RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..........................................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................................................

ii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB IV

PENDAHULUAN ............................................................... I.1

Kondisi Umum............................................................

1

I.2

Potensi dan Permasalahan.........................................

3

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN II.1

Visi .............................................................................

5

II.2

Misi .............................................................................

5

II.3

Tujuan ........................................................................

6

II.4

Sasaran Strategis .......................................................

6

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ........... Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia ........

13

III.1

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri ...............................................

14

III.2 III.3

Kerangka Regulasi ......................................................

15

III.4

Kerangka Kelembagaan ..............................................

16

III.5

Struktur Organisasi .....................................................

20

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .............. IV.1

Target Kinerja ................................................................

23

IV.2

Kerangka Pendanaan

23

PENUTUP ...........................................................................

24

LAMPIRAN Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan ii

RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI


BAB I PENDAHULUAN I.1

Kondisi Umum Kita tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia akan terus tumbuh pada periode 2015-2019, meskipun saat ini terjadi perlambatan ekonomi global.Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh konsumsi domestik, investasi dan belanja Pemerintah. Selain itu dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang berkesinambungan dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, diharapkan daya saing dan daya tahan industri nasional semakin kuat yang pada gilirannya meningkatkan peranan industri terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menggerakan ekonomi nasional, Pemerintah perlu terus melakukan serangkaian kebijakan deregulasi untuk mendorong daya saing industri nasional melalui kebijakan melepas tambahan beban bagi industri, percepatan kesenjangan daya saing industri, dan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan industri nasional dipasar domestik maupun dipasar global.Kebijakan ini perlu ditopang dengan kebijakan pengembangan produk dan pasar baru bagi ekspor hasil industri yang berdaya saing, dengan memberikan kelancaran dan efisiensi pengadaan bahan baku dan distribusi ekspor. Selain itu kebijakan mempermudah investasi sektor industri baik untuk pengembangan cabang-cabang industri maupun untuk meningkatkan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Beberapa program prioritas Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri antara lain:penguatan dan pengembangan investasi; peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional; pengembangan logistik nasional; penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha; serta peningkatan daya saing industri dan perluasan basis produksi nasional. Hasil-hasil yang telah dicapai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri selama periode Tahun 2010-2014  Telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dalam rangkaperbaikan iklim investasi, mendorong kemudahan berusaha di bidang investasi,memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, serta mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.  Telah terbentuk 493 kelembagaan PTSP pada tahun 2014.  Revisi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modalmenjadi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, yang lebih terbuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA).  Telah disepakati amandemen Operational Custom ProcedureATIGA di tingkat

1


regional (ASEAN), untuk mengakomodir pertukaran data elektronik Form D. Telah disusun draft Instruksi Presiden tentang Inland Free Trade Arrangement (FTA) yaitu kebijakan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri dengan tujuan mendorong kegiatan industri dalam mengurangi impor dengan mengembangkan industri substitusi impor, mendukung perluasan industri yang sudah ada, mengurangi waktu/biaya inventori, dan mendorong peningkatan ekspor. Telah diterapkan Sistem INSW di dalam16(enam belas) pelabuhan dan bandara utama yang secara keseluruhan mencakup lebih dari 95 persen layanan ekspor/impor nasional. Sistem INSW memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu: Indonesia National Trade Repository (INTR)dan Single Sign On. Dalam pengembangan Sistem Logistik Nasional, hasil yang dicapai meliputi antara lain:  Telah dibangun dan beroperasinya pelabuhan darat internasional (dry port) di Cikarang (Jababeka) dan berperan sebagai Pusat Logistik Berikat dan konsolidator produk UKM Jawa Barat;  Telah mulai dibangun Pelabuhan hub laut internasional di Kuala Tanjung, Sumatera Utara oleh Pelindo I;  Telah beroperasinya pelayaran short sea shipping dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Panjang;  Telah beroperasinya pelayaran trayek tol laut oleh PT. PELNI;  Telah ditetapkan logistik sebagai cabang keilmuan oleh Kemendiknas;  Pendirian sekolah logistik yaitu Sekolah Tinggi Logistik (STIMLOG) dan Akademi Komunitas Logistik (AKL), dan berdirinya program training logistik oleh asosiasi sektor logistik;  Telah dibangunnya design arsitektur pelayanan perizinan logistik secara elektronik (e-license); Dikembangkannya sistem informasi konsolidasi pengiriman produk UKM (e-consolidator);  Telah dibangunnya sistem dokumentasi percepatan pengeluaran barang setelah selesai custom clearance dalam sistim INSW (e-cargolink); dan Integrasi Pelabuhan Teluk Lamong Port System (flows of goods) dengan sistem INSW. Telah diterbitkanPerpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Izin Satu Lembar), untuk penguatan dan legalitas Usaha Mikro dan Kecil. Telah diterbitkan Perpres No 27/2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; Peraturan Pemerintah No 60/2013 tentang Pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda,untuk memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya. Terbantuknya Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewirausahaan Kreatif (P3K2) di UPI Bandung, UNS Solo, dan IAIN Cirebon, dan Kebijakan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan pada SMU dan Perguruan Tinggi.













2




Telah dilaksanakan KompetisiKeunggulan Usaha Kawasan dalam Menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 (Regional Advantage Bussiness Award/RABA), dalam rangka memotivasi pelaku usaha untuk dapat bersaing di pasar global, Telah tersusun draft Peraturan Presiden tentangtransaksi melalui elektronik (ecommerce)untuk mendorong kegiatan usaha dan memberikan perlindungan transaksi melalui sistem elektronik.



I.2

Potensi dan Permasalahan Potensi Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas investasi dan perdagangan, pengembangan jasa logistik, penguatan pasar dalam negeri, dan pengembangan industri, karena:  Memiliki Sumber Daya Alam(SDA)yang dapat ditingkatkan nilai tambah;  Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki keunggulan di beberapa bidang (perikanan, pariwisata, tenaga medis, dan engineer);  Iklim investasi yang semakin terbuka dan kondusif bagi PMA;  Persepsi dunia usaha yang semakin baik terhadap Indonesia;  Sebagai Negara maritime,memiliki aktivitas jasa logistik yang besar;  Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) memiliki keunggulan tertentu (jenis, desain, inovasi, produk) yang dapat diekspor;  Posisi geografis Indonesia yang strategis, berada di jalur perdagangan internasional, menjadikan Indonesia berpotensi untuk menjadi pusat logistik dunia. Permasalahan Permasalahan utama di sektor perniagaan dan industri dalam lima tahun mendatang dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, sebagai berikut:  permasalahan yang menghambat peningkatan dan perluasan investasi antara lain: (i) banyaknya jumlah, redundansi, dan duplikasi perizinan (izin, persetujuan, rekomendasi, pengakuan, identitas, penetapan, pemberitahuan); (ii) banyaknya persyaratan dokumen dan tidak adanya SOP/SLA dan call center yang dapat memberikan kepastian hukum; (iii) masih rendahnya pemahaman, kepatuhan, dan integritas aparatur; serta (iv) lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan atau juklak dan juknis. 

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional dan fasilitasi perdagangan internasional, antara lain: (i) jenis produk ekspor Indonesia masih terbatas; (ii) daya saing produk ekspor Indonesia masih rendahkarena tingginya biaya produksi dan pemasaran, struktur industri yang ketergantungan input

3


impor, rendahnya produktifitas/teknologi dan inovasi, penyebaran industri terpusat di Jawa, dominasi perilaku prinsipal industri/investasi; (iii) ekspor komoditi Indonesia ke beberapa Negara belum mapan; (iv) pasar tujuan ekspor Indonesia masih terpusat pada Negara-negara tujuan tradisional; (v) kurangnya promosi dan komunikasi antar pemangku kepentingan; (vi) belum adanya kebijakan peningkatan ekspor yang komprehensif dan holistik. (vii) maraknya impor barang luar negeri dan masih banyaknya ekspor komoditi primer serta ketergantungan terhadap bahan baku impor), (viii) Sistem Indonesia National Single Window (INSW) belum diterapkan secara nasional, (ix) Kelembagaan INSW masih belum berfungsi secara penuh, 

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan system SISLOGNAS (i) belum terbangunnya konektivitas kegiatan ekonomi pedesaan, perkotaan, regional, dan pasar global, (ii) banyaknya regulasi dan rumitnya birokrasi yang menjadi kendala pengembangan usaha dan investasi sektor logistik.



Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan, antara lain: (i) lemahnya sumber daya industri (SDM, teknologi, kreativitas, inovasi dan sumber daya pembiayaan), sehingga mengurangi daya saing, (ii) aspek tenaga kerja, (iii) sarana dan prasarana industri belum memadai dan (iv) aspek ketentuan dan regulasi/peraturan. (v) aspek tata ruang, aspek perizinan, aspek infrastruktur, dan (vi) belum ada jaminan ketersediaan bahan baku dalam negeri;



Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya, yaitu: (i) belum adanya mekanisme pengaturan (legal) terkait insentif fiskal dan non-fiskal yang dapat secara langsung diimplementasikan pada lokasi pengembangan kawasan industri; (ii) belum adanya inventarisasi potensi komoditi unggulan lokal non-mineral yang optimal sebagai basis potensi pengembangan yang bernilai ekonomi tinggi yang dapat secara langsung diserap dan dikembangkan dalam kawasan industri.

4


BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA II.1

Visi Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi sebagaimana tersebut dalam Buku I RPJMN 2015 -2019 serta kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi lima tahun kedepan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Perniagaan dan Industri dalam mengupayakan terwujudnya pertumbuhan bidang perniagaan dan industri yang inklusif dan berkelanjutan, maka Visi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan bidang Perniagaan dan Industri yang efektif dan berkelanjutan” Visi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri ini mendukung visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yakni“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”. Visi Deputi Bidang Perniagaan dan Industri tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada setiap pusat-pusat pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien.Adapun makna kata efektif dan berkelanjutan mempunyai arti sebagai berikut.Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang perniagaan dan industri.Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.

II.2

Misi: Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Perniagaan dan Industri, adalah sebagai berikut: “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang Perniagaan dan Industri” Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang Perniagaan dan Industridalam mengupayakan/memastikan Misi Kementerian Koordinator Bidang

5


Perekonomian, yaitu “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang perniagaan dan industri. Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang perniagaan dan industri dengan optimal dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasandari berbagai instansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik danterlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan di bidang perniagaan dan industri berjalan dengan optimal. II.3

Tujuan : Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas,dirumuskan tujuan Deputi Bidang KoordinasiPerniagaan dan Industri adalah: “Terwujudnya pertumbuhan bidang perniagaan dan industri yang inklusif dan berkelanjutan” Tujuan tersebut di atas dapat dicapai,apabila pelaksanaan kebijakan sektor/lintas sektordi bidang perniagaan dan industrimempunyai komitmen yang tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal.Denganmengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang perniagaan dan industri yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya tujuan Deputi bidang Perniagaan akan tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran bidang perniagaan dan industri, antara lain difokuskan pada target sasaran, pengembangan investasi, peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional, pengamanan pasar dalam negeri dan tertib usaha, pengembangan logistik dan pengembangan industri serta perluasan kawasan industri.

II.4

Sasaran Strategis Sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, dalam rangka mencapai tujuannyayaitupertumbuhan bidang perniagaan dan industri yang inklusif dan berkelanjutan,untuk mengukur keberhasilan sasaran-sasaran tersebutakan ditunjukkan dalam matrik Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana table 1 berikut:

6


Gambar 1 Peta Strategi Tahun 2015-2019 Deputi BIdang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

PETA STRATEGI KINERJA DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

Memenuhi Harapan Stakeholder: Strategic Outcome

TUJUAN : terwujudnya pertumbuhan bidang perniagaan dan industri yang inklusif dan berkelanjutan

Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi

SS.1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri

Transformasi Industri

Peningkatan Daya Saing

SS.3 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Daya Saing Nasional

Daya Saing Ekspor dan Industri di Pasar Internasional

Konektivitas Nasional;

Pengembangan Pasar Tradisional;

Dukungan Dasar (Input)

7

SS.7

Pengembangan Investasi

Visi: Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang Perniagaan dan Industri

SS.8 Bidang Koordinasi Pengembangan Industri

Bidang Koordinasi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha

Daya Saing

SS.6 Bidang Koordinasi Pengembangan Sistem Logistik

Pengendalian

SS.5 Bidang Koordinasi Peningkatan Ekpsor danFasilitasi Perdagangan Internasional

SS. 4 Bidang Koordinasi Pengembangan Iklim Investasi

Strategic Driver: Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan

Misi: Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan bidang Perniagaan dan Industri yang efektif dan berkelanjutan

Perencanaan & Penyusunan

SS.2. Tewujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri

Fasilitas

Organisasi

Gedung dan Fasillitas yang memadai

Membangun organisasi tepat guna

Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penyusunan kebijakan yang efektif

Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan kebijakan yang efektif

Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Daya Saing Nasional

SDM Mengembangkan kualitas SDM berbasis kompetensi

Data dan Sistem Informasi Tata Kelola Prima Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik


Tabel1 Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Deputi BIdang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015 - 2019

Target

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program (Outcome)1  Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri Indikator:  Persentase rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan. Sasaran Program (Outcome) 2  Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri Indikator:  Persentase kebijakan bidang perniagaan dan Industri yang terimplementasi. Sasaran Program (Outcome)3  Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional Indikator:  Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang ditindaklanjuti.

8

2015

2016

2017

2018

2019

85

85

90

90

90

85

85

90

90

90

85

85

90

90

90


Pengukuran Kriteria Keberhasilan Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015 -2019 akan dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dan realisasinya. Metode pengukuran kinerja menggunakan manual perhitungan IKU yaitu akumulatif dari basis data berupa rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga diukur secara kuantitatif untuk melihat kualitas outcome dalam prosentase (%) dari target IKU dalam mencapai sasaran strategis kebijakan perniagaan dan industri, sebagai berikut:

9


MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI Manual Perhitungan

IKU Deputi V

Presentase Rancangan/rumusan peraturan Bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan

1

Definisi

:

Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Satuan

:

%

:

Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan peraturan perundang-undangan baru dibidang perniagaan dan industri r x 100% t

Tehnik Me nghi tung

Target 2015 : 5 Rancangan Peraturan Baru Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10% 3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15% 4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%. Sifat Data IKU

Maximize :

Sumber Data

Kementerian/Lembaga/Stakeholder :

Periode Data IKU

Semesteran :

Keterangan Lain

Analisis : capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.

10


Manual Perhitungan

IKU Deputi V

Presentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasikan

2

Definisi

:

Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri

Satuan

:

%

Tehnik Menghitung

:

Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri r t

x 100%

Target 2015 : 5 Rancangan Perubahan Peraturan Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10% 3. Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15% 4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%. Sifat Data IKU

:

Maximize

Sumber Data

:

Kementerian/Lembaga/Stakeholder

Periode Data IKU

:

Semesteran

Keterangan Lain

:

Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.

11


Manual Perhitungan

IKU Deputi V

Presentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasikan

3

Definisi

:

Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Satuan

:

%

Tehnik Menghitung

:

Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing dibidang perniagaan dan industri r x 100% t Target 2015 : 2 Usulan Rancangan Peraturan Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dinilai sebesar 70% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 80% 3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 90% 4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 100%

Sifat Data IKU

:

Maximize

Sumber Data

:

Kementerian/Lembaga/Stakeholder

Periode Data IKU

:

Semesteran

Keterangan Lain

:

Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.

12


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Arah Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan nasional maupun program – program prioritas nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, melalui strategi koordinasidan sinkronisasi, pengendalian, studi kebijakan/kajian/telaahan dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkahlangkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong peningkatan kinerja sektor/lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam pelaksanaan program/kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan efisien. Meningkatnya pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya target-target sektor/lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 dapat dicapai. Adapun Arah kebijakan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi; 2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor; 3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional; 4. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan; 5. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri; 6. Meningkatkan Koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat; 7. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi; 8. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Kedaulatan Pangan dan Pertanian; 9. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Energi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan; 10. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan UMKM berbasis Teknologi 11. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan PercepatanPembangunanInfrastruktur Prioritas; 12. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan ASEAN Economic Community (AEC); 13. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan KEK. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan perekonomian, adalah sebagai berikut:

13

pembangunan

di

bidang


1. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum dalam Nawacita; 2. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi; 3. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah disepakati antar Kementerian/Lembaga. III.2

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Arah KebijakanDeputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industrisebagaimana tersebut diatas, guna mengemban tugas dan fungsinya untuk mendukungkebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, Dalam prakteknya strategi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dilaksanaan melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi dansinkronisasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi, analisis/studi kebijakan dan kajian/telaahan serta sosialisasi. Arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut: 1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi; 2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor; 3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); 4. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan; 5. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri; Strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang perniagaan dan industri, adalah sebagai berikut: 1. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kementerian; 2. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi; 3. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah disepakati oleh Kementerian Perekonomian. Sebagi upaya mempercepat terwujudnya sasaran strategis dan arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri maka Fokus Kebijakan ditekankan pada kegiatan-kegiatan : a) Pengembangan Investasi; b) Peningkatan Daya Saing di Pasar Internasional; c) Peningkatan Konektivitas Nasional; d) Pengembangan Pasar Tradisional; e) Pengembangan Sektor Industri dan Kawasan Industri.

14


III.3

Kerangka Regulasi Percepatan, perluasan dan pengembangan bidang perniagaan dan industri memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha.Selain deregulasi,dalam rangka percepatan, perluasan dan pengembangan bidang perniagaan dan industri, juga tergantung pada penyederhanaan birokrasi yang lebih efektif dan efisien didukung oleh kementerian/lembaga. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berperan sebagai penyelenggara koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan regulasiuntuk menghindari tumpang tindihnya regulasi yang diusulkan oleh sektor serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Sebagaimana dalam matrik berikut:

15


MatrikRegulasi

No

1

2

16

Arah Kerangka Regulasidan/atau Kebutuhan Regulasi a. b. c. d.

Pengembangan Investasi Pengembangan fasilitas investasi Pengembangan investment outflows Mendorong peningkatan Ease Doing Business (EoDB). e. Penguatan kelembagaan ekspor di daerah (Tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah/PEPIDA).

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

Unit PenanggungJawab

 Banyaknya jumlah, redundansi, dan Asdep Pengembangan duplikasi perizinan (izin, persetujuan, Investasi rekomendasi, pengakuan, identitas, penetapan, pemberitahuan).  Banyaknya persyaratan dokumen dan tidak adanya SOP/SLA dan call center yang dapat memberikan kepastian hukum.  Masih rendahnya pemahaman, kepatuhan, dan integritas aparatur.  Lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan atau juklak dan juknis.

Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor a. Pembentukan konsolidator/agregatorekspor produk UKM.

 Belum berfungsinya beberapa Asdep Penigkatan Ekspor dan konsolidator ekspor swasta dalam Fasilitasi Perdagangan pembinaan produk, korporasi, dan daya saing ekspor UMKM.

b. Diversifikasi produk ekspor baru yang berbasis invention dan inovasi

 Pengembangan produk ekspor tidak sinergi dengan pengembangan industri, trend pasar, dan kendala regulasi/birokrasi.


Unit Terkait/ Institusi

Target Penyelesaian

BKPM

2019

Perdagangan 2019

c. Ekstensifikasi pasar ekspor baru non tradisional d. Penguatan kelembagaan dan operasional Indonesia National Single Window/INSW

3

Pengembangan Logistik Nasional a. Penguatan implementasi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional

b. Peningkatan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia logistik dalam menghadapi MEA. c. Peningkatan peranan perusahaan penyedia jasa logistik dalam

17

 Belum fokusnya promosi ekspor sesuai dengan potensi dan segmentasi pasar negara akreditasi tujuan ekspor.  Lemahnya kelembagaan, program,dan anggaran yang terfokus untuk pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional dan penyesuaian hambatan/kendala akses pasar/ distribusi.  Lemahnya peran ekonomi/market intelijen.  Rendahnya dukungan terhadap kelembagaan INSW sebagai pelaksana debirokratisasi dan garda cross border trade yang berdasarkan ASEAN Agreement merupakan autoritas kompetensi fasilitasi perdagangan ASEAN.  Big and Quick Wins kebijakan Asdep Pengembangan Logistik pengembangan sistem logistik nasional, Nasional yang menyangkut pengembangan infrastruktur pelabuhan, distribusi komoditi, SDM, penyedia jasa logistik, ICT, dan regulasi tidak menjadi prioritas K/L dan jaminan penyediaan anggarannya.  Banyaknya kekangan regulasi di tingkat K/L yang menjadi hambatan/kendala pengembangan daya saing logistik nasional  Kurangnya sosialisasi yang menegaskan bahwa kebijakan pengembangan sistem


Perhubungan

2019

pelaksanaan rantai pasok kegiatan ekonomi masyarakat. d. Pengembangan pusat logistik berikat.

logistik nasional termasuk cetak birunya merupakan kegiatan antar koordinasi dan antar K/L serta stake holders swasta yang selama ini berada dibawah Tim Kerja Sislognas Kemenko Perekonomian.

e. Peningkatan peranan pelabuhan hub laut internasional 4

Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri b. Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

 Lemahnya pengawasan pelaksanaan Asdep Penguatan Pasar penggunaan produk dalam negeri baik Dalam Negeri danTertib Usaha di tingkat K/L, Pemda, BUMN, BUMD, LKPP, dan BPKP.  Tidak jelasnya pengertian produk dalam negeri dalam pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2014 dan UU No. 7 Tahun 2014

c. Pengembangan Sistem Distribusi bahan pokok dan barang penting serta konektivitas pusat distribusi dan konsumsi pedesaan, perkotaan, dan pasar internasional. d. Pengembangan instrumen persaingan usaha untuk membentuk penguatan struktur pasar yang sehat (menghadapi MEA/Pilar ke-2). e. Pengawasan peredaran barang di pasar dalam negeri, sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan HAKI.

18


Perdagangan dan KPPU

2019

5

Pengembangan Kawasan Industri a. Peningkatan daya saing industri nasional, melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. b. Pelaksanaan sinergitas antara Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional/RIPIN dan strategi industrialisasi sektor padat karya, ekspor, dan “new stars” c. Membangun kapasitasdari industri (CASH_COW), d. Pemerataan dan penyebaran industri terutama di luar jawa melalui pelaksanaan kebijakan kawasan industri yang atraktif. e. Penguatan peranan Industri Kecil Menengah/IKM

19

 Besarnya dominasi perusahaan Asdep Pengembangan Industri internasional atau MNC dalam pengaturan produksi dan segmentasi pasar yang didukung oleh liberalisasi perdagangan dalam konsep FTA.  Longgarnya seleksi teknologi, permodalan, dan ketergantungan impor dalam investasi sektor industri.  Lambatnya pembangunan basis kebutuhan industri seperti listrik, energi, infrastruktur, air, pengembangan SDM, tanah, konektivitas antar sumber bahan baku dan kegiatan industri.  Kebijakan pengembangan industri lebih banyak terhadap pemberian insentif ketimbang terfokus pada rantai nilai.  Tidak adanya intervensi Pemerintah dalam pengembangan kawasan industri sebagai bagian dari supply chain.  Sedikitnya fasilitas yang mendukung daya saing IKM termasuk penyediaan bahan baku secara retail dan kredit serta pembiayaan yang murah dan mudah.


Perindustrian

2019

III.4.

Kerangka Kelembagaan Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: 05 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang perniagaan dan industri yang berada dan bertanggung jawab kepada Menko Perekonomian dan mempunyai tugas: Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Perniagaan dan Industri. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berliku:  Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri dengan fokus kegiatan peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional; peningkatan investasi dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); pengembangan pasar tradisional; peningkatan konektivitas nasional.  Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri dengan fokus kegiatan peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional; peningkatan investasi dan pelayanan terpadu satu pintu; pengembangan pasar tradisional; peningkatan konektivitas nasional.  Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional; bidang pelayanan terpadu satu pintu; pengembangan pasar tradisional; peningkatan konektivitas nasional.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menko Perekonomian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, berkoordinasi dengan: 1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Kementerian Perdagangan; 4. Kementerian Pertanian; 5. Kementerian Kehutanan; 6. Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 7. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Dan; 8. Instansi/Lembaga terkait lainnya.

III.5

Struktur organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: 05 Tahun 2015 bahwa Deputi V Bidang koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari:

20


a. b. c. d. e. A.

Asisten Deputi Pengembangan Investasi; Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha; Asisten Deputi Pengembangan Industri. SOP Deputi V Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kedeputian agar dapat berjalan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip berbasis akuntabilitas jabatan/pekerjaan, penyempurnaan/penyederhanaan proses kerja, transparansi, pemberian janji layanan dan berorientasi pada pemangku kepentingan (stakeholders). Upaya perbaikan yang dilakukan dalam penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis adalah: 1. Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) yang rinci dan menggambarkan setiap keluaran pekerjaan secara komprehensif. 2. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan. 3. Melakukan analisis beban kerja untuk memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Penyusunan SOP bertujuan untuk memperoleh suatu pedoman atau petunjuk prosedural bagi seluruh individu aparatur pemerintah dalam proses pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan yang ditetapkan secara tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, dan merupakan proses yang paling efektif serta efisien untuk menghasilkan suatu output. SOP bermanfaat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan, memberikan kepastian prosedur dan transparansi, memperjelas persyaratan dan target pekerjaan serta memberikan informasi dengan detail apa yang diharapkan organisasi untuk dilakukan oleh pegawai, sekaligus memberikan kepastian hukum serta rasa aman dalam bekerja. Tahapan penyusunan SOP merupakan suatu siklus yang terus menerus dilakukan untuk mendapatkan prosedur yang efektif dan efisien. Siklus tersebut melalui 4 tahapan, yaitu: analisis kebutuhan SOP, pengembangan SOP, penerapan SOP, serta monitoring dan evaluasi SOP.

B.

21

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 38 pegawai, dengan perincian sebagai berikut:


Tabel 3 Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri No.

Unit Kerja

1.

Deputi V Jumlah

II

Golongan III

IV

0

2

22

14

0

2

22

14

I

Total 38

Kondisi sumber daya manusia pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan formasi dan bezetting jabatan struktural: Tabel 4 Formasi dan Bezetting jabatan struktural Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

No.

Jabatan

Formasi

Bezetting Usia < 50 th Usia > 50 th

Jumlah

1.

Eselon I

1

0

1

1

2. 3. 4.

Eselon II Eselon III Eselon IV Jumlah

5 11 22 39

0 5 7 23

5 6 2 14

5 11 9 37

22


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1

Target Kinerja Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berdasarkan tugas dan fungsi organisasi bersifat manajerial yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Perniagaan dan Industri. Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri diwujudkan dari sasaran strategis yang disebut juga dengan namaoutcome (dampak). Kinerja outcomeDeputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri merupakan cerminan dari berfungsinya kinerja - kinerja unit eselon II (hasil/Output) yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan rencana kerja dan kegiatan di bidang peniagaan dan industri secara optimal.Meningkatnya pengelolaan kegiatan tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh unit eselon II dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri kepada Deputi V, sehinggamemacu aktivitas.Oleh karena itu, keluaran (rekomendasi) yang ditetapkan unit eselon II tersebut merupakan identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan (customers) baik dari segi jumlah maupun jenis keluarannya.Untuk mewujudkan keluaran (output) dimaksud,unit eselon II menugaskan unit eselon III sebagai pelaksana kegiatan. Unit eselon III mengupayakan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan.

IV.2

Kerangka Pendanaan Dengan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran dan hasil, serta mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional yang diilustrasikan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah.Dalam pengalokasian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, outcome, ouput hingga komponen. Perhitungan prediksi berdasarkan asumsi kegiatan rutinitas/tetap selama waktu 4 tahun kedepan (base line budget) denganmemperhitungkan asumsi inflasi serta dengan menggunakan tahun anggaran berjalan sebagai indeksnya. Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan yang bersifat indikatif.Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri TA 2015-2019 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 pada Matriks Pendanaan dan Target Kinerja.

23


BAB V PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan IndustriKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun selaras dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. Dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industritahun 2015-2019 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan. Rencana StrategisTahun 2015-2019 tersebut disusun denganmemperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, dengan harapan dapat mendukung secara optimal terhadap upaya pencapaian rencana strategisyang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan. Dengan tersusunnya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan IndustriKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 ini, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri,sehingga dapat memaksimalkan peran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industridalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian.

24


Lampiran1 :Matrik Kinerja dan Pendanaan

RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

85%

100%

90%

90%

90%

9,000,000

8,500,000

9,350,000

10,285,000

11,313,500

5 Rekomendasi

5 Rekomendasi

5 Rekomendasi

5 Rekomendasi

5 Rekomendasi

85%

90%

90%

90%

90%

6,000,000

5,300,000

5,830,000

6,413,000

7,054,300

4 Rekomendasi

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

OUTCOME 1: Terwujudnya Koordinasidan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri Indikator

Persentase (%) rekomendasi rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan. OUTPUT : Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri Jumlah Rekomendasi Indikator Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti AKTIVITAS : a. Koordinasi dan sinkronisasi b. Fokus Group Discussion (FGD) c. Workshop/Seminar d. Monitoring danEvaluasi e. Telaahan/Kajian /Analisis f. Sosialisasi

OUTCOME 2: Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri Persentase (%) rekomendasi kebijakan Indikator perniagaan dan Industri yang terimplementasi. OUTPUT Rekomendasi Kebijakan Perniagaan dan Industri Indikator Jumlahrekomendasi pengendalian Pelaksanaan kebijakan Perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti AKTIVITAS : a. Koordinasi dan Sinkronisasi b. Fokus Group Discussion (FGD) c. Workshop/Seminar d. Monitoring danEvaluasi e. Telaahan/Kajian /Analisis f. Sosialisasi

25


PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

85%

90%

90%

90%

90%

3,000,000

3,200,000

3,520,000

3,872,000

4,259,200

1 Rekomendasi

3 Rekomendasi

3 Rekomendasi

3 Rekomendasi

3 Rekomendasi

18,000,000

17,000,000

18,700,000

20,570,000

22,627,000

OUTCOME 3 : Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional Indikator

Persentase (%) rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi

OUTPUT Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing bidang Perniagaan dan Industri Indikator

Jumlahrekomendasi kebijakan peningkatan daya saing bidang Perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti

AKTIVITAS : a. Koordinasi dan Sinkronisasi b. Fokus Group Discussion (FGD) c. Workshop/Seminar d. Monitoring danEvaluasi e. Telaahan/Kajian /Analisis f. Sosialisasi INPUT a. Gedung dan fasilitas b. Sumber Daya Manusia c. Anggaran d. Data dan system informasi e. Operasional dan pemeliharaan (tata kelola)

TOTAL PAGU ANGGARAN

26


RINCIAN KERANGKA PENDANAAN PER KEGIATAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

PrakiraanKebutuhan (juta Rupiah) Kode

Kegiatan

(1)

(2)

2015

PHLN+PDN

PNBP+BLU

SBSN

2016

2017

2018

2019

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

4,400

4,840

5,324

2,200

2,420

2,662

4,950

5,445

5,990

2,200

2,420

2,662

2,200

2,420

2,662

2522

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi

3,500

-

-

-

2521

Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

2,000

-

-

-

2500

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional

5,500

-

-

-

2499

Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri danTertib Usaha

2,000

-

-

-

2505

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri

2,000

-

-

-

2495

Koordinasi Kebijakan Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW dan Integrasi kedalam Sistem ASW

3,000

JUMLAH

27

18,000

-

-

-

-

-

-

4.000

2,000

4,500

2,000

2,000

2,500

17,000

2,750

3,025

3,328

18,700

20,570

22,627


RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents