RENCANA STRATEGIS

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS SOSIAL Jln. Sawit Kelurahan Tuladenggi Kec. Dungingi Telp/Fax. 0435-827061 Kota Gorontalo

RENCANA STRATEGIS 2012 – 2017

Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

1


2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Pemerintah

Daerah

melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana kerja tahunan. RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas Gubernur. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


1

Keterkaitan

antar

dokumen

perencanaan

dalam

sistem

perencanaan pembangunan dan sistem keuangan Daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

RPJMN

RPJMD

Renja

RKA

DIPA

RKA

Pemerintah Daerah

Renstra

RKPD

DPA

Gambar 1. Bagan Alur keterikatan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra SKPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan SKPD dalam mendukung prioritas Gubernur. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1)

Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28 B, 33 dan 34.

2)

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian

3)

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

4)

Undang – Undang Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan

Kepada

Perintis

Pergerakan

Kebangsaan/Kemerdekaan


2

5)

Undang – Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.

6)

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

7)

Undang – Undang Nomor

8 Tahun

1985 tentang Organisasi

Kemasyarakatan. 8)

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

9)

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

10) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Psikotropika. 11) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 12) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. 13) Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo 14) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 15) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 16) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 17) Undang – Undang Nomor

25 Tahun

2004

tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. 18) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 19) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 20) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. 21) Peraturan

Pemerintah

Nomor

31

Tahun

1980

tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. 22) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin.


3

23) Keppres Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin. 24) Keppres Nomor 3 Tahun 2001 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi. 25) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007

tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo 26) Peraturan Daerah Nomor

tahun 20

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017. 27) Peraturan Gubernur

Gorontalo Nomor 23 Tahun 2008 tentang

Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial adalah : a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan; b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja; c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang dalam mewujudkan optimalisasi kinerja; d. Untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan; e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada.


4

1.3.2. T u j u a n Tujuan penyusunan Rencana Strategis 2012 -2016 adalah terjabarkannya visi, misi

serta program Gubernur

, melalui

pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial 5 (lima) tahun ke depan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.4. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

Latar belakang

1.2.

Maksud dan tujuan

1.3.

Landasan Hukum

1.4.

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 1.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.

Sumber Daya

1.3.

Kinerja Pelayanan

1.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 1.1. Indentifikasi Permasalahan 1.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 1.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1.5. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1.

Visi, Misi

1.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1.3.

Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

5

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA BAB VII PENUTUP


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang terbentuknya Provinsi Gorontalo maka dibentuklah Badan, Dinas dan Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Organisassi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretaris, yang membawahi : a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3.

Kepala Bagian Keuangan, yang membawahi: a. Sub Bagian Anggaran b. Sub Bagian Perbendaharaan c. Sub Bagian Akuntansi

4.

Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Sosial, yang membawahi : a. Seksi Pemberdayaan Keluarga b. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil c. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan

5.

Kepala Sub Dinas Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi ; a. Seksi Korban Bencana Alam b. Seksi Bencana Sosial c. Seksi Jaminan Sosial

6.

Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, yang membawahi: Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

7

a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza. Sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah, maka Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi dibidang sosial. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyusun kebijakan teknis dibidang sosial; b. Menyusun rencana program /kegiatan tahunan tingkat provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang sosial; c. Pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial; d. Pemantauan dan evaluasi program dibidang sosial; e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas. Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Menyusun rencana strategis Dinas, Program/Kegiatan Tahunan bidang sosial dengan melaksanakan pengumpulan dan mengolah data, penyusunan dan pengelolaan keuangan; b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas dibidang sosial; c. Menyiapkan

pelaksanaan

urusan

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan dan tata usaha Dinas Sosial. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas dibantu oleh : a. Sekretaris,

mempunyai

tugas

memberikan

pelayanan

teknis

administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh : 1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas mengumpulkan serta menyusun rencana kegiatan dinas yang telah dibuat oleh masingmasing subdin;


8

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas inventarisasi, penataan dan pemeliharaan aset, serta mengelola administrasi kepegawaian. b. Bagian

Keuangan,

mempunyai

pengelolaan keuangan;

tugas

menjalankan

kebijakan

menyusun anggaran keuangan tahunan;

mengendalikan penerimaan PAD, Pajak, Penerimaan Pihak Ketiga serta penyetoran ke kas daerah, negara; mengendalikan penatausahaan pelaksanaan anggaran; menyusun analisa kinerja keuangan; menyusun analisa kinerja keuangan; menyampaikan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh: 1) Sub Bagian Anggaran 2) Sub Bagian Perbendaharaan 3) Sub Bagian Akuntansi c. Sub Dinas Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan fakir miskin dan peran keluarga, komunitas adat terpencil serta kelembagaan dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Sosial dibantu oleh : 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan fakir miskin dan keluarga; 2) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis Komunitas Adat Terpencil; 3) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan, mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan teknis Karang Taruna, Organisasi Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), dan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; d. Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dibidang bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial dibantu oleh : 1) Seksi Bencana Alam, mempunyai tugas dibidang penanggulangan korban bencana

alam dan mengembangkan peran serta

masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

9

2) Seksi Bencana Sosial, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis penanggulangan bencana sosial, Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran (PM). 3) Seksi Jaminan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial. e. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban penyalahgunaan napza serta lembaga kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Dinas Rehabiltasi Sosial dibantu oleh : 1) Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis anak dan lanjut usia; 2) Seksi

Rehabilitasi

Penyandang

Cacat

mempunyai

tugas

melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi terhadap penyandang cacat. 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza,

mempunyai

tugas

melaksanakan

pelayanan

dan

rehabilitasi tuna sosial dan korban napza. Kemudian diakhir tahun 2013, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kerja dinas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Gorontalo. Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo berdasarkan perubahan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, yang membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


10

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, yang membawahi : a. Seksi Pemberdayaan Keluarga b. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil c. Seksi Pelestarian Nilai K2KS 4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi ; a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam b. Seksi Jaminan Sosial dan Bencana Sosial Seksi Jaminan Sosial dan Bencana Sosial dalam struktur organisasi dan tata kerja dinas sosial lama terpisah, dan pada organisasi dan tata kerja dinas sosial yang baru digabung menjadi 1 (satu) seksi. Adapun seksi ini mempunyai tugas tugas melaksanakan bimbingan teknis Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan

Sumber

Dana

Sosial,

bimbingan

teknis

penanggulangan bencana sosial, Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran (PM). c. Seksi Identifikasi PMKS, Pengolahan Data dan Penyuluhan Sosial. Seksi Identifikasi PMKS, Pengolahan Data dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan program dan teknis kegiatan identifikasi dan pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan Penyuluhan Sosial. 5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahi: a. Seksi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Napza Seksi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Napza dalam struktur organisasi dan tata kerja dinas sosial sebelumnya terpisah, namun pada organisasi dan tata kerja yang baru ini digabung yang secara otomatis seksi ini bertanggug jawab terhadap 3 (tiga) kegiatan dimaksud. b. Seksi Anak dan Lanjut Usia


11

c. Seksi Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Seksi Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan struktur baru yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang rehabilitasi sosial dibidang rehabilitasi sosial pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial. Adapun salah satu fungsi seksi ini adalah melaksanakan pembinaan dan peningkatan sarana/prasarana dan kualitas manajerial Lembaga Kesejahteraan Sosial. 6. Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan, yang membawahi : Bidang Kelembagaan dan Kemitraan merupakan bidang baru yang sebelumnya melekat pada Sub Dinas Pemberdayaan Sosial yang dipimpin oleh eselon IV. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada Pekerja Sosial dan pengembangan SDM Kesos, bimbingan kepada Karang taruna, Organisasi Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), dan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan dibantu oleh : a) Seksi Pembinaan Pekerja Sosial dan Pengembangan SDM Kesos, mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pembinaan serta pendampingan kepada pekerja sosial serta mengembangkan sumber daya manusia yang berlatarbelakang kesejahteraan sosial. b) Seksi Kelembagaan c) Seksi Kemitraan 1.2. Sumber Daya Dalam rangka melaksanakan kesejahteraan sosial terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju kearah kemandirian dan keberfungsian sosial, peningkatan produktifitas PMKS dan masyarakat miskin sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan maka diperlukan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). PSKS apabila digali dan dikembangkan dapat mendukung secara Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

12

berkelanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimotori oleh pemerintah. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dimaksud meliputi : a. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

memegang

peranan

penting

dalam

pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial. Adapun potensi pegawai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo periode 2011 dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2. Tabel 1 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Tahun 2011 Golongan

Jenis Kelamin

Jumlah

L

P

Golongan I

-

-

-

Golongan II

20

16

36

Golongan III

20

44

64

Golongan IV

5

3

8

Jumlah

45

63

108

Tabel 2 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Pendidikan

Jenis Kelamin

Jumlah

L

P

SD

-

-

-

SLTP

-

-

-

SLTA

21

20

41

D I/D III

1

-

1

D IV / S1

18

39

57

S2

6

3

9

Jumlah

46

62

108


13

b. Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial Pilar-pilar kesejahteraan sosial yang merupakan bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial telah banyak memberikan

dukungan

dalam

penanganan

permasalahan

kesejahteraan sosial yang ada dimasyarakat. Pilar-pilar kesejahteraan sosial yang meliputi Karang Taruna, Orsos, PSM, WKSBM, Tagana, TKSK dan Kerjasama Kelembagaan dan Dunia Usaha diharapkan dapat menjadi ujung tombak dan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan

kesejahteraan

sosial.

Adapun

jumlah

pilar-pilar

kesejateraan sosial (PSKS) tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2011 No.

Jenis PSKS

Jumlah

1

TKSM

414 orang

2

Orsos/LSM UKS

74 Orsos

3

Karang Taruna

116 KT

4

WKSBM

46 puskesos

Sumber : Kasie Kelembagaan dan Kemitraan

c. Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Provinsi Gorontalo perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sampai dengan saat ini, Dinas Sosial masih kurang dalam hal prasarana perkantoran. Oleh karena itui ke depan sangat diharapkan ada dukungan untuk pembangunan prasarana perkantoran. Adapun sarana prasarana penunjang lainnya, Dinas Sosial dengan baik dengan bantuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

14

Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud diatas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini : Tabel 4 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Gorontalo No

Jenis Barang

Kondisi

Jumlah

1

Gedung Gudang Logistik Bencana

Baik

1 unit

2

Gedung pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Baik

3 unit

3

Mobil Rescue

Baik

2 unit

4

Mobil Dapur Umum Lapangan

Baik

2 unit

5

Mobil Truck

Baik

1 unit

6

Mobil Tangki air

Baik

2 unit

7

Perahu dolphin

Baik

3 unit

8

Perahu Karet

Baik

3 unit

9

Motor rescue

Baik

1 unit

10

Mobil UPSK

Baik

2 unit

11

Komputer

Baik

6 unit

12

AC

Baik

2 unit

13

Meja

Baik

43 buah

14

Kursi

Baik

47 buah

15

Laptop

Baik

4 unit

16

Brankas

Baik

2 unit

17

Televisi

Baik

1 unit

18

Printer

Baik

2 unit

19

Camera Digital

Baik

3 buah

20

Handycam

Baik

1 buah

21

Infocus

Baik

1 buah

22

Kipas Angin

Baik

3 buah

23

Kulkas

Baik

1 buah

d. Legislasi Kesejahteraan Sosial Payung hukum pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 maka penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

15

pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. e. Kesetiakawanan Sosial Kesetiakawanan sosial merupakan potensi spiritual dan komitmen bersama serta jati diri bangsa. Kesetiakawanan sosial merupakan jiwa bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap dan

perilaku yang

dilandasi pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan semangat

kebersamaan,

rela

berkorban

demi

sesama,

kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan. 1.3. Kinerja Pelayanan Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju ke arah kemandirian dan keberfungsian sosial. Berbagai pelayanan kesejahteraan sosial

yang dilakukan oleh pemerintah semakin meningkat, namun

upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS

yang menunjukkan adanya

peningkatan baik jumlah maupun kompleksitas permasalahannya. Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial selama ini dibiayai melalui dana APBN, APBD dan Tugas Pembantuan.

Adapun

kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial periode 2007 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.


16

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 2007 - 2011 No

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

Jumlah

2007

2008

2009

2010

2011

Jumlah keluarga fakir miskin yang dapat memperoleh aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar.

2.320 KK

1.520 KK

2.600 KK

3.600 KK

3.660 KK

13.700 KK

Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ditangani melalui Program Pemberdayaan KAT.

225 KK

135 KK

100 KK

100 KK

100 KK

660 KK

Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan melalui panti dan non panti.

280 org

185 org

278 org

60 org

150 org

953 org

Jumlah anak-anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial

428 anak

670 anak

414 anak

35 anak

140 anak

5.

Jumlah Penyandang Cacat yang memperoleh pelayanan sosial

95 org

125 org

0

60 org

35 org

315 org

6.

Jumlah tuna sosial yang memperoleh pelayanan sosial.

100 org

107 org

120 org

32 org

0

359 org

7.

Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelayanan sosial

100 org

66 org

0

0

0

166 org

Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang memperoleh pelayanan sosial

30 org

144 org

56 org

56 org

55 org

341 org

9.

Jumlah korban bencana alam yang memperoleh pelayanan sosial

243 KK

150 KK

171 KK

84 KK

220 KK

868 KK

10.

Jumlah korban bencana sosal yang memperoleh pelayanan sosial

0

7 KK

27 KK

20 KK

57 KK

111 KK

1.

2.

3.

4.

8.


1.687 anak

17

Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja

Jumlah 2007

2008

2009

2010

2011

Jumlah Organisasi Sosial/LSM yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

20

10

5

15

24

12.

Jumlah Karang Taruna yang aktif melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

50

25

-

20

21

116 KT

13.

Jumlah TKSM yang

120

120

30

76

68

414 TKSM

20

6

6

6

8

46 Puskesos

11.

74 orsos/ LSM UKS

diberdayakan 14.

Jumlah WKSBM yang memperoleh akses terhadap program pemberdayaan

1. Program Pemberdayaan Sosial a) Pemberdayaan Fakir Miskin Selama kurun waktu 2007-2011 jumlah keluarga fakir miskin yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melalui dana Dekonsentrasi maupun dana APBD mencapai 13.700 KK. Penanganan fakir miskin dilakukan melalui mekanisme kelompok atau yang dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana setiap kelompok beranggotakan sepuluh orang. b) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik (Keppres Nomor 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil). Komunitas Adat Terpencil yang telah ditangani dari tahun 2007-2011 berjumlah 660 KK.


18

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial a) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pelayanan sosial bagi lanjut usia diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan komunitas atau masyarakat.

Disamping

tetap

memperhatikan

kenyataan

dilapangan bahwa masih banyak lanjut usia terlantar sekalipun masih memiliki keluarga namun memilih panti sosial sebagai pilihan dengan pelayanan gratisnya. Secara garis besar, pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui 2 sistem pelayanan yaitu pelayanan melalui panti sosial dan pelayanan melalui sistem luar panti sosial. Pelayanan melalui panti sosial diberikan kepada lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara

wajar

dalam

kehidupan

bermasyarakat.

Sedangkan

pelayanan luar panti sosial meliputi pelayanan asuhan keluarga, pelayanan harian dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Selama kurun waktu lima tahun terakhir, lanjut usia yang telah ditangani Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial sebanyak 953 orang. b) Pelayanan Sosial Anak Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial melalui

Pelayanan

Sosial Anak adalah anak yang meliputi balita, anak terlantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan anak yang menyandang cacat. Adapun pelayanan sosial yang diberikan

melalui sistem

panti dan non panti. Data tahun 2005 diperkirakan terdapat 3.924 anak terlantar, 580 anak nakal, 947 anak cacat dan 115 anak yang berhadapan dengan hukum. Selama periode lima tahun terakhir jumlah anak yang mengalami permasalahan sosial tersebut yang telah mendapat pelayanan sosial berjumlah 1.687 anak.


19

c) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Kecacatan dapat diartikan sebagai hilangnya atau abnormalitas dari fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi seseorang.

Kecacatan

menyebabkan

seseorang

mengalami

keterbatasan atau keleluasan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri, hubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini juga berakibat pada keterbatasan kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja, dan bahkan menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah adanya pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, keterlantaran dan keterasingan. Penyandang cacat yang menjadi sasaran garapan Dinas Sosial adalah seseorang yang karena kecacatannya mengalami hambatan dalam melakukan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pelayanan sosial yang telah diberikan berupa pemberian bantuan UEP, pemberian stimulan kelangsungan hidup bagi penyandang cacat eks kusta, jaminan sosial penyandang cacat, loka bina karya. Jumlah penyandang cacat yang telah menerima pelayanan sosial selama lima tahun terakhir

sebanyak 315 orang dari 4.927

penyandang cacat yang ada di Provinsi Gorontalo. d) Rehabilitasi Tuna Sosial Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selama periode 2007-2011 dalam penanganan tuna sosial

meliputi

kegiatan

bimbingan

sosial,

bimbingan

keterampilan dan pemberian bantuan stimulan UEP

dalam

rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tuna susila (wanita dan waria tuna susila), gelandangan dan Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

20

pengemis serta eks narapidana. Adapun hasil penanganan sebanyak 359 orang telah memanfaatkan bantuan dan dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya. e) Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu yang mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vocasional. Dalam upaya rehabilitasi sosial ini dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama upaya pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra dan inter instansi dan partisipasi masyarakat. Capaian kinerja Dinas Sosial selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah terlayaninya 116 orang korban penyalahgunaan napza. 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial a) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang cukup tinggi dihampir seluruh wilayah termasuk Provinsi Gorontalo. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kemarau panjang. Hampir setiap tahun berbagai bencana seperti

diatas selalu terjadi dan

mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah yang tidak sedikit. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Dinas Sosial memiliki tanggungjawab dalam penanggulangan korban bencana alam sebagai

upaya

meminimalisasi

perlindungan jumlah

korban

dan dan

penyelamatan mencegah

untuk

terjadinya

permasalahan sosial baru. Adapun upaya-upaya yang telah Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

21

dilakukan selama periode 2007-2012 diantaranya

pemberian

bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) 868 KK serta melatih masyarakat untuk menjadi relawan sosial ketika terjadi bencana yang dikenal dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan jumlah 1.044 orang, dan penyediaan bantuan tanggap darurat (lauk pauk). b) Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Permasalahan sosial yang berkaitan dengan penanganan masalah korban bencana sosial yang menonjol di Provinsi Gorontalo adalah korban kebakaran. Sampai kurun waktu lima tahun terakhir korban bencana sosial yang telah ditangani sebanyak 111 KK melalui pemberian bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR). Sementara itu, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik sosial maka dilaksanakan kegiatan keserasian sosial yang bertujuan untuk mewujudkan integrasi sosial dan penerimaan sosial korban konflik sosial; dan penggalian kearifan lokal yang bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap potensi disintegrasi sosial yang memicu konflik sosial. c) Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Permasalahan kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran menjadi perhatian mengingat dampak

sosial

jangka panjang yang dirasakan oleh para korban maupun keluarganya. Penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran

pada

dasarnya

dilakukan

untuk

terwujudnya

keberfungsian sosial dan pemulihan sosial. Sampai dengan tahun 2011 jumlah korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang berhasil dibantu melalui bantuan stimulan UEP sebanyak 341 orang.


22

4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Dalam pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Dinas Sosial melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), Karang Taruna, Organisasi Sosial/LSM yang bergerak dalam Usaha Kesejahteraan Sosial, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang tergabung dalam Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Msyarakat (WKSBM) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP, pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan kinerja organisasi. Adapun PSKS yang telah diberdayakan meliputi : Orsos/LSM sebanyak 74 Orsos/LSM, Karang Taruna sebanyak 116 KT, TKSM sebanyak 414 TKSM, dan WKSBM sebanyak 46 puskesos. 1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada kurun waktu 2012 – 2017, pemerintah dan masyarakat Gorontalo akan dihadapkan pada sejumlah tantangan sebagai berikut : a. Integrasi pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan lainnya. Adanya

pandangan

yang

melihat

bahwa

pembangunan

kesejahteraan sosial merupakan sektor yang terpisah dengan pembangunan lainnya khususnya pembangunan ekonomi dan politik. Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan dan pengalaman yang terjadi selama

ini

dimana

mempertimbangkan aspek

pembangunan

ekonomi

kurang

pembangunan kesejahteraan sosial,

sehingga sering terjadi pembangunan ekonomi dan politik menjadi sumber permasalahan sosial. Oleh karena itu pengintegrasian sektor sektor pembangunan menjadi agenda penting dan prioritas dimasa masa mendatang.


23

b. Pelayanan pengembangan (developmental service). Fungsi ini bertujuan untuk menggali dan menumbuhkan berbagai sumber dan potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat baik yang bersifat individu, kelompok maupun yang bersifat sosial termasuk pengembangan keserasian berbagai peraturan perundangundangan, standarisasi dan akreditasi. Fungsi ini disamping berperan sebagai fungsi pengembangan juga berperan sebagai fungsi pencegahan. c. Pendekatan masyarakat sejahtera. Dimasa mendatang Dinas Sosial hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam meningkatkan kemampuan masyarakat baik individu, kelompok maupun kelembagaan sosial untuk tumbuh dan berkembang serta berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. d. Pendekatan modal sosial (social capital) Dimasa-masa mendatang pelayanan sosial harus berupaya menggali modal sosial yang ada dalam masyarakat. Banyak permasalahan sosial yang belum terjangkau pelayanan karena kemampuan modal ekonomi pemerintah yang sangat terbatas. Disisi lain, permasalahan sosial cenderung semakin meningkat baik jumlah maupun pelayanan

kompleksitas sosial

masalahnya.

yang

Untuk

mengandalkan

itu

modal

pengembangan sosial

melalui

kemampuan mayarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan permasalah sosial tersebut. e. Tantangan yang bersifat teknis operasional : 1) Semakin beragamnya permasalahan yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah penyadang masalah kesejahteraan sosial. 2) Kecenderungan kerawanan sosial yang timbul dari kurangnya sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat.


24

3) Akurasi data populasi sasaran, target dan hasil program masih mengalami kendala. 4) Peningkatan

motivasi,

pemahaman,

kemampuan

SDM

kesejahteraan sosial belum secepat tuntutan terhadap peningkatan kinerja.


25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 1.1. Identifikasi Permasalahan a. Kemiskinan Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kemiskinan dalam hal ini diartikan sebagai keadaan dimana kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu kemiskinan dapat menjadi sumber atau penyebab munculnya permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan ketunaan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan umum. Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo menurut data BPS per 2011 berjumlah 1.038. 585 jiwa. Pada tahun 2010 angka kemiskinan mencapai 23,19 % dan pada tahun 2011 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 18,75 %. Meskipun

terjadi

penurunan

jumlah,

namun

kemiskinan

merupakan masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius, karena mayoritas termasuk dalam kategori kemiskinan kronis yang terjadi terus menerus. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kemiskinan kronis yang membutuhkan penanganan yang sungguhsungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari serta kebijakan publik yang tidak berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial, maka masalah kemiskinan yang dialaminya akan semakin sulit ditangani. Dalam keadaan kritis seperti ini mereka cenderung akan melakukan tindakan asusila, antisosial, perilaku destruktif, dan Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

26

terlibat permasalahan hukum. Pada akhirnya kemiskinan akan melahirkan

masalah sosial

lainnya

yang dapat

mengganggu

keberfungsian sosial manusia. b. Keterlantaran Keterlantaran disini dimaksudkan sebagai penelantaran Anak dan Lanjut Usia karena berbagai sebab. Anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban itu, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial sebagaimana disebutkan dalam UU No 4 Tahun 1979. Pada tahun 2011 jumlah permasalahan sosial anak di Provinsi Gorontalo

yang belum tertangani sebanyak 4.360 anak, yang terdiri

anak terlantar, anak nakal, anak cacat, anak yang berhadapan dengan hukum. Saat ini kita dihadapkan juga pada kenyataan semakin banyaknya anak

yang mendapat perlakuan salah dan anak yang

terpaksa bekerja di tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi. Seperti halnya anak terlantar, masalah utama yang dihadapi oleh anak yang diperlakukan salah dan yang beresiko tinggi, adalah pemenuhan kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial. Aspek lain yang perlu diperhatikan dari masalah keterlantaran adalah populasi lanjut usia yang mengalami kecenderungan semakin meningkat jumlah dan kompleksitas permasalahannya padahal keberhasilan pembangunan tercermin pada semakin meningkatnya jumlah lanjut usia dalam struktur kependudukan. Jumlah Lanjut Usia pada tahun 2011 berjumlah 3.760 orang. Kenyataan demikian akan berdampak pada tuntutan peningkatan kemampuan keluarga. Tantangan yang dihadapi adalah diperlukan peningkatan pelayanan sosial bagi lanjut usia agar dapat hidup bahagia dalam suasana aman


27

melalui usaha pelembagaan kehidupan lanjut usia dalam kehidupan bangsa. c. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku Ketunaan sosial mengindikasikan tidak mampunya seseorang untuk melaksanakan fungsi sosialnya, yakni terganggungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya pembentukan pribadi secara normal yang pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang bertaqwa, profesional dan handal. Peningkatan permasalahan ketunaan sosial dapat dilihat antara lain dari semakin bertambah dan kompleksnya masalah seperti eks narapidana, gelandangan dan pengemis, serta wanita dan waria tuna susila. Data terakhir menunjukkan jumlah tuna sosial sebanyak 1.055 orang. Potret permasalahan lain yang dapat disimak dari ketunaan sosial adalah semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Hal ini terjadi disegala tingkatan usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi, bahkan cenderung semakin banyak pelaku yang terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola penghasilan yang mereka miliki. Kehancuran

ekonomi

telah

memperlebar

jurang

antara

masyarakat mampu dan tidak mampu, dan mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup meskipun dengan cara yang tidak layak. Mereka hidup dengan cara mengemis, menggelandang, menjual diri bahkan terjerumus menggunakan napza karena ketidakmampuan dan tidak utuhnya pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak saja fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang sifatnya pembinaan mental/sosial.


28

d. Kecacatan Kecacatan dapat diartikan sebagai hilangnya atau abnormalitas dari fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi seseorang.

Kecacatan

menyebabkan

seseorang

mengalami

keterbatasan atau keleluasan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri, hubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.Kondisi seperti ini juga berakibat pada keterbatasan kesempatan bergaul, bersekolah,

bekerja,

dan

bahkan

menimbulkan

perlakuan

diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah adanya pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, keterlantaran dan keterasingan. Data terakhir menunjukkan jumlah penyandang cacat di Provinsi Gorontalo sebanyak 5.411 orang yang terdiri dari anak cacat 795 anak, dan penyandang cacat dewasa 4.616 orang. e. Keterpencilan/Ketertinggalan Masalah

kesejahteraan

kemiskinan, adalah

sosial

lain

yang

terkait

dengan

masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan

keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh 3.245 KK Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa dalam tata kehidupan masyarakat masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan, baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Hal ini dapat menghambat proses pemerataan

pembangunan

dan

hasil-hasilnya

menuju

kearah

tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah keterpencilan dan ketertinggalan serta keterasingan yang selama ini dikaitkan dengan soal kemiskinan; dalam arus Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

29

perubahan

yang

cepat,

telah

menjadi

masalah

kompleks.

Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait HAM, lingkungan, Integrasi sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah. f. Korban Bencana Alam dan Sosial

Kondisi wilayah Provinsi

Gorontalo memiliki daerah-daerah

rawan bencana alam akibat banjir terutama daerah-daerah disekitar Sungai Bolango, Sungai Bone dan sekitar Danau Limboto serta sungaisungai yang berada di Kabupaten Pohuwato dan Boalemo. Upaya penanggulangan bencana

harus dilaksanakan sebelum,

pada saat dan setelah terjadinya bencana. Namun demikian terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana yang berpusat pada suatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selain permasalahan yang bersifat konvensional, permasalahan sosial yang bersifat kontemporer juga memerlukan perhatian yang cukup serius. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man made disasters) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi dan ketidakadilan, kelalaian, ketidak tahuan, maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Termasuk dalam ruang lingkup bencana sosial adalah kebakaran rumah penduduk, pelintas batas, orang terlantar, dan orang terdampar akibat kecelakaan perahu. Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi, maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh. Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

30

terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi

dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang

ditimbulkannya.

1.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah a. V I S I TERWUJUDNYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERBAGAI BIDANG SERTA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKEADILAN DI PROVINSI GORONTALO “Merupakan sebuah frame strategis dalam tanggung jawab menjalankan

amanah

terhadap

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat” Penjelasan visi 1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan diberbagai bidang: Merupakan suatu target dari kinerja pemerintah Provinsi untuk sebuah konteks pembangunan lebih merata, melalui optimalisasi segala sumber daya yang ada artinya semua pihak harus lebih berinovasi, sekaligus membangun sinkronisasi antar daerah Kabupaten/Kota guna mengjar target pertumbuhan pembangunan, dengan membandingkan hasil sekarang dengan hasil sebelumnya. 2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan: Merupakan

suatu

tindakan

yang

mengedepankan

produktivitas dan nilai tambah masyarakat, dengan menyediakan tuntutan kebutuhan dasar, membangkitkan etos kerja wirausaha, meningkatkan investasi,

sector

mengurangi

unggulan

daerah,

pengangguran,

meningkatkan serta

laju

peningkatan

infrastruktur ekonomi. Dan semua itu semata dikaryanyatakan untuk kesjahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo tercinta.


31

b. MISI 1.

Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian

keahlian

serta

pemenuhan

mutu

kualitas

penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan. 3.

Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat.

4.

Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

5.

Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Visi dan misi Gubernur Gorontalo yang telah ditetapkan

merupakan landasan berpijak bagi semua perangkat daerah dalam melaksanakan program-programnya. Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah dengan tugas pokok

meningkatkan kesejahteraan

sosial masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung, hal ini tentunya sejalan dengan visi dan misi Gubernur periode 2012-2017. 1.3. Telaahan Renstra K/L Melihat visi, misi dan tujuan Kementerian Sosial RI maka terdapat benang merah yang menghubungkan Kementerian Sosial dengan apa yang Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

32

akan dilakukan oleh

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada lima tahun

kedepan, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat baik masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial maupun masyarakat mampu pada umumnya. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Gorontalo. 1.4. Isu-Isu Strategis a.

Kecenderungan

semakin meningkatnya jumlah maupun jenis

permasalahan sosial yang ada dimasyarakat yang harus segera ditangani. b.

Tuntutan keadilan dibidang ekonomi

di daerah semakin gencar

didukung oleh munculnya berbagai gerakan separatis disebagian wilayah menjadi ancaman disintegrasi; c.

Sistem multi partai menyebabkan terjadinya kooptasi eskalasi politik mulai dari akar rumput hingga pada tingkat elit politik, yang akan menjadi potensi meluasnya kepentingan kelompok yang pada akhirnya akan merapuhkan kohesi sosial dan akhirnya mengancam stabilitas nasional ;

d.

Semakin hilangnya identitas dan pembudayaan simbol-simbol integralistik seperti nasionalisme, patriotisme dan penghargaan serta penghormatan terhadap simbol integrasi yang terefleksi pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Dan selanjutnya bermunculan simbol-simbol kedaerahan, kesukuan, agama yang kesemuanya mengarah kepada sikap etnocentrisme;

e.

Munculnya gejala kebebasan yang miskin kontrol, saling curiga, stigmatisasi kelompok atas kelompok lainnya, serta terjadinya kristalisasi

kelompok

atas

dasar

kepentingan.

Yang

lebih

membahayakan bagi kepentingan integrasi nasional manakala sikap tersebut merambah pada akar rumput seperti konflik antar kampung, antar massa partai tertentu, antar golongan, konflik antar suku yang merupakan contoh betapa hilangnya simbol-simbol integralistik nasional pada akar rumput, yang pada akhirnya akan memperburuk persatuan dan kesatuan bangsa. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam upaya meningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, kedepan unsur masyarakat merupakan faktor sentral dalam pelaksanaannya sehingga peran serta masyarakat baik sebagai penyandang masalah sosial maupun sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 1.1. V i s i TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT YANG DILANDASI NILAI KEBERSAMAAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL Visi tersebut mengandung makna bahwa : a.

Kesejahteraan sosial adalah hak setiap warga negara,

b.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup dilaksanakan oleh pemerintah saja.

c.

Nilai kebersamaan dan kesetiakawanan jati diri bangsa yang perlu dikembangkan.

Prinsip dasar pelayanan kesejahteraan sosial adalah : “TO HELP PEOPLE TO HELP THEM SELF, MENOLONG ORANG AGAR MAMPU MENOLONG DIRINYA SENDIRI” Misi : a.

Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui optimalisasi sumber pelayanan dan pemberdayaan sosial.

b.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kesejahteraan

sosial

serta

memperkuat

nilai-nilai

kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial. c.

Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS.

d.

Meningkatkan pelayanan kesejahteraan PMKS melalui upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial.


34

e.

Meningkatkan

pelayanan

administrasi

perkantoran

serta

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam upaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial 1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah a. Tujuan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo maka tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai pada lima tahun mendatang adalah : 1) Peningkatan jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. 2) Peningkatan cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. 3) Peningkatan layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS. 4) Peningkatan cakupan layanan dan pembinaan terhadap organisasi-organisasi sosial seperti Karang Karuna, LSM, dan TKSK. Untuk mengukur capaian indikator tujuan maka dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan rumusan pada sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. b. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2012-2017 sebagai berikut : 1) Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. 2) Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. 3) Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

35

4) Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap organisasi-organisasi sosial seperti Karang Karuna, LSM, dan TKSK. Target sasaran pelayanan yang akan dilaksanakan pada lima tahun kedepan baik melalui APBD dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.


36


37

1.3. Kebijakan dan Strategi a. Kebijakan Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada : 1) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil dalam arti bahwa setiap orang khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berhak memperoleh pelayanan sosial. 2) Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial. 3) Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi, pelaporan dan koordinasi. 4) Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan

pengembangan

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5) Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keragaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat. b. Strategi 1) Pemberdayaan Sosial, yang mengandung makna pembinaan bagi aparatur pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya, serta pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia usaha dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada dilingkungannya. 2) Kemitraan

Sosial,

yang mengandung

makna

adanya

kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan

jaringan

kerja

yang

menumbuhkembangkan

kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

38

3) Partisipasi Sosial, mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial. 4) Advokasi Sosial, mengandung makna adanya upaya-upaya untuk mendukung, membela dan melindungi masyarakat sehingga dapat melakukan tindakan dan perubahan sosial yang mendorong mereka memenuhi kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 5) Jaminan Sosial, mengandung makna adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan sosial dalam bentuk pemberian jaminan kelangsungan hidup bagi penyandang cacat ganda (cacat fisik dan mental) dan lanjut usia yang tidak potensial.


39

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program-program pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator dampak : a.

Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian kelayan.

b.

Peningkatan

kemampuan

penyelenggaraan

dan

kesejahteraan

kepedulian sosial

masyarakat

secara

dalam

melembaga

dan

berkelanjutan. c.

Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Guna mencapai kondisi tersebut maka dalam periode 2012-2016

program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi : 1. Program Pemberdayaan Sosial a. Pemberdayaan Fakir Miskin Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menarik perhatian semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kemiskinan pada dasarnya berkisar pada kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Masalah kemiskinan dapat memunculkan berbagai dimensi seperti ;

ketergantungan,

ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, serta keresahan sosial, yang pada umumnya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan mengakses berbagai pelayanan sosial dasar. Masalah kemiskinan masih sulit ditanggulangi karena mayoritas termasuk kategori kemiskinan kronis (chronic proverty) yang terjadi terus menerus atau disebut juga kemiskinan struktural sehingga membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

40

dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani dapat menjadi kemiskinan kronis. Tujuan : 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga fakir miskin 2) Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin 3) Meningkatkan aksesibilitas keluarga fakir miskin terhadap pelayanan sosial dasar 4) Meningkatkan kualitas kondisi perumahan keluarga fakir miskin 5) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam pennggulangan kemiskinan. Sasaran : 1) Keluarga

fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata

pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah

hutan

kemasyarakatan,

perdesaaan,

perkotaan,

pesisir/pantai, kepulauan terpencil dan perbatasan antar negara. 2) Keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraan secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam, korban bencana sosial/konflik, terkena PHK, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga. Komponen kegiatan : 1) Bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan UEP melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2) Rehabilitasi sosial daerah kumuh, untuk mendorong partisipasi sosial

masyarakat

agar

peduli

dan

tetap

memelihara

kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial terhadap keluargakeluarga miskin dilingkungannya. Strategi : Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

41

1) Pemberdayaan, mengandung makna adanya partisipasi seluruh sasaran pelayanan dan komunitas serta masyarakat pada umumnya. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggali kemampuan sasaran pelayanan, mendayagunakan potensi dan sumber yang tersedia dimasyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan,

pendampingan

dan

bimbingan

sosial

serta

pengembangan UEP dan usaha kesejahteraan sosial. 2) Kemitraan,

dilaksanakan karena adanya visi dan misi dalam

penyelenggaraan program pemberdayaan fakir miskin, sehingga potensi dan sumber sosial yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kemitraan dapat dilaksanakan melalui pembentukan jaringan kerja usaha kesejahteraan sosial yang memiliki hubungan fungsional satu sama lain. 3) Pengembangan budaya kewirausahaan,

mengandung makna

adanya sikap mental mau maju semaksimal mungkin dalam melakukan usaha ekonomi produktif. Strategi kewirausahaan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi dampak negatif dari bantuan sosial kepada keluarga miskin agar tidak memiliki ketergantungan terus menerus menyadari bahwa bantuan yang diterima merupakan stimulan untuk modal usaha untuk selanjutnya harus mampu dikembangkan atas dasar kekuatan sendiri atau potensi kelompok usaha bersama. 4) Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, mengandung makna peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku program pemberdayaan fakir miskin. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan kesinambungan program.


42

Indikator kinerja : 1) Meningkatnya taraf kesejahteraan keluarga fakir miskin. 2) Berkurangnya jumlah pemukiman fakir miskin yang tidak layak huni 3) Meningkatnya aksesibilitas keluarga fakir miskin terhadap pelayanan sosial dasar. 4) Meningkatnya KUBE dengan kategori mandiri sebanyak 10 % 5) Meningkatnya kepedulian masyarakat (orsos/LSM dan dunia usaha) dalam program penanggulangan kemiskinan. b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan kelompok sosial budaya dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik (Keppres Nomor 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat

Terpencil). Kriteria KAT pada umumnya

adalah berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi sub sistem; terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik. Permasalahan KAT meliputi kesenjangan sistem sosial budaya dengan masyarakat pada umumnya; ketertinggalan dalam sistem sosial, teknologi dan ideologi; sangat kurang memadainya pemenuhan kebutuhan dasar; belum atau sangat sedikit menerima pelayanan pembangunan;

belum

efektifnya

pemanfaatan

waktu

dalam

kehidupan sehari-hari; belum mantapnya integrasi sosial KAT kedalam

sistem

institusi

kemasyarakatan

disekitarnya;

serta

mengurang citra bangsa , karena dibalik laju pembangunan disegala bidang dalam kenyataan masih ada kelompok masyarakat yang hidup tertinggal. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

43

Komunitas Adat Terpencil yang merupakan bagian dari masyarakat mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk hidup sejahtera dan maju serta meningkatkan taraf kesejahteraan kearah terwujudnya integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keterasingan dan keterpencilan yang ketertinggalan yang berakibat lebih lanjut pada kerawanan mereka terhadap berbagai eksploitasi sehingga issue KAT terkait pula dengan issue HAM, lingkungan dan integrasi sosial. Tujuan : Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan warga KAT Sasaran : Komunitas Adat Terpencil pada umumnya dengan prioritas KAT yangberada di daerah perbatasan antar negara, rawan bencana, kawasan industri dan pemekaran wilayah. Komponen kegiatan : 1) Persiapan pemberdayaan (melalui kegiatan pemetaan sosial, penjajagan awal, study kelayakan dan pemantapan kesiapan masyarakat). 2) Pelaksanaan pemberdayaan (Tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun eksitu. 3) Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah b ertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian. 4) Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT. 5) Penempatan petugas lapangan ( pendamping sosial). 6) Pengembangan sumber daya manusia

(SDM) baik pengelola,

pendamping sosial maupun warga dampingan sosial. 7) Perlindungan dan advokasi sosial KAT. 8) Monitoring dan evaluasi.


44

Strategi : 1) Membuka dan meningkatkan akses komunikasi dan pelayanan sosial dasar warga KAT; mengandung makna bahwa KAT dapat menjalin hubungan dengan komunitas atau lingkungan luar, dan memperoleh berbagai pelayanan sosial dasar antara lain pelayanan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi 2) Pemberdayaan sosial; mengandung makna adanya partisipasi seluruh sasaran pemberdayaan KAT, lingkungan sekitarnya dan masyarakat umum; adanya peningkatan kemampuan KAT dan penguatan kemampuan manajemen pengelolaan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya sosial. 3) Kemitraan

dan

keterpaduan

mengandung

makna

adanya

kerjasama kepedulian, kesbersamaan dan jaringan kerja yang saling

menguntungkan

dalam

pemberdayaan

KAT

antara

pemerintah baik dengan Orsos/LSM, dunia usaha maupun perguruan tinggi 4) Perlindungan dan advokasi sosial, mengandung makna adanya upaya memberikan pendampingan sosial, perlidungan sosial dan pembelaan terhadap hak-hak

KAT, termasuk akses terhadap

pelayanan sosial dasar guna peningkatan kualitas hidup. 5) Mengembangkan pendekatan partisipatif dengan pola pengelolaan sumber-sumber

komunitas

(communty

based

resources

management); mengandung makna bahwa pemeberdayaan KAT dilakukan melalui optimalisasi sumber daya lokal sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat, pemberdayaan dengan sistem stimulus, keterpaduan lintas sektor/program dan peran aktif masyarakat.


45

Indikator kinerja : 1) Meningkatnya prosentase jumlah KAT yang ditangani melalui program Pemberdayaan KAT 2) Meningkatnya kualitas hidup KAT 3) Meningkatnya aksesibilitas KAT terhadap pelayanan sosial dasar 4) Meningkatnya peran aktif perguruan tinggi, orsos/LSM dan dunia usaha dalam pemberdayaan KAT c. Pemberdayaan Keluarga Permasalahan utama keluarga adalah kemiskinan, kerentanan dan kerawanan

sosial

sebagai

akibat

negatif

dari

modernisasi.

Ketidakberdayaan keluarga akan berdampak pada ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi sosial yang dialaminya dan menjadi bagian masyarakat sejahtera. Tujuan : Meningkatnya

motivasi

kemampuan

keluarga

dalam

melaksanakan fungsi dan peran keluarga sehingga secara bertahap dapat mencegah, mengerangi, dan menangani masalahnya sendiri dan masalah dilingkungannya. Sasaran : Keluarga pada umumnya, dengan prioritas pada keluarga miskin, rentan/rawan masalah sosial, ekonomi dan sosial psikologis. Komponen kegiatan : 1) Konsultasi dan perlindungan kesejahteraan keluarga melalui LK3 2) Peringatan hari keluarga nasional (HARGANAS) Strategi : 1) Meningkatkan kemampuan advokasi dan kampanye sosial keluarga sebagai sebuah gerakan 2) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendayagunakan sumber (partisipasi sosial) 3) Kemitraan dilaksanakan melalui jaringan kerja (kemitraan) Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

46

Indikator kinerja : 1) Meningkatkan

keluarga

yang

bermasalah

sosial,

keluarga

rentan/rawan masalah dan keluarga bermasalah sosial psikologis yang memperoleh akses terhadap program pemberdayaan 2) Meningkatnya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang berperan dalam mengatasi masalah sosial psikologis 3) Meningkatnya keluarga yang berperan aktif dalam menangani masalah sosial. d. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial Permasalahan

yang

dihadapi

sehubungan

dengan

nilai-nilai

kepahlawanan adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K3KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/Janda perintis kemerdekaan dan pejuang serta kondisi Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional yang kurang terawat. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan dikalangan generasi muda. Tujuan : Tertanam,

terpelihara,

terlestarikan

kepahlawanan, keperintisan, kejuangan

dan

diamalkannya

nilai-nilai

dan kesetiakawanan sosial

dalam sikap dan perilaku keseharian segenap warga masyarakat, terjaganya harkat dan martabat keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan keluarga pejuang serta terawatnya TMP/MPN sebagaimana wahana pelestarian nilai K3KS. Sasaran : 1) Keluarga

pahlawan,

perintis

kemerdekaan/janda

perintis

kemerdekaan dan pejuang. 2) TMP/MPN dengan prioritas yang kondisinya tidak memenuhi standar dan kurang terawat. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

47

Strategi : 1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan lembaga pendidikan dalam pelestarian dan pengembangan nilai K3KS sejak usia dini. 2) Peningkatan

kesejahteraan

keluarga

pahlawan,

perintis

kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan pejuang. 3) Memelihara TMP/MPN sebagai penghargaan dan sekaligus wahana pelestarian nilai K3KS. Komponen kegiatan : 1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K3KS (ziarah wisata, saresehan kepahlawanan dan napak tilas) 2) Bantuan

perbaikan

rumah

keluarga

pahlawan,

perintis

kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan. 3) Bimbingan pelestarian K3KS kepada guru, tokoh masyarakat dan agama. 4) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN. Indikator kinerja : 1) Meningkatnya cakupan layanan terhadap keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan pejuang. 2) Meningkatnya intensitas kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai K3KS. 3) Terpeliharanya TMP/MPN. 2. Program Rehabilitasi Sosial a. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Tujuan : 1) Meningkatkan

kelangsungan

hidup,

tumbuh

kembang,

perlindungan dan partisipasi anak agar hak-hak anak terhadap pelayanan pendidikan , kesehatan, dan kesejahteraan sosial dapat terjamin sehingga mereka dapat menjadi sumber daya manusia


48

yang berkualitas dan produktif serta mencegah timbulnya gizi buruk. 2) Mencegah dan menghindarkan anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan perlakuan diskriminasi yang mengakibatkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi. 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani masalah sosial anak dilingkungannya. Sasaran : Sasaran yang akan dicapai adalah terlayaninya anak balita, anak terlantar dan remaja

serta teratasinya kasus-kasus anak yang

mendapat tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan diskriminasi serta melanggar hukum. Strategi : Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat, optimalisasi sumbersumber lokal, kemitraan dan kerjasama, peningkatan kapasitas pelayanan sosial, dan pengembangan kelembagaan pelayanan. Komponen kegiatan : 1) Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, gizi, makanan, pakaian, dan rekreasi) melalui panti asuhan anak, taman penitipan anak dan kelompok bermain atau lembagalembaga sejenis untuk memberikan pelayanan secara terpadu dan komprehensif. 2) Pelayanan sosial bagi anak-anak Komunitas Adat Terpencil atau kelompok minoritas. 3) Bimbingan keterampilan kerja/usaha dan pemberian bantuan stimulans usaha ekonomis produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Indikator kinerja : 1) Meningkatnya

jumlah anak-anak yang telah mendapat

pelayanan dan perlidungan sosial. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

49

2) Meningkatnya peran aktif masyarakat baik secara perorangan, melalui Orsos/LSM termasuk dunia usaha yang terlibat dalam program pelayanan kesejahteraan sosial anak. b. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Perbaikan perawatan dan pelayanan fasilitas kesehatan serta semakin baiknya gizi masyarakat berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup serta membawa konsekuensi meningkatnya jumlah lanjut usia. Dengan semakin panjangnya usia harapan hidup, akan berimplikasi pada permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi terutama setelah terjadinya krisis ekonomi dimana jumlah lanjut usia terlantar semakin meningkat. Tantangan yang dihadapi akibat meningkatnya jumlah lanjut usia, terutama mereka yang tidak potensial dan terlantar adalah penyediaan jaminan sosial baik formal maupun informal. Tujuan : 1) Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga

harkat

pengalaman pengembangan menghormati

dan

dan

martabatnya

keahliannya

budaya lanjut

yang usia

serta

yang

memanfaatkan didukung

menjunjung secara

oleh

tinggi

serta

melembaga

dan

berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat pada umumnya. 2) Melindungi dan menjamin hak-hak lanjut uisa perlindungan

sosial

dan

pemberian

kemudahan

melalui dalam

mengakses fasilitas pelayanan sosial bagi lanjut usia 3) Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. 4) Melembaganya lanjut usia dalam kehidupan bangsa agar para lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dalam suasana aman, tenteram dan sejahtera lahir dan batin.


50

Sasaran : Terpelihara dan teramalkannya nilai-nilai kearifan, pengalaman dan keahlian lanjut usia secara melembaga dan berkesinambungan pada generasi muda dan m asyarakat pada umumnya. Strategi : Strategi untuk mencapai tujuan yaitu melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat, kemitraan dan kerjasama dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan/LSM, desentralisasi pelaksanaan program dan integrasi pelayanan serta perlindungan sosial bagi lanjut usia. Komponen kegiatan : 1) Peningkatan fungsi Panti Sosial Tresna Werdha menjadi pusat pelayanan

dan perawatan lanjut usia untuk lingkungan

sekitarnya melalui pengembangan pelayanan sosial lanjut usia berbasis masyarakat. 2) Peningkatan kegiatan UEP dan kegiatan Bimbingan Sosial lanjut usia. 3) Perlindungan sosial dan pemeliharaan taraf

kesejahteraan

melalui sistem jaminan sosial. 4) Peningkatan pelayanan kesehatan fisik melalui perbaikan gizi, pelayanan kesehatan, mata dan gigi, pelayanan kesehatan lanjut usia dalam keluarga. 5) Penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi lanjut usia. Indikator kinerja : 1) Meningkatnya jumlah lanjut usia yang telah mendapatkan pelayanan melalui panti dan non panti. 2) Meningkatnya jumlah lembaga/orsos yang menangani lanjut usia.


51

c. Rehabilitasi Sosial Disabilitas Permasalahan sosial yang timbul dari kecacatan antara lain adalah ketidakberfungsian sosial, yakni kurang

mampunya

penyadang cacat melaksanakan peran-peran sosialnya secara wajar. Masalah yang masih dihadapi dalam memberikan pelayanan bagi mereka adalah belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang karakteristik kehidupan dan penghidupan berbagai jenis kecacatan; terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang cacat; belum memadainya jumlah dan kulitas petugas untuk berbagai kecacatan serta terbatasnya lapangan kerja bagi mereka. Tujuan : 1) Meningkatkan

kesempatan

berusaha

dan

bekerja

untuk

meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. 2) Meningkatnya kepedulian masyarakat, potensi dan sumbersumber sosial serta sumber daya ekonomi untuk pengembangan UEP dan budaya kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. 3) Memelihara penghasilan dan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui sistem jaminan sosial 4) Meningkatnya aksesibilitas fisik penyandang disabilitas terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk kualitas hidup dan kesejahteraannya. Sasaran : Pulihnya fungsi sosial penyandang disabilitas dan terbukanya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh penyandang cacat usia produktif untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. Strategi : Untuk

mencapai

tujuan

tersebut

melalui

pemberdayaan

penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat, optimalisasi Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

52

sumber-sumber

lokal,

peningkatan

kapasitas

pelayanan,

standarisasi pelayanan dan pengembangan kelembagaan pelayanan. Kegiatan pokok : 1) Bimbingan keterampilan kerja, praktek belajar kerja serta pemberian bantuan UEP secara kelompok usaha bersama (KUBE). 2) Bimbingan

resosialisasi

dan

penyaluran

dengan

mendayagunakan mekanisme Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), Loka Bina Karya (LBK),

dan Rehabilitasi Berbasis

Masyarakat (RBM). 3) Pelayanan rehabilitasi

dan dukungan untuk melaksanakan

kehidupan secara mandiri, meliputi bimbingan fisik, mental dan sosial. Indikator kinerja : 1) Meningkatnya

penyandang Disabilitas yang memperoleh

pelayanan sosial. 2) Meningkatnya jumlah orsos/LSM/dunia usaha dan masyarakat yang terlibat dalam upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. d. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah diberbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan maraknya berbagai konflik sosial menyebabkan sebagian masyarakat belum siap, limbung dan berusaha mempertahankan kelansungan hidup dengan cara seadanya seperti mengemis, mencuri, memalak, melacur, menodong dan sebagainya yang melanggar hukum dan norma sosial dan agama. Masalah lain yang timbul akibat kemiskinan adalah HIV/AIDS. Tujuan : 1) Meningkatkan fungsi sosial para tuna sosial agar dapat hidup dan mencari nafkah sesuai dengan norma sosial dan agama

yang

berlaku dimasyarakat. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

53

2) Meningkatnya pemahaman individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

khususnya penyandang masalah sosial yang rawan

HIV/AIDS agar mereka dapat menghindarkan diri dari penularan HIV/AIDS. 3) Memberikan pelayanan sosial bagi penderita HIV/AIDS agar tetap dapat hidup produktif serta mengurangi beban sosial psikologis yang dialaminya. Sasaran : Terbebasnya tuna susila, gelandangan dan pengemis, eks narapidana dan penyandang perilaku menyimpang lainnya dari kondisi ketunaan. Strategi : Untuk mencapai tujuan yaitu melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat, kemitraan dan kerjasama dengan organisasi sosial kemasyarakatan, optimalisasi sumber-sumber lokal, peningkatan kontrol sosial masyarakat dan penanaman nilai-nilai agama, perlindungan sosial dari, oleh dan untuk keluarga dan masyarakat serta integrasi pelayanan dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial. Komponen kegiatan : 1) Bimbingan sosial, bimbingan keterampilan kerja, praktek belajar kerja, pemberian bantuan stimulan melalui Kelompok Usaha Ekonomis Produktif (KUBE). 2) Penyuluhan atau kampanye penanggulangan HIV/AIDS. 3) Usaha pencegahan berbasis masyarakat. 4) Perlindungan sosial bagi kelompok rentan agar terhindar dari masalah ketunaan sosial. Indikator kinerja : 1) Semakin meningkatnya jumlah tuna sosial yang memperoleh pelayanan. 2) Penyandang HIV/AIDS dapat meningkatkan kemampuan dalam mengatasi dan berelasi dengan lingkungannya.


54

3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial. e. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Permasalahan NAPZA saat ini telah membahayakan kelompok remaja, antara lain komplikasi penyakit yang ditimbulkannya, seperti overdosis, penularan HIV, hepatitis C dan sebagainya; meningkatnya kriminalitas serta rusaknya generasi muda dan kehancuran keluarga. Tujuan : 1) Memulihkan fungsi sosial korban penyalahgunaan, kecanduan, ketergantungan, pemakai NAPZA, obat-obat terlarang dan zat adiktif, termasuk obat-obatan psikoaktif. 2) Meningkatkan ketahanan dan daya tangkal masyarakat terhadap perdagangan dan penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif. Sasaran : Sasaran kegiatan penanggulangan penyalahgunaan Napza adalah seluruh

remaja,

keluarga

dan

masyarakat

terutama

melalui

mekanisme karang taruna dan lembaga sosial lainnya. Strategi : Strategi untuk mencapai tujuan yaitu melalui pemberdayaan eks korban, kelompok, keluarga dan masyarakat, optimalisasi sumbersumber lokal, kemitraan dan kerjasama dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan dunia usaha, kepolisian dan peangkat hukum, integrasi pelayanan dalam pelayanan rehabilitasi sosial. Komponen kegiatan : 1) Pengembangan kegiatan pencegahan berbasis masyarakat dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, orsos dll) 2) Kampanye sosial dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Napza melalui kerjasama dengan dunia usaha. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

55

Indikator kinerja : 1) Meningkatnya jumlah orsos yang menangani permasalahan dibidang penanggulangan penyalahgunaan napza. 2) Meningkatnya jumlah

korban penyalahgunaan napza yang

mendapat pelayanan. f. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu pilar kesejahteraan sosial dalam rangka menunjang upaya pembangunan kesejahteraan sosial, dimana LKS ini sebagai mitra Dinas Sosial melakukan

aksesibilitas

terhadap

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial. Tujuan : Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial. Sasaran : Sasaran kegiatan adalah SLB yang menyelenggarakan panti, Taman Anak Sejahtera, dan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi. Strategi : Strategi untuk mencapai tujuan yaitu melalui pembinaan LKS sehingga jangkauan layanan terhadap PMKS lebih terkoordinir. Komponen kegiatan : 1) Bimbingan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 2) Bantuan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak Bantuan Permakanan SLB 3) Bantuan Operasional Taman Anak Sejahtera (TAS) 4) Bantuan Operasional KOMDA LANSIA Indikator kinerja : 1) Meningkatnya Jumlah Lembaga/ Orsos yang menangani lanjut usia


56

2) Meningkatnya Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang terlibat dalam program layanan kesejahteraan sosial anak 3) Meningkatnya Jumlah lembaga yang menangani permasalahan sosial penyalahgunaan napza 4) Meningkatnya Jumlah lembaga yang menangani permasalahan sosial bidang disabilitas. 3. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial a. Bantuan sosial korban bencana alam Fenomena alam yang sering terjadi akhir-akhir ini turut mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya

bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah

longsor dan tsunami telah menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat. Disamping itu, sebaran penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang terpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi . Semakin terbatasnya

lahan

pemukiman,

sehingga

dapat

berakibat

terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam. Tujuan : Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan serta peran aktif masyarakat

dalam

penanggulangan

bencana

alam

sekaligus

menghindarkan dan/atau meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana alam. Sasaran : Perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat korban bencana alam terutama yang berada dalam kondisi rawan dan rentan bahkan tidak mampu. Komponen kegiatan : 1) Pra bencana alam,

meliputi kegiatan preventif, mitigasi dan

kesiapsiagaan. Preventif (pencegahan) merupakan kegiatan yang Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

57

menitikberatkan pada upaya penyebarluasan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang berdampak untuk meniadakan atau mengurangi resiko akibat bencana. Mitigasi

(penjinakan)

merupakan

kegiatan

yang

lebih

menitikberatkan pada upaya secara fisik untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan untuk menyiapkan kualitas dan kuantitas bantuan fisik dan non fisik termasuk jaringan informasi dan komunikasi serta personel penaggulangan bencana alam, baik aparat pemerintah dan unsur masyarakat tingkat pusat dan daerah. 2) Saat bencana alam, kegiatan yang dilaksanakan yaitu tanggap darurat yang menitikberatkan pada upaya pengerahan seluruh potensi penanggulangan bencana alam guna mencari, menolong dan menyelamatkan korban bencana alam serta memberikan pelayanan bantuan darurat secara cepat, tepat dan terkoordinasi. 3) Pasca bencana alam, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi korban bencana alam. Rehabilitasi korban bencana alam menitikberatkan pada upaya untuk pemenuhan kebutuhan fisik (seperti tempat tinggal). Adapun resosialisasi dan rujukan menitikberatkan pada upaya untuk pemenuhan kembali fungsifungsi sosial korban bencana alam. Kondisi korban seperti atau lebih baik daripada sebelum bencana alam. 4) Membangun

model

penanggulangan

bencana

dengan

menggunakan pendekatan community based development atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang lebih dikenal dengan Kampung Siaga Bencana. Strategi : Strategi

untuk

mencapai

tujuan

tersebut

adalah

melalui

pemberdayaan keluarga korban bencana alam, optimalisasi sumber lokal,

kemitraan

dan

kerjasama

dengan

organisasi

sosial

kemasyarakatan, LSM, RAP, dunia usaha, instansi terkait, penyediaan Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

58

sarana dan prasarana komunikasi penanggulangan bencana, integrasi pelayanan dalam penanggulangan bencana alam secara terpadu. Indikator kinerja : 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal korban bencana alam berupa sandang, pangan dan lauk pauk masa tanggap darurat. 2) Meningkatkan taraf kesejahteraan korban bencana alam melalui bantuan ekonomis produktif 3) Terlaksananya

gotong

royong

korban

bencana

alam

dan

masyarakat untuk memanfaatkan bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR). 4) Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana alam. 5) Jumlah Kampung Siaga Bencana yang terbentuk. 6) Terciptanya kesadaran korban bencana alam untuk memanfaatkan bantuan modal usaha berupa UEP b. Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Bencana sosial yang disebabkan oleh ulah manusia (man made disaster) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari kelompok masyarakat. Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi, maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh. Tujuan : Terwujudnya pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sasaran : Perorangan, keluarga, masyarakat, LSM, dunia usaha, media informasi dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana sosial. Komponen kegiatan : Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

59

1) Penyelamatan dan pemulihan korban bencana sosial, dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan kembali kondisi fisik, psikososial dan ekonomi para korban bencana sosial. 2) Pemberdayaan sosial korban bencana sosial, melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar minimal korban bencana sosial dan bantuan usaha ekonomi produktif 3) Peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial masyarakat, melalui kegiatan peningkatan kemampuan dalam mengelola dan mendayagunakan sumberdaya, perbedaan kepentingan dan konflik sosial antar kelompok masyarakat. Strategi : Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional, sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses penanganannya mencakup hulu masalah berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, disamping hilir masalah berupa rekonsiliasi dan rekonstruksi sosial bagi dampakdampak yang ditimbulkannya. Indikator kinerja : 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar minimal para korban bencana sosial dan terwujudnya peningkatan kemampuan korban bencana sosial dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. 2) Terselamatkan dan pulihnya kondisi fisik, psikososial dan ekonomi korban bencana sosial. 3) Adanya kepedulian masyarakat terhadap upaya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. c. Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Fenomena sosial tindak kekerasan dapat dialami dan dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, kapan saja selama masih ada kesempatan tanpa membedakan jenis kelamin, usia, jenis kekerasan, motivasi terjadinya kekerasan, tempat dan waktu terjadinya tindak kekerasan, Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

60

termasuk para pekerja migran. Disisi lain tindak kekerasan merupakan permasalahan sosial yang sangat spesifik karena menimbulkan dampak trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korban sehingga sangat menuntut perhatian semua pihak dalam pelaksanaan penanganannya. Tujuan : 1) Pulihnya kembali harga diri, kepercayaan diri, kemauan dan kemampuan korban tindak kekerasan dan pekerja migran sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. 2) Tumbuhnya

kesadaran

individu,

keluarga,

kelompok

dan

masyarakat dalam penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran. Sasaran : 1) Anak, wanita dan lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan. 2) Para pekerja bermasalah, keluarga, kelompok dan masyarakat, media massa, orsos/LSM

yang terkait

dengan penanganan

pekerja. Komponen kegiatan : 1) Perlindungan sosial Korban tindak Kekerasan dan Pekerja Migran. 2) Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran (PM) yang mengalami trauma psikososial dalam rangka pemulihan fungsi sosialnya. 3) Pemberdayaan dan rujukan KTK-PM, untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki KTK-PM guna meningkatkan kemandirian secara psikologis dab ekonomi. Strategi : 1) Pemberdayaan KTK – PM sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan individu KTK – PM dan masyarakat dalam


61

mengembangkan potensi KTK – PM dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 2) Penyuluhan sosial bagi KTK – PM yang bermasalah tentang potensi dan sumber dalam penanganan KTK – PM melalui sistem informasi. 3) Pengembangan sistem rujukan sebagai upaya penaggulangan permasalahan KTK – PM yang

menekankan pada kepedulian,

kesadaran, kebersamaan, dan pemanfaatan antara pihak-pihak yang terkait dalam rangka memberikan bantuan sosial bagi klien dan keluarganya. Indikator kinerja : 1) Pulihnya fungsi sosial KTK – PM setelah mendapatkan pelayanan bantuan sosial. 2) Terciptanya kesadaran keluarga dan lingkungan sosial untuk menerima kembali kehadiran KTK. 3) Terciptanya kesadaran pekerja migran, keluarga dan lingkungan sosialnya akan hak-hak dan kewajiban dalam program pekerja migran. 4) Meningkatnya peranan lembaga Trauma Centre dalam penanganan KTK – PM. d. Jaminan Kesejahteraan Sosial Jaminan

kesejahteraan

sosial

dilakukan

dalam

upaya

memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan marginal yang dilaksanakan melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). ASKESOS merupakan sistem asuransi sosial untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat marginal atau pekerja mandiri pada sektor informal terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama meninggal dunia, sakit atau mengalami kecelakaan. BKSP merupakan usaha perlindungan dan jaminan penghidupan bagi warga yang karena kondisinya tidak mampu dalam memenuhi Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

62

kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan berkesinambungan dari luar dirinya dan tidak didasarkan kontribusi yang bersangkutan. Pelaksanan

BKSP

berdasarkan

kebersamaan,

kekeluargaan,

kegotongroyongan, dan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang lemah. Tujuan : 1) Meningkatnya upaya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan marginal. 2) Terbentuknya kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan jaminan sosial. Sasaran : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial, masyarakat rentan dan marginal, kelompok masyarakat dan lembagalembaga pemerintah serta seluruh komponen yang berkaitan langsung dengan program jaminan kesejahteraan sosial dan asuransi kesejahteraan sosial. Komponen kegiatan : 1) ASKESOS, untuk melindungi masyarakat marginal atau pekerja mandiri dalam sektor informal dari sejumlah resiko alamiah dan sosial seperti hari tua, meninggal dunia dan akibat sakit atau kecelakaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup peserta bersama dengan anggota keluarganya. 2) BKSP, untuk memberikan perlindungan dan jaminan penghidupan bagi warga yang karena kondisinya tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan berkesinambungan dari luar dirinya dan tidak didasarkan kontribusi yang bersangkutan. 3) Pengembangan

kapasitas

kelembagaan

jaminan

sosial,

untuk

mendayagunakan organisasi sosial atau lembaga kesejahteraan sosial, inisiatif lokal dan pelayanan jaminan sosial lainnya. 4) Pengembangan jaringan kerja jaminan sosial dengan menumbuhkan jalinan kerjasama baik dengan pemerintah pusat maupun daerah, Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

63

perorangan, kelompok, organisasi sosial, dunia usaha yang memiliki komitmen untuk bekerjasama saling mendukung, sehingga program dan kegiatan jaminan sosial dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi : 1) Pemberian perlidungan terhadap hak-hak masyarakat rentan atau pekerja mandiri pada sektor informal serta penyandang masalah kesejahteraan sosial non petensial untuk mendapat akses pelayanan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. 2) Pengembangan kemitraan sosial yang dapat menumbuhkembangkan pihak-pihak yang bermitra dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Indikator kinerja : 1) Terlindungi dan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial (kebutuhan dasar hidup) serta meningkatnya rasa tanggung jawab masyarakat marginal atau pekerja mandiri pada sektor informal melalui kegiatan ASKESOS. 2) Terlindungi dan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial (kebutuhan dasar hidup) PMKS non potensial (lanjut usia, cacat ganda, psikotik dan eks penyakit kronis) melalui kegiatan BKSP. 3) Terbentuknya Lembaga Pelaksana Jaminan Sosial yang dapat mengelola kegiatan ASKESOS dan BKSP. e. Pendayagunaan Sumber Dana Sosial Usaha Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat diimplementasikan melalui peran dan kontribusi masyarakat termasuk dunia usaha melalui penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang guna mendukung usaha kesejahteraan sosial. Sasaran : 1) Individu, kelompok dan masyarakat yang peduli terhadap penyediaan sumber dana sosial. 2) Dunia usaha/badan-badan usaha, badan-badan sosial dan organisasi kemasyarakatan termasuk kepanitiaan. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

64

Strategi : 1) Intensitas sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengumpulan sumbangan sosial. 2) Penertiban penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial 3) Optimalisasi pendayagunaan sumbangan sosial Komponen kegiatan : 1) Penyuluhan dan bimbingan/sosialisasi 2) Pemberian izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang 3) Koordinasi dengan penyelenggara pengumpulan sumbangan dan instansi terkait. Indikator kinerja : 1) Meningkatnya pengelolaan dana sosial 2) Meningkatnya jumlah orsos yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan sosial 3) Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat. 4) Meningkatnya dan UKS dan PNBP yang terhimpun. f. Pendataan dan Penyuluhan Sosial Penyuluhan sosial sebagai gerak dasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui promosi dan publikasi

secara langsung.

Melalui penyuluhan sosial diharapkan masyarakat tahu, mau dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan khususnya dalam penanganan masalah sosial. Tujuan : 1) Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial 2) Tersedianya Data PMKS dan PSKS Sasaran kegiatan : 1) Masyarakat yang menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2) Masyarakat yang tidak mampu pada umumnya. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

65

Strategi : 1) Pendekatan khalayak sasaran 2) Pemanfaatan media untuk membangun wawasan kesejahteraan sosial 3) Pemberdayaan kahalayak sasaran untuk memasarkan program investasi sosial bagi dunia usaha. Komponen kegiatan : 1) Penyuluhan Sosial Massa 2) Penyuluhan Sosial Melalui Media Massa 3) Pendataan PMKS dan PSKS Indikator Kinerja : 1) Terinformasikannya pesan-pesan secara efektif kepada masyarakat 2) Tersedianya penyuluh yang terampil 3) Tersedianya

peralatan

penyuluhan

yang

memenuhi

standard

teknologi terbaru 4) Tersedianya

kendaraan

yang

dapat

menunjang

operasional

penyuluhan. 5) Terwujudnya program lintas fungsi dalam pelaksanaan penyuluhan. 4. Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan a. Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kelembagaan sosial masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah. Lebih dari itu, dapat berperan sebagai perekat dan penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatankegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat potensi sumberdaya kesejahteraan sosial dari dimensi kelembagaan sosial masyarakat. Peran karang taruna, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sangat vital untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat di tingkat lokal dan akar rumput. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi terhadap Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

66

kelembagaan yang telah lama eksis seperti karang taruna dan penguatan kapasitas kepada institusi yang baru tumbuh seperti TKSK. Tujuan : Meningkatnya semangat pengabdian, peran aktif dan kemampuan karang taruna, orsos/LSM dalam usaha kesejahteraan sosial. Sasaran : LKKS Provinsi Gorontalo, Organisasi Sosial, Karang Taruna dan TKSK. Strategi : 1) Pembinaan Pekerja Sosial dan Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial melalui Pemberdayaan Sosial. 2) Menjalin kolaborasi

kerjasama, dan

kepedulian,

jaringan

kerja

kesetaraan,

yang

kebersamaan,

menumbuhkembangkan

kemanfaatan timbal balik melalui Kemitraan Sosial 3) Peningkatan peran serta penerima layanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan

pembangunan kesejahteraan sosial

melalui Partisipasi Sosial. Komponen kegiatan : 1) Bantuan Pengembangan Kapasitas Karang Taruna 2) Bantuan Karang Taruna Berprestasi 3) Bantuan Operasional LKKS 4) Honorarium Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 5) Bantuan Stimulan Organisasi Sosial Indikator kinerja : 1) Meningkatnya jumlah orsos yang menerima layanan 2) Meningkatnya karang taruna yang menerima layanan 3) Meningkatnya jumlah TKSK yang diberdayakan. b. Pemberdayaan Organisasi Sosial/LSM – UKS Organisasi sosial merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. Secara kualitatif kemampuan orsos Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

67

dalam pelayanan sosial relatif masih belum memadai. Oleh karena itu bimbingan

dan

pemberdayaan

orsos

tetap

diperlukan

guna

meningkatkan kemampuan dan kinerja orsos, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Tujuan : Meningkatnya peran dan kinerja orsos sebagai mitra pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Sasaran : Orsos/LSM

yang melaksanakan

UKS

termasuk orsos tingkat

kelurahan/desa yang masih perlu pemberdayaan dengan prioritas orsos yang menyelenggarakan panti, melaksanakan BKSP dan ASKESOS serta orsos/LSM-UKS di lokasi rawan dan kantong kemiskinan. Strategi : 1. Meningkatkan kemandirian dan memberikan

penghargaan

sebagai motivasi kemandirian. 2. Menajamkan sasaran prioritas 3. Keterpaduan dengan program operasional lainnya untuk memacu kinerja orsos. Komponen kegiatan : 1) Peningkatan kemampuan manajemen orsos 2) Bantuan sarana pelayanan orsos 3) Bantuan pengembangan UEP 4) Bantuan rehabilitasi panti masyarakat 5) Pengembangan jaringan kemitraan orsos 6) Peningkatan kapasitas orsos koordinatif 7) Pemberian Penghargaan Orsos Berprestasi Indikator kinerja : 1) Meningkatnya jumlah orsos yang memperoleh pemberdayaan 2) Meningkatnya jumlah orsos yang mandiri 3) Meningkatnya jumlah orsos yang melaksanakan UKS Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

68

4) Meningkatnya jumlah PMKS yang mendapat pelayanan orsos. 5.

Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) TKSM adalah warga masyarakat yang peduli, memiliki wawasan dan komitmen dibidang kesejahteraan sosial, telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial serta aktif melakukan UKS dilingkungannya. TKSM meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS). Peranan kesejahteraan

TKSM

semakin

diperlukan

sosial yang berbasis

dalam

masyarakat

pembangunan

terutama

dalam

mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal dan memelihara ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Tujuan : Meningkatnya jumlah, semangat pengabdian, peran aktif dan persebaran TKSM. Sasaran : Pekerja Sosial Masyarakat dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial Strategi : 1) Pekerja Sosial Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 2) Meningkatkan kemampuan TKSM melalui pendidikan dan pelatihan 3) Keterpaduan

program pemberdayaan TKSM dengan unsur-unsur

operasional UKS untuk memperluas ruang lingkup operasional TKSM. Komponen kegiatan : 1) Peningkatan kemampuan manajemen dan kemampuan teknis operasional TKSM 2) Pengembangan Forum Komunikasi TKSM 3) Peningkatan kualitas Kelembagaan TKSM 4) Pemberian penghargaan/apresiasi terhadap TKSM berprestasi. Indikator kinerja : 1) Meningkatnya jumlah TKSM yang diberdayakan. Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

69

2) Meningkatnya peran TKSM yang aktif melaksanakan UKS 3) Meningkatnya jumlah TKSM yang terjangkau pemberdayaan. 6. Pemberdayaan Karang Taruna Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di desa/kelurahan, yang pada dasarnya merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan secara optimal. Klasifikasi Karang Taruna adalah tumbuh, berkembang, maju dan percontohan. Kondisi dan aktivitas Karang Taruna sangat bervariasi

sesusia dengan kondisi wilayah dan permasalahan yang

dihadapi serta kemampuan Karang Taruna yang bersangkutan. Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan untuk mendukung peran aktif generasi muda dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial dikalangan generasi muda. Tujuan : Meningkatnya kemampuan dan peran aktif Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan ditingkat desa/kelurahan dalam usaha kesejahteraan sosial. Sasaran : Karang

Taruna

pada

umumnya

mulai

dari

klasifikasi

tumbuh,

berkembang, maju dan percontohan. Strategi : 1) Optimalisasi dan fungsi Karang Taruna dalam usaha kesejahteraan sosial. 2) Memperjelas sasaran prioritas pemberdayaan generasi muda 3) Pengembangan jaringan kerja dan kemitraan antar Karang Taruna dengan

instansi terkait termasuk masyarakat serta antar LSM

Pemuda, dan dunia usaha untuk mempercepat kemandirian. Komponen kegiatan : 1) Pemutakhiran data 2) Peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

70

3) Peningkatan Usaha Kesejahteraan Sosial 4) Peningkatan Usaha Ekonomis Produktif 5) Peningkatan jaringan dan kemitraan Karang Taruna 6) Pemantapan

peran

Kades/Lurah/Tokoh

Masyarakat

dalam

pemberdayaan Karang Taruna 7) Pembinaan dan penghargaan kepada Karang Taruna Berprestasi 8) Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT). Indikator kinerja : 1) Meningkatnya jumlah Karang Taruna yang diberdayakan. 2) Meningkatnya Jumlah Karang Taruna yang aktif melaksanakan UKS 3) Meningkatnya kualitas Karang Taruna. 7. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem jaringan kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. WKSBM ini berupa jejaring kerja lembaga sosial lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja

dibentuk

dan

dikembangkan

masyarakat,

untuk

menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas dibidang usaha kesejahteraan sosial. Tujuan : 1) Menguatkan jaringan kerjasama antar kelompok lokal dalam usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjutan 2) Tumbuh

dan

meningkatnya

peran

masyarakat

dalam

usaha

kesejahteraan sosial 3) Tercegah

dan

tertanganinya

masalah-masalah

sosial

melalui

pendayagunaan potensi dan sumber sosial secara melembaga dan berkelanjutan


71

Sasaran : 1) Interaksi antar potensi dan sumber sosial ditingkat lokal, berupa kelompok masyarakat atau kelembagaan sosial lokal di akar rumput di wilayah desa/kelurahan/pedukuhan (baik yang bersifat alamiah, tradisional maupun kelembagaan sosial) 2) Berbagai jaringan kerjasama dan kemitraan yang memberikan daya dukung. Strategi : 1) Identifikasi dan inventarisasi berbagai bentuk atau model jaringan kerjasama spesifik yang ada dan hidup di lingkungan masyarakat lokal. 2) Intensitas pelembagaan UKS, mengandung makna sistem kerjasama dalam penanganan masalah sosial. 3) Keterpaduan program WKSBM dengan program-program yang bernuansa

pemberdayaan

pelaku

UKS

ditingkat

desa/kelurahan/pedukuhan dan program penyuluhan sosial. 4) Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal. Komponen kegiatan : 1) Identifikasi dan pengembangan jaringan informasi 2) Penyusunan pedomen, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan standarisasi. 3) Sosialisasi WKSBM 4) Penumbuhan, pemantapan dan pengembangan jejaring kerja. 5) Pengembangan program WKSBM. Indikator kinerja : 1) Meningkatnya jumlah WKSBM yang memperoleh akses terhadap program pemberdayaan 2) Terlaksananya pengembangan WKSBM 3) Terhimpunnya data WKSBM yang sudah berjalan 4) Tersedianya model pengembangan WKSBM


72

8.

Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha Manajemen pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini makin difokuskan

pada

kemampuan

mengatur,

menggerakkan

memperluas kerjasama koordinatif dan kolaboratif lintas sektor

serta dan

dunia usaha. Semakin luas kerjasama dibangun dan dikembangka, maka semakin berkembang pula peluang meningkatkan jangkauan dan kualitas pembangunan kesejahteraan sosial. Tujuan : Menguatnya kegiatan lintas sektor dan tanggung jawab sosial dunia usaha didalam mendukung pelaksanaan UKS secara berkelanjutan berbasiskan kerjasama dan kemitraan. Sasaran : 1) Kalangan dunia usaha 2) Bagian unsur lintas sektor 3) Pelaku-pelaku masyarakat (orsos/LSM-UKS dll) yang potensial bekerjasama dengan dunia usaha dalam pelaksanaan UKS. Strategi : 1) Memperkuat komitmen lintas sektor dan dunia usaha melalui sosialisasi prinsip-prinsip kemitraan 2) Pemberdayaan, pengembangan dan perluasan kerjasama serta kolaborasi antar sektor dan dunia usaha beserta jaringannya 3) Memperkuat mekanisme pelembagaan kerjasama terutama semangat deregulasi dan debirokratisasi yang memudahkan pelaksanaan program. Komponen kegiatan : 1) Pendataan dan pemetaan sosial dunia usaha yang potensial berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 2) Sosialisasi kerjasama lintas sektor dan dunia usaha 3) Fasilitasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lintas sektor dan dunia usaha dengan pelaku-pelaku UKS masyarakat Rencana Strategis Dinas Sosial 2012-2017

73

4) Pengembangan jaringan kemitraan. Indikator kinerja : 1) Meningkatnya kerjasama lintas sektor dan dunia usaha dalam usaha kesejahteraan sosial 2) Tersedianya data dan informasi mengenai usaha kesejahteraan sosial yang diselenggarakan atas kerjasama dengan dunia usaha (CSR).

Dari

beberapa

gambaran

rencana

program

strategis

yang

telah

disampaikan diatasyang kemudian dikaitkan dengan visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang dijabarkan pada tabel 5.1 rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang mengakomodir seluruh tugas dan fungsi layanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 5.1.


74

BAB VI INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memperhatikan kebijakan daerah 2012-2017 yang tertuang ke dalam kerangka visi yaitu “Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo”,

yang dipahami sebagai upaya

untuk mewujudkan percepatan pembangunan di berbagai bidang dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan tujuan ke VI pembangunan daerah yaitu Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Mengacu

kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut maka indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada 2012-2017 terdiri dari : 1.

Meningkatnya Kesejahteraan sosial dan kemandirian keluarga fakir miskin.

2.

Meningkatnya prosentase jumlah warga KAT yang ditangani melalui pemberdayaan KAT.

3.

Meningkatnya jumlah anak bermasalah sosial yang telah mendapat pelayanan dan perlindungan sosial

4.

Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang dapat melaksanakan fungsi sosial secara mandiri.

5.

Meningkatnya jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan melalui panti dan non panti

6.

Meningkatnya jumlah tuna sosial yang memperoleh pelayanan sosial.

7.

Jumlah Korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani

8.

Jumlah Korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani


75

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Tujuan

Sasaran

Indikator

1

Peningkatan cakupan - Meningkatnya - Jumlah cakupan layanan layanan pemberdayaan cakupan layanan terhadap pemberdayaan terhadap masyarakat pemberdayaan masyarakat miskin dan KAT miskin dan KAT terhadap masyarakat miskin dan KAT

2

- Jumlah capaian layanan dan Peningkatan cakupan - Meningkatnya layanan dan pembinaan cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar pilar-pilar kesejahteraan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial sosial kesejahteraan sosial

3

4

- Jumlah layanan atas Peningkatan Jumlah - Meningkatnya jumlah perlindungan dan jaminan Layanan atas layanan atas kesejahteraan sosial masyarakat Perlindungan dan Jaminan perlindungan dan Kesejahteraan Sosial jaminan kesejahteraan sosial Peningkatan Layanan -Meningkatnya layanan - Jumlah layanan rehabilitasi Rehabilitasi Terhadap rehabilitasi terhadap terhadap Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia, Anak Penyandang Disabilitas, Penyandang Bermasalah Sosial, Korban Disabilitas, Tuna Tuna Sosial, Lanjut Usia, Penyalahgunaan Napza dan LKS Sosial, Lanjut Usia, Anak Bermasalah Sosial, Anak Bermasalah Korban Penyalahgunaan Sosial, Korban Napza dan LKS Penyalahgunaan Napza dan LKS

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD

60 KK

120 KK

140 KK

160 KK

180 KK

200 KK

900 KK

-

10 lbg (64 Org)

15 lbg (64 Org)

20 lbg (64 Org)

20 lbg (64 Org)

22 lbg (70 Org)

97 lbg (70 Org)

81 KK

60 KK

80 KK

100 KK

120 KK

130 KK

529 KK

105 Org

135 Org

210 Org

285 Org

370 Org

480 Org

1.750 Org


76


77

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2012 – 2017 merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis yang dilaksanakan pada periode lalu. Oleh karena itu Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial serta menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial (stake holders) baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pembangunan kesejahteraan sosial. Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2012 – 2017 disusun dengan memperhatikan RPJMD, pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan perkembangan

terakhir

termasuk

dampak

berbagai

krisis

yang

menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks serta perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi.


78

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

TUJUAN

1

Peningkatan cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT

SASARAN

2

Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT

INDIKATOR KINERJA

3

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KEKET 1

2 5

4

Jumlah cakupan layanan Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh pemberdayaan terhadap bimbingan dan bantuan sosial masyarakat miskin dan KAT Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan bantuan sosial

100 KK

Jumlah keluaga pahlawan dan perintis kemerdekaan yang memperoleh pelayanan sosial Jumlah warga KAT yang mendapatkan layanan

18 Org

100 KK

3 6

Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial

Jumlah capaian layanan dan Jumlah capaian layanan dan pembinaan pembinaan terhadap pilar- terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial pilar kesejahteraan sosial

Peningkatan jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan Peningkatan layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS

Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS

Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS

5

8

9

Nomenklatur kegiatan menjadi Pemberdayaan Fakir Miskin 160 KK

200 KK

200 KK

18 Org

18 Org

18 Org

18 Org

100 KK

100 KK

125 KK

125 KK

100 KK

125 KK

125 KK

10 Lembaga/64 Org

15 lembaga/64 org

20 Lembaga/64 Org

20 Lembaga/64 Org

60 KK

80 KK

100 KK

120 KK

130 KK

Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan

50 org

30 org

30 Org

197 Org

200 Org

Jumlah anak yang bermasalah sosial yang mendapatkan layanan

60 anak

96 Anak

95 Anak

120 Anak

150 Anak

Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan

150 Org

50 Org

75 Org

316 Org

300 Org

Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan layanan

70 Org

35 Org

30 Org

20 Org

30 Org

Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan layanan

3 lokasi

9 lembaga

33 Org

50 Org

50 org

9 Lembaga

13 LKS/33 Org

87 Lembaga/284 Org

46 Lembaga

Page 1

Sandingan APBN

22 Lembaga/70 Org

Jumlah KK yang mendapatkan layanan

Jumlah LKS yang mendapatkan layanan

10

100 KK

Jumlah warga KAT yang mendapatkan layanan Peningkatan cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial

7

4

Tabel 4.1 renstra

281

`

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Page 2

Tabel 4.1 renstra

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO

(Dalam Juta)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN


DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (TAHUN 2011)

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD

TAHUN 2017

SKPD PENANGGUNG JAWAB Target

Rp.

Target

Rp.

Target

388

140 KK

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Catatan Penting

Rp.

Misi Pertama : Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui optimalisasi sumber pelayanan dan pemberdayaan sosial Peningkatan cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT

Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT

Terwujudnya peningkatan cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan Fasilitasi KAT

Program Pemberdayaan Sosial

Jumlah Cakupan Cakupan Layanan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Miskin dan KAT

- Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan - Pemberdayaan Fakir Miskin

Jumlah penerima bantuan stimulan KUBE

- Pelestarian nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)

Jumlah keluaga pahlawan dan perintis kemerdekaan yang memperoleh pelayanan sosial Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial di Lokasi KAT

- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

60 KK

281 120 KK

100 KK

100 KK

120 KK

1.105

140 KK

18 Org

6 Unit

8 Unit

- Pembangunan sarana dan prasarana Komunitas Adat Terpencil (KAT).

700 200 KK

800 900 KK

Nomenklatur kegiatan menjadi Pemberdayaan Fakir Miskin 160 KK

Nomenklatur kegiatan mulai dilaksanakan TA. 2015 18 Org

600 180 KK

160 KK

18 Org

180 KK

18 Org

200 KK

18 Org

Dinas Sosial Prov Gorontalo

18 Org

Nomenklatur kegiatan menjadi Pembangunan Sarana dan Prasarana KAT 5 Unit

4 Unit/5 Paket (93 KK)

Dilaksanakan mulai TA. 2014

4 Unit/5 Paket (403 KK)

5 Unit/5 Paket

-

Misi Kedua : Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam kesejahteraan sosial serta memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial Peningkatan cakupan layanan dan pembinaan pilar-pilar kesejahteraan sosial

Meningkatnya Terwujudnya Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan cakupan layanan peningkatan cakupan dan pembinaan pilar- layanan dan pilar kesejahteraan pembinaan pilar-pilar sosial kesejahteraan sosial - Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah Capaian Layanan dan Pembinaan terhadap Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial

-

Jumlah, TKSM,KT dan Orsos yang diberdayakan Jumlah, TKSM,KT dan Orsos yang diberdayakan

- Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)

Jumlah TKSM yang diberdayakan

- Pemberdayaan melalui kemitraan sosial.

Jumlah Dunia Usaha yang peduli dengan permasalahan kessos

10 lembaga/6 4 Org 46 Org

388

10 Lembaga/64 Org

322

11 lembaga/46 Dilaksanakan mulai TA. 2014

15 lembaga/6 4 org

350

20 Lembaga/64 Org

510 20 Lembaga/64 Org

585 22 Lembaga/70 Org

600

97 lembaga/ 70 Org

2,755

Nomenklatur kegiatan menjadi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

15 lembaga/6 4 org

Dilaksanakan mulai TA. 2015 Dilaksanakan mulai TA. 2015

77 Org

77 Org

77 Org

24 lembaga

25 Lembaga

25 Lembaga

Misi Ketiga : Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dan PMKS Peningkatan jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan Sosial

Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan Sosial

Terwujudnya Program Perlindungan dan Jaminan peningkatan jumlah Kesejahteraan Sosial layanan atas - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam perlindungan dan jaminan kesejahteraan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sosial

Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat

81 KK

39 KK

1,193

60 KK

800

641

80 KK

100 KK

600

120 KK

700

130 KK

800 529 KK

4,734

Dialihkan penganggarannya di DKPAD Prov. Gorontalo mulai TA. 2015 Kegiatan dilaksanakan hanya sampai dengan TA. 2013

Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

Dialihkan penganggarannya di DiKPAD Prov. Gorontalo mulai TA. 2015

- Pembinaan kelembagaan jaminan kesejahteraan sosial

Dilaksanakan hanya untuk TA. 2014 dan TA. 2015

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Dilaksanakan hanya untuk TA. 2014 dan TA. 2015

- Perlindungan jaminan sosial dan bantuan bencana sosial

Kegiatan mulai dilaksanakan TA. 2016

Koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana bid. linjamsos


- Pendataan dan penyuluhan sosial Misi Keempat: Meningkatkan pelayanan kesejahteraan PMKS melalui upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial Peningkatan layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS

Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS

Terwujudnya peningkatan layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS

Program Rehabilitasi Sosial - Pelayanan kesejahteraan sosial anak

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh layanan

105 Org

165 Org

1,500

135 Org

1,145

210 Org

1,579

285 Org

2,445

370 Org

2,672

480 org

2,981

1.750 Org

- Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

- Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia - Rehabilitasi sosial tuna sosial - Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) - Rehabilitasi sosial korban napza


Page 1


(Dalam Juta) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN


DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (TAHUN 2011)

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD

TAHUN 2017

SKPD PENANGGUNG JAWAB Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Catatan Penting

Rp.

Misi : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam upaya memberikan pelayanandan kesejahteraan sosial Misi kelima Pertama : Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui optimalisasi sumber pelayanan pemberdayaan sosial Peningkatan pelayanan administrasi serta kapasitas sumber daya aparatur dalam upaya memberikan pelayanan kesejahteraan sosial

Meningkatnya Terlaksananya pelayanan pelayanan administrasi administrasi, sarana perkantoran prasarana perkantoran dan SDM Aparatur bidang Kesos. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor

Program pelayanan administrasi perkantoran

- Pelayanan jasa administrasi perkantoran

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

100%

100%

100%

100%

100%

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 1,091

Terwujudnya peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur

Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi program/kegiatan dan pelaporan keuangan.

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dipindah 'Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1,540


Program peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur - Bimbingan Teknis/Diklat peningkatan kompetensi SDM aparatur

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

6 Org

8 Org

12 org

Terlaksananya - Pelayanan jasa administrasi perkantoran pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase pelayanan jasa administrasi perkantoran

Pindahan dari program Peningkatan Pelayanan Administrasi

100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya - Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM optimalisasi kegiatan aparatur pada Dinas Sosial melalui peningkatan kapasitas dan kompotensi SDM Terwujudnya kegiatan - Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran optimalisasi kegiatan pada Dinas Sosial melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Tersedianya dokumen laporan pertanggung - Penyusunan anggaran dan laporan keuangan SKPD jawaban laporan keuangan

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

Pindahan dari Program Pengembangan SDM Aparatur

-

20 Org

20 Org

25 Org

85 Org


871 Prosentase ketersediaan sarana prasarana Dinas Sosial.

Pindahan dari Program Pengembangan sarana dan prasarana

1 Dok

1 Dok

255

1 Dok

100%

1,825 100%

1,960 100%

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

2,070 100%

100%

310

100% Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dipindah Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya dokumen - Perencanaan, koordinasi, monitoring evaluasi dan perencanaan dan pelaporan evaluasi program


-

2 Dok

Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah


-

100%

2 Dok

454 - Peningkatan kinerja penyusunan program

JUMLAH

4,708

Page 2

4,505

2 Dok

499 100%

3,896

2 Dok

549 100%

6,479

8 Dok

604 100%

7,166

100%

7,855

7,489


281

`

#REF!

#REF! #REF! #REF!

3820

Page 3


Page 4


RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents