RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA – PENANG TAHUN 2015 - 2019
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PENANG
0
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) KJRI Penang tahun 2015-2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri RI tahun 2015-2019. Renstra KJRI Penang tahun 2015-2019 dibuat sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap Program Pemerintah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan tugas dan fungsi dalam menjalankan politik luar negeri, hubungan luar negeri dan diplomasi di wilayah akreditasi. Renstra ini berdasarkan Visi Kementerian Luar Negeri RI tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat”. Renstra ini memuat hal-hal mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi KJRI Penang. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan KJRI Penang dapat mewujudkan suatu perwakilan RI di luar negeri yang efektif, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mewakili Pemerintah RI di wilayah akreditasi.
Penang, Maret 2016 Kepala Perwakilan RI
Taufiq Rodhy Konsul Jenderal RI Penang
1
DAFTAR ISI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
1 2
BAB I KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOTPERWAKILAN RI I.1. Kondisi Umum
3
I.2. Analisa SWOT
5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN RI II.1 II.2 II.3 II.4
LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV
Visi Perwakilan RI Misi Perwakilan RI Tujuan Perwakilan RI Sasaran Strategis Perwakilan RI
7 7 8 10
: Matriks Arah Kebijakan dan Strategi : Matriks Target Kinerja : Matriks Indek Peran Perwakilan RI : Perhitungan Indeks Peningkatan kegiatan diplomasi dan kerja sama internasional
15 18 21 22
2
BAB I KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT KJRI PENANG
1. Kondisi Umum Sesuai dengan Lampiran II-48 Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 tertanggal 1 Juni 2004, tugas pokok KJRI di Penang adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Pulau Pinang, Kedah Darul Aman dan Perlis Indera Kayangan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sesuai dengan tugas pokok KJRI Penang yang digariskan oleh Pusat tersebut, selama ini hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia, khususnya wilayah Utara Malaysia dengan Sumatera berlangsung dengan baik dan stabil. Pemerintah di wilayah Utara Malaysia melihat Indonesia sebagai kekuatan berpengaruh di kawasan, memiliki shared values dan prioritas kerja sama sub regional dan regional yang sejalan dengan Wilayah Utara Malaysia, antara lain di bidang ekonomi. Capaian tertinggi dalam hubungan bilateral adalah ditandatanganinya Memorandum of Understanding between Invest Penang and Aceh Investment Coordinating Board “ yang dilakukan 18 Maret 2014 di Hotel Traders, Georgetown, Penang. KJRI Penang telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka memajukan kerja sama bilateral dengan wilayah Utara Malaysia. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat saling kunjung tingkat Gubernur dan Deputi Ketua Menteri antara Aceh dan Pulau Pinang. Disamping itu, kegiatan saling kunjung antara pejabat-pejabat wilayah akreditasi dengan Indonesia juga berlangsung cukup intensif. Kedekatan geografis, historis dan emosional antara Indonesia, khususnya wilayah Sumatera dengan Malaysia, khususnya wilayah Utara, merupakan landasan yang kuat bagi dikembangkannya kerjasama ekonomi dan sosial budaya antara kedua wilayah. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia wilayah Sumatera adalah daya tarik bagi para pengusaha di wilayah Utara Malaysia. Sementara itu, kedudukan Pulau Pinang sebagai hub pertumbuhan ekonomi dan perdagangan serta wisata di wilayah Utara Malaysia dan pintu gerbang perdagangan ke Thailand Selatan dan Asia Timur, serta terbukanya peluang kerja harus dimanfaatkan oleh para pengusaha dan masyarakat Indonesia. Disamping itu, kedudukan Pelabuhan Penang juga sebagai hub untuk wisata Kapal Pesiar di kawasan Asia Tenggara, harus dimanfaatkan sebaik baiknya dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan poros maritim Indonesia. Berbagai upaya promosi TTI juga telah dilakukan KJRI Penang di wilayah Utara Malaysia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, seperti mengikuti ajang promosi industri kreatif, ajang promosi potensi ekonomi Indonesia, melakukan berbagai pertunjukan untuk promosi seni dan budaya Indonesia, promosi kuliner, kegiatan temu bisnis, trade mission keikusertaan dalam pameran dan lain-lain. Dalam rangka menghidupkan kembali jalinan kerjasama Pemerintah Daerah Medan, Sumatera Utara dan Pulau Pinang seperti yeng tertera dalam Pernyataan Bersama yang ditandatangani bulan Oktober 1984, KJRI Penang telah melakukan pendekatan kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang mendapat sambutan baik. Upaya yang dilakukan termasuk untuk menggairahkan kembali keikusertaan pengusaha di kedua wilayah dalam kegiatan tahunan Medan Fairs dan Tapak Pesta Pulau Penang. Begitu juga dalam kerangka kerjasama ekonomi regional IMT-GT, KJRI Penang selalu mendorong agar Indonesia, khususnya propinsi terdekat dengan Pulau Pinang yaitu Sumatera Utara dan Aceh dapat 3
mengambil manfaat dari kerjasama dimaksud bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam bidang softpower diplomacy, KJRI Penang secara aktif melakukan pendekatan dengan kalangan akademisi, Indonesianis, tokoh masyarakat dan agama setempat untuk menyebarkan informasi yang akurat mengenai demokrasi di Indonesia dan Islam di Indonesia yang moderen dan moderat serta pencitraan positif lainnya, melakukan seminar/simposium untuk mendorong interfaith dialogue, pendekatan dengan kalangan media massa, mendorong dan memfasilitasi penerbitan artikel positif mengenai Indonesia, pemutaran film-film Indonesia. Berbagai kegiatan telah mampu meningkatkan kesadaran rasa kebangsaan bagi WNI di wilayah Utara Malaysia. Berbagai ormas dan masyarakat Indonesia telah berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh KJRI Penang. Di bidang pendidikan, KJRI Penang secara aktif melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait antara lain Pertemuan dengan Rektor Kolej Universiti Insaniah, Universitas Sains Malaysia (USM), dan Universitas Utara Malaysia (UUM). KJRI Penang juga mengoptimalkan keberadaan mahasiswa Indonesia untuk mendukung kegiatan-kegiatan promosi. Dalam bidang pelayanan/perlindungan WNI dan BHI, KJRI Penang selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan dengan prinsip menjemput bola yang ditujukan utamanya kepada WNI yang tinggal jauh dari ibu kota Pulau Pinang. Selain itu, KJRI Penang selalu melakukan pendampingan kepada sejumlah WNI yang terlibat masalah dan memberikan penyuluhan kekonsuleran kepada berbagai kelompok masyarakat dan tempat kerja serta kantong-kantong WNI yang tersebar di Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. KJRI Penang juga menyediakan Shelter bagi para BMI wanita termasuk pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan dan tausyian keagamaan. Selain upaya-upaya di atas, berbagai capaian telah diraih dalam hubungan bilateral antara Indonesia – Wilayah Utara Malaysia. Dalam bidang ekonomi, berbagai capaian telah diraih ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor Indonesia pada 2 tahun terakhir masingmasing pada tahun 2013 sebesar RM : 1.868.872.391 dan pada tahun 2014 sebesar RM 1.934.151.248. Indonesia menikmati surplus masing-masing pada tahun 2013 sebesar RM. 423.263.986 dan pada tahun 2014 surplus RM 795.556.387. Terkait dengan investasi, para pengusaha asal wilayah kerja yang telah dan ingin berinvestasi di Indonesia antara lain di bidang perkebunan kelapa sawit, rumah sakit dan industri otomotif. Beberapa pebisnis Indonesia malah telah menancapkan bisnisnya di wilayah Kerja KJRI Penang antara lain khususnya sektor perhotelan di Langkawi melalui jaringan Westin dan sekarang sedang membangun hotel mewah Saint Regis dan restoran. Dari sisi pariwisata, wilayah Utara Malaysia merupakan pasar wisatawan potensial bagi Indonesia. Pada saat ini setiap hari terdapat 10 kali penerbangan langsung dari Wilayah Utara Malaysia ke berbagai daerah di Indonesia (Medan, Jakarta, Surabaya, Aceh), pp, disamping penerbangan yang dilakukan oleh masyarakat wilayah Utara Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Kuala Lumpur. Diperkirakan akan terus terjadi peningkatan jumlah maskapai yang melakukan penerbangan langsung ke Indonesia dan berdampak signifikan terhadap jumlah angka wisatawan wilayah Utara Malaysia ke Indonesia. Jumlah WNI yang berada di wilayah Utara Malaysia berdasarkan data yang terhimpun dalam pemilu legislatif dan presidensial tahun 2014 sebesar 42. 297 dimana sekitar 85% diantaranya berada di Penang, 10% di Kedah dan 5% di Perlis. Dilihat dari sisi profesi, sekitar 2/3 bekerja di sektor formal, sekitar 1/3 di sektor informal dan selebihnya 4
berprofesi sebagai wiraswasta, pengusaha, dosen, anak buah kapal, mahasiswa dan pelajar yang berdomisili tetap atau sementara di wilayah kerja KJRI Penang. Guna meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap WNI di wilayah Utara Malaysia, termasuk bagi para TKI, pemerintah Indonesia secara terus menerus melakukan perundingan dengan Malaysia melalui wadah kerja sama ketenagakerjaan yang dilaksanakan setiap tahun. Disamping itu, KJRI Penang secara khusus melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan dan wawasan bagi para TKI yang bekerja di wilayah Utara Malaysia serta bantuan pendampingan bagi WNI melalui pembinaan berbagai macam organisasi perkumpulan / paguyuban WNI dan TKI di wilayah Utara Malaysia. KJRI Penang juga secara rutin melakukan kunjungan ke penjara dan depo imigresen di wilayah Utara Malaysia dalam rangka mengetahui secara dekat kondisinya dan memfasilitasi berbagai keperluan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan prioritas kepada masalah perlindungan WNI, KJRI Penang telah berusaha semaksimal mungkin memberikan pendampingan dan bantuan pengacara yang telah berhasil mendapatkan penurunan hukuman bagi 11 orang yang terancam hukuman mati selama tahun 2014. Pemberian pelayanan telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam tahun 2014, KJRI Penang telah memberikan pelayanan visa lebih dari 2500 dan pelayanan dokumen perjalanan lebih dari 6500, dengan penerimaan bea imigrasi lebih dari US $ 268487 / RM 910.000 / Rp.3,302,390,100.00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah), mengalami peningkatan sekitar 8 % dibanding tahun 2013. Disamping itu, dalam rangka pelayanan dan perlindungan WNI, pada tahun 2014 KJRI Penang telah berhasil memfasilitasi pemulangan lebih dari 260 TKI-B penghuni Shelter KJRI Penang dengan nilai nominal gaji yang telah diselesaikan lebih dari RM 113,717,671 / Rp. 1.559.480.220 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS KJRI PENANG II.1
Visi
Guna mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2015—2019 “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, serta Visi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat” maka ditetapkanlah Visi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang sebagai berikut: "Menjadi ujung tombak dalam mewujudkan wibawa diplomasi Indonesia di wilayah Utara Malaysia bagi kepentingan nasional " Beberapa komponen dalam pernyataan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Menjadi Ujung tombak adalah berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan misi diplomasi Indonesia di wilayah akreditasi 2. Mewujudkan Wibawa diplomasi berarti terlaksananya penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan negara akredatasi yang disegani dan dihormati karena peran aktif dan kepeimpinan Indonesia dalam berbagi kerja sama internasional. 3. Wilayah Utara Malaysia : mencakup Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. 4. Kepentingan nasional adalah pemenuhan tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka hubungan kerjasama yang dilakukan dengan negara akreditasi sesuai dengan amanat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencapai Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Sesuai dengan pernyataan Visi di atas, maka dapat diartikan bahwa KJRI Penang pada periode 2015-2019 akan menitikberatkan pada upaya-upaya diplomasi yang berwibawa untuk mendorong dan memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, khususnya di bidang pelayanan dan perlindungan WNI, ekonomi dan penerangan & sosial budaya. II.2
Misi
Berdasarkan pernyataan visi diatas, KJRI Penang menetapkan 2 (dua) misi untuk kurun waktu 2015 – 2019, sebagai pedoman dalam upaya mencapai visi tersebut, yaitu: MISI 1: Memantapkan peran KJRI Penang sebagai penjuru dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan diplomasi di berbagai bidang untuk memajukan kepentingan nasional di wilayah Utara Malaysia. Memantapkan adalah memperkuat; mengukuhkan Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Penjuru adalah sebagai garda terdepan dan lokomotif serta peran koordinator
6
Mengoptimalkan adalah upaya mencapai yang paling baik; tertinggi; dan paling menguntungkan. Diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain; urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain Berbagai bidang merupakan cakupan sektor yang menjadi fokus pelaksanaan tugas KJRI Penang, meliputi antara lain bidang kerjasama ekonomi, sosial-budaya, pelayanan publik dan perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia. Memajukan adalah mencapai atau membawa kepada suatu keadaan yang lebih baik. Kepentingan nasional adalah pemenuhan tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka hubungan kerjasama yang dilakukan dengan negara akreditasi sesuai dengan amanat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencapai Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Wilayah Utara Malaysia : mencakup Pulau Pinang, Kedah dan Perlis MISI 2: Mewujudkan kapasitas KJRI Penang agar menjadi organisasi yang kompeten, profesional dan mumpuni. Mewujudkan adalah menjadikan berwujud; upaya menjadikan nyata Kapasitas menggambarkan kemampuan atau daya upaya Kompeten berarti cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara baik Profesional merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi berupa tuntutan bagi seseorang yang sedang mengemban amanahnya agar mendapatkan proses dan hasil yang optimal; merupakan bagian dari proses, fokus kepada output, dan berorientasi ke pelayanan. Mumpuni adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik; menguasai keahlian (kecakapan,keterampilan) yang tinggi.
II.3
Tujuan
Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri 2015-2019 dan Visi dan Misi KJRI Penang 2015-2019, maka dirumuskan tujuan-tujuan strategis yang hendak dicapai oleh KJRI Penang pada periode 2015-2019 sebagai berikut: 1.
Peran Perwakilan RI yang berpengaruh dalam memajukan kepentingan nasional dengan wilayah Utara Malaysia, khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI. Peran, adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. 7
Berpengaruh, adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambil kebijakan isu-isu bilateral. Memajukan adalah mencapai atau membawa kepada suatu keadaan yang lebih baik Kepentingan nasional pemenuhan tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka hubungan kerjasama yang dilakukan dengan negara akreditasi sesuai dengan amanat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencapai Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Wilayah Utara Malaysia : mencakup Pulau Pinang, Kedah dan Perlis Meningkatkan, adalah menambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya. Pelayanan, adalah tindakan, bantuan, persiapan, dan pengurusan dokumen dan perizinan dalam hal kekonsuleran, keimigrasian, ketenagakerjaan, pendidikan dan perhubungan, dan lain-lain. WNI, adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. BHI,adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut peraturan perundangan Indonesia.
Tujuan ini diukur melalui indikator yang disertai dengan target sampai dengan 2019 melalui peningkatan hubungan bilateral dan sub regional. Target dari tujuan ini sebagaimana tabel di bawah. Tujuan Peran Perwakilan RI yang berpengaruh dalam memajukan kepentingan nasional Indonesia di wilayah Utara Malaysia
Indikator Kinerja Utama
Indeks peran Perwakilan RI
Target 2015
Target 2019
95,2
97
2. Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui upaya diplomasi KJRI Penang di wilayah utara Malaysia. Nilai manfaat ekonomi, adalah jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antar negara. Optimal, adalah yang terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Diplomasi, adalah semua tindakan terkait representing, protecting negotiating, reporting and promoting kepentingan RI yang dilakukan oleh KJRI Penang dengan sasaran pemerintah dan masyarakat di wilayah akreditasi. Tujuan ini diukur melalui indikator yang disertai dengan target sampai dengan 2019 melalui pengukuran seberapa besar target KJRI Penang yang tercapai dalam rangka peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia, nilai investasi asing ke Indonesia, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dan jumlah realisasi kerja sama bilateral dan kerjasama ekonomi sub-regional. Target dari tujuan ini sebagaimana tabel di bawah.
8
Tujuan
Indikator Kinerja Utama
Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan Nilai total perdagangan pembangunan yang optimal melalui upaya diplomasi KJRI Penang di Jumlah wisatawan wilayah utara Malaysia. Nilai Investasi
II.4
Target 2015 RM 3.030.382.441 atau USD946,994, 513 95.000 orang Tidak tersedia data
Target 2019
RM 4.091.016.294 atau USD 1,278,442,592 150.000 orang Tidak tersedia data
Sasaran Strategis
6 (enam) Sasaran Strategis utama KJRI Penang yang akan dicapai pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Peran KJRI Penang dalam mendukung diplomasi maritim, pengembangan infrastruktur poros maritim Indonesia. Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Diplomasi maritim, adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai kerja sama kemaritiman dan penetapan serta penanganan permasalahan perbatasan laut. Pengembangan, adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan Infrastruktur, adalah prasarana Poros Maritim, adalah doktrin yang menyatakan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity). Meningkat, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya. Sasaran strategis ini diukur melalui seberapa banyak rekomendasi dan prakarsa KJRI Penang yang ditindaklanjuti oleh stakeholdersdari yang disampaikan disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019, sebagaimana tabel di bawah. Target Sasaran Strategis 1. Meningkatnya dukungan negara akreditasi terhadap kedaulatan NKRI serta menguatnya peran KJRI Penang dalam mendukung diplomasi maritim, pengembangan infrastruktur poros maritim Indonesia.
Indikator Kinerja Utama Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KJRI Penang yang ditindaklanjuti Stakeholders
2015
2016
2017
2018
2019
80%
80%
80%
80%
80%
9
2. Meningkatnya Peran KJRI Penang dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Meningkat, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya Peran, adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Menciptakan,adalah membuat/mengadakan sesuatu yang baru. Nilai manfaat ekonomi, adalah jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara. Kesejahteraan, adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman. Sasaran strategis ini diukur melalui persentase peningkatan trade, tourism, and investment disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019 sebagaimana tabel di bawah. Target Sasaran Strategis Meningkatnya Peran KJRI Penang dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
3.
Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan trade, tourism dan investment
2015
2016
2017
2018
2019
10%
8%
8%
8%
8%
Menguatnya peran diplomasi soft power yang dilakukan oleh KJRI Penang
Menguat, adalah meningkatkan keunggulan / tidak mudah goyah Diplomasi soft power, adalah penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan negaranegara dan entitas internasional lain dengan menggunakan kemampuan untuk menarik perhatian dan bekerja sama, mengubah dan mempengaruhi opini publik dan sosial melalui bebebagai saluran. Sasaran strategis ini diukur melalui persentase publik di wilayah akreditasi KJRI yang berpandangan positif terhadap Indonesia disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019 sebagaimana tabel di bawah. Target Sasaran Strategis Menguatnya peran diplomasi softpower yang dilakukan oleh KJRI Penang
Indikator Kinerja Utama Persentase publik di wilayah Utara Malaysia yang berpandangan positif terhadap Indonesia.
2015
2016
2017
2018
2019
50%
70%
70%
75%
80%
10
4. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di wilayah kerja KJRI Penang Meningkat, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya. Pelayanan, adalah tindakan, bantuan, persiapan, dan pengurusan dokumen dan perizinan dalam hal kekonsuleran, keimigrasian, ketenagakerjaan, pendidikan dan perhubungan, dan lain-lain. Perlindungan,adalah pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial dari Perwakilan RI di luar negeri bagi WNI dan BHI yang terkena kasus diluar negeri. WNI, adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. BHI,adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut peraturan perundangan Indonesia. Diaspora,adalah warga negara Indonesia, keturunannya, dan orang yang memiliki darah Indonesia yang menetap di luar negeri. Sasaran strategis ini diukur melalui persentase permasalahan WNI dan BHI di wilayah utara Malaysia yang diselesaikan, pemahaman WNI (diaspora) atas isu utama terkait perlindungan WNI di wilayah akreditasi, serta responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019. Persentase tersebut diperoleh dari komponen dengan pembobotan sebagaimana tabel di bawah. Target Sasaran Strategis
Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di wilayah utara Malaysia
Indikator Kinerja Utama
2015
2016
2017
2018
2019
Persentase permasalahan WNI dan BHI di wilayah utara Malaysia yang diselesaikan
70%
70%
70%
75%
85%
Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran
70%
70%
70%
75%
80%
5. Meningkatnya dukungan manajemen kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan Perwakilan RI yang akuntabel Meningkat, adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya Dukungan, adalah sokongan atau bantuan Manajemen, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Akuntabel, adalah dapat dipertanggungjawabkan dan harus mencapai sasaran baik fisik maupun keuangan. Sasaran strategis ini diukur melalui nilai hasil evaluasi AKIP KJRI Penang yang dilakukan oleh BPO dan Itjen dan persentase realisasi anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA KJRI
11
Penang disertai dengan target setiap tahun sampai dengan 2019 sebagaimana tabel di bawah. Target Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan manajemen kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan Perwakilan RI yang akuntabel
Indikator Kinerja Utama Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KJRI Penang yang dilakukan Itjen dan BPO Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap Alokasi DIPA KJRI Penang
2015
2016
2017
2018
2019
CC
B
B
BB
BB
(58.52)
(61)
(62)
(80)
(84)
94%
95%
96%
96%
96%
12
LAMPIRAN
13
Lampiran I : Matriks Arah Kebijakan dan Strategi
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang Kementerian Luar Negeri yang menjadi amanah dan tugas fungsi perwakilan RI, maka dirumuskan strategi KJRI Penang yang merupakan rencana atau cara/ langkah/ tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal maupun eksternal (SWOT) yang dipandang akan mempengaruhi kinerja dari perwakilan. Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional, KJRI Penang telah menentukan 4 Arah Kebijakan yaitu : 1. Penguatan Diplomasi Maritim dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI 2. Penguatan Diplomasi Ekonomi 3. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di wilayah akreditasi serta pemberdayaan diaspora 4. Peningkatan kerjasama seluruh pemangku kepentingan 5. Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel serta kompetensi SDM yang berbasis teknologi informasi
Kemudian berdasarkan Arah Kebijakan dimaksud, KJRI Penang merumuskan Strategi, sebagai berikut : No.
1
2
Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri
Strategi Kementerian Luar Negeri
Stategi KJRI Penang
Penguatan Diplomasi Maritim dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI
Memperkuat kerjasama sub kawasan BIMP-EAGA, IMT-GT untuk meningkatkan konektifitas
Menguatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan konektifitas wilayah Sumatera dengan wilayah akreditasi dan kerjasama ekonomi sub regional IMT-GT.
Mendorong kerjasama penanganan berbagai kasus pelanggaran wilayah serta meningkatkan upaya pengamanan perbatasan
Penguatan kerjasama penanganan berbagai kasus pelanggaran wilayah serta pengamanan perbatasan
Memperluas dan meningkatkan akses pasar bagi produk barang dan jasa Indonesia serta meningkatkan arus invetasi dan
Meningkatkan promosi TTI dengan melibatkan partisipasi aktif pelaku usaha Indonesia dan
Penguatan Diplomasi Ekonomi
14
3
Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di wilayah akreditasi serta pemberdayaan diaspora
pariwisata ke Indonesia serta mendorong perlindungan pasar 15domestik dari praktek perdagangan yang tidak adil
wilayah akreditasi
Memperkuat diplomasi Indonesia pada pasar prospektif
Mengembangkan jejaring bisnis dan market intelligent produk Indonesia di wilayah akreditasi
Mendorong perluasan potensi perdagangan, investasi, pariwisata dan pengembangan infrastruktur maritime serta pengelolaan kekayaan maritim
Membangun kerangka kerja sama / kesepakatan bagi pengembangan TTI dan infrastruktur maritime serta pengelolaan kekayaan alam.
Mendorong implementasi kerjasama perdagangan dan investasi yang berimbang dan berkelanjutan.
Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang perdagangan dan investasi
Memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan.
Memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan
Memperkuat sistem kelembagaan perlindungan WNI/BHI di dalam dan di luar negeri dengan mengedepankan aspek pencegahan, deteksi dini dan perlindungan secara cepat dan cermat.
Menguatkan sistem kelembagaan perlindungan WNI/ BHI di wilayah akreditasi negeri dengan mengedepankan aspek pencegahan, deteksi dini dan perlindungan secara cepat dan cermat.
Mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini, dan cepat dalam penyelesian kasus WNI/BHI di luar negeri
Mengupayakan secara optimal langkahlangkah pencegahan, deteksi dini, dan cepat dalam penyelesian kasus WNI/BHI di wilayah akreditasi
Memperkuat sinergi dalam perlindungan WNI di luar negeri
Meningkatkan sinergi dengan elemen-elemen
15
dengan komunitas Indonesia di luar negeri serta pelayanan dna pemberdayaan diaspora dan masyrakat madani.
masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi serta pelayanan dan pemberdayaan diaspora dan masyrakat madani dalam perlindungan WNI.
4
Peningkatan seluruh kepentingan
kerjasama pemangku
Meningkatkan efektifitas kebijakan dengan melibatkan perta/ partisipasi/ dukungan para pemangku kepentingan
Meningkatkan kegiatan pertemuan dan pembinaan dengan elemen-elemen masyarakat di wilayah kerja
5
Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel serta kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi
Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kinerja dan tata kelola Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI
Meningkatkan evaluasi kinerja dan tata kelola KJRI Penang
Memperkuat sistem manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan dukungan IT
Menguatkan sistem manajemen kinerja KJRI Penang dengan dukungan IT
Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi berdasarkan IT Master Plan Kementerian Luar Negeri
Memperkuat sistem komunikasi dan teknologi informasi di KJRI Penang
16
17
