RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS 2014-2019

www.bandiklatjatim.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana

diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 berisi arah kebijakan, program dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja, Rancangan Anggaran Pendapatan (RAPBD) Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 sesuai dengan visi dan misi Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2014-2019 dan telah disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ini dapat menjadi bahan penunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019. Surabaya, April 2014 KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM., M.Pd Pembina Utama Madya NIP. 19590503 198503 1 018

DAFTAR ISI DAFTAR ISI................................................................................................

i

I. PENDAHULUAN .......................................................................................

1

1.1. Latar Belakang ................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum .............................................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan...........................................................................

5

1.4. Sistematika ....................................................................................

6

II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN DIKLAT PROV JATIM ..........................................

9

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Diklat Prov. Jatim ....................

9

2.2. Sumber daya Badan Diklat Prov. Jatim ...................................................

12

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Diklat Prov. Jatim ............................................

14

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .......................................

24

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Badan Diklat..

24

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.. 25 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota........................

28

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................................

28

IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN ..................................

31

4.1. Visi, dan Misi Badan Diklat Prov. Jatim ..................................................

31

4.1. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Badan Diklat Prov. Jatim ......................

37

4.1. Strategi dan Kebijakan Badan Diklat Prov. Jatim ......................................

39

V. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................................................................

45

V. INDIKATOR KINERJA BADAN DIKLAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .......................................................................................... 48 V. PENUTUP ...............................................................................................

i

49

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Kebijakan nasional pengelolan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan

kesatuan

bangsa.

Dengan

demikian

dibutuhkan

manajemen aparatur sipil negara diarahkan pada manajemen yang modern dan andal untuk menghasilkan aparatur sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dibutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur yang mampu menjadi pusat keunggulan (center

of

excellence)

dalam

membangun

dan

mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas aparatur sipil negara. Untuk mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai

upaya

berkelanjutan

harus

melalui

dilakukan perencanaan

secara yang

konsisten

dan

berbasis

pada

kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan. Selain dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional pengelolaan aparatur sipil negara, Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

RENSTRA 2014-2019 Badan DIKLAT Provinsi Jawa Timur

1

2019 merupakan ejawantah dari

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Dengan tetap mempertimbangkan asas kesinambungan dan keberlanjutan program-program diklat aparatur yang telah dilaksanakan selama periode Tahun 2009-2014. Rencana Strategis

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur 2014-2019 berisi tentang arah masa depan organisasi disertai dengan strategi dan kebijakan, program, serta kegiatan pokok, yang akan menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Jawa Timur setiap tahunnya,

Badan Diklat Provinsi

sekaligus menjadi tolok ukur

capaian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

1.2.Landasan Hukum Landasan

penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur antara lain : Landasan Idiil

: Pancasila

Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional

:

a. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negera Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi

dan

Nepotisme

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


2

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); c. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

126,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai RENSTRA 2014-2019 Badan DIKLAT Provinsi Jawa Timur

3

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

Penyusunan,

Tahun

2008

Tentang

Pengendalian,

Dan

Tahapan, Evaluasi

Tatacara

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; RENSTRA 2014-2019 Badan DIKLAT Provinsi Jawa Timur

4

n. Peraturan

Menteri

Reformasi Birokrasi

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Republik Indonesia Nomor 29 tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 p. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur q. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. r. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

1.3.Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur adalah dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur kedalam perencanaan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur antara lain :


5

a. Untuk mengejawantahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ke dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur; b. Sebagai panduan bagi seluruh jajaran Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan program jangka menengah dan perencanaan tahunan; c. Sebagai

media

komunikasi

dan

informasi

dengan

stakeholders’ 1.4.Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 disusun dengan tata urut penulisan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 93 sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN,

berisi

tentang

latar

belakang

penyusunan, pengertian rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan yuridis baik idiil, konstitusional maupun operasional. Dalam Bab ini juga disajikan tata urut penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis. BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TIMUR, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan RENSTRA 2014-2019 Badan DIKLAT Provinsi Jawa Timur

6

capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Diklat Provinsi Jawa Timur periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Diklat Provinsi Jawa Timur yang telah dihasilkan

melalui

pelaksanaan

RPJMD

periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, identifikasi isu-isu strategis, telaahan visi, misi, dan program Provinsi

Jawa

Timur

2014-2019

serta

RPJMD telaahan

perencanaan Kementerian/Lembaga Negara Terkait. BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, berisi tentang pernyataan visi yang akan diwujudkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur serta misi yang diemban dalam rangka mewujudkan misi tersebut. Dalam Bab ini juga diuraikan

secara

lengkap

prioritas

pembangunan

tujuan, Badan

sasaran

Pendidikan

serta dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang strategi organisasi berupa kebijakan, program dan kegiatan indikatif yang dilengkapi dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap kegiatan.


7

BAB VI INDIKATOR KINERJA BERDASAR RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR, berisi tentang indikator kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang termaktub dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, disertai dengan rencana tingkat capaian dalam satu periode perencanaan jangka menengah. BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.


8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TIMUR 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan DiklatProvinsi JawaTimur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 11 disebutkan bahwa Badan Pendidikan dan

Pelatihan

Provinsi

Jawa

Timur

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendidikan

dan

Pelatihan

Provinsi

Jawa

Timur

menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timu rNomor 10 Tahun 2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur terdiri atas :


9

a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Sub Bagian Penyusunan Program 3. Sub BagianKeuangan c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi 1. Sub Bidang Pengendalian Mutu Akademik 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan d. Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahi : 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Dasar 2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Menengah e. Bidang Diklat Teknis 1. Sub Bidang Diklat Administrasi dan Pemerintahan 2. Sub Bidang Diklat Teknis Pembangunan f. Bidang Diklat Fungsional 1. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi 2. Sub Bidang Diklat Fungsional Kediklatan g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan h. Kelompok Jabatan Fungsional


10

STRUKTUR ORGANISASI BADAN DIKLAT PROV. JATIM

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAG. PENY. PROGAM

BIDANG PENGENDALIAN & EVALUASI

SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU AKADEMIK

SUB BIDANG EVALUASI & PELAPORAN

BIDANG DIKLAT KEPEMIMPINAN

SUB BIDANG DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. MENENGAH

SUB BAG. TATA USAHA

BIDANG DIKLAT TEKNIS

SUB BIDANG DIKLAT KEPEIMIMPINAN TK. DASAR

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS PEMBANGUNAN

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS ADM. DAN PEMERINTAHAN

SUB BAG. KEUANGAN

BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL

SUB BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL PROFESI

SUB BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL KEDIKLATAN

UPTD RENSTRA 2014-2019 Badan DIKLAT Provinsi Jawa Timur

11

2.2 Sumber Daya Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan

sarana

serta

prasarana.Sumberdaya

manusia

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi JawaTimur adalah sebagai berikut : Berdasarkan Jumlah Pegawai NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

