Rencana Strategis KKPD

Rencana Strategis KKPD 2016 -2020

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan

kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang

Nomor

32

tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk

menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Kantor Ketahanan Pangan Daerah bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Kantor Ketahanan Pangan Daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021

yang merupakan dokumen

perencanaan lima tahunan Dinas Kantor Ketahanan Pangan Daerah; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kab. Tanah Bumbu.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Kantor Ketahanan Pangan Kab. Tanah Bumbu

Page 1






Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2008;



Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);



Daerah;



Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan



Antara

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Page 2




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah



terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah;

Tambahkan dengan UU, PP, Permen, Perda dan Pergub sektoral yang terkait dengan penyusunan Renstra SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi dan potensi dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan cara mengiintergasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya,

agar lembaga ini mampu bertanggung jawab

terhadap tuntutan perkembagan Strategis dalam tatanan regional,

nasional,

maupun global. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar Kantor Ketahanan Pangan dapat proaktif mengantisipasikan perubahan yang terjadi,

mendiagnosa secara objektif

keberhasilan yang di capai dengan berwawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dangan memfasilitasi komunikasi dan pasrtisipasi pelaku (stakeholder),

serta

fleksibel

melakukakan

antisipasi

terhadap

berbagai

perubahan yang terjadi.


Page 3


1.4. Sistematika penulisan Sistematika penulisan

Renstra Kantor Ketahanan Pangan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu 2016 -2020 adalah : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.

GAMBARAN

PELAYANAN

KANTOR

KETAHANAN

PANGAN

DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya Kantor Ketahanan Pangan Daerah 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah . 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Ketahanan Pangan Daerah 4.3. Strategi dan Kebijakan


Page 4


BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII. KAIDAH PELAKSANAAN


Page 5

Rencana Strategis KKPD Tahun 2016-2020

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERHA 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kantor

Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas mengkoordinir,

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah. Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah sesuai Peraturan Daerah (Perda) tersebut diatas terdiri dari : Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Struktur Organisasi tersebut terdiri dari: 1.

Kepala

Kantor,

bertugas

membantu

Bupati

Tanah

Bumbu

dalam

menentukan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. 2.

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinir, membina dan

mengkoordinasikan

penyusunan

kegiatan

administrasi

umum,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan kantor. Uraian tugas dimaksud adalah : a. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran; e. Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian; f. Melaksanakan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan; g. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor; h. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;

Kantor Ketahanan Pangan Kab. Tanah bumbu

Page 6


i. Melaksanakan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketatausahaan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 3.

Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Daerah. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan ketersediaan dan kerawanan pangan; b. Melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat ; c. Membina peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal; d. Membina pengembangan penganekaragaman produk pangan; e. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan; f.

Melaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakat;

g. Mengembangkan dan mengatur cadangan pangan pokok tertentu kabupaten; h. Melaksanakan

pembinaan

dan

monitoring

cadangan

pangan

masyarakat; i.

Melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten;

j.

Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;

k. Melaksanakan identifikasi kelompok rawan pangan; l.

Melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten;

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


Page 7


n. Melaksanakan koordinasi ketersediaan dan kerawanan pangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 4.

Kasi

Distribusi

melaksanakan,

Pangan,mempunyai mengevaluasi

dan

tugas

pokok

melaporkan

merencanakan,

pelaksanaan

tugas

mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan analisis distribusi pangan. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan distribusi pangan; b. Melaksanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten; c. Melaksanakan

pengembangan

infrastruktur

distribusi

pangan

kabupaten; d. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan; e. Memantau informasi harga di kabupaten; f.

Melaksanakan pemantauan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten;

g. Melaksanakan

pengembangan

dan

fasilitasi

forum

masyarakat

kabupaten; h. Melaksanakan pengembangan ”trust fund” di kabupaten; i.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j.

Melaksanakan koordinasi distribusi pangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 5.

Kasi

Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan analisis pola konsumsi dan keamanan pangan. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan konsumsi dan keamanan pangan;


Page 8


b. Melakukan identifikasi pangan pokok masyarakat; c. Melaksanakan peningkatan mutu konsumsi masyarakat; d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat; e. Melaksanakan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat; f.

Melaksanakan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga; h. Melaksanakan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah kabupaten; i.

Melaksanakan pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten;

j.

Melaksanakan pembinaan

sistem manajemen laboratorium uji mutu

dan keamanan pangan kabupaten; k. Melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten; l.

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

m. Melaksanakan koordinasi konsumsi dan keamanan pangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 6.

Kelompok Jabatan fungsional Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 20 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Peraturan Daerah di atas maka struktur Kantor Ketahanan Pangan Daerah kabupaten Tanah Bumbu dapat di lihat pada halaman berikut :


Page 9


Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah Tanah Bumbu berdasarkan Perda Nomor : 20 Tahun 2011 sebagai berikut:

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH

KELOMPOK JAPUNG

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI KETERSEDIAN DAN KERAWANAN PANGAN

SEKSI DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI KONSUMSI, KEAMANAN DAN GIZI PANGAN

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah Tanah Bumbu

2.2. Sumber Daya Kantor Ketahanan Pangan Daerah Sumber daya manusia (SDM) di Kantor Ketahanan Pangan Daerah kabupaten Tanah Bumbu untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 14 orang yang terdiri dari 1 orang kepala kantor, 3 orang kepala seksi dan 1 orang kepala sub bagian tata usaha serta 8 orang sebagai pelaksana atau staf. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Daerah Daerah juga dibantu oleh 4 orang Pengelola gudang (Non PNS). SDM Kantor Ketahanan Pangan Daerah Daerah kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dari berbagai macam tabel di bawah ini. Susunan Kepegawaian Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :


Page 10


2.2.1. Kepegawaian Tabel 1. Keadaan Pegawai Menurut Klasikasi Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Org)

%

1

Pasca Sarjana

1

7

2

Sarjana

10

71

3

SLTA

3

22

14

100

Jumlah

Menurut Klasifikasi Pendidikan, Pegawai Pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah yang terbanyak adalah Sarjana dan SLTA.

Tabel 2. Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Golongan No

Golongan

Jumlah (Org)

%

1

IV

1

9

2

III

9

7

3

II

4

28

4

I

-

Jumlah

14

100

Menurut klasfikasi Golongan, Pegawai pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah yang terbanyak adalah golongan III.

Tabel 3. Keadaan Pegawai Menurut Klasfikasi Eselonering No

Eselonering

Terisi (Org)

Tidak Terisi(Org)

1

III a

1

0

2

IV a

4

0

5

0

Jumlah


Page 11


Tabel 4. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin No

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Org)

%

1

Laki-laki

9

64

2

Perempuan

5

60

14

100

Jumlah 2.2.2. 2.2.3.

Aset Peralatan Kantor

Tabel 5. Aset Peralatan Kantor NO

Nama Peralatan Kantor

Jumlah/buah

1

Meja

17

2

Kursi

22

3

Lemari

2

4

Kipas Angin

6

5

Bak Sampah

8

6

Komputer

5

7

Printer

6

8

Portable generating set

1

9

Pompa tangan

2

10

Mini bus (Avansa)

1

11

Sepeda Motor

4

12

Mesin Jahit Terpal

1

13

Global Posesing sistem

1

14

Alat ukur Kadar air

2

15

Alat laboratorium Pertanian lain

1

16

Alat pemeliharaan pertanian

2

17

Mesin Tik Manual Standar

2

19

Lemari besi/Metal

2

20

Filling besi/metal

9

21

Band Kas

1

22

White board

11


Page 12


23

Lemari Kayu

6

24

Sopa

3

25

Mesin Potong Rumput

1

26

Lemari Es

1

27

AC Split

3

28

Televisi

2

29

Sound System

1

30

Unit Power Supply

2

31

Camera Video

1

32

Camera Film

2

33

Dispenser

5

34

Handy Cam

1

35

Lap Top

3

36

Printer

11

37

Proyektor

1

38

Facsimile

1

39

Antena Parabola

1

2.2.4.

Aset Buku/Dokumen

Tabel 6. Aset Buku/Dokumen NO 1

Nama Buku/Dokumen Petunjuk Teknis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPD)

Tahun

Jumlah/ Buah

2005

1

2006

1

2008

1

2015

1

Pedoman Umum Pelaksana Dana Penguatan 2

Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun

3 4

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Rencana Operasional Kegiatan (Ropak) Badan


Page 13


Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan 5

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

2015

1

2015

1

2008

1

2009

1

2009

1

2009

1

2009

1

2009

1

2009

1

2009

1

2015

1

2010

1

2015

1

2015

1

Pedoman Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, 6

dan Berimbang (3B) Berbasis Potensi Sumberdaya Wilayah

7 8

9

10

Menuju Pertanian Tangguh 6 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Aksi Desa Mandiri Pangan Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Petunjuk Pelaksanaan Neraca Bahan Makanan

11

dan Pola Pangan Harapan Provinsi kalimantan Selatan

12

13

Petunjuk Pelaksanaan Analisis Ketersediaan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Laporan Bulanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Laporan Program Percepatan

14

Penganekaragaman Pangan dan Gizi (P2KPG) Bagi Kelompok Wanita (Bantuan Alat Penepung)

15 16

Tanah Bumbu Dalam Angka Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Petunjuk Pelaksanaan Neraca Bahan Makanan

17

dan Pola Pangan Harapan Provinsi kalimantan Selatan

18

Petunjuk Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman


Page 14


Berbasis Sumber Daya Lokal Petunjuk Teknis Percepatan 19

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

2015

2

2011

1

2015

1

2011

1

2011

1

2015

1

APBNP Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Aksi 20

Desa Mandiri Pangan Menuju Gerakan Kemandirian Pangan

21

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan

22

Cadangan Pangan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan

23 24

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evalusi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan Tanah Bumbu dalam Angka

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Daerah diarahkan fokus pada kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani kebijakan

dibidang

pemantapan

serta penyusunan dan pelaksanaan Ketahanan

Pangan

daerah

dengan

melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan sejahteraan petani. Kantor Ketahanan Pangan Daerah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/ Permentan/ OT.140 / 12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan

Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar

Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak. Sedangkan SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar

yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu : 1.

Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

2.

Distribusi dan Akses Pangan.


Page 15


3.

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

4.

Penanganan Kerawanan Pangan Program dan kegiatan bidang ketahanan pangan daerah merupakan

kegiatan yang selalu bersentuhan masyarakat, baik pembinaan maupun bantuan sosial modal usaha bersama yang mana bertujuan agar pendapatan masyarakat tani dan keluarganya dapat meningkat, yang sangat diharapkan dapat mandiri setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk bidang ketahanan pangan. Adapun upaya yang dilaksanakan selama ini sebagai berikut: 2.3.1. Penanganan Dearah Rawan Pangan Daerah rawan pangan di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan data dari Kecamatan dan BPS serta data ulang oleh bidang Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2010 yang mengacu pada KK miskin diatas 30% yaitu ada 7 Kecamatan dan 19 Desa, Desa ini merupakan daerah rawan pangan dan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan Desa Mandiri Pangan. Untuk satu Desa Mandiri Pangan dapat diusahakan bantuan modal usaha dengan besaran 100 juta rupiah. Sampai dengan Tahun 2010 ada 3 Desa yang sudah tertangani, yaitu seperti di Gambarkan pada Tabel di halaman berikut : Tabel 7. Data Desa Mandiri Pangan dan Afinitas yang Tertangani NO

Jenis Kegiatan

Tahun 2009

2010

Ket

1

Jumlah Desa Mapan

2

1

KK

Miskin

2

Jumlah Kelompok Afinitas

8

2

antara 45% s/d 50,29%

3

Dana

Bantuan

Sosial 200.000.000,- 100.000.000,-

Modal Usaha Kelompok (Rp) 2.3.2. Pengendalian Harga Gabah Dalam rangka mengendalikan tingkat harga pangan pokok terutama beras dipasaran, maka diadakan kegiatan diantaranya pemberian dana talangan P –


Page 16


LDPM (Pengutan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang dibiayai oleh APBN. Adapun tujuan pengucuran dana tersebut adalah ; 1.

Penyaluran Dana Bansos P – LDPM bertujuan : a.

Memperkuat modal usaha gapoktan dan unit – unit usaha yang dikelola (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan).

b.

Untuk dapat mengembangkan sarana penyimpanan, melakukan pembelian hasil produksi petani anggotanya dan tersedianya cadangan pangan disaat menghadapi musim panceklik (kemarau panjang) serta tercapainya stabilitas harga ditempat petani saat panen raya.

c.

Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah dengan melakukan musyawarah rencana kegiatan bersama anggota kelompoknya, melakukan pembelian, penyimpanan, pengolahan, pemasaran sesuai rencana, kebutuhan anggota, kebutuhan pasar serta mempunyai nilai tambah bagi khususnya unti usaha gapoktan yang mengelolanya.

d.

Memperluas

jaringan

kerjasama

pemasaran

yang

saling

menguntungkan dengan mitra usaha didalam maupun di luar wilayahnya. Tabel 8. Data Penerima Dana Bansos P – LDPM Tahun 2009 s/d 2010 NO 1

Nama Gapoktan

Tahun 2009 (Rp)

2010 (Rp)

Karya bersama Desa Pakatelu Kec. Kusan

Sumber Dana APBN

150.000.000,-

75.000.000,-

(Tahap

Pengembangan)

Hilir 2

Suka Bersama Desa Pakatelu Kec. Kusan

APBN -

150.000.000,-

(Tahap

Penumbuhan)

Hilir 3

Karya Bersama Desa Satiung

Kec.

Kusan

APBN -

150.000.000,-

Penumbuhan)

Hilir Sumber data : Bidang Ketahanan Pangan


(Tahap

Page 17


2.3.3. Mutu dan Keamanan Pangan Upaya memantapkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam, seimbang dalam jumlah dan komposisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dapat mendukung hidup sehat, aktif dan produktif yang berbasis sumber daya lokal, bidang ketahanan pangan melaksanakan diantaranya: 1.

Kegiatan

lomba

cipta

menu

beragam,

bergizi,

berimbang

yang

dilaksanakan mulai tahun 2008 s/d sekarang 2.

Sosialisasi mutu dan keamanan pangan ditingkat desa sampai dengan kecamatan.

3.

Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka pangan yang aman berbasis sumber daya lokal.

4.

Mencegah kemungkinan adanya bahaya keamanan pangan yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dalam pengolahan pangan lokal dan pangan segar.

2.3.4. Pemamfaatan Pekarangan Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran keluarga untuk mengenali dan mengetahui sumber pangan yang ada di wilayahnya atau di sekitarnya. Pemamfaatan pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaaman, ternak dan ikan sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan di empat kecamatan yaitu : 1.

Kecamatan Kusan Hulu Kelompok (sumber dana : APBD II)

2.

Kecamatan Sei. Loban 5 Kelompok (sumber dana : APBD II)

3.

Kecamatan Angsana 2 Kelompok (sumber dana : APBD II)

4.

Kecamatan Kusan Hilir 1 kelompok (sumber dana : APBD II)

5.

Kecamatan Batulicin (sumber dana : APBD II)

6.

Kecamatan Simpang Empat (sumber dana : APBD II)


Page 18


7.

Kecamatan Satui (sumber dana : APBD II)

8.

Kecamatan Karang Bintang (sumber dana : APBD II)

9.

Kecamatan Kuranji (sumber dana : APBD II)

10.

Kecamatan Mantewe (sumber dana : APBD II)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah 2.4.1.Tantangan Tantangan yang ada pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1.

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan wilayah yang terdiri dari 10 kecamatan, 145 desa dan 5 kelurahan diantaranya 15 desa persiapan yang merupakan hasil pemekaran desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu masih merupakan hutan yaitu seluas 319.470 Ha atau 63,05 % dari keseluruhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

2.

Kuranganya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.

3.

Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.

4.

Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya.

5.

Masih terdapatnya KK miskin pada desa tertentu diatas 30% yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.

6.

Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya PNS (jumlah PNS hanya 8 orang)

7.

Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.

8.

Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit

merubah pola makan

(pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil. 9.

Belum adanya kewenangan pemerintah daerah merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan daerah.


Page 19


10.

Kurangnya kesadaran masyarakat khusunya Kelompok Afinitas dalam pengembalian dana Bansos guna meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Desa (LKD).

2.4.2.Peluang Peluang yang ada pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1.

Tersedianya anggaran yang cukup baik dari APBD II maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan penyuluhan.

2.

Adanya koordinasi dengan Badan POM, dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ketahanan Pangan daerah dan MUI melakukan berbagai upaya agar terdapat standar pangan yang sehat serta halal di Kabupaten Tanah Bumbu.

3.

Pekarangan masyarakat yang tersedia untuk dilaksanakan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.

4.

Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog, LDPM dan Kelompok Lumbung Masyarakat.

5.

Terbentuknya Kelompok Afinitas pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

6.

Sebagai jalur arus lalu lintas antara propinsi dan kabupaten baik lintas darat, udara maupun laut.

7.

Adanya kebijakan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu di bidang perekonomian yaitu mewujudkan Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuahan, perdagangan dan parawisata.

8.

Adanya komitmen pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya pengentasan kemiskinan (penduduk miskin 3,56% pada tahun 2015)

9.

Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

10.

Tersedianya mobilitas (kendaraan dinas roda empat dan roda dua) dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.

11.

Tersedianya teknologi budidaya informasi dan komunikasi.


Page 20


12.

Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.

13.

Adanya kebijakan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dalam hal penerapan perencanaan,

prinsip partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan,

implementasi

dan

evaluasi

kebijakan

pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.


Page 21


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 2.1

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 -2021 , maka visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu dalam RPJMD adalah: Visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”

Misi Dalam rangka mewujudkan Visi maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point

guna

mendorong

pemanfaatan

keunggulan

maritim

serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.


Page 21


4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kab.

Tanah Bumbu 2016-2020, maka

Kantor Ketahanan Pangan Daerah akan

mendukung pelaksanaan Misi Kedua yaitu Meningkatkan kegiatan industri dan

Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional sebagai bentuk tanggungjawab

mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Kantor Ketahanan Pangan Daerah menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1


Page 22


Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan

,indistri dan pariwisata diKalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi Strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju ,Sejahtera dan Berintelektual Tinggi (MARDANI)” Misi dan Program

No

KDH dan Wakil KDH

(1)

(2)

2

terpilih

Misi 2: Meningkatkan kegiatan industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional 1. Program Peningkatan hasil produksi dan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan

2.2

Permasalahan

Pelayanan SKPD

1.

(3)

memadai pangan

masyaraka t

Stok

Cadangan Pangan

1.

Belum

meratanya cadangan Pangan

Pemerinta h

Pendorong

(4)

Belum

lumbung

2.

Penghambat

Faktor

Belum

optimal

(5)

2.

Penyediaan

stok pangan n

untuk

mencukupi kebutuhan Daerah Rawan

Pangan dan , bencana

Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi


Page 23


Berdasarkan Renstra Provinsi Ketahanan Pangan Badan

maka Visi dan Misi Provinsi

Ketahanan Pangan adalah Terwujudnya Ketahanan Pangan Kalimantan

Selatan yang Mapan ( Mandiri dan Terdepan)dengan lebih beragan,bemutu,aman tersedian dan terjankau dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup, meningkatkan kemandirian masyarakat, pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangan.

2. Lancarnya distribusi dan stabilisasi harga pangan utama nabati dan hewani di tingkat petani. 3. Percepatan diversifikasi pangan dan keamanan pangan masyarakat. 4. Meningkatnya kelembagaan dan peran Dewan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra SKPD ….Provinsi….. beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sebagai Faktor

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Ketersediaan dan1. kerawanan pangam

2.

1.Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan laju kemampuan produksinya 2.Pengelolaan cadangan pangan yang tidak merata 3.Produksi cadangan pangan

1.

2.

3.


Mendorong penyediaan produk pangan yang beranekaragam, khususnya yang berasal dari bahanbahan pangan lokal dan memanfaatkan potensi industri pengolahan pangan domestik yang maju Perkembangan teknologi pertanian (argoindustri) dan pemantapan teknologi informasi dalam peningkatan SDM Penyediaan stok pangan khususnya

Pendorong

(5) 1. Regulasi dan sumber daya alam yang terbatas 2. Tingkat pengetahuan SDM dan pengelolahan SDA yang rendah khusus nya daerah terpencil 3. Belum meratanya cadangan pangan. 4. Cuaca ekstreem

Page 24


Sebagai Faktor

No



Penghambat

(1)

(2)

(3)

(4)

Pendorong (5)

untuk mencukupi produksi daerah (nasional) yang masih defisit

2

Distribusi Pangan1.

1.Kemampuan pengelola kelancaran distribusi belum merata

2.

2.Akses sarana dan prasarana belum optimal

3.

3.Kelembagaan pemasaran hasil hasil pangan belum berperan optimal

3

Konsumsi dan keamanan pangan

1.

2. 3.

Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pangan pendududk dilihat dari pola konsumsi masyarakat Konsumsi beras perkapita masih sangat tinggi Keterbatasan kemampuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi


1. Sistem distribusi yang efisien 2. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim 3. Stabilisasi harga pangan 4. Perlindungan dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga.

1. Musim dan transportasi (prasarana) yang sulit 2. Ketergantungan beberapa komoditas dari luar ( kedelai, gula) 3. Ketergantungan biaya antara produksi dengan transportasi.

1. Tersajinya data konsumsi pangan secara periodik dan berkelanjutan 2. Dukungan sosialisasi, promosi dan advokasi dalam penganekaraga man konsumsi pangan melalui berbagai media 3. Tersedianya informasi menu yang berbasis pangan lokal 4. Penyediaan pangan yang

1. Pengetahuan dan pengelolaan diversifikasi konsumsi yang rendah 2. Serana pengolahan yang belum efisien.

Page 25


Sebagai Faktor

No



Penghambat

(1)

(2)

(3)

(4)

Pendorong (5)

beragam, bergizi seimbang. 5. SDM yang sehat dan sejahtera.

2.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong

dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Masih rendahnya penanganan pasca panen ( hanya 30% petani yang menyimpan gabah digudang)

Lokasi /lahan hibah yang sulit

Penyediaan stok cadangan pangan Masyarakat

Pembangunan lumbung Pangan Masyarakat

2.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD


Page 26


Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi

Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi, Kajian terhadap RTRW,

maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

(1)

Penguatan Cadangan Pangan

Pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan

2.5

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

(2)

(3)

(4)

0%

SPM 89 %

Layanan Dasar

0%

SPM 90 %

Layanan Dasar

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

(5)

Dukungan Pihak Swasta

Dukungan Pihak Swasta

Permasalahan

Pelayanan SKPD

(6)

Masih perlu

meningkatkan stok cadangan pangan Masih perlu

meningkatkan

kesadaran masy

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut: 1.

Meningkatkan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

2.

Mengembangkan pembangunan lumbung pangan Masyrakat

3.

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan lokal.


Page 27


4.

Mengembangkan kelembagaan Ketahanan Pangan dan peningkatan sumber daya aparatur dalam upaya pembinaan kepada petani/peserta pada desa mandiri pangan.

5.

Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal.


Page 28


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Pernyataan Visi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu adalah : ” Terwujudnya

Ketahanan Pangan

di tingkat rumah tangga berbasis

pangan lokal yang dapat diakses baik fisik maupun ekonomi secara berkelanjutan ”. Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1.

Meningkatkan

ketersediaan

dan cadangan pangan di tingkat Rumah

Tangga

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Ketahanan Pangan Daerah Berdasarkan visi dan misi di atas, Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah : 4.2.1 Tujuan 1.

Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah


Page 29


4.2.2.Sasaran 1.

Meningkatkan Ketahanan Pangan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1. (dilampiran)

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 4.3.1 Strategi 1.

Mengembangkan produksi pangan

1.

Meningkatkan stok gabah/beras

4.3.2 KebiJakan 2.

Pembangunan lumbung pangan masyarkat

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.


Page 30


Tabel 4.2.

VISI

:

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

”Terwujudnya

Ketahanan Pangan

di tingkat rumah tangga berbasis

pangan lokal yang dapat diakses baik fisik maupun ekonomi secara berkelanjutan ”. MISI I,

: (Penanggung Jawab : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah)

Tujuan Terwujudnya

Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran

Strategi

Meningkatkan Ketahanan

Mengembangkan

Pangan

Produksi Pangan

Kebijakan 1.

Meningkatkan

2.

Pembangunan

Stok Gabah/ Beras Lumbung Pangan Masyarakat


Page 31


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Daerah kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan , dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuatitatif maupun kualitatif yang secara

khusus

dinyatakan

sebagai

pencapaian

tujuan

yang

dapat

menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses ,output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan . 5.1.

Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Daerah Adapun Program Kantor Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari 4 yaitu:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur,Program peningkatan disiplin aparatur

dan Program

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / perkebunan). Sedangkan program yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Daerah hanya ada 1 program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah yang berisi kegiatan berjumlah 10 kegiatan, yaitu sebagai berikut : 1.

Penanganan daerah rawan pangan

2.

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

3.

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan


Page 34


5. 2.

4.

Pengembangan desa mandiri pang

5.

Percepatan Diversifikasi Pangan Pokok.

6.

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah

7.

Koordinasi Kebijakan Perberasan

8.

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

9.

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

10.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat

Indikator Kinerja Indikator kinerja pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah adalah sebagai

berikut : 1.

Terkendalinya harga pangan pokok/beras serta kondisi rawan pangan

2.

Meningkatkan kewaspadaan dan penanganan terhadap daerah rawan pangan

3.

Meningkatkan arah pengembangan pengingkatan produksi pangan

4.

Meningkatkan

kapasitas

penggunaan

lahan

pekarangan

dan

meningkatan pendapatan masyarakat 5.

Produsen

makanan

olahan

yang

mengutamakan

mutu

dan

keamanan pangan, mencetak generasi sehat, kuat dan cerdas 6. 5.3.

Terkendalinya dan stabilnya harga pagan pokok.

Kelompok Sasaran Kelompok sasaran pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah adalah

sebagai berikut:

5.4.

1.

Keluarga miskin, perempuan buta huruf dan masyarakat gizi buruk

2.

Untuk kestabilan harga bahan pokok

3.

Para ibu – ibu Rumah Tangga

4.

Pengrajin/pengolahan pangan lokal

5.

Perubahan pola konsumsi pangan dimasyarakat.

Pendanaan Indikatif


Page 34


Mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanankan dari tahun 2016 s/d 2020, jumlah biaya/dana yang akan diserap Kantor Ketahanan Pangan Daerah adalah sebagai berikut : 1.

Belanja Tidak Langsung

=

2.

Belanja Langsung

=

Jumlah (BTL + BL)

=

Data selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 5.1 Lampiran di halaman .


Page 34


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah adalah penurunan cakupan rumah tangga miskin pada desa miskin. Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut : 1.

Penanganan Daerah Rawan Pangan 10 kegiatan sampai dengan tahun 2020

2.

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Meningkatnya pelaporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah yang terdapat di antara 10 Kecamatan.

3.

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 25 Desa sampai Tahun 2020

4.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan . 10 Desa sampai dengan 2020

5.

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Peningkatan mutu dan keamanan pangan terus

dikembangkan baik

melalui kegiatan pengolahan maupun penjualan pada setiap tahunnya sebanyak 20 kali 6.

Koordinasi Kebijakan Perberasan Meningkatnya koordinasi kebijakan perberasan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang terdapat di antara 10 kecamatan

7.

Percepatan Diversifikasi Pangan Pokok 25 kecamatan sampai tahun 2020

8.

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 5 laporan

9.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah 100 ton

10. Pengembangan lumbung pangan masyarakat 9 lumbung


Page 35


Sementara itu untuk uraian target Indikator Kenerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan Indikator dapat dilihat pada Matrik Program dan Kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Ketahanan Pangan Kabupten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020. Serta dapat dilihat pada lampiran 4 Tabel 6.1.


Page 36


BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah

Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Ketahanan Pangan Daerah, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Daerah selama periode 2016-2020, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam

pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Daerah.

Renstra Kantor Ketahanan Pangan Daerah merupakan penjabaran dokumen

RPJMD, selanjutnya Renstra Kantor Ketahanan Pangan Daerah dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja (Renja) Kantor Ketahanan Pangan Daerah yang merupakan rencana tahunan Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kab. Tanah Bumbu selama periode lima tahun, 2016 - 2020 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Kantor Ketahanan Pangan Daerah diterbitkan melalui surat keputusan

Kepala Kantor, dan

di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan

evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian

kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Kantor Ketahanan

Pangan

Daerah

merupakan

bagian

pencapaian

kinerja

dan

pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kab. Tanah Bumbu.

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH KAB. TANAH BUMBU H. AKHMAD FAUZI,SP.,MP NIP. 196412221997031006


Page 37



Page 38

Rencana Strategis KKPD 2011 - 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmad dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020 dapat diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kebupaten Tanah Bumbu. Kantor

Ketahanan

Pangan

Daerah

Kabupaten

Tanah

Bumbu

Tahun

2010

melaksanakan pembuatan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 sebagai tindak lanjut dibentuknya Kantor Ketahanan Pangan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Penyusunan Renstra ini berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga selesainya Rencana Strategis ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna, untuk itu saran dari semua pihak sangat diharapkan yang akan berguna sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Akhir kata semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan dipedomani bagi semua pihak.

Batulicin,

2016

Kepala kantor,

H. AKHMAD FAUZI, SP. MP Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19641222 199703 1 006

Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kab. Tanah bumbu

Page v


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................

iv

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................

1

1.1. Latar Belakang.......................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum...................................................................................

1

1.3. Maksud dan Tujuan ...............................................................................

3

1.4. Sistematika Penulisan............................................................................

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH

6

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..................................................

6

2.2. Sumber Daya Kantor Ketahanan Pangan Daerah.................................

10

2.2.1. Kepegawaian ...............................................................................

11

2.2.2. Aset Peralatan Kantor ..................................................................

12

2.2.3. Aset Buku/Dokumen ....................................................................

13

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah...........................

15

2.3.1. Penangan Daerah Rawan Pangan...............................................

16

2.3.2. Pengendalian Harga Gabah.........................................................

16

2.3.3. Mutu dan Keamanan Pangan.......................................................

18

2.3.4. Pemanfaatan Pekarangan............................................................

18

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah......................................................................................

19

2.4.1. Tantangan....................................................................................

19

2.4.2. Peluang........................................................................................

20

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............

21

2.1 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih...................................................................................................


Page v

21


2.2. Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Pro .....................................

23

Misivinsi ................................................................................................

24

2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang ............................................................

26

3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas daN Fungsi PelayananSKPD... .................................................................................

26

3.5. Penentuan Isu isu Strategis ...................................................................

27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .............................

29

4.1. Visi dan Misi...........................................................................................

29

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Ketahanan Pangan Daerah...................................................................................................

29

4.2.1. Tujuan..........................................................................................

30

4.2.2. Sasaran .......................................................................................

30

4.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Ketahanan Pangan Daerah....................

31

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................

34

5.1. Progran dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Daerah .....................

34

5.2. Indikator Kinerja.....................................................................................

33

5.3. Kelompok Sasaran.................................................................................

34

5.4. Pendanaan Indikatif ...............................................................................

34

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ......................................................................................

35

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN.......................................................................

37

LAMPIRAN ..........................................................................................................

38


Page v


DAFTAR TABEL Tabel

Halaman

1.

Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Pendidikan..........................................

11

2.

Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Golongan ............................................

11

3.

Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Eselonering.........................................

11

4.

Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin ......................................................

12

5.

Aset Peralatan Kantor .....................................................................................

12

6.

Data Desa Mandiri Pangan dan Afinitas yang Tertangani ...............................

16

7.

Data Penerima Dana Bansos P – LDPM Tahun 2009 s/d 2010 ......................

17

8.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,Misi dan Pogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....................

9.

23

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya........................................................

24

10. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah..........................................................

26

11. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya.....

26

12. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD ...................

27

12. Tujuan ,Sasaran,Strategi, dan Kebijakan .........................................................

32


Page v


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.

Halaman

Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah Tanah Bumbu ...........


Page v

10


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.

Halaman

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .................................................................................

39

2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Ketahanan Pangan Daerah...

41

3.

Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah....................................

43

4.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....

44

5.

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Daerah .........

36


Page v

Rencana Strategis KKPD

Recommend Documents