Rencana Strategis

Rencana Strategis 2013-2016

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Dalam pelaksanaannya tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu : a. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku • pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa b. pengendalian banjir dan pengaman pantai • mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan

sungai

• pembangunan prasarana pengaman pantai • penanggulangan bencana alam wilayah sungai • pengelolaan sumber daya air wilayah sungai • pembinaan masyarakat rawan banjir c. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai sedangkan Berdasarkan jenis pelayanan yang dilakukan terdapat beberapa tantangan yang . a. Adanya pemanfaatan lahan yang belum sesuai dengan peruntukannya serta Meluasnya daerah rawan abrasi pantai. b. Banyaknya bencana alam dan tanah longsor sehingga mengganggu kondisi sungai c. Belum tersinkronisasinya kegiatan lintas sektor secara optimal d. Ego Sektoral Wilayah / Kawasan.

Sementara peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu : 1. Adanya program dari instansi terkait melibatkan semua lembaga, komisi, kelompok kerja yang ada untuk saling berkoordinasi. 2. Masih adanya Jaringan irigasi yang belum menjangkau daerah perbatasan dan terisolir. 3. Dukungan Pemerintah Daerah. Tersedianya lahan yang cukup bagi pengembangan sinergitas antar sektor

41


BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah

Pembangunan Bidang Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran

2013

yang

didanai

dari

sumber

dana

APBD

Provinsi

sebesar

Rp.56.076.714.396.- masih sangatlah terbatas khususnya pada kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta kegiatan perencanaan teknik sumber daya air. Pembangunan Bidang Sumber Daya Air di Propinsi Sulawesi Tengah terdiri atas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, diantaranya: - Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Pengembangan, - Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. - Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Air Lainnya, Sementara dalam konteks pembangunan sumber daya air terjadi permasalahanpermasalahan terutama pada rasio jaringan irigasi yang interpretasinya masih belum tercapai yaitu masih 47 % dan luas irigasi Provinsi dalam kondisi baik 26,31 %, yang dalam kondisi tersebut belum memenuhi target. Terkait dengan kondisi tersebut maka, permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Terganggunya Catchment Area (Area Tangkapan Hujan) yang disebabkan oleh Penggundulan Hutan sehingga terjadi peningkatan Erosi dan sedimentasi serta perubahan kontinuitas aliran. 2. Menurunnya fungsi jaringan irigasi karena tingginya kerusakan yang disebabkan umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya operasi dan pemeliharaan serta rendahnya partisipasi petani dan stekholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.

42


3. Kurangnya Sumber Daya Manusia, yang dimaksud disini sebagian tenaga kerja belum mempunyai keahlian/keterampilan yang cukup. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam menunjang Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam bidang sumber daya air, maka makna yang terkandung dari visi tersebut adalah “Sulawesi Tengah sejajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia”, dalam arti bahwa di Tahun 2020 sarana dan prasarana (infrastruktur) memadai, kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan provinsi lain serta berkurangnya ketimpangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Dalam mencapai kesejajaran pembangunan dengan provinsi lain diperlukan langkah kongkrit melalui pengelolaan pembangunan berbasis potensi kewilayahan dengan mensinergikan kegiatan di berbagai sektor dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah. Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi dalam menunjang Peningkatan pembangunan infrastruktur dalam hal ini pembangunan infrastruktur

sumber daya air

dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran melalui dana APBN

dan pemerintah

daerah melalui dana APBD, serta melalui investor swasta dengan salah satu model Publik Private Partnership. 3.3. Telaahan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

2013-2016,

menempatkan pembangunan sumber daya air terutama untuk mendukung Misi Kepala daerah yaitu Peningkatan Pembangunan Infrastruktur. Guna mendukung Visi Kepala Daerah dalam Pengembangan Agribisnis dan Kelautan. Di dalam Program Prioritas Unggulan Kemasyarakatan dimana pada bidang

sumber daya air yaitu Program

Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana lainnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya disektor pertanian, Perkebunan dan Perikanan. 43


Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : 1. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan jaringan pengairan Lainnya; 2. Terpenuhinya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3. Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 4. Berkurangnya Daerah Rawan Banjir dan Daerah Rawan Abrasi Pantai 5. Meningkatnya pengembangan pembangunan Danau, Embung dan air baku; 6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air 7. Tersedianya pengaturan dan lembaga SDA; 8. Tersedia Sarana dan Prasarana Utilitas hidrologi; 9. Terwujudnya interkoneksitas Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Terkendalinya pemanfaatan ruang wilayah sesuai peruntukkannya; 11. Terwujudnya jasa konstruksi yang sehat dan berdaya saing memadai; 12. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan P3A dalam penggunaan air irigasi; 13. Meningkatnya Pelayanan SDA 14. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sungai dan pantai; 15. Tersusunnya akurasi perencanaan teknik dan data yang valid. 16. Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel 17. Tersusunnya perencanaan program/sinkronisasi ke-PU an yang baik 18. Tersosialisasikannya peraturan-peraturan kelembagaan, kepagawaian. 19. Meningkatnya lembaga pengelolaan sumber daya air dan partisipasi masyarakat. Ditinjau dari sasaran Renstra SKPD maupun Provinsi maka faktor-faktor penghambat atau pun faktor-faktor pendorong dari pembangunan sumber daya air yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya adalah : 1. Faktor Penghambat • Alokasi dana yang terbatas; • Duplikasi kegiatan dengan sektor pertanian; • Ketersediaan air disebabkan kerusakan hutan; • Kesadaran Masyarakat Masih Rendah 44

Rencana Strategis 2013-2016 • Penambangan liar. • Lemahnya koordinasi • Data yang belum akurat 2. Faktor Pendorong • Kebijakan Pemerintah; • Program dan Kegiatan; • Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sumber daya air. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebikan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik , yang oleh Undang-Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, Produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitaas tata ruang masih belum memenuuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik dikawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Provinsi Sulawesi Tengah secara geografis mempunyai posisi yang strategis, karena diapit oleh dua provinsi di sebelah utara (Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara) dan tiga Provinsi di sebelah selatan (Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan), dan secara administratif luas Wilayah Sulawesi Tengah adalah 68.033,00 Km2 yang terdiri dari 10 Kabupaten/satu kota. Posisi yang strategis dengan wilayah yang cukup luas ini merupakan potensi yang harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah maupun masyarakat Sulawesi Tengah khususnya. Namun demikian infrastruktur yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ditambah banyaknya bencana alam yang berakibat pada 45


menurunnya kondisi infrastruktur yang ada terutama infrastruktur bidang sumber daya air, bidang jalan jembatan, bidang sarana prasarana perumahan dan pemukiman. Peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam pernecanaan tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan Analisis, mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah. Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi maka faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayananya adalah : 1. faktor penghambat • faktor yang menjadi penghambat dalam kaitannya dengan pelayanan SKPD adala kurangnya konsistensi dalam penerapan tata ruang serta penetapan tata ruang yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan dilapangan. 2. Faktor yang menjadi pendorong • Faktor yang menjadi pendorong dalam kaitannya dengan pelayanan SKPD adalah adanya kepastian tata ruang kemudahan SKPD dalam mengalokasikan kegiatan.

46


3.5. Penentuan Isu – isu Strategis Dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mewujudkan visi dan misi RPJMD perlu adanya pengkajian permasalahan. Metoda yang dipergunakan dalam pengkajian permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan tersebut mempergunakan konsep dan prinsip manajemen strategis (Analisis SWOT) yang meliputi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut : 3.5.1. Analisis Lingkungan Internal : A. Kekuatan 1. Tersedianya SDM yang memiliki komitmen yang tinggi Tersedianya pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi bukan hanya ditinjau dari aspek kuantitasnya saja tetapi juga perlu ditinjau dari aspek kualitasnya. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 adalah 1 (satu) orang Eselon II, 7 (tujuh) orang Eselon III, dan 21 (dua puluh satu orang Eselon IV). Sedangkan pegawai golongan III, sebanya 95 Orang, golongan II sebanyak 177 orang dan golongan I sebanyak 109 orang, serta pegawai Non PNS (tenaga honorer) sebanya 236 orang. Adapun rincian jumlah pegawai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, kepangkatan/golongan per Mei 2013 baik UPT Wilayah I dan II, serta pengamat/PPA dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5.1.

Jumlah Pegawai dan Kepangkatan/Gol Pegawai Dinas Sumber Daya Air, UPT Wil.I dan UPT Wil. II dan Pengamat/PPA Provinsi Sulawesi Tengah.

No

Unit Kerja

PNS

(Gol.)

IV

III

II

I

NON

JUMLAH

PNS

PNS

(Orang)

1

Sekretariat dan Bidang

6

41

38

4

89

113

202

2

UPT PSDA Wil. I

0

19

23

5

47

68

115

3

UPT PSDA Wil. II

1

15

13

7

36

91

187 47


4

Pengamat/PPA Wil I

0

9

79

13

101

85

186

5

Pengamat/PPAWil. II

0

17

43

31

96

91

187

JUMLAH (Orang)

7

98

193

60

369

411

780

2. Adanya Lembaga Koordinasi : Sejalan dengan misi politik pemerintahan yaitu demokrasi dan stabilitas, demokrasi harus bersifat aspiratif dan akuntabel. Aspiratif berarti dalam proses penyusunan kebijakan untuk rekruitmen, regulasi, program dan anggaran harus berasal dari dan atau bersama semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan manajemen, dan tindakan harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu perlu suatu wadah koordinasi yang mempunyai fungsi koordinasi dalam berbagai masalah pengelolaan sumber daya air, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Wilayah Sungai (WS). Wadah tersebut terdiri dari berbagai unsur yang dapat mewakili unsur pengguna, unsur pengawas dan pengendali, unsur lembaga ilmiah, unsur birokrasi dan unsur stakeholder lainnya. Wadah ini harus bersifat independen, tetapi tidak mencampuri dan melampaui kewenangan masingmasing instansi terkait. Dalam pengelolaan sumber daya air saat ini, fungsi koordinasi telah dilaksanakan melalui Lembaga Komisi Irigasi – TK DSDA dan Dewan Sumber Daya Air. 3. Memiliki Kewenangan Pengelolaan SDA Dengan adanya Undang-Undang nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 26/2006 tentang irigasi , PP nomor 38/2007

tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan, PP Nomor 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, KEPPRES No. 12 Tahun 2012. tentang penetapan wilayah sungai, yang selama ini menjadi tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan operasionalnya kewenangan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan instansi terkait, antara lain meliputi Dinas Pertanian dalam hal koordinasi rencana alokasi air untuk irigasi, koordinasi dalam penyusunan bahan rekomendasi pemanfaatan sumber daya air untuk perikanan dan koordinasi dalam penyusunan Rencana Tata Tanam Global 48


(RTTG) untuk suatu daerah irigasi, Dinas Pertambangan tentang air tanah, Dinas Kehutanan, dan Dinas lain yang berkaitan dengan pemanfaatan air.

4. Tersedianya hasil study dan desain teknis pengembangan SDA Hasil-hasil study dan desain teknik baik yang berbentuk master plan , BongkaMentawa, Lambunu-Buol, La’a-Tambalako mupun study kegiatan tertentu secara parsial, dapat digunakan paling tidak sebagai acuan dalam mereview kembali sehubungan dengan adanya perubahan situasi dan kondisi lapangan ataupun adanya perubahan kebijakan pemerintah. Beberapa pola pengelolaan SDA hasil studi yang telah ada di antaranya adalah pola pengelolaan SDA wilayah sungai Bongka – Mentawa dan pola pengelolaan SDA wilayah sungai Lambunu – Buol berdasarkan Keputusn Gubernur Sulawesi Tengah No. 614/220/DISPUD-GST/2012 dan No. 614/221/DISPUD-GST/2012. B. Kelemahan 1. Kondisi infrastruktur belum memadai Kondisi infrastrutur yang memadai dalam terakhir, pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan terutama untuk mendukung pelayanan yang efektif dan efesien kepada masyarakat. Dalam kurun waktu 2-3 dekade terakhir, pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air di Sulawesi Tengah lebih banyak difokuskan dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produksi pertanian Provinsi Sulawesi Tengah. Kurang lebih luas irigasi potensial 47.640 Ha merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian ada sekitar 17.156 Ha (30 DI) atau hanya 36,02 % dengan kondisi jaringan irigasi akhir tahun 2012, yang kondisinya baik, sedangkan irigasi yang kondisi rusak ada sekitar 30.848 Ha atau 63,98 %. Prasarana lainnya adalah prasarana pengendali banjir, air baku juga pada umumnya belum memadai bahkan dalam kondisi tahap survey. 2. Analisis Lingkungan Eksternal a. Belum adanya sistem database yang lengkap dan akurat. Air merupakan sumber daya yang mengalir (flowing resource). Yang tidak mengenal batas administrasi ataupun batas ruang. Keberadaannya sangat diperlukan dalam kehidupan dan 49


sangat tergantung dari siklus alaminya. Satu unsur dalam siklus terganggu, maka seluruh

sistem

siklus lainnya akan

terganggu

Kegiatan

perencanaan,

pelaksanaan, ataupun operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air perlu ditunjang oleh data yang lengkap dan akurat. Dengan tersedianya sistem komputerisasi maka penyusunan data dan informasi akan lebuh komunikatif apabila disusun dalam system database. b. Pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu instrument yang penting dalam sistem control. Penggunaan air agar pemanfaatannya terukur baik kualitas maupun kuantitas terjaga secara berkesinambungan ketersediaan air dimasa mendatang. Pencemaran, rusaknya sempadan sungai merupakan contoh-contoh dari kurangnya tenaga professional dibidang pengawasan dan pengendalian. Kurangnya sosialisasi bidang pengelolaan SDA, termasuk didalamnya perizinan pemnfaatan badan sungai yang dapat merusak sumber air dan yang ada kondisi ini bisa terjadi semata-mata bukan dikarenakan koordinasi atau kurangnya pengawasan, tetapi juga akibat masyarakat kurang memahami peraturan yang dikeluarkan pemerintah,tapi juga masyarakat kurang merasa memiliki terhadap sarana dan prasarana SDA yang ada.

3.6. Analisis Lingkungan Eksternal A. Peluang 1. Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan SDA Adanya Peraturan dan Perundangan yang mengatur system pengelolaan sumber daya air baik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, adalah merupakan peluang bagi Dinas Sumber Daya Air untuk digunakan sebagai acuan dalam mencapai visi dan misi yang diinginkan. Beberapa peraturan dan perundangan yang telah ada saat ini diantaranya adalah : -

Undang-Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air

-

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang

-

PP Nomor 27 Tahun 1991, tentang Rawa

-

PP Nomor 82 tahun 2001, tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

-

PP Nomor 20 Tahun 2006, tentang Irigasi 50

Rencana Strategis

Recommend Documents