URAIAN JABATAN STRUKTURAL JABATAN Eselon Ii Eselon Iii Eselon Iv JabatanFungsional Staf Non PNS

JUMLAH 1 4 11 35 144 25 220

JUMLAH

Berdasarkan Pendidikan Dan Jabatan NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PENDIDIKAN

II 1

S-3 S-2 S-1 D3 SLTA SLTP SD JUMLAH

1

ESELON III IV 2 10 2 1 4 11

WIDYAISWARA

STAF

JUMLAH

6 28 1 35

23 63 8 44 3 3 144

7 63 67 8 44 3 3 195

Berdasarkan Golongan / Pangkat NO

GOL.

1. 2. 3. 4.

IV III II I

A 17 12 19 -

JENIS GOLONGAN B C D 12 10 10 26 19 36 20 4 4 3 2

E 1 JUMLAH


JUMLAH 50 93 47 5 195

12

Berdasarkan Jenis Kelamin NO 1. 2.

JENIS KELAMIN Laki-Laki Perempuan JUMLAH

JUMLAH 138 57 195

Dukungan sarana dan prasarana Badan Diklat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1.

GedungAsrama : a. Kampus Surabaya : kapasitas 400 orang b. Kampus Malang : kapasitas 300 orang

2.

Gedung PengelolaTerpadu untuk 4 Bidang;

3.

Gedung Integrasi;

4.

Gedung Assessment Center;

5.

Perpustakaan;

6.

Laboratorium (Bahasa, Komputer);

7.

Bangunan Masjid;

8.

Poliklinik;

9.

Kantin, Kafe, Toko dan Foto Copy;

10. Olah Raga (Tennis, Volly Ball, Jogging Track, Fitness Center) ; 11. Kendaraan Operasional (Bus, Ambulance, dll); 12. Wifi Zone (kawasan free access internet); 13. Kelas 10 ruangan; 14. Ruang Diskusi 2; 15. Ruang Rapat Mahardika I, II dan III


13

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

Mulai berdirinya Badan Diklat Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini Gubernur Jawa Timur memiliki perhatian yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi Jawa Timur,

sehingga selama kurun waktu tersebut telah banyak kreasi, inovasi dan prestasi yang telah diukir oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Kreasi dan inovasi tersebut meliputi aspek kelembagaan, program, sistem dan mekanisme kerja maupun

SDM

kediklatan

yang

secara

akseleratif

telah

mengalami peningkatan yang signifikan. Secara umum kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1.

Penataan kelembagaan yakni dengan turunnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur;

2.

Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggara diklat, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan Management Of Training (MOT) dan Training Officer Course (TOC) baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di Australia, Malaysia, Singapore, Thailand;


14

3.

Peningkatan

kualitas

tenaga

widyaisawara,

melalui

berbagai kegiatan TOT baik di dalam maupun di luar negeri; 4.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana baik

untuk

proses

belajar-mengajar

maupun

untuk

penyelenggaraan, yang mengacu kepada Masterplan, antara lain : a. Pembangunan zona kelas baru ; b. Ruang Rapat yang representatif ; c. Rumah tamu; d. Peningkatan kualitas ruang diskusi; e. Peningkatan kebersihan dan keindahan taman; f. Pengembangan kolam pancing dan dilengkapi WiFi; g. Pengembangan Kampus Diklat Jl. Kawi Malang; h. Peningkatan kualitas Aula Sasana Wiyata Praja, dan lain-lain. 5.

Memperluas jejaring kerja dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri;

6.

Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen diklat telah mengimplementasikan pola kebijakan diklat satu pintu sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 890/1877/SJ tanggal 20 Mei 2011 dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur


15

Jawa Timur Nomor: 893.3/10284/205/2012 tanggal 6 Pebruari 2012; 7.

Penertiban sistem dan mekanisme pengelolaan anggaran diklat aparatur melalui pola APBD. Seluruh anggaran yang berasal

dari Kabupaten/Kota dan

instansi

pengirim

peserta diklat (kontribusi instansi pengirim) disetor pada kas daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Retribusi Daerah. Dengan demikian mulai dari tahap perencanaan sampai

dengan

pelaporan

mengikuti

kaidah-kaidah

pengelolaan APBD; 8.

Mulai Tahun 2005, telah diberi tugas oleh Gubernur Jawa Timur

menjadi

Lembaga

Pelaksana

menyelenggarakan Fit and Proper Test Pejabat

Struktural

Eselon

III

dan

IV

untuk

bagi calon dilingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta memfasilitasi fit and proper test bagi calon pejabat di lingkungan pemerintah

Kabupaten/Kota

di

Jawa/Timur.

Untuk

melaksanakan tugas tersebut Badan Diklat Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan SDM asessor yang memiliki sertifikasi dan kualifikasi internasional melalui berbagai pendidikan dan pelatihan seperti di Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, Lembaga Psikologi TNI Angkatan Laut, Kolej Damansara Utama (KDU) Malaysia, Civil Service Training

Institute

(CSTI)

Thailand,

Development

Dimension International (DDI) Asia Pasific Singapore serta dukungan tenaga psikologi yang berkompeten. Tugas


16

tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan dibangunnya Gedung

Assesment

Center

yang

dilengkapi

dengan

berbagai peralatan mutakhir untuk mendukung validitas hasil fit and proper test; 9.

Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S-2) dengan skema beasiswa APBD bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya, berdasarkan Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Timur dengan Rektor Universitas Airlangga Surabaya

Nomor

10162/J03/KS/2002

: tentang

120.1/564/012/2002 Peningkatan

dan

Kemampuan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui kerja sama ini telah dilaksanakan 3 program studi yakni Manajemen Pemerintahan dan Politik Lokal sebanyak 2 angkatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 2 angkatan, serta Akuntansi Sektor Publik 1 angkatan, dimana masing-masing angkatan diikuti oleh 20 orang, sehingga total lulusannya berjumlah 100 orang; 10. Mengundang Nara Sumber kaliber Nasional/Internasional dalam kegiatan pengembangan kompetensi dan mind set antara lain : a. Mario Teguh b. RenaldKasali c. Bob Sadino d. HermawanKaratajaya


17

e. Effendi Ghazali f. Tanadi Santoso, dan lain-lain 11. Aktif memberikan masukan konstruktif terhadap LAN RI dan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri terutama dalam masalah : Reformasi Diklat Aparatur, Diklat Untuk DPRD dan kebijakan-kebijakan diklat yang berskala nasional; 12. Mengembangkan pengembangan

Assessment

Center

kompetensi

kepemimpinan.Pengembangan

sebagai dan

dilakukan

wahana karakter

melalui

:

pengembangan sarana prasarana, peningkatan kompetensi assessor dan pengembangan jaringan kerjasama; 13. Aktif

dalam

mengembangkan

kerjasama

dengan

10

Provinsi anggota Mitra Praja Utama (MPU); 14. Mengintensifkan

pertemuan-pertemuan/rapat-rapat

internal baik dengan pejabat struktural, widyaiswara maupun staf, sehingga terwujud singkronisasi program antar bidang serta seluruh jajaran Badan Diklat memiliki persepsi yang sama dalam

menyelesaikan berbagai

persoalan; 15. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Gubernur, Kepala LAN RI atau Kementerian Dalam Negeri; 16. Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dari SMM ISO 9001:2000 menjadi SMM ISO 9001:2008; 17. Reakreditasi Badan Diklat oleh Lembaga Administrasi Negara RI;


18

18. Melibatkan

Pejabat

Struktural

sebagai

nara

sumber/tenaga pengajar pada diklat kepemimpinan, teknis maupun fungsional; 19. Harmonisasi hubungan dengan DPRD melalui pelaksanaan program-program diklat bagi anggota DPRD baik di dalam negeri maupun luar negeri; 20. Otomatisasi dan komputerisasi pendaftaran peserta diklat baik diklat kepemimpinan maupun diklat teknis dan fungsional; 21. Pengakajian-

Pengkajian

untuk

peningkatan

kualitas

program dan pelaksanaan diklat aparatur antara lain : a. Pengkajian

tentang

Roadmap

Reformasi

Birokrasi

bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; b. Pengkajian tentang Pembaharuan Kurikulum Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; c. Penyusunan Grand Design Diklat Aparatur bekerjasama dengan PSDM Universitas Airlangga Surabaya; d. Pengkajian tentang Penerapan Lesson Study dalam Diklat Aparatur bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang; e. Pengkajian

tentang

Pembentukan

Labratorium

Pelayanan Publik bekerjasama dengan Fakultas Ilmu


19

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; f. Pengkajian tentang Pembaharuan Metode Pembelajaran Diklat Aparatur bekerjasama dengan PSDM Universitas Airlangga Surabaya. g. Pengkajian tentang Sistem Manajemen Mutu Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang. Disamping

itu

juga

beberapa

penghargaan

telah

diperoleh, diantaranya adalah : 1. Akreditasi dan Sertifikasi dari Lembaga Administrasi Negara R.I Tanggal 13 Desember 2010 melalui Keputusan Kepala LAN R.I. Nomor : 2050/I/13/14/2010 khususnya untuk penyelenggaraan Diklat LPJ Golongan I, II dan III serta Diklat Kepemimpinan Tk.II, III dan IV; 2. Mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 sejak tahun 2005 dan sertifikasi ISO 9001:2008 Tahun 2010; 3. Piagam Penghargaan “Profesionalisme Award 2010” yang diselenggarakan oleh KORPRI Jawa Timur; 4. Lomba Kebersihan Lingkunganjuara 2, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup; 5. Hasil Pemeriksaan dari BPK 2012 termasuk 2 SKPD yang terbaik; 6. Penilaian LAKIP 2013, mendapat kategori “A” (Sangat Baik);


20

TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2009 S/D 2013 SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur No

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

2009 Target Capaian 4 5





1

Alumni Diklat Kepemimpinan

Orang

270

236

820

799

980

890

1634

1634

3180

1513

2

Alumni Diklat Teknis

Orang

1418

1376

731

721

402

394

447

438

242

419

3

Alumni Diklat Fungsional

Orang

1380

1361

510

502

510

505

458

448

388

388

4

Alumni Diklat Prajabatan

Orang

1365

1730

32712

24753

20520

16376

5805

5805

2840

1093

5

Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

%

70

92,65

75

98,29

75

94,97

80

89,69

80

91,04

6

Evaluasi Pasca Diklat

%

70

87,51

70

85,30

70

80,00

70

81,00

75

87

7

Evaluasi Perkembangan Hasil Belajar

%

50

31,44

50

39,75

50

46,16

50

40,55

50

47,66


21

RUMUSAN INDIKATOR KINERJA BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TIMUR NO

INDIKATOR KINERJA

Satuan

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

1

Alumni Diklat Kepemimpinan

Orang

Jumlah Alumni Diklat

2

Alumni Diklat Teknis

Orang


3

Alumni Diklat Fungsional

Orang


4

Alumni Diklat Prajabatan

Orang


5

Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

6

7

%

Evaluasi Pasca Diklat

%

Evaluasi Perkembangan Hasil Belajar

%

Ʃ Alumni yang menyatakan puas Ʃ alumni yang mengisi kuesioner Ʃ Alumni yang menyatakan menerapkan seluruhnya/sebagian besar materi diklat dalam pelaksanaan tugas Ʃ Alumni yang dievaluasi Nilai Rata2 Post Test - Rata2 Nilai Pre Test Nilai Rata2 Pre Test


x

100 %

Prosentase kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur

x

100 %

Prosentase Alumni yang menindak lanjuti hasil diklat

x

100 %

22

TABEL 1 Anggaran Dan Realisasi Program Tahun 2009 - 2013 Uraian Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Diklat) Program Pengembangan Diklat Bahasa Program pengembangan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Diklat

Tahun Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

2009

2010

8.530.792.481,00 8.054.706.597,00 94,42% 7.027.268.419,00 6.697.572.036,00 95,31% 3.531.088.000,00 3.272.634.831,00 92,68% 345.176.600,00 299.635.225,00 86,81% 0,00 0,00

2011

2012

2013

18.613.056.750,00 17.556.770.105,00 94,33% 730.000.000,00 721.227.770,00 98,80% 3.848.000.000,00

8.983.734.317,00 8.445.357.022,00 94,01% 7.339.762.100,00 7.177.811.738,00 97,79% 2.966.000.000,00 2.511.413.850,00 84,67% 372.739.100,00 337.413.180,00 90,52% 50.000.000,00 49.995.000,00 99,99% 104.590.000.000,00 80.849.998.751,00 77,30% 0,00 0,00 2.050.000.000,00

9.461.574.134,00 8.638.428.518,00 91,30% 8.934.181.766,00 8.736.207.801,00 97,78% 3.458.000.000,00 3.334.731.135,00 96,44% 372.739.100,00 359.872.300,00 96,55% 0,00 0,00 91.876.000.000,00 77.130.106.045,00 83,95% 0,00 0,00 2.534.000.000,00

10.357.718.574,00 9.763.736.937,00 94,27% 7.513.108.426,00 7.414.944.083,00 98,69% 1.858.125.000,00 1.790.627.500,00 96,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 61.378.260.000,00 58.436.332.523,00 95,21% 0,00 0,00 1.910.000.000,00

11.944.671.400,00 11.286.587.720,00 94,49% 7.573.239.800,00 7.410.761.735,00 97,85% 1.494.175.000,00 1.205.779.100,00 80,70% 357.265.800,00 356.142.600,00 99,69% 0,00 0,00 47.580.000.000,00 41.476.423.898,00 87,17% 0,00 0,00 2.160.000.000,00

3.479.528.900,00

1.666.063.425,00

2.323.963.550,00

1.709.230.500,00

1.883.632.300,00

90,42%

81,27%

91,71%

89,49%

87,21%


23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi

Permasalahan

Pendidikan

dan

Pelatihan

berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Sebagai

organisasi

yang

dinamis

mengikuti

perkembangan kondisi dan peraturan perundangan yang berlaku, Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam menjalankan tugas

dan

fungsinya

permasalahan.

juga

menghadapi

Permasalahan-permasalah

permasalahanyang

dihadapai

dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara lain : 1. Penyelenggaran

diklat

aparatur

belum

sepenuhnya

berbasis kompetensi sesui kebutuhan yang nyata. Keberadaan Aparatur Sipil Negara di era reformasi dan penyelengaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi, dedikasi dan integritas yang dimiliki dan dikuasai oleh Aparatur Sipil Negara. 2. Penyelenggaraan aparatur

belum

evalusi

pendidikan

dilaksanakan

secara

dan

pelatihan

konsisten

dan

berkelanjutan. Evaluasi pendidikan dan pelatihan merujuk kepada proses pengumpulan hasil yang diperlukan untuk menentukan efektifitas pelatihan yang dilakukan. Evaluasi program diklat yang benar akan berfungsi sebagai kendali dalam Renstra 2014-2019 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

24

pelaksanaan program diklat sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 3. Masih kurangnya sumber daya kediklatan yang modern dan profesional Salah satu reforamsi kediklatan yaitu reformasi sumber daya kediklatan melalui peningkatan kualitas tenaga kediklatan secara sistemik dan berkelanjutan. 4. Kurangnya

optimalnya

koordinasi,

sinkronisasi

dan

standarisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih periode Tahun 2014-2019 adalah : “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri, dan Berdaya Saing”, melalui lima misi dalam bingkai “ Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik ”. Visi dimaksud dijabarkan kedalam beberapa misi utama sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; 2. Meningkatkan

pembangunan

ekonomi

yang

inklusif,

mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis dan agroindustri; 3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang; 4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik; 5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni social.

Renstra 2014-2019 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

25

Reformasi birokrasi secara substansi

bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan publik. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang professional adalah aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya ( profesional ) . Aparatur yang professional dapat dibentuk melalu pendidikan dan pelatihan aparatur . Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pendidikan dan pelatihan

sehingga

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Timur terpilih periode Tahun 2014-2019 yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur adalah misi ke-4 yakni : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil kajian, faktor-faktor yang dimungkinkan menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih dapat terlihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.


26

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Visi: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri Dan Berdaya Saing Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH dan Wakil KDH Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong terpilih (1) (2) (3) (4) (5) 1 Reformasi Birokrasi dan Pelayan Publik Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaran diklat aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata.

Kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan PNS yang cenderung terjadi stagnasi, padahal telah terjadi perubahan dalam peraturan perundangan yang merupakan konsideran dari kebijakan dimaksud;

Melakukan kajiankajian terhadap kebijakan diklat aparatur dan menyampaikan hasil rekomendasinya ke instansi pusat

Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur

1. Kompetensi aparatur yang belum sesuai standart. 2. Masih banyak job description yang tidak sesuai dengan kompetensi 3. Sertifikasi kompetensi aparatur belum dilberlakukan

Kebijakan uji kompetensi ( fit and Proper tes)bagi aparatur sebelum menduduki jabatan belum optimal dilaksanakan

1. Pembentukan gugus tugas penilaian kompetensi (assessment center) 2. Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor


27

3.3. Telaahan Renstra K/L a. Sasaran Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Tahun

2010-2014

adalah : 1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien; 2. Terwujudnya

sdm

aparatur

yang

kompeten

dan

kompetitif; 3. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani; 4. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel; b. Sasaran

Renstra

Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 adalah : 1. Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan; 2. Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional. Berdasarkan uraian diatas maka sasaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur akan dapat memberikan sumbangsih

yang

nyata

terhadap

pencapaian

sasaran

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

yang merepresentasikan sasaran pembangunan

aparatur sipil negara di Indonesia. 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan hasil tealaahan terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, maka dapat diuraikan isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendidikan


28

dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sampai lima tahun mendatang adalah : 1. Kebijakan

nasional

mutakhir

pengelolan

aparatur

diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian dibutuhkan manajemen aparatur sipil negara

diarahkan

pada

pengelolaan

ASN

untuk

menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dibutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan ASN yang mampu menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas aparatur sipil negara; 2. Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berakhlak,

berkeadilan,

membutuhkan

mandiri

dan

berdaya

saing

birokrasi pemerintahan yang kuat dan

berwibawa yang didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional dengan kompetensi, dedikasi dan integritas yang tinggi; 3. Otonomi daerah yang menjadi sistem penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan penguatan


pada 29

aparatur sipil sebagai penyelenggara pelayananan publik, penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat seutuhnya dan pelayanan publik yang prima; 4. Aparatur sipil negara dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks dalam segala bidang: ekonomi, sosial, politik, dan budaya, sehingga harus secara berkelanjutan mengembangkan kualitas dan kapasitas sehingga dapat menjadi bagian integral bagi penyelesaian permasalahan dimaksud; 5. Aparatur sipil negara dihadapkan pada semakin tingginya intensitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga secara intensif harus melakukan upaya-upaya pengembangan kompetensi dalam rangka mengantisipasi kebutuhan

peningkatan

kompetensi

sesuai

dengan

perkembangan mutakhir; 6. Aparatur sipil negara dihadapkan pada berbagai fenomena globalisasi,

khususnya

terkait

dengan

segera

diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) yang akan bermuara pada terbentuknya ASEAN Community, sehingga membutuhkan aparatur sipil Negara yang berwawasan luas dan memiliki daya saing global.


30

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Berdasarkan tentang

Sistem

Undang-Undang Perencanaan

Nomor

25

Pembangunan

Tahun

2004

Nasional

dan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai

keadaan

yang

diinginkan

pada

akhir

periode

perencanaan. Berdasarkan

pengertian

dimaksud

dan

dengan

berlandasakan kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

serta memperhatikan tugas dan fungsi, maka Badan

Pendidikan dan Pelatihan menetapkan Visi :

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur adalah “Menjadi Pusat Keunggulan ( Center of Excellence) Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas Yang Tinggi”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur berkewajiban baik secara normatif maupun moral, untuk memberikan dukungan yang optimal bagi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam


31

mewujudkan visi dan misinya. Daya dukung yang dapat diberikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah mendidik dan melatih aparatur pemerintah Provinsi Tawa Timur agar dapat menjadi sumberdaya utama dalam proses-proses pembangunan Jawa Timur yang diarahkan kepada terwujudnya Jawa Timur yang makmur dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga teknis daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi dan peran strategis. Pertama, lembaga teknis merupakan sebuah support system yang satuan kerja pemerintah daerah yang lain maupun kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Kedua, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

memiliki

tugas

yang

terkait

dengan

peningkatan

kompetensi sumber daya manusia aparatur, yang merupakan sumber daya utama dalam menggerakkan program dan dan kegiatan yang telah dicanangkan. Ketersediaan sumber daya aparatur yang profesional mutlak dibutuhkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD ataupun visi dan misi pemerintah daerah. Visi ini juga dapat dipandang dari perspektif eksternal yang berarti Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur juga memiliki concern terhadap kualitas SDM aparatur di Indonesia, maupun SDM pembangunan yang berbasis masyarakat


32

sehingga peran dan upaya-upaya berskala nasional yang selama ini telah dilakukan akan terus ditumbuhkembangkan. Demikian pula sinergi dan jejaring kerja internasional yang selama ini telah terbangun, akan menjadi sarana bench mark, sehingga manajemen pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah di Jawa Timur memiliki kualifikasi internasional sehingga kualitas keluaran dari proses pendidikan dan pelatihan juga dapat bersaing secara global. Sedangkan makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah : 

Kompetensi artinya karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan ketrampilan dan sikap sesuai tugas dan fungsi jabatan.



Dedikasi artinya Pencurahan tenaga pikiran dan waktu demi keberhasilan

tujuan

orgasnisasi

sebagai

bagian

dari

pengabdian 

Integritas artinya ketaatan kemampuan bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai agama sosial dan budaya Untuk memperjelas gambaran suatu perwujudan visi dapat

ditambahkan dengan atribut atau ciri-ciri lain tentang suatu wujud visi, sesuai dengan TABEL 4.1 dibawah ini.


33


34

Dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah diatas dituangkan dalam tabel TABEL 4.2 sebagai berikut : TABEL 4.2 PerumusanVisi No.

1

2

3 4

5

6

PerwujudanVisi Pelaksanaan pembinaan dan diklat bagi aparatur dalam menyongsong pelaksanaan UU ASN serta dalam mewujudkan center of Excelllence Sosialisasi dan pembinaan aparatur tentang RPJMD dalam mendukung mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Jatim Tahun 2014-2019 Peningkatan pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan murah (efektif dan efisien) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dengan pihak terkait dan stakeholders bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya Peningkatan pengetahuan dan penguasaan aparatur serta penerapan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien Peningkatan kompetensi dan profesionalisme serta daya saiing aparatur guna menghadapi diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) yang akan bermuara pada terbentuknya ASEAN Community

Pokok-pokokVisi        

Kompetensi Dedikasi Integritas Profesional Berkualitas Penyatuan pemahaman VISI Keselarasan pelaksanaan MISI Keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan



Reformasi prosedur pelayanan publik Kepuasan masyarakat Efektif dan efisien Kerjasama Sinkronisasi Kebersamaan

          

PernyataanVisi

Menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas Yang Tinggi

Penguasaan ilmu teknologi informasi Penerapan teknologi informasi Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik Daya saing SDM aparatur Kesiapan terhadap AFTA Kesiapan terhadap ASEAN Community

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi, dengan mengisi TABEL 4.3 sebagai berikut:


35

TABEL 4.3 PenyusunanPenjelasanVisi Visi

Pokok-pokokVisi        


           

Misi merupakan

Kompetensi Dedikasi Integritas Profesional Berkualitas Penyatuan pemahaman VISI Keselarasan pelaksanaan MISI Keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi prosedur pelayanan publik Kepuasan masyarakat Efektif dan efisien Kerjasama Sinkronisasi Kebersamaan Penguasaan ilmu teknologi informasi Penerapan teknologi informasi Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik Daya saing SDM aparatur Kesiapan terhadap AFTA Kesiapan terhadap ASEAN Community

PenjelasanVisi

Visi Badan Diklat Provinsi Jatim yang telah ditetapkan untuk Tahun 2014-2019 yaitu “Menjadi Pusat Keunggulan (Center of Exceleent) Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas Yang Tinggi“. Pernyataan Visi tersebut akan menjadi arah dan tujuan yang akan dicapai Badan Diklat Provinsi Jatim yang akan ditempuh selama 5 Tahun mendatang (2014-2019) dimana dalam mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan beberapa hal antara lain : Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang kesemuanya di rancang dan disusun serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur mengemban Misi : 1.

Mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis kompetensi yang berdayaguna dan berhasilguna

2.

Mewujudkan kelembagaan diklat aparatur yang modern, efektif, efisien dan akuntabel Proses perumusan misi dicontohkan pada TABEL 4.4. berikut ini :


36

TABEL 4.4 PerumusanMisi No.

Visi

1

2

3

4


5

Pokok-PokokVisi                    

6

Kompetensi Dedikasi Integritas Profesional Berkualitas Penyatuan pemahaman VISI Keselarasan pelaksanaan MISI Keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi prosedur pelayanan publik Kepuasan masyarakat Efektif dan efisien Kerjasama Sinkronisasi Kebersamaan Penguasaan ilmu teknologi informasi Penerapan teknologi informasi Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan public Daya saing SDM aparatur Kesiapan terhadap AFTA Kesiapan terhadap ASEAN Community

Misi

1.

Mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis kompetensi yang berdayaguna dan berhasilguna

2.

Mewujudkan kelembagaan diklat aparatur yang modern, efektif, efisien dan akuntabel

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.


37

Sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, den terukur. Oleh karena itu daIam sasaran dirancang

pula

indikator

sasaran,

yaitu

ukuran

tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur untuk masa tahun 2014-2019 menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.5 sebagaimana berikut ini. TABEL 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur NO

TUJUAN

(1) 1

(2) Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien

SASARAN

1.

(3) Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan

INDIKATOR SASARAN (4) % Alumni Diklat Kepemimpinan % Alumni Diklat Teknis % Alumni Diklat Fungsional % Alumni Diklat Prajabatan % Perkembangan hasil belajar peserta diklat % Alumni yang menindaklanjuti hasil Diklat

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2015 2016 2017 2018 2019 (5) (6) (7) (8) (9) 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

80 %

80 %

80 %

85 %

85 %


38

2

Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (Center of excellence)

2.

Meningkatnya Penilaian rata-rata 80 sumberdaya minimum terhadap kediklatan yang penguasaan materi modern dan dan performance professional widyaiswara % Hasil Audit Internal 100 % dan Eksternal yang ditindaklanjuti % peserta diklat yang 80 % menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur

80

80

80

100 %

100 %

100 % 100 %

85 %

85 %

90 %

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan stratejik, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh den terpadu mengenai upaya mewujudkan

tujuan

dan

sasaran

dengan

memperhatikan

ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang.Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Diklat Provinsi Jawa Timur adalah strategi dan kebijakan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Diklat Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Diklat Provinsi Jawa Timur menunjukkan bagaimana cara Badan Diklat Provinsi Jawa Timur mencapai Renstra 2014-2019 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur

39

80

90 %

tujuan, sasaran jangka menengah Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. StrategidankebijakandalamRenstra Badan Diklat Provinsi Jawa Timur selanjutnyamenjadidasarperumusankegiatan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur bagisetiap program prioritas RPJMD yang menjaditugasdanfungsi Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.


40

TABEL 4.6 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator SasaranBadan Diklat Prov. Jatim. Peluang : 1. Terbukanya pola kemitraan kediklatan 2. Meningkatnya permintaan berbagai jenis diklat 3. Pengembangan kelembagaan kediklatan 4. Kerjasama dengan Kab/Kota se Jatim maupun lingkup antar provinsi

Tantangan: 1. Adanya berbagai lembaga diklat sebagai kompetitor 2. Adanya kebijakan baru dibidang kediklatan 3. Adanya UU tentang ASN khususnya dalam peningkatan kualitas SDM aparatur 4. Diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) dalam mendukung terbentuknya ASEAN Community

Kekuatan : 1. ISO 9001:2008 2. Akreditasi kediklatan 3. SDM Aparatur dan Widyaiswara yang berkompeten 4. Sarana dan prasarana yang menunjang

AlternatifStrategi : 1. Memanfaatkan ISO 9001:2008 dalam mendukung pelaksanaan diklat yang berkualitas 2. Manfaatkan akreditasi kediklatan dalam mendukung pelaksanaan berbagai jenis diklat 3. Tingkatkan pengembangan kelembagaan kediklatan yang didukung oleh SDM aparatur dan Widyaiswara yang kompeten 4. Optimalkan fungsi sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan diklat dari APBD murni, kontribusi instansi pengirim, maupun diklat pola kemitraan antar kab/kota maupun lingkup antar provinsi

AlternatifStrategi : 1. Manfaatkan ISO 9001:2008 dalam mendukung menghadapi persaingan dengan lembaga diklat lain 2. Tingkatkan pemahaman terhadap kebijakan baru dalam melaksanakan diklat guna mendukung akreditasi kediklatan yang berkelanjutan 3. Tingkatkan kualitas SDM aparatur dan Widyaiswara dalam menyongsong diterapkannya UU tentan ASN 4. Tingkatkan fasilitas kediklatan guna mendukung diklat yang modern sesuai dengan kebutuhan dalam menyongsong AFTA dan ASEAN Community

Kelemahan: 1. Koordinasi dengan stakeholders belum optimal 2. Kerjasamainternalmasih kurang 3. Pelaksanaan program diklat masih sering terjadi perubahan 4. Keterbatasan pemahaman SDM aparatur dan Widyaiswara dalam pelaksanaan diklat pola baru

AlternatifStrategi : 1. Optimalkan koordinasi dengan stakeholders dalam mendukung penguatan pola kemitraan kediklatan 2. Tingkatkan komunikasi dan kerjasama internal dalam mengakomodir permintaan berbagai jenis diklat 3. Tingkatkan pengembangan kelembagaan kediklatan dalam mendukung ketepatan pelaksanaan program diklat sesuai jadwal yang ditentukan 4. Tingkatkan pemahaman SDM aparatur dan Widyaiswara dalam pelaksanaan diklat pola baru guna mendukung kelancaran kerjasama dengan Kab/Kota se jatim maupun lingkup antar provinsi

AlternatifStrategi : 1. Tingkatkan koordinasi dengan stakeholders dalam mendukung penguatan menghadapi persaingan dengan lembaga diklat lain 2. Tingkatkan kerjasama internal dalam pemahaman dan pelaksanaan kebijakan baru dibidang kediklatan 3. Optimalkan kematangan perencanaan program diklat dengan menyesuaikan diterapkannya UU tentan ASN 4. Tingkatkan pemahaman SDM aparatur dan Widyaiswara dalam pelaksanaan diklat pola baru guna mendukung diterapkannya UU tentan ASN

FaktorEksternal

Faktor Internal


41

Penentuan Strategi No.

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Strategi

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2.

Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan

Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional

 % Alumni Diklat Kepemimpinan  % Alumni Diklat Teknis  % Alumni Diklat Fungsional  % Alumni Diklat Prajabatan  % Alumni yang menindaklanjuti hasil Diklat  % Perkembangan hasil belajar peserta diklat

 Penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara  % Hasil Audit Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti  % peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur

1.

2.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan  Pelaksanaan Diklat Teknis  Pelaksanaan Diklat Fungsional  Diklat Prajabatan Gol I, II dan III  Implemtation of Good Governance Principles Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur  Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Aparatur  Assessment Complex ( Job Target )

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana  Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah  Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan  Penyusunan Dokumen Perencanaan  Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran  Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data


42

TABEL 4.7 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

:

MISI I :

Menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas Yang Tinggi Mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis kompetensi yang berdayaguna dan berhasilguna

Tujuan Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien

Sasaran Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan

Strategi 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan  Pelaksanaan Diklat Teknis  Pelaksanaan Diklat Fungsional  Diklat Prajabatan Gol I, II dan III  Implemtation of Good Governance Principles 2. Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur  Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Aparatur  Assessment Complex ( Job Target )

Kebijakan  Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan program diklat berbasis IT  Penyelesaian target group Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan dan calon ASN  Peningkatan kualitas pelaksanaan Diklat Fungsional seiring pengembangan jenis jabatan fungsional  Peningkatan kualitas pelaksanaan Diklat Teknis yang berbasis pada kompetensi teknis  Mengembangkan diklat dengan metode e-Iearning  Mengembangkanmetode Joy Full Learning (Pembelajaran yang Nyaman dan Menyenangkan)  Melaksanakan program workshop action plan secara berkelanjutan  Pembentukan center database kediklatan


43

MISI II :

Mewujudkan kelembagaan diklat aparatur yang modern, efektif, efisien dan akuntabel

Tujuan Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (Center of excellence)

Sasaran Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional

Strategi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana  Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah  Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan  Penyusunan Dokumen Perencanaan  Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran  Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data 1.










Kebijakan Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Diklat, baik tenaga penyelenggara maupun widyaiswara Peningkatan jejaring kerja dengan lembaga pemerintah /non pemerintah baik dalam maupun luar negeri Peningkatan kualitas pengelolaan diklat melalui peningkatan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 Pengembangan sarana prasarana Badan Diklat

44

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program Dan Kegiatan, IndikatorKinerja, KelompokSasaran Dan PendanaanIndikatifsebagaimana TABEL 5.1

Renstra 2014-2019 BadanDiklatProvinsiJawaTimur

45

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program Prioritas Pemabangunan

1 1.20.01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.01.019

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1.20.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

1.20.02.012

1.20.02.031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Indikaror Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD ( Tahaun 2014)

3

4

Targer 5

Rp 6 9.409.336.830

Targer 7

Rp 8 10.469.350.746

Targer 9

Rp 10 10.783.431.268

Targer 11

Rp 12 11.106.934.206

Targer 13

Rp 14 11.440.142.233

Targer 15

Rp 16 53.209.195.283

100%

100%

9.409.336.830

100%

10.469.350.746

100%

10.783.431.268

100%

11.106.934.206

100%

11.440.142.233

100%

53.209.195.283

% pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana

Tahun 2015

Tahun 2016

7.459.196.780

Tahun 2017

7.500.000.000

Tahun 2018

7.950.000.000

% Ketersediaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran yang layak fungsi

100%

100%

3.676.650.000

100%

3.500.000.000

100%

% Peralatan dan Kelengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara

100%

100%

3.782.546.780

100%

4.000.000.000

100%

3.750.000.000

4.200.000.000

Tahun 2019

8.050.000.000

Kondisi Kinerja pada akhir peroiode Unit Kerja SKPD Renstra penangung Jawab

8.500.000.000

100%

3.750.000.000

100%

100%

4.300.000.000

100%

4.000.000.000

39.459.196.780 100%

18.676.650.000

100%

20.782.546.780

4.500.000.000

1.20.07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.07.001

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.07.002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya % Aparatur yang yang mempunyai Aparatur kompetensi dalam menunjang kinerja lembaga Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

100%

1.20.11.001

Penyusunan Dokumen Perencanaan % Dokumen RKA, Renja, DPA SKPD yang tersusun tepat waktu

100%

100%

128.154.500

100%

181.013.608

100%

216.002.694

1.20.11.002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

% Dokumen Pelaporan ( LAKIP, LKPJ, LPPD) dan Laporan Kegiatan Tahunan SKPD yang tersusun tepat waktu

100%

100%

126.085.590

100%

131.013.608

100%

1.20.11.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

% Informasi program SKPD dan Data Peserta yang tersedia selama 12 bulan

100%

100%

479.000.000

100%

520.000.000

100%

1.20.50 1.20.50.005

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan

% Aparatur yang dinyatakan lulus Diklat Kepemimpinan

100%

100%

22.680.000.000

100%

22.680.000.000

100%

22.680.000.000

100%

22.680.000.000

100%

22.680.000.000

100%

113.400.000.000

1.20.50.010

Pelaksanaan Diklat Teknis

% Aparatur yang dinyatakan lulus Diklat Teknis

100%

100%

42.945.000.000

100%

3.130.750.000

100%

2.250.000.000

100%

2.250.000.000

100%

2.250.000.000

100%

52.825.750.000

1.20.50.011

Pelaksanaan Diklat Fungsional

% Aparatur yang dinyatakan lulus Diklat Fungsional

100%

100%

2.650.000.000

100%

3.150.000.000

100%

3.525.000.000

100%

4.076.107.675

100%

4.690.187.712

100%

18.091.295.387

1.20.50.027

Pelaksanaan Diklat Prajabatan

% Aparatur CPNS yang dinyatakan lulus Diklat Prajabatan

100%

100%

41.680.000.000

100%

30.000.000.000

100%

30.000.000.000

100%

30.000.000.000

100%

30.000.000.000

100%

161.680.000.000

1.20.50.058

Implentation of Good Gavermance Principle Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Aparatur Assessment Complex ( Job Target )

% Program diklat yang sesuai dengan perecanaan

100%

100%

1.130.469.000

100%

1.130.469.000

100%

1.130.469.000

100%

1.130.469.000

100%

1.130.469.000

100%

5.652.345.000

1.20.11

1.20.98 1.20.98.001 1.20.98.002

Total

17

% Hasil koordininasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti 100%

2.502.757.300

3.510.392.040

3.672.820.531

3.862.153.302

502.724.000

502.724.000

502.724.000

502.724.000

100%

502.724.000

100%

3.359.429.302

100%

3.568.168.829

100%

1.124.652.280

100%

1.250.298.988

100%

249.826.140

100%

287.649.494

100%

1.062.646.436

166.002.694

100%

199.826.140

100%

237.649.494

100%

860.577.526

650.000.000

100%

675.000.000

100%

725.000.000

100%

3.049.000.000

2.000.033.300

100%

733.240.090

3.007.668.040

100%

832.027.216

111.085.469.000

100%

1.032.005.388

60.091.219.000

3.000.000.000

3.170.096.531

59.585.469.000

3.000.000.000

4.070.892.829

60.136.576.675

3.000.000.000

17.619.016.002

4.972.223.962

60.750.656.712

3.000.000.000

351.649.390.387

3.000.000.000

3.000.000.000

% Aparatur hasil pemetaan kompetensi

100%

100%

2.850.000.000

100%

2.850.000.000

100%

2.850.000.000

100%

2.850.000.000

100%

2.850.000.000

100%

14.250.000.000

% Pejabat hasil Assessment Complex ( Job Target )

100%

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

750.000.000

134.190.000.000

85.402.989.002

86.023.726.187

87.280.316.463

89.011.990.762

469.909.022.414

Badan Diklat Prov. Jatim

Rek

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD sebagaimana TABEL 6.1

Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

1

Indikator

2

Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0 3

Tahun 2015 4

Tahun 2016 5

Tahun 2017 6

Tahun 2018 7

Tahun 2019 8

1

% Alumni Diklat Kepemimpinan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

% Alumni Diklat Teknis

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

% Alumni Diklat Fungsional

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

% Alumni Diklat Prajabatan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

% Perkembangan hasil belajar peserta diklat

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

6

% Alumni yang menindaklanjuti hasil Diklat

75 %

80 %

80 %

80 %

85 %

85 %

7

Penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara

75

80

80

80

80

80

8

% Hasil Audit Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

9

% peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur

80 %

80 %

85 %

85 %

90 %

90 %

Renstra 2014-2019 BadanDiklatProvinsiJawaTimur

48

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dalam merencanakan

dan

melaksanakan

kegiatannya

sekaligus

sebagai acuan bagi stake holders yang memiliki keterkaitan dengan program pembangunan SDM Aparatur di Jawa Timur. Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Jawa Timur perlu ditetapkan

kaidah-kaidah

pelaksanaan

Rencana

Strategis

sebagai berikut : 1.

Seluruh unit kerja di lingkungan

Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur

berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 secara murni dan konsekuen; 2.

Seluruh unit kerja di lingkungan

Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Jawa Timur

berkewajiban untuk

menjaga

keterkaitan

program

dan

kegiatan

yang 49



MATRIK RENSTRA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 - 2019 VISI

: Menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas Yang Tinggi

MISI

: 1. Mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis kompetensi yang berdayaguna dan berhasilguna 2. Mewujudkan kelembagaan diklat aparatur yang modern, efektif, efisien dan akuntabel

TUJUAN

: 1. Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien 2. Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (Center of excellence)

TUGAS

:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

FUNGSI

:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Indikator Kinerja Tujuan

: -

Satuan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase alumni Diklat Kepemimpinan (Target 5 tahun)

%

100

100

100

100

100

100

Persentase alumni Diklat Teknis (Target 5 tahun)

%

100

100

100

100

100

100

Persentase alumni Diklat Fungsional (Target 5 tahun) Persentase alumni Diklat Prajabatan (Target 5 tahun)

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

Persentase Perkembangan hasil belajar peserta diklat

%

50

50

50

50

50

50

Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat

%

75

80

80

80

85

85

75

80

80

80

80

80

Penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan materi dan performance Widyaiswara Persentase hasil audit mutu internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

100

Persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat

%

80

80

85

85

90

90

SASARAN STRATEGIS NO

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN URAIAN

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

Tujuan 1

3

4

TAHUN DASAR 2014 5

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2015

2016

2017

2018

2019

Target

Target

Target

Target

Target

6

7

8

9

10

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

11

12

SUMBER DATA / PENJAB 13

: Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien

1 Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan

Persentase alumni Diklat 1) Kepemimpinan

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Kepemimpinan Ʃ Target peserta Diklat Kepemimpinan

x

Persentase alumni Diklat Teknis

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Teknis Ʃ Target peserta Diklat Teknis

x

100%

100

100

100

100

100

Persentase alumni Diklat 3) Fungsional

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Fungsional Ʃ Target peserta Diklat Fungsional

x

100%

100

100

100

100

Persentase alumni Diklat Prajabatan

Ʃ Aparatur yang telah mengikuti dan mendapat sertifikat diklat Prajabatan Ʃ Target peserta Diklat Pra Jabatan

x

100%

100

100

100

100

2)

4)

100%

100

100

100

100

100

100

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur • Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan

Bidang Diklat Kepemimpinan

100

• Pelaksanaan Diklat Teknis

Bidang Diklat Teknis

100

100

• Pelaksanaan Diklat Fungsional

Bidang Diklat Fungsional

100

100

• Pelaksanaan Diklat Prajabatan

Bidang Diklat Kepemimpinan

SASARAN STRATEGIS NO

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

3

5)

Persentase perkembangan hasil belajar peserta diklat

4

Nilai Post Test - Nilai Pre Test Nilai Pre Test

Ʃ Alumni yang menerapkan seluruhnya / sebagian besar materi diklat dalam pelaksanaan tugas 6)

Prosentase Alumni yang menindak lanjuti hasil diklat

TAHUN DASAR 2014

5

x

100%

50%

TARGET TAHUNAN

STRATEGI PENCAPAIAN

2015

2016

2017

2018

2019

Target

Target

Target

Target

Target

6

7

8

9

10

50%

50%

50%

50%

50%

KEBIJAKAN 11

PROGRAM/KEGIATAN 12

100%

75 %

80 %

80 %

80 %

85 %

85 %

2

Bidang Dalev

2. Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur • Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Aparatur

Ʃ Alumni

• Assessment Complex ( Job Target )

Tujuan 2

13

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur • Implemtation of Good Governance Principles

x

SUMBER DATA / PENJAB

Bidang Dalev

: Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan ( Center of Excellence )

Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional

Penilaian rata-rata minimum Rata-rata penilaian terhadap penguasaan materi + rata-rata 1) terhadap penguasaan materi performance Widyaiswara dan performance widyaiswara

2) Persentase hasil audit mutu internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

Ʃ Hasil Audit yang ditindaklanjuti Ʃ Temuan Audit

x

100%

75

100%

80

80

80

80

80

100% 100% 100% 100% 100%

3) Persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur

Ʃ peserta diklat yang menyatakan puas Ʃ peserta diklat

x 100%

80 %

80 %

85 %

85 %

90 %

90 %

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah • Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan • Penyusunan Dokumen Perencanaan • Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran • Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Bidang Dalev dan Sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana • Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Bidang Dalev dan Sekretariat

RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents