM yang diberikan peningkatan kemampuan manajemen dan perluasan pasar

0

Tar get 2 pak et


Tumbuhnya sentra IKM

Pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan manajemen dan perluasan pasar

0

Targ et 2 pake t


Program Pengembangan Sentra IKM

2

15%

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

150,000,000

99


Tujuan

Sasaran

Meningkatkan kegiatan industri melalui pemanfaatan kawasan industri


Indikator Sasaran

Jumlah IKM yang masuk ke kawasan industri kecil

Jumlah IKM yang difasilitasi untuk memperoleh standar persyaratan kualitas produk

Kode

Jumlah TTG yang telah dilahirkan



6

Penyusunan Masterplan dan Pra Desain Kawasan Industri Kecil Pangan Terpadu

Tersedianya masterplan dan pra desain KIKPT

0

7

Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pembentukan kawasan industri (Pembangunan / operasional)

Tersedianya kawasan industri

0

8

Pengembangan IKM Kota Padang melalui Fasilitasi Sertifikat Halal Terdaftar HKI Bantuan Desain Label dan Bantuan Kemasan

IKM yang mendapat fasilitas sertifikat halal, HKI, Bantuan Desain Label, Bantuan kemasan

Pengembangan jaringan kerjasama lokal, nasional dan internasional

Peningkatan Kerjasama

Jumlah IKM yang melakukan kerjasama / kemitraan

Terlaksananya pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri

Program / Kegiatan

Tahun 2014 Tar get 1 mas terp lan

Tahun 2015

Rp. 65,000,000

40 ikm

0

3 pak et

0

3 pak et

Temu usaha ikm

2

Magang dan studi banding

Magang dan studi banding sebanyak 1 kali setahun.

0

Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Tingkat penggunaan TTG (%)

0

Targ et 1 DED

Tahun 2016

Rp.

Tar get

11 kec am ata n

0

3 pake t

11 keca mat an

Tar get

Rp.

Tahun 2018 Tar get

Rp.

Tar get


Lokasi

Rp.

2 kaw asa n


Kota Padang


Kota Padang

1 kaw asa n

100,000,000

100 %

100,000,000

127,500,000

30 ikm

117,500,000

50 ikm

170,000,000

70 ikm

220,000,000

70 ikm

220,000,000


Kota Padang

0

3 pak et

263,530,000

3 pak et

304,190,000

3 pak et

330,000,000

3 pak et

330,000,000


Kota Padang

263,530,000

3 pak et

304,190,000

3 pak et

330,000,000

3 pak et

330,000,000


Kota Padang

0

11 kec am ata n

200,000,000

11 kec am ata n

228,360,000

11 kec am ata n

205,410,000


Kota Padang

3 paket

70,000,000

Tahun 2017

Rp.


85,000,000

1 kawa san

150 ikm

1


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

3 pak et

0

11 kec am ata n

100


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Jumlah IKM yang memanfaatka n TTG

Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah


1

Program / Kegiatan



Pembuatan dan atau pengadaan mesin mesin industri yang menerapkan teknologi tepat guna

Tersedianya 5 paket mesin mesin industri yang menerapkan teknologi tepat guna.

Program pembinaan pedagang Sektor Informal

Meningkatnya pengetahuan pedagang sektor informal (%)

500

1

Pembinaan organisasi pedagang sektor informal.

Pedagang sektor informal yang diberi pembinaan organisasi

2

Penyuluhan peningkatan disiplin bagi pedagang sektor informal.

3

Penataan tempat berusaha bagi pedagang sektor informal.


0

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tar get 2 pak et

Tahun 2015

Rp.

Targ et

Tahun 2016

Rp.

Tar get

Tahun 2017

Rp.

Tar get 5 pak et

70,000,000

0

0

200,000,000

Rp. 228,360,000

Tar get 5 pak et

Lokasi

Rp. 205,410,000


Kota Padang

298,000,000

50 0 ora ng

301,000,000


Kota Padang

175 orang

175 ora ng

73,000,000

175 ora ng

70,000,000


Kota Padang

Pedagang sektor informal yang mengikuti penyuluhan

500 orang

500 ora ng

50,000,000

500 ora ng

50,000,000


Kota Padang

Tersedianya lokasi usaha yang representatif pagi pelaku usaha sektor informal.

80 orang

80 ora ng

135,000,000

80 ora ng

131,000,000


Kota Padang

101

0

Tar get 5 pak et


50 0 ora ng


0

Tahun 2018

Rp.



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

4

Meningkatnya Layanan Usaha bagi UMKM

Jumlah layanan usaha / konsultasi

1

Menciptakan pasar rakyat yang sehat dan berwawasan lingkungan

Terciptanya pasar rakyat yang bersih, tertib, aman, nyaman dan sehat baik bagi pedagang maupun pengunjung pasar

Jumlah pasar rakyat yang dibangun

Jumlah pasar tematik yang dibangun

Program / Kegiatan



Fasilitasi modal usaha bagi pedagang sektor informal.

Terfasilitasinya pedagang sektor informal dengan sumber pembiyaan mikro dan lembaga keuangan lainnya.

100 orang

Program pengembangan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) bagi UMKM

Pembentukan PLUT

Pembentukan PLUT bagi UMKM

Tersedianya PLUT bagi UMKM Kota Padang

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Cakupan penyelesaian pasar rakyat(%) dan pasar tematik (%)

cakupan penyelesaian pasar tematik



Tahun 2015

Rp.

Targ et

0

45

50

7,918,300,000

Tahun 2016

Rp.

Tar get

0

55

28,050,000,000

Tahun 2017

Rp.

Tar get

0

60

40,500,000,000

1 (APBN) Pihak ke-3

102

Tahun 2018

Rp.

Tar get 100 ora ng

0

65


36,140,410,000

1 (APBN) Pihak ke-3

Rp. 40,000,000

Tar get 100 ora ng

0

70

46,597,000,000

1 (APBN) Pihak ke-3

75


Lokasi

Rp. 50,000,000


Kota Padang

0


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang

129,600,000,000


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan



Penyelesaian Pasar Raya (%)

50


1

Penyusunan DED dan Pembangunan Pasar Rakyat

Tersedianya rencana detail dan pembangunan Pasar rakyat

1 pasar

2 pas ar

2

Pembangunan Sarana/Rumah Promosi Kota padang

Tersedianya 1 unit Sarana Promosi di Kota Padang.

0

1 unit

3

Pengembangan sarana dan prasarana Perdagangan di kawasan tertentu di Kota Padang

Penyediaan sarana pedagang makanan,minum an dan cendramata dikawasan pariwisata dan kawasan tertentu Kota Padang

0

2 loka si

4

Penataan kawasan pasar tematik di Kota Padang

Penataan pedagang di kawasan pasar tematik Kota Padang

0

5

Pembangunan/ Revitalisasi Pasar rakyat

Terciptanya pasar tradisional yang sehat dan bersih

1 pasar


Rp.

2,718,300,000

Tahun 2015 Targ et 70

3 pasar

625,000,000

1 lokasi

1 lokasi

2 unit

Rp.

3 unit

Lokasi

APBN /Pihak ke3


Kota Padang

5 pas ar

15,175,000,000


Kota Padang

500,000,000

1 unit

500,000,000


Kota Padang

500,000,000

4 loka si

500,000,000


Kota Padang

Rp.

3 pas ar

5,500,000,000

1 loka si

425,000,000


Tahun 2016 Tar get 80

Tahun 2017 Tar get 85. 00

5 pas ar

Rp. APBN /Pihak ke-3

4,140,410,000

Tahun 2018 Tar get 90. 00

5 pas ar

Rp. APBN /Pihak ke-3

6,597,000,000


Tar get 95. 00

Rp.

1 loka si

1 loka si

1 loka si

1 loka si

425,000,000


Kota Padang

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

14,000,000,000


Kota Padang

103


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Lanjutan Pembangunan Pasar Raya Inpres

Terlaksananya pembangunan lanjutan pasar raya Inpres

25%

Program Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Perdagangan.

Meningkatnya keterampilan pelaku usaha (%)

75

1

Peningkatan Keterampilan Pedagang mikro Kecil Eceran

Pedagang mikro, kecil eceran yang mendapat peningkatan keterampilan

100 ora ng

2

Kerjasama Pembinaan pedagang melalui lembaga pendidikan dan lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha

Adanya pelaksanaan pembinaan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga pembina

50 ora ng

50 orang

3

Peningkatan motivasi pelaku usaha yang berbasiskan inovasi dan ekonomi kreatif

Pelaku usaha yang mendapatkan peningkatan motivasi berbasis inovatif dan kreatif

50 ora ng

50 orang

6




Program / Kegiatan


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tar get 1 Blok

Tahun 2015

Rp. 5,200,000,000

0

Targ et 1 blok

82

Rp.

Tahun 2016 Tar get

27,000,000,000

Rp.

Tahun 2017 Tar get

34,000,000,000

Rp.

Tahun 2018 Tar get

32,000,000,000

Rp. 40,000,000,000


Tar get 2 blok


Lokasi

Rp. 99,000,000,000


Kota Padang

93,500,000

85

93,500,000

88

93,500,000

91

93,500,000

95

93,500,000


Kota Padang

51,000,000

100 ora ng

30,000,000

100 ora ng

30,000,000

100 ora ng

30,000,000

100 ora ng

30,000,000


Kota Padang

50 ora ng

30,000,000

50 ora ng

30,000,000

50 ora ng

30,000,000

50 ora ng

30,000,000


Kota Padang

50 ora ng

33,500,000

50 ora ng

33,500,000

50 ora ng

33,500,000

50 ora ng

33,500,000


Kota Padang

42,500,000

104


Tujuan

Sasaran


Indikator Sasaran

Kode



Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar

Luas wilayah pemasaran (%)

30

1


Pelaksanaan pameran produk dalam dan luar negeri yang diikuti oleh Dinas Perindagtamben Kota Padang

5 kali

2

Pengembangan potensi Unggulan daerah

Pelaksanaan pameran pengembangan produk unggulan daerah

3

Pameran dan Bazar dalam rangka hari Besar bersejarah Kota Padang

Pelaksanaan pameran dan bazar dalam rangka hari besar bersejarah Kota Padang

4

Padang Fair

Pelaksanaan pameran promosi industri ,perdagangan, pariwisata, seni dan budaya


Program / Kegiatan



Rp.

Tahun 2015 Rp.

Tahun 2016 Tar get 60

Rp.

Tahun 2017

Tahun 2018 Rp.


Kota Padang

5 kali

175,000,000

5 kali

648,750,000

5 kali

176,250,000

5 kali

176,250,000

5 kali

176,250,000

5 kali

176,250,000


Kota Padang

2 kali

2 kali

150,000,000

2 kali

127,500,000

2 kali

127,500,000

2 kali

127,500,000

2 kali

127,500,000

2 kali

127,500,000


Kota Padang

1 kali

1 kali

100,000,000

1 kali

85,000,000

1 kali

85,000,000

1 kali

85,000,000

1 kali

85,000,000

1 kali

85,000,000


Kota Padang

531,250,000

Tar get 90

531,250,000

1,031,250,000

531,250,000

Tar get 80

Lokasi

525,000,000

105

Rp.


Targ et 50

531,250,000

Tar get 70


Rp.


Tujuan

Sasaran


Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan



5

Sosialisasi peningkatan penggunaan produk daerah

Peserta yang mengikuti sosialisasi

200 orang

6

Dukungan dan kerjasama Lembaga Pemerhati dan Pencinta Industri Kerajinan /Dekranasda

Industri kerajinan yang mengikuti kegiatan Dekranasda

1 paket

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Meningkatnya nilai ekspor ($US Dollar)

2,209

1

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Pelaksanaan sinkronisasi program dan kebijakan yang diikuti

0

2

Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri.

Tersedianya paket informasi peluang pasar.

0

Persentase peningkatan nilai ekspor


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tar get 400 ora ng

Tahun 2015

Rp. 100,000,000

Targ et 200 orang

1 paket

0

Tahun 2016

Rp.

Tar get 200 ora ng

170,000,000

Tahun 2017

Rp. 42,500,000

1 pak et

100,000,000

0

0

`

106

Tar get 200 ora ng

1 pak et

2,5 64

Rp. 42,500,000

100,000,000

975,000,000

Tahun 2018 Tar get 200 ora ng

1 pak et

2,6 92

Rp. 42,500,000

100,000,000

975,000,000


Tar get 200 ora ng

1 pak et

2,8 27


Lokasi

Rp. 42,500,000


Kota Padang

100,000,000


Kota Padang

950,000,000


Kota Padang

3 kali

400,000,000

3 kali

400,000,000

3 kali

400,000,000


Kota Padang

2 pak et

350,000,000

2 pak et

350,000,000

2 pak et

325,000,000


Kota Padang


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Diklat Teknis Perdagangan Luar Negeri

Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis perdagangan luar negeri

0

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (%)

65

1


Jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah dibina

2

Pengembangan kelembagaan kerjasama dan kemitraan usaha

Jumlah pelaku usaha yang telah dibimbing tentang kelembagaan dan yang telah difasilitasi kemitraan

3

Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang penataan pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Tersedianya payung hukum penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

3



Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Program / Kegiatan



Rp.

Tahun 2015 Targ et

Rp.

Tahun 2016 Tar get

Rp.

Tahun 2017 Tar get 225 ora ng

Rp.

Tahun 2018

225,000,000

Tar get 225 ora ng

Rp.



Lokasi

225,000,000

Tar get 225 ora ng

Rp. 225,000,000


Kota Padang

70

425,000,000

75

255,000,000

80

255,000,000

85

255,000,000

90

255,000,000

95

255,000,000


Kota Padang

300 pela ku usa ha

375,000,000

50 pelak u usah a

85,000,000

70 pela ku usa ha

100,000,000

70 pela ku usa ha

100,000,000

70 pela ku usa ha

100,000,000

70 pela ku usa ha

100,000,000


Kota Padang

0

100 pelak u usah a

85,000,000

120 pela ku usa ha

112,500,000

120 pela ku usa ha

112,500,000

120 pela ku usa ha

112,500,000

100 pela ku usa ha

112,500,000


Kota Padang

0

1 paket

42,500,000


Kota Padang

107


Tujuan

Meningkatnya kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting/ strategis

Sasaran

Indikator Sasaran

Terciptanya efisiensi sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat

Persentase perubahan harga barang di pasar

Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok masyarakat

Tingkat inflasi

Kode

Program / Kegiatan



4

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Tersedianya perangkat teknologi informasi perdagangan

0

5

Pembinaan sistem penjualan dan distribusi minuman beralkohol dan bahan berbahaya

Jumlah pelaku usaha yang telah diberikan pembinaan

0

Program Pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Meningkatnya kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat (%)

75

1

Pengendalian Distribusi barang kebutuhan pokok, penting dan strategis

Terpantaunya pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan masyarakat

0

2

Koordinasi pengendalian Inflasi

Terciptanya kestabilan harga

0



1 pak et

Tahun 2015

Rp.

Targ et 1 paket

42,500,000


Rp. 42,500,000


Rp. 42,500,000


Rp. 42,500,000

Tar get 1 pak et

79

204,000,000

1 paket

59,500,000

81

204,000,000

1 pak et

59,500,000

108

83

1 pak et

204,000,000

59,500,000

85

1 pak et

204,000,000

59,500,000

90

5 pak et


Lokasi

Rp. 42,500,000


Kota Padang


Kota Padang

204,000,000


Kota Padang

59,500,000


Kota Padang


Kota Padang

50,000,000

0

1 pak et

Rp.



Tujuan


Sasaran

Indikator Sasaran


Persentase tingkat ketersediaan produk dipasaran

Terciptanya kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban dalam dunia usaha

Jumlah kasus yang diselesaikan di BPSK

Kode

Program / Kegiatan



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tar get 2 loka si pas ar 2 kali se min ggu

Rp.

Tahun 2015 Targ et 5 lokasi / pasar per hari

3

Monitoring harga barang kebutuhan pokok, penting dan strategis.

Terlaksananya monitoring harga.

2 lokasi pasar 2 kali se minggu

4

Pemetaan distribusi barang kebutuhan masyarakat

Peta distribusi barang kebutuhan masyarakat

0

1 paket

5

Pendampingan pelaksanaan operasi pasar

Terlaksananya Operasi Pasar di 11 kecamatan

11 kecama tan

11 keca mata n

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan terciptanya konsumen yang cerdas(%)

60

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen.

Jumlah kasus yang telah terselesaikan melalui BPSK Kota Padang

1


100 kasus

Rp. 42,500,000

Tahun 2016 Tar get 5 loka si/ pas ar per hari

Rp. 42,500,000


Rp. 42,500,000


Rp. 42,500,000

1 pak et


Tar get 5 loka si /pa sar per hari


Lokasi

Rp. 42,500,000

1 pak et


Kota Padang


Kota Padang

102,000,000

11 kec ama tan

102,000,000

11 kec ama tan

102,000,000

11 kec ama tan

102,000,000

11 kec ama tan

102,000,000


Kota Padang

65

2,923,190,000

70

1,145,590,000

75

1,146,000,000

80

1,146,000,000

85

1,146,000,000

90

1,146,000,000


Kota Padang

100 kas us / 5 ang kata n (50 0 ora ng)

530,000,000

12 bln 100 kasus

450,500,000

12 bln 102 kas us

480,000,000

12 bln 103 kas us

480,000,000

12 bln 105 kas us

480,000,000

12 bln 107 kas us

480,000,000


Kota Padang

109


Tujuan

Sasaran

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya di bidang Metrologi legal

Indikator Sasaran


Kode

Program / Kegiatan


Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan 1 kali

2

Perayaan Hari Konsumen Nasional

Terlaksananya Perayaan Hari Konsumen Nasional

3

Operasional dan Pembinaan Pedagang menuju Pasar Tertib Ukur dan Peduli Konsumen.

Terawasinya barang yang diperjualbelikan

4

Pembangunan dan peningkatan Sarana kemetrologian (UPTD Metrologi)

Berdirinya UPTD Metrologi Legal

5

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP.

Jumlah alat UTTP yang telah diawasi serta jumlah pelaku usaha yang dibina

6

Peningkatan Operasional UPTD Metrologi Legal

Terlaksananya Operasional UPTD Metrologi Legal

7

Pelatihan Reparatir Timbangan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan reparatir timbangan


0

12 bulan; 11 kecama tan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tar get 1 bula n

Rp. 85,000,000

12 bln 1 psr

42,500,000

1 pak et

1,858,190,963

12 bln 18 psr; 11 kec ama tan

45,000,000

Tahun 2015 Targ et 1 bln

12 bln 1 psr

12 bln 18 psr; 11 keca mata n 12 bln 18 psr 24 SPBU

0

1 paket

Rp. 85,000,000

42,500,000

42,500,000

297,500,000

Tahun 2016 Tar get 1 bln

Rp. 85,000,000

12 bln 1 psr

42,500,000

12 bln 18 psr; 11 kec ama tan 12 bln 18 psr 24 SPB U

45,000,000

210,000,000

44,840,000

110


12 bln 1 psr


Rp. 85,000,000

42,500,000

45,000,000

210,000,000


12 bln 1 psr


Rp. 85,000,000

42,500,000

45,000,000

210,000,000



Lokasi

Tar get 1 bln

Rp. 85,000,000


Kota Padang

12 bln 1 psr

42,500,000


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang


45,000,000

210,000,000


Tujuan

Sasaran



Terciptanya pengelolaan pertambangan yang baik berbasis konservasi dan berwawasan lingkungan

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tar get 10 pas ar

Rp.

8

Penyediaan sarana dan Operasional UPT Kemetrologian

Tersedianya sarana kemetrologian


9

Penyuluhan Konsumen Cerdas dalam menuju MEA 2015 dan Globalisasi ekonomi 2020

Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Konsumen Cerdas

0

500 ora ng

75,000,000


10

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksananya pengawasan barang dan jasa yang beredar

12 bulan

12 bln 300 pela ku usa ha

87,499,037

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Jumlah pengusaha tambang yang dibina

4

223,000,000

1

Inspeksi tambang ke lokasi tambang PT. Semen Padang

Laporan hasil dua kali inspeksi tambang

4 IUP, IUP Bat u Kap ur 2 loka si, IUP Clay , IUP Silik a

50,000,000

2

Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan

Jumlah pelaku usaha pertambangan dan mineral yang dibina, dan jumlah IUP yang diawasi

Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertambanga n yang mengurus izin


14

Tahun 2015 Targ et

Rp.

Tahun 2016 Tar get

Rp.

Tahun 2017 Tar get

Rp.

Tahun 2018 Tar get

Rp.


Tar get

6


Kota Padang

500 ora ng

75,000,000

500 org

75,000,000

500 org

75,000,000

500 org

75,000,000


Kota Padang

182,750,000


208,500,000


208,500,000


208,500,000


208,500,000


Kota Padang

437,750,000

6

450,000,000

6

483,610,000

6

406,140,000

6

428,700,000


Kota Padang


Kota Padang


Kota Padang

34,000,000

1 ranpe rda; 100 pst; 22 IUP

Lokasi

Rp.

200,000,000

12 bln 500 pelak u usah a


63,750,000

200,000,000

100 pes erta ; 25 IUP

111


125,000,000


101,140,000


100,000,000


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

3




Program / Kegiatan



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tar get 14 IUP Bat uan

Rp.

Tahun 2015 Targ et

Tahun 2016

Rp.

Tar get

Tahun 2017

Rp.

Tar get


Tahun 2018

Rp.

Tar get

Tar get

Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi

a.Diklat teknis dan administrasi bagi pelaku usaha pertambangan, Mineral Logam & Batuan

Pelaku usaha yang diberi diklat teknis dan administrasi

100 peserta

100 peser ta

0

100 pes erta

0

100 pes erta

0

100 pes erta

0

100 pes erta

0

b.Pengawasan /inspeksi kegiatan usaha pertambangan mineral non logam dan bantuan

Pelaku usaha yang diawasi

17 IUP

22 IUP

0

25 IUP

0

28 IUP

0

34 IUP

0

40 IUP

0

c.Pembinaan pengawasan kegiatan pengangkutan, pengolahan, penimbunan mineral logam dan batuan (kegiatan jasa usaha pertambangan)

Pelaku usaha yang dibina dan diawasi

5 IUP

7 IUP

4

Inventarisasi dan evaluasi mineral dan batuan

Peta dan Buku Data potensi bahan galian meral dan batuan

5

Pembinaan Pengawasan dan Penertiban pemanfaatan Air Tanah

Jumlah Perda dan Perwako yang telah diselesaikan, jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan air bawah tanah, dan jumlah pelaku usaha pengeboran dan pemanfaatan air tanah yang telah dibina

0

0

1

65 per usa haa n

98,000,000

1 perda ; 75 perus ahaa n

9 IUP

11 IUP

13 IUP

Lokasi

Rp.

Pembinaan pengawasan dan inspkesi serta bimbingan teknis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan


75,000,000

Rp.


0


Kota Padang

15 IUP

0

dat a pad a1 kec ama tan

100,000,000


125,000,000


125,000,000

pet a

125,000,000


Kota Padang

85,000,000

50 %

150,000,000

1 per wak o: 65 %

233,610,000

70. %; 1 UNI T

80,000,000

80. %; 1 UNI T

203,700,000


Kota Padang

112


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran


Tersedianya fasilitas evaluasi kawasan rawan bencana geologi

Tersedianya peta geologi



Persentase pelaku usaha migas yang telah dibina


Terjaganya keselamatan dan keamanan penggunaan tenaga listrik bagi pelaku usaha, jasa perkantoran dan industri

Persentase jumlah penyedia tenaga listrik yang telah memiliki izin

Kode

Program / Kegiatan


6

Pengadaan sumur pantau air tanah

Terbangunnya sumur pantau air tanah

7

Pemetaan Geologi Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah

Peta zona rawan bencana geologi skala 1: 50.000

Program Pembinaan dan Pengawasan Migas

Meningkatnya jumlah pengusaha pengusaha migas yang dibina

1

Pembinaan dan Pengawasan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG (Terminal BBM, SPBU, SPPBE, Agen LPG, Pangkalan LPG)

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG, Laporan tahunan pembinaan dan pengawasan

2

Pembinaan an Pengawasan Program Konversi Minyak tanah dan LPG 3 Kg

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan konversi mitan , Laporan pembinaan dan pengawasan konversi mita dan LPG

Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri

Meningkatnya jumlah pengguna energi listrik yang sesuai aturan




Rp.

Tahun 2015 Targ et 1 unit

Rp.

Tahun 2016 Tar get

Rp.

255,000,000

Tahun 2017 Tar get 1 unit

1 set pet a

60

20%

65

131 092 kk

60

65

125,000,000

70

Tahun 2018

Rp.

Tar get

0

Rp.


Tar get 1 unit


Lokasi

Rp.

100,000,000


Kota Padang


Kota Padang

148,750,000

75

156,180,000

80

167,000,000

85

175,000,000

95

185,000,000


Kota Padang

50,000,000

12 kali

85,000,000

13 kali

90,000,000

14 kali

97,000,000

14 kali

102,000,000

15 kali

108,000,000


Kota Padang

75,000,000

2459 9 kk

63,750,000

50 %

66,180,000

65 .%

70,000,000

70 .%

73,000,000

80 .%

77,000,000


Kota Padang

148,750,000

75

150,000,000

80

160,000,000

85

170,000,000

90

180,000,000


Kota Padang

75,000,000

70

113


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

Menciptakan ketahanan listrik

Meningkatnya efisiensi pemakaian listrik

Persentase masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melakukan penghematan energi 1

Program / Kegiatan



Pembinaan dan Pengawasan IUKS dan IUKU

Terbina dan terwasinya IUKS dan IUKU, Laporan hasil pembinaan dan pengawasan IUKS dan IUKU, 1 dokumen perda ketenagalistrikan

25 IUKS

Program Pembinaan Pengawasan dan pengembangan Energi baru terbarukan dan Konservasi energi (EBTKE)

Meningkatnya kesadaran masyrakat tentang hemat energi

0

21 kel ura han

25,000,000

21 kelu raha n

Pembinaan Pengawasan dan pengembangan Energi baru terbarukan dan Konservasi energi (EBTKE)

cakupan pembinaan dan pengawasan ; 1 laporan tahunan dan leaflet

0

21 kelu raha n

25,000,000

12 bulan ;1 paket



Rp. 75,000,000

Tahun 2015 Targ et 1 ranpe rda ; 30 IUKS

Tahun 2016

Rp. 148,750,000

0

Tar get 1 per da 35 IUK S dan 2 IUK U

Rp. 150,000,000

Tahun 2017 Tar get 40 IUK S dan 2 IUK U

21 kel ura han

15,830,000

21 kel ura han

21 kelu rah an

15,830,000

21 kelu rah an

114

Tahun 2018

Rp. 160,000,000

0

Tar get 45 IUK S dan 2 IUK U

Rp. 170,000,000


Tar get 50 IUK S dan 2 IUK U


Lokasi

Rp. 180,000,000


Kota Padang

20 kel ura han

100,000,000

20 kel ura han

100,000,000


Kota Padang

20 kelu rah an

100,000,000

20 kelu rah an

100,000,000


Kota Padang


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDAGTAMBEN KOTA PADANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Perindagtamben Kota Padang dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi berdasarkan asas desentralisasi dan tugas perbantuan mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Padang yang baru saja ditetapkan, sehingga indikator kinerja Dinas Perindagtamben Kota Padang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.


115


Tabel 6.1 No.

Indikator

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Kinerja Awal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 RPJMD (2013)

1 Tingkat Penggunaan TTG (%) 2 Jumlah Unit Usaha

0

11 kec

300 IKM

3 Penguatan industri lokal

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM

11 kec

11 kec

11 kec

11 kec

600 IKM

600 IKM

600 IKM

600 IKM

600 IKM

600 IKM

0

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 Pembinaan IKM pengguna Sumber Daya lokal 5 Jumlah sentra

0

125

125

125

125

125

125

1

2 paket

6 Pembangunan Tekhno park

0

7 Peningkatan kerjasama

0

1 paket lahan 3 paket

100

8 Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%) 9 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%) 10 Terlaksananya operasional website Dinas Perindagtamben Kota Padang (%)


2 paket

1 paket

1 paket

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

1 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

116

1 pakaet

11 kec

1 paket


No.

Indikator

11 Terlaksananya disiplin Aparatur (%) 12 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur (%) 13 Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%) 14 Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran UPT (%) 15 Terlaksananya penataan peraturan perundangundangan 16 Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen 17 Jumlah Pelaku Usaha yg dibina 18 Cakupan Penyelesaian Pasar Rakyat (%) 19 Cakupan Penyelesaian Pasar Tematik (Jumlah) 20 Penyelesaian Pasar Raya (%) 21 Luas Wilayah Pemasaran (%) 22 Pembentukan PLUT

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)0

100

0

100

100

100

Kondisi Kinerja pada Akhir 100 Periode RPJM

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

65

70

75

80

85

90

500

500 75


Target Capaian Setiap Tahun

0 60 500 45

50

55

60

65

70

0

0

1

1

1

1

50

65

75

80

85

90

95

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

0

117


No.

Indikator

23 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri 24 Meningkatnya nilai ekspor ($US Miliar) 25 Meningkatnya kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat 26 Meningkatnya ketrampilan pelaku usaha 27 Jumlah pengusaha tambang yang dibina 28 Meningkatnya jumlah pengusaha Migas yang dibina 29 Meningkatnya jumlah pengguna energy listrik yang sesuai aturan 30 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hemat energi

Kondisi Kinerja Awal 65 RPJMD (2013)


Target Capaian Setiap Tahun 70

75

80

2.209

85

90

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM95

2.564

2.692

2.827

75

79

81

83

85

90

75

82

85

88

91

95

14

4

4

6

6

6

6

60

65

70

75

80

85

90

60

65

70

75

80

85

95

0 21 kelurahan

21 kelurahan

21 kelurahan

118

21 kelurahan

20 20 kelurahan kelurahan


BAB VII PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatankegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif. Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait sehingga mencapai sasaran sebagaimana diharapkan.


119

Tujuan

Mewujudkan profesionalisme, kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Sasaran

Meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan prima kepada masyarakat

Indikator Sasaran

Terselenggaranya operasional kantor selama 5 tahun

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PADANG Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Program (Outcome) dan Capaia akhir periode Renstra Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kegiatan (Output) n pada SKPD (Tahun 2019) Tahun Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Awal Perenc Program Pelayanan Terlaksananya 100 100 928,510,000 100 760,840,000 100 763,130,000 100 847,000,000 100 954,000,000 100 903,000,000 Administrasi kegiatan pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran (%) 1.

Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan surat menyurat

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Pembayaran pajak kendaraan

0

1200 surat

5,000,000 1200 surat

4,250,000 1200 surat

4,250,000 1200 surat

4,250,000 1200 surat

4,250,000 1200 surat

1 paket 1 paket

93,750,000 1 paket

93,105,000 1 paket

94,794,850 1 paket

129,000,000 1 paket

160,000,000 1 paket

27 100% unit kendar aan

9,450,000 100%

9,450,000 100%

9,450,000 100%

10,450,000 100%

11,450,000 100%

Terbayarnya jasa 27 unit pemeliharaan kendaraan kendar dinas/ operasional aan

Unit Lokasi Kerja SKPD Penangg ung jawab Dinas Kota Perinda Padang gtambe n

5,000,000 Dinas Perindag tamben 190,000,000 Dinas Perindag tamben

Kota Padang Kota Padang

14,000,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben Dinas Kota Perindag Padang tamben

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Honor jasa kebersihan

1 paket 100 %

25,000,000 100 %

25,000,000 100 %

21,250,000 100 %

21,250,000 100 %

21,250,000 100 %

21,000,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben

5.

Penyediaan alat tulis kantor

Alat tulis kantor

1 paket 100 %

71,160,000 100 %

60,485,000 100 %

60,485,150 100 %

60,486,000 100 %

62,000,000 100 %

6.

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Blanko cetakan dan penggandaan

1 paket 100 %

40,000,000 100 %

34,000,000 100 %

35,000,000 100 %

36,000,000 100 %

37,000,000 100 %


7.

Penyediaan kompoenen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

75 bh 100 %

5,000,000 100 %

5,000,000 100 %

4,500,000 100 %

5,000,000 100 %

14,050,000 100 %


8.

Penyediaan peralatan Peralatan & dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor

1 paket 100 %

51,300,000 100 %

51,300,000 100 %

51,300,000 100 %

51,300,000 100 %

120,000,000 100 %


9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 paket 100 %

30,000,000 100 %

25,500,000 100 %

25,500,000 100 %

25,500,000 100 %

26,000,000 100 %


Bahan bacaan dan peraturan perundangan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Data Program (Outcome) dan Capaia Tahun 2014 Tahun Kegiatan (Output) n pada Tahun Target Rp. Target Awal Perenc Makan dan minum 1 paket 100 % 85,000,000 100 % rapat/tamu

10.

Penyediaan makan dan minum kantor

11.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Laporan koordinasi dan konsultasi

12

Peningkatan jasa pelayanan publik

Honorarium non PNS

Program Peningkatan Tersedianya sarana Sarana dan prasarana dan prasarana aparatur aparatur (%)

Terpenuhinya sarana dan prasarana bagi aparatur

Rp.

Tahun 2016 Target

Rp.

Tahun 2017 Target

Rp.

Tahun 2018 Target

Rp.

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2019) Target

63,750,000 100 %

63,750,000 100 %

65,750,000 100 %

75,000,000 100 %

Unit Lokasi Kerja SKPD Penangg Rp. ung jawab 70,150,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben

1 paket 100 %

290,000,000 100 %

170,000,000 100 %

170,000,000 100 %

215,164,000 100 %

200,000,000 100 %


13 100 % orang

222,850,000 100 %

219,000,000 100 %

222,850,000 100 %

222,850,000 100 %

223,000,000 100 %


100

100

587,550,000

100

796,920,000

100

826,390,000

100

877,530,000

100

924,160,000

100

973,120,000 Dinas Kota Perinda Padang gtambe n

1.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket 100 %

35,000,000 100 %

29,920,000 100 %

35,000,000 100 %

35,000,000 100 %

35,000,000 100 %


2.

Pemeliharaan rutin Pemeliharaan rutin 27 100 % berkala kendaraan dinas berkala kendaraan dinas unit operasional kendar aan Pemeliharaan Pemeliharaan rutin 1 paket 100 % rutin/berkala peralatan berkala peralatan gedung kantor gedung kantor

512,550,000 100 %

500,000,000 100 %

450,000,000 100 %

487,500,000 100 %

500,000,000 100 %


40,000,000 100 %

34,000,000 100 %

46,390,000 100 %

48,640,000 100 %

64,160,000 100 %


100 %

183,000,000 100 %

170,000,000 100 %

181,390,000 100 %

200,000,000 100 %

3.

Pemeliharaan gedung kantor

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2015

4.

Pengadaan kendaraan operasional dinas

Kendaraan operasional

5

Pengadaan Gedung Kantor

Gedung kantor

6

Pengadaan mobilier

Mobilier

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT

Terlaksananya operasional UPTD Wilayah Utara dan Selatan serta UPT Metrologi Legal (%) Laporan kegiatan

Terlaksananya operasional UPT Wilayah Indagtamben 1

Operasional UPTD Wilayah Utara dan Selatan

2

Operasional UPT Metrologi Legal

Laporan kegiatan

1 paket 1 unit 1 paket

100

100 %

0

100

100%

50,000,000 100 %

85,000,000

100

125,000,000 100 %

125,000,000

100

125,000,000 100 %

125,000,000

100

125,000,000 100 %

125,000,000

100

216,000,000 Dinas Perindag tamben Dinas Perindag tamben 125,000,000 Dinas Perindag tamben 125,000,000 Dinas Perinda gtambe n

Kota Padang Kota Padang Kota Padang Kota Padang

85,000,000 100%

85,000,000 100%

85,000,000 100%

85,000,000 100%


100%

40,000,000 100%

40,000,000 100%

40,000,000 100%


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Terlaksananya penyusunan peraturan dan perundangan

Kode

1

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Data Program (Outcome) dan Capaia Tahun 2014 Kegiatan (Output) n pada Tahun Target Rp. Awal Perenc Program Penataan Tersedianya Peraturan Perundang- peraturan perundangundangan undangan Penyusunan peraturan perundang-undangan

1

Persentase peningkatan disiplin aparatur Dinas Perindagtamben 1

Persentase peningkatan kemampuan SDM Aparatur Dinas Perindagtamben 1 2

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

Target 0

Peraturan perundangan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi Informasi (%)

Tersedianya informasi tentang indagtamben

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

0

Operasional Database dan Website Dinas Perindagtamben Kota Padang Program Peningkatan Disiplin Aparatur

operasional website Dinas Perindagtamben Kota Padang Terlaksananya disipilin aparatur

77 77 orang orang

Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas aparatur dalam satu tahun

77 orang

77 orang

36,350,000

Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas dan kapasitas aparatur Sumber Daya (%) Aparatur

100

100

15,000,000

1 paket 1 paket

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

100

100

10,000,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Perindagtamben Kota Padang

Laporan LAKIP

15 buku

15 buku

10,000,000

Target 0

1 paket

0

1 paket

42,500,000

36,350,000


Rp.

1 paket

1 paket

Pendidikan dan pelatihan teknis indagtamben Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tahun 2016

100

12,750,000

Rp.

Target 0

1 paket

42,500,000 1 paket

0

Tahun 2017

55,000,000

Rp.

Target 0

1 paket

55,000,000 1 paket


Tahun 2018

55,000,000

Rp.

Target 0

1 paket

55,000,000 1 paket

55,000,000

1 paket

55,000,000 1 paket

1 paket

Lokasi


55,000,000 Dinas Kota Perinda Padang gtambe n 55,000,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben

77 orang

38,170,000

77 orang

40,000,000

77 orang

42,000,000

77 orang

44,100,000 Dinas Padang Perinda gtambe n

77 orang

38,170,000

77 orang

40,000,000

77 orang

42,000,000

77 orang

44,100,000 Dinas Padang Perindag tamben

100

13,390,000

100

14,000,000

100

14,700,000

0

15,000,000


Rp.

Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab 0 Dinas Perinda gtambe n Dinas Perindag tamben

12,750,000 1 paket

13,390,000 1 paket

14,000,000 1 paket

14,700,000 1 paket

100

8,500,000

100

8,900,000

100

9,300,000

100

9,800,000

15 buku

8,500,000

15 buku

8,900,000

15 buku

9,300,000

15 buku

9,800,000

100

15 buku

15,400,000 Dinas Kota Perinda Padang gtambe n Dinas Perindag tamben 15,400,000 Dinas Perindag tamben 10,300,000 Dinas Perinda gtambe n

Kota Padang Kota Padang Kota Padang


Tujuan

Menumbuhkan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi

Sasaran


Indikator Sasaran

Tumbuhnya 2500 orang wirausaha

Kode

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Data Program (Outcome) dan Capaia Tahun 2014 Kegiatan (Output) n pada Tahun Target Rp. Awal Perenc Program Pembangunan 0 1 Pengembangan teknopark paket technopark dan pusat lahan alih teknologi (kerjasama Pemda, Pemerintah pusat, propinsi dan swasta) 1 Pembuatan DED Pembuatan DED Technopark Tekcnopark 2 Pembangunan Technopark

Meningkatnya kegiatan Persentase industri berbasis peningkatan sumber daya lokal penyerapan tenaga kerja disektor industri Persentase Peningkatan jumlah penggunaan bahan baku lokal Meningkatnya usaha Persentase yang memiliki inovasi penambahan jumlah produk yang didukung industri kreatif oleh industri kreatif Meningkatnya jumlah sentra IKM


Program Penataan Struktur Industri

1 paket lahan

Penguatan Industri Lokal

04 paket

1 Pemberian bantuan Bantuan yang diberikan untuk Penguatan industri Lokal 2 Pelatihan Bagi IKM Kota IKM yang dilatih Padang Berbasis Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Program Pengembangan Sentra IKM

1 Pembinaan, penguatan kelembagaan IKM dan bantuan sarana prasarana bagi sentra IKM

Meningkatkan daya Meningkatnya kualitas Jumlah IKM yang saing IKM Kota Padang pengelolaan dan teknis dibina untuk menghadapi usaha bagi IKM persaingan pasar bebas


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan IKM

Tumbuhnya sentra IKM

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target 0 Tahap 1

Rp.

Tahun 2016 Target 0 Tahap 2

1 paket

Rp.

Target

500,000,000 Tahap 3

Tahun 2018


500,000,000

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

2,000,000,000 Tahap 4

5,000,000,000 1 paket

0 4 paket

0 4 paket

0 4 paket

900,000,000 4 paket

900,000,000 4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

125

125

125

125

15% 2 paket

Unit Lokasi Kerja SKPD Penangg Rp. Target Rp. Target Rp. ung jawab 2,000,000,000 Tahap 5,000,000,000 1 6,000,000,000 Dinas Kota 4 paket Perinda Padang gtambe n

Tahun 2017

0 2 paket

0 2 paket

200,000,000 2 paket

400,000,000 4 paket

400,000,000 4 paket

500,000,000

500,000,000

125

200,000,000 2 paket

125

1 paket

1 paket

1 paket

200,000,000 1 paket

200,000,000 1 paket

Bantuan sarana prasarana bagi sentra IKM

15%

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Meningkatnya pengetahuan IKM tentang pengelolaan dan teknis usaha IKM yang ditumbuhkan

300 ikm

600 ikm

715,870,000 600 ikm

467,500,000 600 ikm

467,500,000 600 ikm

950,000,000 600 ikm

1,000,000,000 600 ikm

420 ikm

300,870,000 350 ikm

170,000,000 250 ikm

200,000,000 150 ikm

300,000,000 100 ikm

300,000,000

Kota Padang Kota Padang Kota Padang

Kota Padang


200,000,000 1 paket

Pembinaan lembaga IKM 15%

Dinas Perindag tamben 6,000,000,000 Dinas Perindag tamben 900,000,000 Dinas Perinda gtambe n 400,000,000 Dinas Perindag tamben

200,000,000 1 paket

200,000,000 Dinas Kota Perinda Padang gtambe n 200,000,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben

Dinas Kota Perindag Padang tamben 1,000,000,000 Dinas Perinda gtambe n 0 300,000,000 Dinas Perindag tamben


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

Persentase jumlah IKM yang masuk pasar modern dan ekspor Meningkatkan kegiatan Jumlah IKM yang industri melalui masuk ke kawasan pemanfaatan kawasan industri kecil industri


Jumlah IKM yang difasilitasi untuk memperoleh standar persyaratan kualitas produk Jumlah IKM yang melakukan kerjasama / kemitraan

Terlaksananya Jumlah TTG yang pengembangan dan telah dilahirkan pemanfaatan teknologi industri

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.


Rp.

Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab

Lokasi

600 ikm

50,000,000 120 ikm

120,000,000 100 ikm

100,000,000 100 ikm


3 Pembinaan, Pengawasan IKM yang di awasi dan dan Evaluasi IKM Kota dievaluasi Padang

100 ikm

50,000,000 150 ikm

80,000,000 150 ikm


4 Pelatihan Industri Berbasis Agro dan Non Agro di Kota Padang 5 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil dan menengah

IKM yang dilatih

50 ikm

110,000,000 50 ikm

100,000,000 50 ikm

150 ikm

100,000,000 250 ikm

200,000,000 250 ikm

6 Penyusunan Masterplan dan Pra Desain Kawasan Industri Kecil Pangan Terpadu 7 Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pembentukan kawasan industri (Pembangunan / operasional) 8 Pengembangan IKM Kota Padang melalui Fasilitasi Sertifikat Halal Terdaftar HKI Bantuan Desain Label dan Bantuan Kemasan Pengembangan jaringan kerjasama lokal, nasional dan internasional

Tersedianya masterplan dan pra desain KIKPT

0

Tersedianya kawasan industri

0

200 ikm

JIKM yang difasilitasi kemitraan

200 ikm 1 master plan

IKM yang mendapat 150 fasilitas sertifikat halal, ikm HKI, Bantuan Desain Label, Bantuan kemasan Peningkatan Kerjasama

0 3 paket

1 Temu usaha ikm

0 3 paket

2 Magang dan studi banding

0

Magang dan studi banding sebanyak 1 kali setahun. Program Peningkatan Tingkat penggunaan Kapasitas Ilmu TTG (%) Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

0 11 kecam atan

200,000,000 100 ikm

350 ikm

Target

Tahun 2018

500 ikm

IKM yang diberikan peningkatan kemampuan manajemen dan perluasan pasar

250 ikm

Rp.

Tahun 2017

450 ikm

2 Pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan manajemen dan perluasan pasar

Meningkatnya pasar produk industri

Indikator Kinerja Data Program (Outcome) dan Capaia Tahun 2014 Kegiatan (Output) n pada Tahun Target Rp. Awal Perenc IKM yang dikembangkan 180 ikm

85,000,000 50 ikm

150,000,000

65,000,000 1 DED

85,000,000

1 kawasa n

100,000,000 100 %

100,000,000

40 ikm

127,500,000 30 ikm

117,500,000 50 ikm

0 3 paket

0 3 paket

263,530,000 3 paket

70,000,000 11 kecam atan


Dinas Kota Perindag Padang tamben

1 kawasa n

3 paket


2 kawasa n


170,000,000 70 ikm

220,000,000 70 ikm


304,190,000 3 paket

330,000,000 3 paket


3 paket

0 11 kecam atan

263,530,000 3 paket

304,190,000 3 paket

330,000,000 3 paket

0 11 kecam atan

200,000,000 11 kecam atan

228,360,000 11 kecam atan

330,000,000 Dinas Perindag tamben 205,410,000 Dinas Perinda gtambe n


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Jumlah IKM yang memanfaatkan TTG

Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi


1 Pembuatan dan atau pengadaan mesin mesin industri yang menerapkan teknologi tepat guna Program pembinaan pedagang Sektor Informal


Jumlah pasar tematik yang dibangun

Meningkatnya pengetahuan pedagang sektor informal (%) Pedagang sektor informal yang diberi pembinaan organisasi

500

0

0

0

0 500 orang

298,000,000 500 orang

Unit Lokasi Kerja SKPD Penangg ung jawab Dinas Kota Perindag Padang tamben

301,000,000 Dinas Perinda gtambe n 70,000,000 Dinas Perindag tamben

Kota Padang

Pembinaan organisasi pedagang sektor informal.

175 orang

175 orang

73,000,000 175 orang

2

Penyuluhan peningkatan Pedagang sektor 500 disiplin bagi pedagang informal yang mengikuti orang sektor informal. penyuluhan

500 orang

50,000,000 500 orang


3

Penataan tempat 80 Tersedianya lokasi berusaha bagi pedagang usaha yang representatif orang sektor informal. pagi pelaku usaha sektor informal.

80 orang

135,000,000 80 orang


4

Fasilitasi modal usaha bagi pedagang sektor informal.

100 orang

40,000,000 100 orang


1

Jumlah pasar rakyat yang dibangun

Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Program (Outcome) dan Capaia akhir periode Renstra Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kegiatan (Output) n pada SKPD (Tahun 2019) Tahun Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Awal Perenc Tersedianya 5 paket 0 2 paket 70,000,000 5 paket 200,000,000 5 paket 228,360,000 5 paket 205,410,000 mesin - mesin industri yang menerapkan teknologi tepat guna.

1

Meningkatnya Layanan Jumlah layanan Usaha bagi UMKM usaha / konsultasi

Menciptakan pasar Terciptanya pasar rakyat yang sehat dan rakyat yang bersih, berwawasan lingkungan tertib, aman, nyaman dan sehat baik bagi pedagang maupun pengunjung pasar

Program / Kegiatan

Terfasilitasinya pedagang sektor informal dengan sumber pembiyaan mikro dan lembaga keuangan lainnya. Pembentukan PLUT

100 orang

Program pengembangan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) bagi UMKM Pembentukan PLUT Tersedianya PLUT bagi bagi UMKM UMKM Kota Padang Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Cakupan 45 penyelesaian pasar rakyat(%) dan pasar tematik (%) cakupan penyelesaian pasar tematik Penyelesaian Pasar 50 Raya (%)

0

0

0

0

0

Kota Padang

0 Dinas Kota Perinda Padang gtambe n Dinas Kota Perindag Padang tamben

50

7,918,300,000

55 #########

60 40,500,000,000

1 (APBN) Pihak ke-3 65

70

80

65 36,140,410,000

1 (APBN) Pihak ke-3

70 #########

75 ######### Dinas Kota Perinda Padang gtambe n

1 (APBN) Pihak ke-3

85.00 APBN /Pihak ke- 90.00 APBN /Pihak 3 ke-3

95.00 APBN /Pihak ke-3

Dinas Perinda gtambe Dinas Perinda gtambe


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

Penyusunan DED dan Pembangunan Pasar Rakyat

Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Program (Outcome) dan Capaia akhir periode Renstra Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kegiatan (Output) n pada SKPD (Tahun 2019) Tahun Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Awal Perenc Tersedianya rencana 1 pasar 2 pasar 2,718,300,000 3 pasar 625,000,000 3 pasar 5,500,000,000 5 pasar 4,140,410,000 5 pasar 6,597,000,000 5 pasar 15,175,000,000 detail dan pembangunan Pasar rakyat

2

Pembangunan Sarana/Rumah Promosi Kota padang

Tersedianya 1 unit Sarana Promosi di Kota Padang.

3

Pengembangan sarana dan prasarana Perdagangan di kawasan tertentu di Kota Padang

4



Penyediaan sarana 0 pedagang makanan,minuman dan cendramata dikawasan pariwisata dan kawasan tertentu Kota Padangdi Penataan kawasan pasar Penataan pedagang 0 tematik di Kota Padang kawasan pasar tematik Kota Padang

1 unit

2 lokasi

Pembangunan/ Terciptanya pasar Revitalisasi Pasar rakyat tradisional yang sehat dan bersih

1 pasar 2 unit

6

Lanjutan Pembangunan Terlaksananya Pasar Raya Inpres pembangunan lanjutan pasar raya Inpres

25%

Program Peningkatan Meningkatnya Kualitas Pelaku keterampilan pelaku Usaha Perdagangan. usaha (%)

75


2

3


0

5

1


Program / Kegiatan

Peningkatan Pedagang mikro, kecil Keterampilan Pedagang eceran yang mendapat mikro Kecil Eceran peningkatan keterampilan Kerjasama Pembinaan Adanya pelaksanaan pedagang melalui lembaga pendidikan dan lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha Peningkatan motivasi pelaku usaha yang berbasiskan inovasi dan ekonomi kreatif Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar

1 lokasi

1 lokasi

425,000,000 1 lokasi

3 unit

5,200,000,000 1 blok

0

82

100 orang

pembinaan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga pembina Pelaku usaha yang mendapatkan peningkatan motivasi berbasis inovatif dan kreatif Luas wilayah pemasaran (%)

1 Blok

1 lokasi

30

500,000,000

1 unit


500,000,000

4 lokasi



2 unit

27,000,000,000

93,500,000

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

2 unit

2 unit

2 unit

14,000,000,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben

40,000,000,000 2 blok

99,000,000,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben

34,000,000,000

85


93,500,000

32,000,000,000

88

93,500,000

91

93,500,000

95

51,000,000 100 orang

30,000,000 100 orang

30,000,000 100 orang

30,000,000 100 orang


Kota Padang

Kota Padang

50 orang

50 orang

50 orang

30,000,000 50 orang

30,000,000 50 orang

30,000,000 50 orang


50 orang

50 orang

42,500,000 50 orang

33,500,000 50 orang

33,500,000 50 orang

33,500,000 50 orang


40

525,000,000

50 1,031,250,000

60

531,250,000

70

531,250,000

80

531,250,000

90


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

2

Pengembangan potensi Unggulan daerah

3

Pameran dan Bazar Pelaksanaan pameran dalam rangka hari Besar dan bazar dalam rangka bersejarah Kota Padang hari besar bersejarah Kota Padang Padang Fair Pelaksanaan pameran promosi industri ,perdagangan, pariwisata, seni dan budaya Sosialisasi peningkatan Peserta yang mengikuti penggunaan produk sosialisasi daerah

2 kali

2 kali

150,000,000 2 kali

127,500,000 2 kali

127,500,000 2 kali

127,500,000 2 kali

127,500,000 2 kali


1 kali

1 kali

100,000,000 1 kali

85,000,000 1 kali

85,000,000 1 kali

85,000,000 1 kali

85,000,000 1 kali


200 orang

400 orang

100,000,000 200 orang

200 orang

42,500,000 200 orang

42,500,000 200 orang

42,500,000 200 orang


Dukungan dan Industri kerajinan yang kerjasama Lembaga mengikuti kegiatan Pemerhati dan Pencinta Dekranasda Industri Kerajinan /Dekranasda

1 paket

100,000,000 1 paket

100,000,000 1 paket

100,000,000 1 paket


Program peningkatan Meningkatnya nilai dan pengembangan ekspor ($US Dollar) ekspor

2,209

0 2,564

975,000,000 2,692

975,000,000 2,827

3 kali

400,000,000 3 kali

400,000,000 3 kali

2 paket

350,000,000 2 paket

350,000,000 2 paket


225 orang

225,000,000 225 orang

225,000,000 225 orang


6

Persentase peningkatan nilai ekspor 1

2

3


Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri



5


Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Program (Outcome) dan Capaia akhir periode Renstra Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kegiatan (Output) n pada SKPD (Tahun 2019) Tahun Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Awal Perenc Pelaksanaan pameran 5 kali 5 kali 175,000,000 5 kali 648,750,000 5 kali 176,250,000 5 kali 176,250,000 5 kali 176,250,000 5 kali 176,250,000 produk dalam dan luar negeri yang diikuti oleh Dinas Perindagtamben Kota Padang Pelaksanaan pameran pengembangan produk unggulan daerah

1

4


Program / Kegiatan

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri. Diklat Teknis Perdagangan Luar Negeri

1 paket

0

170,000,000 1 paket

0

Pelaksanaan sinkronisasi 0 program dan kebijakan yang diikuti Tersedianya paket 0 informasi peluang pasar.

`

Jumlah peserta yang 0 mengikuti diklat teknis perdagangan luar negeri

Program Peningkatan Meningkatnya Efisiensi penggunaan produk Perdagangan Dalam dalam negeri (%) Negeri

65

70

425,000,000

75

255,000,000

80

255,000,000

85

255,000,000

90

255,000,000

95




Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Persentase tingkat ketersediaan produk dipasaran

100,000,000 70 pelaku usaha



0

100 pelaku usaha


112,500,000 120 pelaku usaha

112,500,000 120 pelaku usaha

112,500,000 100 pelaku usaha


0

1 paket

42,500,000

0

1 paket

42,500,000 1 paket

Pengembangan Jumlah pelaku usaha kelembagaan kerjasama yang telah dibimbing dan kemitraan usaha tentang kelembagaan dan yang telah difasilitasi kemitraan Penyusunan dan Tersedianya payung Sosialisasi Peraturan hukum penataan dan Daerah tentang pembinaan Pusat penataan pasar Perbelanjaan dan Toko tradisional, Pusat Modern. Perbelanjaan dan Toko Modern Peningkatan sistem dan Tersedianya perangkat jaringan informasi teknologi informasi perdagangan perdagangan Pembinaan sistem Jumlah pelaku usaha penjualan dan distribusi yang telah diberikan minuman beralkohol dan pembinaan bahan berbahaya

0

Terciptanya efisiensi Persentase sistem distribusi barang perubahan harga kebutuhan masyarakat barang di pasar



2

5

Tingkat inflasi




4

Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok masyarakat

Indikator Kinerja Data Program (Outcome) dan Capaia Kegiatan (Output) n pada Tahun Awal Perenc Jumlah pelaku usaha perdagangan yang telah dibina

1

3

Meningkatnya kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting/ strategis

Program / Kegiatan

1

Program Pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pengendalian Distribusi barang kebutuhan pokok, penting dan strategis

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target 300 pelaku usaha

1 paket

Meningkatnya 75 kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat (%)

Terpantaunya pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan masyarakat

0

2

Koordinasi pengendalian Terciptanya kestabilan Inflasi harga

0

3

Monitoring harga barang Terlaksananya kebutuhan pokok, monitoring harga. penting dan strategis.

4

Pemetaan distribusi barang kebutuhan masyarakat

Peta distribusi barang kebutuhan masyarakat

2 lokasi pasar 2 kali se minggu 0

5

Pendampingan pelaksanaan operasi pasar

Terlaksananya Operasi Pasar di 11 kecamatan

11 kecama tan

Tahun 2015

Rp.

Target

2 lokasi pasar 2 kali se minggu

Target

Rp.

Tahun 2017 Target

Rp.

Tahun 2018 Target

Rp.



42,500,000 1 paket

42,500,000 1 paket

42,500,000 1 paket

50,000,000

0

1 paket

Rp.

Tahun 2016

42,500,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben Dinas Kota Perindag Padang tamben

79

1 paket

204,000,000

81

59,500,000 1 paket

204,000,000

83

59,500,000 1 paket

204,000,000

85

59,500,000 1 paket

204,000,000

90

59,500,000 5 paket

5 lokasi/ pasar per 1 paket

42,500,000 5 lokasi/ pasar per

42,500,000 5 lokasi/ pasar per 1 paket

42,500,000 5 lokasi/ pasar per

42,500,000 5 lokasi /pasar per hari 1 paket

11 kecama tan

102,000,000 11 kecama tan

102,000,000 11 kecama tan

102,000,000 11 kecama tan

102,000,000 11 kecama tan


59,500,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben Dinas Perindag tamben 42,500,000 Dinas Perindag tamben


Dinas Kota Perindag Padang tamben 102,000,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben

Tujuan


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Terciptanya kesadaran Jumlah kasus yang pelaku usaha dan diselesaikan di BPSK konsumen tentang hak dan kewajiban dalam dunia usaha 1

2

Meningkatnya Jumlah alat UTTP kesadaran masyarakat yang ditera dan tentang hak dan ditera ulang kewajibannya di bidang Metrologi legal

Terciptanya pengelolaan pertambangan yang baik berbasis konservasi dan

Terlaksananya Perayaan 1 kali Hari Konsumen Nasional

Operasional dan Pembinaan Pedagang menuju Pasar Tertib Ukur dan Peduli Konsumen.

Terawasinya barang yang diperjualbelikan

4

Pembangunan dan peningkatan Sarana kemetrologian (UPTD Metrologi) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP.

Berdirinya UPTD Metrologi Legal

6


Fasilitasi Penyelesaian Permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen. Perayaan Hari Konsumen Nasional

Indikator Kinerja Data Program (Outcome) dan Capaia Kegiatan (Output) n pada Tahun Awal Perenc Meningkatnya 60 perlindungan terhadap konsumen dan terciptanya konsumen yang cerdas(%) Jumlah kasus yang telah 100 terselesaikan melalui kasus BPSK Kota Padang

3

5


Program / Kegiatan

Jumlah alat UTTP yang telah diawasi serta jumlah pelaku usaha yang dibina Peningkatan Operasional Terlaksananya UPTD Metrologi Legal Operasional UPTD Metrologi Legal

Target 65

100 kasus / 5 angkat 1 bulan

0 12 bln 1 psr

1 paket

12 12 bln bulan; 18 psr; 11 11 kecama kecama

7

Pelatihan Reparatir Timbangan

8

Penyediaan sarana dan Operasional UPT Kemetrologian


9

Jumlah masyarakat yang 0 mengikuti penyuluhan Konsumen Cerdas


10

Penyuluhan Konsumen Cerdas dalam menuju MEA 2015 dan Globalisasi ekonomi 2020 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Jumlah pengusaha tambang yang dibina

Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertambangan yang mengurus izin


Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan reparatir timbangan Tersedianya sarana kemetrologian

0

Terlaksananya 12 pengawasan barang dan bulan jasa yang beredar

Rp. 2,923,190,000

Target

Rp.

70 1,145,590,000

Tahun 2016 Target 75

Rp. 1,146,000,000

Unit Lokasi Kerja SKPD Penangg Rp. Target Rp. Target Rp. ung jawab 1,146,000,000 85 1,146,000,000 90 1,146,000,000 Dinas Kota Perinda Padang gtambe n

Tahun 2017 Target 80

Tahun 2018


530,000,000 12 bln 100 kasus

450,500,000 12 bln 102 kasus

480,000,000 12 bln 103 kasus

480,000,000 12 bln 105 kasus

480,000,000 12 bln 107 kasus


85,000,000 1 bln

85,000,000 1 bln

85,000,000 1 bln

85,000,000 1 bln

85,000,000 1 bln


42,500,000 12 bln 1 psr

42,500,000 12 bln 1 psr

42,500,000 12 bln 1 psr

42,500,000 12 bln 1 psr

42,500,000 12 bln 1 psr


1,858,190,963

45,000,000 12 bln 18 psr; 11 kecama 12 bln 18 psr 24 SPBU 1 paket

10 pasar

200,000,000

500 orang

75,000,000

12 bln 300 pelaku usaha 14 4

Tahun 2015

87,499,037 12 bln 500 pelaku usaha 223,000,000 6

Dinas Kota Perindag Padang tamben 42,500,000 12 bln 18 psr; 11 kecama 297,500,000 12 bln 18 psr 24 SPBU 44,840,000

500 orang

182,750,000 12 bln 550 pelaku usaha 437,750,000 6

45,000,000 12 bln 18 psr; 11 kecama 210,000,000 12 bln 18 psr 24 SPBU



45,000,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben 210,000,000

Dinas Kota Perindag Padang tamben Dinas Perindag tamben Dinas Perindag tamben

75,000,000

500 org

208,500,000 12 bln 600 pelaku usaha 450,000,000 6

75,000,000

500 org

208,500,000 12 bln 625 pelaku usaha 483,610,000 6

75,000,000

500 org

208,500,000 12 bln 650 pelaku usaha 406,140,000 6


75,000,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben 208,500,000 Dinas Kota Perindag Padang tamben 428,700,000 Dinas Kota Perinda Padang gtambe n

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Inspeksi tambang ke lokasi tambang PT. Semen Padang

2

Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan

3

Pembinaan pengawasan Jumlah pelaku usaha dan inspkesi serta yang dibina dan diawasi bimbingan teknis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

5

6

Mewujudkan persiapan Tersedianya fasilitas Tersedianya peta dini penanggulangan evaluasi kawasan geologi bencana geologi rawan bencana geologi

Indikator Kinerja Data Program (Outcome) dan Capaia Tahun 2014 Kegiatan (Output) n pada Tahun Target Rp. Awal Perenc Laporan hasil dua kali 4 IUP, 50,000,000 inspeksi tambang IUP Batu Kapur 2 Jumlah pelaku usaha pertambangan dan mineral yang dibina, dan jumlah IUP yang diawasi

1

4


Program / Kegiatan

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp.

Target

63,750,000

a.Diklat teknis dan Pelaku usaha yang diberi 100 administrasi bagi pelaku diklat teknis dan peserta usaha pertambangan, administrasi Mineral Logam & Batuan

100 peserta

0

b.Pengawasan /inspeksi kegiatan usaha pertambangan mineral non logam dan bantuan c.Pembinaan pengawasan kegiatan pengangkutan, pengolahan, penimbunan mineral logam dan batuan (kegiatan jasa usaha Inventarisasi dan evaluasi mineral dan batuan

75,000,000

Rp.

Target


Tahun 2018

Rp.

Target

Rp.

Target

100 peserta ; 25 IUP

200,000,000


125,000,000


101,140,000


0

100 peserta

0

100 peserta

0

100 peserta

0

0

0

22 IUP

0 25 IUP

0 28 IUP

0 34 IUP

0 40 IUP

Pelaku usaha yang dibina dan diawasi

5 IUP

7 IUP

9 IUP

11 IUP

13 IUP

15 IUP

Pembinaan Pengawasan Jumlah Perda dan dan Penertiban Perwako yang telah pemanfaatan Air Tanah diselesaikan, jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan air bawah tanah, dan jumlah pelaku usaha pengeboran dan pemanfaatan air tanah Pengadaan sumur Terbangunnya sumur pantau air tanah pantau air tanah Pemetaan Geologi Peta zona rawan Daerah Rawan Bencana bencana geologi skala 1: Gerakan Tanah 50.000

1

65 perusa haan

98,000,000 1 perda ; 75 perusa haan

1 unit

0

data pada 1 kecama tan 85,000,000 50%

255,000,000

100,000,000

data pada 2 kecama tan 150,000,000 1 perwak o : 65 %

125,000,000

data pada 1 kecama tan 233,610,000 70.%; 1 UNIT

125,000,000

peta


80,000,000 80. % ; 1 UNIT


1 unit


1 unit

1 set peta

0


100 peserta

17 IUP

0

Rp.

0 Dinas Kota Perindag Padang tamben

Pelaku usaha yang diawasi

Peta dan Buku Data potensi bahan galian meral dan batuan


34,000,000

1 ranper da; 100 pst; 22

14 IUP Batuan

Tahun 2017

100,000,000


Tujuan



Sasaran


Terjaganya keselamatan dan keamanan penggunaan tenaga listrik bagi pelaku usaha, jasa perkantoran dan industri

Indikator Sasaran

Kode

Program Pembinaan dan Pengawasan Migas

Persentase pelaku usaha migas yang telah dibina

Pembinaan dan Pengawasan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG (Terminal BBM, SPBU, SPPBE, Agen LPG, Pangkalan LPG)

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG, Laporan tahunan pembinaan dan pengawasan

50,000,000 12 kali

85,000,000 13 kali

90,000,000 14 kali

97,000,000 14 kali

2

Pembinaan an Pengawasan Program Konversi Minyak tanah dan LPG 3 Kg

Terlaksananya 131092 20% pembinaan dan kk pengawasan konversi mitan , Laporan pembinaan dan pengawasan konversi mita dan LPG Meningkatnya jumlah 60 65 pengguna energi listrik yang sesuai aturan

75,000,000 24599 kk

63,750,000

50%

66,180,000

65 .%

70,000,000

70 .%

73,000,000

80 .%

148,750,000

75

150,000,000

80

160,000,000

85

170,000,000

90

75,000,000 1 ranper da ; 30 IUKS

148,750,000 1 perda 35 IUKS dan 2 IUKU

150,000,000

40 IUKS dan 2 IUKU

160,000,000

45 IUKS dan 2 IUKU

170,000,000

50 IUKS dan 2 IUKU

25,000,000 21 kelura han

0 21 kelura han

Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri

Persentase jumlah penyedia tenaga listrik yang telah memiliki izin

Persentase masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melakukan penghematan energi

Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Program (Outcome) dan Capaia akhir periode Renstra Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kegiatan (Output) n pada SKPD (Tahun 2019) Tahun Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Awal Perenc Meningkatnya jumlah 60 65 125,000,000 70 148,750,000 75 156,180,000 80 167,000,000 85 175,000,000 95 185,000,000 pengusaha pengusaha migas yang dibina

1

1

Menciptakan ketahanan Meningkatnya efisiensi listrik pemakaian listrik

Program / Kegiatan

Pembinaan dan Pengawasan IUKS dan IUKU

Program Pembinaan Pengawasan dan pengembangan Energi baru terbarukan dan Konservasi energi (EBTKE)

Terbina dan terwasinya 25 IUKS dan IUKU, Laporan IUKS hasil pembinaan dan pengawasan IUKS dan IUKU, 1 dokumen perda ketenagalistrikan Meningkatnya 0 21 kesadaran masyrakat kelura tentang hemat energi han

75,000,000

70

15,830,000 21 kelura han

0 20 kelura han

102,000,000 15 kali

100,000,000 20 kelura han

Unit Lokasi Kerja SKPD Penangg ung jawab Dinas Kota Perinda Padang gtambe n






Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Data Program (Outcome) dan Capaia Kegiatan (Output) n pada Tahun Awal Perenc Pembinaan Pengawasan cakupan pembinaan dan 0 dan pengembangan pengawasan ; 1 laporan Energi baru terbarukan tahunan dan leaflet dan Konservasi energi (EBTKE)


Tahun 2015

Target

Rp.

Target

21 kelurah an

25,000,000 12 bulan ; 1 paket

Rp.

Tahun 2016

Tahun 2017

Target

Rp.

Target

21 kelurah an

15,830,000 21 kelurah an

Rp.

Tahun 2018 Target 20 kelurah an

Rp.


100,000,000 20 kelurah an


RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents