Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara 2014 - 2019

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang – Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO) serta Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, menetapkan bahwa Kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga negara, disebutkan pula bahwa pembangunan Kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan Kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan non diskriminatif dengan memperhatikan norma-norma agama. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara. Sebagai subsistem dari perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2014- 2019 . Dalam

kaitannya

dengan

sistem

perencanaan

pembangunan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Provinsi Maluku Utara merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah

1


tertuang dalam RPJP Daerah Provinsi Maluku Utara, dan merupakan pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara untuk menyusun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra tersebut akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara, selanjutnya akan menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Oleh karenanya dipandang perlu adanya rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun perencanaan program pembangunan Kesehatan untuk 5 ( lima ) tahun ke depan yaitu tahun 2014 – 2019. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara adalah : 1.

Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

4.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2


5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

7.

Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

9.

Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 10. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;

3


17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

374/MENKES/SK/V/2009

Nomor

375/MENKES/SK/V/2009

tentang Sistem Kesehatan Nasional 23. Keputusan

Menteri

Kesehatan

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (lembaran daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) 25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4); 26. Peraturan Daerah Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;

4


27. Peraturan Daerah Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); 28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 02 tahun 2015 tentang RPJMD Provinsi Maluku Utara 2014-2019 30. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara; 31. Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.

1.3.Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2014 2019

1.4. Sistematika Penulisan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 - 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB

I :

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara .

5


BAB

II :

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

BAB

III :

ISU–ISU STRATEGIS PROVINSI MALUKU UTARA

DINAS

KESEHATAN

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, telaahan renstra Kementerian Kesehatan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV

:

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran jangka menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.

BAB V

:

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI

:

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini mengemukakan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII

:

PENUTUP

6


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA

2.1.Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Instansi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, maka Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Utara

merumuskan,

mempunyai membina,

mempertanggungjawabkan

tugas

pokok

mengendalikan, kebijakan

mengkoordinir,

mengatur,

mengkoordinasikan

tekhnis

pelaksanaan

dan urusan

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan. Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan kebijakan tekhnis di bidang Kesehatan b. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Kesehatan c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan d. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Bina Kesehatan Masyarakat e. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan f. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan g. Membina Unit Pelaksana Tekhnis Dinas h. Melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan Dinas

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

7 | Renstra Dinkes 2014-2019


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara mempunyai Fungsi sebagai : a. Perumus kebijakan tekhnis di bidang Kesehatan b. Penyelenggara urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di Bidang Kesehatan c. Pembinaan dan pelaksana tugas di bidang pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan d. Pembinaan dan pelaksana tugas di bidang bina kesehatan msayarakat e. Pembinaan dan pelaksana tugas di bidang Sumber daya Kesehatan f. Pembinaan dan pelaksana tugas di bidang pelayanan kesehatan g. Pembinaan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas h. Pelaksana pengelolaan Kesekretariatan Dinas 2.1.2. Unsur – unsur Organisasi Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, maka unsur–unsur organisasi Dinas Kesehatan

Provinsi Maluku Utara adalah sebagai

berikut : a. Kepala Dinas Kesehatan b. Sekretariat c. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat e. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan f. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi



a. Kepala Dinas Kesehatan mengkoordinir, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan tekhnis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan. b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinir dan mengendalikan tugas–tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasian

penyusunan

program,

pengelolaan

keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian. Unsur – unsur Organisasi Kesekretariatan terdiri dari : 1). Sub Bagian Penyusunan Program 2). Sub Bagian Keuangan 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1). Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas

pelayanan

dan

pengkoordinasian

penyusunan rencana dan program dinas, serta pengembangan sistem informasi kesehatan. 2). Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dinas 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan


tugas

pelayanan

administrasi

umum

dan


kerumahtanggaan,

inventasisasi

asset,

serta

administrasi

kepegawaian. c. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok mengkoordinir dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang meliputi upayaupaya pencegahan, pemberantasan penyakit, dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan pemukiman.

pelayanan pengamatan

penyakit menular dan tidak menular, surveilans, imunisasi, kesehatan haji dan kesehatan matra, pengendalian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini menyelenggarakan fungsi: a) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; b) Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional dalam rangka pelaksanaan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan ; c) Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit; d) Pelaksanaan imunisasi dan surveilans ; e) Pelaksanaan penanggulangan KLB ( Kejadian Luar Biasa ) penyakit menular dan keracunan makanan. f) Pelaksanaan penyehatan lingkungan dan pengawasan kualitas air; g) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemberantasan penyakit, imunisasi dan suveilans, penyehatan lingkungan dan pengawasan kualitas air ;



h) Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dibidang pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan ; i) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Unsur – unsur Organisasi Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari : 1. Seksi Bina Pengendalian Surveilans dan Epidemiologi 2. Seksi Bina Pengendalian Penyakit 3. Seksi Bina Pengendalian Penyehatan Lingkungan 1). Seksi Bina Pengendalian Surveilans dan Epidemiologi Seksi

Bina

mempunyai

Pengendalian tugas

pokok

Surveilans

dan

merencanakan,

Epidemiologi melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pengendalian dibidang surveilans, imunisasi, kesehatan matra, dan kesehatan haji 2), Seksi Bina Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular. 3). Seksi Penyehatan Lingkungan Seksi

Penyehatan

Lingkungan

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penyehatan lingkungan.



d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Bidang

Bina

Kesehatan

Masyarakat

mempunyai

tugas

pokok

mengkoordinir dan mengendalikan tugas – tugas dibidang pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi bina gizi masyarakat, bina kesehatan

ibu

dan

anak,

serta

bina

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan masyarakat. Unsur – unsur Organisasi Bidang Bina Kesehatan Masyarakat terdiri dari : 1. Seksi Bina Pengendalian Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. 2. Seksi Bina Pengendalian Kesehatan Ibu dan Anak. 3. Seksi Bina Pengendalian Gizi Masyarakat. 1). Seksi Bina Pengendalian Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi

Bina

Pengendalian

Pemberdayaan

Promosi

Masyarakat

Kesehatan

mempunyai

tugas

dan pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas

pelayanan

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan masyarakat. 2). Seksi Bina Pengendalian Kesehatan Ibu dan Anak Seksi Bina Pengendalian Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, dan kesehatan usia lanjut. 3). Seksi Bina Pengendalian Peningkatan Gizi Masyarakat Seksi

Bina

mempunyai

Pengendalian tugas

pokok

Peningkatan

Gizi

merencanakan,

Masyarakat

melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam upayaupaya peningkatan gizi masyarakat.



e. Bidang Bina Pengendalian Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan rujukan dan kesehatan khusus, serta kefarmasian dan alat kesehatan. Unsur–unsur

Organisasi

Bidang

Bina

Pengendalian

Pelayanan

Kesehatan: 1. Seksi Bina Pengendalian Kesehatan Dasar 2. Seksi Bina Pengendalian Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus 3. Seksi Bina Pengendalian Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1). Seksi Bina Pengendalian Kesehatan Dasar Seksi Bina Pengendalian Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan dasar, kesehatan tradisional dan komunitas, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, serta jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat. 2). Seksi Bina Pengendalian Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus Seksi Bina Pengendalian Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus. 3). Seksi Bina Pengendalian Kefarmasian dan Alat Kesehatan Seksi Bina Pengendalian Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.



f. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai

tugas

pokok

mengkoordinir

dan

mengendalikan

pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Unsur–unsur Organisasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Seksi Bina Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 2. Seksi Bina Pendidikan dan Pelatihan 3. Seksi Bina Registrasi dan Akreditasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1) Seksi Bina Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Seksi Seksi Bina Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. 2) Seksi Bina Pendidikan dan Pelatihan Seksi Seksi Bina Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. 3). Seksi Bina Registrasi dan Akreditasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Seksi Bina Registrasi dan Akreditasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan



pelaksanaan tugas registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas meliputi pelayanan, pengembangan, pelatihan di bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. Sedangkan fungsi UPTD Instalasi Farmasi meliputi adanya jaminan profesionalisme dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, adanya penanggungjawab dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pelayanan, potensi untuk terjadi pembelian obat dan pengelolaan dana yang tidak sesuai dapat diperkecil, jaminan tersedianya informasi mengenai obat dan perbekalan kesehatan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Unsur–unsur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi meliputi: 1. Kepala UPTD 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi Penyimpanan 4. Seksi Pendistribusian 5. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin, menyusun

kebijakan,

mengkoordinasikan

dan

mengawasi

pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan peraturan perundangundangan maupun kebijakan yag ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas. 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, program, pelaporan dan rumah tangga serta urusan umum. 3) Seksi

Penyimpanan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyimpanan obat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.



4) Seksi

Pendistribusian

mempunyai

tugas

melaksanakan

pendistribusian obat yang merata dan teratur secara tepat, jumlah, waktu dan tempat dengan masa tunggu yang pendek. 2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 22 Tahun 2009 tentang pembentukan, Organisasi dan tatakerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, yang membawahi : 1). Sub Bagian Penyusunan Program 2). Sub Bagian Keuangan 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang membawahi : 1) Seksi Bina Pengendalian Surveilans dan Epidemiologi 2) Seksi Bina Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit 3) Seksi Bina Pengendalian Penyehatan Lingkungan d. Bidang Bina Pengendalian Kesehatan Masyarakat 1). Seksi Bina Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2). Seksi Bina Kesehatan Ibu dan Anak 3). Seksi Bina Peningkatan Gizi Masyarakat e. Bidang Bina Pengendalian Pelayanan Kesehatan 1). Seksi Bina Pengendalian Kesehatan Dasar 2). Seksi Bina Pengendalian Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus 3). Seksi Bina Pengendalian Kefarmasian dan Alat Kesehatan h. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1). Seksi Bina Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 2). Seksi Bina Pendidikan dan Pelatihan 3). Seksi Bina Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan



i.

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Tugas dan Fungsi -Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Dinas

Kesehatan Provinsi Maluku Utara mempunyai Stuktur Organisasi dengan susunan sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBAG PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN

Seksi Bindal Kes Dasar

Seksi Bindal Kes Rujukan & Kes Khusus

Seksi Bindal Kefarmasian & Alkes

BIDANG BINA PENGENDALIAN PENYAKIT & PENYEHATAN LINGKUNGAN

SUBAG UMUM & KEPEGAWAI AN

BIDANG BINA PENGEMBANGAN SDM KES

SUBAG KEUANGAN

BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT

Seksi Bindal Penyakit

Seksi Bindal Perencanaan & Pendayagunaan Nakes

Seksi Bindal Surveilans & Epidemiologi

Seksi Bindal Pendidikan & Pelatihan

Seksi Bindal Kesehatan Ibu dan Anak

Seksi Bindal Penyehatan Lingkungan

Seksi Bindal Litbangkes, aAkreditasi & Registrasi

Seksi Bindal Perbaikan Gizi Masyarakat

UPTD


Seksi Bindal Promkes & Pemberdayaan Masyarakat


Pada tahun 2014 terbentuk UPTD Instalasi Farmasi namun tidak merubah struktur Dinas Kesehatan. Sesuai Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Instalasi Farmasi, berikut struktur UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Maluku Utara: Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Maluku Utara

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG TATA USAHA

SEKSI PENYIMPANAN

SEKSI PENDISTRIBUSIAN

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara 2.2.1. Sumber Daya Manusia (Ketenagaan ) Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi

Maluku

Utara sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 150 orang dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah PNS berdasarkan tingkat golongan / kepangkatan Julah PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan tingkat golongan / kepangkatan adalah sebagai berikut :



DAFTAR JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN/KEPANGKATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA NO.

GOLONGAN

1 2 3 4

JUMLAH

I II III IV JUMLAH

KET. 1 19 114 16 150

a. Jumlah PNS berdasarkan tingkat jabatan dan Jenis Kelamin Jumlah PNS di lingkungan Dinas esehatan Provinsi Maluku Utara dilihat berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana pada tabel berikut : DAFTAR JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT JABATAN/ESELONERING DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA

NO. 1 2 3 4

TKT. JABATAN

JUMLAH

ESELON IV ESELON III ESELON II FUNGSIONAL JUMLAH

KET. 18 6 1 125 150

Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menurut Tingkat Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014 No 1 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 3. 3.1. 3.1.1

Kedudukan dalam Organisasi Kepala Dinas Sekretariat Sekretaris Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian Kepala Sub Bagian Keuangan Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus


Komposisi L 1

P -

1 -

1 1 1

1

1 -

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara 2014 - 2019 3.1.2. 3.1.3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.2. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Kepala Seksi Kefarmasian Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur Kesehatan Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kepala Seksi Registrasi, Akreditasi Tenaga Kesehatan dan Litbang UPTD Instalasi Farmasi Kepala UPTD Instalasi farmasi Sekretaris UPTD Instalasi Farmasi Kepala Seksi Penyimpanan Kepala Seksi Pendistribusian

1 -

1

1

1 -

-

1 1

-

1

1 1 1

-

1 -

1

1

1 -

1 1 -

1 1

Total

12

13

b.

Jumlah PNS berdasarkan tingkat Diklat Penjenjangan

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dilihat berdasarkan tingkat diklat penjenjangan adalah sebagaimana pada tabel berikut :



DAFTAR JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT DIKLAT PENJENJANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA NO. 1 2 3 4 5

c.

TKT. DIKLAT

JUMLAH

PIM IV SPADYA/SPAMA/PIM III SESPA/SPAMEN/PIM II LEMHANAS/SPATI/PIM I NON DIKLAT JUMLAH

KET.

1 5 0 0 19 25

Jumlah PNS berdasarkan tingkat Pendidikan Formal

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dilihat berdasarkan tingkat pendidikan formal adalah sebagaimana pada tabel berikut : DAFTAR JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA NO. 1 2 3 4 5


TKT. PENDIDIKAN Strata Dua (S2) Sarjana Diploma Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Pertama JUMLAH

JUMLAH 28 85 22 11 1 147


2.2.2 Aset dan Inventaris yang di Kelola Hingga akhir tahun 2014 Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara memiliki asset sebagaimana tabel berikut, sedangkan untuk inventaris terlampir. Tabel Sarana Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

NO

SARANA

JUMLAH

1

Gedung Kantor Dinas Kesehatan

1

2

Gedung Instalasi Farmasi Sofifi

1

3

Gudang Vaksin Ternate

1

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

Untuk pencapaian kinerja program kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara mengacu pada beberapa jenis indikator kinerja program sebagaimana yang termuat dalam indikator kinerja program yang ditetapkan secara nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta target Millenium Development Goal (MDGs) bidang kesehatan. Gambaran pencapaian indikator kinerja program dimaksud dalam kurun waktu 5 tahun dapat terlihat pada tabel berikut:



Tabel III.D.1 Matriks Indikator Target Pembangunan Kesehatan Menurut Renstra 2010-2014 Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

2010 N

SASARAN

2011

2012

2013

2014

JENIS INDIKATOR

INDIKATOR

O

1

Perbaikan Gizi

T

C

T

C

T

C

T

C

T

C

SP M

1. Balita Gizi Buruk dapat perawatan

100

86

100

100

100

100

100

100

100

100

*

2. Balita yang ditimbang berat (D/S)

54

42

58

55

61.9

61.9

66

63

71

-

3. ASI esklusif

29

27

34

31

36.7

36.7

33

57

44

-

4. Balita 6-59 bulan dapat vitamin A

71

67

74

72

77

77

80

83

-

5. Ibu hamil dapat 90 tablet Fe

71

73

74

73

76

76

79

78 64,6 75

83

-

6. RT mengkonsumsi garam beryodium

69

93

72

69

100

100

78

95

82

-

7. Kab/kota melaksanakan surveilance

89

100

100

100

100

100

100

100

100

-

8. Penyediaan buffer stock MP-ASI

97

50

97

50

97

50

98

75

98.5

8.9

5%

5,25

3

-

9. Prevalensi Kekurangan Gizi

13,4

12

MDGs

INDIKAT OR LAINNYA

*

*

15,7 10. Prevalensi Balita Gizi Buruk

1,02

9,2

11. Prevalensi Anak Balita Stunting 2

Kesehatan Anak

Ibu

&


35 %

22,8

33

-

87

83

90

91

98

93

96

87 88,1

98

-

2. Cakupan kunjungan Bumil K4

78

77

80

78

93

85

90

93

-

3. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani

33

42

48

59

73

58

63

76 44,5 48

73

-

1. Cakupan kunjungan Bumil K1

*


4. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan

74

70

78

73

88

84

86

5. Cakupan pelayanan Nifas (KF)

77

66

79

83

88

82

6. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

60

3

65

39

80

70

7. Cakupan kunjungan Bayi

60

47

65

93

75

85

83

60

38

70

55

90

80

85

80

90

-

37

43

40

54

48

43

46

54 46,4 50

48

-

90

36 Ɨ AKI38 7 225 Ɨ AKB 32 170 Ɨ AK Neon atal 10,3 224

50

13. Jumlah kematian balita 14. Umur Harapan Hidup

62

57

62

60

62

15. PKM Rawat Inap PONED

17

17

16

16

30 10. Jumlah kematian ibu 200 11. Jumlah kematian bayi 12. Jumlah Kematian Neonatal

100

92

50

67

60

77

88

-

16

80

-

90

40

-

-

* 175

100

220

205

150

100

142

258

40

200

82 Ɨ AKB 62 231 Ɨ AK Neona tal 37

30

-

* 150

-

*

60

354 Ɨ AK Balita 17 64

62

70

16

16

80

55

90

279

66

-

16. RS Kab./Kota PONEK

4

4

4

4

4

4

80

33

90

-

17. KN Lengkap

65

73

70

40

80

81

76

80

-

1. Jumlah kasus HIV/AIDS

40

51

65

124

70 22,7 50

2. Jumlah kasus TB BTA + 3. Prevalensi TB 4. CDR TB


-

*

9. Cakupan peserta KB aktif (CPR)

Menurunkan Angka Kesakitan akibat Penyakit Menular dan Penyehtan Lingkungan

88

60,1 85 18,5 75

8. Cakupan pelayanan Anak Balita

3

77

826 124 37

50

836 104 37

237

102

20

1027 213

213 52

-

* * * *

29,8

220

-

*


5. CNR BTA+

6

-

6. Prevalensi Kusta

7

5

7

1/10.0 00

7. RFT Rate Kusta

57

60

73

95

8. CDR Kusta

46

50

59

5/100. 000

9. CFR Diare

31

10. Penemuan Pnederita pneumonia

5

67 17


48

-

0.1

-

6

80

3.9

6

15

6

8.5

5

7

3

4.3

2

-

12. Angka Kesakitan DBD

30

55

25

15

35

30

60

14.10

55

-

13. Cakupan Imunisasi HB 0

39

55

69

57,3

69

-

14. Cakupan Imunisasi BCG

58

88

97

83,6

87

-

89

80,3

83

16. Persentase Desa UCI

60

56 50

70

82 61

75

70

80

73,2

90

-

17. Imunisasi Lengkap bayi 0-11 bln

60

56

70

82

75

80

70

73

80

-

18. Cakupan BIAS

Promosi Kesehatan

-

11. API Malaria

15. Cakupan Imunisasi Campak

4

5

-

52

-

19. Rumah tangga dengan akses air bersih 20. RT dengan kepemilikan jamban sehat 21. Persentase TTU Sehat

46

39

43

67

-

50

76

85

74

-

57

68

70

22. Persentase Rumah Sehat

31

65

58

79

-

1. Jumlah desa siaga aktif

50

231

229

90

50

70

15

90

-

2. Jumlah poskesdes yang beroerasi

50

285

409

90

302

70

45

90

-

3. Jumlah kader terlatih desa siaga

50

60

70

80

90

-

4. Jumlah posyandu

50

1396

70

1269

90

-

90 1272

90

1440

* *

* *


5

6

Kefarmasian

Kesehatan Dasar dan Rujukan

5. Jumlah posyandu mandiri

50

59

6. Jumlah kebijakan pubik berwawasan Kesehatan 7. Meningkatkan PHBS pada RT

50

60

40

32

1. % Pelayanan Kefarmasian di Apotik sesuai standar 2. % Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sesuai standar 3. % Pelayanan Kefarmasian di PKM sesuai standar 1. Jumlah PKM menjadi PKM Perawatan di Perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 2. Prosentasi PKM Rawat Inap yang Mampu PONED 3.Jumlah PKM yg memberikan yankes dasar bagi penduduk Miskin di PKM 4. Jumlah PKM yang menerapkan pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sesuai standar dan pedoman 5. Jumlah PKM yang memenuhi Standar Sarana Prasarana dan Peralatan 6. Persentase PKM yang memberikan layanan kesehatan Jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat 7. Jumlah PKM yg telah melayani program Jampersal 8. Jumlah PKM yang Mendapat Pelatihan Teknis PPGD 9. Jumlah PKM yang Mampu Tanggap Darurat sesuai Standar 10. Jumlah PKM yang Mendapat Pelatihan Manajemen PKM 11. Jumlah PKM yang telah menerapkan Manajemen PKM secara tepat & benar 12. Jumlah PKM yang telah mendapat Sosialisasi/ Pembinaan TRADKOM-


49

90

86

70

80

90

-

60

100

90

100

70

80

90

-

45

39

50

47

65

70

-

15

45

15

35

40

45

-

35

30

40

40

45

40

35

40

45

-

35

40

50

45

60

50

50

55

60

-

-

-

15

17

20

21

25

21

30

-

-

-

15

25

10

100

20

30

30

-

-

-

104

100

121

100

123

100

130

-

-

-

25

100

20

10

20

100

30

-

-

-

25

25

50

45

25

100

100

-

-

-

17

17

19

25

75

18

30

-

-

-

117

100

21

100

25

100

130

-

-

-

25

20

25

29

23

30

40

-

-

-

150

125

25

29

25

36

40

-

-

-

40

72

40

35

40

95

40

-

-

-

118

110

121

118

123

123

130

-

-

-

10

20

10

11

10

11

10

-

*


13. Jumlah PKM -yang Telah Menerapkan TRADKOM sesuai Standar 14. Jumlah PKM yang Menjalankan Prgram DTPK Jumlah PKM yang mendapat pembinaan langsung tentang Implementasi Program di Puskesmas


-

-

10

20

10

20

10

20

10

-

-

-

-

-

6

6

10

10

8

-


Untuk indikator program kesehatan ibu dan anak, tujuan utama program adalah untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Provinsi

Maluku

Utara,

yang

diharapkan

dapat

berdampak

pada

menurunnya Angka kematian Ibu dan anak. Berdasarkan data yang tampak pada tabel diatas menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak masih memerlukan kerja keras dalam pencapaian target. Hal tersebut tersirat dari capaian indikator yang secara umum masih belum mencapai target, ataupun meningkat tetapi tidak signifikan. Selain itu kematian ibu, bayi, dan balita cenderung masih tinggi dan belum dapat diturunkan sesuai target. Pencapaian indikator program peningkatan gizi masyarakat juga belum menunjukkan hasil yang diharapkan, khususnya status gizi pada ibu dan balita. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang masih cukup tinggi, meskipun penanganan kasus gizi buruk yang ditemukan telah cukup baik. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan posyandu sebagaimana yang terlihat pada cakupan D/S yang masih rendah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada masih rendahnya cakupan indikator program gizi secara umum. Untuk pencapaian upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit juga menunjukkan upaya keras untuk mencapai target. Prevalensi penyakitpenyakit menular dan endemik di Maluku Utara antara lain malaria, TB, kusta masih cenderung tinggi bahkan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Demikian pula prevalensi HIV/AIDS yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain dihadapkan pada tingginya prevalensi penyakit menular, disisi lain prevalensi

penyakit

tidak

menular

menunjukkan

kecenderungan

peningkatan kasus. Penyakit degeneratif misalnya Diabetes Mellitus, penyakit

jantung,

kanker

menunjukkan

peningkatan

jumlah

kasus.

Pelayanan Imunisasi untuk cakupan desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) masih belum mencapai target, hal tersebut disebabkan


berbagai faktor antara lain kondisi geografis,


kesadaran masyarakat masih kurang karena penyuluhan belum maksimal dilaksanakan, masih terbatasnya petugas kesehatan ditingkat desa, terbatasnya sarana dan prasarana ditingkat kecamatan untuk menjaga kondisi vaksin masih tetap hidup. Upaya-upaya

penyehatan

lingkungan

dan

sanitasi

telah

menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun belum mencapai

target

yang diharapkan. Adanya berbagai program pendukung penyehatan lingkungan dan sanitasi misalnya PPSP, dan Pamsimas memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya penyehatan lingkungan dan perbaikan sanitasi dasar bagi masyarakat khususnya yang berada di kepulauan dan daerah terpencil. Komitmen pemerintah Maluku Utara dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak mampu dapat terlihat dengan adanya dukungan pembiayaan untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terlindungi melalui program jamkesmas. Selain itu sejak 1 Januari tahun 2014 dengan berlakunya Jaminan

Kesehatan

menunjukkan

Nasional,

dukungannya

Pemerintah

terhadap

Provinsi

peningkatan

Maluku

akses

Utara

pelayanan

kesehatan berkualitas bagi masyarakat miskin melalui dikeluarkannya Peraturan

Gubernur

Nomor

3

Tahun

2014

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Maluku Utara. Selain cakupan indikator utama program, upaya pembangunan kesehatan di Maluku Utara juga dapat terlihat dari semakin baiknya akses masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu khususnya masyarakat yang hidup di kepulauan dan daerah terpencil. Hingga tahun 2014 telah tersedia 132 puskesmas, dengan 30 puskesmas rawat inap yang juga merupakan puskesmas mampu PONED. Gerak langkah pencapaian kinerja program tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah melalui APBD I dan APBD II disamping dukungan pemerintah pusat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan. Meskipun



ada kecenderungan peningkatan aloasi APBD bagi sektor kesehatan, namun proporsi penganggaran untuk sektor kesehatan belum mencukupi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu sebesar minimal 10% dari total APBD diluar belanja langsung. Untuk

pelaksanaan

penyajian

interprestasi

yang

mengemukakan

penganggaran dengan melihat rasio antara realisasi dan anggaran dapat dilihat pada tabel 2.2. sebagai berikut :



Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi DinasKesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010-2014 NO.

NAMA PROGRAM

1

2

PAGU

2010 REALISASI

%

PAGU

2011 REALISASI

%

PAGU

2012 REALISASI

%

PAGU

2013 REALISASI

%

PAGU

2014 REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 KEBIJAKAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

1.250.000.000

1.247.040.000

99,8

1.951.097.000

1.819.447.000

93,3

1.778.355.000

1.736.200.000

97,6

2.462.824.000

2.377.256.000

96,5

3.078.500.000

-

2 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.625.000.000

1.589.580.000

97,8

1.500.000.000

1.489.665.000

99,3

1.309.000.000

1.253.013.000

95,7

1.398.500.000

1.372.090.000

98,1

2.579.000.000

-

-

651.700.000

648.100.000

99,4

640.286.000

640.286.000

100,0

627.035.000

619.930.000

98,9

557.020.000

556.520.000

99,9

676.100.000

3.863.345.000

3.533.205.300

91,5

2.781.424.000

2.609.941.000

93,8

4.555.358.000

3.692.794.000

5.730.693.000

5.190.672.518

90,6

7.938.932.000

- UPAYA KESEHATAN IBU

2.032.000.000

1.881.301.800

92,6

788.395.000

772.911.000

98,0

2.720.265.000

2.214.894.000

81,4

1.655.420.000

1.597.645.842

96,5

4.194.120.000

-

-

- UPAYA KESEHATAN ANAK

1.831.345.000

1.651.903.500

90,2

1.993.029.000

1.837.030.000

92,2

1.835.093.000

1.477.900.000

80,5

1.952.680.000

1.893.123.000

96,9

1.149.692.000

-

-

- BOK

930.000.000

652.395.000

70,2

930.000.000

- DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROG GIZKIA

918.143.000

821.646.171

89,5

930.000.000

- Kesehatan Tradisional

112.750.000

88.271.975

78,3

415.120.000

- Kesehatan Kerja dan Olahraga

161.700.000

137.590.530

85,1

320.000.000

3 PENINGKATAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN 4 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

5 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

972.829.000

838.935.000

2.010.422.000

1.948.360.000

96,9

2.546.078.000

2.430.995.247

95,5

3.310.000.000

-

4.911.422.000

4.407.526.150

89,7

4.521.928.000

4.169.352.000

92,2

816.717.000

-

-

91,7

1.810.532.000

1.647.584.000

91,0

3.252.179.000

2.868.816.400

88,2

5.930.508.000

-

-

91,7

1.810.532.000

1.647.584.000

91,0

2.249.108.000

2.085.850.000

92,7

5.000.000.000

-

1.003.071.000

782.966.400

78,1

930.508.000

-

98,4

1.587.648.000

1.515.727.545

95,5

1.352.980.000

-

-

1.078.750.000

99,5

1.383.700.000

1.357.632.000

98,1

-

#DIV/0!

23.229.590.025

89,4

32.423.442.000

29.898.550.628

92,2

1.200.000.000

1.184.745.000

98,7

111.422.000

103.222.000

92,6

1.066.828.000

686.520.000

64,4

981.460.000

900.030.000

- Pemberantasan Penyakit

300.000.000

293.410.000

97,8

981.460.000

900.030.000

- Penyehatan Lingkungan

766.828.000

393.110.000

51,3

484.375.000

478.710.000

98,8

860.615.000

845.915.000

98,3

1.529.000.000

1.505.054.875

1.083.706.000

1.063.799.000

98,2

1.986.575.000

1.809.025.000

91,1

1.083.700.000

16.266.549.000

14.754.646.600

90,7

15.437.170.000

14.463.215.000

93,7

25.980.714.000

6 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 7 PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

8 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 9 SUMBER DAYA KESEHATAN TOTAL


86,2

39.552.177.000

-


Tabel Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010-2014 NO.

NAMA PROGRAM

1

2

2010 REALISASI

PAGU 9

4

%

PAGU

5

6

2011 REALISASI 7

%

PAGU

8

9

2012 REALISASI 10

%

PAGU

2013 REALISASI

%

PAGU

2014 REALISASI

%

11

12

13

14

15

16

17

1

GAJI PEGAWAI

4.036.383.000

3.907.449.181

96,8

5.700.417.000

5.632.500.000

98,8

5.700.417.000

5.632.500.000

98,8

6.815.190.000

6.782.500.000

99,5

11.736.283.000

-

2

PELAYANAN ADMINISTRASI KEGIATAN

706.500.000

407.350.000

57,7

867.437.000

752.864.000

86,8

1.330.000.000

1.213.236.445

91,2

1.899.498.000

1.825.715.000

96,1

2.009.150.000

-

3

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

220.990.000

25.500.000

11,5

291.300.000

279.193.000

95,8

3.470.000.000

3.454.231.000

99,5

4.000.000.000

2.277.068.000

56,9

971.000.000

-

4

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

36.000.000

35.700.000

99,2

43.000.000

42.840.000

99,6

99.000.000

99.000.000

100,0

132.000.000

131.730.000

99,8

170.000.000

5

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.185.000.000

1.185.000.000

100,0

1.915.000.000

1.915.000.000

100,0

2.620.000.000

2.620.000.000

100,0

2.970.250.000

2.926.549.000

98,5

5.480.450.000

-

6

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

310.500.000

310.500.000

100,0

250.000.000

250.000.000

100,0

100.000.000

100.000.000

100,0

230.361.000

230.311.000

100,0

572.000.000

-

7

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

-

-

-

300.000.000

300.000.000

100,0

300.000.000

300.000.000

100,0

150.000.000

-

1.168.950.000

-

8

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

-

-

-

2.895.000.000

2.878.340.000

99,4

7.180.000.000

7.073.196.500

99

7.602.521.000

7.500.415.000

98,7

8.858.850.000

-

1.500.000.000

1.483.400.000

98,9

4.995.000.000

4.893.696.500

98

4.375.000.000

4.287.000.000

98,0

1.357.200.000

438.750.000

438.750.000

100,0

550.000.000

545.000.000

99

1.933.390.000

1.933.390.000

100,0

2.507.200.000

381.250.000

381.190.000

100,0

625.000.000

625.000.000

100

610.431.000

604.950.000

99,1

2.051.300.000

-

75.000.000

75.000.000

100,0

302.500.000

302.500.000

100,0

110.000.000

110.000.000

100,0

1.424.200.000

-

PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN WABAH PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

9

PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

771.450.000

PEMBINAAN PHBS PANGAN DAN GIZI

350.000.000

349.982.000

100,0

200.000.000

200.000.000

100,0

232.500.000

232.000.000

99,8

110.000.000

110.000.000

100,0

300.000.000

-

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

250.000.000

250.000.000

100,0

300.000.000

300.000.000

-

475.000.000

475.000.000

100,0

463.700.000

455.075.000

98,1

1.218.950.000

-

394.900.000

394.775.000

100,0

2.329.920.000

4.025.000.000

891.336.000

22,1

PROGRAM PENGOLAHAN DATA INFORMASI

-

-

-

-

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN 10 PRASARANA KESEHATAN

-

-

-

11 PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

-

-

-

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN 12 KESEHATAN

-

13 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

-

14 PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SEHAT

TOTAL


37.125.000.000

1.085.303.300

-

-

-

-

-

-

2,9 -

31.246.000.000

29.000.000.000

92,8

-

-

-

220.200.000

-

-

250.700.000

-

-

-

-

-

1.299.950.000

-

-

-

-

-

2.535.360.000

7.034.000.000

7.030.421.400

99,9

250.000.000

248.655.000

99,5

593.500.000

593.493.600

100,0

128.450.000

128.450.000

100,0

953.830.000

14.900.823.000

13.501.902.581

90,6

52.532.154.000

16.263.035.300

31,0

59.818.917.000

57.158.854.045

95,6

36.170.891.000

30.589.264.000

84,6

47.195.293.000

-

-


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Maluku Utara adalah : 1) Masih adanya kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah 2) Permasalahan kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi masyarakat, dan sanitasi lingkungan di wilayah terpencil dan kepulauan yang belum teratasi secara maksimal 3) Munculnya beban ganda penyakit, yaitu prevalensi penyakit infeksi menular masih tinggi, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan kasus penyakit-penyakit tidak menular. 4) Meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang di masyarakat. 5) Upaya untuk mencapai sasaran Millenium Development Goal’s (MDG’s) memerlukan kerja keras dalam pelaksanaannya. 6) Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan baik dari segi jumlah, jenis, mutu, distribusi, serta mutasi yang begitu cepat. 7) Sarana dan prasarana pendukung masih belum memadai khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah-daerah terpencil dan kepulauan 8) Sistem informasi kesehatan yang belum tertata dengan baik 9) Letak geografis wilayah Provinsi Maluku Utara yang merupakan kepulauan

sehingga

dalam

pelaksanaan

program

kegiatan

memerlukan sumberdaya yang lebih besar. 10) Keterbatasan akses dan tingginya biaya transportasi khususnya untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan kepulauan



Untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kesehatan di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut : 1) Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap pembangunan bidang kesehatan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2) Adanya kebijakan pengangkatan tenaga kesehatan PTT daerah (kabupaten) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis terutama pada kabupaten/kota yang masih kekurangan tenaga kesehatan strategis. 3) Adanya kebijakan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis di kabupaten melalui program PIDI, serta upaya kontrak tenaga dokter spesialis

untuk

kabupaten/kota

memenuhi yang

kebutuhan

masihsangat

pada

kekurangan

rumah tenaga

sakit dokter

spesialis. 4) Adanya dukungan alokasi anggaran untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. 5)

Adanya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) dari Pemerintah Pusat untuk peningkatan sarana fisik dan peralatan

kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di

Provinsi Maluku Utara. 6)

Adanya

Dana

Bantuan

Operasional

Kesehatan

(BOK)

untuk

Puskesmas dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan yang optimal 7) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. 8) Pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

dasar

gratis

bagi

seluruh

penduduk di Provinsi Maluku Utara. 9)

Adanya dana alokasi desa, yang diharapkan dapat berperan pada pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat serta perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Identifikasi permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara adalah dengan menganalisa capaian program, capaian SPM dan capaian komitmen global berdasarkan targettarget

indikator

permasalahan

kinerja

program

yang

telah

ditetapkan.

Beberapa

pokok berdasarkan tugas dan fungsi yang di identifikasi

yaitu:: 1. Upaya Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak. Angka Kematian Ibu masih jauh dari target MDGs tahun 2015, yaitu mencapai 295 per 100.000 kelahiran hidup ( 43 kematian). Meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan yang belum signifikan, demikian pula jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih cenderung cukup rendah. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum

memadai, akses

transportasi yang masih terbatas di daerah terpencil kepulauan, faktor sosial budaya, dan kondisi ibu hamil yang tidak sehat serta faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu perdarahan post partum, eklamsi, infeksi, dan abortus. Penyebab ini dapt diminimalisir dengan perbaikan kualitas antenatal care. Kematian Bayi dan Balita. Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) cenderung masih tinggi. Hingga tahun 2014, kematian bayi masih mencapai 17 per 1.000 kelahiran hidup (243 kematian) dan kematian balita sebanyak 32 orang.

Penyebab kematian anak

disebabkan oleh asfiksia, BBLR, sepsis, TN dan penyakit menular. Hal tersebut mencerminkan kualitas pelayanan balita dan ibu yang belum memadai, kondisi lingkungan yang buruk, perilaku hidup sehat, serta



keadaaan sosial ekonomi yang masih perlu ditingkatkan, serta adanya kecenderungan peningkatan kehamilan pada usia muda. Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu dan anak khususnya bidan, masih belum terpenuhi baik dari segi jumlah, distribusi maupun kompetensinya. Selain itu sarana dan prasarana bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak juga masih belum mencukupi, bidan kit yang belum tersedia bagi semua bidan khususnya bidan di desa, puskesmas PONED dan RS PONEK yang belum mencukupi baik dari segi jumlah maupun kualitas pelayanan, serta perlunya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja putri. Peningkatan peserta KB cukup berperan dalam penurunan kematian ibu dan anak, namun demikian perlu digalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, selain itu perbaikan kondisi kesehatan ibu hamil perlu didukung dengan pemberian paket makanan tambahan tinggi kalori, protein dan mikronutrien. Selain itu, perlunya integrasi program imunisasi, dan upaya pengendalian penyakit dalam upaya menurunkan kesakitan ibu dan balita terhadap penyakit menular. Gizi Masyarakat. Perkembangan masalah gizi di Maluku Utara semakin menghadapi tantangan yang kompleks. Selain masalah kekurangan gizi yang masih tinggi, masalah kelebihan gizi juga cenderung mengalami peningkatan yang harus ditangani dengan serius. Hasil Riskesdas 2013, menunjukkan prevalensi gizi buruk mencapai 9,2%, kelahiran dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) masih mencapai 11,6% serta adanya kecenderungan jumlah bayi lahir pendek ( <48 cm) yang cukup banyak di Maluku Utara yaitu mencapai 22,3% dan prevalensi gizi lebih yang mencapai 3,4%, dan balita pendek sebanyak 7,3%.

Sedangkan

berdasarkan data program pada tahun 2014 dilaporkan prevalensi gizi kurang masih mencapai 19% yang masih jauh dari target nasional yaitu <15%. Cukup tingginya jumlah balita pendek (stunting) perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kondisi ini merupakan akibat kekurangan



gizi kronis yang antara lain disebabkan oleh kemiskininan dan pola asuh yang tidak tepat. Masalah gizi di Maluku Utara tidak hanya pada balita, tetapi beban ganda masalah gizi mulai terlihat dengan kecenderungan tingginya prevalensi obesitas pada dewasa. Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi obesitas pada dewas mencapai 11,5%, dimana pada wanita mencapai 25,6% dan pria mencapai 11,5%. Mencermati hal tersebut maka perlu ditingkatkan upaya promotif dengan mengedepankan pendidikan gizi seimbang dan penerapan PHBS khususnya pada tatanan rumah tangga. Usia Sekolah dan Remaja. Untuk masalah kesehatan remaja, menjadi fokus perhatian adalah status gizi remaja. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi remaja usia 13-15 tahun yang pendek dan sangat pendek mencapai 37,7% dan pada usia 16-18 tahun sebesar 34,5%. Selain itu, obesitas pada usia 13-15 tahun mencapai 7,2% dan usia 16-18 tahun adalah 5%. Pelaksanaan UKS harus digalakkan di setiap sekolah dan madrasah, mengingat UKS merupakan wadah startegis dalam menanamkan pentingnya kesehatan sejak usia dini yang akan jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit besar dan berbampak jangka panjang. Untuk itu, UKS harus menjadi upaya wajib yang dilaksanakan oleh Puskesmas.

Demikian pula peningkatan kuantitas dan kualias

Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja yang menjangkau remaja di sekolah dan di luar sekolah. Penyakit Menular. Untuk penyakit menular, prioritas masih tertuju pada penyakit malaria, tuberculosis, HIV/AIDS, termasuk pula neglected diseases yaitu kusta dan filariasis. Kecenderungan API malaria masih cukup tinggi yaitu mencapai 4,1, meskipun pada beberapa kabupaten/kota telah berhasil menurunkan API secara signifikan. Potensi menuju Maluku Utara eliminasi malaria cukup besar. Peran malaria center di kabupaten/kota yang secara aktif



menggerakkan upaya pengendalian malaria serta adanya pelaksanaan kegiatan inovatif antara lain dengan impelemtasi kegiatan berbasis participatory learning and action (PLA)

yang merupakan upaya

memerangi malaria dengan menggerakkan sumderdaya masyarakat. Keberhasilan penurunan prevalensi malaria melalui kegiatan PLA kemudian diadopsi oleh program lainnya antara lain program TB dan HIV. Hingga tahun 2014, prevalensi TB masih cukup tinggi yaitu 145 per 100.000 penduduk, dengan CNR mencapai 55%, selain itu tantangan utama dalam pengendalian TB adalah ketersediaan obat TB dan kepatuhan

berobat

penderita

yang

kemudian

berdampak

pada

meningkatnya jumlah pasien resisten obat. Hingga tahun 2014, jumlah penderita HIV/AIDS

menunjukkan peningkatan dan mencapai 463

penderita, dengan hanya sebanyak 22% yang mendapatkan pengobatan ARV. Upaya-upaya pengendalian penyakit menular sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendukung termasuk ketersediaan tenaga yang berkompeten. Keterbatasan dukungan logistik, mikroskop, tenaga terlatih termasuk tingginya mutasi tenaga terlatih seringkali menjadi tantangan dalam upaya pengendalian penyakit. Penyakit Tidak Menular. Kecenderungan penyakit menular terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit menular telah menjadi beban utama, namun disisi lain prevalensi penyakit tidak menular cenderung meningkat signifikan. Penyakit tidak menular utama dengan prevalensi tinggi di Maluku Utara menurut Riskesdas 2013 antara lain asma

5%, PPOK 5,2%, kanker 1,2%, diabetes 3,4%,

hipertiroid 0,2%, jantung koroner 1,9%, gagal ginjal 0,2% dan hipertensi 21,2%.

Selain itu jumlah perokok terutama perokok usia dini juga

mengalami peningkatan, Riskesdas 2013 menunjukkan proporsi perokok umur >10 tahun baik perokok setiap hari maupun perokok kadangkadang adalah 32,1%.

Penyakit tidak menular merupakan kondisi

terminal yang baru tampak ketika keadaan penderita sudah


pada


kondisi yang memerlukan penangangan khusus dengan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan secara proaktif antara lain dengan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). Posbindu merupakan upaya yang mengedepankan promotif preventif dalam monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular di masyarakat. Penyehatan

Lingkungan.

Upaya

penyehatan

lingkungan

telah

menunjukkan peningkatan keberhasilan, meskipun tantangan dalam penyehatan lingkungan masih cukup besar khususnya dalam upaya pemenuhan sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan. Kesehatan Jiwa. Permasalahan kesehatan jiwa cenderung cukup besar di Maluku Utara dan menimbulkan beban kesehatan dan ekonomi yang cukup berat. Data dari Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi gangguan jiwa berat di Maluku Utara sebanyak 1,8% dan gangguan mental emosional sebanyak 5,8%, hal tersebut menunjukkan sekitar 96.000 penduduk Maluku Utara menderita gangguan jiwa. Selain itu penanganan penderita gangguan jiwa di Maluku Utara belum dilakukan dengan baik, hal tersebut tampak dengan cukup tingginya riwayat pemasungan yatu 10,7% di perkotaan dan 18,2% di pedesaaan. Tingginya penderita gangguan jiwa di Maluku Utara mengindikasikan pentingnya upaya penanganan secara tepat dan berkesinambungan, untuk itu dipandang perlu adanya Rumah Sakit Jiwa di Maluku Utara selain pengembangan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat yang ujung tombaknya adalah puskesmas yang berkolaborasi dengan masyarakat. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 telah terjadi peningkatan jumlah puskesmas menjadi sebanyak 132 buah yang 28 buah (21%) merupakan puskesmas perawatan. Namun demikian, peningkatan jumlah puskesmas belum diimbangi dengan peningkatan kuantitas jaringannya antara lain pustu



dan polindes. Untuk pelayanan kesehatan rujukan, telah tersedia rumah sakit di seluruh kabupaten/kota kecuali di Kab. Pulau Taliabu. Selain itu, dalam upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan maka telah dibentuk sistem rujukan gugus pulau serta penetapan beberapa rumah sakit kabupaten sebagai pusat rujukan regional. Meskipun jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan telah meningkat, akan tetapi tidak disertai dengan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini

disebabkan

oleh

kurangnya

fasilitas

yang

tersedia,

kurang

lengkapnya obat, sarana dan alat kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, termasuk kompetensi petugas kesehatan yang sesuai standar. Masalah-masalah tersebut tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya akreditasi puskesmas dan rumah sakit dalam era pelaksanaan JKN. Selain itu belum tersedianya pusat pelayanan kesehatan rujukan di Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara yang merupakan posisi strategis dalam pelayanan kesehatan rujukan di Pulau Halmahera, serta belum tersedianya Rumah sakit Jiwa di Maluku Utara sesuai dengan amanah Undang-undang kesehatan jiwa tahun 2014. 2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum maksimal dalam meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku aktif dan mandiri dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah, demikian pula pelaksanaan desa

siaga

belum

terintegrasi

sehingga

tidak

maksimal

dalam

pencapaian tujuan. Persentase rumah tangga yang mempraktekkan PHBS baru mencapai 26,2% (Riskesdas 2013). Hal lain yang membuat tidak maksimalnya pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan dan



sinergitas lintas sektor dalam upaya pembangunan kesehatan yang terkesan masih belum terintegrasi dengan baik. 3. Aksesibilitas serta Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Aksesibiltas obat ditentukan oleh ketersediaan obat bagi pelayanan kesehatan. Pada tahun 2014, tingkat ketersediaan obat dan vaksin hanya mencapai 81,6%. Kendala yang dihadapi tidak hanya dalam pengadaan obat dan perbekalan kesehatan melalui prosedur

e

catalogue, tetapi adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten yang mencerminkan belum optimalnya manajemen logistik obat dan vaksin. Untuk itu perlu didorong pemanfaatan sistem pengelolaan logistik online serta skema redistribusi obat dan vaksin antar kabupaten/kota yang fleksibel dan akuntabel.

Tantangan lain yang dihadapi adalah

pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya belum sesuai standar. 4. Sumber Daya Manusia Kesehatan Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan. Selain itu masih terbatasnya kapasitas tenaga kesehatan yang sesuai standar kompetensi khususnya tenaga kesehatan pada pelayanan dasar dan rujukan. Belum tersedianya Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan di Maluku Utara sebagai salah satu sarana utama dalam upaya peningkatan kapasitas petugas kesehatan di Provinsi Maluku Utara. 5. Pembiayaan Kesehatan Hingga tahun 2014, dukungan anggaran untuk sektor kesehatan

dari

APBD belum sesuai amanah Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu sebesar 10% dari total APBD diluar gaji. Tantangan lain dalam penganggaran sektor kesehatan adalah proporsi anggaran untuk kuratif dan rehabilitatif cenderung lebih tinggi daripada anggaran promotif dan preventif yang merupakan nilai investasi untuk menjaga masyarakat yang sehat agar tidak jatuh sakit. Selain itu postur anggaran



kesehatan

pada

Dinas

Kesehatan

juga

masih

terbebani

oleh

pembiayaan sarana dan prasarana kesehatan yang cenderung masih terbatas. Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai pembiayaan kesehatan dalam era JKN dimana pemerintah daerah berkewajiban mendukung integrasi Jamkesda ke JKN untuk itu dukungan dana APBD diperlukan dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin tidak mampu. 6. Manajemen, Regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan Masih terbatasnya dukungan manajemen dalam peningkatan cakupan program kesehatan termasuk Good Governance. Permasalahan utama yang dihadapi dalam perencanaan kesehatan adalah kurang tersedianya data informasi yang memadai, sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Lemahnya

kompetensi

tenaga

sumberdaya

aparatur

perencana

kesehatan, tindak lanjut hasil system pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan sebagai input dalam penyusunan perencanaan, belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, serta permasalahan juga muncul karena belum adanya mekanisme yang dapat menjamin keselarasan dan keterpaduan antara rencana dan anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Masalah manajemen lainnya yaitu belum adanya Sistem Kesehatan Provinsi Maluku Utara sebagai acuan dalam pengembangan dan pelaksanaan

pembangunan

kesehatan

di

Maluku

Utara.

Masih

terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan data kesehatan serta administrasi dan hukum kesehatan. 7. Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung pengambilan kebijakan strategis belum dilakukan oleh daerah. Kajian perencanaan dan kebijakan masih bertumpu pada hasil riset nasional dan hasil riset oleh lintas sektor.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sesuai dan selaras sebagimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara dengan Visi Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019 yaitu: Membangun Maluku Utara dengan CINTA. Penjabaran visi tersebut sebagai berikut: 









Membangun Maluku Utara Cerdas mengandung arti mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul, amanah dan berdaya saing melalui pendidikan dan kesehatan. Membangun Maluku Utara Indah mengandung arti mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pembangunan melalui distribusi sumberdaya secara adil dan merata. Membangun Maluku Utara Nikmat mengandung arti mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah serta integrasi wilayah kepulauan. Membangun Maluku Utara Taqwa mengandung arti mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Utara yang beragama, beradab, berbudaya dan bermartabat. Membangun Maluku Utara Aman mengandung arti mewujukan penyelanggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan melayani.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 5 (lima) misi pembangunan yang diterjemahkan dari kata ‘CINTA’ guna merealisasikan apa yang dinyatakan dalam visi pembangunan sebagai berikut : 1. Membangun Masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri (Misi Cerdas); 2. Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan (Misi Indah); 3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat); 4.

Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi Taqwa);



5.

Memperbaiki Tatakelola Pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa (Misi Aman). Pembangunan kesehatan termuat termuat pada misi pertama, yaitu

misi CERDAS dimana diharapkan gerak langkah pembangunan kesehatan akan

membawa

perubahan

dalam

peningkatan

derajat

kesehatan

masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat di Maluku Utara yang antara lain akan tercermin pada peningkatan IPM. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka perlu ada kerangka yang jelas terkait tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan berjalan terarah. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi, khususnya misi pertama adalah kemudian diterjemahkan dalam dua tujuan dan sasaran yaitu 1) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 2) Mewujudkan

pelayanan

kesehatan

tingkat

dasar

dan

lanjutan

yang

mendukung pelayanan kesehaan di kabupaten/kota, dengan sasaran pokok yang akan dicapai dalam bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Tahap

Kedua,

yang

ada

keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yaitu: 1. Terwujudnya

derajat

kesehatan

masyarakat

yang

lebih

baik

dan

memenuhi standar. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan lanjutan yang mendukung pelayanan kesehatan di Kabupaten/kota. Adapun faktor pendorong pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala daerah diantaranya : 1. Meningkatnya persentase anggaran kesehatan dalam APBD Provinsi Maluku Utara yaitu rata-rata 6% dari anggaran APBD Provinsi serta



adanya dukungan pembiayaan lainnya baik dari APBN, PHLN maupun dari pihak Swasta melalui dana CSR. 2. Meningkatnya sumber daya sarana kesehatan meskipun masih dalam jumlah terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas yang antara lain ditandai dengan bertambahnya jumlah puskesmas dan jaringannya serta peningkatan status puskesmas dari puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap dan puskesmas mampu PONED. 3. Adanya upaya pemenuhan tenaga kesehatan strategis baik dokter, bidan dan perawat, antar lain dengan adanya program pendidikan bidan bagi masyarakat miskin yang menjaring melanjutkan

anak daerah

pendidikan ke Poltekkes Ternate

untuk dapat

dalam pendidikan

kebidanan jenjang Diploma 3 yang nantinya akan menjadi Tenaga Kesehatan terampil / Bidan Mandiri di daerah asal, adanya kerjasama PIDI untuk pemenuhan kebutuhan tenaga spesialis di rumah sakit kabupaten/kota. 4. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan pelayanan kelas III di Rumah Sakit bagi seluruh penduduk di wilayah Provinsi Maluku Utara, sehingga terlayani tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. 5. Terpenuhinya pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang diterjemahkan menjadi Jaminan Kesehatan Semesta Maluku Utara. 6. Adanya keterlibatan kerjasama dan kontribusi lintas sektor khususnya pihak swasta pengelola pertambangan dalam pembangunan kesehatan melalui peningkatan alokasi bantuan melalui dana CSR.



Sedangkan faktor penghambat pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan misi Kepala daerah diantaranya : 1. Belum terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata yang ditunjang oleh tenaga kesehatan profesional terutama di daerah yang tertinggal dan sangat terpencil 2. Belum maksimalnya pencapaian cakupan program kesehatan secara menyeluruh, baik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), target MDGs, serta indikator kinerja utama lainnya. Hal ini perlu peningkatan kemampuan aparatur tekhnis dan manajerial pada semua tingkatan. 3. Belum maksimalnya peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang, hal ini perlu adanya penunjang

pendapatan perkapita bagi masyarakat dan menggalakkan promosi arti berprilaku hidup bersih dan sehat. 4. Belum tercukupinya secara menyeluruh penempatan dan pendistribusian tenaga kesehatan berdasarkan analisis kebutuhan tenaga. 5. Adanya kondisi geografis yang sulit dan terpencil sehingga pelayanan kurang maksimal dilaksanakan. 6. Belum terlaksananya pengembangan Desa siaga karena

sebagian

besar Desa Siaga belum memiliki Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan masih terbatasnya jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan PONED. 7. Perlunya perbaikan Gizi untuk difokuskan pada kelompok sasaran wanita usia subur, ibu hamil dan anak sampai usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas generasi yang akan datang.



8. Perlunya penguatan dan pemerataan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang meliputi penguatan kapasitas tenaga pengelola data, pembenahan manajemen data, pengembangan sarana dan jaringan, serta integrasi bank data pada semua tingkat manajemen institusi kesehatan. 9. Perlunya peningkatan kerja sama lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan

monitoring

program/kegiatan

karena

masalah

kesehatan tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan tetapi perlu keterlibatan sektor lainnya.

10. Perlunya

keterpaduan

lintas

program

lingkup

kesehatan

dalam

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan monev program/kegiatan sehingga integrasi program dapat berjalan dan diharapkan dapat menunjang pencapaian target program secara tepat sasran dan efektif.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Gambaran kondisi umum secara nasional pembangunan kesehatan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per propinsi di Indonesia berkisar antara 64 sampai 77,03, pada tahun 2013 IPM untuk Indonesia sebesar 71,17 ini berarti menurut klasifikasi WHO Indonesia berada dalam kategori IPM sedang. Pada tahun 2013 IPM nasional telah mencapai 73,81 sedangkan IPM Maluku Utara masih berada pada peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia dengan angka IPM sebesar 70,63. Umur harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia telah mengalami kenaikan dari 68,6 tahun pada tahun 2010 menjadi 69 tahun pada tahun 2013. Hingga tahun 2013 UHH Maluku Utara mencapai 66,65 tahun. Selain itu berdasarkan hasil Riskesdas 2013, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Provinsi Maluku Utara berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi, sedangkan untuk IPKM kabupaten/kota di Maluku Utara sebagian besar mengalami penurunan,



hanya Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Utara yang peringkat IPKM nya naik yaitu masing-masing pada posisi 220 dan 159. Grafik 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,00 70,50

70,63

70,00 69,98

69,50 69,47

69,00 68,50

69,03 68,63

68,00 67,50 2009

2010

2011

2012

2013

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2014

Pencapaian cakupan target indikator program sebagaimana yang termuat pada Renstra Kementerian Kesehatan RI masih belum mencapai target yang ditetapkan. Secara nasional, hingga tahun 2013 Angka Kematian Ibu (AKI) masih sangat tinggi yaitu 359 per 100.000 KH (SDKI 2012), 346 per 100.000 KH (SP 2010). Angka ini masih jauh dari target MDGs yaitu menurunkan ¾ pada tahun 2015 dibandingkan tahun 1994 yaitu sebesar 105 per 100.000 KH. Demikian pula kecenderungan serupa tampak pada masih tingginya AKB secara nasional mencapai 32 per 100.000 KH. Peningkatan gizi masyarakat khususnya pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan balita masih memerlukan perhatian khusus, hal tersebut tampak dari Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita cenderung masih cukup tinggi. Hingga tahun 2014, prevelensi gizi kurang di Indonesia mencapai 19,6 dan prevalensi stunting 32,9% pada anak baduta dimana capaian ini masih sangat jauh dari target MDGs yaitu 3,6%. Disisi lain mulai tampak kecenderungan munculnya masalah gizi lebih pada balita khususnya di daerah perkotaan. Data tersebut menunjukkan bahwa gizi kurang dan stunting masih merupakan masalah gizi masyarakat yang utama.



Pada upaya penanganan penyakit tampak penyakit menular masih memerlukan perhatian terutama penyakit malaria, TB, HIV dan kusta serta beberapa penyakit menular lainnya. Secara nasional prevalensi TB hingga tahun 2014 mencapai 297 per 100.000.

Dalam satu dekade terjadi

perubahan pola penyakit, yang sebelumnya hanya penyakit menular yang menjadi masalah utama kesehatan masyarakat, saat ini prevalensi penyakitpenyakit tidak menular cenderung menunjukkan peningkatan, demikian pula pola penyebab kematian mulai bergeser dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Penyakit-penyakit tidak menular tersebut antara lain prevalensi penderita tekanan darah tinggi sebesar 25,8%, prevalensi obesitas pada dewasa mencapai 28,9%, serta adanya kecenderungan peningkatan usia perokok pemula yang tampak dari prevelensi penduduk usia 15 tahun yang merokok yaitu sebesar 15%. Selain perhatian pada upaya pencegahan dan penanganan penyakit, pemerintah pusat juga berupaya meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu khususnya kepada masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang berada di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan jumlah puskesmas dan rumah sakit terakreditasi. Upaya penyediaan tenaga kesehatan juga merupakan perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Pemenuhan tenaga kesehatan strategis khususnya di pada daerah DTPK dilakukan antara lain dengan penempatan tenaga PTT, pemberian beasiswa tugas belajar serta pelaksanaan internship. Selain itu, mengingat pentingnya peran data dan informasi maka Kementerian Kesehatan juga memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan kualitas Sistem Informasi Kesehatan (SIK), antara lain dengan penguatan regulasi, kapasitas pengelola data, serta pemenuhan infrastruktur pendukung.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung tawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga. Dalam

penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan

dapat

bersinergi secara dinamis dengan instansi lainnya seperti: Pendidikan, Perekonomian, Ketahanan Pangan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, BKKBN, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Sosial, TNI/POLRI, Kementerian

serta sektor terkait

lainnya. Dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada, diantaranya faktor sosial ekonomi yang menentukan situasi dimana masyarakat tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap penyakit dan komplikasinya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pencapaian target. Hubungan antara status sosial ekonomi dan kesehatan berlaku secara universal. Tingkat kematian dan tingkat kesakitan secara konsisten didapatkan lebih tinggi pada kelompok dengan sosial ekonomi rendah. Perlu upaya sungguh-sungguh dalam

rangka

mengurangi

disparitas

masyarakat

terhadap

akses

pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial, dan pelayanan publik. Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya proaktif tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul dan



mencegah hilangnya produktifitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah. Perlu juga diperhatikan adanya perkembangan lingkungan strategis baik

dalam

lingkup

mempengaruhi

Provinsi,

Kecamatan

penyelenggaraan

dan

pembangunan

Desa

yang

Kesehatan.

akan Pada

umumnya masyarakat Maluku Utara bertempat tinggal di daerah pesisir pantai di kepulauan dan daerah terpencil. Selain itu sebagai daerah yang sedang giat membangun maka pesatnya proses pembangunan tentunya berdampak

pada

perubahan

pembangunan

pusat

penambangan,

reklamasi

lingkungan,

pemukiman, kawasan

pembukaan

pembukaan pantai

untuk

hutan

hutan

untuk

untuk

areal

dijadikan

kawasan

perdagangan, belum lagi tingginya migrasi penduduk pada pusat-pusat perekonomian baru yang tentunya juga berdampak pada ekplorasi sumber daya alam yang tersedia serta bertambahnya volume sumber bahan pencemar. Disparitas status kesehatan antar pedesaaan dan perkotaan serta antar wilayah masih cukup tinggi. Capaian data program sebagian besar menunjukkan kesenjangan pencapaian antar kabupaten/kota yang cukup signifikan. Hal tersebut selain menunjukkan distrubsi sumberdaya yang tidak merata, juga memerlukan perhatian khusus oleh provinsi dan pemerintah pusat dalam mempercepat kemajuan kabupaten/kota yang masih tertinggal dalam mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) yang menargetkan bahwa hingga tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah

tercakup

dalam

JKN

(Universal

Health

Coverage).

Dengan

diberlakukannya JKN menuntut peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. untuk itu maka pemerintah provinsi berkewajiban mendorong percepatan integrasi jamkesda kabupaten/kota menuju JKN. Pada bulan Januari 2014 telah di sahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan berdasarkan dasar huukum tersebut maka setiap desa akan mendpatkan kucuran dana yang cukup besar yaitu 1 Milyar per



desa setiap tahunnya. Anggaran ini cukup berperan dalam upaya peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

desa.

Dan

pada

akhirnya

diharapkan dapat berdampak pada peningkatan PHBS dan pengembangan UKBM di desa. Perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah semakin memperkuat peran provinsi, yang selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah kerja bagi Gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat. Pengawasan

pelaksanaan SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi semakin baik dengan mekanisme monotoring yang lebih tepat. 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis Untuk Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan Provinsi Maluku Utara didapatkan dari hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014 adalah : 1. Upaya Kesehatan Masyarakat Secara umum upaya kesehatan masyarakat telah menunjukkan capaian yang diharapkan, namun demikian dalam upaya meningkatkan akses pelayanan yang berkualitas masih perlu peningkatan capaian seperti jumlah puskesmas yang memenuhi standar sarana dan prasarana peralatan baru mencapai 76 (58%) puskesmas dari total 132 puskesmas hingga tahun 2014. Selain itu pembenahan manajemen puskesmas juga memerlukan

perhatian

khusus

dalam

upaya

persiapan

akreditasi

puskesmas sesuai arah kebijakan kementerian kesehatan. Riskesdas 2013, menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan fasilitas kesehatan disekitar tempat tinggal mereka, terutama masyarakat pedesaan masih banyak yang belum mengetahui keberadaan posyandu, poskesdes dan polindes di sekitar tempat tinggal mereka. Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil, tertinggal

dan


kepulauan.

Riskesdas

2013

menunjukkan

untuk


menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan masih banyak masyarakat yang harus menempuh lebih dari 1 moda transportasi, yaitu untuk mendapat pelayanan rujukan sebanyak 17,5% dan untuk fasilitas pelayanan dasar sebanyak 7,8%. 2. Kesehatan Ibu dan Anak Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak masih mengahadapi tantangan yang sangat besar, terlihat pada masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan hasil olah SP 2010 di Maluku Utara AKI masih mencapai 387 per 100.000 KH. Kematian neonatal mencapai 37 per 1.000 KH dan Angka Kematian Bayi mencapai 62 per 1.000 KH (SDKI, 2012). Demikian pula Riskesdas 2013 menunjukkan AKB di Maluku Utara masih mencapai 62 per 1.000 KH dan Angka Kematian Neonatal masih mencapai 37 per 1.000 KH kelahiran hidup. Pada Riskesdas 2013 juga dapat terlihat beberapa indikator capaian program kesehatan ibu dan anak antara lain cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang hanya mencapai 60,6% dari target 80%, cakupan pelayanan antenatal (K4) dengan pencapaian 44,5% dari target 90%, cakupan pelayanan nifas hanya mencapai 18,5% dari target 85%, dan cakupan kunjungan neonatal hanya mencapai 27,6%, kunjungan neonatal lengkap mencapai 22,7%. Berdasarkan data program diketahui cakupan kunjungan neonatus dengan komplikasi yang ditangani hanya mencapai 16% dari target 75%, cakupan komplikasi kebidanan ditangani mencapai 48%, cakupan kunjungan bayi 83%, cakupan pelayanan balita mencapai 80%. 3. Upaya Kesehatan Perorangan Upaya

kesehatan

perorangan

menunjukkan

peningkatan

sebagaimana diharapkan. Hampir seluruh kabupaten/kota telah tersedia rumah sakit umum, meskipun demikian ketersediaan tenaga dokter baik dokter umum dan dokter spesialis masih menjadi tantantang yang cukup besar.

Untuk peningkatan jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pelayanan rawat inap


dari 15 pada tahun 2011 meningkat jadi 21


puskemas hingga tahun 2013. Selain itu jumlah puskesmas yang mampu PONED meningkat dari 15% pada tahun 2011 menjadi 27% pada 2013. Selain itu sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik tingkat dasar maupun lanjutan dimana saat ini belum ada puskesmas yang terakreditasi demikian pula untuk rumah sakit hanya rumah sakit provinsi yang telah terakreditasi. Untuk itu peran provinsi dimasa depan sangat diharapkan dalam mendukung akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program pencegahan dan pemberantasan penyakit juga masih menghadapi tantangan yang besar. Selain masih tingginya prevalensi penyakit menular, juga terjadi transisi pola penyakit dengan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular. Penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol di Provinsi Maluku Utara terutama TB, Malaria, HIV dan Kusta. Penemuan kasus HIV/AIDS meningkat dengan meningkatnya out reach. Hingga tahun 2014 jumlah penderita HIV terdeteksi sebanyak 247 orang dan penderita AIDS ditemukan

sebanyak

165

orang.

Case

Notification

Rate

(CNR)

tuberkulosis paru mencapai 149 pada tahun 2013, dan succes rate sebesar 64%. Tantangan lainnya yang dihadapi dalam penanggulangan penyakit tuberculosis adalah tingginya prevalensi TB pada anak yaitu mencapai 6,1 dan adanya indikasi peningkatan TB resisten obat (TB MDR). Untuk itu perlu perhatian lebih pada upaya deteksi tuberkulosis paru dan juga keberhasilan pengobatannya. Ketersediaan reagen, petugas terlatih, pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) ditingkat pelayanan primer harus diperhatikan. Untuk Malaria, ada kecenderungan terjadi resistensi di daerah endemis, perlu peningkatan upaya promotif dan preventif serta kerja sama sektor terkait. Hingga tahun 2013 API di Maluku Utara sebesar 4,51. Prevalensi kusta masih mencapai 5,6 per 10.000 penduduk dengan CDR sebesar 50,1 per



100.000 penduduk. Upaya pelacakan penderita perlu ditingkatkan sehingga dapat mencegah penularan dan kecacatan sedini mungkin. Untuk kasus ISPA khususnya pneumonia pada balita masih memerlukan kerja keras. Hingga tahun 2013 CDR pneumonia pada balita hanya mencapai 5,3% dari target 90% yang harus dicapai. Program penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) perlu menekankan pada upaya penurukan angka kematian akibat DBD melalui upaya promotif dan preventif, antara lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penerapan 3M (menguras, menutup, mengubur). Pada tahun 2013 IR DBD mencapai 14,0 dari target IR nasional ≤ 52/ 100.000 penduduk dengan CFR mencapai 0,6 dari target nasional ≤ 1 %. Selain itu perhatian juga perlu diberikan pada penyelenggaraan sistem surveilans dan kewaspadaan dini. Penyakit rabies juga masih merupakan tantangan kesehatan masyarakat pada beberapa daerah di Maluku Utara. Pada tahun 2013, tercatat lyssa sebanyak 5 orang dan dari 303 kasus gigitan yang mendapatkan vaksin anti rabies hanya sebanyak 295 kasus. Ketersediaan vaksin anti rabies masih menjadi kendala utama dalam penanganan rabies di Maluku Utara. Cakupan peningkatan.

program

Riskesdas

imunisasi 2013

secara

menunjukkan

umum

menunjukkan

cakupan

balita

yang

mendapatkan imunisasi dasar lengkap hanya mencapai 42,1%, cakupan balita yang mendapatkan imunisasi campak mencapai 80,3,%, cakupan HB0 57,3%, BCG 83,6%, DPT-HB 3 68,9%, dan Polio-4 71,9%. Surveilans AFP menunjukkan AFP rate pada tahun 2013 sebesar 4,11 per 100.000 penduduk yang masih lebih tinggi dibandingkan target nasional yaitu <2 per 100.000 penduduk. Program imunisasi secara umum masih perlu perhatian khusus, karena cakupan saat ini hampir merata yang digambarkan melalui persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2013 hanya mencapai 73,2%,



Untuk penyakit tidak menular, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan peningkatan kasus dan penyebab kematian, terutama pada kasus kardiovaskuler (hipertensi), diabetes melitus dan obesitas. Data riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi asma sebesar 5%, PPOK 5,2%, kanker 1,2% diabetes 2,2, hipertensi 21,2% , dan penyakit jantung 1,7%.

5. Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan gizi masyarakat khususnya pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan balita masih memerlukan perhatian khusus, hal tersebut tampak dari Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita cenderung masih cukup tinggi. Pada tahun 2013, prevelensi gizi kurang di Maluku Utara mencapai 15,7% dan prevalensi gizi buruk sebesar 9,2% yang masih sangat jauh dari target MDGs yaitu 3,6%. Disisi lain mulai tampak kecenderungan munculnya masalah gizi lebih pada balita khususnya di daerah perkotaan. Untuk pemberian kapsul vitamin A pada anak balita usia 6–59 bulan sebesar mencapai 64,6% dari target 80 %. Sedangkan cakupan D/S masih sangat rendah yaitu 63% dari target 66%. Keadaan gizi pada wanita usia subur (WUS), ibu hamil, bayi dan anak balita perlu terus ditingkatkan, berdasarkan data Riskesdas 2013 menunjukkan kecenderungan tingginya jumlah bayi BBLR di Maluku Utara yaitu mencapai 10% dan tingginya jumlah bayi yang lahir pendek yaitu mencapai 22,3%. Kedepan perbaikan gizi perlu difokuskan pada kelompok sasaran WUS, ibu hamil dan anak sampai usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas generasi yang akan datang.



6. Kebijakan Pengganggaran Pengganggaran pembangunan kesehatan lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif besar. Alokasi anggaran

untuk

kegiatan program sebaiknya mulai direncanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembiayaan

daerah dan sesuai dengan

kebijakan yang tertuang dalam undang-undang bahwa alokasi biaya pembangunan kesehatan adalah 10% dari total APBD diluar belanja langsung. Berdasarkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan dukungan sumber daya yang lebih besar. Dalam kaitannya dengan pembiayaan kesehatan sejak 3 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun belum memenuhi amanah undang-undang.

7. Sistem Informasi Kesehatan Dalam era teknologi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) saat ini sangat memerlukan penguatan dan untuk Sistem Informasi

baik pada

tingkat pelayanan dasar, rujukan serta pada tingkatan manajemen kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi.

Dengan

penguatan sistem informasi kesehatan pada semua jenjang termasuk perbaikan kualitas pada pencatatan dan pelaporan maka diharapkan terwujud data yang berkualitas dan terkini yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat. Sistem Informasi Kesehatan on-line yang berbasis fasilitas masih harus terus dikembangkan di Provinsi Maluku Utara yang meliputi pengembangan jaringan, input, dan entry point di daerah dan fasilitas kesehatan serta pemanfaatan informasi yang lain.



8. Sumber Daya Kesehatan Untuk program Sumber Daya Manusia Kesehatan

pada tahun

2014 rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memadai. Dalam pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier. 9. Obat dan Perbekalan Kesehatan Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan memenuhi standar WHO, anggaran untuk obat esensiel generik di sektor publik sebesar 14.47% dengan target setara dengan US $2 perkapita. Dalam pengadaan obat sering terkendala sistem pengadaan yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan vaksin. Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah tetapi akses masyarakat terhambat karena kurang memahaminya tentang pemanfaatan obat tersebut sesuai hasil Riskesdas 2013 proporsi rumah tangga yang mempunyai pengetahuan yang benar tentang obat generik hanya mencapai 14,6%, oleh karenanya perlu lebih giat lagi untuk mempromosikan OGB ini dikalangan

masyarakat luas.

Disisi lain, diperlukan intensifikasi upaya-upaya untuk memberikan pengetahuan

kepada

masyarakat

mengenai

bahaya

penggunaan

antibiotik secara bebas, mengingat hasil Riskesdas menunjukkan cukup tingginya proporsi rumah tangga yang menyimpan obat keras dan antibiotik tanpa resep yaitu 82% dan 85,6%. Selain itu masih banyaknya produk alat kesehatan yang belum memenuhi syarat beredar di masyarakat, dan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian yang terlihat dari masih rendahnya cakupan instalasi farmasi rumah sakit yang

memenuhi

standar

dan

capaian

puskesmas

melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar.


yang

mampu


10. Kebijakan dan Manajemen Untuk

Program

Kebijakan

dan

Manajemen

perlu

terus

dikembangkan dan lebih difokuskan utamanya untuk mencapai efektifitas dan

efisiensi

penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan

melalui

penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran. Penguatan perencanaan berbasis data serta pemantauan capaian kinerja termasuk evaluasi program secara terus menerus diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen program.

11. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat masih perlu ditingkatkan

seperti rumah tangga dengan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS). Riskesdas 2013 menunjukkan pencapaian PHBS pada tatanan rumah tangga masih cukup rendah yaitu 26,2%. Indikator lainnya seperti Desa Siaga sampai dengan tahun 2013 sudah mencapai

739 desa/kelurahan (65,40%) dari 1.021 desa se-Provinsi

Maluku Utara.

Untuk Posyandu Pratama ada 279 (18,7%), Posyandu

Madya ada 433 (29%), Posyandu Purnama ada 408 (27,4%) dan Posyandu Mandiri ada 60 (4,03%) dari jumlah 552 posyandu, untuk itu perlu untuk lebih mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pencapaian posyandu tersebut terutama untuk menjadi posyandu Purnama dan posyandu Mandiri. Untuk prilaku perokok harus lebih diberikan perhatian khusus dengan makin mudanya usia awal perokok serta semakin gencarnya iklan rokok. Pencapaian jumlah desa untuk menjadi desa siaga integrasi perlu ditingkatkan, selain itu pengembangan desa siaga yang telah terbentuk juga perlu diperhatikan antara lain disebabkan karena belum semua desa siaga memiliki Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), masih terbatasnya jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan PONED dan perlunya peningkatan mobilisasi ibu hamil untuk bersalin pada tenaga kesehatan



dan upaya peningkatan kualitas Posyandu menjadi Posyandu Purnama dan Mandiri perlu lebih digiatkan. Penyampaian pesan kesehatan utamanya melalui media massa baik cetak maupun elektronik telah dilakukan secara berkala namun perlu penguatan untuk advokasi. Pembangunan kesehatan perlu memberikan penekanan

pada

memberikan

peningkatan

kesempatan

yang

kesetaraan sama

gender

untuk

dalam

rangka

memperoleh

akses,

partisipasi, manfaat dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan perannya dalam pembangunan kesehatan.

12. Lingkungan Sehat

Untuk Program Lingkungan Sehat hingga pada tahun 2013 akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi masih perlu ditingkatkan antara lain melalui pendampingan PAMSIMAS. Persentase rumah sehat mencapai 83,2%, persentase desa yang memfasilitasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) hanya mencapai 25,5% (288 desa dari 1.130 desa), desa STOP BABS masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 9 buah (0,78%). Persentase cakupan keluarga menggunakan air minum layak 12,2% belum tercapai dari target 70%, dan persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat 71,03%, belum mencapai target 70%.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2014 - 2019 4. 1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan pada dasardasar pembangunan kesehatan yaitu perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan untuk mencapai suatu kondisi kesehatan yang baik yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tinginya di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai VISI:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MALUKU UTARA SEHAT SECARA MANDIRI DAN BERKEADILAN’ Visi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara tersebut mengandung makna bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berperilaku sehat serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua penduduk, guna memperoleh derajat kesehatan yang optimal, sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Upaya untuk mencapai masyarakat Maluku Utara sehat yang mandiri dan berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut :



1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pemberdayaan Masyarakat termasuk Swasta dan Masyarakat madani 2. Meningkatkan Peran serta Masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat ). 3. Meningkatkan Pembangunan Prasarana Fisik Kesehatan dan Fasilitas penunjang lainnya 4. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Kesehatan dan sistem Informasi Kesehatan Daerah.

4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan 4.2.1 Tujuan terselenggaranya Pembangunan Kesehatan di Provinsi Maluku Utara Tujuan pembangunan kesehatan di Maluku Utara dijabarkan sebagai berikut : 1. Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat optimal pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle) 2. Mewujudkan penyediaan sarana pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan sesuai standar di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. 3. Melaksanakan penanggulangan dan penanganan masalah kesehatan masyarakat secara dini

4. Memenuhi

kebutuhan

mengakses pelayanan

dasar

seluruh

lapisan

masyarakat

dalam

kesehatan yang berkualitas

Dengan terselenggaranya pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara yang berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut :



a. Pro Rakyat ( Berpihak kepada rakyat ) Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara

selalu

mendahulukan

kepentingan

rakyat

dan

haruslah

menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap penduduk adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

b. Inklusif (kerja sama TIM) Semua program pembangunan kesehatan haruslah melibatkan semua pihak,

karena

pembangunan

kesehatan

tidak

mungkin

hanya

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor,

organisasi

profesi,

organisasi

masyarakat

pengusaha,

masyarakat madani dan lain-lain. c. Responsif Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor

ini

menjadi

dasar

dalam

mengatasi

permasalahan

kesehatan yang ada. d. Efektif Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan harus bertindak cepat dan tepat bersifat efisien. e. Bersih Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.



4.2.2. Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara yang akan dicapai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Menurunnya AKI sebesar 200 per 100.000 KH b. Menurunnya AKB sebesar 28 per 1000 KH c. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%. 2. Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%. b. Meningkatnya dukungan lintas sektor terkait dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan 3. Meningkatnya pengendalian penyakit, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kawasan sehat sebesar 90%. b. Cakupan desa UCI sebesar 100% c. Persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebesar 90%. d. Persentase desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu sebesar 50% 4. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran sebagai berikut : a. Jumlah

puskesmas

yang

terakreditasi

yaitu

sebanyak

100

puskesmas b. Persentase rumah sakit pemerintah yang terakreditasi, yaitu sebesar 100%



c. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan di Sofifi d. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan khusus di Sofifi 5. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang terintegrasi JKN sebanyak 10 kab/kota 6. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Persentase instalasi farmasi sesuai standar sebesar 100% b. Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 95%. c. Persentase Penggunaan Obat Rasional di sarana pelayanan kesehatan sebesar 100% 7. Meningkatnya

jumlah,

jenis,

kualitas

dan

pemerataan

tenaga

kesehatan, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sebesar 100% b. Persentase rumah sakit pemerintah yang memenuhi standar ketenagaan sesuai tipe rumah sakit sebesar 80% c. Persentase tenagakesehatan yang teregistrasi sebesar 100% 8. Mewujudkan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi, dengan sasaran yang ingin dicapai: Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80% 9. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan rujukan di Sofifi Beroperasinya sarana pelayanan kesehatan rujukan di Sofifi 10.

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan khusus di Sofifi Beroperasinya sarana pelayanan kesehatan khusus jiwa di Sofifi



4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan 4.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Arah kebijakan pembangunan Kesehatan Provinsi Maluku Utara sebagaimana dijabarkan pada kebijakan dan strategi daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Utara 2014–2019 yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat Maluku Utara yang ditandai oleh penduduk Maluku Utara yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memilki derajat kesehatan yang setinggi-tinginya di seluruh wilayah Maluku Utara. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan jangka panjang adalah: 1) pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah;

3)

pengembangan

upaya

dan

pembiayaan

kesehatan;

4)

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Untuk itu maka sasaran strategis Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:



NO 1 1.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Menurunnya AKI sebesar 200 per 100.000 KH Menurunnya AKB sebesar 28 per 1000 KH Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%

2.

Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan

Meningkatnya persentase kabupaten kota yang memiliki kebijakan PHBS sebesar 80%

3

Meningkatnya pengendalian penyakit

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kawasan sehat sebanyak 90% Cakupan desa UCI sebanyak 100% Persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebanyak 90% Persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM sebanyak 50%

4

Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah puskesmas terakreditasi sebanyak 100 puskesmas Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi sebnayak 100% Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan di sofifi Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan khusus di sofifi

5

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sebanyak 10 kab/kota

6

7

Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan

8

Meningkatnya system informasi kesehatan yang terintegrasi Meningkatnya akses

9


Meningkatnya dukungan lintas sector terkait dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan

terigrasi JKN

Persentase instalasi farmasi sesuai standar sebesar 100% Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 95%

Persentase pengunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan sebesar 100% Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sebesar 100% Persentase rumah sakit pemerintah yang memenuhi standar ketenagaan sesuai tipe rumah sakit sebesar 80% Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi sebesar 100% Meningkatnya kab/kota yang melaporkan data prioritas tepat waktu Beroperasinya sarana pelayanan kesehatan rujukan di


10

pelayanan kesehatan rujukan di Sofifi Meningkatnya akses pelayanan kesehatan khusus jiwa di Sofifi

sofifi Beroperasinya sarana pelayanan kesehatan khusus jiwa di sofifi

4.3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Kesehatan 4.3.2.a. Arah Kebijakan Untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 serta memperhatikan pencapaian prioritas daerah bidang kesehatan, dan untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efesien maka strategi pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara dalam periode 2014–2019 dilakukan secara terintegrasi dalam focus dan lokus opada kegiatan dengan daya ungkit besar dalam pencapaian pembangunan kesehatan. Arah

kebijakan

pembangunan

kesehatan

Maluku

Utara

yang

berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan kementerian kesehatan, mengacu pada tiga dimensi penting yaitu: 1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) Pelayanan kesehatan primer yaitu puskesmas dan jaringannya memegang peranan

penting

dalam

upaya

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat. Sebagai lini terdepan dalam pelayanan kesehatan, maka puskesmas mempunyai fungsi sebagai Pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya, yaitu: a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat b. Melaksanakan upaya kesehatan perorangan c. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan Untuk penguatan fungsi tersebut, maka dilakukan revitalisasi puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu: 1) Peningkatan SDM, selain upaya pemenuhan tenaga medis, sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi promotif dan preventif pada



pelayanan dasar maka peningkatan SDM akan diutamakan untuk ketersediaan 9 jenis tenaga kesehatan, antara lain: tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, dan analis kesehatan. 2) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas, yang

diarahkan

kesehatan, kemampuan

mutu

untuk

meningkatkan

perencanaan

teknis untuk

di

mutu tingkat

sistem

informasi

puskesmas

dan

pelaksanaan deteksi dini masalah

kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. 3) Peningkatan

pembiayaan,

diarahkan

untuk

memperkuat

pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efesien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan puskesmas. 4) Peningkatan Sistem Informasi,

diarahkan untuk mendapatkan

data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat. 5) Pelaksanaan akreditasi puskesmas, ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan. 2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (continuum of care) Pendekatan ini dilaksanakan melalui cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. 3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan Diarahkan pada program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok beresiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.



B. 2. Strategi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Daerah Bidang Kesehatan, maka pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara dalam periode 2014–2019 akan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : 1. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan status Kesehatan. Mendorong kerjasama antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan; memantapkan peran masyarakat dan pelaku pembangunan kesehatan; meningkatkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat; menerapkan promosi kesehatan yang efektif memanfaatkan agent of change setempat. Fokus dari strategi ini adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. b. Meningkatkan mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung untuk pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). c. Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan menjadi 10% sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. d. Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan untuk kesehatan dari dana alokasi desa sebanyak minimal 5% sesuai kewenangan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah e. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana serta terjadinya wabah/KLB.



f. Meningkatkan keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada sustainability and self belonging program. g. Meningkatkan kerjasama lintas bidang dan lintas program, terutama dalam pertanian, perikanan, perhubungan, perdagangan, perindustrian, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, pengawasan pangan dan budaya.

2. Mendukung Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk layanan rawat inap dan puskesmas mampu PONED dan rumah sakit mampu PONEK yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun pembiayaan; memfokuskan pada upaya percepatan pembangunan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil dan kepulauan agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat (fisik, mental, sosial) dan mengurangi angka kesakitan;

mendukung

akreditasi

puskesmas dan rumah sakit dalam upaya perbaikan mutu pelayanan, menuju inovasi upaya pelayanan kesehatan berkelanjutan, melalui reformasi upaya kesehatan sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang berdayaguna dan berhasil guna. Fokus dari strategi ini adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan

mendorong

meningkatnya jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes / Polindes,dan jaringannya sehingga program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi massal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif sehingga penurunan tingkat kematian bayi dan balita sesuai komitmen global dapat tercapai.



b. Mendukung terlaksananya akreditasi psukesmas dan rumah sakit dalam upaya menjamin tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat c. Mendukung ketersediaan sarana pendukung pada pelayanan kesehatan dasar dan jaringannya misalnya kendaraan roda empat dan roda dua, serta

Puskesmas Keliling

laut (pusling laut) untuk operasional

Puskesmas dengan wilayah pesisir dan kepulauan, serta pelayanan kesehatan khusus Kepulauan misalnya Kapal rumah sakit.. d. Meningkatkan pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan antara lain dengan membentuk laboratorium rujukan provinsi, jaringan laboratorium referensi, jaringan penunjang medik dan lain-lain. 3. Menambah jumlah kompetensi

SDM Kesehatan

yang merata dan

bermutu. Pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, kualitasnya, serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat secara adil, terutama di daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan

daerah

bermasalah

kesehatan;

mengedepankan

upaya

pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang berkualitas dan berdaya

saing

dengan

lebih

memantapkan

Sistem

Mutu

(upaya,

pengawasan, audit), standarisasi dan sertifikasi, serta mempermudah akses SDM kesehatan terhadap

pendidikan dan pelatihan yang

berkelanjutan; mengembangkan kode etik profesi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan diiringi dengan upaya menyejahterakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Kesehatan. Fokus dari strategi ini adalah sebagai berikut : a. Advokasi untuk peningkatan kesejahteraan dan perbaikan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan.



b. Advokasi,

sosialisasi

dan

implementasi

penguatan

peraturan

perundang-undangan dalam aspek standarisasi, akreditasi, sertifikasi kompetensi dan lisensi SDM Kesehatan. c. Peningkatan kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dan organisasi profesi. d. Meningkatkan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan. 4. Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Untuk memantapkan penataan sistem pembiayaan kesehatan kearah kesiapan konsep, kelembagaan dan dukungan terhadap penerapan jaminan kesehatan nasional menuju universal coverage tahun 2019 Fokus strategi ini adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang termaktub dalam Sistem Jaminan Kesehatan Semesta Maluku Utara b. Menyempurnakan dan memantapkan sistem Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran dan penataan administrasi yang transparan dan bersih.



BAB V PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 - 2019

Berdasarkan

Visi,

Misi,

Tujuan,

Strategi

dan

Sasaran

Strategis

sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah programprogram Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Program Kesehatan yang akan dilaksanakan dibagi dalam dua jenis, yaitu Urusan Semua SKPD (Program Generik ) dan Urusan Wajib Kesehatan (Program Teknis), dengan rincian sebagai berikut: 5.1. URUSAN SEMUA SKPD (Program Generik ) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ii. Tujuan Program ini bertujuan meningkatkan dukungan administrasi dalam penyelenggaran manajemen dan operasional pembangunan kesehatan. iii. Sasaran Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

perkantoran

pada

Dinas

Kesehatan Provinsi Maluku Utara. iv. Kegiatan Pokok 1) Penyediaan jasa surat menyurat. 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan. 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor. 5) Penyediaan alat tulis kantor 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7) Penyediaan komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor. 8) Penyediaan makanan dan minuman. 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 11) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur i. Tujuan Program ini bertujuan meningkatkan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur penyelenggara pembangunan kesehatan. ii. Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pembangunan kesehatan. iii. Kegiatan Pokok 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 2) Pengadaan peralatan gedung kantor. 3) Pengadaan meubelair 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 6) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair. 7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Displin Aparatur i. Tujuan Meningkatkan Disiplin Aparatur dalam penyelenggaraan tugas – tugas kedinasan ii. Sasaran Meningkatnya

kemampuan

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pembangunan Kesehatan di Provinsi Maluku Utara iii.

Kegiatan Pokok 1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 2. Penyelesaian Kasus Kepegawaian

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur i. Tujuan Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur penyelenggara pembangunan kesehatan dalam melaksanakan tugastugas kedinasan.



ii. Sasaran Meningkatnya kemampuan, keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara. iii. Kegiatan Pokok 1) Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian 2) Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan.

5.2. URUSAN WAJIB KESEHATAN (Program Teknis) I.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Sasaran program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a) Persentase Instalasi/Gudang farmasi sesuai standar sebesar 100% b) Persentase ketersediaan obat dan Vaksin sebesar 95% c) Persentase Penggunaan Obat rasional di sarana pelayanan kesehatan sebesar 100% Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1). Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan . Out put : Meningkatnya penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Persentase ketersediaan obat dan Vaksin sebesar 95%

2). Peningkatan Pelayanan Kefarmasian. Out put : Meningkatnya Pelayanan Kefarmasian sesuai standar



Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Persentasi/instalasi farmasi/gudang farmasi sesuai standar sebanyak 100% 3). Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Out put : Meningkatnya Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Persentase Penggunaan Obat rasional di sarana pelayanan kesehatan sebesar 100%

II.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Sasaran hasil program Upaya Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah puskesmas terakreditasi sebanyak 100 buah Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1). Peningkatan Kesehatan Masyarakat Out put : Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen puskesmas sebanyak 100%



b). Jumlah kab/kota yang siap akreditasi faskes primer sebanyak 10 kab/kota c).

Jumlah puskesmas yang menerapkan Pelayanan Keperawatan Masyarakat (Perkesmas) sebanyak 132 puskesmas

d). Persentase Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED sebanyak 100%

2). Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Out put : Meningkatnya upaya kesehatan kerja dan olahraga Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah institusi kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dasar dan olahraga 3). Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer Out put : Meningkatnya pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Persentase puskemas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional sebesar 75% III.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran hasil kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan Periaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)



Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1). Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%. 2). Pengembangan Desa Siaga Integrasi Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Persentase Desa Siaga aktif integrasi sebesar 75%. 3) Pembinaan Promosi Kesehatan di Sekolah Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Persentase sekolah yang melaksanakan promosi kesehatan sebesar 80%. 4) Pengembangan Media Promosi dan Sadar Hidup Sehat Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah media promosi kesehatan

IV. Program Pembinaan dan Pengendalian Gizi Masyarakat Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat. Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a. Menurunnya persentase ibu hamil KEK b. Menurunnya persentase balita stunting



Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1). Pembinaan dan Pengendalian Gizi Masyarakat Out put : Meningkatnya penanganan masalah gizi masyarakat dan peningkatan kualitas perbaikan gizi masyarakat Indikator tercapainya sasaran pada tahun 2019 adalah: a). Persentase ibu hamil kurang energi kronik yang mendapat makanan tambahan sebanyak 95% b) Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif sebanyak 50% c) Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) sebanyak 90%

2). Penanggulangan KEP, Anemia, GAKY, Kurang Vit.A dan Zat Gizi mikro lainnya. Out put : Terlaksananya Penanggulangan KEP, Anamia, GAKY, Kurang Vit.A dan Zat Gizi mikro lainnya Indikator tercapainya sasaran pada tahun 2019 adalah: a) Persentase ibu hamil mendapatkan TTD sebanyak 95% b) Persentase remaja putri mendapatkan TTD sebanyak 30% c) Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium sebanyak 85% 3). Penyusunan peta rawan masalah. Out put : Terlaksananya penyusunan peta rawan masalah gizi Indikator tercapainya sasaran pada tahun 2019 adalah: a) Persentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan sebanyak 100% b)

Persentase

sebanyak 100%


kabupaten/kota

yang

melaksanakan

surveilans

gizi


c) Persentase kasus balita gizi kurang/gizi buruk/gizi terlacak dan terlaporkan sebanyak 100%

V. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Sasaran hasil program ini adalah meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kawasan sehat Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : Pengawasan Kualitas Lingkungan Out put : Meningkatnya Penyelenggaraan Kawasan sehat Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat sebesar 90% VI. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sasaran hasil program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular adalah menurunnya angka Kesakitan, Kematian dan Kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Cakupan Desa UCI 2.

Persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap 90%

3. Persentase desa yang melaksanakan posbindu sebanyak 50% Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :



1). Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a) Persentase desa UCI sebesar 100% b) Persentase balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebanyak 90% 2). Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebanyak 75% b) Jumlah kabupaten/kota dengan API <1 per 1.000 penduduk sebanyak 10 kabupaten/kota c) Jumlah kabupaten/kota endemis filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1% d) Persentase kabupaten/kota dengan IR DBD <49 per 100.000 e) Persentase kabupaten/kota yang eliminasi rabies sebesar 85% 3). Pengendalian Penyakit Menular Langsung Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a) Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat sebesar 95% b) Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA+ succes rate minimal 85% c) Persentase angka kasus HIV yang diobati sebesar 55% d) Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia melalui program MTBS sebesar 85%



4). Pengendalian Penyakit tidak menular Out put : Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit tidak menular Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a. Persentase puskemas yang menyelenggarakan pengendalian PTM terpadu sebesar 100% b. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 50% 5). Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Out put : Meningkatnya kualitas kesehatan jemaah haji Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebesar 100% VII. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Sasaran hasil program ini adalah meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Tersedianya sarana pelayanan kesehatan rujukan di Sofifi b). Tersedianya sarana pelayanan kesehatan khusus jiwa di Sofifi



Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan/ kesehatan khusus 2) Penyediaan

sarana

pendukung

pelayanan

kesehatan

rujukan/kesehatan khusus Out put : Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a. Beroperasinya rumah sakit provinsi di Sofifi sebagai pusat pelayanan kesehatan rujukan di Maluku Utara b. Beropreasinya rumah sakit jiwa sebagai pusat pelayanan kesehatan khusus jiwa di Maluku Utara. VIII. Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Sasaran hasil program ini adalah meningkatnya keselamatan dan keterjangkauan pelayanan yang bermutu bagi kesehatan ibu dan anak dan kelompok risti lainnya (continuum of care). Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Persentase persalinan di fasiltas pelayanan kesehatan sebesar 85%

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1) Peningkatan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja Out put : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bayi, anak dan remaja



Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a) Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 90%. b) Persentase kunjungan nenonatus lengkap 4 kali kunjungan sebesar 92% c) Persentase penanganan neonatal komplikasi sebesar 90% d) Persentase kunjungan bayi sebesar 96% e) Persentase pelayanan anak balita sebesar 96% f) Persentase pelayanan anak pra sekolah sebesar 70%

2). Pembinaan Kesehatan ibu dan Reproduksi Out put : Terlaksananya pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi yang berkualitas dalam upaya menurunkan AKI dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan reproduksi Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a) Persentase salinakes oleh nakes terlatih sebesar 90% b) Persentase pelayanan antenatal K1 sebesar 98%

IX.

Program Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan Sasaran hasil program ini adalah meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi sebanyak 10 RS Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan rujukan di Sofifi Meningkatnya upaya pelayana kesehatan khusus jiwa di Sofifi



Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1). Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Out put : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar. Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a. Jumlah RS rujukan regional yang sesuai standar b. Jumlah rumah sakit yang telah memenuhi standar peralatan sesuai kelas rumah sakit c. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukann di sofifi d. Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

pelayanan

kesehatan

khususjiwa di Sofifi e. Terbentuknya BPRS Provinsi f. Persentase RS Pemerintah yang terakreditasi sebanyak 100%

2). Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Out put : Meningkatnya kualitas sarana penunjang medik dan sarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar. Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a. Jumlah laboratorium rumah sakit yang mengikuti PME dengan nilai baik b. Persentase

laboratorium

pelayanan sebesar 100%


kesehatan

aktif

yang

melaksnakan


3). Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik Out put : Meningkatnya kualitas sarana pelayanan keperawatan dan keteknisian medik sesuai standar. Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a) Persentase rumah sakit yang melaksanakan patient safety b) Persentase rumah sakit yang melaksanakan asuhan keperawatan profesional 4). Pembinaan Upaya Kesehatan Jiwa Out put : Meningkatnya

kualitas

sarana

pelayanan

kesehatan

yang

melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar. Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Persentase rumah sakit kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan spesialis jiwa dasar termasuk napza

5). Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Spesialistik / Khusus di DTPK Out put : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan spesialistik

khusus bagi

masyarakat di DTPK Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah pelayanan kesehatan spesialistik/khusus yang diselenggarakan di DPTK



6). Penyelenggaraan Sistem Informasi Rumah Sakit Out put : Meningkatnya akses pelayanan sistem informasi di rumah sakit Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah RS yang menyelenggarakan SIM RS yang akurat dan reliable

X. Program Perencanaan dan Penyusunan Program Kesehatan Sasaran hasil program ini adalah meningkatnya kualitas manajemen kesehatan. Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Jumlah ketersediaan laporan kinerja, perencanaan penganggaran b) Jumlah ketersediaan dokumen evaluasi kinerja dan penganggaran c) Jumlah dokumen perencanaan dan pemanfaatan DAK bidang kesehatan Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Out put : Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kesehatan Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah ketersediaan laporan kinerja, perencanaan penganggaran 2). Monitoring, Evaluasi dan pelaporan program kegiatan SKPD Out put : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan program



Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a) Jumlah ketersediaan dokumen evaluasi kinerja dan penganggaran b) Jumlah dokumen perencanaan dan pemanfaatan DAK bidang kesehatan 3)

Pendampingan Kesehatan Out put :

Penyusunan

Perencanaan

Terlaksananya

sinkronisasi

penyusunan

dan

Penganggaran

perencanaan

dan

penganggaran kab/kota, provinsi dan pusat Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a).

Jumlah

dokumen

laporan

sinkronisasi

dan

penyelarasan

perencanaan penganggaran b). Jumlah dokumen perencanaan dan pemanfataan DAK bidang kesehatan

XI. Program Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sasaran hasil program ini adalah meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Out put : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1) Jumlah penduduk miskin terlindungi melalui jaminan kesehatan 2) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin

XII. Program Pengembangan Data Informasi Kesehatan Sasaran hasil program pengembangan data dan informasi kesehatan adalah terselenggaranya sistem informasi kesehatan yang berkualitas.



Kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1). Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 2). Pengembangan Bank Data Kesehatan Out put : Meningkatnya kualitas sistem informasi kesehatan

Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1) Jumlah dokumen data Informasi yang disajikan 2) Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data prioritas sebesar 80%

XIII. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan. Sasaran hasil program peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan adalah terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan Kesehatan Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Persentase ketersediaan tenaga strategis kesehatan di faskes primer b). Persentase ketersediaan tenaga strategis kesehatan di faskes primer c). Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1). Peningkatan mutu pelayanan. Out put : Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar ketenagaan Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Persentase Puskesmas yang mempunyai tenaga sesuai dengan standar ketenagaan Puskesmas sebesar 100%. b) Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar



XIV.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan. Sasaran hasil program ini adalah peningkatan mutu dan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Jumlah puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga b). Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1). Standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan 2). Pendidikan dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 3). Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Out put : Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar ketenagaan Indikator untuk pencapaian out put tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : a). Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi b). Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan c). Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi

XV. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Sasaran hasil program ini adalah peningkatan meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan hasil riset dibidang kesehatan



Indikator tercapainya sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Jumlah rekomendasi penelitian yang digunakan sebagai dasar kebijakan Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1). Penelitian / Riset / Survey Kesehatan Daerah Out put : Tersedianya dokumen hasil peneltian berbasis spesifik daerah yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan



BAB. VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk Indikator

Kinerja dalam pelayanan kesehatan, secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1. sebagai berikut (terlampir).



BAB VII PENUTUP

Dengan ridho dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 dapat disusun untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Provinsi Maluku Utara yang makin kompleks dan berlangsung cepat . Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara ini diharapkan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 20142019. Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Penerapan nilainilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renstra ini.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

Dr. Idhar Sidi Umar, M.Kes NIP. 19650208 199509 1 001


Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents