RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

RENCANA STRATEGIS

2015-2019 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

i

ii

RENCANA STRATEGIS 2015-2019


Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Kata


PENGANTAR Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya

Dengan disusunnya Renstra Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-

sehingga dokumen Rencana Strategi (Renstra) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

2019 ini maka Ditjen Perdagangan Luar Negeri mempunyai panduan, pedoman dan acuan

tahun 2015-2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

umum tentang arah kebijakan pembangunan perkebunan kedepan yang diimplementasikan

Pada dasarnya Renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang

kedalam program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka

dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan dinamika

pencapaian pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan

lingkungan strategis baik internal maupun eksternal sekaligus merupakan perencanaan

dalam RPJM 2015-2019. Arah kebijakan ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih

yang mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang,

lanjut menjadi rencana kerja tahunan agar skala prioritas program dan kegiatan menjadi lebih

kendala dan tantangan organisasi kedepan. Kemampuan organisasi dalam melakukan

konkrit terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan sekaligus mewujudkan fungsi organisasi

penyesuaian terhadap dinamika lingkungan strategis akan menentukan keberlangsungan

yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam memantapkan akuntabilitas instansi pemerintah.

dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja.

Rencana Strategis akan segera dimutakhirkan agar sesuai dengan pembentukan

Sebagaimana diketahui bahwa arahan umum RPJMN periode Lima tahun 2015-

organisasi baru lingkup Kementerian Perdagangan sebagaimana amanat Peraturan Presiden

2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan

Nomor 48 tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan yaitu dengan bertambahnya

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan

fungsi pengaturan sektor jasa dibidang Perdagangan Luar Negeri sehingga pada akhirnya

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang

akan mempengaruhi penetapan tugas pokok dan fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri

terus meningkat.

selama 5 tahun kedepan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi dan

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan sembilan agenda prioritas

sasaran kinerja.

NAWACITA dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mendapat dua amanat prioritas

Partisipasi peranan, dedikasi motivasi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat

diantaranya 1) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

dalam penyusunan Renstra ini sangat menentukan keberhasilan terlaksananya program

melalui peningkatan nilai tambah barang ekspor 2) mewujudkan kemandirian ekonomi

dan kegiatan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2015-2019 sesuai dengan yang

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui pengendalian

direncanakan. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua

impor.

pihak atas keterlibatannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perdagangan

Akhirnya, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan

Luar Negeri tahun 2015-2019 diprioritaskan dalam rangka pencapaian agenda prioritas

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada periode Lima tahun

NAWACITA dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan dalam ruang lingkup peningkatan

kedepan serta dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan di bidang

ekspor dan pengelolaan impor. Penentuan arah kebijakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan Luar Negeri.

adalah dengan memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis yang terjadi dan akan direncanakan kedepan sehingga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, program, kegiatan dan strategi Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam pembangunan Perdagangan Luar Negeri lima tahun kedepan. Deregulasi

dan

Debirokratisasi

Jakarta,

2015

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai

instrumen

Paket

Kebijakan

Ekonomi,

restrukturisasi program K/L melalui penyempurnaan output/outcome yang lebih terukur dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis kinerja dan pendekatan konsep arsitektur dan informasi kinerja (ADIK) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan turut mempengaruhi arah kebijakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-2019.

Karyanto Suprih

iii

iv





DAFTAR ISI Kata Pengantar....................................................................................................................... ii

BAB 1

Pendahuluan.......................................................................................................................... 1

Indikator dan Target Kinerja.................................................................................................. 54

Peraan Perdagangan Luar Negeri dalam Pembangunan Perdagangan ............................... 2

Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah Berdaya Saing................................. 4

Pengelolaan Impor............................................................................................................... 11

Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor............................................................................. 14

Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri.............................................. 18

Peningkatan Pengamanan Perdagangan............................................................................. 22

Anti Dumping........................................................................................................................ 25

Potensi & Permasalahan ..................................................................................................... 32

D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang ................................... 54 Perdagangan Luar Negeri

A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang ......................... 56 Berkelanutan (Sustainable Trade)

B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri ........................... 57 dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non-Tariff Lainnya.

C. Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, ................... 58 Penolong Dan Barang Konsumsi)

D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang ................................... 59 Perdagangan Luar Negeri

Potensi 32

Ekonomi Global............................................................................................................. 32

BAB III

Ukuran Pasar Domestik................................................................................................ 34

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan..................................................... 65

Iklim Usaha Perdagangan............................................................................................. 35

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan................................................................... 65

Peningkatan Ekspor Produk Olahan............................................................................. 35

Strategi Kementerian Perdagangan ............................................................................ 65

Daya Saing Ekonomi Biaya Tinggi................................................................................ 35

Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perdagangan Luar Negeri............................................ 68

Kualitas SDM Ditjen Perdagangan Luar Negeri............................................................ 38

Peningkatan Pengelolaan Ekspor produk Pertanian dan Kehutanan........................... 73

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri............................................................................ 38

Peningkatan Pengamanan Perdagangan...................................................................... 80

Undang-undang Perdagangan...................................................................................... 39

Peningkatan Pengelolaan Impor................................................................................... 84

Permasalahan....................................................................................................................... 40

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi).............. 86

Perekonomian Global.................................................................................................... 40

Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor................................................. 88

Permintaan Dunia.......................................................................................................... 41

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi).............. 93

Akses dan Pengamanan Pasar Luar Negeri................................................................. 41

Struktur Kelembagaan dan Sumber Daya manusia............................................................. 96

Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Sustaiable Trade................................... 42

Sekertariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri........................................................................ 98

Daya Saing Ekspor dan Ekonomi Biaya Tinggi............................................................. 43

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan......................................................... 102

Pengelolaan Impor........................................................................................................ 43

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertanian............................................................... 107

Bahan Mentah Diekspor Sementara Bahan Setengah Jadi Diimpor............................ 45

Direktorat Impor................................................................................................................. 111

Ketergantungan pada Impor tinggi............................................................................... 45

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor............................................................................... 117 Direktorat Pengamanan Perdagangan............................................................................... 123

BAB 2 Visi 49

BAB IV

misi

Kerangka Pendanaan......................................................................................................... 133

49

Tujuan dan Sasaran Strategi K/L.......................................................................................... 50 Tujuan 50

BAB V

Sasaran................................................................................................................................ 50

Penutup.............................................................................................................................. 137

Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output).............................................. 51

A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang.......................... 52

B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dan .................... 53

LAMPIRAN II....................................................................................................................... 147

Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan non Tariff Lainnya

C. Peningkatan Program substitusi Impor (Barang Modal, Bahan .............................. 53

LAMPIRAN I....................................................................................................................... 139

Berkelanjutan (Sustainable Trade)

Baku/Penolong dan Barang Konsumsi)

LAMPIRAN III...................................................................................................................... 153

v

vi




DAFTAR Tabel


DAFTAR Grafik

Pangsa Ekspor Produk Manufaktur 2010-2014 dan Target Perdagangan........................... 10

Kinerja Ekspor Indonesia ke AS............................................................................................. 5

Luar Negeri 2015 - 2019

Kinerja Ekspor Indonesia ke Jepang...................................................................................... 6

Realisasi Impor Barang Modal, Impor Bahan Baku dan Penolong 2012-2014................... 12

Kinerja Ekspor Indonesia ke China........................................................................................ 7

Realisasi Impor Barang Konsumsi 2012 - 2014................................................................... 13

Kinerja Ekspor Indonesia ke India.......................................................................................... 7

Realisasi Penerbitan SKA Preferensi Berdasarkan Jumlah Penerbitan Periode ................. 14

Struktur Impor Indonesia 2013 - 2014................................................................................. 11

Tahun 2011-2014

Pemanfaatan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi 2011-2014................................... 15

Skema dan Negara Tujuan SKA Preferensi Tahun 2014...................................................... 16

Perkembangan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010-2014................................ 23

Capaian Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri 2010-2014.. 19

Perbadingan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010/2014..................................... 23

Pengenaan Non Tariff Measures 2011-2014........................................................................ 23

Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Komoditi yang Dikenakan (2012-2014)................. 25

Share Pengenaan Non Tariff Measures terhadap Impor...................................................... 24

Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Komoditi yang Dikenakan ................. 26

Pengenaan Non Tariff Measures Berdasarkan Jenis Komoditi yang Dikenakan.................. 24

(2012-2014)

Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Negara yang Dikenakan (2012 -2014)................... 25

Anti Dumping dan Countervailing Measures yang Dikenakan oleh .................................... 27

Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Negara yang Dikenakan (2012-2014).. 26

Negara Mitra Dagang 2008 – mid 2014

Penanganan tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Tahun 2014................................. 30

Kasus Trade Remedies yang Masuk di Ditjen Perdagangan Luar Negeri tahun 2014......... 28

Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia................................................................. 32

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan ................ 33

Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India.................. 34

India 2015-2019

Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus ...................................... 34

Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India....... 34

Tiongkok dan India

Logistic Performance Index................................................................................................. 36

Struktur Ekspor Indonesia 2010-2014................................................................................ 42

Negara-negara Tujuan Ekspor Indonesia Utama................................................................. 41

Exposure Industri Nasional Pada Pasar Global Tahun 2011................................................ 45

Komposisi Penggunaan Input Impor Dalam Industri Manufaktur di Indonesia, 2011.......... 44

Data Pegawai Ditjen DAGLU Berdasarkan Tingkat Pendidikan......................................... 128

Sasaran, Tujuan dan Indikator Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri................ 55

Alokasi Pendanaan Program untuk Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri... 134

Struktur Ekspor Indonesia.................................................................................................... 56

Alokasi Pendanaan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2015-2019........................... 134

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri................................................................. 56 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri................................................................. 58 Daya Saing Indonesia dibandingkan Negara Lain............................................................... 59 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri................................................................. 59

vii

viii





a. BAB I PENDAHULUAN b. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN c. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

d. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN e. BAB V PENUTUP f. LAMPIRAN

ix

x




BAB-I

Pendahuluan


I. PENDAHULUAN Berdasarkan amanat UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPNJ) Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, Visi Pembangunan 2005-2025 “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Seiring dengan berjalannya waktu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2 (2010-2014) telah berakhir dan berlanjut pada RPJMN tahap ke-3 (2015-2019). Amanat pada RPJMN tahap ke-3 adalah “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”Adapunvisi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Pencapaian Visi Pembangunan 2005-2025 “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” tercermin dalam visi RPJMN “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasakan Gotong Royong.

Peranan Perdagangan dalam kerangka ekonomi makro antara lain (namun tidak terbatas) pada stabilisasi sisi pengggunaan dan sisi produksi dalam upaya pencapaian

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu: 1. Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan; 2. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri yang Bertumbuh dan Berkualitas; dan 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan

pertumbuhan ekonomi

Kementerian Perdagangan merumuskan 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi RPJMN.

1

2





Peranan utama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terhadap dukungan pencapaian misi Kementerian Perdagangan, utamanya pada Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri yang Berkualitas serta mendukung perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sektor Perdagangan. Renstra Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan agenda pembangunan perdagangan, khususnya perdagangan Luar Negeri dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Selanjutnya, terkait dengan upaya pencapaian visi dan misi sebagaimana tersebut di atas Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tahun 20152019, sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 2015-2019, akan dijabarkan latar belakang, kondisi umum terkait Perdagangan Luar Negeri dan Rencana Menengah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam 5 (lima) tahun ke depan.

impor dalam rangka subtitusi impor; Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri; serta Sinkronisasi dan harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah Meningkatkan Kinerja Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

Meningkatkan Pengelolaan Fasilitasi

Diharapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tahun 2015-2019 dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, serta selaras dan mendukung pencapaian Misi Kementerian Perdagangan dan Visi-Misi Pemerintah 2015-2019.

RPJM 2 (2010 - 2014)

RPJM 1 (2005 - 2009)

Memantapkan penataan

Menata kembali dan

bidang dengan menekankan

membangun Indonesia di

upaya peningkatan kualitas

segala bidang yang di tujukan

SDM termasuk pengembangan

untuk menciptakan Indonesia

kemapuan ilmu dan teknologi

yang aman dan damai, yang

serta penguatan daya saing

adil dan demokratis dan yang

perekonomian

tingkat kesejahteraan rakyatnya

kembali Indonesia di segala

RPJM 3 (2015 - 2019)

RPJM 4 (2020 - 2025) Mewujudkan masyarakat

Memantapkan pembangunan

Indonesia yang mandiri, maju,

secara menyeluruh di berbagai

adil, dan makmur melalui

bidang dengan menekankan

percepatan pembangunan

pencapaian daya saing

di berbagai bidang dengan

kompetitif perekonomian

menekankan terbangunnya

berdasarkan keunggulan

struktur perekonomian yang

sumber daya alam dan sumber

kokoh berdasarkan keunggulan

daya manusia berkualitas serta

kompetitif di berbagai wilayah

kemampuan IPTEK yang terus

yang didukung oleh SDM

meningkat

berkualitas dan berdaya saing

(UU 17 Tahun 2007)

meningkat

I.1 Peran Perdagangan Luar Negeri dalam Pembangunan Perdagangan SUSTAINABLE

TRADE

Pelaksanaan Pembangunan Perdagangan diharapkan dapat mendukung prinsipprinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian Pembangunan Perdagangan seyogyanya mengakomodir prinsip Sustainable Trade. Sustainable trade mempertimbangkan adanya manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan perdagangan merupakan salah unsur penggerak di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran distribusi arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Dalam kaitan itu perdagangan luar negeri mengambil peran untuk menghasilkan devisa melalui peningkatan ekspor, mendorong peningkatan produksi nasional, termasuk pengelolaan impor untuk menjamin ketersediaan suplai barang kebutuhan di dalam negeri dalam rangka pengendalian harga dan inflasi.

Sustainable trade menekankan bahwa perdagangan dilakukan dengan pertimbangan menjaga sumber daya lingkungan dan kepedulian terhadap pelestarian dan penggunaan kembali bahan baku.

Ekspor dan Impor


Berkaitan dengan hal tersebut peran Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam pencapaian target Pembangunan Perdagangan diarahkan kepada Peningkatan ekspor yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui hilirisasi; Mewujudkan sustainable trade; Pengamanan Perdagangan Luar Negeri; Pengelolaan

Meningkatkan Pengamanan Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung Misi Kementerian Perdagangan dan Visi-Misi Pemerintah 2015-2019, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Presiden No.48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan yang mengatur tugas dan Fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Peran Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam rangka peningkatan Pertumbuhan Ekspor Produk Yang Bernilai Tambah diarahkan kepada pencapaian hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk menuju sustainable trade. Hal ini dilakukan melalui pengaturan tata niaga ekspornya; Pengelolaan impor dalam rangka subtitusi impor dilakukan melalui upaya penurunan Impor Barang Konsumsi; Pengamanan Pedagangan Luar Negeri melalui upaya Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi Dan Safeguard Dan Hambatan Non Tariff lainnya; serta Peningkatan Kepastian Dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri antara lain melalui upaya fasilitasi Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri tdan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha; dan Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus.

Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Impor

3

4





Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut sangat terkait erat dengan situasi perdagangan luar negeri termasuk kondisi perekonomian baik di dalam dan luar negeri, serta upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan instansi ataupun pihak-pihak lain yang terkait baik di pusat maupun di daerah.

Kendati mengalami penguatan dan surplus, secara kumulatif, neraca perdagangan Januari - Oktober 2014 masih mengalami defisit USD 1,6 miliar. Hal ini dipicu oleh defisit perdagangan migas sebesar USD 10,7 miliar dan surplus nonmigas USD 9,1 miliar.

A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengolahan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan. C. FUNGSI DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 1. Perumusan Kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor; 4. Pelakasanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor; 5. Pelakasanaan evaluasi dan pelaporan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan; 6. Pelakasanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagan 1 Struktur Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Grafik 1. Kinerja Ekspor Indonesia ke AS

(%)

Kehutanan

Pertambangan

Direktorat Pengamanan Perdagangan

Dalam upaya peningkatan ekspor yang bernilai tambah dan menjaga Sumber Daya Alam, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan serangkaian kebijakan Perdagangan Luar Negeri.

Non

Migas

yang

Bernilai

Menjelang akhir tahun 2014, Ekspor nonmigas menunjukan kinerja positif. Ekspor bulan Oktober 2014 menguat hingga mencapai USD 12,9 miliar. Meski meningkat tipis di angka 1,8% dibanding bulan sebelumnya (MoM), pencapaian ekspor nonmigas mendorong total ekspor mencapai USD 15,4 miliar. Pencapaian ini menentukan neraca perdagangan bulan Oktober sehingga mengalami surplus sebesar USD 23,2 juta. Disamping itu terus diupayakan pengelolaan impor yang lebih optimal dimana penurunan impor mampu ditekan sebesar 1,4% (MoM) menjadi USD 15,3 miliar.

bentuk raw material. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, diharapkan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, utamanya hasil pengolahan dan pemurnian meningkat, dengan demikian ekspor produk olahan terkait Industri dan Pertambangan meningkat. Untuk periode Januari-April 2014 ekspor produk mineral dan tambang ke China menunjukan penurunan.

terkait ekspor produk industri dan pertambangan dalam rangka peningkatan ekspor yang bernilai tambah dan menjaga Sumber Daya Alam, Direktorat Jenderal

telah menerbitkan, kebijakan terkait ekspor produk pertanian dan

1,5

kehutanan. Pengenaan Bea Keluar (BK) untuk

1,0

4 (empat) komoditi yaitu CPO

0,5 0,0

I.1.1 Peningkatan Ekspor Tambahdan Berdaya Saing

pertambangan harus telah melalui

Kementerian Perdagangan juga

2,0

Ekspor dan Impor

yang mengatur ekspor produk

Perdagangan Luar Negeri

2,5


Produk Industri dan

No. 04/M-DAG/PER/1/2014

Selain penerbitan kebijakan

Sekretariat Direktorat Jenderal

Produk Pertanian dan

melalui Permendag

Performance kinerja ekspor Indonesia pada triwulan pertama tahun 2014, menunjukan negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Jepang, RRT dan India tetap signifikan bagi ekspor Indonesia. 3,0

Direktorat Fasilitasi

Kebijakan tersebut ditetapkan

serta melarang ekspor dalam

LUAR NEGERI

Direktorat Impor

mineral bukan logam dan batuan.

Beberapa kondisi diperkirakan akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia, antara lain: membaiknya kondisi perekonomian AS dan Jepang, sebagai salah tujuan utama ekspor dengan pangsa masing-masing sebesar 10,7% dan 9,8%, Produk CPO & turunannya (HS 15) merupakan komoditi net ekspor terbesar serta ekspor produk otomotif yang membaik dan ditargetkan mencapai USD 4,6 miliar sampai akhir 2014. Sementara itu, beberapa kondisi diperkirakan akan memberikan dampak yang negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia, antara lain: melambatnya perekonomian China yang selama ini merupakan tujuan terbesar ekspor dengan pangsa 14,3%, berkurangnya ekspor produk mineral & tambang akibat implementasi UU No. 4/2009, menurunnya ekspor migas karena terus berkurangnya produksi minyak, menurunnya batu bara dan karet sebagai akibat menurunnya harga internasional, dan meningkatnya impor barang konsumsi, meskipun Impor bahan baku & barang modal turun.

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN

Direktorat Ekspor

kebijakan terkait ekspor produk

proses pengolahan dan pemurnian,

No. 31/M-DAG/PER/7/2010 Tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

B. TUGAS DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Direktorat Ekspor

Perdagangan menerbitkan

mengatur ekspor mineral logam,

Neraca perdagangan Indonesia Jan-Apr 2014 mengalami defisit sebesar USD 0,9 miliar, neraca tersebut sangat dipengaruhi oleh neraca migas yang mengalami defisit USD 4,2 miliar, sedangkan neraca non-migas mengalami surplus sebesar USD 3,3 miliar. Neraca Perdagangan Indonesia 2014-2016 diperkirakan masih defisit dan mulai surplus di tahun 2017.

3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

Luar Negeri Kementerian

industri dan pertambangan, yang

Performance ekspor di awal tahun 2014

TUGAS DAN FUNGSI DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Direktorat Jenderal Perdagangan

dan turunannya, Produk Industri Kehutanan, Kulit dan Produk Kulit, serta Kakao.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2014

Inflasi

Central Bank Policy Rate

Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: CEIC, OECD (diolah Puska Daglu)

Ekspor non migas ke AS yang pangsanya mencapai 10,1% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan dimana pada Jan-Apr 2014 nilainya mencapai USD 5,2 miliar, naik 5,2%(YoY). Ekspor ke AS diperkirakan membaik sejalan dengan perekonomian AS yang diproyeksikan tumbuh sebesar 2,8% di tahun 2014, naik dari 1,9% di tahun 2013. Kenaikan diakibatkan kuatnya pertumbuhan investasi dan konsumsi.

5

6





Namun prospek tersebut sedikit terpengaruh dengan penurunan indeks kepercayaan konsumen AS serta peningkatan inflasi 0,3% pada April 2014 yang disebabkan harga makanan dan bahan bakar yang tumbuh signifikan. Produk non-migas yang diperkirakan mendukung peningkatan ekspor ke AS antara lain tekstil & produk tekstil (pangsa 27,5%), karet & produk karet (pangsa 14,7%), dan elektronik (pangsa 10,5%). Pada awal tahun 2014, beberapa negara tujuan ekspor Indonesia tetap menjadi primadona, antara lain: Amerika, Jepang, China (RRT) dan India. Adapun komoditi ekspor primadona Indonesia ke negaranegara tersebut antara lain: CPO, Otomotif, Mineral dan Tambang, Elektronik, Produk Kayu dan Furniture

nilainya hanya mencapai USD 6,2 miliar, turun 9,3 (YoY). Prospek ekspor ke China diperkirakan melambat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi China yang cenderung melambat, namun diharapkan masih tumbuh moderat pada 7,5%. Produk non-migas yang diperkirakan mendukung peningkatan ekspor ke China adalah batubara (pangsa 39,5%), CPO & turunannya (pangsa 11,7%), dan produk kayu & furniture (pangsa 9,9%).

Grafik 3. Kinerja Ekspor Indonesia ke China

Ekspor non migas ke Jepang yang pangsanya mencapai 9,9% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan meskipun di Jan-Apr 2014 hanya mencapai USD 4,7 miliar, turun 12,2% (YoY). Ekspor ke Jepang diperkirakan membaik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jepang yang tumbuh moderat 1,4%-1,7% di tahun 2014.

5,0

Potensi pasar ekspor didukung oleh kebijakan paket stimulus, dan langkah pendukung berupa “front loaded demand”. Produk non-migas yang diperkirakan mendukung peningkatan ekspor ke Jepang adalah batubara (pangsa 21,5%), elektronik (pangsa 11,2%), produk logam (pangsa 10,8%), dan produk kayu & furniture (pangsa 10,3%).

3,0

9,00

4,0 (%)

Grafik 2. Kinerja Ekspor Indonesia ke Jepang

12,00

6,0

6,00

3,0 2,0

3,00

1,0 0,0

0,00 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2014

Inflasi (RHS)

Money Market Rate

Pertumbuhan Ekonomi


Ekspor non migas ke India yang pangsanya mencapai 7,6% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan meskipun di Jan - Apir 2014 hanya mencapai USD 3,7 miliar, turun 17,1% (YoY).

2,5 2,0 (%) 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2014

-1,0 -1,5

Inflasi

Money Market Rate

Pertumbuhan Ekonomi


Prospek ekspor ke India diperkirakan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi India yang diharapkan membaik dari 4,4% di tahun 2013 menjadi 5,4% di tahun 2014 didukung olah adanya perbaikan pertumbuhan global, naiknya export competitiveness, dan implementasi proyek pemerintah. Ekspor non migas ke India ditopang oleh produk batubara (pangsa 45,1%) dan CPO & turunannya (pangsa 36,9%). 9,0

Performance Ekspor di Akhir Tahun 2014 Pada akhir tahun 2014, beberapa negara tujuan menunjukan optimisme perdagangan, antara lain China dan India. Tampak adanya beberapa komoditi ekspor yang diatur dan kelola

Menjelang tutup tahun, Kementerian Perdagangan RI menunjukan kinerja positif. Ekspor nonmigas bulan Oktober 2014 menguat hingga mencapai USD 12,9 miliar. Meski meningkat tipis di angka 1,8% dibanding bulan sebelumnya (MoM), pencapaian ekspor nonmigas mendorong total ekspor mencapai USD 15,4 miliar. Pencapaian ini menentukan neraca perdagangan bulan Oktober 2014 sehingga mengalami surplus sebesar USD 23,2 juta.

tata niaga ekspornya menunjukan pergerakan yang positif. Ekspor Batubara dan CPO &turunannya cukup signifikan mempengaruhi ekspor Indonesia ke China. Di tahun 2014, jumlah barang mentah yang diatur dan dikelola tata niaga ekspornya sebanyak 9 (sembilan) komoditi.

Ekspor non migas ke China yang pangsanya mencapai 12,9% dari total ekspor non migas cukup optimis dapat dipertahankan meskipun di Jan-Apr 2014

(SVLK) mulai menunjukan optimisme terhadap performance ekspor produk kayu Indonesia. Akhir tahun 2013 sampai dengan Mei 2014, tampak adanya pergerakan positif untuk ekspor produk kayu Indonesia. Ekspor pintu kayu dari Semarang dan Kudus menunjukan peningkatan, satu dari tiga pintu yang dijual di London adalah buatan Indonesia yang berasal dari Semarang dan Kudus.

8,0 7,0 6,0 (%)

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Sementara itu kinerja Impor, mengalami pergerakan yang cukup positif dimana penurunan impor mampu ditekan sebesar 1,4% (MoM) menjadi USD 15,3 miliar. Surplus tersebut mengurangi defisit neraca perdagangan di akhir 2014. Meskipun mengalami penguatan dan surplus, secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Oktober 2014 masih mengalami defisit USD 1,6 miliar. Hal ini dipicu oleh defisit perdagangan migas sebesar USD 10,7 miliar dan surplus nonmigas USD 9,1 miliar.

Grafik 4. Kinerja Ekspor Indonesia ke India

Sistem Verfikasi Legalitas Kayu

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2014

Inflasi (RHS)

Money Market Rate

Pertumbuhan Ekonomi


Sementara itu terkait dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Sampai akhir tahun 2013, ekspor pintu kayu mencapai 10.000-13.000 pintu per minggu. Setelah SVLK, ekspor pintu kayu hingga Mei 2014 meningkat menjadi 13.00015.000 per minggu. Ekspor pintu kayu diproyeksikan mencapai 20.000 pintu per minggu di awal 2015.

CPO masih menjadi primadona produk ekspor Indonesia di tahun 2014.

7

8




Produk-produk furnitur Indonesia yang dimanufaktur di Jepara dan Semarang dijual di toko-toko furnitur terkemuka Inggris. Telah terjadi pertumbuhan permintaan sebesar 15%-20% terhadap produk furnitur Indonesia dan diproyeksikan akan naik 50% dalam 1-2 tahun ke depan, antara lain dikarenakan reputasi Indonesia yang membaik dengan adanya SVLK.

Di tahun 2014 beberapa komoditi ekspor Indonesia yang menunjukan performance yang cukup baik antara lain Tekstil dan Produk Tekstil, Otomotif, dan CPO. Sementara itu, ekspor Karet dan Produk Karet harus lebih optimal. Ekspor CPO dan Produk Turunannya tahun 2014 diperkirakan tumbuh 5-6% dengan pangsa 11,4% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ekspor CPO, antara lain: Ekspor ke India sebagai pasar terbesar CPO dengan pangsa sekitar 25%, tumbuh rata-rata 8%, meskipun di triwulan pertama tahun 2014 mengalami penurunan, Potensi naiknya permintaan pasar negaranegara muslim menjelang Ramadhan, Harga di pasar internasional diperkirakan menguat. Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor CPO, antara lain Aksi proteksionisme EU terhadap CPO Indonesia, terdapat 734 kebijakan hambatan impor CPO oleh EU, Pengenaan tarif antidumping terhadap ekspor produk CPO ke UE, Melemahnya perekonomian negara konsumen CPO, Spekulasi El Nino dapat menghambat target ekspor. Ekspor TPT tahun 2014 diperkirakan tumbuh 7,0%-8,0% dengan pangsa 8,5% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ekspor TPT, antara lain: Permintaan impor pasar TPT Jepang dari Indonesia tumbuh rata – rata 23,15%, dan program revitalisasi industri TPT diperkirakan memberikan pertumbuhan positif terhadap ekspor TPT, Isu anti-Tiongkok yang terjadi di Vietnam. Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor TPT, antara lain Perekonomian EU belum mengindikasikan pertumbuhan yang positif dan persaingan produk TPT dari negara lain semakin ketat. Ekspor Karet dan Produk Karet tahun 2014 diperkirakan tumbuh 2,5%-3,5% dengan pangsa 6,3% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ekspor karet dan produk karet, antara lain: Peningkatan permintaan impor karet India dan RRT asal Indonesia masing-masing sebesar 48,9% dan 24,4% per tahun dan tumbuhnya permintaan industri komponen otomotif berbahan baku karet dunia. Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor karet dan produk karet, antara lain Penurunan harga karet internasional, yang saat ini 1,86 USD/kg (SIR 20 pada 14 Mei 2014) dan belum sepenuhnya efektif perjanjian tripartite (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) mengakibatkan peluang pasar diisi negara lain, seperti Vietnam. Ekspor Otomotif tahun 2014 diperkirakan tumbuh 3,5%-4,5% dengan pangsa 3% dari total ekspor non migas. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian otomotif, antara lain: suasana politik Thailand yang tidak stabil berpotensi terhadap relokasi pangsa pasar otomotif, Permintaan pasar Timur Tengah meningkat, Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir investasi di sektor otomotif terus meningkat dan memanfaatkan pameran internasional seperti di Frankfurt, Jerman untuk memperluas pasar ekspor.

CPO masih menjadi primadona produk ekspor Indonesia di tahun 2014. Adanya Hambatan non tarif yang dikenakan kepada produk Indonesia, menjadi salah satu penyebab terhambatnya ekspor Indonesia.

Sementara itu, beberapa faktor yang menghambat pencapaian ekspor otomotif, antara lain Pengenaan BMAD produk CRC/S dapat menghambat pertumbuhan industri otomotif dan komponen dan Isu lingkungan (go green product). Memasuki akhir tahun 2014, kinerja ekspor terus menguat. Hingga Agustus 2014, kinerja ekspor mencapai USD 14,5 miliar, naik sebesar 2,5% dibanding bulan sebelumnya (MoM). Penguatan kinerja ekspor pada Agustus diperkirakan akan terus berlanjut mengarah ke pertumbuhan positif di akhir tahun ini.


Penguatan tersebut mendorong perbaikan neraca perdagangan di tahun 2014.Optimisme perbaikan neraca perdagangan tahun ini ditunjukkan oleh pergerakan pertumbuhan ekspor yang mengarah positif, sementara impor bergerak ke arah sebaliknya. Dibukanya keran ekspor sektor mineral dan tambang akan mendorong peningkatan ekspor di akhir tahun. Ekspor sektor pertambangan pada Agustus 2014 meningkat 9,4% dibanding bulan sebelumnya (MoM) menjadi USD 1,9 miliar.

Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan Peraturan dalam rangka peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing. Sebanyak 11 (sebelas) peraturan dalam rangka pengelolaan Ekspor guna mendukung peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing telah diterbitkan di tahun 2014. Pada Tahun 2014 telah diterbitkan penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditasCPO, Kakao, Kulit dan Produk Kulit, Produk Industri Kehutanan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) setiap bulan tentang penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Permendag Permendag Permendag Permendag Permendag Permendag Permendag Permendag Permendag

No. 08/M-DAG/PER/1/2014. No.11/M-DAG/PER/2/2014. No. 14/M-DAG/PER/3/2014. No.21/M-DAG/PER/4/2014. No. 27/M-DAG/PER/5/2014. No.30/M-DAG/PER/6/2014. No. 42/M-DAG/PER/7/2014. No. 50/M-DAG/PER/8/2014. No.60/M-DAG/PER/9/2014.

Selain ekspor pada sektor pertanian dan kehutanan Kementerian Perdagangan juga terus mendorong penciptaan nilai tambah pada ekspor produk industri dan pertambangan. Sampai dengan Tahun 2014 Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan: 1. Permendag 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian yang mengatur tata niaga komoditi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. 2. Permendag No. 39/M-DAG/PER/07/2014 Jo. Permendag No. 49/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara Dan Produk Batubara dan Permendag No.44/M-DAG/ PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah. Hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekspor non-migas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor produk olahan melalui pengelolaan ekspor barang mentah. Proses pengelolaan ekspor dilakukan melalui kebijakan ekspor berupa pelarangan, pengaturan tata niaga atau pembatasan ekspor untuk barang-barang primer sehingga diharapkan ekspor produk olahan dapat meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada Tahun 2014, jumlah barang mentah (raw material) yang diatur dan dikelolatataniaga ekspornya adalah 9 (sembilan) komoditi, yaitu CPO, Kakao, Kulit dan Produk Kulit, Produk Industri Kehutanan, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, batu bara dan produk batu bara serta timah.

9

10





Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Lima Tahun ke Depan

I.1.2 Pengelolaan Impor

Tabel 1 Pangsa Ekspor Produk Manufaktur 2010-2014 dan Target Perdagangan Luar Negeri 2015 - 2019

Sementara itu impor tahun 2014 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktorfaktor yang diperkirakan mempengaruhi kinerja impor antara lain: Lifting minyak yang tidak memenuhi target diperkirakan akan menyebabkan kenaikan impor Migas, Impor diperkirakan akan selalu meningkat setiap tibanya hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Negara pemasok utama ke Indonesia yang diperkirakan terus meningkat antara lain RRT, Australia, dan Amerika Serikat. Indonesia masih dianggap pasar yang prospektif (konsumsi domestik besar, jumlah kelas menengah naik) ditengah belum pulihnya perekonomian global.

Komposisi di Tahun

Uraian

Uraian

2015 2016 2017 2018 2019

1

Pertumbuhan Ekspor Produk

8,0% 9,9% 11,9% 13,7% 14,3%

1 Primer

2010 2011 2012 2013 2014* 62,6% 65,8% 63,6% 62,1% 59,0%

2 Manufactur 37,4% 34,2% 36,4% 37,9% 41,0%

Tahun

Non-Migas 2

Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB 2,7% 2,8% 2,9% 3,2% 3,5%

3

Kontribusi produk Manufaktur

terhadap Total Ekspor

Di awal tahun 2014 diprediksi kinerja Impor tahun 2014 mengalami peningkatan.

Barang Modal

Sesuai dengan target pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, fokus perhatian pemerintah antara lain pada peningkatan Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas dan Peningkatan Kontribusi Produk Manufaktur terhadap total Ekspor. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor ditargetkan dapat merubah struktur ekspor menjadi lebih baik, dimana semula struktur ekspor masih didominasi oleh barang yang belum diolah, menjadi didominasi oleh produk manufaktur di tahun 2019. Perubahan tersebut diharapkan dapat terlihat di tahun 2017.

Bagan 2 4 PILAR STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR

16.7%

1

Market Creation

2

Product Creation

3

Export Facilitation and Import Management

4

Sumber: RPJMN 2015-2019

Barang Modal

Barang

Konsumsi

16.6%

Konsumsi

Indonesia di tahun 2014 semakin sehat ditunjukkan dengan struktur ekspor yang mengikuti tren pemulihan ekonomi dunia dengan pertumbuhan tertinggi didominasi oleh barangbarang bernilai tambah. Diiikuti dengan struktur impor yang semakin bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi domestik.

6.9%

63.3%

Bahan Baku / Penolong

Bahan Baku / Penolong

77.0%

76.5%

Jan-Apr 2013

Jan-Apr 2014

4 PILAR STRATEGI

Market Maintenance

Barang

Struktur perdagangan

Grafik 5 Struktur Impor Indonesia 2013 - 2014

Sumber: Puska Daglu

Struktur impor pada Januari 2014 didominasi oleh bahan baku/penolong dengan pangsa 76% dari total impor. Selain itu kenaikan impor barang modal sebesar 8,3% pada Januari 2014 dibanding Desember tahun lalu (MoM); penurunan impor barang konsumsi sebesar 16,3% MoM pada Januari 2014; serta penurunan impor migas pada Januari 2014 sebesar 15,8% MoM dan 10,4% YoY.

Perbaikan dan Penguatan terhadap struktur ekspor dan struktur impor dalam mewujudkan neraca perdagangan yang bermanfaat bagi perekonomian, menjadi

Dengan demikian semangat sustainable trade masih menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, salah satunya melalui peningkatan ekspor yang bernilai tambah baik ekspor produk pertanian dan kehutanan serta ekspor Industri dan pertambangan. Upaya melakukan pengelolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan serta ekspor produk industri dan pertambangan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian peningkatan ekspor non migas dan peningkatan kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor. Pengelolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan, diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan yang dikelola melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019. Sedangakan pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan, diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan yang dikelola melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8% di tahun 2019. Semangat pengolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan serta ekspor produk industri dan pertambangan sejalan dengan semangat strategi peningkatan daya saing ekspor sebagaimana tercantum pada RPJMN Pemerintah 2015-2019, yaitu product creation melalui peningkatan daya saing produk nasional.

Pada Bulan Agustus 2014 Barang impor kita masih didominasi oleh bahan baku/ penolong dan barang modal yang masing-masing memiliki pangsa 75,2% dan 16,9%. Impor bahan baku/penolong, barang modal, maupun barang konsumsi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,2%; 17,2%; dan 38,6% di bulan Agustus 2014. Nilai (USD Miliar) Barang

4.1

Konsumsi

3.9

4.7 -11.9

Barang Baku

9.9

Modal

10.4

4.7 -4.6 -17.3

JAN - APR 2014

Perdagangan Luar Negeri dalam menghasilkan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. Optimisme perbaikan neraca perdagangan tahun 2014 ditunjukkan oleh pergerakan pertumbuhan ekspor yang mengarah positif, sementara sebaliknya.

47.8

Barang

Perdagangan melalui Ditjen

impornya bergerak ke arah -4.9

4.5

/ Penolong

Sumber: Puska Daglu

Pertumbuhan (%)

salah satu amanah Kementerian

JAN - APR 2013

11

12





Di akhir tahun 2014 tampak adanya indikasi penurunan impor. Total impor bulan Oktober 2014 mengalami penurunan 1,4% MoM dan 2,2% YoY menjadi USD 15,3 miliar. Penurunan impor tersebut dipicu oleh menurunannya impor migas sebesar 2,0% MoM meskipun meningkat 3,0% YoY, sedangkan impor non migas hanya turun sebesar 1,2% MoM dan 3,7% YoY. Impor di bulan Oktober masih didominasi oleh bahan baku/penolong dan barang modal yang masingmasing memiliki pangsa 75,6% dan 16,9%. Impor barang konsumsi menurun signifikan pada bulan Oktober sebesar 12,4% (MoM) dan 3,0% (YoY). Impor bahan baku/penolong juga mengalami penurunan sebesar 1,6% (MoM) dan 3,3% (YoY). Namun, impor barang modal meningkat sebesar 4,4% (MoM) dan 2,9% (YoY). Peningkatan impor barang modal dipicu oleh meningkatnya impor kapal laut (HS 89) berupa kapal untuk keperluan kilang minyak yang mencapai 460,4% MoM dan 417,4% YoY. Penurunan impor bahan baku terutama disebabkan oleh besi dan baja, serta barang dari besi dan baja yang merupakan bahan baku industri otomotif. Melemahnya pasar otomotif nasional dan adanya pengenaan bea masuk antidumping yang telah berlangsung sejak 2012 mempengaruhi penurunan impor bahan baku tersebut. Selain itu, gula dan kembang gula juga mengalami penurunan karena peningkatan produksi gula dalam negeri yang cukup signifikan. Secara kumulatif, impor Januari-Oktober 2014 mencapai USD 149,7 miliar atau turun sebesar 4,1% YoY, terdiri dari impor migas sebesar USD 36,6 miliar atau turun 1,4% dan impor non migas USD 113,1 miliar atau turun 4,9%

Performance Impor Barang Modal, Bahan Baku, Penolong serta Impor Barang Konsumsi di tahun 2014 Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan Peraturan dalam rangka peningkatan Pengelolaan Impor Barang Modal, Bahan Baku, Penolong serta Impor Barang Konsumsi. Diharapkan dengan disusunnya dan diterbitkannya peraturan tersebut struktur Impor menjadi lebih sehat dan kondusif. Sebanyak 11 (sebelas) peraturan dalam rangka pengelolaan Impor Barang Modal, Bahan Baku, Penolong serta Impor Barang Konsumsi telah diterbitkan di tahun 2014. Dalam rangka menurunkan pertumbuhan impor barang konsumsi, Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan kebijakan di bidang impor barang konsumsi. Selama Tahun 2014, kebijakan yang telah diterbitkan untuk mendukung penurunan impor barang konsumsi antara lain: 1. Permendag No. 17/M-DAG/PER/3/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Kententuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. 2. Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ekspor dan Impor Beras. 3. Permendag No. 23/M-DAG/PER/4/2014 tentang Ketentuan Pengenaan Kuota Dalam Rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Tepung Gandum. 4. Permendag No. 36/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Kententuan Impor Produk Tertentu. 5. Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/M-DAG/PER/1/2012 tentang Kententuan Impor Mutiara. 6. Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Kententuan Impor Produk Tertentu.

Tabel 2 Realisasi Impor Barang Modal, Impor Bahan Baku dan Penolong 2012-2014 No. Industri Pengguna Tahun 2012 2013 2013-2012 2014 2014-2013 (%) (%) 1

Impor Barang Modal

2

Impor Bahan Baku dan Penolong

TOTAL

4,655

4.078

-12,40

3.517

882

2.144

143,08

1,594

7.549 8.235

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2014

-13,76

9,09 7.125 -13,48

Sementara itu terkait dengan pengelolaan impor barang modal bahan baku dan penolong, Kementerian Perdagangan pada Tahun 2014 telah menerbitkan peraturan di bidang impor terkait dengan impor barang modal, bahan baku dan penolong yaitu: 1. Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan 2. Permendag No. 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Kententuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO). 3. Permendag No. 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Kententuan Impor Barang Berbasis Sistem Berbasis Pendingin. 4. Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya. 5. Permendag No. 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan.

Tabel 3 Realisasi Impor Barang Konsumsi 2012 - 2014 Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Uraian Jan-Nov Jan-Nov Pertumbuhan Jan-Nov (%) (%) 2012 2013 (2013) 2014 (2014) (14-13) Barang Konsumsi

12.234,6 11.959,9

-2.25

11.524,6

-3.64

-1.39


Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengelolaan Impor 5 (Lima) Tahun ke Depan Sebagaimana disampaikan pada bagan 1, pengelolaan impor menjadi salah satu agenda pada export facilitation dan import management. Peningkatan efektivitas manajemen impor untuk meningkatkan daya saing ekspor non migas melalui upaya memperlancar impor barang modal dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi ekspor non migas, akan tetapi kebutuhannya belum dapat terpenuhi dari dalam negeri, meningkatkan harmonisasi dan koordinasi kebijakan impor antar sektor dan lintas instansi pemerintah, serta mendorong kebijakan impor yang dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik termasuk di wilayah perbatasan. Dengan demikian Kementerian Perdagangan terus berupaya Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa. Pengelolaan terhadap Impor Barang Modal/ Bahan Baku, Penolong dan Barang Konsumsi antara lain melalui penerbitan kebijakan pengelolaan impor masih menjadi perhatian utama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri selama 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan share impor barang konsumsi terhadap total impor mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 7% di tahun 2015 menjadi 6% di tahun 2019.

13


14




I.1.3 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya

100.00%

Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor melalui pemanfaatan Surat Keterangan Asal

80.00% 60.00% Presentase

disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).

Terdapat 2 Jenis SKA, yaitu: 1.

SKA Preferensi, adalah SKA yang digunakan untuk memperoleh

Peningkatan Fasilitasi Ekspor dalam menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri terus diupayakan.Peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku usaha antara lain dilakukan melalui upaya peningkatan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA), dan penyederhanaan izin ekspor dan impor. Terdapat 2 (dua) jenis SKA yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi. Sampai dengan tahun 2014, terdapat 14 (empat belas) jenis SKA Preferensi dan 8 (delapan) jenis SKA Non Preferensi. Penggunaan SKA Preferensi dan Non Preferensi tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kenaikan penggunaan Surat Keterangan Asal preferensi tahun 2014 adalah sebesar 10,05%, kenaikan tersebut melebihi target yang ditetapkan di tahun 2014 yaitu sebesar 3%.

fasilitas pengurangan atau

Tabel 4 Realisasi Penerbitan SKA Preferensi Berdasarkan Jumlah Penerbitan Periode Tahun 2011-2014

pembebasan tarif bea masukdi negara tujuan ekspor. 2.

SKA Non Preferensi, adalah SKA yang digunakan dengan tidak memperoleh fasilitas

pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.

TIPE SKA PREFERENSI

JUMLAH SKA 2011

2012

PERUBAHAN (%)

2013

2014

300,293 291,122 306,003 328,153

7.23

FORM D

113,074 126,632 140,500 151,739

7.99

FORM AK

34,625 39,550 44,638 45,371

1.64

FORM E

37,293 48,324 56,406 63,411

12.41

FORM IJEPA FORM AANZ FORM AI

58 63 69 71,047 102,323.38 223 244 304 490

61.18

- 35,253 40,809 45,026

10.33

12,853 17,674 21,758 27,126

24.67

FORM ICC

2 0 0 0

FORM COA

- 198 199 157

FORM HANDICRAFT GOODS

1

0

1

0

FORM HANDICRAFT BATIK

0

0

0

0

0

440

0

181

163

-9.94

FORM HANDICRAFT PRODUCT FORM IP

0

0 2,161 8,878

SUB TOTAL SKA PREFERENSI

557,229 622,145 682,326 750,912

SUB TOTAL NON SKA PREFERENSI

276,451

GRAND TOTAL

833,680 858,691 921,014 994,920

SHARE SKA PREFERENSI

66.84%

236,546

72.45%

238,688

74.08%

244,008

20.00% 0.00%

2011 2012 2013 2014

SUB TOTAL SKA NON PREFERENSI

33.16%

27.55%

25.92

24.53%

SUB TOTAL SKA PREFERENSI

66.84%

72.45%

74.08%

75.47%

Grafik 7 Pemanfaatan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi 2011-2014 Sumber: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor (diolah)

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan SKA antara lain: • Untuk mendapatkan preferensi • Sebagai dokumen masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor • Untuk menetapkan Negara Asal Barang (Country of Origin) untuk barang ekspor • Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C • Pelacakan tuduhan dumping • Data Statistik

2014-2013

FORM A

FORM GSTP

40.00%

0 -21.10 -100

Pada dasarnya penggunaan SKA dapat bersifat optional, merupakan fasilitasi yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk mengekspor. Meskipun demikian beberapa negara, calon pembeli ataupun komoditi mewajibkan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam bertransaksi. Beberapa kondisi yang mewajibkan penggunaan Surat Keterangan Asal antara lain: 1. Diwajibkan oleh Pemerintah negara tujuan ekspor (ke Timur Tengah) 2. Diwajibkan oleh pembeli (SKA Preferensi) 3. Diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk barang tertentu (kopi)

Jenis-Jenis SKA yang terbit di Indonesia (Fasilitas dan Kemudahan)

310.82 10.05

8.02

75.47%


Berdasarkan kinerja pemanfaatan SKA dari tahun 2011 – 2014 tampak adannya peningkatan pemanfaatan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi, adapun proporsi SKA Preferensi terhadap total pemanfaatan SKA tampak adanya peningkatan, sebaliknya proporsi SKA Non Preferensi terhadap total pemanfaatan SKA menunjukan kecenderungan yang terus menurun. Dengan demikian peningkatan pemanfaatan penggunaan SKA, didominasi oleh peningkatan pemanfaatan SKA Preferensi.

SKA NON-PREFERENSI

SKA PREFERENSI

2.23

1. General System of Preferences (GSP) 2. ASEAN Free Trade Area (AFTA)

FORM A.

FORM D

3. Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik in

Region

2. COO for Imports of Agricultural Products Into the EEC 3. Certificate in Regard to Handlooms Textile

Fabrics of Cotton. 4. Certificate

1. International Coffee Organization

to

Certain

Handicraft

Handicraft & Traditional Textile Products of the Cottage Industry

Products. 5. Certificate Relating to Silk Cotton Handlooms

4. COO FORM K 5. Certificate in Regard to Handlooms Textile

Products. 6. Industrial Craft Certification (ICC). 7. Global System of Trade Preference Among FORM GSTP.

Developing Countries (GSTP)

Handicraf Traditional Textile Products of the Cottage Industry 6. COOTP

8. Certificate of Handicraft Goods.

7. FORM B

9. Certificate of Authenticity Tobacco

8. Annexo III

FORM E

10. ASEAN China FTA (ACFTA) 11. ASEAN Korean FTA (AKFTA)

FORM AK

12. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

FORM IJEPA

13. ASEAN India FTA (AIFTA) 14. Indonesia Pakistan PTA

FORM AI FORM IP

Sumber: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

15

16





Tabel 5 Skema dan Negara Tujuan SKA Preferensi Tahun 2014 No SKEMA

FORM SKA PREFERENSI

NEGARA TUJUAN

1 Generalized System of Preferences (GSP) FORM A

Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swiss ditambah Liechtenstein, Amerika Serikat, Rusia, Belarus, Turki dan Uni Eropa

2

ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)

FORM D

Seluruh negara anggota ASEAN

3

ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)

FORM AK

Korea dan seluruh negara ASEAN

4 ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) FORM E

China dan seluruh negara anggota ASEAN

5

Jepang

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

FORM IJEPA

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) serta memperlancar arus pengapalan barang.

Algeria, Argentina, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brazil, Cameroon, Chile, Colombia, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Equador, Egypt, Ghana, Guinea, Guyana, India, Iran, Iraq, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Pakistan, Peru, Philipines, Rep.of Korea, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Tanzania, Uruguay, Venezuela, Vietnam dan Zimbabwe

7

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AIFTA)

8

ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)

9

Industrial Craft Certification (ICC)

10

Certificate of Authenticity Tobacco

11

Certificate of handicrafts Goods

12

Certificate in regard to Handlooms Textile FORM Handicraft Traditional Indonesians HANDICRAFT Handicraft Batik and Traditional BATIK Textile Products of the Cottage Industry

Norwegia

13

Certificate in Regard to Certain Handicraft Products FORM HANDICRAFT PRODUCT

Uni Eropa

14

Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement

Pakistan

FORM ICC FORM COA FORM HANDICRAFT GOODS

FORM IP

Uni Eropa Kanada

Peningkatan Pemanfaatan dikembangkan melalui Penyederhanaan prosedur Sertifikasi Operasional dan prosedur Ketentuan Asal Barang, serta Fasilitasi perdagangan barang yang berasal dari ASEAN yaitu melalui Self Certification.

Sertifikasi Mandiri (Self Certification) memberikan manfaat dan keuntungan dalam mendorong kelancaran arus barang agar dapat mendukung terwujudnya aliran bebas barang di kawasan ASEAN melalui penghematan waktu, biaya dan

Pilot Porject

Brunei, Malaysia, Singapore & Thailand

Indonesia, Philipine & Laos serta Thailand & Vietnam

2.

Dimulai

2012

2014

3.

Eksportir

Manufacturer and Trader

Manufacturer

4.

Proof of Origin

Invoice dan dokumen lain

Invoice

5.

Penandatangan Proof of Origin

Bebas

Maksimum 3 orang

6.

3 rd Party Invoice

kelancaran arus barang agar dapat mendukung terwujudnya aliran bebas barang di kawasan waktu, biaya dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) serta

Bisa

Tidak bisa

barang.


Implementasi SC di Indonesia Self Certification O Perusahaan

mengaukan

Invoice Declaration

Sistem E-SM

O Diterbitkan oleh EB sebagai

O Sistem terintregasi dalam rangka penerbitan Invoice

pengganti SKA form D (ATIGA)

Permohonan dan input data O Setelah mendapatkan sertifikat

O Peserta EB saat ini berjumlah

Verifikasi Asal Barang (VAB)

browser via internet; berguna bagi EB yang belum Aplikasi Kemendag menyediakan cetakan Invoice Declaration yang standar, lengkap dengan kode

O Untuk Eksportir Produsen yang selanjutnya bernama Eksportir

otentikasi O Web Service: Eksportir wajib membuat aplikasi web services client untuk menghubungkan aplikasi

Bersertifikat (EB)

internalnya dengan aplikasi milik Kemendag; Berguna

O Masa Berlaku 2 tahun perubahan

15 perusahaan

Declaration http://sm.e-ska.kemendag.go.id O Web Form: dapat diakses secara online menggunakan memiliki aplikasi internal untuk pencetakan invoice;

Perdagangan

Sesuai dengan hasil keputusan ASEAN Summit ke-24 bahwa seluruh Negara Anggota ASEAN berupaya untuk mempercepat implementasi sistem ASEAN Wide Self-Certification di tahun 2015 yang merupakan salah satu inisiatif fasilitasi perdagangan untuk mencapai pasar tunggal ASEAN dan basis produksi untuk mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Indonesia menjadi 2nd Pilot Project untuk Self Certification.

2

Negara

O Diterbitkan oleh Kementerian

Pengembangan Self Certification (SC) dalam rangka Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor sekaligus Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri

Fasilitasi Eksporjuga tengah

1 Pilot Project

nd

1.

O Setiap

Selain pemanfaatan SKA,

Perbedaan

dari Lembaga Surveyor


Self Certification Mendorong

memperlancar arus pengapalan st

India dan seluruh negara ASEAN Australia


ASEAN melalui penghematan

Perbedaan mendasar antara skema SC dengan skema SKA konvensional adalah eksportir dapat menyatakan asal barang yang diekspor pada invoice declaration yang dicetak sendiri tanpa perlu menggunakan form SKA

FORM AANZ Australia, New Zealand dan seluruh negara ASEAN FORM AI

menjadi salah satu pendorong Peningkatan Pelayanan Perizinan

Sistem e-SKA yang merupakan sistem pengajuan SKA secara online akan dilengkapi dengan aplikasi E-SM/e-SC (http://sm.e-ska.kemendag.go.id) yang merupakan sistem terintegrasi dalam rangka penerbitan Invoice Declaration yang disediakan bagi para Eksportir Bersertifikat yang ikut serta dalam Sertifikasi Mandiri dengan 2 pilihan yaitu web form dan web service.

No.

6 Global System of Trade Preference Certificate FORM GSTP of Origin (GSTP)

Self Certification juga

data

perusahaan dilaporkan

bagi EB yang ingin tetap menggunakan aplikasi internalnya untuk pencetakan invoice; Kemendag akan memberikan kode otentifikasi setelah eksportir produsen telah mengirim data invoice delaration.


17

18





Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri melalui Peningkatan Perizinan Ekspor dan Impor yang dapat dilayani secara Online Peningkatan Kepastian Dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri Negeri, terus diupayakan Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Penyederhanaan proses perizinan, melalui optimalisasi penggunaan perizinan online terus diupayakan. Di tahun 2014, jumlah perijinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online adalah sejumlah 96 (sembilan puluh enam) jenis perijinan. Dengan target 81 perijinan dan realisasi 96 perijinan maka capaian Perijinan ekspor impor yang dapat dilayani secara online pada Tahun 2014 adalah sebesar 118,51%. Salah satu upaya Kementerian Perdagangan dalam mendorong peningkatan pelayanan perizinan perdagangan Luar Negeri adalah dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mengajukan beberapa perijinan secara online. Melalui Permendag No. 53/M-DAG/PER/9/2014 yang terbit pada tanggal 2 September 2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan. Dalam Permendag tersebut pelayanan perijinan di Kementerian Perdagangan dilayani melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP). Permendag tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2014. Hal ini merupakan suatu terobosan untuk memotong jalur birokrasi pada proses perijinan dengan menghindari tatap muka antara pemohon dan pejabat pemroses perijinan. Dengan dikeluarkannya Permendag No. 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan, jumlah perijinan ekspor dan impor yang hanya dapat diajukan secara online melalui INATRADE mengalami peningkatan. Sebelumnya hanya 21 perijinan ekspor dan impor yang bersifat mandatory online, namun sejak 2 Desember 2014 terdapat 96 perijinan ekpor impor yang hanya dapat diajukan secara online melalui INATRADE. Dengan meningkatnya jumlah perijinan yang hanya dapat diajukan secara online, diharapkan

dapat meningkatkan pengguna hak akses serta pemilik hak akses Inatrade, dikarenakan ada kewajiban bagi pelaku usaha yang akan mengajukan perijinan yang sudah diwajibkan untuk memiliki hak akses Inatrade terlebih dahulu. Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri melalui Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online Sampai dengan tahun 2014, jumlah pelaku usaha yang telah memiliki hak akses adalah sebanyak 6.780 pelaku usaha. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pelaku usaha yang telah memperoleh Hak Akses sampai dengan Tahun 2013 yaitu sebesar 5.874 bahkan jauh lebih besar dibandingkan Tahun 2012 yaitu sebesar 2.618 pelaku usaha. Dengan diluncurkannya Mandatory Online ini, proses perijinan tidak lagi dilakukan secara manual. Adapun jenis perijinan yang termasuk dalam kategori mandatory online, yaitu Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk atau komoditas beras, jagung, kedelai, gula, tekstil dan produk tekstil, sepatu, elektronika dan komponennya serta mainan anak-anak Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-PT) untuk produk elektronika, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, produk makanan dan minuman, obat tradisional dan herbal, serta kosmetik; Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP) dan Persetujuan Impor (PI) untuk produk hortikultura, serta Importir Terdaftar (IT), Persetujuan Impor (PI) dan Persetujuan Ekspor (PE) untuk hewan dan produk hewan. Terkait dengan hal ini perlu juga diinformasikan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014, Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki target sebesar 4.500 perusahaan memiliki hak akses pada tahun 2014. Dengan target persentase pengguna sistem perijinan online yang ditetapkan tahun 2014 sebesar 10% atau sebanyak 450 perusahaan dari total pemilik hak akses sebesar 4.500 perusahaan, dimana realisasi ditahun 2014 pengguna hak akses

sebanyak 850 perusahaan dari pemilik hak akses 6.780 perusahaan, atau share pengguna sistem perijinan online adalah sebesar 12,53% pemilik hak akses, lebih tinggi dari target awal yang sebesar 10%.

Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyusun dan menerbitkan Peraturan dalam rangka peningkatan Pelayanan Perizinan Luar Negeri. Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan PerdaganganLuar Negeri, terimplementasi dalam Permendag No. 53/M-DAG/ PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu. Permendag tersebut merangkul 3 (tiga) sasaran, peningkatan jumlah perizinan online, efisiensi waktu perizinan, dan peningkatan jumlah pengguna hak akses

Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri melalui Peningkatan Efisiensi Waktu Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Tidak hanya peningkatan jumlah perijinan yang dapat dilayani secara online, tetapi Ditjen Perdagangan Luar Negeri juga berusaha melakukan penyederhanaan proses perizinan dari segi waktu. Sebagai acuan dalam menerbitkan perijinan perdagangan, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan. Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut ditetapkan standar pelayanan untuk 163 perijinan dan 8 non perijinan di Kementerian Perdagangan. Waktu penyelesaian perijinan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dikategorikan kepada proses secara manual dan proses secara elektronik yang dilakukan oleh Eksportir maupun Importir. Perlu diketahui pula bahwa target waktu penyelesaian perijinan dan pendaftaran melalui UPTP ataupun secara elektronik melalui website INATRADE sangat tergantung kepada kelengkapan dari keseluruhan syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Target waktu perijinan yang diproses di UPTP adalah 2 (dua) hari. Sementara itu, lama proses perijinan ekspor dan impor yang diterbitkan unit teknis bervariasi yaitu antara 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari, dan 10 (sepuluh) hari tergantung dari setiap komoditi yang diatur.

Target rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor pada tahun 2014 adalah 2 (dua) hari. Pada Tahun 2014, waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor untuk jenis perizinan yang sifatnya registrasi (NPIK dan IT Produk Tertentu) adalah 3,13 hari atau 3 hari 3 jam. Beberapa faktor yang menyebabkan rata-rata waktu penyelesaian melampaui dari target yang telah ditetapkan antara lain banyaknya jumlah permohonan dan migrasi sistem sebagai tidak lanjut Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 diikuti dengan masa transisi operasional system bagi pemroses (perlu pelatihan bagi Sumber Daya Manusia). Jika dibandingkan dengan Tahun 2013 dengan jumlah permohonan sebanyak 3.380 permohonan, maka jumlah permohonan pada Tahun 2014 meningkat secara drastis, dengan jumlah permohonan yang masuk mencapai sebesar 4.762 permohonan. Rata-rata penerbitan perijinan yang masih dikerjakan pada unit teknis (back office) adalah 9,5 (sembilan koma lima) hari kerja dari 494 (empat ratus sembilan puluh empat) perijinan ekspor impor yang diajukan secara online dan 10,8 (sepuluh koma delapan) hari kerja dari 12.462 (dua belas ribu empat ratus enam puluh dua) perijinan ekspor impor yang diajukan secara manual. Hal ini terjadi mengingat banyaknya perubahan yang substansial terkait dengan kebijakan ekspor dan impor, dimana penerapan jumlah hari waktu pelayanan perijinan dari setiap Peraturan Menteri Perdagangan berbeda tergantung dari setiap komoditi yang diatur/diawasi.

Tabel 6 Capaian Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri 2010-2014

INDIKATOR KINERJA

Perijinan Ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online Persentase pengguna sistem perizinan online (Inatrade) Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Tahun 2014

19

20





Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus

Dengan adanya kawasan industri sekaligus didukung pelabuhan yang menjadikan kawasan Sei Mengkei sebagai kawasan besar, Presiden Jokowi berharap nantinya eksporekspor bahan mentah yang ada di kawasan Indonesia bagian Barat itu sudah tidak ada lagi. “Semuanya sudah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dan kita ingin ekspornya juga naik, dan pada akhirnya nanti neraca perdagangan kita menjadi sebuah neraca perdagangan yang surplus yang positif, dan tentu saja pertumbuhan ekonomi kita akan bisa melompat naik setinggitingginya,” terang Jokowi. http://economy.okezone.com, Selasa 27 Januari 2015

Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus terus diupayakan, koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan mekanisme pelimpahan kewenangan kepada Administrator KEK, merupakan tahap yang menentukan dan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan KEK. Proses yang berjenjang dan bertahap, dimana Kementerian Perdagangan dapat melimpahkan kewenangan kepada administrator KEK dapat berlaku apabila Administrator KEK telah ditentukan. Keterkaitan proses tersebut tentunya tidak mudah tetapi sangat menentukan. Pada Tahun 2014, Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah berhasil menerbitkan 1 (satu) Permendag Pendelegasian Kebijakan sektor perdagangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Permendag 68/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Permendag ini pada intinya mengatur mengenai Pendelegasian wewenang penerbitan perijinan di bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Administrator KEK Sei Mangkei. Terdapat sebelas perijinan yang didelegasikan penerbitan perijinannya kepada Administrator KEK Sei Mangkei. Sebelas perijinan tersebut adalah: 1. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) 2. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT - Produk Tertentu) untuk Elektronika 3. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT - Produk Tertentu) untuk Pakaian Jadi 4. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT - Produk Tertentu) untuk Kosmetik 5. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Tekstil dan Produk Tekstil 6. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Elektronika dan Komponennya 7. Importir Produsen Besi atau Baja (IP-Besi atau Baja) 8. Importir Terdaftar Besi atau Baja (IT-Besi atau Baja) 9. Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru 10. Importir Produsen Sodium Tripolyphosphate (IP-STPP) 11. Importir Produsen 4 Chloro-3,5-Dimethylphenol (PCMX)

Bagan 3 Persebaran Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA Sei Mangkei Bitung

Morotai

Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Palu Tanjung Api-Api

Tanjung Lesung Mandalika

= KEK yang sudah diberikan pelimpahan Kewenangan Perijinan Perdagangan Luar Negeri sampai dengan triwulan I tahun 2015 Sumber : Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

= KEK yang akan diberikan pelimpahan Kewenangan Perijinan Perdagangan Luar Negeri

1. Mandalika NTB

PP No 52 Tahun 2014 KEK Mandalika memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus untuk industri agro dan industri ekowisata

2. Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur Kalimantan 3. Palu Sulawesi Tengah

PP No. 85 Tahun 2014 KEK ini terdiri dari Zona industri, logistik dan pengolahan ekspor

4. Bitung Sulawesi Utara

PP No. 32 Tahun 2014 KEK Bitung memiliki Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk bidang perikanan, industri kelapa dan dukungan logistik lainnya di wilayah Indonesia timur.

5. Morotai Maluku Utara

PP No. 50 Tahun 2014 KEK Morotai memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk perikanan, logistik dan pariwisata

6. Sei Mangkei Sumatera Utara

KEK Sei Mangkey merupakan salah satu KEK pertama di Indonesia yang ditetapkan melalui PP No 29 tahun 2012 dengan tiga zona, yaaitu industri, logistik dan pariwisata. Industri yang akan dikembangkan fokus pada pengolahan kelapa sawit dan karet, serta aneka industri.

7. Tanjung Api-Api Sumatera Selatan

Pusat industri hilirisasi berbasis sumber daya unggulan karet, kelapa sawit dan batu bara yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas. Daerah terbesar penghasil karet Indonesia

8. Tanjung Lesung Banten

Tanjung Lesung memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk perikanan, logistik dan pariwisata

PP No 31 Tahun 2014 Kawasan Ekonomi Khusus untul Logistik, industri agro, industri pengolahan pertambangan dan industri infrastruktur.

Di awal tahun 2015, Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah berhasil menerbitkan 1 (satu) Permendag Pendelegasian Kebijakan sektor perdagangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Permendag 17/M-DAG/PER/2/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Permendag ini pada intinya mengatur mengenai Pendelegasian wewenang penerbitan perijinan di bidang perdagangan kepada Administrator KEK Tanjung Lesung. Terdapat 6 (enam) perijinan yang didelegasikan penerbitan perijinannya kepada Administrator KEK Tanjung Lesung. Enam perijinan tersebutantara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Elektronika dan Komponennya Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Tekstil dan Produk Teksil Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Mainan Anak-Anak Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) untuk Elektronika Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) untuk Pakaian Jadi Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT- Produk Tertentu) untuk Mainan Anak-Anak

21

22





Tanjung Lesung sebagai KEK akan menjadi “The Jewel of Banten” atau “Permata Banten”

Number of Measures 1,100

yang dapat membawa kembalik kejayaan Kesultanan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa

1,000

dengan membangun Keraton Banten Lama sebagai ikon pusat wisata Banten.

900

Operasional KEK Tanjung Lesung, kata Setiawan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.

700

untuk mendorong investasi, khususnya di sektor pariwisata. Sehingga secara nasional

600

investasi, sektor pariwisata mampu memberikan kontibusi 12 persen terhadap investasi

500

nasional dari realisasi selama ini sekitar 5–6%.

400

Export facilitation dan import management merupakan salah satu agenda yang disiapkan dalam rangka peningkatam daya saing ekspor (lihat bagan 1: “4 pilar peningkatan daya saing ekspor”). Export facilitation yang dimaksud dalam agenda tersebut adalah Pengembangan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspopr dan impor melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor dan harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor. Kementerian Perdagangan mengagendakan adanya kemudahan berusaha di bidang perdagangan luar negeri dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya fasilitasi ekspor dan impor. Dalam mendukung semangat yang tertuang dalam RPJMN dan upaya Kementerian Perdagangan untuk berkontribusi terhadap semangat yang tertuang dalam RPJM tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan peningkatan kepastian dan kemudahan berusaha bidang perdagangan luar negeri, antara lain melalui: peningkatan efisiensi penyelesaian perizinan ekspor dan impor, peningkatan fasilitasi perdagangan melalui pemanfaatan Surat Keterangan Asal serta peningkatan, optimalisasi pemanfaatan fasilitasi perdagangan melalui peningkatan penguna sistem perizinan online serta peningkatan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus. Diharapkan di tahun 2019 penyelesaian perizinan ekspor dan impor dapat lebih optimal, dengan capaian 95% perizinan ekspor dan impor telah sesuai dengan Service Level Agreement (SLA), sebanyak 73% dari barang yang diekspor telah menggunakan SKA di tahun 2019, peningkatan pengguna sistem perizinan online diharapkan meningkat menjadi 35% di tahun 2019, serta capaian kebijakan pendelegasian penerbetan perizinan sektor perdagangan ke KEK ditargetkan menjadi 100% di tahun 2019.

I.1.4 Peningkatan Pengamanan Perdagangan Pemanfaatan instrumen perdagangan yang berupa Non Tariff Measures terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan Pengenaan Non Tariff Measures lebih besar dibandingkan terhadap peningkatan penyelesaian terhadap pencabutan pengenaan Non Tariff Measures. Penanganan Penyelesaian Permasalahan Perdagangan Luar Negeri terkait dengan Non Tariff Measures merupakan salah satu tantangan dalam mempertahankan performance ekspor produk Indonesia di negara Mitra Dagang.

654

673

546 451 324

300 200

http://www.pikiran-rakyat.com, 20 Februari 2015

926

768

800

26/2012 tentang KEK Tanjung Lesung, harus beroperasi pada akhir Februari 2015. Ini bertujuan

Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor 5 (lima) tahun ke depan.

934 856

100

57

0 2008

99

128

148

179

251

211

175

282

By Nov By May By Oct By May By Nov By May By Nov By May By Oct 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014

Stock of mesures

Removals

Grafik 8 Perkembangan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010-2014 Note : The monitoring of the accumulation of restrictions and the removals started at end-2010. Information on trade restrictions and distortions in place before October 2008 is not available. Source: WTO Secretariat

Hambatan Non Tariff untuk perdagangan termasuk kuota impor, lisensi khusus, standar untuk kualitas barang, keterlambatan birokrasi di bea cukai, pembatasan ekspor, membatasi kegiatan perdagangan negara, subsidi ekspor, bea countrevailing, hambatan teknis perdagangan, sanitary dan phyto sanitary measures, aturan asal barang, dll. Berdasarkan perkembangan aktivitas perdagangan Luar Negeri khususnya negara-negara yang tergabung dalam G-20. Pengenaan Non Tariff paling banyak dikenakan berupa non tariff untuk impor dan trade remedi.

Tabel 7 Pengenaan Non Tariff Measures 2011-2014

Type of Measure

Mid-Oct 10 May to mid to Oct 11 Apr 11 (6 Months) (6 Mounths)

Mid-Oct 11 to mid May 12 (7 Months)

Mid-May to mid -Oct 12 (5 Months)

Mid-Oct 12 to mid- May 13 (7 Months)

Mid-May 10 mid Nov 13 (6 Months)

Mid-Nov 13 to mid- May 14 (6 months)

MidMay 14 to mid Oct 14 (5 months)

Trade 53 44 66 46 67 70 66 54 remedy Import 52 36 39 20 29 36 25 25 Export 11 19 11 4 7 8 17 9 Other 6 9 8 1 6 2 4 5 Total

122

108

124

71

109

116

112

93

Averance 20.3 18.0 17.7 14.2 15.6 19.3 18.7 18.6 per month Sumber : WTO Secretariat

By mid-October 2010 57

By mid-October 2014 22.7%

15%

282

324 962

85% 77.3% 381 measures Effectively eliminated measures

1,244 measures Stockpile of restrictive measures

Grafik 9 Perbadingan Pengenaan Non Tariff Measures di Dunia 2010/2014

Sumber : WTO Secretariat

23

24





Tabel 8 Share Pengenaan Non Tariff Measures terhadap Impor Mid-Oct 11 to mid-May 12*

Mid-May 12 to mid-Oct 12a

Mid-Oct 12 to mid May 13a

Mid-May to mid- Nov 13b

Mid-Nov 13 to mid- May 14b

Mid-May 14 to mid Oct 14c

Cumulative total (as from Oct 2008)c

Share in total world imports

0.9 0.3 0.4 0.9 0.2 0.6 4.1

Share in G-20 imports

1.1 0.4 0.5 1.1 0.3 0.8 5.3

A n t i D u m p in g Berdasarkan perkembangan pengenaan Anti Dumping, Indonesia termasuk negara yang sering dikenakan tuduhan anti dumping. Berdasarkan komoditi, pengenaan anti dumping tahun 2012-2014 paling banyak dikenakan untuk komoditi logam (metals)

Tabel 10 Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Negara yang Dikenakan (2012 -2014)

Source: WTO Secretariat a Based on 2011 import data. b Based on 2012 import data. c Based on 2013 import data.

G-20 Member

adalah alat kebijakan perdagangan yang

memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan perbaikan terhadap impor yang menyebabkan kerusakan untuk industri dalam negeri. Trade remedies tersebut dibagi secara luas menjadi: 1. Tindakan anti dumping 2. Countervailing duty 3. Safeguard action

(%) HS CHAPTERS

SHARE IN TOTAL

RESTRICTION Total import affected Agriculture (HS 01-24) HS 10 - Cereals HS 11 - Products of the milling industry; malt; starches HS 15 - Animal or vegetable fats and oils HS 17 - Sugar and sugar confectionery Industry products (HS 25 - 97) HS 25 - salt; sulfur; earths and stone; plastering materials HS 26 - Ores, stag and ash HS 27 - Mineral fuels and oils HS 29 - Organic chemicals HS 31 - Fertilizers HS 32 - Tanning or dyeing extracts; paints, varnishes HS 38 - Miscellaneous chemicals products HS 39 - Plastic and articles thereof HS 40 - Rubber and articles thereof HS 48 - Paper and paperboard HS 52 - Cotton HS 54 - Man-made filaments HS 64 - Footwear HS 71 - Articles of iron and steel HS 76 - Aluminium and articles thereof HS 83 - Machinery and mechanical appliances HS 85 - Electrical machinery and parts thereof HS 86 - Railway or tramway HS 87 - Vehicles HS 90 - Optical and other precision instruments HS 94 - Furniture; bedding material; lamps

100.0 3.9 3.0 0.1 0.1 0.5 96.1 0.1 0.4 22.6 2.6 0.1 0.2 0.6 0.5 3.9 0.6 7.2 0.1 1.6 0.5 0.1 1.7 25.6 0.2 2.0 0.7 2.7

Note : Calculations are based on 2013 import figures. Estimates of trade coverage were made for measures for which HS codes were provided or were easy to identify. The value of total imports affected equals US$ 117.6 billion. The following HS Chapters, showing a share of less than 0.05%, are not included in the table: 09, 16, 20, 22, 23, 24, 28, 36, 42, 44, 45, 55, 61, 62, 68, 69,82, 89, 92, 95, 96 Sumber : WTO Secretariat estimates, based on UNSD Comtrade database.

15 May 2013

15 May 2014

- 30 Sept 2013

- 30 Sept 2014

Argentina 5 3 4 Australia 10 10 3 Brazil 19 16 22 Canada 1 12 12 China 5 5 5 European Union 4 1 8 India 8 15 4 Indonesia 7 14 6 Japan 1 - Korea, Rep. of - - 4 Mexico 1 4 6 Russian Federation 1 - 2 South Africa - 3 2 Turkey 2 - United States 2 20 10 TOTAL 66 103 88

Tabel 9 Pengenaan Non Tariff Measures Berdasarkan Jenis Komoditi yang Dikenakan

Trade Remedies

15 May 2012 - 30 Sept 2012

Source: WTO Secretariat

mid - May 2012 - end - September 2012 Others 5% Textile 6% Machinery 6%

mid - May 2013 - end - September 2013

Plastics/ rubber 29%

Food 5%

Others 5%

Stone/plaster 9%

Stone/plaster 8%

Metals 34%

Plastics/ rubber 10%

Chemicals 20%

Machinery 12% Chemicals 12%

Metals 26%

Wood 13%

mid - May 2014 - end - September 2014 Others 22% Metals 43% Machinery 4% Chemicals 10%

Plastics/rubber 21%

Grafik 10 Pengenaan Anti Dumping Berdasarkan Komoditi yang Dikenakan (2012-2014) Source: WTO Secretariat

25

26





Tabel 11 Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Negara yang Dikenakan (2012-2014) G-20 Member

15 May 2012

15 May 2013

15 May 2014

- 30 Sept 2012

- 30 Sept 2013

- 30 Sept 2014

Canada 1 1 11

Logam masih menduduki posisi primadona sebagai komoditi yang sering dikenakan Countervailing Measures

China

Argentina

Mexico

China

China

China

Brazil

EU

United State

EU

Korea, Rep. of

India

India

Chinese Taipei

Brazil

United States

Indonesia G-20 as share of total; 80.6%

Thailand

Thailand

G-20 as share of total; 78.7%

G-20

G-20

1 1 -

EU

Brazil

G-20 0 5 10 15 20 25

South Africa

Canada

- - 1

China

China

Mexico - 1 -

EU

Korea, Rep. of

EU

Korea, Rep, of

EU

Malaysia

United States

Turkey

Brazil

United State

-

4

10

TOTAL

3

7

23

Source: WTO Secretariat

India Chinese Taipei G-20

Chinese Taipei

Food 14%

Chemicals 20% Metals 67%

China

China

India

Korea, Rep. of

Japan

United State

Vietnam

Korea, Rep. of

Turkey

India

Indonesia G-20 as share of total; 89.3%

Chinese Taipei

Thailand

Russian Federation

China

China Hong Kong, China

EU

Chinese Taipei

Thailand

Korea, Rep. of

Macao, China

Korea, Rep. of

Malaysia

Chinese Taipei EU

Thailand G-20 as share of total; 66.8%

G-20

Singapore


Indonesia

China

Malaysia

EU

Thailand

India

China

Indonesia

Chinese Taipei

Malaysia G-20 as share of total; 59.1%


Saudi Arabia G-20

G-20 0 1 1 2 2 3

Turkey

Korea, Rep. of

United State G-20

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20 25

Japan China


Ukraina G-20

G-20 0 10 20 30 40 50 60 70 80


Negara-negara yang dilaporkan Indonesia terkait dengan Anti Dumping dan Countervailing Measures antara lain China, Taipei, Korea, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Indonesia

Japan

Negara-negara yang melaporkan Indonesia terkait dengan Anti Dumping dan Countervailing Measures antara lain Australia, Uni Eropa, Jepang dan Turki.

G-20

China

United State


Mexico

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

India

Chinese Taipei

Sumber : WTO Secretariat

Chinese Taipei G-20 as share of total; 72.6%

G-20


Grafik 11 Pengenaan Countervailing Measures Berdasarkan Komoditi yang Dikenakan (2012-2014)

United States

European Union

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Metals 84%

0 5 10 15 20 25

EU

G-20

Misc. Manufactures 4% Plastics/rubber Machinery 4% 4% Vehicles 4%

G-20

United State

Thailand Metals 57%


United State

0 10 20 30 40 50 60

China


Chemicals 33%

India G-20 as share of total; 80.6%

G-20 0 50 100 150 200


China

Brazil G-20 as share of total; 78.0%


Korea, Rep. of

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 20 40 60 80 100

European Union 1 - 1 India

Australia

0 5 10 15

0 10 20 30 40

Grafik 12 Anti Dumping dan Countervailing Measures yang Dikenakan oleh Negara Mitra Dagang 2008 – mid 2014 Note Source

: :

Argentina; Indonesia; Japan; Korea, Rep. of; Mexico; and the Russian Federation apply anti-dumping measures only. WTO Secretariat.

27

28





Dukungan Pengamanan Perdagangan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Selama Triwulan II tahun 2014, kasus trade remedies (tuduhan dumping/subsidi/safeguard) yang ditangani oleh Ditjen Daglu ada sebanyak 32 kasus, yang terdiri dari 14 kasus dumping, 1 kasus dumping circumvention, 4 kasus Subsidi, 9 kasus Safeguard, serta 1 kasus Scope Rulling. Berdasarkan penanganannya, kasus yang dikenakan ada sebanyak 3 kasus, 4 kasus dihentikan, dan 22 kasus masih dalam proses penanganan. Kasus-kasus yang dihentikan pada triwulan II tahun 2014, antara lain : 1. Kasus tuduhan Dumping produk Certain Paper asal Indonesia oleh Pakistan. 2. Kasus tuduhan Subsidi produk Certain Paper asal Indonesia oleh Pakistan. 3. Kasus Safeguard produk Seamless Pipes and Tubes asal Indonesia oleh India. 4. Kasus tuduhan Subsidi produk Monosodium Glutamate asal Indonesia oleh Amerika Serikat. Jika dilihat dari jumlah kasus tuduhan ekspor Indonesia, jumlah kasus pada tahun ini (39 kasus) bertambah sebanyak 6 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 33 kasus. Secara rinci, 39 kasus tuduhan tersebut adalah 22 kasus tuduhan dumping, 4 kasus tuduhan subsidi, dan 13 kasus tuduhan safeguard. 4 Kasus Subsdi

13 Kasus Safeguard

22 Kasus Dumping

Grafik 13 Kasus Trade Remedies yang Masuk di Ditjen Perdagangan Luar Negeri tahun 2014 Dari semua kasus tersebut, ada kasus yang dikenakan tuduhan, dihentikan dan masih dalam proses. Adapun kasus yang dikenakan tuduhan adalah 7 kasus dumping dan 1 kasus safeguard. Sementara, untuk kasus yang dihentikan pada Tahun 2014 yaitu : 1. Tuduhan dumping produk certain paper oleh Pakistan tertanggal 17 Juni 2014 2. Tuduhan dumping produk newsprint in rolls oleh Malaysia tertanggal 29 Juli 2014 3. Tuduhan subsidi produk certain paper oleh Pakistan tertanggal 2 Juni 2014 4. Tuduhan subsidi produk acrylic yarn oleh Brazil tertanggal 2 Juli 2014 5. Tuduhan subsidi produk monosodium glutamate (MSG) oleh Amerika Serkat tertanggal 31 Maret 2014 6. Tuduhan safeguard produk seamless pipes & tubes oleh India tertanggal 11 Maret 2014.

Sementara itu, terdapat pula keputusan untuk pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD)/ bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas beberapa produk oleh negara penuduh sebagaimana diuraikan berikut ini : 1. Pengenaan BMAD sebesar 99 persen atas produk Oil Country Tubular Goods (OCTG) oleh Amerika Serikat tertanggal 10 Februari 2014 2. Pengenaan BMAD sebesar US$ 70.58 MT atas produk Poly Vinyl Chloride (PVC) oleh India tertanggal 4 April 2014 3. Pengenaan BMAD sebesar 3,07 persen atas produk Certain Cold Rolled Stainless Steel oleh Vietnam tertanggal 5 Oktober 2014 4. Pengenaan BMAD sebesar 59,7 persen atas produk Certain Hot-rolled Carbon Steel Plate and HighStrength Low-alloy Steel Plate tertanggal 17 April 2014 5. Pengenaan BMAD sebesar 6,19 persen atas produk Monosodium Glutamate (MSG) oleh Amerika Serikat tertanggal 29 September 2014 6. Pengenaan BMAD sebesar 34,6 persen atas produk Gypsum Plasterboard oleh Afrika Selatan tertanggal 17 Juli 2014 7. Pengenaan BMAD sebesar 8,7 persen atas produk Power Transformers oleh Australia tertanggal 2 Desember 2014 8. Pengenaan BMTP sebesar 28,8 - 35,5 persen atas produk Tableware dan Kitchenware of Porcelain oleh Ukraina tertanggal 23 Mei 2014. Sepanjang Tahun 2014, untuk kasus-kasus tuduhan dumping, subsidi dan safeguard, negara yang paling banyak melakukan tuduhan adalah Selama Tahun 2014, negara yang paling sering melakukan tuduhan adalah negara maju yaitu Turki sebanyak 6 (enam) kasus, India, Malaysia dan Uni Eropa masing-masing sebanyak 4 (empat) kasus

Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengamanan Perdagangan 5 (lima) tahun ke depan Market maintanance merupakan salah satu agenda yang disiapkan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor (lihat bagan 1: “4 pilar peningkatan daya saing ekspor”). Market maintanance yang dimaksud dalam agenda tersebut peningkatan kemampuan diplomasi perdagangan dalam rangka mengamankan akses pasar dan menurunkan hambatan non tariff, serta meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri dalam rangka memantau pangsa pasar produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor utama dan memantau isuisu perdagangan dan perkembangan ekonomi yang mempunyai dampak bagi ekspor Indonesia. Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengamanan perdagangan. Dalam mendukung semangat yang tertuang dalam RPJMN dan upaya Kementerian Perdagangan untuk berkontribusi terhadap semangat yang tertuang dalam RPJM tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan pengamanan perdagangan terhadap produk ekspor Indonesia, antara lain melalui: pengamanan akses pasar ekspor dari tuduhan dumping, subsidi, safeguard dan hambatan non tariff lainnya. Diharapkan di tahun 2019 penyelesaian perizinan ekspor dan impor dapat lebih optimal, dengan capaian seluruh kasus yang disampaikan baik melalui pelaku usaha ataupun perwakilan luar negeri kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani.

29

30





Tabel 12 Penanganan tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Tahun 2014 Ditjen Perdagangan Luar Negeri No Negara Produk Penuduh

Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Pengamanan Perdagangan 5 (lima) tahun ke depan

Jenis Tuduhan

1

Afrika Selatan

Gypsum Plasterboard

Dumping

2

Amerika Serikat

Monosodium Glutamate

Dumping

3

Amerika Serikat

OCTG

Dumping

4

Amerika Serikat

Monosodium Glutamate

Subsidi

5

Australia

Power Transformers

Dumping

6

Australia

Hot Rolled Rods in Coils of Steel

Dumping

7

Brazil

Acrylic Yarn

Subsidi

8

Canada

Oil Country Tubular Goods (OCTG)

Dumping

9

Canada

Oil Country Tubular Goods (OCTG)

Subsidi

10

Filipina

Galvanized Iron(GI) And Prepainted Galvanized Iron (PPGI)

Safeguard

11 Filipina

Newsprint

Safeguard

12

India

Seamless Pipes & Tubes

Safeguard

13

India

Saturated Fatty Alcohols

Safeguard

14

India

Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel (chromium type)

Safeguard

15

India

2-Ethyl Hexanol

Dumping

16

Jordan

writing and printing papers size A4

Safeguard

17

Kanada

Certain Hot-rolled carbon steel plate and hight-strength low alloy steel plate

Dumping

18

Malaysia

Newsprint In Rolls

Dumping

19

Malaysia

Hot Rolled Coils (HRC)

Dumping

20

Malaysia

Hot Rolled Plate

Safeguard

21

Malaysia

Polyethylene Terepphthalate (PET)

Dumping

22

Pakistan

Certain Paper

Dumping

23

Pakistan

Certain Paper

Subsidi

24

Thailand

Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils

Safeguard

25

Thailand

Glass Block

Safeguard

26

Thailand

Flat Hot-rolled Steel in Coils and not in Coils (HRC)

Dumping

27

Turki

Polyester Textured Yarn (PTY)

Dumping

28

Turki

Yarn of Man Made Staple Fibers

Dumping

29

Turki

Writing and Printing Paper

Safeguard

30

Turki

Ban Luar Sepeda Motor (Pneumatic tyres new of rubber for motorcycles) ;

Dumping

Ban Dalam Sepeda Motor (Inner tubes of rubber except bicycle or

motor vehicle)

31

Turki

Ban Luar Sepeda dan Ban Dalam Sepeda

Dumping

32

Turki

Polyethylene Terephthalate

Safeguard

33

Ukraina

Tableware dan Kitchenware of Porcelain

Safeguard

34

Uni Eropa

Fatty Alcohol

Dumping

35

Uni Eropa

Monosodium Glutamate (MSG)

Dumping

36

Uni Eropa

Biodiesel

Dumping

37

Uni Eropa

Bicyle

Dumping

38

Vietnam

Cold-rolled stainless steel

Dumping

39

Mesir

Automotive Batteries

Safeguard

Sumber: Direktorat Pengamanan Perdagangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Market maintanance merupakan salah satu agenda yang disiapkan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor (lihat bagan 1: “4 pilar peningkatan daya saing ekspor”). Market maintanance yang dimaksud dalam agenda tersebut peningkatan kemampuan diplomasi perdagangan dalam rangka mengamankan akses pasar dan menurunkan hambatan non tariff, serta meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri dalam rangka memantau pangsa pasar produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor utama dan memantau isu-isu perdagangan dan perkembangan ekonomi yang mempunyai dampak bagi ekspor Indonesia. Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengamanan perdagangan. Dalam mendukung semangat yang tertuang dalam RPJMN dan upaya Kementerian Perdagangan untuk berkontribusi terhadap semangat yang tertuang dalam RPJM tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan pengamanan perdagangan terhadap produk ekspor Indonesia, antara lain melalui: pengamanan akses pasar ekspor dari tuduhan dumping, subsidi, safeguard dan hambatan non tariff lainnya. Diharapkan di tahun 2019 penyelesaian perizinan ekspor dan impor dapat lebih optimal, dengan capaian seluruh kasus yang disampaikan baik melalui pelaku usaha ataupun perwakilan luar negeri kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani.

31





1.2 Potensi & Permasalahan 1.2.1 Potensi Untuk mencapai sasaran pembangunan perdagangan luar negeri dalam jangka waktu lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi, baik di internal maupun di lingkungan eksternal Ditjen. Perdagangan Luar Negeri, yang dapat mempengaruhi kinerja perdagangan, sebagai berikut :

1.2.1.1 Ekonomi Global Proyeksi pertumbuhan perdagangan global 5 tahun kedepan (2015-2019) berbeda dengan kondisi 30 tahun lalu, pertumbuhan perdagangan global diperkirakan stabil.

Beberapa kondisi di luar turut mempengaruhi proses pencapaian kinerja Ditjen Daglu dan menjadi potensi yang dioptimalkan. Selain itu potensi yang sudah dimiliki atau berasal dari lingkup Ditjen Perdagangan Luar Negeri akan terus dioptimalkan dan dikembangkan menjadi lebih baik. Pertumbuhan perdagangan global yang stabil, resiko yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi global dan proyeksi perekonomian Indonesia merupakan peluang

Kinerja perdagangan dunia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia, sejak tahun 1989, perekonomian dan perdagangan dunia selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2009. Ekonomi dunia ke depan diperkirakan masih tumbuh di atas 3%, sementara perdagangan dunia juga diperkirakan membaik. Mesin pertumbuhan ekonomi global akan berasal dari pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan emerging markets dengan pertumbuhan diatas 5 % pada tahun 2012 walaupun mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2013 menjadi 4,69% namun tahun tahun berikutnya diproyeksikan terjadi peningkatan laju pertumbuhan sampai dengan 5,35 % pada tahun 2019. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dunia secara umum mengalami laju pertumbuhan pada kisaran 3% dan diproyeksikan pada tahun 2019 akan mencapai tingkat pertumbuhan 4% sementara itu laju pertumbuhan ekonomi pada Negara Advanced Economies masih dibawah 3%.

sekaligus tantangan bagi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dalam menghasilkan kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang kondusif dan konsisten terhadapupaya pencapaian tujuan Ditjen

30.00

5.35

6.00

25.00

5.00

20.00

4.00

15.00

3.00

10.00

2.00

14.00

5.00

1.00

-

-

Perdagangan Luar Negeri 5 (lima)

(5.00)

tahun ke depan

(10.00)

(2.00)

(15.00)

(3.00)

(1.00)

GDP (%, RHS)

Ekspor (%, LHS)

2019*

2018*

2017*

2016*

2015*

2013

2014*

2011

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2000

(0.38)

1980-1990

32

Import (%, LHS)

Grafik 14 Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia Sumber : IMF (diolah Puslit Daglu)

Perekonomian dunia secara umum masih berpeluang besar untuk terus membaik.Beberapa faktor resiko tetap ada dan berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi global

Namun demikian, resiko ekonomi global ke depan masih tetap ada, antara lain: • Uni Eropa sudah mulai keluar dari resesi, tetapi PDB per kapita beberapa negara terlihat menurun dan sektor perbankan masih terlihat lemah. • China yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar, potensi investasi keluar dari negara tersebut diperkirakan dapat mengkoreksi pertumbuhan ekonomi China

Kondisi Perekonomian Global pada triwulan pertama tahun 2014 mulai menunjukkan pemulihan yang terus berlanjut.Perlambatan ekonomi terjadi pada tahun tahun sebelumnya di beberapa negara besar yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa dan Tiongkok. Namun demikian, perekonomian dunia secara umum masih berpeluang besar untuk terus membaik mengingat perlambatan ekonomi di Amerika Serikat bersifat temporer dan perlambatan ekonomi di Tiongkok telah mendorong pemerintah untuk merespon dengan berbagai program pembangunan dan stimulus, sementara itu kawasan Uni Eropa telah menunjukan perbaikan hal ini tercermin dari semakin kuatnya pertumbuhan ekonomi di Inggris, tekanan inflasi yang relatif masih terkendali memberikan ruang bagi Bank Sentral untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui kebijakan moneter yang tetap akomodatif. Kebijakan Fiskal yang telah dilaksanakan dengan cermat menjadikan kondisi yang lebih sehat dan sekaligus menciptakan ruang untuk stimulus yang diperlukan. Meskipun melambat pada awal tahun, ekonomi global diperkirakan tetap akan tumbuh meningkat sepanjang tahun 2014, terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara maju. Peningkatan pertumbuhan diperkirakan akan berlanjut di tahun 2015 dengan kontribusi negara berkembang terhadap pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan meningkat.

Pemulihan ekonomi global akan didorong oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia dan perekonomian negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 6%. Pertumbuhan di Kawasan Asia akan di dorong oleh Ekonomi RRT dengan pertumbuhan rata rata di atas 7 % pada tahun 2013 dan pada tahun 2019 diperkirakan masih akan tumbuh mencapai 6,52 %. Sedangkan India yang tingkat pertumbuhan masih dibawah 5 % pada tahun 2012 dan 2013 diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang diatas 6 % pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan 6,26 % pada tahun 2012 dan mengalami penurunan tingkat pertumbuhan menjadi 5,78 % tahun 2013 dan pada tahun tahun berikutnya diperkirakan selama periode 2016 – 2019 akan mengalami pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6%, melebihi laju pertumbuhan Negara Malaysia dan Thailand dengan angka pertumbuhan dibawah 6%. Proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk periode 2014 –2019 di ASEAN akan dicapai oleh Negara Myanmar dengan tingkat pertumbuhan dengan angka pertumbuhan diatas 7%. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Vietnam diperkirakan tidak jauh beda dengan Indonesia, yakni dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6 %.

Tabel 13 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India 2015-2019 Country

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tiongkok 7.65 7.67 7.54 7.28 6.97 6.76 6.63 6.52 India

4.74 4.35 5.42 6.35 6.48 6.65 6.73 6.77

Indonesia 6.26 5.78 5.36 5.80 6.00 6.00 6.00 6.00 Malaysia 5.64 4.69 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Myanmar 7.30 7.50 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.70 Philippines 6.82 7.16 6.47 6.51 6.21 6.01 6.02 6.02 Thailand 6.49 2.87 2.50 3.78 4.79 4.73 4.50 4.47 Vietnam

5.25 5.42 5.60 5.70 5.80 5.90 6.00 6.00

Sumber: World Economic Outlook (diolah Puska Daglu)

Pertumbuhan ekonomi Asia memiliki kontribusi terhadap pemulihan ekonomi global. Kinerja Ekspor di negara Asean diperkirakan mengalami penurunan, sedangkan kinerja impor megara ASEAN diperkirakan mengalami kenaikan

33

34





10 8 6 4 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tionkok

India

Myanmar

Philipina Thailand Vietnam

Indonesia Malaysia

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India Prediksi turunnya kinerja ekspor menjadi tantangan bagi Ditjen Perdagangan Luar Negeri untuk dapat terus menstimulus ekspor melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang kondusif, antara lain: dukungan terhadap kebijakan pembiayaan perdagangan

Kinerja ekspor di Beberapa Negara ASEAN diperkirakan mengalami penurunan Beberapa negara ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekspor di negara Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang cenderung lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Pertumbuhan ekspor Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2016 dan selanjutnya cenderung stagnan sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India. Country

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tiongkok 5.69 8.62 6.80 7.00 6.90 6.80 6.60 6.50 India 2.23 5.84 7.74 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 Indonesia -1.00 2.17 2.37 6.77 11.62 8.95 9.46 8.35 Malaysia -4.01 -3.25 4.33 4.18 4.30 4.30 4.07 3.51 Myanmar 0.97 16.31 23.30 12.16 12.07 13.39 16.14 15.43 Philippines 10.74 0.62 7.50 7.70 6.63 6.28 6.09 6.27 Thailand 2.46 0.24 6.71 5.08 5.16 5.19 5.45 5.19 Vietnam 21.28 11.79 18.29 13.62 11.18 10.47 8.05 7.90 Sumber: World Economic Outlook (diolah Puska Daglu)

25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-10.00 Tionkok

India

Myanmar

Philipina Thailand Vietnam

Indonesia Malaysia

Grafik 4. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor di Beberapa Negara ASEAN Plus Tiongkok dan India

1.2.1.2 Ukuran Pasar Domestik Indonesia merupakan negara dengan pasar domestik yang sangat besar. Disamping luasnya wilayah, ukuran pasar domestik tercermin besarnya jumlah populasi dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dengan daya beli yang semakin meningkat, dan besarnya nilai produksi perekonomian. Populasi yang besar merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh konsumsi masyarakat. Kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap PDB di Indonesia berkisar antara 60 – 70% terhadap PDB. Tidak lama lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia

35

akan diberkahi oleh adanya Bonus Demografi, dimana persentasi populasi produktif akan lebih besar dibandingkan persentase populasi non produktifnya. Sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Senada dengan hal di atas, Asian Development Bank (2014) melaporkan bahwa pada tahun 2030 sebanyak 1,4% penduduk dunia merupakan penduduk Indonesia, naik 0,4% basis points (bps) dibanding tahun 2010, sementara sebagian besar di negara lain justru stagnan bahkan ada juga yang menurun seperti terjadi di Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Terjadinya peningkatan daya beli masyarakat tercermin dari perkiraan bahwa dalam 10 – 15 tahun ke depan middle-income class di Indonesia akan naik dua kali lipat. Informasi lain juga menunjukkan bahwa pada tahun 2030 akan terjadi pertumbuhan consuming class di Indonesia menjadi 135 juta jiwa dari 45 juta jiwa pada tahun 2012 (McKinsey Global Institute, 2012).

1.2.1.3 Iklim Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan tetap berkomitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha, khususnya di sektor Perdagangan Luar Negeri. Komitmen dan konsistensi untuk terus memperbaiki iklim usaha di Indonesia tidak saja merupakan potensi untuk mendukung kinerja investasi dan ekspor, tetapi juga akan senantiasa mempertahankan ekspektasi positif pelaku usaha untuk melakukan dan meningkatkan aktivitas-aktivitas bisnisnya di Indonesia. Selain dari pada itu, dengan diterbitkannya landasan UU yang mengatur Perdagangan, maka Kementerian Perdagangan juga berkeinginan untuk memberikan kepastian berusaha dengan memberikan tata cara berbisnis yang transparan, pasti, jelas dan terukur. Diharapkan langkah tersebut dapat merebut perhatian para calon pengusaha untuk memulai bisnisnya di Indonesia. Di lain pihak, dengan terbentuknya berbagai aturan mengenai tata cara berbisnis yang transparan, jelas dan terukur dapat menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan terus bertumbuh.

1.2.1.4 Peningkatan Ekspor Produk Olahan Indonesia memiliki beragam jenis komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan, sementara itu Kementerian Perdagangan melalui unit Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur komoditi ekspor dan impor. Banyaknya Sumber Daya Alam yang dapat dioptimalkan untuk di ekspor, memberikan ruang gerak yang cukup besar bagi Ditjen Perdagangan Luar Negeri untuk meregulasikan peraturan terkait ekspor produk olahan yang utamanya berpihak kepada peningkatan perekonomian domestik melalui upaya peningkatan ekspor bernilai tambah sekaligus perlindungan terhadap keberlangsungan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui.

1.2.1.5. Daya Saing dan Ekonomi Biaya Tinggi Global Competitiveness Index Berbagai survei yang merepresentasikan daya saing seperti Index Ease of Doing Business, Logistic Performance Index, Index of Economic Freedom (kebebasan berusaha), dan Global Competitiveness Index, Indonesia berada pada peringkat 38 atau naik 12 peringkat dibandingkan periode tahun sebelumnya (2012-2013) yang berada pada peringkat 50. Di tahun sebelumnya India masih lebih tinggi daripada Indonesia, pada periode tahun 2013-2014 India berada pada urutan ke 60. Dengan demikian terdapat perkembangan yang positif dalam peringkat daya saing Indonesia, hal tersebut menjadi potensi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan apa yang sudah diraih. Meskipun demikian permasalahan untuk mempertahankan apa

Berdasarkan survey pada beberapa lembaga survey dunia, performance Indonesia menunjukan kemajuan dalam perbaikan sektor pembangunan dan logstik. Hal ini menjadi potensi, terutama dalam menciptakan Iklim Usaha Perdagangan Luar Negeri yang Semakin Baik





yang sudah diraih, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Konsistensi dan upaya untuk menjadi lebih baik harus terus dilakukan.

Performance Indonesia terkait logistik juga semakin membaik dari tahun ke tahun. Indonsia menduduki peringkat ke 53 di tahun 2014, dibandingkan tahun sebelumnya (2012) di peringkat ke 59.

Singapore

2 3 2 18 2 2 1 1 2 7 34 17 9

Malaysia

24 29 29 38 33 46 10 25 6 51 26 20 25

Brunei Darussalam 26 25 58 1 23 55 42 10 56 71 131 56 59 Thailand

37 78 47 31 81 66 34 62 32 78 22 40 66

Indonesia

38 67 61 26 72 64 50 103 60 75 15 37 33

Philippines

59 79 96 40 96 67 82 100 48 77 33 49 69

Vietnam

70 98 82 87 67 95 74 56 93 102 36 98 76

Lao PDR

81 63 84 93 80 111 54 44 91 113 122 78 68

Cambodia

88 91 101 83 99 116 55 27 65 97 92 86 91

Myan mar

139 141 141 125 111 139 135 98 144 148 79 146 143

Worst

Median

Best

sumber: Global Competitiveness Index, World Economic Forum

Best performe globally DB 2014

Thailand DB2014

Philippines DB2014

Malaysia DB2014

India DB2014

China DB2014

Cambodia DB2014

Paying Taxes (rank) 137 132 65 120 158 36 131 70

United Arab Emirates (1)

Payments (number per year 52 52 40 7 33 13 36 22 Hong Kong SAR, China (3)* Time (hours per year) 259 259 173 318 243 133 193 264 Trading Across Borders (rank)

united Arab Emirates ( 12 )

54

52

114

74

132

5

42

24

Singapore (1)

Documents to export (number)

4

4

8

8

9

4

6

5

Ireland(2)*

Time to export (days)

17

17

22

21

16

11

15

14

5 Economies (6)*

615

644

795

620

1,170

450

585

595

Malaysia (450)

Documents to import (number)

8

8

9

5

11

4

7

5

Ireland(2)*

Time ti Import (days)

23

23

24

24

20

8

14

13

Singapore (4)

660

660

930

615

1,250

485

660

760

Singapore (440)

Cost to export (US$ per container)

Cost to Import (US$ per container)

Berdasarkan tabel tersebut Indonesia unggul pada ukuran pasar dan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Berdasarkan Global Competitiveness Index, Indonesia telah berhasil melakukan kemajuan di 10 sektor dari 12 sektor yang dinilai, 10 sektor tersebut antara lain: infrastruktur, tenaga kerja, kinerja institusi pemerintah dan swasta, kondisi makro ekonomi, populasi, innovasi, iklim usaha, ukuran pasar, efisiensi pasar barang, dan pendidikan. Sementara itu 2 (dua) sektor yaitu kesehatan dan teknologi, belum menunjukan perubahan yang signifikan.

Indonesia DB2013

Indicator

12th pillar Innovation

10th pillar Market size

9th pillar Technological deadliness

8th pillar Financial market development

7th pillar Labor market efficiency

6th pillar Goods market efficiency

5th pillar Higher education and training

11th pillar Business sophistication

INNOVATION AND SOPHISTICATION FACTORS

EFFICIENCY ENHANCERS

4th pillar Health and primary education

3rd pillar Macro economic environment

2nd pillar Infrastructure

Country Economy

1st pillar Institutions

BASIC REQUIREMENTS

Indonesia DB2014

Performance of ASEAN members in the 2013-14 GCI and the 12 composing pillars, rank out of 148 economies

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

36

Dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, tercatat perkembangan yang baik dalam hal biaya ekspor yang relatif lebih murah. Sementara itu terkait dokumen dan waktu baik terkait ekspor maupun impor, performance tahun 2014 tidak berubah apabila dibandingkan tahun 2013

Logistic Performance Index

2014 LPI

Economy Rank Score

2012 LPI % of Highest performer Rank Score

2010 LPI % of Highest Performe Rank Score

% of Highest Performe

Vietnam

43 3.15 69.0 53 3.00 64.1 53 2.96 63.1

Indonesia

53 3.08 66.7 59 2.94 62.2 75 2.76 56.7

India

54 3.08 66.6 6 3.08 66.4 47 3.12 67.9

Philippine

57 3.00 64.2 52 3.02 64.8 44 3.14 68.8

Ukraine

61 2.98 63.3 66 2.85 59.3 102 257 50.6

Egypt. Arab Rep. 62 2.97 63.0 57 2.98 63.3 92 2.61 51.8 El Salvador

64 2.96 62.8 93 2.60 51.2 86 2.67 53.7

Pakistan

72 2.83 58.5 71 2.83 58.4 110 2.53 53.7

Nigeria

75 2.81 57.6 121 2.45 46.3 100 2.59 51.0

Guatemala

77 2.80 57.6 74 2.800 57.7 90 2.63 52.4

Sumber : Logistic Performance Index 2010, 2012 and 2014

Suasana perekonomian di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur

37

38




1.1.6 Kualitas SDM Ditjen Perdagangan Luar Negeri Selain berbagai potensi yang berada di lingkungan eksternal Kementerian Perdagangan yang telah diuraikan di atas, Ditjen Perdagangan Luar Negeri juga memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik di lingkungan internalnya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan perdagangan di sektor perdagangan luar negeri, antara lain: Jumlah lulusan Strata-2 semakin banyak. Selama 5 tahun terakhir ini, komposisi pegawai Ditjen Perdagangan Luar Negeri tahun 2014 terdiri Strata-2 sebanyak 95 orang (36.12 persen), dan Strata-1 sebanyak 126 orang (47.91 persen) dari total 263 pegawai. Hal ini berarti terdapat sekitar 36.12 persen dari total pegawai dipersiapkan menjadi manajer strategis yang akan memimpin Ditjen Perdagangan Luar Negeri ke depan. Telah diadakan diklat pengembangan pegawai di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri, antara lain: Pelatihan Manajemen Expor Impor untuk 4 (empat) orang peserta diharapkan pegawai dapat mampu memahami dan mengerjakan semua proses dan impor khususnya dalam penyelesaian administrasi baik, khususnya dengan Dinas Perindag, Bea Cukai, Perbankan, Perusahaan Jasa Angkutan, Surveyor, Asuransi serta unit terminal peti kemas. Pelatihan Capacity Building pengembangan pribadi dan karier di John Robert Power sebanyak 30 orang, diharapkan para pegawai yang terlibat dapat mengembangkan bakat sesuai dengan tupoksi.

1.1.7 Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur perdagangan dalam hal ini Ditjen Perdagangan Luar Negeri merupakan potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan perdagangan luar negeri ke depan. Kebijakan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan ekspor dan impor. Kebijakan Ekspor dalam rangka Pengelolaan Ekspor :

Kebijakan Ekspor diarahkan untuk peningkatan ekspor produk produk yang bernilai tambah yang diharapkan berimplikasi pada peningkatan industri di dalam negeri yang pada akhirnya dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan ataupun devisa. Ketentuan umum di bidang ekspor meliputi pengelompokan barang yang bebas, dibatas dan dilarang ekspornya. • - - - - - -

Alasan pembatasan ekspor adalah : Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum Untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau lingkungan Adanya perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah Terbatasnya pasokan di pasar dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif Terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor, dan/atau Terbatasnya ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.

• Alasan pelarangan ekspor adalah : - Mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi kehidupan manusia dan kesehatan - Merusak lingkungan hidup dan ekologi, dan/atau - Berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah Kebjakan Impor dalam rangka Pengelolaan Impor : • Pengelolaan impor pada dasarnya ditujukan untuk: - Pengamanan pasar dalam negeri dengan menjaga ketersediaan pasokan barang pokok dan strategis dalam rangka menjaga stabilisasi harga


- Menjaga daya saing ekspor dengan menjaga ketersediaan bahan baku asal impor yang tidak tersedia di dalam negeri - Menjaga ketersediaan barang modal asal impor yang diperlukan dalam proses produksi dalam mendukung industrialisasi Kebijakan Impor dalam rangka Pengelolaan Impor utamanya (tetapi tidak terbatas) ditujukan untuk Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi). Substitusi Impor adalah strategi industrialisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, dengan mendorong produksi produk manufaktur yang selama ini diimpor di dalam negeri. • Tujuan utama substitusi impor antara lain: – Mengurangi pembelanjaan devisa negara; – Mendorong aktivitas industri di dalam negeri dan bertumbuhnya subsektor perekonomian terkait lainnya, disisi hulu dan hilir industri tersebut; – Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat; – Meningkatkan kandungan local content didalam struktur produk ekspor; – Salah satu mekanisme pengamanan pasar dalam negeri dalam menghadapi arus barang masuk sebagai hasil implementasi AEC 2015. Upaya ini perlu mendapatkan tanggapan dari pihak perbankan dan lembaga pembiayaan karena merupakan kesempatan yang sangat strategis dalam mendorong perekonomian domestik. Selain itu Kebijakan Impor dalam rangka Pengelolaan Impor juga bertujuan untuk menjaga strukur impor yang semakin bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi domestik, dimana impor barang modal, bahan baku dan penolong lebih besar sharenya dibandingkan impor barang konsumsi dan tentunya dengan tetap mengemban semangat substitusi impor.

1.1.8 Undang - undang Perdagangan Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan dasar hukum dalam menetapkan kebijakan di bidang perdagangan, maka menjadi potensi dasar regulasi yang lebih kuat dan terlembagakan bagi pencapaian sasaran pembangunan perdagangan lima tahun ke depan. Tujuan dari penetapan Undang Undang Perdagangan adalah : – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan – Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia – Menyelaraskan seluruh undang-undang parsial yang ada dalam sektor perdagangan – Perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). – Pemberdayaan, permodalan, bantuan promosi dan pemasaran – Sinergi antara berbagai pihak dalam mempersiapkan diri menghadapi semakin ketatnya persaingan ekonomi global – Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku usaha dan pihak-pihak terkait – Kepastian penyebaran perdagangan di daerah, sehingga disparitas harga di daerah tidak besar. – Peran aktif pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan dan pengawasan perdagangan secara konsentrasi masing-masing daerah serta koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait yang didukung penuh oleh Pemerintah Pusat.

39

40




Pokok-pokok ketentuan bidang Perdagangan Luar Negeri dalam Undang Undang Perdagangan meliputi : • Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional (Pasal 40) • Eksportir bertanggungjawab terhadap barang yang diekspor (Pasal 43) • Importir bertanggungjawab terhadap barang yang diimpor (Pasal 46) • Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan (Pasal 47) • Mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri (Pasal 22) melalui program industrialisasi/ substitusi impor • Mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau (Pasal 25-31) • Mendukung kewajiban penggunaan label berbahasa indonesia pada barang yang diperdagangkan (Pasal 6) • Mendukung dilakukannya pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap barang ekspor, eksportir, dan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan jumlah barang impor (Pasal 67-72) • Menunjang kegiatan perdagangan di perbatasan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM di sektor perdagangan • Mendukung pengendalian kegiatan perdagangan di bidang perizinan dan larangan dan pembatasan

Dalam mengemban tugasnya, Ditjen Perdagangan Luar Negeri tidak terlepas dari problematika baik yang


Faktor dari luar yang juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia adalah investasi yang datang dari luar selama ini berpengaruh terhadap fluktuasi rupiah, sehingga merupakan faktor eksternal yang harus diperhatikan. Hal lain yang juga akan berdampak kepada perekonomian Indonsia antara lain tekanan inflasi dan nilai tukar, membanjirnya barang impor, sehingga memerlukan proteksi terhadap konsumen dalam negeri, faktor geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau (memicu disparitas harga, penyelundupan, rendahnya dukungan infrastruktur, dll).

1.2.2 Permintaan Dunia Beberapa negara utama tujuan ekspor Indonesia, mengalami penurunan trend impor. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan impor di negara tersebut yang akan berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut.

Tabel 18 Negara-negara Tujuan Ekspor Indonesia Utama

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan dasar hukum dalam menetapkan kebijakan di bidang perdagangan, maka menjadi potensi dasar regulasi yang lebih kuat dan terlembagakan bagi pencapaian sasaran pembangunan perdagangan lima tahun ke depan.

berasal dari luar maupun dalam lingkup Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

1.2. Permasalahan Disamping berbagai potensi yang dimiliki, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dalam periode lima tahun mendatang, antara lain:

1.2.1 Perekonomian Global Sebagaimana telah disebutkan di atas Pertumbuhan ekonomi Asia memiliki kontribusi terhadap pemulihan ekonomi global. Kinerja Ekspor di negara Asean diperkirakan mengalami penurunan, sedangkan kinerja impor megara ASEAN diperkirakan mengalami kenaikan, Prediksi turunnya kinerja ekspor menjadi tantangan bagi Ditjen Perdagangan Luar Negeri untuk dapat terus menstimulus ekspor melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang kondusif, antara lain: dukungan terhadap kebijakan pembiayaan perdagangan. Selain itu fluktuatif harga komoditas di pasar internasional, merupakan tantangan dalam menjaga stabilitas harga utamanya komoditas ekspor. Pemberlakuan AEC 2015, juga merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dan peningkatan kemampuan daya saing produk Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Peningkatan kebutuhan akan energi dan pangan dunia, harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam meproduksi dan mensuplai kebutuhan akan energi serta pangan, disamping juga menjaga stabilitas harga. Meningkatnya kebutuhan akan energi dan pangan dapat mengancam defisit, ketahanan pangan, dll.

Sumber: Rumah Riset Presisi

1.2.2.3 Akses dan Pengamanan Pasar Luar Negeri Meningkatnya hambatan non tarif. Sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2012, sebagian besar negara di dunia meningkatkan pengamanan pasar domestiknyamelalui penerapan hambatan non-tarif bagi produk impor yang akan masuk ke negaranya. Kondisi ini tentunya memberikan pengaruh bagi Indonesia, karena penerapan hambatan non tariftersebut juga dikenakan terhadap produk yang berasal dari Indonesia. Akses dan pengamanan pasar luar negeri masih terkendala oleh beberapa aspek permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global. Permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global adalah kecenderungan negara-negara meningkatkan hambatan non tariff seiring dengan menurunnya hambatan tarif. Aspek kualitas dan standar produk Indonesia, terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan kesehatan, merupakan hambatan nontarif yang sering dihadapi seperti juga hambatan non tariff lainnya berupa tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguards lainnya yang dikenakan pada produk ekspor Indonesia.

41

42





Akses dan pengamanan pasar luar negeri masih terkendala oleh beberapa aspek permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global. Permasalahan yang masih dan akan dihadapi oleh produk Indonesia di pasar global adalah kecenderungan negara-negara meningkatkan hambatan nontarif seiring dengan menurunnya hambatan tarif.

1.2.2.5 Daya Saing Ekspor dan Ekonomi Biaya Tinggi Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan mengenai potensi naiknya peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index, dimana Indonesia berada pada peringkat 38 atau naik 12 peringkat dibandingkan periode tahun sebelumnya (2012-2013) yang berada pada peringkat 50, merupakan potensi sekaligus masalah yang harus dihadapi.

Aspek kualitas dan standar produk Indonesia, terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan kesehatan, merupakan hambatan nontarif yang sering dihadapi seperti juga hambatan nontarif lainnya berupa tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguards lainnya yang dikenakan pada produk ekspor Indonesia.

Permasalahan untuk mempertahankan apa yang sudah diraih, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Konsistensi dan upaya untuk menjadi lebih baik harus terus dilakukan. Berdasarkan survei dalam Global Competitiveness Index Sementara itu 2 (dua) sektor yaitu kesehatan dan teknologi, belum menunjukan perubahan yang signifikan.

1.2.2.4 Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Sustainable Trade

Selain itu Fasilitasi ekspor yang belum optimal terutama untuk UKM. Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh para eksportir saat ini antara lain adalah: (i) proses ekspor masih belum efisien, karena masih panjangnya waktu dan prosedur untuk proses perizinan dan administrasi ekspor; (ii) masih sangat terbatasnya skema pendanaan ekspor, terutama bagi eksportir kecil dan menengah, sehingga peluang ekspor yang ada belum dapat termanfaatkan secara optimal.

Sebagian besar ekspor merupakan komoditas Primer. Saat ini ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas primer sehingga akan rentan fluktuasi harga internasional. Sementara itu, harga komoditas kedepan diperkirakan akan menurun sehingga berpotensi akan menurunkan nilai ekspor Indonesia. Dominasi produk komoditas ini disebabkan karena masih terbatasnya kontribusi produk industri yang ditujukan untuk ekspor yang antara lain diakibatkan oleh rendahnya daya saing dan penetrasi produk manufaktur Indonesia di pasar dunia. Pangsa ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor Indonesia pada periode 2010-2014 masih dalam rentang 34 – 41 %. Struktur Ekspor Indonesia 2010-2014 100.00%

Sementara itu terkait dengan perkembangan survey logistik efisiensi terkait prosedur ekspor-impor harus terus diupayakan (waktu yang diperlukan untuk melakukan ekspor, dokumen ekspor, biaya dalam melakukan impor, dokumen impor dan waktu yang diperlukan untuk melakukan impor).

80.00% 60.00% Presentase 40.00% 20.00% 0.00%

2010

2011

2012

2013

2014

MANUFAKTUR 37,40% 34,20% 36,40% 37,90% 41,00% PRIMER

Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Ditjen Perdagangan Luar Negeri guna pencapaian kinerja yang lebih optimal, sekaligus konsistensi dalam semangat untuk terus menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang kondusif yang pada akhirnya juga mempengaruhi daya saing Indonesia di dunia harus terus diupayakan. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam rangka menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang kondusif merupakan permasalahan sekaligus tantangan yang harus dihadapi.

62,60% 65,80% 63,60% 62,10% 59,00%


Peningkatan hilirisasi produk ekspor menuju sutainable trade merupakan potensi sekaligus permasalahan yang harus dihadapi oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Hilirisasi difokuskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi yang berbasis sumberdaya alam dalam bentuk primer dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, baik untuk memenuhi permintaan pasar tujuan ekspor maupun pasar domestik.Hal ini selaras dengan semangat peningkatan ekspor produk olahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan terhadap Industri pengolahan lebih lanjut juga erat terkait dengan program substitusi impor. Industri pengolahan di dalam negeri dapat menyediakan kebutuhan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Hilirisasi telah diterapkan pada komoditi Kayu, Rotan, Kakao, CPO, dan Barang Tambang. Adapun hambatan dalam melaksanakan hilirisasi antara lain:Tumpang tindih peraturan antara daerah dan pusat maupun antar kementerian/lembaga, Dukungan untuk menumbuhkan industri masih kurang (tingkat suku bunga pinjaman masih tinggi, biaya pendirian usaha relatif tinggi, UMP) dan Meningkatnya produksi bahan baku di dalam negeri (contoh Kakao).

Hal tersebut selaras dengan semangat reformasi birokrasi dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik, yang pada akhirnya menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih baik dan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia untuk keluar dari Middle Income Trap.

1.2.2.6 Pengelolaan Impor Pengelolaan Impor yang tepat dan Efektif merupakan tantangan sekaligus permasalahan yang harus dihadapi oleh Ditjen. Perdagangan luar negeri. Kehati-hatian dalam pengelolaan impor merupakan tuntutan yang harus dihadapi. Perumusan kebijakan yang tepat dan cermat dan tetap mengemban semangat untuk menciptakan struktur impor yang semakin bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi domestik. Beberapa industri masih sangat bergantung pada bahan baku impor antara lain industri peralatan komunikasi, industri farmasi-produk obat kimia dan obat tradisional, industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kacamata dan beberapa industri lainnya.

43





Tabel 19 Komposisi Penggunaan Input Impor Dalam Industri Manufaktur di Indonesia, 2011 Kode ISIC 3 Digits

Deskripsi

Presentase Input Import (%)

Kode ISIC 3 Digits

Presentase Input Import (%)

Deskripsi

Nilai Total Input Domestik + Import (Rp.000)

Nilai Total Input Domestik + Import (Rp.000)

Sumber: Rumah Riset Presisi

1.2.2.6.1 Bahan Mentah Diekspor Sementara Bahan Setengah Jadi Diimpor. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang secara umum dibagi atas dua bagian, yaitu hasil-hasil sektor pertanian dan sektor pertambangan mineral. Hingga tahun 2013, potensi ekonomi dari komoditi primer hasil kekayaan alam Indonesia belum termanfaatkan secara optimal. Komoditi primer diekspor langsung ke pasar global tanpa melalui proses penambahan nilai. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sedemikian besar, maka seharusnya potensi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jika bisa dikembangkan dengan baik maka implikasinya adalah lahirnya industriindustri pengolahan. Dengan terjadinya pertumbuhan sektor industri maka perekonomian pun akan semakin tumbuh dan dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tantangan dalam pembangunan industri di masa yang akan datang adalah “Mendorong investasi industri untuk mengolah bahan mentah dari pertanian dan pertambangan (sektor primer) menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi).”

1.2.2.6.2 Ketergantungan pada Impor Tinggi 100.00

80.00

60.00

Bahan Baku Impor (%)

44

2

3

40.00

20.00

1

0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

-20.00

4

Produk Ekspor (%)


GRAFIK 19 Exposure Industri Nasional Pada Pasar Global Tahun 2011 Grafik 19 menunjukkan exposure industri nasional kepada pasar global, yang ditunjukkan oleh seberapa besar dari produk industri yang diekspor dan seberapa besar bahan baku atau bahansetengah jadi yang diimpor. Semakin tinggi porsi ekspor dan impornya, maka exposure-nya ke pasar global juga makin tinggi, makin sensitif terhadap gejolak perekonomian global. Dari exposure ke pasar global, menunjukkan bahwa industri dalam negeri sangat tergantung pada bahan baku, komponen dan sub-assembly dari luar negeri. Dengan demikian tantangan pembangunan industri ke depan adalah “Mendorong investasi industri yang menghasilkan bahan baku, bahan setangah jadi, komponen, dan sub-assembly untuk mengurangi ketergantungan ke pasar global”.

45

46


Visi, Misi dan Tujuan


47

48




BAB-II

Visi, Misi dan Tujuan


2.1 Visi dan Misi Pemerintah RI VISI Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan mengemban amanat Visi Kementerian Perdagangan yang juga merupakan dengan Visi Pemerintah 2015 -2019 yang diamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga. Visi Pemerintah 2015 -2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” MISI Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, misi Pemerintah 2015-2019 adalah: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya untuk menjembatani Visi dan Misi Pemerintah 2015-2019 dalam melaksanakan agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan memiliki 3 (tiga) Misi dalam mencapai Pembangunan Perdagangan 2015-2019: 1. Meningkatan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan; 2. Mewujudkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

49





Amanat yang tertuang dalam tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan tersebut, menjadi tugas dan tanggung jawab Ditjen Perdagangan Luar Negeri utamanya terkait pada:

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis K/L TUJUAN

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2015−2019 yang ingin dicapai yaitu: 1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa; 2. Peningkatan pengamanan perdagangan; 3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional; 4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding; 5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa; 6. Penguatan dan perluasan pasar dalam negeri; 7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN); 8. Optimalisasi/Penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan Pasar Lelang; 9. Pengamanan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 10. Peningkatan perlindungan konsumen; 11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha; 12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi; 13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan; 14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.

Misi (No1)

:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan

Tujuan (No. 1,2 dan 5)

:

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa 2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional 5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa

Sasaran (1,2,5 dan 7)

:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa 2. Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional 5. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor 7. Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

SASARAN

TUJUAN

MISI

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut ini.

SASARAN

50

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah Dan Jasa

3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional 4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding

2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa (1)

Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Nation Branding) (4)

Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional (2) Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor (3) Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif) (2,3)

Optimalnya Kinerja Kelembagaan Ekspor (3, 4) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor (5) Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan LN di Perbatasan Meningkatnya Pelayanan & Kemudahan Berusaha Bidang Daglu

2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas

3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di sektor perdagangan

6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri

8. Optimalisasi/ Penguatan pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang

10. Peningkatan Perlindungan Konsumen

12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi

7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN)

9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

11. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha

Meningkatnya Meningkatnya Pemanfaatan Pertumbuhan Pasar Berjangka PDB Sektor Komoditi, SRG, Perdagangan (6) dan Pasar Lelang (8) Meningkatnya Memperkecil Konektivitas Kesenjangan Distribusi dan Harga Barang Logistik Kebutuhan Nasional (6) Pokok dan Barang Penting Meningkatnya Antar Daerah Konsumsi (9) Rumah Tangga Nasional Stabilisasi Harga terhadap Barang Produk Dalam Kebutuhan Negeri dan/atau Pokok dan Menurunya Barang Penting Impor Barang (9) Konsumsi (7)

13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan

Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Perbatasan (5,7,9,10) Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa (10) Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan (Berusaha (11)

14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian

Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan publik (12)

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal (12)

Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan (12)

Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi (13)

Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih (12)

Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian (14)

2.3. Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output) Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki tanggung jawab dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang selaras dengan Visi-Misi Pemerintah 2015-2019, dan Misi-Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Berdasarkan penjabaran, keterkaitan dukungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam mengemban amanat sebagaimana tercantum dalam Misi-Tujuan dan Sasaran Kementerian Perdagangan, adalah Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum pada bagan di atas. Dengan demikian Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki sasaran program yang terkait erat dengan Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa, Meningkatnya Pengamanan Perdagangan di Pasar Internasional, Meningkatnya Efektvitas Pengelolaan Impor serta Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri. Keterkaitan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan dukungan terhadap Pembangunan Perdagangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, dijelaskan dalam bagan berikut.

51





Bagan 4 Keterkaitan Ditjen Perdagangan Luar Negeri pada Tujuan dan Sasaran Kementerian Perdagangan VISI PEMERINTAH MISI PEMERINTAH TUJUAN K/L

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum

SASARAN K/L

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

2. Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional

1. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Sustoinable Trade

2. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Sutainable Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Sustainable

Mewujudkan politik luar negeri bebasaktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera

2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan

Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya (2)

5. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor

3. Peningkatan Program Substitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi)

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa

:

Program

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

TUJUAN DITJEN DAGLU

Sasaran Kementerian : Indikator

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

SASARAN DITJEN DAGLU

52

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Pertumbuhan Ekspor Non Migas Tujuan Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa melalui Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade)

−

−

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa

7. Meningkatkan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Daglu

4. Peningkatan Kepastian Dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri (4) Menurunnya Impor Barang Konsumsi (5) Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus (4)

Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha (4)

A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade) Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade), dengan 2 (dua) outcome yang hendak dicapai yaitu : − Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable);serta − Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable).

Kegiatan

Outcome Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable)

−

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan (Berkelanjutan) Sustainable

−

Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya Dalam rangka mendukung Tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya, dengan outcome yang hendak dicapai yaitu : − Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya Sasaran Kementerian :

Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional

Indikator

Persentase Penanganan Kasus dalam Rangka Pengamanan Akses Pasar Ekspor

:

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Tujuan Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya

Outcome

−

Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya

Kegiatan

−

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar

C. Peningkatan Program Substistusi Impor (Barang Modal, Bahan Baku/ Penolong dan Barang Konsumsi) Dalam rangka mendukung Tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi), dengan outcome yang hendak dicapai yaitu : − Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi

53

54





Tabel 20 Sasaran, Tujuan dan Indikator Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Sasaran Kementerian :

Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Impor

Indikator

Menurunnya Pangsa Impor Barang Konsumsi terhadap Total Impor

:

Program

Tujuan


Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi)

Outcome

−

Kegiatan

−

Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi

Pengelolaan Impor

D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

Sasaran

Tujuan

K/L

ES 1

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa

Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade)

Program


Indikator

Dalam rangka mendukung Tujuan Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri, Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri berfokus pada Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri, dengan 3 (tiga) outcome yang hendak dicapai yaitu : − Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri − Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha − Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Sasaran Kementerian :

MeningkatnyaPelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

Indikator

− Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA − Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA

:

Non Preferensi terhadap Total Ekspor

− Persentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online − Persentase Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor


Tujuan Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

Outcome

− − −

Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan

−

Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus

2.4 Indikator dan Target Kinerja Berdasarkan penjelasan tersebut di atas Indikator dan Target Kinerja pada Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

2015

2016

2017

2018

2019

− Presentase

5,5

6

6,5

7

7,5

− Presentase

6

6,5

7

7,5

8

Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%) Pertumbuhan Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)

Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional

Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya

Presentase Penyelesaian Penanganan Kasus (%)

100

100

100

100

100

Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Impor

Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi)

Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor

7.0

6.7

6.5

6.3

6.0

Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Program

Target

55

56




Program



Sasaran

Tujuan

K/L

ES 1

Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

Target Indikator

− Penyelesaian

2015

2016

2017

2018

2019

75

80

85

90

95

Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA (%)

− Peningkatan

65

67

69

71

73

Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor (%)

− Persentase

15

− Persentase

80

20

25

30

35

90

100

100

100

Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (%)

A. Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Target

Komposisi di Tahun Uraian

2010 2011 2012 2013 2014*

1 Primer 62,6% 65,8% 63,6% 62,1% 59,0% 2 Manufaktur 37,4% 34,2% 36,4% 37,9% 41,0% Sumber: Kementerian Perdagangan BPS (diolah)

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Kontribusi produk Manufaktur 44,0% 47,0% 51,0% 57,0% 65,0% terhadap Total Ekspor

Pengelolaan terhadap ekspor produk pertanian dan kehutanan dilakukan melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019. Demikian halnya pengelolaan terhadap ekspor produk industri dan pertambangan, dilakukan melalui penerbitan kebijakan perdagangan luar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan sebesar 6% di tahun 2015 dan 8% di tahun 2019. Peningkatan Ekspor Produk Olahan Pertanian Dan Kehutanan tersebut dihitung dari pertumbuhan ekspor komoditi yang diatur, antara lain: Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya, Kakao dan Produk Turunannya, Produk Industri Kehutanan serta Kulit dan Produk Kulit.

Peningkatan Pengguna Sitem Perizinan Online (%)

Struktur Ekspor Indonesia

Sesuai dengan Visi dan Misi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, dan selaras dengan RPJMN sebagaimana telah disampaikan pada Bab I, maka Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai tambah dan Jasa dilakukan melalui Peningkatan Hilirisasi Produk Ekspor Menuju Perdagangan yang Berkelanjutan (Sustainable Trade), antara lain dengan: − Peningkatan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; serta − Peningkatan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan yang sudah bernilai tambah.

Indikator

− Presentase Pertumbuhan

2015

2016

2017

2018

2019

5,5

6

6,5

7

7,5

Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)

− Presentase Pertumbuhan

6

6,5

7

7,5

8

Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable) (%)

Sebagaimana disampaikan pada Bab I, Dukungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam Peningkatan Ekspor Non Migas yang Bernilai Tambahdan Berdaya Saing Lima Tahun ke Depan (2015-2019), utamanya ada pada perubahan kontribusi ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor, sehingga diharapkan dapat merubah struktur ekspor menjadi lebih baik.

Demikian halnya Peningkatan Ekspor Produk Olahan Industri Dan Pertambangan dihitung berdasarkan pertumbuhan dan proyeksi beberapa komoditi, antara lain: • Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) • Elektronika • Otomotif • Aneka Produk Kimia • Alas Kaki • Produk Mesin dan Perkakas • Makanan dan Minuman Olahan • Plastik dan Barang daripadanya • Perhiasan • Logam lainnya dan Barang daripadanya Peningkatan didasarkan dengan melihat pertumbuhan ekspor pada komoditi-komoditi di atas selama 5 tahun terakhir (2009-2013). Diperkirakan untuk periode 2015-2019 akan terjadi kenaikan ekspor sebesar 1% setiap tahunnya untuk komoditi-komoditi tersebut. B. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya Sebagaimana disampaikan pada Bab I, Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengamanan perdagangan. Sesuai dengan Visi-Misi dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, serta selaras dengan RPJMN sebagaimana telah disampaikan pada Bab I, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupaya melakukan pengamanan perdagangan terhadap produk ekspor Indonesiadan Kebijakan Nasional melalui Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Pasar Luar Negeri dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Non Tariff Lainnya, antara lain dengan Penyelesaian Penanganan Kasus. Ditargetkan semua kasus yang diterima oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani (100%), meskipun jumlah tuduhan tidak dapat diprediksi karena hal tersebut datangnya dari luar (faktor tidak bisa dikendalikan dari dalam/ unpredictable condition).

57





Chart 1 Trade restrictions since October 2008 Number of measures

Chart 2 Stockpile of restrictive measures

1,100

By mid-October 2010

1,000

934

By mid-October 2014

962

856

900

768

800

654

700

282

324

546

600

22.7%

15% 57

673

400

85%

324

300 200

99

57

100 0 2008

Ditargetkan dari tahun ke tahun kontribusi Impor Barang Konsumsi terhadap total impor mengalami penurunan, dari 7% di tahun 2015 menjadi 6% di tahun 2019. Rata-rata kontribusi impor barang konsumsi dalam 5 tahun terakhir mencapai 7% dari total impor, adapun cara penghitungan target penurunan kontribusi impor barang konsumsi terhadap total Impor adalah sebagai berikut: (Nilai Impor /Total Impor) x100%.

962

451

500

128

148

179

175

211

251

282

77.3% 1,244 measures

381 measures Effectively eliminated measures

By Nov. By May By Oct. By May By Nov. By May By Nov. By May By Okt. 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014

Stock of measures

The monitoring of the accumulation of restrictions and the removals started at end-2010. Information on trade restrictions and distortions in place before October 2008 is not available.

Source:

WTO Secretariat.

Stockpile of restrictive measures

Source: WTO Secretariat.

Removals

Note

semangat RPJMN dan penjabaran visi-misi serta sasaran K/L, maka dukungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam pelaksanaan efektvitas pengelolaan impor melalui Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi, antara lain dengan Menurunkan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor melalui instrumen kebijakan pengelolaan impor.

D. Peningkatan Kepastian dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri

Indonesia 08 2013

Cambodia 08 2014

China 08 2014

India 08 2014

Malaysia 08 2014

Philippines 08 2014

Thailand 08 2014

Paying Taxes (rank)

137

132

65

120

158

36

131

70


Payments (number per year)

52

52

40

7

33

13

36

22

Hong Kong SAR, Chine (3)*

Time (hours per year)

259

259

173

318

243

133

193

264


Trading Across Borders (rank)

54

52

114

74

132

5

42

24

Singapore (1)

Documents to export (number)

4

4

8

8

9

6

6

5

Ireland (2)*

Time to export (days)

17

17

22

21

16

11

15

14

5 Economies (6)*

Cost to export (US$ per container)

615

644

795

620

1,170

450

585

595

Malaysia (450)

Documents to import (number)

8

8

9

5

11

4

7

5

Ireland (2)*

Time to import (days)

23

23

24

24

20

8

14

13

Singapore (1)

Cost to import (US$ per container)

660

660

830

615

1,250

485

660

760

Singapore (440)

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Indikator

2015

2016

2017

2018

2019

Presentase Penyelesaian Penanganan Kasus (%)

100

100

100

100

100

Indicator

Sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia, Hambatan Non tariff terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan perlu dilakukan, meskipun variable pengenaan hambatan non tariff tidak dapat di kontrol dari dalam, karena pengenaan hambatan non tariff merupakan kewenangan dari negara yang mengenakan hambatan non tariff. Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam upaya peningkatan pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional adalah dengan melakukan penyelesaian penanganan kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri dapat tertangani 100%. C. Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi) Barang Konsumsi 6.3%

Barang Konsumsi 6.9% Indikator

Barang Modal 16.6%

Barang Modal 16.7% Bahan Baku/ Penolong 77.0%

Jan-Apr 2013

Bahan Baku/ Penolong 76.5%

Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor (%)

2015

2016

2017

2018

2019

7.0

6.7

6.5

6.3

6.0

Jan-Apr 2014

Sebagaimana disampaikan pada Bab I dan sesuai dengan Visi-Misi dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengelolaan impor. Berdasarkan perkembangan perdagangan Indonesia, Impor Barang Konsumsi mengalami peningkatan. Perlu dilakukan upaya Pengelolaan Impor, diharapkan impor barang konsumsi, barang modal dan bahan baku/penolong dapat terkelola dengan baik. Berdasarkan fakta yang berkembang tersebut dan sinkronisasi

Best performer g b bally 08 2014

Daya Saing Indonesia dibandingkan Negara Lain Indonesia 08 2014

58

Sumber :

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Indikator

Target 2015

2016

2017

2018

2019

− Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA (%)

75

80

85

90

95

− Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor (%)

65

67

69

71

73

− Persentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online (%)

15

20

25

30

35

− Persentase Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (%)

80

90

100

100

100

59

60





dengan Visi-Misi dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengupayakan terwujudnya pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk di dalamnya Peningkatan Peningkatan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri. Berdasarkan perkembangan daya saing Indonesia, dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor menunjukan adanya perbaikan terutama dalam hal biaya ekspor yang relatif lebih murah meskipun prosedur dan waktu penyelesaian dokumen relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan performance di tahun 2014 relatif stabil dibandingkan tahun 2013. Dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri yang dapat memperkuat daya saing Ditjen Perdagangan Luar Negeri telah berusaha memperkuat pengelolaaan fasilitasi ekspor dan impor, antara lain melalui: − Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri, antara lain melalui Percepatan Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) ; − Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha antara lain melalui Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor serta Peningkatan Pemanfaatan Hak Akses untuk mendapatkan kemudahan perijinan on-line; − Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus melalui optimalisasi Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Peningkatan Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri, antara lain melalui Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA.

Penyelesaian

Ditargetkan dari tahun ke tahun Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA mengalami peningkatan, dari 75% di tahun 2015 menjadi 95% di tahun 2019. Adapun penghitungan target Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor Sesuai dengan SLA diperoleh dengan cara sebagai berikut: Persentase dapat terselesaikannya perizinan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku/SLA, sesuai dengan Permendag No.53/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan. Peningkatan Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha antara lain melalui Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor serta Peningkatan Pemanfaatan Hak Akses untuk mendapatkan kemudahan perijinan on-line. −

Ditargetkan dari tahun ke tahun Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor mengalami peningkatan, dari 65% di tahun 2015 menjadi 73% di tahun 2019. Adapun penghitungan target Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor diperoleh dengan cara sebagai berikut: Presentase Penerbitan SKA Preferensi dan Non Preferensi Secara Online Terhadap Total Ekspor.

−

Ditargetkan dari tahun ke tahun Pengguna Sitem Perizinan Online mengalami peningkatan, dari 15% di tahun 2015 menjadi 35% di tahun 2019. Adapun penghitungan target Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online diperoleh dengan cara sebagai berikut: (Pengguna Sistem Perizinan Online /Total Pemilik Hak Akses)x100%.

Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus melalui optimalisasi Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Diharapkan peran sektor perdagangan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) semakin meningkat setiap tahunnya melalui pendelegasian perizinan sektor perdagangan. Capaian Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengalami peningkatan, dari 80% di tahun 2015 menjadi 100% di tahun 2019. Penghitungan target Capaian

Kebijakan tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diperoleh dengan cara sebagai berikut: Persentase capaian penyelesaian penyusunan konsep Permendag ini dihitung berdasarkan tingkat pembahasan yang telah dilaksanakan, baik secara internal Kementerian Perdagangan maupun secara eksternal dengan instansi terkait lainnya. Adapun tahapan tingkat pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) tahapan yang terdiri dari : Tahapan

Uraian

Bobot

Tahap 1

Pembahasan Internal Konsep Draf Permendag secara internal

20%

Tahap 2

Pembahasan pada tingkat Eselon III untuk mendapatkan masukan dari Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri

20%

Tahap 3

Pembahasan Internal pada tingkat Eselon II

20%

Tahap 4

Pembahasan Eksternal dengan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan instansi terkait lainnya

20%

Tahap 5

Permendag tersebut dapat diterbitkan setelah ditetapkannya Administrator.

20%

61

62



Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi

63

64





3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan Arah kebijakan Kementerian Perdagangan

BAB-III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015−2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu: 1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama 2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional 3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor 4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional 5. Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 6. Meningkatkan perlindungan konsumen 7. Meningkatkan efesiensi sistem distribusi &logistik 8. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan

Strategi Kementerian Perdagangan Berdasarkan kedelapan pokok pikiran di atas, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Perdagangan Luar Negeri (1) Pengamanan pangsa ekspor di pasar utama dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: - Pengamanan kebijakan nasional di fora internasional, Pengamanan dan optimalisasi akses pasar ekspor, Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dan penurunan hambatan perdagangan. - Pengoptimalan instrumen perdagangan luar negeri , trade remedy, untuk melindungi pasar dalam negeri dan mengamankan akses pasar luar negeri. - Peningkatan koordinasi dengan berbagai stakeholder di dalam negeri dalam menghadapi tantangan global dan menyuarakan kepentingan nasional di berbagai fora internasional. (2) Perluasan Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hubungan Perdagangan Internasional dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: - Diplomasi perdagangan berdasarkan region (region based). - Pelaksanaan diversifikasi pasar prospektif yang telah dan akan dilakukan melalui program misi dagang ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui Promosi dan “Nation Branding”. - Pemanfaatan peran Perwakilan Perdagangan diluar negeri dalam meningkatkan akses pasar produk Indonesia. - Dukungan terhadap implementasi hasil perundingan, sosialisasi dan persiapan AEC 2015. - Kerjasama ekonomi internasional untuk membantu peningkatan akses pasar bagi produk bernilai tambah. - Diplomasi perdagangan untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan di negara tujuan ekspor serta mengamankan pasar dalam negeri (3) Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: - Pelaksanaan diversifikasi produk yang telah dan akan dilakukan melalui program misi dagang ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui Promosi dan “Nation Branding”.

65

66




- Peningkataan pengarusutamaan di bidang perdagangan jasa dan peningkatan rasio ekspor jasa terhadap PDB. - Pembangunan bidang jasa sebagai pendorong ekspor non migas serta peningkatan efisiensi ekonomi dan produktivitas. - Mendukung program hilirisasi dalam rangka peningkatan daya saing produk dan dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

b. Perdagangan Dalam Negeri (1) Pengamanan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional dilakukan melalui langkah strategis, yaitu: - Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri - Peningkatan sarana pembentukan harga yang transparan (2) Peningkatan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) dilakukan melalui langkah strategis peningkatan peran UKM. (3) Peningkatan Perlindungan Konsumen dilakukan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut, yaitu: - Efektivitas Pengawasan Barang/Jasa dan Tertib Ukur. - Pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen. - Gerakan Konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri. - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen (4) Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik dilakukan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut, yaitu: - Pengoptimalan mekanisme dan manfaat pelaksanaan Pasar Lelang, Sistem Resi Gudang (SRG), dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) untuk pembentukan harga yang transparan dan sarana lindung nilai. - Integrasi perdagangan antar wilayah. - Kebijakan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui intervensi langsung dan tidak langsung

c. Fasilitasi Perdagangan Dalam rangka menunjang upaya peningkatan fasilitasi dan Iklim Usaha dibidang perdagangan langkah strategi yang dilakukan dan terus dikembangkan selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: a. Peningkatan pelayanan perizinan ekspor dan impor melalui penyelesaian waktu perijinan ekspor dan impor sesuai SLA. b. Pengembangan sistem perijinan secara online melalui integrasi Inatrade, INSW, dan ASW c. Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor. d. Peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku usaha antara lain: penggunaan SKA preferensi, Self Certification. e. Meningkatkan peran Kemendag dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif. f. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. g. Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor. h. Peningkatan kualitas pengelolaan impor barang modal/bahan baku, penolong dan pengelolaan impor produk pangan. i. Peningkatan iklim usaha dan kelembagaan PDN. Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan serta mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional telah ditetapkan 10 program kementerian yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan; (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan;


(5) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (6) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Peningkatan Perlindungan Konsumen; (8) Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional; (9) Pengembangan Ekspor Nasional; dan (10) Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menjalankan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri yang ditujukan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor yang menitikberatkan pada fasilitasi perdagangan (trade facilitation),peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi, pengelolaan impor dan pengamanan perdagangan. Arah dari pelaksanaan program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah: 1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan untuk kepentingan peningkatan ekspor produk pertanian dan kehutanan melalui peningkatan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih kondusif, peningkatan mutu, dan percepatan pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri. 2. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan untuk kepentingan peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan melalui peningkatan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih kondusif, peningkatan mutu, dan percepatan pelayanan publik di bidang perdagangan luar negeri. 3. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor melalui penyempurnaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor, pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik, pengembangan INATRADE sebagai jejaring pelayanan dokumen ekspor-impor, perbaikan informasi Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP). 4. Pengelolaan impor melalui pemantauan dan evaluasi kebijakan impor komoditi yang telah diatur impornya ke pasar dalam negeri dan pembinaan terhadap importir-importir Indonesia. Pengelolaan impor ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan barang modal, bahan baku, dan bahan penolong untuk kebutuhan produsen di dalam negeri termasuk yang mendukung peningkatan ekspor komoditi nonmigas dan juga diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan transparan di dalam negeri, dan impor yang memperoleh perlakukan preferensial dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang dilakukan Indonesia dengan mitra dagang memenuhi syarat. 5. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar melalui peningkatan pemberian advokasi dan bimbingan teknis, percepatan penyelesaian kasus-kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguards serta penyelesaian kasus sengketa dagang yang dihadapi eksportir Indonesia di negara tujuan ekspor. 6. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah dengan fokus pada optimalisasi kesepakatan perdagangan, fasilitasi perijinan dan non perijinan serta koordinasi pengawasan kebijakan perdagangan luar negeri melalui kegiatan pengawasan barang impor, pemanfaatan peluang ekspor daerah dalam kerangka FTA, layanan penerbitan API, sosialisasasi dan evaluasi serta harmonisasi kebijakan perdagangan luar negeri. 7. Dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Optimalisasi fasilitas KEK dalam rangka peningkatan ekspor di KEK. 8. Peningkatan tatakelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka peningkatan perdagangan luar negeri.

67

68





OUTCOME

Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri adalah: •

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable)

Berkelanjutan (Sustainable); •

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable);

•

Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Hambatan Non Tariff Lainnya;

•

Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi;

•

Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri;

•

Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha; dan

•

Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perdagangan Luar Negeri

1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Yang Bernilai Tambah dan Berkelanjutan (Sustainable)

2

Meningkatnya Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa melalui pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan, pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan

Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya

Sesuai dengan arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan dan juga selaras dengan outcome yang ingin di capai oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri dalam merealisasikan kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki arah kebijakan sebagai berikut: 1. Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa melalui pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan, pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan; 2. Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya melalui pengamanan perdagangan; 3. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor melalui pengelolaan impor terhadap bahan baku, penolong dan konsumsi; 4. Peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan impor dan pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah. 5. Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus melalui Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3

Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi

Meningkatnya Pelayanan Perizinan Perdagangan Luar Negeri

4

Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitasi Ekspor Oleh Pelaku Usaha

Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Peningkatan efektivitas pengelolaan impor melalui pengelolaan impor terhadap bahan baku, penolong dan konsumsi Lainnya

Peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan impor dan pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah. Peningkatan Peran Sektor Perdagangan Di Kawasan Ekonomi Khusus melalui Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

STRATEGI Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019 Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8 % di tahun 2019

Peningkatan Pengamanan Perdagangan dengan melakukan penanganan semua kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%)

Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi) .Diharapkan Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%.

Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dengan antara lain melalui: Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor sesuai dengan SLA, 75% ditahun 2015 dan 95% di tahun 2019. Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor , 65% di tahun 2015 dan 73% di tahun 2019. Presentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan on Line 15% di tahun 2015 dan 35% di tahun 2019. Persentase Capaian Kebijakan tentangPendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 80% di tahun 2015 dan 100% di tahun 2019.

69

70





Peran Ditjen Perdagangan Luar Negeri Untuk Peningkatan Ekspor dan Pengelolaan Impor

Peningkatan Ekspor Non Migas

Fasilitasi

Pengamanan

Perdagangan

Perdagangan

Pemberian Fasilitasi Kegiatan Ekspor Impor melalui INATRADE, SKA, Imbal Dagang, L/C Pemanfaatan Trade Financing (National Interest Account) Mendorong Kelancaran Arus Barang

Pelaksanaan Advokasi dalam Penanganan Kasus Tuduhan Dagang (Dumping, Subsidi, dan Safeguard) Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif & Hambatan Teknis Perdagangan

Pengelolaan Hilirisasi

Penyusunan Kebijakan di Bidang Ekspor yang Berorientasi pada Peningkatan Nilai Tambah Koordinasi Kebijakan di Bidang Hilirisasi guna Peningkatan Ekspor Bimbingan Teknis dan MONEV Peraturan di Bidang Ekspor

Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa

Impor

Penyusunan Kebijakan di Bidang Impor yang Berorientasi pada Fasilitasi Impor Barang Modal, Bahan Baku/Penolong serta Pengelolaan Impor Barang Konsumsi Koordinasi Kebijakan di Bidang Pengelolaan Impor Bimbingan Teknis dan MONEV Peraturan di Bidang Impor

Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8 % di tahun 2019

Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019

71

72





1

1.1 Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

Strategi Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Arah kebijakan : Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa melalui pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan, pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.

Penerbitan dokumen ekspor (ET dan

Strategi

Penyusunan dan penerbitan

Pencapaian Peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, antara lain melalui: 1.

2.

38,2%

Ekspor seluruh sektor menurun di tahun 2015

2,5%

(2015)

dan kehutanan

Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan yang diatur, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8 % di tahun 2019.

Ek s p o r Pertanian

8% (2014)

(2015)

Ekspor beberapa produk selama tahun 2015 naik signifikan. Kendaraan & Bagiannya Perhiasan / Permata

5,494.9 USD Juta

18.2

5,422,8 USD Juta

4.0

%

%

Alas kaki

Bijih, Kerak & Abu Logam 4,507.0 USD Juta

9.7

%

3,378.4 USD Juta

76.1

Kopi, Teh, Rempah-rempah

(2015)

Eks po r S e k t o r I n dust r i

2,196,1 USD Juta

19.7

%

Sektor migas yang turun signifikan adalah Minyak Mentah (-29,9%);Hasil minyak (-51,6%) dan Gas (-39,8%)

9,1% (2015)

Sektor industri yang turun signifikan antara lain: CPO (-11,4%); Mesin dan Peralatan Listrik (12,2%) dan Berbagai Produk Kimia (-35,5%) Sektor pertanian yang turun signifikan antara lain: Ikan dan Udang (-14,9%), Biji-bijan Berminyak (-30,0%), serta Kapas (-8,8%).

Bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan aparatur/ instansi terkait

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019, Program peningkatan pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut: Indikator

Sektor tambang yang turun signifikan antara lain Batubara (-23,9%)

3,8% (2014)

Evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis pertanian dan kehutanan

Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

%

Ek s p o r P e r t a m ba nga n

15,1%

produk pertanian dan kehutanan

kebijakan ekspor produk pertanian

Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan yang diatur, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019;

Ek s p o r M iga s

SPE) dalam rangka pengelolaan ekspor

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

5 peraturan

5 peraturan

5 peraturan

5 peraturan

5 peraturan

Jumlah penerbitan eksportir terdaftar

30 ET

35 ET

40 ET

45 ET

50 ET

Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor

450 SPE

460 SPE

470 SPE

480 SPE

490 SPE

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk Industri dan Pertambangan

160 orang

160 orang

160 orang

160 orang

160 orang

Jumlah laporan evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis industri dan pertambangan

15 LAP

15 LAP

15 LAP

15 LAP

15 LAP

Jumlah rumusan kebijakan ekspor industri dan pertambangan

73

74




Penerbitan Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Dengan diterbitkannya kebijakan pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan, antara lain melalui pengelolaan terhadap produk berbasis sumber daya alam dan bahan mentah untuk dapat diekspor dalam bentuk setengah jadi atau olahan, diharapkan dapat menstimulasi dan berdampak kepada peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah. Penghitungan target pada Penerbitan Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangandengan asumsi ada ketentuan yang masih berlaku untuk 3 tahun ke depan sehingga proyeksi target 5 Peraturan, 2 peraturan merupakan peraturan baru/ perpanjangan dari peraturan baru yang berlaku di tahun sebelumnya. Penerbitan Eksportir Terdaftar (ET) • Dengan diberlakukannya penerbitan ET, diharapkan pengelolaan terhadap produk ekspor produk industri dan pertambangan yang diatur tata niaga nya menjadi lebih optimal. • Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Berdasarkan Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Kepmenperindag Nomor: 558/MPP/ Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor). • Dengan semakin bertambahnya jumlah ET produk industri dan pertambangan, maka pelaku usaha ekspor produk indutri dan pertambangan baik perusahaan ataupun perorangan yang telah mendapat pengakuan semakin meningkat, dengan demikian peluang pelaku usaha yang melakukan ekspor sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan semakin meningkat. • Sebagaimana dijelaskan diatas, kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada dasaranya bertujuan untuk pengelolaan produk berbasis sumber daya alam dan bahan mentah untuk dapat diekspor dalam bentuk setengah jadi atau olahan, dan diharapkan dapat menstimulasi serta berdampak kepada peningkatan ekspor produk industri dan pertambangan yang lebih bernilai tambah. Dengan demikian apabila ET mengalami peningkatan maka pelaku usaha yang melakukan ekspor sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan semakin meningkat, termasuk di dalamnya yang telah mengolah produk berbasis sumber daya alam dan bahan mentah untuk dapat diekspor dalam bentuk setengah jadi atau olahan, dengan demikian diharapkan ekspor produk industri dan pertambangan yang lebih bernilai tambah juga mengalami peningkatan. • Target penghitungan ET, diutamakan kepada barang-barang yang bernilai tambah / hilirisasi. Dihitung dari jumlah penetapan Eksportir Terdaftar baik baru maupun perpanjangan. Penerbitan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Dengan diberlakukannya penerbitan Eksportir Terdaftar, diharapkan pengeloaan terhadap ekspor produk Industri dan Pertambangan yang diatur tata niaga nya menjadi lebih optimal. Dengan diterbitkannyaSurat Persetujuan Ekspor maka produk telah memenuhi ketentuan yang sebagaimana diatur. Dengan semakin bertambahnya jumlah SPE, maka jumlah komoditi yang telah memenuhi ketentuan untuk di ekspor meningkat. Penghitungan target SPE dihitung dari pemberian persetujuan ekspor dalam 1 tahun. Bimbingan Teknis di Bidang Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan Bimbingan Teknis di Bidang Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, terhadap pelaku usaha maupun aparatur daerah. Bimbingan Teknis tersebut dilakukan antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: Produk TPT, Aneka dan Jasa; Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; Produk Industri, Agro dan Kimia; serta Migas dan Pertambangan.Penghitungan target diperoleh dari jumlah pelaku usaha ataupun aparatur daerah yang memperoleh bimbingan teknis kebijakan ekspor per tahun. Evaluasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Industri dan Pertambangan Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan luar negeri baik tujuan, manfaat maupun sasaran, dilakukan evaluasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi


Berbasis industri dan Pertambangan. Target dalam evaluasi kebijakan Peningkatan Ekspor Barang Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Pertanian dan Kehutanan adalah Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Ekspor produk industri dan pertambangan.

STRATEGI KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Asas dan Tujuan Kebijakan Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan) ASAS

TUJUAN

Kebijakan Perdagangan disusun

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

berdasarkan asas:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

a.

nasional;

kepentingan nasional;

b.

kepastian hukum;

c.

adil dan sehat;

d.

keamanan berusaha;

e.

akuntabel dan transparan;

f. kemandirian;

b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri; c.

meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;

d. menjamin kelancaran Distribusi dan

g. kemitraan;

ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan

h. kemanfaatan;

Barang penting;

i. kesederhanaan; j.

kebersamaan; dan

k.

berwawasan lingkungan.

e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan; f.

meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;

g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional; h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional; i.

meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;

j.

meningkatkan pelindungan konsumen;

k.

meningkatkan penggunaan SNI;

l.

meningkatkan pelindungan sumber daya alam; dan

m. meningkatkan pengawasan Barang dan/ atau Jasa yang diperdagangkan.

75

76





ARAH KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DASAR 1.

PEMBATASAN

E K S P O R

Untuk melindungi Keamanan Nasional

budaya dan moral masyarakat.

3. Adanya perjanjian internasional atau

Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk: a.

peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;

b.

peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan

c.

peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

1. Mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial,

Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan

Arah Kebijakan

Hewan, Tumbuhan atau Lingkungan;

2.

4.

Terbatasnya pasokan di dalam negeri

5. Berdasarkan

6. Terbatasnya

ketersediaan

manusia

dan

Merusak lingkungan hidup dan ekologi. perjanjian

internasional

atau kesepakatan yang ditandatangani

Terbatasnya kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor.

kehidupan

kesehatan.

diratifikasi oleh Pemerintah; atau untuk konservasi secara efektif. 5.

Melindungi hak atas kekayaan intelektual.

3. Melindungi

kesepakatan yang ditandatangani dan 4.

EKSPOR

Untuk melindungi Kesehatan Manusia,

(UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)

1.

PELARANGAN

atau Kepentingan Umum; 2.

pengendalian di bidang Ekspor dan Impor (Pasal 38 ayat (1))

DASAR

dan diratifikasi Pemerintah 6.

bahan

Melindungi barang yang bernilai sejarah danbernilai budaya tinggi.

baku yang dibutuhkan oleh industri

2. Ruang Lingkup Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi : a.

peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;

b.

pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdaangan dengan negara mitra dagang;

c.

penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;

d.

pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan

e.

pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar

pengolahan.

BARANG EKSPOR

Negeri

DASAR KEBIJAKAN EKSPOR

Barag Bebas Ekspor

Barag dibatasi Ekspornya

Barag dilarang Ekspornya

Semua Barang Dapat di Ekspor Kopi, Produk Industri

Kecuali dibatasi dan dilarang ekspornya atau ditentukan lain oleh

Kehutanan , Binatang

Undang-undang

sejenis Lembu Hidup yakni bibit sapi, sapi bukan

Ekspor dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga,dan Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hokum atau Bukan Badan Hukum

Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi dan dilarang

bibit, kerbau, Anak Ikan Napoleon, Ikan Napoleon, Benih Ikan Bandeng,Inti Kelapa Sawit , Kulit Buaya Dlm Bentuk Wet Blue, Beras, Binatang liar dan Tumbuhan

Barang Ekspor dikelompokkan kedalam: •

Bebas ekspornya

•

Dibatasi ekspornya

•

Dilarang ekspornya

Alam (APP II Cites), Prekursor, Intan Kasar,

Barang di Bidang Pertanian, Barang di bidang Kehutanan, Barang di Bidang Perikanan, Barang di Bidang Industri, Barang di Bidang Pertambangan, Barang yang Termasuk Cites Appendix I, Barang Cagar Budaya

Timah Batangan

Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya

Peningkatan Pengamanan Perdagangan dengan melakukan penanganan semua kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%)

77

78





2

JENIS HAMBATAN PERDAGANGAN

Arah kebijakan : Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya.

Sentimen Negatif

Strategi Pencapaian Peningkatan Pengamanan Akses Pasar Ekspor Dari Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard Dan Hambatan Non Tariff Lainnya, antara lain dilakukan melalui: 1. Peningkatan Pengamanan Perdagangan dengan melakukan penanganan semua kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%).

Hambatan Tarif

Trade Remedies

Hambatan Non Tarif

PENGAMANAN AKSES PASAR EKSPOR Liberalisasi Perdagangan Non Tariff Meausres (NTM)

Bea Masuk

NTMs

KASUS TRADE REMEDIES YANG DIHADAPI INDONESIA (1990 - MARET 2015)

Nilai Impor

STATUS

Dikenakan 92 7 Dihentikan 95 11 Dalam Proses 8 1 Total 195 19

Alleging Alleged Number Countries Countries of Case

Dumping 54 103 4627 Subsidi 8 46 355 Safeguard 14 TBT

49 295

TRADE REMEDIES DUNIA (1995-2014)

Indonesia

21 11

Produk makanan

10

CPO

No DUMPING SUBSIDI SAFEGUARD China Korsel Taiwan AS Thailand Jepang India Indonesia Rusia Brazil Lainnya TOTAL

1022 341 258 257 189 185 181 181 133 122 2013 4627

China India Korsel Indonesia AS UE Italy Thailand Taiwan Argentina Lainnya TOTAL

84 India 62 Indonesia 22 Turki 18 Yordania 15 Chili 14 Mesir 13 Philipina 13 Ukraina 9 AS 8 Czech 114 Lainnya 355 TOTAL

39 26 20 17 15 11 11 11 10 9 126 295

Brazil 10

USA 28

Malaysia 14

7

Afsel 13

6

Lain-lain

TRADE REMEDIES INDONESIA

Kanada 9

13

Automotive Produk elektronik

Dituduh 181 18 26 225

India 32 34

Kaca

WORLD 4627 355 295 5277

Uni Eropa 34

Others 68

34

Produk plastik

Dumping Subsidi Safeguard Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117 128 18 263

29

Produk logam

38 89

18 22 9 49

34

Produk Kertas Produk kimia

Menuduh 51 0

TOTAL

0 10 20 30 40 50 60 70

UE, USA, AUSTRALIA, CHINA

Produk tekstil

KASUS YANG DITANGANI DUMPING SUBSIDI SAFEGUARD

63

Philipina 12

Australia 23 Turki 20

DAMPAK PENGENAAN NTMs TERHADAP EKSPOR INDONESIA Dari 47 kasus Trade Remedies yang masih berlaku dikenakan atas produk ekspor indonesia maka dampak langsung adalah:

DUMPING DAN SUBSIDI (40 kasus)

Penurunan Nilai Ekspor 75% (nilai tertimbang)

SAFEGUARD (7 kasus)

Penurunan Nilai Ekspor 86% (nilai tertimbang)

Sumber : WTO, Pusdata Kemendag di olah DPP, Maret 2015

79

80





2.1 Peningkatan Pengamanan Perdagangan

Peningkatan Pengamanan Perdagangan yang dikelola oleh Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Perdagangan Luar Negeri) berfokus pada pengamanan produk Indonesia yang di ekspor ke

STRATEGI PENINGKATAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

luar negeri, dari tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan Hambatan Non Tariff lainnya. Penyusunan Submisi tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard Penyusunan sanggahan atau submisi merupakan langkah awal penanganan terhadap Dumping, Subsidi dan Safeguard. Langkah awal ini merupakan tahap yang cukup menentukan, karena pada tahan penyusunan

Penyusunan

sanggahan tersebut dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyanggah

submisi tuduhan

tuduhan yang disampaikan. Target dalam penyusunan submisi tuduhan dumping, subsidi dan safeguard

dumping subsidi

dihitung dari setiap dokumen submisi yang disampaikan.

dan safeguard

Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang merupakan langkah yang dilakukan dalam upaya mengatasi tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard yang dikenakan kepada

Peningkatan

produk ekspor Indonesia. Melakukan strategi penanganan tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard dan

Pengamanan

Hambatan Non Tarif lainnya melalui Dengar Pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra

Perdagangan dengan

dagang. Penghitungan target Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang

melakukan penanganan Monitoring dan evaluasi penanganan hambatan perdagangan

semua kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%)

dihitung dengan berapa banyak Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra

Dengar pendapat

dagang dilakukan.

(hearing)/konsultasi informal/teknis

Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan

di negara mitra

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanganan hambatan perdagangan luar negeri baik tujuan,

dagang

manfaat maupun sasaran, dilakukan monitoring dan evaluasi penanganan hambatan perdagangan. Penghitungan target monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan dihitung dengan jumlah laporan

Dalam rangka pencapaian upaya pengamanan perdagangan sebesar 100%, tahun 2015 - tahun 2019,

Monitoring dan evaluasi penanganan hambatan perdagangan.

Program peningkatan Pengamanan Perdagangan menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:

PENGAMANAN AKSES PASAR EKSPOR Indikator

Penyusunan submisi tuduhan dumping subsidi dan safeguard

Data Trade Remedies

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

20 submisi

20 submisi

20 submisi

20 submisi

20 submisi

TRADE REMEDIES DUNIA (1995-2014)

Dumping Subsidi Safeguard Total

WORLD 4627 355 295 5277 Indonesia

Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang Monitoring dan evaluasi penanganan hambatan perdagangan

5 kali

13 kali

8 laporan

8 laporan

13 kali

13 kali

Dituduh 181 18 26 225

13 kali

Menuduh 51 0

8 laporan 8 laporan 8 laporan

38 89

TRADE REMEDIES INDONESIA No DUMPING SUBSIDI SAFEGUARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

China Korsel Taiwan AS Thailand Jepang India Indonesia Rusia Brazil Lainnya TOTAL

Sumber : WTO, diolah DPP, Maret 2015 * Lainnya : 93 Negara

1022 341 258 257 189 185 181 181 133 122 2013 4627

China India Korsel Indonesia AS UE Italy Thailand Taiwan Argentina Lainnya TOTAL

84 India 62 Indonesia 22 Turki 18 Yordania 15 Chili 14 Mesir 13 Philipina 13 Ukraina 9 AS 8 Czech 114 Lainnya 355 TOTAL

39 26 20 17 15 11 11 11 10 9 126 295

81

82





Diplomasi Perdagangan

Promosi produk

Proaktif : Merespon secara aktif rumor/isu di negara tujuan yang akan berdampak terhadap produk ekspor Indonesia melalui upaya diplomasi perdagangan dan penggalang pressure group.

Promotif : a Mempromosikan produk Indonesia yang suda memenuhi ketentuan/tandar internasional; a Pemenfaatan peluang dalam misi dagang a Pemanfaatan Group on Promotion of Trade and Investment (WGTI)

Ofensif : a Memaksimalkan penerapan instrument Non Tariff Measures terhadap negara mitra dagang yang telah menghambat akses pasar ekspor produk Indonesia a Aktif membawa kasus tuduha dumping, subsidi dan safeguard serta kebijakan yang berpotensi menghambat ekspor sawit ke DSB-WTO.

83

3 Arah kebijakan : Peningkatan efektivitas pengelolaan impor terhadap impor bahan baku, penolong dan konsumsi. Strategi Melaksanakan program prioritas nasional, melalui Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi) diharapkan Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%.

Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong

Peningkatan efektivitas pengelolaan impor melalui pengelolaan impor terhadap bahan baku, penolong dan konsumsi Lainnya

Dan Barang Konsumsi) . Diharapkan Presentase Penurunan

STRUKTUR IMPOR TAHUN 2015

Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019

Pertumbuhan (%, YoY)

Nilai (USD Miliar)

adalah sebesar 6%.

-14.2

-21.4

-3.6

-4.0

-15.6

-7.1

Barang Konsumsi

10.9 12.7

Bahan Baku/ Penolong Barang Modal

107.1 136.2

Barang Konsumsi Barang Modal

7.1%

16.7%

24.7 29.3

2015 2014 Sumber: BPS (diolah Puska Daglu)

Barang konsumsi yang impornya turun signifikan antara lain: Susu, telur, mentega; Sabun dan preparat pembersih, serta Buku dan Barang Cetakan

Barang Konsumsi 7.6%

Barang Modal 17.3%

2015

STRUKTUR IMPOR TAHUN 2015

2014

Bahan Baku Penolong 75.0%

Bahan baku/penolong yang impornya turun signifikan antara lain: Besi dan Baja, Bahan Kimia Organik, serta Plastik dan Barang dari Plastik Bahan Baku Penolong 76.4% Barang modal yang impornya turun signifikan antara lain: Mesin/Pesawat Mekanik; Mesin/Peralatan Listrik; dan Kendaraan Bermotor dan bagiannya

Impor di tahun 2015 masih tetap didominasi Bahan Baku/Penolong (75,0%) meskipun mengalami penurunan sebesar 21,4% (YoY)...

Pangsa impor Barang Modal mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 17,3% namun nilainya turun 15,6% (YoY)…

Pangsa impor Barang Konsumsi di tahun 2015 naik menjadi 7,6%, namun nilainya mengalami penurunan sebesar 14,2% (YoY) ....

84





3.1 Peningkatan Pengelolaan Impor

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impr Dengan diterbitkannya kebijakan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor, diharapkan dapat menstimulasi dan berdampak kepada peningkatan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. Target jumlah rumusan kebijakan/ peraturan di bidang Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dihitung dari Penerbitan Perturan Menteri Perdagangan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor pertahun.

STRATEGI PENGELOLAAN IMPOR

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terus dikembangakan. Pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik, merupakan salah satu agenda yang cukup penting, ketersediaan sistem elektronik yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan dan mengembangan usahanya, merupakan hal yang cukup penting. Dengan pengembangan sistem elektronik tersebut, diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam melakukan prosedur perijinan ekspor dan impor terutama yang dapat diakses secara online. Target jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik dihitung dari pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik pertahun.

Penerbitan dokumen Impor (IT, IP dan SPI) dalam rangka pengelolaan Impor

Penyusunan dan penerbitan kebijakan Impor

Peningkatan Pengelolaan Impor

Bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan aparatur/ instansi terkait

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Impor

Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih baik, peningkatan layanan perijinan online terus ditingkatkan. Target Persentase Layanan Perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online, dihitung dari Presentase jenis perijinan yang dapat diajukan secara online baik ekspor ataupun impor. Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE Kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri terus dikembangkan salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas INATRADE, diharapkan jumlah pemilik hak ases terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan optimalnyanya pemanfaatan fasilitasi INATRADE, diharapkan pelaku usaha dapat lebih terfasilitasi dan iklim usaha perdagangan luar negeri menjadi lebih baik. Penghitungan peningkatan target pemilik Hak Akses INATRADE dihitung dengan asumsi target akumulasi meningkatnya jumlah pemilik hak akses sebesar 500 perusahaan setiap tahunnya.

Dalam rangka pencapaian upaya Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%., Program Pengelolaan Impor menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:

Indikator

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor

5 Peraturan

5 Peraturan

5 Peraturan

5 Peraturan

5 Peraturan

Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya

10 JENIS

10 JENIS

10 JENIS

10 JENIS

10 JENIS

Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT)

2000 IT

5000 IT

5000 IT

5000 IT

5000 IT

Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)

1000 IP

1200 IP

1400 IP

1500 IP

1500 IP

Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI)

3000 SPI

3000 SPI

3000 SPI

3000 SPI

3000 SPI

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang Impor

300 orang 400 orang 450 orang

500 orang

500 orang

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan impor

5 Laporan 5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri terkait pengelolaan ekspor dan impor, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan Bimbingan Teknis di Bidang Pengelolaan Fsilitasi Ekspor dan Impor, baik kepada Aparatur Daerah maupun pelaku usaha. Bimbingan Teknis tersebut dilakukan antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: Pembiayaan Perdagangan, Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor, Pelayanan Perdagangan, Penunjang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Internasional. Penghitungan target diperoleh dari jumlah pelaku usaha ataupun aparatur daerah yang memperoleh bimbingan teknis per tahun. Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan koordinasi antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya. Penghitungan target diperoleh dari jumlah koordinasi yang dilakukan per tahun. Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE, SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnya Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan luar negeri baik tujuan, manfaat maupun sasaran, dilakukan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor. Target dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor adalah Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Fasilitasi Ekspor dan Impor per tahun.

85

86




3.2.


Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi)

INSTRUMEN PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR

Dalam rangka pencapaian upaya Peningkatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah. Program Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerahmenetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:

DASAR KEBIJAKAN IMPOR

EKSPOR

IMPOR

ET

Perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

ETPIK

Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan perusahaan industri kehutanan yang telah mendapatkan pengakuan untuk melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan

IP

Importir Produsen yang telah mendapat pengakuan sebagai IP untuk mengimpor barang yang hanya dibutuhkan dalam proses produksinya dan dilarang diperdagangkan atau dipindahkan.

IT

Importir Terdaftar yang telah mendapat penunjukan sebagai IT untuk mengimpor barang tertentu guna di distribusikan langsung kepada pengguna akhir tanpa melalui perantara

Barang Yang Di Impor Harus Dalam Keadaan Baru Dalam hal tertentu, menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalm keadaan baru

Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API)

Surat yang harus dimiliki oleh perseroan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor mengeluarkan barang dari daerah pabean.

PE

PI

Surat yang harus dimiliki oleh perseroan / badan usaha / badan hukum yang melakukan kegiatan impor memasukan barang ke dalam daerah pabean.

Pengelolaan Barang Impor dikelompokan dalam: •

Bebas Impornya

•

Registrasi Impor

•

Diatur Impornya

•

Dilarang Impornya

HPE

PENGELOLAAN IMPOR BEBAS IMPORNYA Semua jenis

IP/IT Besi atau

barang yang

Baja

tidak termasuk pada kelompok diatur dan dilarang

DIATUR IMPORNYA

REGISTRASI IMPOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gula Beras Garam Etilena Prekusor Pelumas Cakram Optik Tekstil dan Produk Tekstil 9. BPO (HCFC dan Metilbromida) 10. NitroCellulose (NC) 11. Bahan Berbahaya 12. Minuman Beralkohol 13. Bahan Peledak 14. Perkakas Tangan 15. Mesin Fotocopy Berwarna 16. Tabung Gas 3 Kg 17. Limbah Non B3 18. Barangmodal bukan baru 19. Minyak dan Gas Bumi

20. Plastik 21. Sakarin 22. Cengkeh 23. Intan Kasar 24. Siklamat 25. PCMX 26. Keramik 27. Kaca Lembaran 28. Ban 29. Mutiara 30. STTP 31. Hewan dan Produk Hewan 32. Holtikultura 33. Telepon Seluler 34. Baja Panduan

Harga patokan atas ekspor yang dikenakan Bea Keluar

VERIFIKASI

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan surveyor sebelum muat barang.

DILARANG IMPORNYA 1. Produk percetakan bahasa Indonesia dan daerah 2. Peptisida Etilin Dibromida/EDB 3. Limbah B3 4. Gombal baru dan bekas 5. BPO (Metibromida untuk Fumigasi, CFC dan Halon) 6. Mesin yang menggunakan BPO 7. Alat Pemadam Kebakaran (isi) 8. Turunan Halogenisasi, sulfonasi, Nitrasi yang mengandung halogen dan garam 9. Udang (jenis Penaesus Vanamae)

VPTI

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan yang dilakukan surveyor untuk mengetahui identitas (nama dan alamat importir, nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, postarif/HS dan uraiannya, ketrangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan

Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor sesuai dengan SLA, 75% ditahun 2015 dan 95% di tahun 2019

Persentase Capaian Kebijakan tentangPendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 80% di tahun 2015 dan 100% di tahun 2019

Preferensi terhadap Total Ekspor , 65% di tahun 2015 dan 73% di tahun 2019

Peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan impor.

Presentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan on Line 15% di tahun 2015 dan 35% di tahun 2019

87

88





4

Dalam rangka pencapaian upaya Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. Program Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:

Indikator TARGET 2015 2016 2017 2018 2019

Arah kebijakan :

Peningkatan pelayanan dan kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan impor. Strategi

Melaksanakan program prioritas nasional, melalui Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dengan target sebagai berikut: 1. Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor sesuai dengan SLA, 75% ditahun 2015 dan 95% di tahun 2019 2. Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor , 65% di tahun 2015 dan 73% di tahun 2019. 3. Presentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan on Line 15% di tahun 2015 dan 35% di tahun 2019. 4. Persentase Capaian Kebijakan tentangPendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 80% di tahun 2015 dan 100% di tahun 2019. Selain Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor tersebut, dalam rangka optimalisasi pencapaianarah kebijakan tersebut dilakukan dukungan melalui pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah (dekonsentrasi), sinkronisasi pusat dengan daerah.

Jumlah penerbitan kebijakan 2 Peraturan

2 Peraturan

2 Peraturan

2 Peraturan

2 Peraturan

2 KEG

2 KEG

2 KEG

2 KEG

95%

100%

100%

100%

5500

6000

6500

7000

fasilitasi ekspor dan impor Jumlah pengembangan

2 KEG

sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik Persentase layanan perijinan 90% bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online Jumlah pemilik Hak Akses

5000

INATRADE

PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN

Jumlah pelaku usaha yang

250 orang

300 orang

350 orang

400 orang

450 orang

35 KEG

35 KEG

35 KEG

35 KEG

35 KEG

6 LAP

6 LAP

6 LAP

6 LAP

6 LAP

mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan

4.1 Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor Strategi Peningkatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor,

Penerbitan kebijakan fasilitasi

Pengembangan

harmonisasi regulasi,

sistem elektronik

perdagangan lintas batas,

Peningkatan layanan perijinan

monitoring pelaksanaan online, dan fasilitasi perdagangan lainnya

pelayanan publik

Evaluaso dan INATRADE, SKA

dan lainnya

bidang fasilitasi

ekspor dan impor

bidang perdagangan

Strataegi Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

luar negeri yang dapat diselesaikan

Akses INATRADE

lainnya

Bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan

dan fasilitasi perdagangan lainnya

Dengan diterbitkannya kebijakan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor, diharapkan dapat menstimulasi

skema pembiayaan

lintas batas, dan

INATRADE, SKA Online,

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor Pemilik Hak

regulasi, perdagangan

dan monitoring pelaksanaan

secara online

Koordinasi terkait ekspor, harmonisasi

Jumlah laporan evaluasi

dan berdampak kepada peningkatan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor. Target jumlah rumusan kebijakan/ peraturan di bidang Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dihitung dari Penerbitan Perturan Menteri Perdagangan pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor pertahun.

89

90





Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terus dikembangakan. Pengembangan sistem elektronik

STRATEGI PENYELESAIAN PERIZINAN EKSPOR IMPOR SESUAI DENGAN SLA

bidang fasilitasi pelayanan publik, merupakan salah satu agenda yang cukup penting, ketersediaan sistem elektronik yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan dan mengembangan usahanya,

Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) & Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) Pelayanan Perijinan Kementerian Perdagangan

merupakan hal yang cukup penting. Dengan pengembangan sistem elektronik tersebut, diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam melakukan prosedur perijinan ekspor dan impor terutama yang dapat diakses secara online. Target jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik dihitung dari pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik pertahun.

•

Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta menciptakan iklim usaha perdagangan luar negeri yang lebih baik, peningkatan layanan perijinan online terus ditingkatkan. Target Persentase Layanan Perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online, dihitung dari Presentase jenis perijinan yang dapat diajukan secara online baik ekspor ataupun impor. Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE

•

Untuk meningkatkan pelayanan perijinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada dunia usaha, sebagian besar perijinan di Kementerian Perdagangan dilayani dengan sistem elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.28/M-DAG/PER/6/2013 tanggal 24 Juni 2013, beberapa jenis perijinan dilayanan secara elektronik, sebagai berikut : a. Terdapat 72 jenis perijinan yang dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui Inatrade dalam kerangka Indonesia National Single Window (Lampiran I); b. Dan 7 jenis perijinan ekspor dan impor yang hanya dapat dilayani (mandatory online) dengan sistem elektronik melalui Inatrade dalam kerangka Indonesia National Single Window (Lampiran II);

Kemudahan berusaha bidang Perdagangan Luar Negeri terus dikembangkan salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas INATRADE, diharapkan jumlah pemilik hak ases terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan optimalnyanya pemanfaatan fasilitasi INATRADE, diharapkan pelaku usaha dapat lebih terfasilitasi dan iklim usaha perdagangan luar negeri menjadi lebih baik. Penghitungan peningkatan target pemilik Hak Akses INATRADE dihitung dengan asumsi target akumulasi meningkatnya jumlah pemilik hak akses sebesar 500 perusahaan setiap tahunnya. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri terkait pengelolaan ekspor dan impor, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan Bimbingan Teknis di Bidang Pengelolaan Fsilitasi Ekspor dan Impor, baik kepada Aparatur Daerah maupun pelaku usaha. Bimbingan Teknis tersebut dilakukan antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: Pembiayaan Perdagangan, Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor, Pelayanan Perdagangan, Penunjang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Internasional. Penghitungan target diperoleh dari jumlah pelaku usaha ataupun aparatur daerah yang memperoleh bimbingan teknis per tahun. Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dilakukan koordinasi antara lain, namun tidak terbatas untuk implementasi kebijakan: pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya. Penghitungan target diperoleh dari jumlah koordinasi yang dilakukan

per tahun.

Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE, SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnya Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan luar negeri baik tujuan, manfaat maupun sasaran, dilakukan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor. Target dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Kebijakan terkait Fasilitasi Eskpor dan impor adalah Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Fasilitasi Ekspor dan Impor per tahun.

JENIS-JENIS PERIJINAN EKSPOR YANG DAPAT DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 1. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (Khusus ke Republik Rakyat China) 2. Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) / Eksportir Kopi Sementara (EKS) 3. Eksportir Terdaftar Timah Batangan 4. Eksportir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi 5. Persetujuan Ekspor Beras (Premium, Medium, Organik dan Ketan) 6. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan 7. Persetujuan Ekspor Inti Kelapa Sawit 8. Persetujuan Ekspor Kayu Ulin 9. Persetujuan Ekspor Kulit Buaya / Wet Blue 10. Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi 11. Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam 12. Persetujuan Ekspor Perak dan Emas 13. Persetujuan Ekspor Prekursor Non Pharmasi 14. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi 15. Importir Produsen Besi atau Baja 16. Importir Produsen Beras 17. Importir Produsen Gula 18. Importir Produsen Pelumas 19. Importir Produsen Tekstil 20. Importir Produsen Etilena 21. Importir Produsen Garam 22. Importir Produsen Plastik 23. Importir Produsen Bahan Berbahaya (B2) 24. Importir Produsen Bahan Perusak Ozon (BPO) 25. Importir Produsen Limbah Non B3 26. Importir Produsen Nitrocellulose (NC) 27. Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi 28. Importir Produsen 4 Chhro-3,5-DimethylPhenol (PCMX) 29. Importir Produsen Sodium Tripolyphosphate (STPP) 30. Importir Terdaftar Besi atau Baja 31. Importir Terdaftar Gula Kristal Putin 32. Importir Terdaftar Cakram Optik 33. Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwama, Mesin Fotokopi Berwama dan Mesin Printer Berwama 34. Importir Terdaftar Intan Kasar 35. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol 36. Importir Terdaftar Sakarin dan Garamnya 37. Importir Terdaftar Garam

38. Importir Terdaftar Nitrocellulose (NC) 39. Importir Terdaftar Prekursor Non Farmasi 40. Importir Terdaftar Bahan Perusak Ozon (BPO) 41. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial) 42. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan 43. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet 44. Persetujuan Impor Barang Hibah 45. Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru 46. Persetujuan Impor Barang Sementara 47. Persetujuan Impor Tidak Re-Ekspor Barang Ex-Impor Sementara 48. Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg 49. Persetujuan Impor Beras 50. Persetujuan Impor Cengkeh 51. Persetujuan Impor Gula Kristal Putin (Plantation White Sugar) 52. Persetujuan Impor Cakram Optik 53. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwama, Mesin Fotokopi Berwama dan Mesin Printer Berwama 54. Persetujuan Impor Minyak dan Gas Bumi 55. Persetujuan Impor Minuman Beralkohol 56. Persetujuan Impor Sakarin dan Garamnya 57. Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi 58. Persetujuan Impor Garam Industri 59. Persetujuan Impor Intan Kasar 60. Persetujuan Impor Siklamat 61. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya (B2) 62. Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial) 63. Persetujuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO) 64. Persetujuan Impor Nitrocellulose (NC) 65. Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi 66. Persetujuan Impor Tanpa API 67. Persetujuan Impor tanpa NPIK untuk barang kiriman 68. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan 69. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet 70. Persetujuan Impor Mutiara 71. Persetujuan Impor Baja Paduan 72. Produsen Importir

91

92





JENIS-JENIS PERIJINAN IMPOR YANG HANYA DAPAT DILAYANI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK (MANDATORY ON-LINE) MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 1. Importir Produsen Produk Hortikultura

Dalam rangka pencapaian upaya Peningkatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah. Program Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah menetapkan beberapa target capaian indikator sebagai berikut:

Indikator TARGET 2015 2016 2017 2018 2019

2. Importir Terdaftar Produk Hortikultura 3. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan 4. Importir Terdaftar Produk Tertentu : a. Elektronika b. Alas Kaki c. Pakaian Jadi d. Mainan Anak e. Produk Makanan dan Minuman f. Obat Tradisional dan Herbal g. Kosmetik 5. Persetujuan Impor Produk Hortikultura 6. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan 7. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) : a. Beras b. Jagung

001 Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah 002 Layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

3keg

5 keg

5 keg

5 keg

5 keg

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

003 Fasilitasi promosi dan diklat ekspor

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

005 Sosialisasi Pemanfaatan AEC 2015

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

c. Kedelai

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri daerah dilakukan koordinasi

d. Gula

dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah yang melibatkan aparatur daerah, pelaku

e. Elektronika dan Komponen

usaha di daerah ataupun instansi lainnya. Diharapkan dengan dilakukannnya koordinasi dan pembinaan

f. Tekstil dan Produk Tekstil

fasilitasi perdagangan luar negeri daerah pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah dapat

g. Mainan Anak

berjalan optimal dan tepat sasaran. Target jumlah koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar

4.2 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (Dekonsentrasi) Strategi Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

negeri daerah dihitung jumlah koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah yang dilaksanakan pertahun yang dibiayai dari APBN. Layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah Dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah serta mendukung optimalisasi capaian peningkartan layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah, dilakukan layanan

Koordinasi dan

Layanan fasilitasi

pembinaan fasilitasi

perdagangan luar

perdagangan luar negeri daerah

Sosialisasi Pemanfaatan AEC 2015

negeri daerah

fasilitasi perdagangan luar negeri daerah baik terkait impor maupun ekspor. Diharapkan dengan dilakukannnya layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah, dapat memudahkan pelaku usaha untuk berusaha dan memperoleh iklim usaha perdagangan luar negeri yang kondusif dan berdampak positif bagi pertumbuhan usaha di daeah. Target layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah dihitung jumlah layananfasilitasi perdagangan luar negeri daerah yang dilaksanakan pertahun yang dibiayai dari APBN.

Strategi Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Fasilitasi promosi dan diklat ekspor Dalam rangka peningkatan diversifikasi pasar ekspor serta mendukung pelaku usaha untuk menembus pasar, dilakukan fasilitas promosi dan diklat ekspor. Diharapkan dengan dilakukannnya fasilitasi promosi dan diklat ekspor, dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk mepromosikan produknya. Target Fasilitasi promosi dan diklat ekspor, dihitung dari jumlah kegiatan fasilitasi promosi dan diklat ekspor yang dilaksanakan di Fasilitasi promosi

daerah selama 1 (satu) tahun yang dibiayai dari APBN.

dan diklat ekspor Sosialisasi Pemanfaatan AEC 2015 Dalam rangka peningkatan fasilitas perdagangan luar negeri, dan sebagai sosialisasi hasil perundingan kerjasama internasional yang telah dilakukan, dilaksanakan sosialisasi Pemanfaatan AEC, diharapkan

93

94





dengan dilakukannnya sosialisasi tersebut pelaku usaha ataupun aparatur daerah memahami dan dapat meamfaatkan fasilitasi yang dapat digunakan dalam perjanjian intyernasional yang ada di AEC.Target sosialisasi pemanfaatan AEC 2015, dihitung dari jumlah kegiatan sosialisasi pemanfaatan AEC 2015 yang dilaksanakan di daerah selama 1 (satu) tahun yang dibiayai dari APBN.

RENCANA AKSI PUSAT DAN DAERAH BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perkembangan Ekspor nonmigas menurut Provinsi KAL. Utara

1.072,00 Juta US$

2015

0,89 (%)

GORONTALO

31

Peran (%) 2015

Juta US$

SULTENG

454

2015

0,03 (%)

Juta US$

2015

0,38 (%)

Peran (%) 2015

Peran (%) 2015

up

PU S AT

LAMPUNG

PAPUA

3.552,00 Juta US$

2015

2,93 (%) Peran (%) 2015

NTB

1.196,00 Juta US$

2015

0,99 (%)

NTT

19

Juta US$

2015

1.800,00 Juta US$

2015

1,49 (%) Peran (%) 2015

0,02 (%) Peran (%) 2015

down -9,45

Perub (%) 2015/2014

Total 2015

NON MIGAS 121.047,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan

DKI JAKARTA JAWA TIMUR KALIMANTAN TIMUR RIAU RIAU ISLANDS SUMATERA UTARA KALIMANTAN SELATAN JAWA TENGAH SUMATERA SELATAN SUMATERA BARAT SULAWESI SELATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANTEN SULAWESI UTARA JAMBI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH SULAWESI TENGGARA BALI JAWA BARAT SULAWESI BARAT BENGKULU MALUKU PAPUA BARAT MALUKU UTARA DI YOGYAKARTA ACEH

Pengembangan Fasilitasi Ekspor Impor Online melalui INATRADE Fasilitasi ekspor melalui penguatan Instansi Penerbit SKA (IPSKA, e-SKA)

Peran (%) 2015

Jan-Nov 2015

Melanjutkan Deregulasi dan Debirokratisasi (Peraturan ekspor dan impor)

Perub (%) 2015/2014

Peran (%) 2015

42.559,00 -2,90 35,16 15.282,00 -7,40 12,62 10.114,00 -22,81 8,36 9.896,00 -10,16 8,18 8.058,00 -13,84 6,66 7.075,00 -18,49 5,84 5.256,00 -29,04 4,34 4.811,00 -0,39 3,97 1.928,00 -16,43 1,59 1.634,00 -16,68 1,35 1.301,00 -18,84 1,07 1.086,00 -25,87 0,90 886 -32,93 0,73 749 -19,72 0,62 806 -2,18 0,67 521 -15,01 0,43 418 -12,37 0,35 121 -60,46 0,10 231 -16,61 0,19 77 -66,67 0,06 0 -100,00 76 -16,48 0,06 4 -95,35 0,00 14 -69,57 0,01 10 -64,29 0,01 10 -33,33 0,01 0 0 -

Fasilitasi Pembiayaan Ekspor (National Interest Account) Kelancaran Arus Barang

D IN A S P R OV IN S I Sosialisasi Peraturan Ekspor dan Impor bagi dunia usaha di daerah (FGD, Bimtek, Diseminasi) Sosialisasi portal INATRADE dan INSW kepada Dunia usaha di daerah; Meningkatkan layanan fasilitasi ekspor melalui pelayanan dokumen SKA bagi eksportir Penguatan pembiayaan ekspor bagi UKM ekspor

S IN ER GY

Dukungan kelancaran arus barang di daerah.

95





3.

4.

5.

6.

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Direktorat Impor

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan impor koordinasi denga Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar Dit. Pengamanan Peningkatan Pengamanan Perdagangan dengan melakukan Perdagangan penyelesaian penanganan semua kasus yang masuk ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (100%)

SEKRETARIS DITJEN DAGLU

2.

Unit Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan pertanian dan kehutanan yang diatur, sebesar 5,5% di tahun 2015 dan 7,5% di tahun 2019 Pengelolaan ekspor produk Industri dan Pertambangan Peningkatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan melakukan upaya peningkatkan ekspor produk olahan industri dan pertambangan yang diatur, sebesar 6% di tahun 2015 dan 8 % di tahun 2019 Pengelolaan impor Melaksanakan program prioritas nasional, melalui Peningkatan Program Subtitusi Impor (Barang Modal / Bahan Baku, Penolong Dan Barang Konsumsi) diharapkan Presentase Penurunan Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor di tahun 2015 adalah sebesar 7% dan di tahun 2019 adalah sebesar 6%. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor − Penyelesaian Perizinan Ekspor Impor sesuai dengan SLA, 75% ditahun 2015 dan 95% di tahun 2019 − Peningkatan Rasio Nilai Ekspor yang Menggunakan SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi terhadap Total Ekspor , 65% di tahun 2015 dan 73% di tahun 2019. − Presentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan on Line 15% di tahun 2015 dan 35% di tahun 2019. Dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Persentase Capaian Kebijakan tentangPendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 80% di tahun 2015 dan 100% di tahun 2019.

DIREKTUR IMPOR

Dalam upaya mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi peningkatan Perdagangan Luar Negeri, perlu dilakukan pengelolaan terhadap struktur dan kelembagaan organisasi yang mendukung terhadap pencapaian tersebutoleh 6 (Enam) unit eselon II yaitu :

DIREKTUR EKPOR PRODUK NDUSTRI DAN PERTAMBANGAN


DIREKTUR EKPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANANI

Dalam Mendukung Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi

DIREKTUR FASILITASID EKSPOR DAN IMPOR

IREKTUR PENGAMANAN PERDAGANGAN

STRUKTUR- KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

STRUKTUR DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

96

97

98





SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SEKRETARIAT DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi, penyusunan dan revisi rencana program dan anggaran, pemantauan program serta pelaksanaan urusan administrasi kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; b. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, supervisi kebijakan, evaluasi kinerja, dan penyusunan laporan, serta penyajian data informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; c. pelaksanaan urusan tata kelola administrasi keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Kerja Sama; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Hukum dan Pelaporan; dan d. Bagian Kepegawaian dan Umum. Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan revisi rencana program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan urusan administrasi kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi, penyusunan, revisi dan review program di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; b. Koordinasi, penyusunan, dan revisi anggaran kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; c. Pemantauan program dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan, koordinasi,

penyusunan, revisi, serta review program di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri b. Subbagian Penyusunan Anggaran Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi, penyusunan, review, serta revisi rencana, anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri c. Subbagian Pemantauan Program dan Kerja Sama. Subbagian Pemantauan Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pemantauan program, serta penyiapan bahan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata kelola administrasi keuangan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), akuntansi dan Barang Milik Negara, serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran pada di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. Pengelolaan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, tunjangan kinerja, supervisi dan evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. b. Pelaksanaan urusan, supervisi serta evaluasi akuntansi dan barang milik negara serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan tata laksana pembayaran gaji, tunjangan pegawai, tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria managemen risiko pelaksanaan anggaran, supervisi dan evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. b. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan sistem akuntansi keuangan dan barang milik negara, verifikasi dan penghapusan Barang Milik Negara, penyusunan laporan realisasi pengelolaan anggaran keuangan, melakukan urusan serta supervisi dan evaluasi akuntansi dan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Bagian Hukum dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, evaluasi kinerja, dan penyusunan laporan, serta penyajian data informasi publikdi lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan, koordinasi telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, supervisi dan evaluasi kebijakan dilingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; b. penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan, serta supervisi dan evaluasi kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; c. penyiapan bahan, koordinasi, pengolahan, penyajian, supervisi dan evaluasi penyajian data informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

99



KASUBBAG.AKUNTANSI DAN BARANG MILIK NEGARA

TETAP

RUBAH NOMENKLATUR

NOMENKLATUR SAMA, TAPI ADA PERUBAHAN TUS I

KASUBBAG.INFORMASI PUBLIK

KASUBBAG.EVALUASI DAN PELAPORAN KASUBBAG.PENYUSUNAN ANGGARAN

KASUBBAG PEMANTAUAN DAN KERJA SAM A

KASUBBAG.HUKUM KASUBBAG.PENYUSUNAN PROGRAM

b. Subbagian Umum. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan, koordinasi, supervisidan evaluasi pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, tatapersuratan, kearsipan dan dokumentasi serta rumah tangga di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

KABAG. HUKUM DAN PELAPORAN

a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan, koordinasi, supervisi dan evaluasi tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, disiplin pegawai, penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

KABAG. PROGRAM DAN KERJASAMA

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

SEKRETARIS DITJEN DAGLU

c. Subbagian Informasi Publik. Subbagian Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi, pengolahan, penyajian, supervisi dan evaluasi penyajian data informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha serta pengembangan kepegawaian, organisasi, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan, koordinasi, supervisi dan evaluasi tata usaha kepegawaian, pengembangan, kesejahteraan, disiplin pegawai, penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan b. pelaksanaan urusan, koordinasi, supervisi dan evaluasi pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, tatapersuratan, kearsipan dan dokumentasi serta rumah tangga di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

KABAG. KEUANGAN

b. Subbagian Evaluasi Pelaporan; Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan, serta supervisi dan evaluasi kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

KASUBBAG.PERBENDAHARAAN DAN GAJI

KABAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Bagian Hukum, Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Hukum; Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, koordinasi telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, supervisi dan evaluasi kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

KASUBBAG.UMUM


KASUBBAG.KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI


DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN

100

101

102






Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah. Direktorat Ekspor Produk Pertaniandan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produkTanamanPangan, Hortikultura, PerikanandanP eternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaanekspor yang bernilai tambah produkTanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempahrempah dan Kehutanan; e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan; f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, Perkebunan, Tanaman Bahan Penyegar, Rempah-rempah dan Kehutanan; g. Pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Direktorat Ekspor Produk PertaniandanKehutanan: a. Subdirektorat TanamanPangan, Hortikultura, PerikanandanPeternakan; b. Subdirektorat Perkebunan; c. Subdirektorat TanamanBahanPenyegardanRempahrempah; d. SubdirektoratKehutanan; e. Subbagian Tata Usaha. Subdirektorat TanamanPangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan.

Subdirektorat Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produkTanamanPangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan; e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan; f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur. Subdirektorat Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Peternakan terdiri atas: a. Seksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura; Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman pangan dan hortikultura. b. Seksi Perikanan dan Peternakan. Seksi Perikanan dan Peternakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk perikanan dan peternakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk perikanan dan peternakan. Subdirektorat Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk perkebunan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk perkebunan.Subdirektorat Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan dan tanaman semusim; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan dan tanaman semusim; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor tanaman tahunan dan tanaman semusim; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk tanaman tahunan dan tanaman semusim; e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan dan tanaman semusim; f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk tanaman tahunan dan tanaman semusim; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur. Subdirektorat Perkebunan terdiri atas: a. Seksi Tanaman Tahunan; Seksi Tanaman Tahunan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman tahunan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman tahunan. b. Seksi Tanaman Semusim.

103

104




Seksi Tanaman Semusim melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman semusim, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman semusim. Subdirektorat TanamanBahanPenyegardanRempah – rempah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman bahan penyegar dan rempah - rempah, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman bahan penyegar danrempah-rempah. Subdirektorat Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah rempah menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaanekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah - rempah; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah - rempah; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah - rempah; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk Tanaman Bahan Penyegar danRempah - rempah; e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah - rempah; f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah - rempah; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur. Subdirektorat Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah-Rempah Kehutanan terdiri atas: a. Seksi Tanaman Bahan Penyegar; Seksi Tanaman Bahan Penyegar melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk tanaman bahan penyegar, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk tanaman bahan penyegar. b. Seksi Rempah - rempah. Seksi Rempah – rempah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk rempah-rempah, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk rempah - rempah. Subdirektorat Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk kehutanan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk kehutanan.Subdirektorat Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan produk kayu dan hasil kayu bukan kayu; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan produk kayu dan hasil kayu bukan kayu; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor produk hasil kayu dan produk kayu dan hasil kayu bukan kayu; d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan ekspor produk hasil kayu dan produk kayu dan hasil kayu bukan kayu; e. Pelaksanaan monitoring kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan produk kayu dan hasil kayu bukan kayu; f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor produk hasil kayu dan produk kayu


h.

dan hasil kayu bukan kayu; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Kehutanan terdiri atas: a. Seksi Hasil Kayu dan Produk Kayu; Seksi Hasil Kayu dan Produk Kayu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk hasil kayu dan produkkayu, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk hasil kayu dan produk kayu b.

Seksi Hasil Hutan Bukan Kayu. Seksi Hasil Hutan Bukan Kayu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan ekspor yang bernilai tambah produk produk hasil hutan bukan kayu, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekspor produk hasil hutan bukan kayu.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyedia dan pengolah data, penyusunan rencana kerja, dokumentasi, penyusunan laporan dan melakukan tata kelola administrasi keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, barang milik negara, serta perlengkapan dan kerumah tanggaan Direktorat.

105





DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN


106

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan peningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka dan jasa, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produk pertambangan; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produk pertambangan; c. Penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka dan jasa, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produkpertambangan; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakanpeningkatan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil, produk aneka danjasa, kerajinan, logam, mesin, transportasi, elektronika, kimia, industri agro, minyak dan gas bumi, produk pertambangan;dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan terdiri atas: a. Subdirektorat Produk TPT, Aneka; b. Subdirektorat Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; c. Subdirektorat Produk Industri Agro dan Kimia; d. Subdirektorat Produk Migas dan Pertambangan; dan e. Subbagian Tata Usaha. Subdirektorat Produk TPT, Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, danpenyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil serta produk aneka dan jasa. Subdirektorat Produk TPT, Aneka dan Jasa menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil serta produk aneka; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil serta produk aneka; dan • penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil serta produk aneka. Subdirektorat Produk TekstidanProdukTekstil(TPT), Aneka terdiri atas:

107

108


• Seksi Produk TPT Seksi Produk TPT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri tekstil dan produk tekstil. • Seksi Produk Aneka. Seksi Produk Aneka dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dankriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk Aneka. Subdirektorat Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, danpenyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri logam, produk industri mesin dan produk industri elektronika. Subdirektorat Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekspor produk logam, mesin, alat transportasi dan elektronika; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dankriteria ekspor produk logam, mesin, alat transportasi dan elektronika; dan • penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk logam, mesin, alat transportasi dan elektronika. Subdirektorat Logam, Mesin dan Elektronika terdiri atas: • Seksi Produk Logam dan Mesin Seksi Produk Logam dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk logam dan mesin. • Seksi Produk Alat Transportasi dan Elektronika. Seksi Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk alat transportasi dan elektronika. Subdirektorat Produk Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro dan kimia. Subdirektorat Produk Industri Agro dan Kimia menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro dan kimia; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ekspor produk industri agro dan kimia; dan • penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro dan kimia. Subdirektorat Produk Agro dan Kimia terdiri atas: • Seksi Produk Agro Seksi Produk Industri Agro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk industri agro. • Seksi Produk Kimia Seksi Produk Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk kimia.


Subdirektorat Produk Migas dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, danpenyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk migas dan pertambangan. Subdirektorat Produk Migas dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi: • penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor produk migas dan pertambangan; • penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan ekspor produk migas dan pertambangan; dan • penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor produk migas dan pertambangan. Subdirektorat Migas dan Pertambangan terdiri atas: a. Seksi Migas Seksi Migas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dankriteria, sertabimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor minyak dan gas bumi. b. Seksi Produk Pertambangan. Seksi Produk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dankriteria, sertabimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor produk pertambangan. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat.

109





DIREKTORAT IMPOR

TUGAS DIREKTORAT IMPOR: Direktorat Impor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor.

DIREKTORAT IMPOR

110

FUNGSI DIREKTORAT IMPOR Dalam melaksanakan tugasnya,Direktorat Impor menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah. b. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah. c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah. d. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbahserta surpervisi pengelolaan angkapengenal importir. e. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah. f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang imporbarang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, barang kimia, tambang dan limbah. g. Pelaksanaan urusan administrasidan tata usaha Direktorat. h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. DIREKTORAT IMPOR TERDIRI ATAS: a. Subdirektorat Barang Modal. b. Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. c. Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri. d. Subdirektorat Barang Konsumsi. e. Subdirektorat Barang Kimia, Tambang dan Limbah.

111

112




TUGAS DAN FUNGSI SUBDIREKTORAT: A. Subdirektorat Barang Modal: Tugas: Melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang modal, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang modal. Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor mesin, peralatan mesin dan alat angkut. b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor mesin, peralatan mesin dan alat angkut. c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor mesin, peralatan mesin dan alat angkut. d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi impor mesin, peralatan mesin dan alat angkut. e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor mesin, peralatan mesin dan alat angkut. f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaanimpormesin, peralatan mesin dan alat angkut. g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur. Subdirektorat Barang Modal terdiri dari: a. Seksi Mesin dan Peralatan Mesin; Seksi Mesin dan Peralatan Mesin mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor mesin dan peralatan mesin, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor mesin dan peralatan mesin dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor mesin dan peralatan mesin. b. Seksi Alat Angkut. Seksi Alat Angkut mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impordalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor mesin dan peralatan mesin, menyusun rencana kerja pengelolaan impor alat angkut, menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi kebijakan pengelolaan impor alat angkutdan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor alat angkut. B. Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan: Tugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. b. penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. d. pemberian bimbingan teknis, surpervisi impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. e. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.


f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan imporbarang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur. Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan terdiri dari: a. Seksi Barang Pertanian dan Kehutanan Seksi Barang Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor barang pertanian dan kehutanan, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang pertanian dan kehutanan dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang pertanian dan kehutanan. b. Seksi Barang Kelautan dan Perikanan. Mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor barang kelautan dan perikanan, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang kelautan dan perikanan dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang kelautan dan perikanan. C. Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri

Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri.

Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri. b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri. c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor barang aneka industri dan bahan baku industri. d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi impor barang aneka industri dan bahan baku industri. e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri. f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan imporbarang aneka industri dan bahan baku industri. g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri terdiri dari: a. Seksi Barang Aneka Industri; Mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang aneka industri dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang aneka industri.

b. Seksi Bahan Baku Industri. Mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan impor bahan baku industri, menyiapkan rencana kerja

113

114





a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah. b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah. c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah. d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi imporbarang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah. e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah. f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan imporbarang kimia, bahan berbahaya, barang tambang dan limbah. g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor bahan baku industri dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor bahan baku industri. D. Subdirektorat Barang Konsumsi

Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama.

Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama. b. Penyiapan rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama. c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor dan pengawasan impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama. d. Pemberian bimbingan teknis, surpervisi imporbarang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama. e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama. f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengelolaan imporbarang konsumsi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama. g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur. Subdirektorat Barang Konsumsi terdiri dari: a. Seksi Barang Konsumsi Tahan Lama Seksi Barang Konsumsi Tahan Lama mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang konsumsi tahan lama. b.

Seksi Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama. Seksi Barang Konsumsi Tidak Tahan Lamamempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang konsumsi tidak tahan lama, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tidak tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang konsumsi tidak tahan lama.

E. Subdirektorat Barang Kimia, Tambang dan Limbah: Tugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia, tambang dan limbah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria impor, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang kimia, tambang dan limbah. Fungsi :

Subdirektorat Barang Kimia, Tambang dan Limbah terdiri dari: a. Seksi Barang Kimia dan Bahan Berbahaya; Seksi Barang Kimia dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang kimia dan bahan berbahaya, menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang kimia dan bahan berbahaya. b. Seksi Barang Tambang dan Limbah. Seksi Barang Tambang dan Limbah mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan, menganalisa data impor dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pengelolaan impor barang tambang dan limbah., menyiapkan rencana kerja pengelolaan impor, pelaksanaan bimbingan teknis, suvervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan impor barang konsumsi tahan lama dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan kebijakan impor barang tambang dan limbah.

F. Subbagian Tata Usaha. Tugas: melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja, penyusunan data dan pelaporan sertamelakukan tata kelola keuangan,administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, Barang Milik Negara perlengkapan dan kerumahtanggaan Direktorat.

115





DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR


116

Tugas Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor dan impor. Fungsi Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor: 1. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang, Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang; 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang, Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang; 3. Penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang, Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang; 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang Ketentuan Asal Barang, Pelayanan Ekspor dan Impor, Sarana dan Prasarana Perdagangan, Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, dan Peningkatan Akses Barang; 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor terdiri dari: 1. Sub Direktorat Ketentuan Asal Barang; 2. Sub Direktora Pelayanan Ekspor dan Impor; 3. Sub Direktorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan; 4. Sub Direktorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran; Sub Direktorat Peningkatan Akses Barang.

1. Sub-Direktorat Ketentuan Asal Barang mempunyai tugas dan fungsi:

a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma dan standar ketentuan asal barang. b. Mengikuti sidang perundingan perdagangan internasional terkait dengan perjanjian kerjasama antar negara sebagai institusi yang mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam Ketentuan Asal Barang Indonesia. c. Menyiapkan perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan, prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai implementasi hasil perundingan perjanjian

117

118




kerjasama di bidang Perdagangan International. d. Melaksanakan kebijakan, prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai operasionalisasi hasil perundingan perjanjian kerjasama di bidang Perdagangan International. e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan ketentuan asal barang. f. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas implementasi kebijakan, prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dalam memfasilitasi ekspor dan impor barang Indonesia. g. Menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan prosedur ketentuan asal barang dan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA). h. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. i. Bertanggungjawab atas pengelolaan, operasional, dan evaluasi sistem elektronik e-SKA yang merupakan fasilitas penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) secara on-line sebagai implementasi kebijakan prosedur dan dokumen ketentuan asal barang Indonesia. Sub-Direktorat Ketentuan Asal Barang terdiri atas: a. Seksi Prosedur Ketentuan Asal Barang Seksi Prosedur Ketentuan Asal Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas prosedur ketentuan asal barang Indonesia, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis, supervisi kebijakan dan upaya peningkatan kualitas SDM Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal atas prosedur ketentuan asal barang serta secara umum memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. b.

Seksi Surat Keterangan Asal. Seksi Surat Keterangan Asal mempunyai tugas khususnya melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis, supervisi kebijakan atas dokumen Surat Keterangan Asal (SKA), dan upaya peningkatan fasilitas penerbitan dokumen SKA melalui sistem elektronik Surat Keterangan Asal (e-SKA) yang serta secara umum memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

2. Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor

Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor mempunyai tugas dan fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan integrasi data informasi dan dokumen; b. pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pengembangan, serta pemeliharaan sistem aplikasi layanan; c. pelaksanaan bimbingan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria terhadap perijinan di bidang Ekspor dan Impor; d. koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait perijinan ekspor dan impor di bidang pelayanan Ekspor dan Impor; e. pelaksanaan peningkatan SDM untuk petugas di Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP I); f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait data, sistem aplikasi layanan, dan pengguna sistem aplikasi serta petugas di bidang pelayanan Ekspor dan Impor. Subdirektorat Pelayanan Ekspor dan Impor terdiri atas: a. SeksiAnalisa dan Kerjasama PelayananEkspor dan Impor;


b.

Seksi Analisa dan Kerjasama Pelayanan Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan Kementerian teknis, penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisa pelayanan Ekspor dan Impor terkait dengan data, sistem aplikasi layanan, dan pengguna sistem aplikasi serta petugas UPTP I. SeksiFasilitas Sistem PelayananEkspor dan Impor. Seksi Fasilitas Sistem Pelayanan Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan Ekspor dan Impor terkait dengan kelancaran penerbitan perijinan ekspor dan impor melalui ketersediaan data, sistem aplikasi layanan, operasional serta sarana dan prasarana UPTP I.

3. Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan

Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi : a. perencanaan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI; b. pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI; c. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan kegiatan sosialisasi dalam rangka fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI d. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI e. penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI f. perumusan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi regulasi di bidang pelaksanaan kebijakan fasilitasi untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kepelabuhan di Wilayah Perbatasan dan MP3EI Subdirektorat Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan terdiri dari: a. Seksi Transportasi dan Kepelabuhan Seksi Transportasi dan Kepelabuhanan mempunyai tugasmelakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan terkait kinerja sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran perdagangan ekspor dan impor dan kepelabuhan di wilayah perbatasan.

119

120




b.

Seksi Kawasan Perdagangan Seksi Kawasan Perdagangan mempunyai tugasmelakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dalam rangka implementasi regulasi untuk menunjang kelancaran perdagangan ekspor dan impor, percepatan perluasan pembangunan ekonomi di bidang konektivitas global, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kawasan Perdagangan yang meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, dan MP3EI.

4. Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran:

Subdirektorat Sistem Pembiayaan dan Pembayaran, mempunyai tugas dan fungsi : a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran. b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur dan kriteria fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran; dan d. menyiapkan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor di bidang sistem pembayaran. Subdirektorat Sistem Pembiayaandan Pembayaran terdiri atas: a.

b.

Seksi Sistem Pembiayaan; Seksi Sistem Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan forum peningkatan akses pembiayaan perdagangan, bimbingan teknis pembiayaan perdagangan, workshop peningkatan pemahaman eksportir/ukm ekspor terhadap akses pembiayaan, peningkatan akses pasar untuk mendukung pembiayaan, monitoring dan evaluasi permasalahan & pemanfaatan fasilitas pembiayaan. Seksi Sistem Pembayaran Seksi Sistem Pembayaran mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, sistem informasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan forum pembayaran perdagangan, sosialisasi sistem pembayaran perdagangan, monitoring dan evaluasi permasalahan & pemanfaatan fasilitas pembayaran perdagangan.

5. Subdirektorat Peningkatan Akses Pasar

Subdirektorat Peningkatan Akses Pasar mempunyai tugas dan fungsi : a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma dan standar peningkatan akses pasar. b. Mengikuti sidang perundingan perdagangan internasional terkait dengan perjanjian kerjasama antar negara sebagai pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia. c. Menyiapkan perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan, serta prosedur peningkatan akses pasar sebagai implementasi kebijakan pemerintah. d. Melaksanakan kebijakan, prosedur peningkatan akses pasar sebagai operasionalisasi kebijakan pemerintah. e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan akses pasar. f. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas implementasi kebijakan, prosedur peningkatan akses pasar dalam memfasilitasi ekspor dan impor barang Indonesia.


g. h. i.

Menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan prosedur peningkatan akses pasar. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan evaluasi data pelaporan sebagai implementasi kebijakan peningkatan akses pasar.

Sub-Direktorat Peningkatan Akses Pasar terdiri atas: a. Seksi Informasi Akses Pasar; Seksi Informasi Akses Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas informasi akses pasar, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan mengenai informasi akses pasar serta secara umum memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. b.

Seksi Imbal Dagang. Seksi Imbal Dagang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar atas prosedur imbal dagang termasuk di dalamnya melakukan koordinasi, perencanaan dan terlibat di dalam perundingan perdagangan internasional, melakukan bimbingan teknis, supervisi kebijakan imbal dagang serta memberi dukungan fasilitasi dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

6. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi: Melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat

121





DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN

Tugas Direktorat Pengamanan Perdagangan: Direktorat Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan dan pengamanan perdagangan.


122

Fungsi Direktorat Pengamanan Perdagangan: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi,eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain; b. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain; c. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain; d. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

6. Sub Bagian Tata Usaha

Direktorat Pengamanan Perdagangan terdiri atas : a. Subdirektorat ProdukAgro; b. Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimia; c. Subdirektorat Produk TPT dan Aneka; d. Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika; dan e. Subbagian Tata Usaha.

1. Sub-Direktorat Produk Agro

Subdirektorat Pelayanan Produk Agro mempunyai tugas dan fungsi : Subdirektorat Produk Agro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan

123

124




teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Agro. Subdirektorat Produk Agromenyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Agro; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Agro; dan c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Agro. Subdirektorat Produk Agro terdiri atas: a. Seksi Produk Hasil Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan; Seksi Produk Hasil Pertanian,Kehutanan dan Perkebunanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Hasil Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan.


yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Logam, Mesin dan Kimia. Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiamenyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Logam, Mesin dan Kimia; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriapelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Logam, Mesin dan Kimia; dan c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Logam, Mesin dan Kimia. Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiaterdiri atas: a. Seksi Produk Logam dan Mesin; Seksi Produk Logam dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Logam dan Mesin. b.

b. Seksi ProdukHasil Perikanan dan Peternakan. Seksi Produk Hasil Perikanan dan Peternakanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Hasil Perikanan dan Peternakan.

2. Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimia

Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiamempunyai tugas dan fungsi : Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimiamempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional

Seksi Produk Kimia. Seksi Produk Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Kimia.

3. Subdirektorat Produk TPT dan Aneka

Subdirektorat Produk TPT dan Aneka mempunyai tugas dan fungsi: Subdirektorat Produk TPT dan Anekamempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk TPT dan Aneka.

125

126





a. Subdirektorat Produk TPT dan Aneka menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk TPT dan Aneka; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk TPT dan Aneka; dan c. penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk TPT dan Aneka. Subdirektorat ProdukTPT dan Aneka terdiri atas: a. SeksiProduk TPT Seksi Produk TPTmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk TPT. b. Seksi Produk Aneka . Seksi Produk Anekamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Aneka.

4. Subdirektorat Produk TPT dan Aneka

Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika mempunyai tugas dan fungsi: Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronikamempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Transportasi, Telematika dan Elektronika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronikamenyelenggarakan fungsi:

b.

c.

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untukProduk Transportasi, Telematika dan Elektronika; dan penyiapan bahan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika.

Subdirektorat ProdukTransportasi, Telematika dan Elektronikaterdiri atas: a. Seksi Produk Alat Transportasi Seksi Produk Alat Transportasimempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Alat Transportasi. b. Seksi Produk Telematika dan Elektronika. Seksi Produk Telematika dan Elektronikamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan di bidang pembelaan atas tuduhan dumping dan/ atau subsidi, eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor, Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, dan kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain untuk Produk Telematika dan Elektronika.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan,perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat.

127

128





Dalam mencapai arah kebijakan dan strategi perdagangan luar negeri tersebut, Ditjen. Perdagangan Luar Negeri juga memperkuat lembaga dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta struktur yang mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi tersebut di atas. Dalam mencapai Arah Kebijakan dan Strategi Perdagangan Luar Negeri tersebut, Ditjen Perdagangan Luar Negeri di perkuat dengan SDM yang berjumlah ± 270 orang sampai dengan akhir tahun 2015.

KERANGKA

REGULASI

Dalam Mendukung Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perdagangan Luar Negeri Dalam upaya mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi peningkatan Perdagangan Luar Negeri, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan terhadap kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Penataan dan pengelolaan tersebut tertuang dalam Kerangka Regulasi, sebagaimana terlampir pada lampiran II.

129

130


Kerangka Pendanaan


131

132


BAB-IV

Kerangka Pendanaan


Peran pendanaan sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan program Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Dana pembangunan Perdagangan Luar Negeri bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Perdagangan dimana setiap kegiatan di dalam program Ditjen Perdagangan Luar Negeri harus disesuaikan dengan visi dan misi yang telah ditentukan dan sejalan dengan rencana strategis Kementerian Perdagangan TA. 2015 - 2019. Dalam hal alokasi anggaran, Ditjen Perdagangan Luar Negeri memiliki kebijakan berupa dana Dekonsentrasi yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah. Ditjen Perdagangan Luar Negeri mengalokasikan dana dekonsentrasi khusus untuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh 3 unit terkait yaitu Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor dan Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional. Rancangan kebutuhan pendanaan program perdagangan luar negeri tahun 2015 – 2019 yang bersumber dari APBN direncanakan meningkat dari sebesar Rp 236,02 Milyar pada tahun 2015 menjadi Rp 255,55 milyar pada tahun 2019, rancangan pendanaan tersebut dengan asumsi zero policy (tanpa adanya inisiatif baru hanya menghitung asumsi inflasi). Dengan distribusi pendanaan sebagaimana tercantum pada grafik di atas dan tren pendanaan pada grafik di bawah. Detil kerangka pendanaan terlampir dalam Lampiran I (matriks kerangka pendanaan).

133

134





Alokasi Pendanaan Program untuk Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri daerah Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar

2015

2016

2017

2018

2019

47,19

52,13

54,74

57,48

57,48

8

8,4

8,82

9,26

9,26

Pengelolaan Impor

9,9

12,5

13,12

13,78

13,78


23

24,45

25,67

26,95

26,95

5,13

5,13

5,13

5,13

5,13

Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

78

78

78

78

78

Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

1

1,05

1,1

1,16

1,16

Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

135

136


BAB-V

Penutup


Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 20152019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019), yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan perdagangan luar negeri di Indonesia. Renstra ini memuat Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan dan Langkah-langkah Operasional dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada kurun waktu 2015 – 2019. Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perdagangan Luar Negeri ini diharapkan dapat memberikan panduan dan informasi kepada semua pihak baik secara internal maupun eksternal terhadap desain perencanaan program dan kegiatan serta orientasi input yang menjadi tugas pokok dan fungsi Ditjen Perdagangan Luar Negeri sebagai sebuah institusi pemerintah padajangka waktu lima tahunke depan. Meski sebagai sebuah dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, bukan berarti Renstra ini bersifat permanen sampai jangka waktu tersebut. Adanya perubahan atau dinamika pada lingkungan strategis pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri selama jangka waktu tersebut dapat pula berimplikasi terhadap adanya perubahan terhadap subtansi-substansi penting dalam dokumen rencana strategis. Untuk itu adanya perubahan ini agar dapat dipahami sebagai sebuah langkah dalam penyempurnaan ataupun penyesuaian terhadap perbaikan pelaksanaan pembangunan perdagangan luar negeri pada tiap tahun selama jangka waktu periode tersebut. Kiranya, Renstra ini dapat diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagaimana juga tertuang dalam amanat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

137

Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor Pengelolaan Impor Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri daerah

4 *** 5 * 6 * 7 ** 8 **

47.19

52.13

8.40

12.50

24.45

5.13

78.00

1.05

63.80

54.74

8.82

13.12

25.67

5.13

78.00

1.10

63.80

250.38

2017

ALOKASI 245.45

2016

57.48

9.26

13.78

26.95

5.13

78.00

1.16

63.80

255.55

2018

57.48

9.26

13.78

26.95

5.13

78.00

1.16

63.80

255.55

2019

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR DIREKTORAT IMPOR DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

UNIT PENANGGUNGJAWAB

(dalam miliar rupiah)

8

JML KEGIATAN


8.00

9.90

23.00

5.13

78.00

1.00

63.80

236.02

2015


Catatan: * Kegiatan prioritas nasional ** Kegiatan prioritas bidang *** Kegiatan prioritas K/L


3 ***

PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI


2 **

PROGRAM/ KEGIATAN

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

1

LAMPIRAN

Alokasi Pendanaan Program untuk Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri

138 RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

139

***

***

450 SPE 160 orang

005 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk Industri dan Pertambangan

5 peraturan

001 Jumlah rumusan kebijakan ekspor industri dan pertambangan

008 Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor

5.13


30 ET

21Laporan

21Laporan 005 Jumlah laporan evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis pertanian dan kehutanan

003 Jumlah penerbitan eksportir terdaftar

300 orang

250 orang

004 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan

160 orang

480 SPE

45 ET

5 peraturan

5.13

21 Laporan

400 orang

900 SPE

280 ET

13 peraturan

160 orang

490 SPE

50 ET

5 peraturan

5.13

21 Laporan

450 orang

1000 SPE

300 ET

13 peraturan

78.00

1 Peraturan Menteri

1 laporan

1.16

2019







160 orang

470 SPE

40 ET

5 peraturan

5.13

21 Laporan

350 orang

800 SPE

260 ET

13 peraturan

78.00

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri

78.00

1 Rancangan

1 laporan

1.16

2018

1 Rancangan

1 laporan

1.10

2017

TARGET


160 orang

460 SPE

35 ET

5 peraturan

5.13

700 SPE

600 SPE


240 ET

220 ET

14 peraturan

78.00

1 Peraturan Menteri

1 laporan

1.05

2016


14 peraturan

001 Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan

1 Rancangan Peraturan Menteri

78.00

Jumlah peraturan terkait dengan KEK

002

1.00

2015

1 laporan


Jumlah dukungan fasilitasi dan koordinasi bidang perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

001


**

PROGRAM/ KEGIATAN

(Kegiatan Prioritas)

Target Kinerja Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri


141

*

*

250 orang

35 KEG

6 LAP

65,00%

005 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan

006 Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya 007 Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE, SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnya

008 Peningkatan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA preferensi dan Non Preferensi terhadap total ekspor (%)

2000 IT

1000 IP

003 Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT) 004 Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)

1200 IP

5000 IT

10 JENIS

5 Peraturan

1400 IP

5000 IT

10 JENIS

5 Peraturan

13.12

69,00%

6 LAP

35 KEG

350 orang

PERUSAHAAN

1500 IP

5000 IT

10 JENIS

5 Peraturan

13.78

71,00%

6 LAP

35 KEG

400 orang

6500 PERUSAHAAN

100%

2 KEG

Peraturan

2

26.95

15 LAP

1500 IP

5000 IT

10 JENIS

5 Peraturan

13.78

73,00%

6 LAP

35 KEG

450 orang

7000 PERUSAHAAN

100%

2 KEG

Peraturan

2

26.95

15 LAP

DIREKTORAT IMPOR



10 JENIS

5 Peraturan

12.50

67,00%

6 LAP

35 KEG

300 orang

6000

100%

2 KEG

Peraturan

2

25.67

15 LAP


002 Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya

001 Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor

9.90

5000 PERUSAHAAN

004 Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE

Pengelolaan Impor

95%

90%

003 Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online 5500 PERUSAHAAN

2 KEG

2 KEG

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ;

Peraturan

Peraturan

002

2

2

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impr

001

24.45

23.00


15 LAP

15 LAP

006 Jumlah laporan evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis industri dan pertambangan


143

**

**

Layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah Fasilitasi promosi dan diklat ekspor Tersedianya informasi produk potensial daerah Sosialisasi Pemnfaatan AEC 2015

002

003 004 005

1 Keg

1 buku

4 keg

2 jenis

3keg

8 laporan

003 Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan

Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

5 kali

002 Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang

001

20 submisi

001 Penyusunan submisi tuduhan dumping subsidi dan safeguard

47.19

20 submisi

8.00


Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri daerah

8.40

5 Laporan

007 Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor

1 Keg

1 buku

4 keg

2 jenis

5 keg

52.13

8 laporan

13 kali

5 Laporan

400 orang

300 orang

006 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang Impor

3000 SPI

3000 SPI

005 Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI)

1 Keg

1 buku

4 keg

2 jenis

5 keg

54.74

8 laporan

13 kali

20 submisi

8.82

5 Laporan

450 orang

3000 SPI

1 Keg

1 buku

4 keg

2 jenis

5 keg

57.48

8 laporan

13 kali

20 submisi

9.26

5 Laporan

500 orang

3000 SPI

1 Keg

1 buku

4 keg

2 jenis

5 keg

57.48

8 laporan

13 kali

20 submisi

9.26

5 Laporan

500 orang

3000 SPI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI KOORDINASI DENGAN SETDITJEN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL DAN SETDITJEN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL




145

146





LAMPIRAN - II Lampiran Matriks Regulasi Ditjen Perdagangan Luar Negeri

147

Isu Strategis

Peningkatan Ekspor dan daya saing produk Pertanian dan Kehutanan

No

3

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan RPJMN 20152019

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, 2. Pengamanan Meningkatkan neraca Pertumbuhan perdagangan Ekonomi yang dan Inklusif dan pengendalian Berkelanjutan inflasi

1. Peningkatan Ekspor dan daya saing produk industri dan pertambangan;

1. Memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keselamatan manusia dan lingkungan hidup; 2. Kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan moral bangsa; 3. Kesepakatan Internasional; 4. Kesinambungan ketersedian bahan baku industri dalam negeri; 5. Kepentingan dan ketahanan pangan nasional

Arah Kerangka Regulasi

Penyusunan kebijakan umum ekspor produk Industri dan Pertambangan (Permendag No 13 Tahun 2012) untuk Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kepastian berusaha.

Penyusunan kembali Landasan hukum untuk penyelenggaraan kegiatan Perdagangan Luar Negeri sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

1 Penataan Peraturan PerundangUndangan di Bidang Perdagangan Luar Negeri

2



Isu Strategis

No

Urgensi Pembentukan Regulasi

Amanat Undangundang No 7 Tentang Pedagangan

1. Melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring penerbitan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan yang ditata niagakan ekspornya 2. Melakukan Fokus Group Disscussion hasil evaluasi dan monitoring kebijakan tata niaga ekspor produk pertanian dan kehutanan

Evaluasi terhadap Existing Regulation terkait

Perlu adanya penyesuaian terhadap dinamika perubahan lingkungan ekspor produk industri dan pertambangan baik nasional maupun global.

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan

Unit/ Direktorat Penanggung Jawab

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

2. Evaluasi terhadap existing regulaton dilakukan sepanjang tahun pada tahun 2015 s.d 2019

Kementerian Kehutanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Kesehatan; Kementerian Keuangan; Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia; dll

Unit/ Direktorat/ Institusi Terkait

5 tahun (2015 - 2019)

Target Penyelesaian

Kementerian Januari s.d. Desember Perdagangan, (2015 - 2019) kementerian perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BKPM, Kementerian Pertanian, Kementerian kesehatan, BP POM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup.

1. Penyusunan peraturan perundangundangan amanat UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan direncanakan 2 tahun sejak diundangkannya yaitu sepanjang tahun 2015 s.d 2016

Direktorat Impor, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktprat Pengamanan Perdagangan, biro Hukum Kementerian Perdagangan dan Instansi teknis terkait

Dikoordinasikan oleh Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Penataan ulang Peraturan Menteri Perdagangan di bidang Perdagangan Luar Negeri yang mengacu kepada UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Sesuai Amanat UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagai berikut :1. RPP ttg Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor. 2. RPP ttg Tindakan Pengamanan Perdagangan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan

Target Penyelesaian





Pembatasan dan pelarangan komoditi pertanian dan kehutanan NB: secara khusus, A. Kebijakan tata niaga sesuai dengan ekspor produk pertanian arah kebijakan dan kehutanan yang saat dalam rangka ini diatur terdiri dari 7 (tujuh) meningkatkan kebijakan pengaturan dan ekspor produk pelarangan (terlampir*) pertanian dan B. Dalam 5 (lima) tahun kehutanan mendatang kemungkinan terhadap pengaturan kebijakan ekspor prod tanhut yang tata niaga ekspornya bebas tidak dapat ditentukan C. Namun demikian dalam 5 (lima) tahun kedepan sebaiknya dialokasikan menerbitkan kebijakan dengan jumlah yang sama (7 kebijakan per tahun) sebagai antisipasi penerbitan kebijakan ekspor yang belum diatur dan dalam rangka penerbitan penyempurnaan kebijakan lama yang telah diterbitkan, atau sama dengan 7 kebijakan x 1 tahun x 5 tahun = 35 Kebijakan tata niaga/5 tahun

Membuat kebijakan tata niaga ekspor produk pertanian dan kehutanan

Atau Kebutuhan Regulasi

Pengaturan tataniaga ekspor produk: 1. Mineral 2. Batubara 3. Migas 4. Timah 5. Emas & Perak 6. Pupuk 7. Prekursor 8. Skrap

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan




149

Isu Strategis

Pengaturan Ekspor Perdagangan dan Pengendalian Produk Hilirisasi

Peningkatan daya saing ekspor nasional

Isu Strategis

Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh

No

4

4

No

5

Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.


Peningkatan daya saing produk ekspor dan pelaku usaha untuk memperkuat penerimaan devisa negara

Landasan hukum pembentukan atau penetapan unit kerja pengelola INSW di Kemendag.

Landasan hukum untuk penerapan tanda tangan elektronik.


Landasan hukum untuk mendukung peningkatan daya saing produk ekspor dan pelaku usaha ekspor

Amanat dari Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektornik. Amanat dari Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal INSW.

Penyusunan Keputusan Menteri yang membentuk atau menetapkan unit internal di Kemendag yang betanggung jawab terhadap interoperabilitas sistem Inatrade dan INSW.


Penyusunan Peraturan Menteri yang mengatur keabsahan dari tanda tangan elektronik disemua dokumen perijinan.


Penyusunan aturan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mengatur pembiayaan ekspor, penjaminan dan asuransi 1. Amanat UU No. 2/2009 tentang LPEI 2.Amanat UU No. 7/2014 tentang Perdagangan

Peningkatan ekspor produk pertanian dan kehutanan di sektor hilir sehingga meningkatkan ekspor yang bernilai tambah melalui indikator menurunnya penerimaan pendapatan negara dari Bea Keluar (BK)

Penetapan Kebijakan Bea Keluar (BK) ekspor produk pertanian dan kehutanan

Mendorong ekspor dalam bentuk produk bernilai tambah (value added)

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan NB: A. Kebijakan penetapan BK diterbitkan rutin setiap bulan dalam satu tahun B. Komoditi yang saat ini di kenakan BK adalah CPO, Kakao, Kulit dan Kayu C. Sehingga dalam penerbitan kebijakan ekspor produk Tanhut yang di kenakan BK selama 5 tahun kedepan adalah 1 Kebijakan x 12 bulan x 5 tahun = 60 kebijakan BK/5 tahun





Berdasarkan Perpres tsb, diharuskan K/L untuk membentuk/ menunjuk unit yang sudah ada sbg unit kerja. Sehingga perlu dibuat peraturan Menteri Perdagangan terkait Landasan hukum pembentukan atau penetapan unit kerja pengelola INSW di Kemendag sebagai dasar

-


Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor.

Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor.


- Unit regulator perijnan di Kemendag.

Unit regulator perijnan di Kemendag, Pusdatin Kemendag


Ditjen Kekayaan Negara, Badan Kebijakan FiskalKemenkeu ,LPEI, Ditjen PEN, Kemendag

Tahun 2015

Tahun 2015-2016 (Tergantung ketentuan pelaksanan dari PP 82/2012 yang akan diterbitkan Kominfo)

Target Penyelesaian

Tahun 2016

5 tahun (2015 - 2019)

Kementerian Kehutanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Kesehatan; Kementerian Keuangan; Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia; dll

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan

1. Melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring penerbitan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan yang ekspornya dikenakan BK 2. Melakukan Fokus Group Disscussion hasil evaluasi dan monitoring kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan BK

Kesepakatan Direktorat Fasilitasi Bersama antara Ekspor dan Impor Kemendag dengan LPEI tentang Pengembangan Kapasitasdan Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah Pelaku Ekspor Nomor: 02/SJ-DAG/ KB/3/2010

Target Penyelesaian






151

Isu Strategis

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kecenderungan masyarakat yang semakin konsumtif sehingga berdampak pada industri dalam negeri

Ketersediaan dan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan impor barang modal, bahan baku/bahan penolong

No

6

7

8 Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur Penyempurnaan kebijakan impor barang modal dan bahan baku/ bahan penolong yang mendukung pertumbuhan industri barang modal dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna meningkatkan daya saing produk-produk hasil industri

Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan impor produk pangan guna mendukung pasokan dan stabilisasi harga

Penyempurnaan pengaturan importasi barang modal (mesin dan peralatan) dan bahan baku/bahan penolong yang mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan industri pembuatan barang modal dan penyediaan kebutuhan bahan baku/bahan penolong dari dalam negeri

Peraturan yang mengatur sisi suply bahan kebutuhan pokok asal impor untuk mendukung ketersediaan di dalam negeri

Amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan


Direktorat Impor


Penyempurnaan terhadap instrumen dan penetapan jenis barang yang dapat diimpor

Direktorat Impor

Penyempurnaan Direktorat Impor terhadap beberapa kebijakan impor bahan pokok antara lain beras, daging, gula agar dapat mendukung tercapainya keseimbangan harga bagi petani/ peternak dan konsumen akhir

Kebijakan impor barang konsumsi (produk jadi) masih perlu penyempurnaan terkait dengan instrumen dan penetapan jenis barang serta dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kebijakan perlindungan konsumen


Pengaturan importasi produk jadi yang telah dapat diproduksi oleh industri dan UKM di dalam negeri yang mengedepankan keamanan dan kesehatan konsumen

Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan impor yang mendukung daya saing produk dalam negeri dan perlindungan konsumen

Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan dan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing produk hasil industri dan UKM di dalam negeri.

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan






Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kemeterian Perhubungan, BPPT

Kemeterian Pertanian, BPOM dan Kementerian Kesehatan

Kementerian Perindustrian, Kemeterian Pertanian, BPOM, BSN


direncanakan regulasi ada setiap tahun, 2015-2019



Target Penyelesaian



LAMPIRAN - III Indikator Kinerja Program/Kegiatan

153

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang NonMigas yang Bernilai Tambah dan Jasa

2

Meningkatnya 1 Pertumbuhan Ekspor Barang NonMigas yang Bernilai Tambah dan Jasa

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)

5,5

2015

6

6,5

7

2017

7,5

2018

6,5

2017

TARGET

TARGET

2016

2015 2016

Persentase 6 Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan Industri Dan Pertambangan (%)

INDIKATOR

Persentase Pertumbuhan Ekspor Produk Olahan Pertanian Dan Kehutanan (%)

INDIKATOR

8

2019

7

2018

CARA PENGHITUNGAN

•

•

•

•

SUMBER DATA

Bps, Pusdata Litbang Kemendag Dit. Tanhut

SUMBER DATA

Bps Pusdata Litbang Kemendag Dit. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Setidaknya 2% peningkatan nilai efektif pada komoditi CPO dan Kakao, berupaya untuk mendorong hilirisasi pada dua komoditi lainnya yang dikenakan HPE yaitu kayu dan kulit. Perkiraan target peningkatan selain 2% adalah kontribusi komoditi lainnya diluar empat komoditi tersebut. Pengenaan HPE diluar komoditi tersebut akan di koordinasikan lebih lanjut dengan Kemenkeu dan instansi terkait lainnya. Komoditi yang digunakan sebagai dasar penghitungan antara lain: • CPO dan Produk Turunannya • Kakao dan Produk Turunannya • Produk Industri Kehutanan • Kulit Produk Kulit

CARA PENGHITUNGAN

Komoditi-komoditi yang dijadikan dasar bahan perhitungan antara lain : • TPT • ELEKTRONIKA • OTOMOTIF • ANEKA PRODUK KIMIA • ALAS KAKI • PRODUK MESIN DAN PERKAKAS • MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN • PLASTIK DAN BARANG DARIPADANYA • PERHIASAN • LOGAM LAINNYA DAN BARANG DARIPADANYA Peningkatan didasarkan dengan melihat pertumbuhan ekspor pada komoditikomoditi di atas selama 5 tahun terakhir (2009-2013). Diperkirakan untuk periode 2015-2019 akan terjadi kenaikan ekspor sebesar 1% setiap tahunnya untuk komoditi diatas.

7,5

2019

INDIKATOR KINERJA PROGRAM



155

Persentase Capaian Kebijakan Tentang Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (%)

4

80

15

90

20

100

25

2017

TARGET

69

85

6.5

7

2017

TARGET

100

30

2018

71

90

6.3

7,5

2018

100

35

2019

73

95

6.0

8

2019

BPS Laporan Surveyor Pusdata Litbang Dit.Fasilitasi Ekspor dan Impor

Persentase dapat terselesaikannya perizinan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku/SLA, sesuai dengan Permendag No.53/MDAG/PER/9/2014 Tentang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan

Terlampir

Prosentase dari jumlah pemilik Hak Akses

CARA PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

BPS Laporan Surveyor Pusdata Litbang

1. Rata-rata kontribusi impor barang konsumsi dalam 5 tahun terkahir mencapai 7% dari total impor. 2. Cara perhitungan: (Nilai Impor /Total Impor)x100%

Presentase Penerbitan SKA Preferensi dan Non Preferensi Secara Online Terhadap Total Ekspor

Dit. Pengamanan Perdagangan

SUMBER DATA

Ditargetkan semua kasus yang disampaikan oleh semua negara penuduh dapat tertangani, jumlah tuduhan tidak dapat diprediksi karena hal tersebut datangnya dari luar (faktor tidak bisa dikendalikan dari dalam/ unpredictable condition)

CARA PENGHITUNGAN

Pembahasan Internal pada tingkat Eselon II Pembahasan Eksternal dengan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan instansi terkait lainnya Permendag tersebut dapat diterbitkan setelah ditetapkannya Administrator.

Tahap 4 Tahap 5

20%

20%

20%

20%

20%

Bobot


Tahap 3

Pembahasan Internal Konsep Draf Permendag secara internal

Uraian

Pembahasan pada tingkat Eselon III untuk mendapatkan masukan dari Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri

Tahap 1

Tahapan


Tahap 2

Persentase capaian penyelesaian penyusunan konsep Permendag ini dihitung berdasarkan tingkat pembahasan yang telah dilaksanakan, baik secara internal Kementerian Perdagangan maupun secara eksternal dengan instansi terkait lainnya. Adapun tahapan tingkat pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) tahapan yang terdiri dari :

Persentase Peningkatan Pengguna Sistem Perizinan Online (%)

3

67

80

6.7

6,5

2015 2016

65

Peningkatan Rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA Preferensi dan NonPreferensi terhadap total ekspor (%)

2

INDIKATOR

75

Penyelesaian perizinan Ekspor dan Impor Sesuai Dengan SLA (%)

1

Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri


7.0

Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor (%)

1

Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor

6

Persentase Penanganan Kasus (%)

2015 2016 3

INDIKATOR

Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang NonMigas yang Bernilai Tambah dan Jasa



157

Jumlah penerbitan eksportir terdaftar (ET)

Jumlah penerbitan surat persetujuan ekspor (SPE)

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan (Orang) Jumlah laporan evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis pertanian dan kehutanan (Laporan)

2

3

4

5

21

250

600

220

14

21

300

700

240

14

21

350

800

260

13

21

400

900

280

13

21

450

1000

300

13

Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Ekspor produk tanhut

Akumulasi jumlah pelaku usaha yang memperoleh bimbingan teknis kebijakan ekspor

Dihitung dari pemberian persetujuan ekspor dalam 1 tahun. Untuk mendukung peningkatannilai ekspor dan meningkatkan pengendalian ekspor yang bernilai tambah.

Dihitung dari jumlah penetapan Eksportir Terdaftar Produk Pertanian dan Kehutanan baik baru maupun perpanjangan

Di tahun 2015 dan 2016 jumlah rumusan kebijakan ekspor diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun 2017-2019 karena , pada tahun 2015 dan 2016, 7 pembatasan ekspor produk tanhut akan disesuaikan UU perdagangan

Cara Penghitungan

Jumlah laporan evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis industri dan pertambangan (Laporan)

5


3

15

160

450

30 ET

15

160

460

30 ET

5

15

160

470

30 ET

5

15

160

480

30 ET

5

15

160

490

30 ET

5

Dit. Tanhut

Dit. Tanhut

Akumulasi jumlah pelaku usaha yang memperoleh bimbingan teknis kebijakan ekspor produk industri dan pertambangan Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Ekspor produk industri dan pertambangan

Laporan SPE (Dit. Intam)

Laporan ET (Dit.Intam)

Dit. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Sumber Data

Dihitung dari pemberian persetujuan ekspor dalam 1 tahun. Untuk mendukung peningkatan nilai ekspor dan meningkatkan pengendalian ekspor yang bernilai tambah.

Pengendalian akan diutamakan kepada barang-barang yang bernilai tambah / hilirisasi.Dihitung dari jumlah penetapan Eksportir Terdaftar baik baru maupun perpanjangan

Ada ketentuan yang masih berlaku untuk 3 tahun ke depan sehingga proyeksi target 5 Peraturan, 2 peraturan merupakan peraturan baru/ perpanjangan dari peraturan baru yang berlaku di tahun sebelumnya .

Cara Penghitungan


Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk Industri dan Pertambangan (Orang)


2

5

2015 2016 2017 2018 2019

Tahun

Dit. Tanhut

Dit. Tanhut

Laporan SPE (Dit. Tanhut)

Laporan ET (Dit.Tanhut)

Dit. Tanhut

Sumber Data


4

Jumlah rumusan kebijakan ekspor industri dan pertambangan (Peraturan)

Indikator Sasaran Kegiatan

1

No.

Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan (Peraturan)

1

2015 2016 2017 2018 2019

Tahun

KEGIATAN PENGELOLAAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan


No.

KEGIATAN PENGELOLAAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN


159

Persentase Layanan Perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online (%) Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE (Perusahaan) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan (Orang) Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya (Kegiatan) Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE, SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnya (Laporan) Peningkatan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA preferensi dan Non Preferensi terhadap total ekspor (SKA)

3

4

5

6

7

8

Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor (Peraturan) Jumlah data dan informasi impor barang yang diatur tataniaga impornya (Jenis) Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar (IT) Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang Impor (Orang) Jumlah laporan evaluasi kebijakan (pengelolaan) impor (Laporan)

1

2

3

4

5

6

7


Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi perdagangan luar negeri (Kegiatan)

2

No.

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor (Peraturan)


1

No.

67

6

35

300

5500

95

2

2

71

6

35

400

6500

100

2

2

73

6

35

450

7000

100

2

2

Tahun

5

5

5

450

3000

1400

2000

10

5

5

500

3000

1500

2000

10

5

5

500

3000

1500

2000

10

5

Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag impor

Akumulasi jumlah pelaku usaha yang memperoleh bimbingan teknis kebijakan impor

Dihitung dari pemberian persetujuan impor dalam 1 tahun

Dihitung dari jumlah pengakuan Importir Produsen yang baru maupun perpanjangan

Dihitung dari jumlah penetapan Importir Terdaftar baik baru maupun perpanjangan

Jumlah data perkembangan 10 komoditi yang diatur tata niaga impornya

Penerbitan Permendag Impor barang modal, bahan baku dan bahan penolong pertahun

Dit. Impor

Dit. Impor

Dit. Impor

Dit. Impor

Dit. Impor

BPS Psudata Litbang Kemendag Dit. Impor

Dit. Impor

Sumber Data


400

3000

1200

2000

10

5

Cara Penghitungan

Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor








Sumber Data


300

3000

1000

2000

10

5

Presentase Penerbitan SKA Preferensi dan Non Preferensi Secara Online Terhadap Total Ekspor

Jumlah hasil evaluasi dan monitoring dibidang fasilitasi perdagangan

Jumlah hasil koordinasi yang dilakukan di bidang fasilitasi perdagangan

Akumulasi Meningkatnya pemahaman bagi pelaku usaha dibidang fasilitasi perdagangan

Akumulasi meningkatnya jumlah pemilik hak akses setiap tahunnya sebesar 500 perusahaan

Prosentase jenis perijinan yang dapat diajukan secara online di lingkungan Daglu, selain perijnan yang bersifat khusus (pengajuannya tidak dapat melalui online).

Pengembangan sistem berupa inovasi yang dilakukan terhadap sistem Inatrade dan sistem SKA

Diterbitkannya 2 Permendag terkait dengan Inatrade dan SKA

Cara Penghitungan

KEGIATAN PENGELOLAAN IMPOR Direktorat Impor

69

6

35

350

6000

100

2

2

2015 2016 2017 2018 2019

65

6

35

250

5000

90

2

2

2015 2016 2017 2018 2019

Tahun

KEGIATAN PENGELOLAAN FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor


161

Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang (Laporan) Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan (Laporan)

2

3 8

5

20

8

5

21

8

5

22

8

5

23

8

5

24

2015 2016 2017 2018 2019

Tahun

Setiap jenis laporan mewakili setiap sub output pada program kerja/ RKA-KL

Setiap jenis laporan mewakili setiap sub output pada program kerja/ RKA-KL

Setiap dokumen submisi yang disampaikan dihitung sebagai output indikator

Cara Penghitungan

Jumlah dukungan fasilitasi dan koordinasi bidang perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Laporan) Jumlah Rancangan Peraturan Menteri terkait dengan KEK (Rancangan Permen)

1

2

No. Indikator Sasaran Kegiatan


1

1 Peraturan Menteri

1

1


1


Jumlah dukungan fasilitasi dan koordinasi bidang perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Laporan)

Cara Penghitungan



Sumber Data



Jumlah Rancangan 1 Peraturan Menteri terkait Peraturan dengan KEK (Rancangan Menteri Permen)

1

2015 2016 2017 2018 2019

Tahun

Sumber Data


KEGIATAN PENINGKATAN PERANAN SEKTOR PERDAGANGAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Penyusunan submisi tuduhan dumping, subsidi dan safeguard (Submisi)


1

No.

KEGIATAN PENINGKATAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Direktorat Pengamanan Perdagangan



163

Jumlah bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri (Kegiatan) Jumlah laporan pelaksanaan anggaran satker Ditjen Daglu (Satker)

Jumlah konsep peraturan perundang-undangan bidang perdagangan luar negeri yang ditelaah (Peraturan) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Laporan)

2

3

4

5

Laporan kegiatan koordinasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Laporan)

Laporan Kegiatan penyajian data dan informasi bidang perdagangan luar negeri (Laporan)

6

7


Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal (Dokumen)

1


Tahun

14

12

39

2

5

14

12

39

2

5

14

12

39

2

5

2

11

2

11

2

11

2

11

Setditjen Perdagangan Luar Negeri


Sumber Data

Ditargetkan setidaknya dalam setiap tahun terdapat 2 Laporan kegiatan penyajian data dan informasi bidang perdagangan luar negeri , cakupan laporan tersebut antara lain meliputi:Studi Prognisa Komoditi Ekspor dan Impor, Hal-hal terkait Website Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Penyusunan Informasi Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor dalam Pos Tarif

Ditargetkan setidaknya dalam setiap tahun terdapat 11 kegiatan koordinasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri , yang antara lain meliputi: Kegiatan Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Luar Negeri Daerah (2 laporan), Laporan Koordinasi Peningkatan Ekspor (2 Laporan), Laporan Koordinasi Penerbitan SKA (4 Laporan ), Laporan Koordinasi –Sidang dan Lobi Bidang Perdagangan Internasional di Forum Internasional (2 Laporan) dan Laporan Fasilitasi Koordinasi Reformasi Birokrasi

kegiatan Ditjen Perdagangan Luar Negeri (4 laporan), Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Ditjen Perdagangan Luar Negeri (9 Laporan) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (1 Laporan)

Cara Penghitungan

Ditargetkan setidaknya dalam setiap tahun terdapat 14 Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri , yang antara lain meliputi laporan monitoring program dan




Sumber Data


Ditargetkan setidaknya dalam setiap tahun Setditjen Perdagangan Luar terdapat 12 konsep peraturan perundang- Negeri undangan bidang perdagangan luar negeri yang ditelaah.

Ditargetkan dalam setiap tahun terdapat Setditjen Perdagangan Luar 39 laporan pelaksanaan anggaran, sesuai Negeri dengan Satker di Lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Laporan tersebut menjelaskan pelaksanaan anggaran selama setengah semester.

Ditargetkan dalam setiap tahun terdapat 2 kegiatan terkait bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri.

Ditargetkan dalam setiap tahun terdapat 5 dokumen perencanaan, semakin dikit atau banyaknya dokumen tersebut tidak mengindikasikan semakin bagus atau buruknya perencanaan. Dokumen perencanaan, antara lain meliputi: Renstra, Renja, Renkin, Konkin.dan RKA KL

Cara Penghitungan


2

11

2015 2016 2017 2018 2019

14

12

12

14

39

2

2

39

5

5

2015 2016 2017 2018 2019

Tahun

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI Setditjen Perdagangan Luar Negeri

164 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri


165

Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Peningkatan dan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor Pengelolaan Impor Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri daerah

3 ***

4 ***

5 * 6 * 7 ** 8 **

15

160

470

30 ET

5

15

160

480

30 ET

5

15

160

490

30 ET

5

Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap kebijakan/Permendag Ekspor produk industri dan pertambangan

Akumulasi jumlah pelaku usaha yang memperoleh bimbingan teknis kebijakan ekspor produk industri dan pertambangan

Dihitung dari pemberian persetujuan ekspor dalam 1 tahun. Untuk mendukung peningkatan nilai ekspor dan meningkatkan pengendalian ekspor yang bernilai tambah.

Pengendalian akan diutamakan kepada barang-barang yang bernilai tambah / hilirisasi.Dihitung dari jumlah penetapan Eksportir Terdaftar baik baru maupun perpanjangan

Ada ketentuan yang masih berlaku untuk 3 tahun ke depan sehingga proyeksi target 5 Peraturan, 2 peraturan merupakan peraturan baru/ perpanjangan dari peraturan baru yang berlaku di tahun sebelumnya .

47.19

8.00

52.13

8.40

12.50

24.45

5.13

78.00

1.05

63.80

245.45

2016

54.74

8.82

13.12

25.67

5.13

78.00

1.10

63.80

250.38

57.48

9.26

13.78

26.95

5.13

78.00

1.16

63.80

255.55

57.48

9.26

13.78

26.95

5.13

78.00

1.16

63.80

255.55

2017 2018 2019

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR DIREKTORAT IMPOR DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI



8

JML KEGIATAN

Dit. Tanhut

Dit. Tanhut

Laporan SPE (Dit. Intam)

Laporan ET (Dit.Intam)

Dit. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Sumber Data


9.90

23.00

5.13

78.00

1.00

63.80

236.02

2015

ALOKASI

Alokasi Pendanaan Program untuk Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri

15

160

460

30 ET

5

Cara Penghitungan


Catatan: * Kegiatan prioritas nasional ** Kegiatan prioritas bidang *** Kegiatan prioritas K/L


2 **

15

160

450

30 ET

5


PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

1

PROGRAM/ KEGIATAN

Jumlah laporan evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis industri dan pertambangan (Laporan)

5


3

Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk Industri dan Pertambangan (Orang)


2

4

Jumlah rumusan kebijakan ekspor industri dan pertambangan (Peraturan)


1

No.


167

***

***

**

160 orang

005 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk Industri dan Pertambangan

15 LAP

160 orang

460 SPE

15 LAP

160 orang

470 SPE

40 ET

5 peraturan

5.13

15 LAP

160 orang

480 SPE

45 ET

5 peraturan

5.13

21 Laporan

400 orang

900 SPE

280 ET

13 peraturan

78.00


1 laporan

1.16

2018

15 LAP

160 orang

490 SPE

50 ET

5 peraturan

5.13

21 Laporan

450 orang

1000 SPE

300 ET

13 peraturan

78.00

1 Peraturan Menteri

1 laporan

1.16

2019






15 LAP

450 SPE


35 ET

5 peraturan

5.13

21 Laporan

350 orang

800 SPE

260 ET

13 peraturan

78.00


1 laporan

1.10

TARGET 2017



006 Jumlah laporan evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis industri dan pertambangan

30 ET


5.13


5 peraturan

21Laporan

21Laporan 005 Jumlah laporan evaluasi kebijakan peningkatan ekspor barang bernilai tambah tinggi berbasis pertanian dan kehutanan

001 Jumlah rumusan kebijakan ekspor industri dan pertambangan

300 orang

250 orang

004 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan

700 SPE

600 SPE


240 ET

220 ET


14 peraturan

14 peraturan

001 Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan

1 Peraturan Menteri 78.00


1 laporan

1 laporan

78.00

Jumlah peraturan terkait dengan KEK

002

1.05

2016

1.00

2015


Jumlah dukungan fasilitasi dan koordinasi bidang perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

001


PROGRAM/ KEGIATAN

Target Kinerja Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Kegiatan Prioritas)


169

*

*

35 KEG

6 LAP

250 orang

35 KEG

6 LAP

005 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan 006 Jumlah koordinasi terkait skema pembiayaan ekspor, harmonisasi regulasi, perdagangan lintas batas, dan lainnya 007 Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan INATRADE, SKA Online, dan fasilitasi perdagangan lainnya

10 JENIS

2000 IT 1000 IP 3000 SPI 300 orang

5 Laporan

003 Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT) 004 Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) 005 Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI) 006 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang Impor 007 Jumlah laporan evaluasi monitoring pelaksanaan kebijakan impor

5 Peraturan

9.90

002 Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya

001 Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor

Pengelolaan Impor

65,00%

300 orang

5000 PERUSAHAAN

004 Jumlah pemilik Hak Akses INATRADE

008 Peningkatan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA preferensi dan Non Preferensi terhadap total ekspor (%)

5500 PERUSAHAAN

90%

003 Persentase layanan perijinan bidang perdagangan luar negeri yang dapat diselesaikan secara online

5 Laporan

5 Laporan

500 orang

3000 SPI

1500 IP

5000 IT

10 JENIS

5 Peraturan

13.78

71,00%

6 LAP

35 KEG

400 orang

6500 PERUSAHAAN

100%

2 KEG

2 Peraturan

26.95

5 Laporan

500 orang

3000 SPI

1500 IP

5000 IT

10 JENIS

5 Peraturan

13.78

73,00%

6 LAP

35 KEG

450 orang

7000 PERUSAHAAN

100%

2 KEG

2 Peraturan

26.95

DIREKTORAT IMPOR



5 Laporan

450 orang

3000 SPI

1400 IP

5000 IT

10 JENIS

5 Peraturan

13.12

69,00%

6 LAP

35 KEG

350 orang

6000 PERUSAHAAN

100%

2 KEG

2 Peraturan

25.67


400 orang

3000 SPI

1200 IP

5000 IT

10 JENIS

5 Peraturan

12.50

67,00%

95%

2 KEG

2 KEG

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik ;

2 Peraturan

002

2 Peraturan

24.45

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impr

23.00

001



171

5 kali

8 laporan

47.19

3keg

002 Dengar pendapat (hearing)/konsultasi informal/teknis di negara mitra dagang 003 Monitoring dan evaluasi hambatan perdagangan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri daerah

Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah Layanan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah Fasilitasi promosi dan diklat ekspor Tersedianya informasi produk potensial daerah Sosialisasi Pemnfaatan AEC 2015

001

002 003 004 005

PROGRAM/ KEGIATAN

20 submisi

001 Penyusunan submisi tuduhan dumping subsidi dan safeguard

1 Keg

1 buku

4 keg

2 jenis

5 keg

52.13

8 laporan

13 kali

20 submisi

8.40

1 Keg

1 buku

4 keg

2 jenis

5 keg

54.74

8 laporan

13 kali

20 submisi

8.82

1 Keg

1 buku

4 keg

2 jenis

5 keg

57.48

8 laporan

13 kali

20 submisi

9.26

5 Dokumen

11 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

39 Laporan

001 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal 002 Laporan kegiatan koordinasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 003 Laporan Kegiatan penyajian data dan informasi bidang perdagangan luar negeri 004 Jumlah bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negerI 005 Jumlah laporan pelaksanaan anggaran satker Ditjen Daglu

63.80

39 Laporan

39 Laporan

39 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

11 Laporan

5 Dokumen

63.80

39 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

11 Laporan

5 Dokumen

63.80




SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI KOORDINASI DENGAN SETDITJEN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL DAN SETDITJEN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL



2 Laporan

2 Laporan

11 Laporan

5 Dokumen

63.80

JML KEGIATAN

1 Keg

1 buku

4 keg

2 jenis

5 keg

57.48

8 laporan

13 kali

20 submisi

9.26


2 Laporan

2 Laporan

11 Laporan

5 Dokumen

63.80

TARGET 2015 2016 2017 2018 2019

Target Kinerja Tahun 2015-2019 Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Kegiatan Non Prioritas)

1 Keg

1 buku

4 keg

2 jenis

8.00



**

**


173

008 Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

007 Bulan pelayanan operasional perkantoran dan kepegawaian

006 Jumlah konsep peraturan perundangundangan bidang perdagangan luar negeri yang ditelaah

14 Laporan

12 bulan

12 peraturan

14 Laporan

12 bulan

12 peraturan

14 Laporan

12 bulan

12 peraturan

14 Laporan

12 bulan

12 peraturan

14 Laporan

12 bulan

12 peraturan


RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents