Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur BAB I PENDAHULUAN

Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG

A. Pengertian Tugas utama bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah membutuhkan pembangunan yang berkeadilan dan demokrasi secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya menjamin pembangunan yang efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Wujud nyata yang dilakukan pemerintah yaitu dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Regulasi-regulasi tersebut menjadi acuan/pedoman bagi pemerintah daerah melaksanakan perencanaan pembangunan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan sistem pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Bab I Ketentuan Umum). Dari tujuan pembangunan dan pengertian di atas, daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat dengan RPJMD. RPJMD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Oganisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disingkat RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki nilai (value) strategis dan penting, diantaranya: 1. RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye PILKADA. 2. RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD).

1


3.

4.

5.

RPJMD merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan BAPPEDA agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator capaian kinerja yang ditetapkan. RPJMD menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah (PD) dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing. RPJMD menjadi pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang hasilnya identik dengan keberhasilan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa baktinya 5 (lima) tahun.

Nilai tersebut dibangun atas prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi: 1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan 4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adapun tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri atas 7 tahap, yakni: 1. Tahap Pertama : Gambaran Bagan Alir Penyusunan RPJMD; 2. Tahap Kedua : Persiapan Penyusunan RPJMD; 3. Tahap Ketiga : Penyusunan Rancangan Awal RPJMD; 4. Tahap Keempat, : Penyusunan Rancangan RPJMD; 5. Tahap kelima : Pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 6. Tahap Keenam : Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD; 7. Tahap Ketujuh : Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD. Dari tahapan penyusunan RPJMD di atas, maka RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 memiliki beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain: 1.

Tahap Pertama: Gambaran Bagan Alir Penyusunan RPJMD Bagan Alir Penyusunan RPJMD memberikan makna bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki proses yang secara bertahap perlu dilakukan dengan sistematis yang dimulai dari Penyusunan Rancangan Awal sampai dengan Penetapan RPJMD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Gambaran bagan alir penyusunan RPJMD tersebut adalah sebagai berikut:

2


Gambar 1.1 BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN KAUR

Sumber: Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015

2.

Tahap Kedua: Persiapan Penyusunan RPJMD Tahapan persiapan penyusunan RPJMD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RPJMD yang meliputi: (1) Pembentukan Tim Penyusun RPJMD; (2) Orientasi mengenai RPJMD; (3) Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJMD; (4) Pengumpulan Data dan Informasi. 3.

Tahap Ketiga: Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: a. Perumusan rancangan awal RPJMD; dan b. Penyajian rancangan awal RPJMD. 4.

Tahap Keempat: Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan rancangan RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui tiga tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: a. Penyiapan surat edaran kepala daerah, perihal penyusunan rancangan Renstra-PD; b. Verifikasi dan integrasi Renstra-PD menjadi Rancangan RPJMD; dan c. Penyajian rancangan RPJMD. 5.

Tahap Kelima: Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Tujuan musrenbang RPJMD untuk

3


mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJM Daerah menjadi rancangan akhir RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Untuk optimalisasi pelaksanaan musrenbang RPJPD, tata tertib pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.Musrenbang jangka menengah daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Penyiapan musrenbang RPJMD; dan b. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD. 6.

Tahap Keenam: Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD , selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala PD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD diajukan kepada kepala daerah untuk meminta persetujuan dikonsultasikan kepada Gubernur untuk rancangan akhir RPJMD kabupaten. Konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten dengan Gubernur bertujuan untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta keselarasan dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Selanjutnya Bupati menindak lanjuti hasil konsultasi rancangan RPJMD kabupaten dengan Gubernur. Tindak lanjut dimaksud yaitu menyempurnakan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil-hasil konsultasi yang disampaikan dengan surat Gubernur. 7.

Tahap Ketujuh: Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD RPJMD yang telah disusun secara sistematis melalui tahapan dan tata cara yang diuraikan di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Hal yang dilakukan dalam penetapan RPJMD antara lain: a. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik. b. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri/Gubernur disertai dengan: 1) Berita acara kesepakatan hasil musrenbang rpjmd; dan 2) Surat menteri/gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD. c. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan d. Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi/kabupaten/kota ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. e. Peraturan daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi dan peraturan daerah tentang RPJMD 4


kabupaten/kota, disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepada menteri. Ketujuh tahapan di atas, mengisyaratkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 memerlukan unsur manusia secara professional, kelengkapan data dan informasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta dukungan dari stakeholder secara profesional sebagai wujud menuju perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kaur yang berkualitas. 1.2 1. 2. 3.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dalam penyusunan RPJMD ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu: Landasan idiil Pancasila; Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; Landasan operasional: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4266); c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3455); e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

5


Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); o. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur 2006-2025; r. Peraturan Bupati Kaur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2011-2016; 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut: Hubungan RPJMD dengan RPJMN Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2021) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kaur dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi A.

6


tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan (RKPD). Mempedomani RPJM Nasional Tahun 2015-2019, terkait dengan agenda pembangunan wilayah pulau sumatera, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 diarahkan untuk mendukung seluruh program kewilayahan terkhusus di provinsi Bengkulu guna mensinergian program pusat-provinsi-kabupaten. B.

RPJMD Kabupaten Kaur dan RPJMD Provinsi Bengkulu

RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yang terkait dengan agenda pembangunan kewilayahan. Hal ini bertujuan agar terciptanya sinergitas program unggulan daerah dengan program provinsi Bengkulu. Sehingga diharapkan mampu mewujudkan programprogram yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kondisi masyarakat Kabupaten Kaur yang memiliki berbagai permasalahan dan tantangan dalam 5 (lima) tahun mendatang perlu diurai secara lebih jelas dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah daerah Kabupaten Kaur. Merujuk dari visi pembangunan Kabupaten Kaur Tahun 2006 – 2025 yaitu : “KAUR MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASISKAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI” Visi di atas merupakan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan keinginan masyarakat Kabupaten Kaur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Pembangunan Kabupaten Kaur tersebut ditempuh melalui misi antara lain: 1. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai dasar negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2. Memberikan layanan masyarakat secara profesional untuk mencapai pelayanan prima; 3. Menfasilitasi pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 4. Mendorong pembangunan di sembilan sektor perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial guna mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak; 5. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah; 6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 7


7. 8. 9.

Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram, dan tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif; Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika bermasyarakat; Penegakan supremasi hukum di segala bidang.

Berperdoman pada visi, misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur, sasaran pembangunan yang ingin dicapai disajikan pada gambar 1.4 setiap tahap pembangunan lima tahunan Kabupaten Kaur berikut ini: Gambar 1.2 TAHAP PEMBANGUNAN DAERAH LIMA TAHUNAN KABUPATEN KAUR

Tahap lima tahun pertama (2006 - 2010) diperioritaskan pada pembangunan modal sosial dasar (infrastruktur, pedidikan dan kesehatan) dan ekonomi lokal (perikanan, perkebunan dan tanaman pangan) yang didukung sub sektor industri rakyat dan pariwisata.

Tahap lima tahun kedua (2011 - 2016) diperioritaskan pada pembangunan ekonomi lokal, industri rakyat dan pariwisata yang di dukung penggalakan investasi dan pengembangan IPTEK.

Tahap lima tahun ketiga (2016 - 2021) Tahap lima tahun keempat (2021 - 2025) diperioritaskan pada pembangunan industri diperioritaskan pada rakyat, pariwisata, pembangunan industri sekala investasi dan IPTEK menengah/besar dan sebagai modal utama pariwisata berbasiskan pembangunan industri sumber daya lokal (pertanian sekala menengah dan dan kelautan). besar.

VISI PEMBANGUNAN DAERAH (2006-2025):

Kaur Mandiri dan Sejahtera Berbasiskan Agribisnis dan Agroindustri

Sumber: RPJP Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2006-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 saat ini merupakan pelaksanaan tahap ketiga RPJPD yang memprioritaskan pembangunan pada Industri Rakyat, Pariwisata, Investasi dan IPTEK sebagai modal utama pembangunan industri sekala menengah dan besar. Selanjutnya RPJMD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 yang kemudian dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen rencana pembangunan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) atau disingkat dengan RKPD selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021. B. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: (1) RPJPD;(2) RPJMD;(3) Renstra PD;(4) RKPD; dan (5) Renja PD. Keterkaitan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Penyusunan dokumen RPJMD tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur Tahun 2006-2025 dan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD), lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam

8


kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana digambarkan berikut ini: Gambar 1.3. KETERHUBUNGAN ANTAR DOKUMEN (RPJPD DENGAN RPJMD)

Sumber : Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun gambar keterkaitan disajikan pada gambar 1.4 berikut ini : Gambar 1.4. KETERHUBUNGAN ANTAR DOKUMEN (RPJMD DENGAN RKPD)

Sumber:Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015

Terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kemudian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 9


Berikut ini disajikan hubungan/keterkaitan dokumen RPJMD dengan Rencana Pembangunan Daerah Lainnya pada gambar 1.5 di bawah ini: Gambar 1.5. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Sumber:Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri diolah BAPPEDA Kab. KaurTahun 2015

Perencanaan pembangunan daerah di atas, dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. 1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan rancangan awal RPJMD disusun menurut sistimatika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyajian rancangan awal RPJMD tersebut disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. Pendahuluan Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJMD serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi Kabupaten Kaur serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasilan pembangunan daerah. BAB III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan 10


masa lalu dan kerangka pendanaan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. BAB IV. Analisis Isu-Isu Strategis Penyajian isu-isu strategis daerah meliputi permasalahan-permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah. Permasalahan daerah yang disajikan adalah permasalahan pembangunan dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Isu strategis daerah dapat berasal dari permasalahan daerah maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional dan regional. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah apakah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh pada masa datang terhadap daerah tersebut. BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab ini berisi tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang sekaligus sebagai visi dan misi RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 beserta penjelasannya. Bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran dari setiap misi. Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi. BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab ini menjabarkan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Selain itu disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD. Pada bagian ini disajikan pula pencapaian target indikator kinerja per program termasuk pagu indikatif per tahunnya dan target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini menjelaskan 2 (dua) hal yaitu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Bagian pedoman transisi menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 11


pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. Bagian kaidah pelaksanaan menjelaskan bahwa seluruh stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. RPJMD juga merupakan pedoman bagi setiap kepala PD untuk menyusun Renstra PD dan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun RKPD. 1.5

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Kaur yang dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maksud dari penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah : a. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif; b. Menjabarkan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan c. Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat. 2. Tujuan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur periode 2016-2021 adalah (1) untuk memberikan landasan yang tepat dan gambaran akan kemajuan yang akan dicapai daerah dalam menyusun perencanaan setiap tahunnya secara terintegrasi antar PD; (2) untuk menterjemahkan visi-misi pemerintah daerah secara konkrit dan (3) untuk menilai tingkat capaian target dan program/kegiatan yang telah dilaksanakan serta penyesuaian dengan target nasional (RPJMN 2015-2019). Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 ini akan menjadi acuan untuk penyusunan : a. Rencana Strategis (RENSTRA) PD; b. Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur; serta sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kaur.

12


BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu memberikan amanah kepada 3 (tiga) unsur daerah yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk bersama mengelola Kabupaten Kaur menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Kaur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Wilayah administrasi Kabupaten Kaur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tersebut terdiri atas 7 kecamatan dan 123 desa serta 3 kelurahan. Selanjutnya, dalam dua tahun pemekaran, perkembangan terakhir sampai dengan tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Kaur terdiri atas 15 kecamatan, 192 desa dan 3 Kelurahan. Secara rinci, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini : Tabel 2.1. KECAMATAN DI KABUPATEN KAUR

1

Nasal

17

IBUKOTA KECAMATAN Merpas

2

Maje

19

Linau

3

Kaur Selatan

18

4

Tetap

12

5

Kaur Tengah

8

6

Luas

12

Benua Ratu

7

Muara Sahung

7

Ulak Lebar

8

Kinal

14

Gedung Wani

9

Semidang Gumay

13

Mentiring

10

Tanjung Kemuning

20

Tj. Kemuning

11

Kelam Tengah

13

Rigangan 1

12

Kaur Utara

10

13

Padang Guci Hilir

9

Gunung Kaya

14

Lungkang Kule

9

Sukananti

15

Padang Guci Hulu

11

Bn. Tambun 2

NO

KECAMATAN

Jumlah

DESA

192

KELURAHAN

1

Bintuhan Tetap

1

1

Tanjung Iman

Simpang Tiga

3

Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2016

Dari tabel di atas, kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yakni Kecamatan Tanjung Kemuning (20 Desa). Disusul oleh kecamatan Maje (19 Desa). Untuk kecamatan Nasal 17 Desa dan Kaur Selatan memiliki 18 Desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki Desa paling sedikit yakni Kecamatan Kaur Tengah (8 Desa) dan Kecamatan Muara Sahung (7 Desa). Selanjutnya, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Kaur Utara dan Kecamatan Kaur Tengah memiliki Kelurahan (masing-masing 1 kelurahan).

13


2.1. Aspek Geografi dan Demografi A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu, kemudian diperjelas dengan Surat Mendagri Nomor : 136/205/PUM tanggal 12 September 2005, maka ditetapkan bahwa luas wilayah daratan Kabupaten Kaur mencapai 2.365 km2 atau 236.500 Ha, panjang garis pantai 89,17 km dan luas kawasan laut sejauh 4 mil dari garis pantai seluas 660,59 km2. Gambar 2.1. PETA WILAYAH KABUPATEN KAUR


Secara administrasi Kabupaten Kaur berbatasan dengan: - Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. - Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Barat (pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat), Provinsi Lampung. - Sebelah Barat : Samudera Hindia. - Sebelah Timur : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dari 195 desa/kelurahan di Kabupaten Kaur, 64 desa/kelurahan atau 32,82 persen berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Melihat pada batasan wilayah administrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kaur merupakan wilayah strategis yang dapat mendukung pembangunan Provinsi Bengkulu. Sebagai kabupaten yang berada di pintu gerbang sebelah selatan di Provinsi Bengkulu, maka Kabupaten Kaur merupakan cerminan kemajuan dan kesejahteraan provinsi Bengkulu. Adapun luas wilayah Kabupaten Kaur menurut Kecamatan disajikan pada gambar berikut :

14


Grafik 2.1. LUAS WILAYAH KABUPATEN KAUR MENURUT KECAMATAN (KM2) Lungkang Kule; 32 Padang Guci Hulu; 370,64

Nasal

Nasal; 519,92

Padang Guci Hilir; 115,96

Maje Kaur Selatan Tetap

Kaur Utara; 49,8

Kaur Tengah

Kelam Tengah; 35,84

Maje; 361,04

Luas Muara Sahung Kinal Semidang Gumay Tanjung Kemuning Kelam Tengah

Semidang Gumay; 64,91

Kaur Utara Kaur Selatan; 92,75

Padang Guci Hilir

Kinal; 154,03 Luas; 124,88 Tetap; 87,92 Tanjung Kemuning; 72,91

Lungkang Kule Padang Guci Hulu

Muara Sahung; 256 Kaur Tengah; 26,4


Dari gambar 2.1. terlihat persentase (%) terhadap luas wilayah kecamatan yang memiliki persentase luas wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Nasal sebesar 21,98 % dan persentase luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Kaur Tengah sebesar 1,12 %. Sedangkan jarak lurus masingmasing ibu kota kecamatan dengan ibu kota Kabupatan di Kabupaten Kaur disajikan tabel berikut ini : Tabel 2.2. JARAK LURUS IBUKOTA KECAMATAN DENGAN IBUKOTA KABUPATEN DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2014

NO

KECAMATAN

IBUKOTA KECAMATAN

1 Nasal Merpas 2 Maje Linau 3 Kaur Selatan Bintuhan 4 Tetap Tetap 5 Kaur Tengah Tanjung Iman 6 Luas Benua Ratu 7 Muara Sahung Ulak Lebar 8 Kinal Gedung Wani 9 Semidang Gumay Mentiring 10 Tanjung Kemuning Tj. Kemuning 11 Kelam Tengah Rigangan 1 12 Kaur Utara Simpang Tiga 13 Padang Guci Hilir Gunung Kaya 14 Lungkang Kule Sukananti 15 Padang Guci Hulu Bn. Tambun 2 Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2015

JARAK LURUS KE BINTUHAN (km) 25,00 12,00 0,00 7,00 12,00 15,00 30,00 30,00 20,00 35,00 39,00 48,00 43,00 58,00 54,00

15


Asumsi Interval Jarak Lurus Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Kaur : Sangat Dekat

: 0-8 Km

Dekat

: 9-20 Km

Sedang

: 21-40 Km

Jauh

: 41-60 Km

Sangat Jauh

: > 61 Km

Melihat pada tabel 2.2., jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten di Kabupaten Kaur yang terjauh yaitu Kecamatan Lungkang Kule (58 Km) dengan asumsi masuk dalam kategori interval jauh. Kecamatan yang masuk dalam kategori interval jauh lainnya yaitu Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir dan Kecamatan Padang Guci Hulu. Sedangkan empat kecamatan yang merupakan kategori interval dengan jarak yang sedang yakni Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Muara Sahung, Kecamatan Kinal dan Kecamatan Nasal. Sementara itu, kecamatan lainnya yakni Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje, Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Luas dan Kecamatan Semidang Gumay merupakan kecamatan yang masuk dalam kategori interval dekat dan sangat dekat. Dari interval jarak lurus ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yang terdapat di Kabupaten Kaur disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang masuk pada kategori interval sangat jauh (> 60 Km). hal ini diasumsikan bahwa, setiap kecamatan rata-rata dapat diakses dengan kondisi jarak yang cukup baik. Letak dan Kondisi Geografis Secara astronomis Kabupaten Kaur terletak pada posisi 40 15’ 8,21”–40 55’ 27,77” Lintang Selatan (LS) dan 1030 4’ 8,76”–1030 46’ 50,12” Bujur Timur (BT). Kondisi astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kaur beriklim tropis atau Iklim A karena terletak antara 00– 23½0 LS. Pada tahun 2015, tercatat suhu udara rata-rata minimal di Kabupaten Kaur terjadi pada bulan januari yaitu 26,300C sedangkan suhu rata-rata maksimal mencapai 27,800C, tekanan udara 1.010,98 mb, rata-rata jumlah hari hujan per bulan 8 kali dan rata-rata paling tinggi terjadi pada bulan januari mencapai 20 kali sedangkan rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2015 mencapai 127,58 mm³. Musim yang terjadi di Kabupaten Kaur sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Desember-Maret) dan musim kemarau (Juni-September) sementara pada bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan masa peralihan/pancaroba. Sedangkan secara geografis Kabupaten Kaur terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan, termasuk dalam wilayah administrasi paling selatan Provinsi Bengkulu, Indonesia. Berjarak sekitar 250 km dari ibukota Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Lampung ke arah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.

16


Topografi Kabupaten Kaur merupakan daerah perbukitan bergelombang dengan perbedaan ketinggian yang sangat besar, bervariasi antara 0 s.d >1000 m di atas permukaan laut. Jalur pertama 3,31 % dari luas wilayah terletak di ketinggian 0-25 m di atas permukaan laut terdapat di sepanjang pantai, jalur kedua 21,65 % dari luas wilayah terletak di ketinggian 25-100 m di atas permukaan laut terdapat di wilayah timur dari jalur pertama yang merupakan lereng pegunungan Bukit Barisan dengan klasifikasi bukit Range. Sedangkan yang terletak di ketinggian 100 – 500 m dpl seluas 29,02%, ketinggian 500 – 1000 m dpl seluas 25,06% dan yang di atas 1000 m dpl seluas 20,96% terdapat di lokasi lebih ke timur dari jalur kedua sampai ke puncak bukit barisan yang merupakan daerah vulkanis dan tektonis. Grafik 2.2. TOPOGRAFI WILAYAH KABUPATEN KAUR (Ha) Jalur low land, 20.889 Ha Jalur pegunungan, 71.585 Ha

Jalur bukit range, 144.026 Ha


1.

2.

3.

Dari gambar di atas, topografi wilayah Kabupaten Kaur terbagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu: Jalur Low Land (dataran rendah) dengan ketinggian 0–100 m di atas permukaan laut. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Low Land mencapai 9%. Kecamatan yang termasuk ke dalam Jalur Low Land adalah Kecamatan Tanjung Kemuning, Semidang Gumay, Kaur Utara, Tetap, Kaur Selatan, Maje dan Nasal. Jalur Bukit Range dengan ketinggian 100–1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Bukit Range mencapai 61%. Semua kecamatan di Kabupaten Kaur sebagian wilayahnya ada yang masuk katagori jalur ini. Jalur Pegunungan dengan ketinggian > 1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Pegunungan mencapai 30%. Di Kabupaten Kaur, yang termasuk ke dalam jalur ini adalah kawasan Bukit Barisan.

Selain kondisi di atas, bila ditinjau dari kondisi dan kemiringan tanah yang ada di Kabupaten Kaur sangat cocok untuk tanaman pangan yakni padi, kedele, jagung dan sebagainya. Untuk tanaman palawija seperti cabe, tomat, kacang-kacangan dan sayuran juga merupakan tanaman yang 17


potensial di wilayah ini. Selanjutnya selain jenis tanaman di atas, wilayah Kabupaten Kaur juga sangat cocok juga untuk dikembangkan tanaman perkebunan rakyat berupa kopi, kakao, cengkeh, kelapa, kelapa sawit ataupun sejenisnya karena selain letaknya di sisi Samudera Indonesia juga datarannya terbentang di jajaran Bukit Barisan yang terkenal subur. Tekstur Tanah yang dimiliki Kabupaten Kaur terdiri atas : (1) tekstur tanah halus seluas 135.083,00 Ha; (2) tekstur tanah cukup halus seluas 38.227,00 Ha; (3) tekstur tanah cukup kasar seluas 50.086,00 Ha; (4) tekstur tanah kasar seluas 13.104,00 Ha. Dari penjelasan di atas, ditinjau pada faktor topografi dapat disarikan bahwa Kabupaten Kaur memiliki potensi besar dalam pembangunan bidang pertanian, perkebunan. Data topografi menunjukkan bahwa kecamatan di Kabupaten Kaur wilayahnya masuk katagori jalur Bukit Range (61% atau 144.026 hektar) dan Jalur Low Land mencapai 9% atau 20.889 hektar. Sisanya merupakan Jalur Pegunungan yaitu kawasan Bukit Barisan. Sedangkan jika ditinjau menurut masing-masing Kecamatan berdasarkan posisi Kantor Camat, Kecamatan dengan posisi tertinggi dari permukaan laut adalah Kecamatan Padang Guci Hulu dengan ketingggian ± 287 m. Berikut ditampilkan kondisi ketinggian di atas permukaan laut masing-masing kecamatan di Kabupaten Kaur. Grafik 2.3. KETINGGIAN WILAYAH KECAMATAN DI ATAS PERMUKAAN LAUT BERDASARKAN POSISI KANTOR CAMAT

Ketinggian Padang Guci Hulu Lungkang Kule Padang Guci Hilir Kaur Utara Kelam Tengah Tanjung Kemuning Semidang Gumay Kinal Muara Sahung Luas Kaur Tengah Tetap Kaur Selatan Maje Nasal

287 195 93 193 165 76 57 90 237 132 68 43 50 56 26 0

50

100

150

200

250

300

Sumber : Statisitik Daerah Kabupaten Kaur 2015

Adapun klasifikasi topografi diuraikan sebagai berikut : 1. Terdapat 9 (Sembilan) Kecamatan yang termasuk dalam kelompok topografi Jalur Low Land (dataran rendah) dengan ketinggian 0–100 m, antara lain : a. Kecamatan Nasal; b. Kecamatan Maje; c. Kecamatan Kaur Selatan; d. Kecamatan Tetap; e. Kecamatan Kaur Tengah; 18


f. g. h. i.

Kecamatan Kinal; Kecamatan Semidang Gumay; Kecamatan Tanjung Kemuning; Kecamatan Padang Guci Hilir .

2. Terdapat 6 (enam) Kecamatan yang termasuk dalam Jalur Bukit Range dengan ketinggian 100–1.000 m, antara lain : a. Kecamatan Muara Sahung; b. Kecamatan Luas; c. Kecamatan Lungkang Kule; d. Kecamatan Kaur Utara; e. Kecamatan Padang Guci Hulu; f. Kecamatan Kelam Tengah. Geologi Berdasarkan pembagian Mandala Geologi Tersier Pulau Sumatera, Lembar Bengkulu, sebagian terletak di lajur busur depan, busur magmatik dan busur belakang. Nama-nama yang dipakai untuk lajur-lajur tersebut adalah Lajur Bengkulu, Lajur Barisan dan Lajur Mentawai. Aktifitas magmatis pada akhir Miosin sampai awal Pleistosin dibagian Utara–Timur laut, menyebabkan dihasilkannya produk-produk gunung api Rio-Andesit (QTv). Pergerakan lempeng benua dari sebelah Utara–Timur laut Pulau Sumatera ke arah Selatan–Barat Daya menyebabkan terbentuknya Sesar Semangko yang membentang dari ujung Utara Pulau Sumatera, sampai Selat Sunda. Sesar Semangko atau disebut juga dengan sesar besar Sumatera merupakan sesar yang sampai sekarang masih aktif, dan menekan bagian utaratimur laut Pulau Sumatera, yang di respon oleh pergerakan lempeng samudera (oceanic crust) disebelah Barat Daya Pulau Sumatera dengan arah gaya ke Utara–Timur laut menekan bagian sebelah Barat Pulau Sumatera. Akibat dari pergerakan kedua bagian Pulau Sumatera ini, maka terbentuklah sesar-sesar yang masih aktif sepanjang zona sesar besar Sumatera. Gaya dan pergerakan dari sesar besar Sumatera tersebut menimbulkan sesar-sesar orde dua dan selanjutnya, yang terdapat terutama dibagian Selatan-Barat Laut Kabupaten Kaur. Dari foto udara bidang-bidang/zona-zona sesar ini ditunjukkan oleh kenampakan liniasiliniasi morfologi berupa perubahan rona dan tekstur serta kenampakan liniasi-liniasi perubahan sifat-sifat geofisika, batuan pada zona tersebut. Selanjutnya dari pergerakan kedua lempeng tersebut menyebabkan peningkatan aktifitas magma yang kemudian menghasilkan pembentukan busur gunung api Tersier hingga Resent dari deretan gunung berapi, pegunungan Bukit Barisan. Pergerakan tektonik lempeng benua dan samudera ini juga menyebabkan terjadinya pengangkatan (highing) yang merupakan pegunungan Bukit-Barisan di bagian UtaraTimur laut. Pelurusan-pelurusan yang berarah Barat laut–Tenggara di bagian Barat laut wilayah Kaur merupakan sesar orde satu dan orde dua pada tinggian lajur Bukit Barisan. Aktifitas magmatik berikutnya pada akhir Pliosin menghasilkan produk gunung api Andesit-Basalt (Qv) yang menutupi sebagian wilayah penyelidikan paling Utara. Gaya-gaya tektonik yang bekerja sejak awal Miosin dibagian ini menyebabkan peningkatan aktifitas magmatis yang menghasilkan terobosan batuan beku Granit dan Diorit pada Miosin tengah. Proses tektonik berupa pengangkatan yang terjadi pada akhir Miosin menyebabkan Tubuh pluton ini terangkat tererosi dan tersingkap pada jalur zona patahan (fault-zone) orde I dan II, kepermukaan dibagian Utara wilayah Kabupaten Kaur. Struktur geologi pensesaran berupa sesar-sesar orde dua dan tiga, mengontrol pola sebaran terobosan pluton dan terbentuk 19


secara intensif dibagian ini. Sistim pensesaran ini membentuk pelurusan-pelurusan dengan arah secara umum adalah barat laut– tenggara. Aktifitas magmatik yang terjadi pada akhir Miosin sampai Pliosin (setelah terbentuknya Formasi Lemau) yang mengandung batu bara di wilayah ini, juga menyebabkan percepatan proses pematangan kualitas batu bara yang terdapat pada Formasi ini. Pergeseran-pergeseran sesar diatas mengakibatkan terbentuknya zona Seismic Beniof di dasar laut yang merupakan zona gempa dengan sismistas tinggi. Hidrologi Kabupaten Kaur memiliki 14 (empat belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi : DAS Barkenang, DAS Kedurang, DAS Kinal, DAS Kolek, DAS Luas, DAS Manula, DAS Mertam Ds, DAS Nasal, DAS Padang Guci, DAS Sambat, DAS Sawang, dan DAS Seranjangan. DAS-DAS tersebut mengalir dari utara ke arah selatan kemudian bermuara di Samudera Hindia. Ke empat belas DAS tersebut terdiri dari 3 DAS Nasional dan 11 DAS lokal. DAS yang termasuk pada klasifikasi DAS Nasional yaitu DAS Luas, DAS Kinal, dan DAS Manula, sisanya termasuk klasifikasi DAS lokal. DAS-DAS tersebut di atas membentuk tiga zona kawasan yaitu (1) Kawasan Utara; (2) Kawasan Tengah, dan (3) kawasan Selatan. Zona Utara selanjutnya disebut Wilayah Utara Kabupaten Kaur terdiri dari DAS Sulau, DAS Padang Guci, DAS Seranjangan, DAS Kinal, DAS Barkenang dan DAS Kedurang. DAS Sulau melewati Kec. Padang Guci Hilir dan Kec. Tanjung Kemuning. DAS Padang Guci melewati Kec. Padang Guci Hulu, Kaur Utara, Padang Guci Hilir, Kec. Tanjung Kemuning. DAS Seranjangan melewati Kec. Kelam Tengah dan Kec. Tanjung Kemuning. DAS Kinal melewati Kec. Kinal dan Kec. Semidang Gumai. DAS Barkenang dan DAS Kedurang melewati Kec. Padang Guci Hulu. Zona tengah yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Tengah Kabupaten Kaur, terdiri dari DAS Luas dan DAS Tetap. DAS Luas melewati Kec. Muara Sahung, Luas dan Kaur Tengah, DAS Tetap melewati Kec. Tetap. Zona Selatan selanjutnya disebut Kaur bagian selatan. DAS yang melewati Kaur bagian selatan meliputi DAS Sambat, DAS Sawang, DAS Nasal, DAS Kolek, DAS Manula. DAS Manula melewati Kec. Kaur Selatan dan Maje, DAS Sawang melalui Kec. Maje, DAS Nasal, Kolek dan Manula berada di Kec. Nasal. Dari ke 14 DAS tersebut terdapat 2 DAS (Manula dan Nasal) yang wilayah hidrologisnya berada di TNBBS, dengan kondisi tutupan lahannya masih berupa hutan lebat mencapai 95%, terdapat 3 DAS (Seranjangan, Sulau dan Tetap) yang wilayah aliran dan wilayah hidrologisnya berada di kawasan budidaya, dan DAS-DAS lain merupakan DAS-DAS yang wilayah hiroorologinya berada di kawasan HP atau HPT dan wilayah aliran (midle stream dan down stream) berada di kawasan budidaya. Tabel 2.3. INTERPRETASI KONDISI DAS DI KABUPATEN KAUR WILAYAH HIDROOROLOGIS NO

DAS

(WILAYAH TANGKAPAN AIR) Up Stream

1

KONDISI ALIRAN SUNGAI

DAN KLASIFIKASI Bengkenang (DAS

Kab. Bengkulu Selatan

Lokal)

Midle Stream Kab. Bengkulu Selatan, Sedikit di

Down Stream Kab. Bengkulu Selatan

-

wilayah barat

Kab. Kaur

2

Kedurang (DAS


Lokal)

Kab. Bengkulu Selatan, Sedikit di


wilayah barat

-

Kab. Kaur 3

Kinal

Berada di Kawasan hutan lindung

Merupakan

(DAS Lokal)

Raja Mendara dengan kondisi hutan

budidaya masyarakat, baik

lebatnya masih berkisar 90,5 % dan

itu di wilayah GSS maupun

Pada

HPT Air Kinal dengan kondisi hutan

wilayah tangkapan air.

lekukan

lebatnya mencapai 47,8%

kawasan

Merupakan

kawasan

budidaya masyarakat

Sedang,

dimusim hujan ada

potensi menyebabkan banjir. batang

sungai

terdapat

yang terancam oleh

pengikisan air sungai.

20


WILAYAH HIDROOROLOGIS NO

DAS

(WILAYAH TANGKAPAN AIR) Up Stream

4

KONDISI ALIRAN SUNGAI

DAN KLASIFIKASI

Kolek

Berada di

(DAS Lokal)

dengan

Midle Stream

HPT Bukit Kumbang

kondisi

belukar, 42 %,

tutupan,

Merupakan

kawasan

Down Stream

Merupakan

kawasan

budidaya masyarakat , baik

hutan lebat 24%,


pada


menimbulkan banjir

perkebunan rakyat 31 % dan semak

budidaya masyarakat

Buruk, pada musim kemarau air

hutan

dapat surut secara drastis dan musim

hujan

dapat

3% 5

Luas


Merupakan

(DAS Lokal)



kawasan

Merupakan

kawasan



Pada

HPT Air Kinal dengan kondisi hutan


lekukan

budidaya masyarakat

lebatnya mencapai 47,8% 6

7

8

dimusim hujan ada

potensi menyebabkan banjir. batang

sungai

terdapat

yang terancam oleh

pengikisan air sungai.

Manula

Berada di TNBBS dengan kondisi

Berada di NBBS dengan

Merupakan

(DAS Lokal)

hutan lebatnya masih berkisar 93,5 %

kondisi

budidaya masyarakat

.

masih berkisar 93,5 % . budidaya

hutan

Kawasan

lebatnya

budidaya

kawasan

Sedang,

dimusim hujan ada

potensi menyebabkan banjir. .

Mertam Ds

Merupakan

(DAS Lokal)

masyarakat, baik itu di wilayah GSS

masyarakat , baik itu di

masyarakat , baik itu di

dapat surut secara drastis dan pada

maupun wilayah tangkapan air.

wilayah

wilayah GSS

musim hujan dapat menimbulkan

Nasal (DAS Nasional)

kawasan

Sedang,

GSS

maupun

Kawasan

budidaya

maupun

Buruk,



banjir

Berada di TNBBS dengan kondisi

Kawasan

Kawasan

Sedang,

hutan lebatnya masih berkisar 93,5 %

masyarakat

budidaya

budidaya

masyarakat

pada musim kemarau air

dimusim hujan ada

potensi menyebabkan banjir.

. Berada di dengan

HPT Bukit Kumbang

kondisi

belukar, 42 %,

tutupan,

hutan

hutan lebat 24%,

perkebunan rakyat 31 % dan semak 3% 9

Padang Guci (DAS


Merupakan

Nasional)



kawasan



HPT Air Kedurang dengan kondisi


Merupakan

kawasan

budidaya masyarakat

Baik, tetapi pada waktu-waktu tertentu

sungai

ini

meluap,

terutama di musim penghujan.

tidak terdapat lagi hutan lebatnya. 10

Sambat (DAS Lokal)

Berada di dengan

HPT Bukit Kumbang

kondisi

belukar, 42 %,

tutupan

,

Merupakan

kawasan

Merupakan

kawasan

budidaya masyarakat , baik

hutan lebat 24%,


pada


menimbulkan banjir


budidaya masyarakat


hutan


hujan

dapat

3% Dan HPT. Air Sambat kondisi tutupan , hutan belukar, 77 %, perkebunan rakyat 22 % dan semak 1% 11

Sawang ((DAS Lokal)

Berada di dengan

HPT Bukit Kumbang

kondisi

belukar, 42 %,

tutupan,

Merupakan

kawasan

Merupakan

kawasan


hutan lebat 24%,


pada


menimbulkan banjir


budidaya masyarakat


hutan


hujan

dapat

3% 12

13

14

Seranjangan (DAS

Merupakan kawasan budidaya

Kawasan budidaya

Kawasan budidaya


Lokal)


masyarakat, baik itu di


dapat surut secara drastis dan


wilayah GSS maupun

wilayah GSS maupun

pada musim hujan dapat



menimbulkan banjir

Merupakan kawasan budidaya

Kawasan budidaya

Kawasan budidaya







wilayah GSS maupun

wilayah GSS maupun




menimbulkan banjir

Berada di HPT Air Sambat dengan

Kawasan budidaya

Kawasan budidaya


kondisi tutupan, hutan belukar, 77 %,





wilayah GSS maupun

wilayah GSS maupun


1%



menimbulkan banjir

Sulau (DAS Lokal)

Tetap (DAS Lokal)

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016

21


Melihat pada data yang disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Daerah Aliran Sungai dengan klasifikasi Nasional dan lokal di Kabupaten Kaur memiliki potensi besar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan budidaya masyarakat. Klimatologi Keadaan iklim di Kabupaten Kaur, perkembangan rata-rata curah hujan dari tahun ke tahun (empat tahun terakhir) menunjukkan kondisi baik. Hal ini juga dapat dilihat pada rata-rata hari hujan dalam satu tahun berkisar 10-15 kali. Berikut disajikan perkembangan rata-rata curah hujan yang terjadi pada grafik 2.1. di bawah ini: Grafik 2.4. RATA-RATA CURAH HUJAN (mm) DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2011-2015

Rata-rata Curah Hujan 2011-2015 350 300

291 238

250

224

189

200

128

150 100

Rata-rata Curah Hujan 2011-2015

50 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2016 Diolah Bappeda Kabupaten Kaur

2015 127,6 mm Di samping itu, pada tahun 2015 rata-rata suhu udara yang terjadi di Kabupaten Kaur adalah 27,02 0C, dengan suhu udara minimum rata-rata 24,00 0C dan suhu udara maksimum yaitu 31,63 0C. Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata–rata dari pergerakan molekul-molekul. Suhu suatu benda ialah keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut, untuk memindahkan (transfer) panas ke benda-benda lain atau menerima panas dari benda-benda lain tersebut. Suhu udara merupakan derajat panas dari aktifitas molekul dalam atmosfer. Kapasitas udara adalah jumlah air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suhu tertentu. Kapasitas udara untuk menampung uap air (pada keadaan jenuh) tergantung pada suhu udara tersebut. Jika dilihat pada kelembaban nisbi rata-rata yaitu 83,67 persen. Kelembaban merupakan salah satu faktor lingkungan abiotik yang berpengaruh terhadap aktifitas organisme di alam. Sedangkan kelembaban merupakan salah satu faktor ekologis yang mempengaruhi aktifitas organisme seperti penyebaran, keragaman harian, keragaman vertikal dan horizontal. Kelembaban udara juga merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kondisi/keadaan cuaca dan iklim di suatu wilayah tertentu. Secara ilmiah, kelembaban merupakan jumlah

22


kandungan uap air yang terkandung dalam massa udara pada suatu saat (waktu) dan wilayah (tempat) tertentu. Sebagai gambaran kondisi klimatologi Kabupaten Kaur disajikan tabel 2.4 : Tabel 2.4. KEADAAN SUHU UDARA DAN KELEMBABAN DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2015

BULAN

SUHU UDARA

KELEMBABAN

TEMPERATURE(OC)

UDARA

Minimum

Maksimum

Rata-rata

(%)

Januari

23,30

30,20

26,30

85

Februari

23,50

31,50

26,50

84

Maret

24,00

31,50

27,20

81

April

24,10

31,10

26,90

85

Mei

24,60

32,40

27,80

83

Juni

24,50

32,10

27,50

82

Juli

23,50

32,40

27,10

80

Agustus

23,80

32,20

27,10

82

September

23,70

31,40

26,60

83

Oktober

24,50

32,70

27,60

83

November

24,50

31,40

27,00

86

Desember

24,10

30,70

26,70

86

Rata-rata

24,00

31,63

27,02

83.33


Berdasarkan pada uraian dan tabel di atas, maka disimpulkan bahwa hubungan kelembaban dengan suhu udara : (1) Apabila dipanaskan, udara memuai. Udara yang telah memuai menjadi lebih ringan sehingga naik. Maka akibatnya, tekanan udara turun karena udaranya berkurang. Dalam sistem dua benda, benda yang kehilangan panas dikatakan benda yang bersuhu lebih tinggi; (2) Volume berbanding terbalik dengan tekanan; (3) Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentasi ini dapat diekspresikan dalam kelembaban absolut, kelembaban spesifik atau kelembaban relatif; (4) Udara di sekitar kita yang terlihat kosong/hampa, ini sebenarnya di dalamnya terkandung sejumlah uap air. Sehingga perlu di catat bahwa besar kecilnya kapasitas udara tergantung pada temperatur udara itu sendiri, di mana semakin tinggi temperatur suatu udara (semakin panas) maka semakin besar kapasitas udara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suhu udara dan kelembaban nisbi di Kabupaten Kaur dalam kondisi baik. Penggunaan Lahan 1) Kawasan budidaya : Pola ruang kawasan budidaya terdiri atas 8 (delapan) kawasan yang tersebar di Kabupaten Kaur, meliputi : 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hutan yang dirinci meliputi : kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi. 23


2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

Kawasan Peruntukan Pertanian, dirinci meliputi : Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi : perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan ikan. Kawasan Peruntukan Pertambangan, dirinci meliputi : jenis pertambangan Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas. Kawasan Peruntukan Industri, dirinci meliputi kawasan peruntukan industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga. Kawasan Peruntukan Pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan : pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. rencana ini disusun berdasarkan potensi yang ada, potensi yang akan datang atau potensi yang akan dikembangkan. Pengembangan wisata ini harus diikuti wisata andalan serta yang berkaitan dengan wisata nasional. Kawasan Peruntukan Permukiman, terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Sebagai kawasan budidaya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, tetutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi dan sebagainya. Kawasan Peruntukan Lainnya. Adapun Luas masing-masing Kawasan Budidaya dimaksud secara rinci sebagai berikut: Tabel 2.5. KAWASAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2012–2032

NO

JENIS KAWASAN

LUAS (HA)

1.

Kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT)

36.226,27

2.

Kawasan Hutan Rakyat

1.219,52

3.

Kawasan Pertanian

8.464,00

4.

Kawasan Perkebunan

89.897,00

5.

Kawasan pertambangan

106,99

6.

Kawasan permukiman

3.186,07

7.

Kawasan Peruntukan lainnya

53,00

Luas Kawasan Budidaya

139.152,85

Sumber : RTRW Kabupaten Kaur 2012-2032 Terlihat dari tabel 2.5 di atas bahwa Kawasan Perkebunan Rakyat mendominasi dengan luas mencapai 89.897,00 Hektar. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan budidaya pertanian dan perkebunan memiliki potensi yang besar di Kabupaten Kaur mulai dari hulu dan hilir. Sedangkan kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT) yang memiliki luas 36.266,27 Hektar merupakan jenis kawasan budidaya yang memiliki luas kedua tertinggi. Hal ini menggambarkan bahwa kawasan HP dan HPT cukup berpotensi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun kawasan ini perlu diperhatikan secara detail tentang batasan-batasan dengan kawasan hutan lindung. Terutama untuk daerah-daerah dengan topografi pada jalur pegunungan. 24


2) Kawasan lindung Berdasarkan data yang diperoleh dari RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016 pada Bab II, menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan di Kabupaten Kaur didominasi oleh hutan negara (TNBBS, hutan lindung Raja Mendare, HPT/HP), serta perkebunan rakyat. Kawasan hutan tersebut tersebar di Kecamatan Nasal, Maje, Kaur Selatan, Tetap, Muara Sahung, Kinal, dan Padang Guci Hulu. Kecamatan yang memiliki luas hutan terluas yaitu Nasal, Padang Guci Hulu, Maje dan Kinal. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Kaur jauh melebihi standar minimum ketersediaan kawasan hutan 20% dari luas wilayah. Konversi lahan kawasan hutan menjadi kawasan budidaya masih dimungkinkan dilakukan karena kawasan budidaya secara lingkungan sudah optimal. Penggunaan lahan yang dapat dikonversi berupa pemanfaatan lahan yang tidak produktif (tegalan, semak belukar), yang luasnya mencapai 29.852,4 ha. Pemanfaatan lahan pada kawasan Hutan Produksi atau Hutan Produksi Terbatas pada saat ini tidak lagi memiliki nilai strategis bagi pembangunan Kabupaten Kaur. Exploitasi kawasan HPT/HP yang telah dilakukan menimbulkan kawasan-kawasan tidak produktif, berupa semak belukar dan padang ilalang. Kawasan–kawasan tidak produktif tersebut dapat dikembangkan menjadi hutan produktif yang berwawasan lingkungan. Kondisi Kawasan Hutan Lindung Raja Mendare dan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan secara umum masih baik, walaupun di beberapa kawasan terdapat gambaran berupa titik-titik berwarna merah yang menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan atau adanya kegiatan perusakan kawasan hutan. Grafik 2.5. KONDISI TUTUPAN LAHAN (DITINJAU DARI LUAS LAHAN) DI KAWASAN HUTAN LINDUNG RAJA MENDARA DAN TNBBS Penggunaan Lahan 120.000,00

Luas Lahan (Ha)

100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Hutan Lindung Raja Mendara

Alangalan g

Hutan Belukar

Hutan Lebat

Perkeb Rakyat

Sungai/D anau

Tegalan/l adang

Jumlah

-

2.844,70

60.519,55

1.080,74

257,64

8,37

64,71

447,10

1.108,03

38.532,56

231,64

153,33

10,34

42.569,00

Sumber: Interpretasi Cintra Landsat 2005 dan Observasi Lapangan 2009 dalam RPJMD Tahun 2011-2016

25


Grafik 2.6. KONDISI TUTUPAN LAHAN (DITINJAU DARI PROSENTASE) DI KAWASAN HUTAN LINDUNG RAJA MENDARA DAN TNBBS Prosentase Penggunaan Lahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Prosentase (%) Hutan Lindung Raja Mendara Prosentase (%)

93,52

100,00

99,99

90,52 1,67

4,40

-

2,60

1,05

Alangalang

5,44

0,40

0,01 0,36

0,02

Hutan Belukar Hutan Lebat Perkeb Rakyat Sungai/Danau Tegalan/ladang

Jumlah

Sumber: Interpretasi Cintra Landsat 2005 dan Observasi Lapangan 2009 dalam RPJMD Tahun 2011-2016

Kawasan hutan produksi ditetapkan berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan dan kriteria-kriteria teknis dalam pengawetan tanah. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan yang diperuntukan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kriteria dalam penetapan kawasan hutan produksi terbatas dengan pertimbangan faktor-faktor kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan. Pengembangan kawasan hutan ini di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konservasi lainnya (SK. Menteri Pertanian Nomor : 683/KPTS/Um/11/1980). Tabel 2.6. KONDISI TUTUPAN LAHAN DI HPT DI KABUPATEN KAUR NAMA HPT HP. Air Sambat Jumlah HPT. Air Kedurang

Jumlah Nama HPT HPT. Air Kinal

Jumlah HPT. Bukit Kumbang

Jumlah HPT. Kaur Tengah

TUTUPAN LAHAN Hutan Belukar Perkeb. Rakyat Semak Hutan Belukar Perkeb. Rakyat Sungai/Danau Tegalan/lading Tutupan Lahan Alangalang Hutan Belukar Hutan Lebat Perkeb. Rakyat Sungai/Danau Hutan Belukar Hutan Lebat Perkeb. Rakyat Semak Sungai/Danau Hutan Belukar

LUAS (HA) 1.498,02 439,23 0,74 1.938,00 2.054,43 1.972,05 25,18 3,66 4.055,32 Luas (ha) 254,41 1.081,86 2.661,22 1.435,43 134,85 5.567,77 4.596,04 2.529,78 3.345,39 250,48 11,23 10.732,91 5.407,45

% 77,30 22,66 0,04 100,00 50,66 48,63 0,62 0,09 100,00 % 4,57 19,43 47,80 25,78 2,42 100,00 42,82 23,57 31,17 2,33 0,10 100,00 38,81

26


NAMA HPT

TUTUPAN LAHAN Hutan Lebat Perkeb. Rakyat

Jumlah TWA. Way Hawang

Kampung Perkeb. Rakyat

Jumlah

LUAS (HA) 3.040,89 5.483,93 13.932,27 0,49 63,51 64,00

% 21,83 39,36 100,00 0,76 99,24 100,00

Sumber : Hasil Interpretasi Citra Landsad Tahun 2005, dalam RPJMD Kab. Kaur 2011-2016. Berikut disajikan grafik luas Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Kabupaten Kaur : Grafik 2.7. LUAS HUTAN PRODUKSI TERBATAS (Ha) DI KABUPATEN KAUR 1.938,00 4.621,00 HPT. Air Sambat

10.732,91

HPT. Air Kedurang HPT. Air Kinal 5.567,77

HPT. Kaur Tengah HPT. Bukit Kumbang

13.932,27

Sumber: RPJMD Tahun 2011-2016 Dari gambar di atas, disajikan bahwa HPT. Kaur Tengah merupakan HPT dengan luas tertinggi yakni memiliki luas kawasan 13.932,27 Hektar. Luas kawasan HPT Kaur Tengah didominasi tutupan lahan perkebunan rakyat yang sebesar 5.483,93 Hektar. HPT lainnya yang mempunyai luas mencapai 10.732,91 Ha adalah HPT Bukit Kumbang. Sedangkan HPT Air Sambat merupakan HPT dengan memiliki luas paling sedikit yakni hanya mencapai luas 1.938 Hektar. 2.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan strategis kabupaten (RTRW Kabupaten Kaur) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UU No. 26/2007). Dalam konteks rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kaur, kawasan strategis di dalam penanganannya diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kaur dan mendorong percepatan pengembangan wilayah. Selain itu, dalam konteks efisiensi pemanfaatan sumber daya yang diukur dari besarnya nilai manfaat, kelestarian sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan serta mengingat kondisi yang berbeda untuk setiap wilayah, pembangunan wilayah tidak dapat dilakukan serentak dan sama besarnya setiap wilayah dan setiap kegiatan. Perlu terlebih dahulu ditentukan titik-titik pertumbuhan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis yang mampu membangkitkan putaran kegiatan lebih besar di masing-masing wilayah. Titik-titik tersebut akan

27


diikuti oleh terbentuknya kawasan-kawasan strategis yang diandalkan daerah karena pengaruhnya terhadap perekonomian wilayah. Dari uraian di atas, dijelaskan lebih lanjut mengenai hubungan kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang ada. Adapun prioritas pemanfaatan ruang meliputi : 1. PerwujudanKawasan Strategis Kabupaten; 2. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kaur; 3. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kaur. secara rinci kedua hal tersebut diuraikan sesuai dengan Recana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur. A. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah penataan ruangnya yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Hal ini ditempuh melalui : Pertama, Program Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kaur, dimana Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Kaur ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Bintuhan dan perkotaan Linau sebagai Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi; Kedua, Program Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Ekonomi, dimana Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yang ada di Kawasan Perkotaan Bintuhan, Kawasan Minapolitan Nasal, Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Muara Sahung, dan Kawasan Agropolitan Kaur Selatan-Maje. Adapun Program pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi ini diantaranya adalah : a) Kawasan Perkotaan Bintuhan, merupakan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten dan ditujukan untuk menciptakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sektor pendidikan, perdagangan, industri dan jasa. b) Kawasan Minapolitan Nasal yang ditujukan sebagai kawasan strategis kabupaten berdasarkan pada sektor perikanan. c) Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Muara Sahung merupakan kawasan strategis kabupaten yang bertumpu pada fungsi pertumbuhan wilayah dengan pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. d) Kawasan Agropolitan Kaur Selatan – Maje merupakan kawasan strategis kabupaten yang bertumpu pada fungsi pertumbuhan wilayah dengan pengembangan sektor perkebunan dan peternakan. Ketiga, Program Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Aspek Lingkungan Hidup, dimana Kawasan strategis kabupaten Kaur dari sudut lingkungan hidup ditetapkan pada Hutan Lindung Raja Mandare dan Hutan Konservasi Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Selanjutnya, Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan hidup ditetapkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. B. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kaur adalah suatu struktur yang memperlihatkan dan dibentuk oleh struktur pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pelayanan, jaringan prasarana transportasi, kelistrikan,

28


telekomunikasi dan prasarana lainnya dalam mendukung fungsi utama pada wilayah perkotaan sebagai pusat pelayanan, kawasan budidaya dan kawasan fungsional.

Berdasarkan uarain dan ketetapan yang tertuang dalam kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Kaur sampai dengan akhir tahun rencana (2031), dirumuskan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang disusun oleh Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum. Adapun sistem pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Kaur yang dikaitkan dengan kawasan perdesaan (hinterland) dapat diklasifikasi sebagai berikut: Pertama, Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Sesuai dengan arahan RTRWP Bengkulu, PKWp yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi adalah Perkotaan Bintuhan yang berada di Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap, beberapa fasilitas yang mendukung Kota Bintuhan sebagai PKWp, meliputi;  Perkantoran kabupaten (pusat pemerintahan kabupaten);  Pelayanan dan jasa penunjang kegiatan pemerintahan;  Pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan beberapa kabupaten.  Pusat Pertanian, Perkebunan dan Perikanan skala wilayah.  Industri Agro dan Pengolahan Perikanan. 

Permukiman Perkotaan;

 Pariwisata Kedua, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp). PKL yang

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur dalam RTRWP Bengkulu terdapat di perkotaan Linau (Kec. Maje) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning. Beberapa fasilitas yang mendukung Kota Linau sebagai PKL pusat primer dengan fungsi jasa dan pemerintahan meliputi :  Pusat pemerintahan kecamatan.  Pusat pelabuhan regional.  Pusat perdagangan dan jasa skala lokal.  Pusat perikanan laut. 

Permukiman perkotaan;

 Pusat wisata

Ketiga, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: Penetapan PPK yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten didasarkan pada kriteria bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai PPK harus berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Simpang Tiga (Kec. Kaur Utara) yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan. 2. Ulak Lebar (Kec. Muara Sahung) yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri, perikanan dan pariwisata 3. Merpas (Kec. Nasal) yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan perikanan Keempat, Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Penetapan PPL yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten didasarkan pada kriteria bahwa PPL harus merupakan pusat 29


permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL yang ditetapakan adalah sebagai berikut : 1. Gunung Kaya (Kec. Padang Guci Ilir), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur, perdagangan; 2. RIGANGAN I (KEC. KELAM TENGAH), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur; 3. Gedung Wani (Kec. Kinal), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur, perdagangan; 4. Bungin Tumbun II (Kec. Padang Guci Hulu), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur; 5. Suka Nanti (kec. Lungkang kule), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur; 6. Mentiring (Kec. Semidang gumay), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur; 7. Tanjung Iman (Kec. Kaur Tengah), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, peternakan dan perikanan tangkap; 8. Benua Batu (Kec. Luas), yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan peternakan; 9. Muara Tetap (Kec. Tetap) yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan. Rencana sistem pusat permukiman di wilayah Kabupaten Kaur dapat dilihat secara rinci pada Tabel berikut : Tebel 2. 7 Sitem Pusat Permukiman di Kabupaten Kaur 2011-2031 Nama Hirarki No Kota/Pusat Kegiatan Utama Pelayanan Permukiman 1. Pusat pemerintahan kabupaten; 2. Pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan beberapa kabupaten; 3. Pusat Pertanian, Perkebunan dan PKWP 1 Bintuhan Perikanan skala wilayah 4. Industri Agro dan Pengolahan Perikanan 5. Permukiman Perkotaan; 6. Pembangunan terminal penumpang tipe B. 1. Pusat pemerintahan Kecamatan; 2. Pusat pelabuhan regional; 3. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal; PKL 2 Linau 4. Pusat perikanan laut; 5. Permukiman Perkotaan; 6. Pusat wisata. 1. Pusat Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan basah; TJ.Kemuning 3. Pengembangan pertanian lahan kering 3 (Kec. Tanjung PKLp dan hortikultur; Kemuning) 4. Perdagangan; 5. Pembangunan terminal Tipe C. 1. Pusat pemerintahan kecamatan : Ulak Lebar 2. Pengembangan Kota Terpadu Mandiri 4 (Kec. Muara PPK (KTM); Sahung) 3. Perlindungan Kawasan Hutang Lindung (Hutang Lindung Raja Mendara). 30


No

5

6

7

8

9

10

11

12

Nama Kota/Pusat Permukiman

Merpas (Kec. Nasal)

Simpang Tiga (Kec. Kaur Utara)

Rigangan I (Kec. Kelam Tengah) Bungin Tumbun II (Kec. Padang Guci Hulu) Gunung Kaya (Kec. Padang Guci Ilir) Suka Nanti (Kec. Lungkang Kule) Mentiring (Kec. Semidang Gumai) Tanjung Iman (Kec. Kaur Tengah)

Hirarki Pelayanan

PPK

PPK

PPL

PPL

PPL

PPL

PPL

PPL

13

Muara Tetap (Kec. Tetap)

PPL

14

Benua Batu (Kec. Luas)

PPL

15

Gedung Wani (Kec. Kinal)

PPL

Kegiatan Utama 4. Pengembangan pertanian lahan basah; 5. Pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur; 6. Pembangunan terminal penumpang Tipe C. 1. Pusat Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan perikanan; 3. Pembangunan terminal penumpang Tipe C. 4. Pusat Pelestarian TNBBS 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur; 3. Perdagangan. 4. Pembangunan terminal penumpang Tipe C. 1. Pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan basah; 3. Pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur. 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur. 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan basah. 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan. 2. Pengembangan pertanian lahan basah; 3. Pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur. 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan kering dan hortikultur. 1. Pusat Pemerintahan Kecamatan 2. Peternakan; dan 3. Perikanan tangkap. 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan 2. Pengembangan hutan produksi terbatas. 3. Pengembangan pertanian lahan kering dan peternakan. 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; 2. Pengembangan pertanian lahan kering dan peternakan. 1. Pelayanan Pemerintahan Kecamatan. 2. Pengembangan pertanian lahan kering dan peternakan.

Dengan demikian sistem pusat kegiatan di Kabupaten Kaur terdiri atas 4 (empat) tingkatan/hirarki dengan fasilitas yang disediakan seperti dapat dilihat secara rinci pada berikut :

31


Tabel 2. 8 Fasilitasi setiap Hirarki Pusat Kegiatan di Kabupaten Kaur Hirarki

Kota

Pusat Kegiatan 1. Bintuhan Wilayah Promosi (PKWp)

Pusat Kegiatan 1. Linau Lokal (PKL) dan 2. Tanjung Kemuning PKLp

1. Ulak Lebar Pusat Pelayanan 2. Merpas Kawasan (PPK) 3. Simpang Tiga

Pusat Pelayanan 1. Rigangan I; Lingkungan (PPL) 2. Bungin Tumbun II 3. Gunung Kaya

Fasilitas yang Disediakan a. Pendidikan : perguruan tinggi, akademi, dan perpustakaan b. Kesehatan : rumah sakit tipe B; c. Peribadatan : mesjid wilayah dan sarana peribadatan lainnya; d. Fasilitas umum : gedung pertemuan, museum, gedung kesenian dan lainnya; e. Olahraga/rekreasi : taman kota, stadion /gedung olahraga; f. Pelayanan pemerintah : kantor pemerintahan skala kabupaten; g. Perbelanjaan/niaga : pasar, pertokoan, bank-bank, perusahaan swasta dan jasajasa lainnya; h. Permukiman perkotaan dengan intensitas tinggi dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon); i. Transportasi : jalan antar kota dan antar kabupaten/provinsi, fasilitas intermoda; j. Fasilitas industri : pemrosesan dan perdagangan regional. a. Pendidikan : SD, SLTP dan SLTA; b. Kesehatan : puskesmas; c. Peribadatan : mesjid dan tempat peribadatan lainnya; d. Fasilitas umum: gedung serba guna; e. Olahraga/rekreasi : taman kota, lapangan olahraga; f. Pelayanan pemerintah : kantor pemerintahan skala kecamatan; g. Perbelanjaan/niaga : pasar kecamatan, toko dan warung; h. Permukiman perkotaan dengan intensitas sedang dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon); i. Transportasi : jalan antar kota dan ibukota Kabupaten, pelabuhan regional. a. Pendidikan : SD dan SLTP b. Kesehatan : puskesmas pembantu c. Peribadatan: mesjid dan tempat peribadatan lainnya d. Fasilitas umum: bangunan serba guna e. Olahraga/rekreasi : taman kecamatan, lapangan olahraga f. Pelayanan pemerintah : kantor pemerintahan skala kecamatan. g. Perbelanjaan/niaga skala kecamatan. h. Permukiman perkotaan dengan intensitas sedang dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon) i. Prasarana transportasi : jalan antar antar kecamatan. a. Pendidikan : SD dan SLTP b. Kesehatan : posyandu c. Peribadatan: mesjid dan tempat peribadatan lainnya 32


4. 5. 6. 7. 8. 9.

Suka Nanti Mentiring Tanjung Iman Muara Tetap Benua Batu Gedung Wani

d. Fasilitas umum: ruang serba guna e. Olahraga/rekreasi : taman lingkungan, lapangan olahraga f. Pelayanan pemerintah : kantor pemerintahan skala lingkungan. g. Perbelanjaan/niaga skala lingkungan. h. Permukiman dengan intensitas sedang dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon) i. Transportasi : jalan antar desa dan ibukota kecamatan.

C. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten. Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kaur dilakukan melalui program perwujudan kawasan lindung dan program perwujudan kawasan budidaya. Program perwujudan kawasan lindung meliputi : Pertama, Program pemantapan kawasan lindung terdiri atas : a. Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung; b. Mempertahankan kawasan hutan lindung yang telah ada dan sesuai RTRWN dan RTRWP Provinsi Bengkulu 2010-2030. c. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung; d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan; f. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; g. Pengawasan kawasan lindung. Kedua, Program evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung terdiri atas evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung dan penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung. Ketiga, Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri atas : a. Kawasan hutan lindung Raja Mandara dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang memiliki luas 64.711 Ha. b. Kawasan resapan air, merupakan daerah Hutan Lindung dan TN Bukit Barisan Selatan. Program untuk kawasan ini adalah : 1) Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung 2) Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir. Keempat, Program Kawasan Perlindungan Setempat. Kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Kabupaten Kaur terdiri dari : a. Kawasan sempadan sungai, meliputi seluruh sungai di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kaur, baik sungai besar maupun kecil. b. Kawasan sempadan pantai, meliputi Kec. Tanjung Kemuning, Kec. Semidang Gumai, Kec. Kaur Tengah, Kec. Tetap, Kec, Kaur Selatan, Kec. Maje dan Kec. Nasal. c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan, menyebar di seluruh kecamatan berfungsi PKWp, PKL, PPK dan PPL d. Kawasan sempadan mata air, yang menyebar di seluruh kecamatan. 33


Program untuk kawasan ini adalah : 1) Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya; 2) Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai; 3) Pengamanan Daerah Aliran Sungai; dan 4) Pembatasan daerah terbangun yang dapat merusak fungsi lindung daerah aliran sungai. Kelima, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, yang terdiri atas : a. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 64.711 hektar; b. Taman Wisata Alam Way Hawang berada di Kecamatan Maje, seluas 64 hektar; c. Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) berada di Linau, Merpas dan Sekunyit; d. Situs megalitik, makam, masjid dan rumah bersejarah; e. Program kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya bertujuan untuk pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan (peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran), pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata. Keenam, Program Kawasan Rawan Bencana Alam. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kaur, meliputi : a. Kawasan rawan longsor . b. Kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh aliran sungai. c. Kawasan rawan kebakaran hutan, meliputi HL. Bukit Raja Mendara dan TNBBS.

Program kawasan ini adalah : 1) Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kaur secara lebih akurat. 2) Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. 3) Melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan dan pembangunan tanggul. 4) Penyediaan jalur evakuasi bencana. Ketujuh, Program Kawasan Lindung Geologi. Program untuk kawasan lindung geologi di Kabupaten Kaur berupa penetapan kawasan rawan bencana serta penyediaan jalur evakuasi, meliputi : a. Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu Kec. Padang Guci Hulu, Muara Sahung, Kinal, Maje, Nasal; b. Kawasan Rawan Gelombang/Tsunami, yatu daerah pesisir Kabupaten Kaur. Kedelapan, Program Kawasan Lindung Lainnya. Yang termasuk kawasan lindung lainnya terdiri dari cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, meliputi Pantai Tanjung Raya, Bintuhan, Linau, Merpas, dan Tebing Rambutan. Sedangkan Program Perwujudan Kawasan Budidaya meliputi : Pertama, Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dilakukan dengan :

34


a.

Pengusahaan Hutan Produksi Terbatas melalui pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH); b. Pengusahaan hutan produksi terbatas dengan menerapkan tebang pilih; c. Pembatasan dan pengendalian pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan serta penetapan batas HPH yang jelas dengan menghindari tumpang tindih untuk menjaga kelestarian kawasan-kawasan hutan yang berfungsi lindung; d. Reboisasi dan rehabilitasi lahan bekas tebangan HPH; e. Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung; f. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lahan pertanian dan pertambangan. Kedua, Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, dilakukan dengan : a. Pengembangan pola hutan tanaman industri; b. Penetapan batas HPH dengan jelas di lapangan dengan pengukuran dan pematokan; c. Pemberian izin harus disesuaikan dengan kondisi lapangan terutama menyangkut tumpang tindih dengan kawasan budidaya lain dan kawasan lindung. Ketiga, Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertanian, dilakukan dengan program pengembangan (1) kawasan pertanian lahan basah, serta (2) kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura. Program pengembangan kawasan pertanian, yaitu : a. Mendayagunakan, meningkatkan, memperluas dan mempertahankan lahan pertanian untuk peningkatan produksi beras guna mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis; b. Mempertahankan lahan-lahan produktif dan atau beririgasi teknis dari perubahan alih fungsi dan kerusakan lahan pertanian; c. Mengembangkan dan memantapkan komoditas-komoditas andalan tanaman pertanian dan tanaman perkebunan; d. Optimalisasi pengelolaan pemanfaatan dan perbaikan lahan dan tata air mikro melalui pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi lahan serta jalan usaha tani untuk meningkatkan kualitas fungsi kawasan pertanian; e. Mengembangkan pembukaan akses kawasan terhadap sentra-sentra pemasaran dan produksi dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai; b. Mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di arahkan pada upaya untuk tetap mempertahankan luas lahan yang ada disertai dengan upaya pengembangan wilayah yang mempunyai potensi kesesuaian lahan, daya dukung dan prasarana irigasi yang memadai; Pengembangan kawasan pertanian : 1) Pertanian tanaman pangan : Kec. Tanjung Kemuning, Kec. Kelam Tengah, Kec. Kaur Utara, Kec. Padang Guci Hulu, Kec. Padang Guci Hilir, Kec. Lungkang Kule, Kec. Kinal, Kec. Semidang Gumai, dan Kec. Kaur Tengah, Kec. Luas, Kec. Muara Sahung, Kec. Kaur Selatan dan Kec. Nasal 2) Tanaman hortikultura menyebar di seluruh kecamatan. 3) Tanaman perkebunan menyebar di seluruh kecamatan. 4) Pengembangan peternakan : Kecamatan Semidang Gumay, Tanjung Kemuning, Padang Guci Ilir dan Padang Guci Hulu. Keempat, Perwujudan Pengembangan Kawasan Perikanan, dilakukan dengan Program pengembangan perikanan yaitu : 35


a.

Pengembangan sentra perikanan tangkap dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap di Kecamatan Nasal, Maje, Kaur Selatan, Tetap, Kaur Tengah, Semidang Gumay dan Tanjung Kemuning. b. Pengembangan perikanan budidaya melalui kolam dan tambak di Kecamatan Nasal, Muara Sahung, dan Kelam Tengah c. Pengembangan industri pengolahan perikanan di Kawasan Minapolitan yaitu di Kecamatan Nasal, Kecamatan Muara Sahung dan Kecamatan Kelam Tengah. Kelima, Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan, dilakukan dengan Program pengembangan kawasan pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Nasal yaitu : a. Pengembangan kegiatan penambangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan baik selama proses produksi maupun masa eksploitasi. b. Penataan kawasan permukiman disekitar kawasan pertambangan. b. Pemeliharaan fungsi kawasan pertambangan yang didasarkan pada asas kelestarian lingkungan. Keenam, Perwujudan Pengembangan Kawasan Industri, dilakukan dengan Program pengembangan industri berupa industri pengolahan yang dipusatkan di Linau sebagai PKL di Kabupaten Kaur, serta penguatan industri-industri kecil yang menyebar di seluruh kecamatan. Ketujuh, Perwujudan Pengembangan Kawasan Pariwisata, dilakukan dengan Program pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kaur ditujukan pada kawasan unggulan wisata, yaitu : a. Penataan ruang kawasan pariwisata; b. Pengembangan hasil kerajinan rakyat dan budaya masyarakat; b. Pengembangan objek dan fasilitas pariwisata; c. Promosi dan upaya memperkenalkan objek-objek wisata; d. Penganekaragaman jenis wisata dan atraksi wisata; dan e. Perbaikan jaringan jalan dan penyediaan sarana transportasi ke lokasi obyek wisata. Kedelapan, Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Permukiman, bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pelestarian budaya, meliputi : a. menciptakan pusat-pusat permukiman baru di luar pusat kota dengan aksesibilitas tinggi; b. meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendukung pada pusat-pusat permukiman; c. menciptakan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, dan memiliki citra estetika serta berwawasan lingkungan; d. mengarahkan pengembangan permukiman yang sesuai dengan ekologis lingkungan dan menunjang pengembangan fungsi perkotaan. Kesembilan, Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainya, Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya yang meliputi kawasan peruntukan perkantoran dan kawasan peruntukan pondok pusaka. Pengembangan kawasan perkantoran dan kawasan pondok pusaka bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan peningkatan sektor jasa pelayanan. D. Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Kaur 1. Sistem Jaringan Transportasi Darat; Fungsi utama sistem prasarana transportasi adalah untuk melayani perpindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain serta menjembatani fungsional 36


antar kegiatan sosial ekonomi di Kabupaten Kaur dan wilayah tetangga yang berhubungan. Jika dikaitkan dengan tujuan pengembangan tata ruang tersebut di atas, maka tujuan pengembangan sistem prasarana transportasi di kabupaten adalah  PENDUKUNG PENINGKATAN PERTUMBUHAN WILAYAH DI KABUPATEN KAUR SECARA SERASI

DENGAN WILAYAH-WILAYAH LAINNYA YANG MELIPUTI :  Meningkatkan eksternalistis Kabupaten Kaur;  Menunjang kegiatan ekspor impor Kabupaten Kaur dengan wilayah lainnya; dan  Menunjang perkembangan sektor-sektor utama di Kabupaten Kaur yaitu sektor pertanian, pertambangan, perdaganggan dan jasa, industri, dan pariwisata.  PENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG MELIPUTI :  Memperlancar kegiatan koleksi dan distribusi arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas penduduk Kabupaten Kaur; dan  Meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi yang masih terisolasi. 2. Sistem Jaringan Transportasi Perkerataapian; Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Bengkulu, arahan pengembangan jalur rel kereta api di Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Kaur merupakan pengembangan baru yang menghubungkan wilayah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan dengan lintasan jalur Linau – Tanjung Enim (Sumatera Selatan). Pengembangan rel kereta api ini masih memerlukan kajian tentang kelayakannya serta perencanaan dan perancangan teknis

3. Sistem Jaringan Transportasi Laut. Kebijakan Provinsi Bengkulu mengenai Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut di Kabupaten Kaur adalah dengan pengembangan angkutan laut perintis dari Linau - P.Baai - P. Enggano - Muko-Muko. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun 2002 tentang tatanan kepelabuhan Nasional pelabuhan Linau di tetapkan menjadi Pelabuhan Regional dengan kriteria :  berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke pelabuhan dan pelabuhan pengumpan;  berperan melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam propinsi;  berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau ± 25 mil:  kedalaman minimal pelabuhan – 4 m LWS:  memiliki dermaga minimal panjang 70 m;  jarak dengan pelabuhan regional lainnya 20 - 50 mil. Pelabuhan Pengumpan Regional Linau yang berada di Kecamatan Maje dikembangkan sebagai pengumpan untuk Pelabuhan Pulau Baai. Lebih jauh, diharapkan pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang penting bagi kegiatan ekonomi di Kabupaten Kaur dan kabupaten sekitarnya

serta dikembangkan secara terpadu untuk kegiatan industri

37


perikanan dan menujang pengembangan agro industri di Kabupaten Kaur sebagai tempat pendistribusian hasil pertambangan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Selain untuk kepentingan kegiatan ekonomi, pelabuhan ini dapat juga difungsikan untuk kepentingan kegiatan pertahanan keamanan, yaitu sebagai tempat distribusi pasukan ke pusat latihan militer TNI yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu.

3.2. Wilayah Rawan Bencana Wilayah yang berpotensi rawan bencana alam menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, wilayah yang berpotensi rawan bencana alam di maksud seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Pada subbagian sebelumnya (halaman 37) sesuai dengan RPJM Daerah Kabupaten Kaur 2016-2021, diuraikan bahwa Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kaur, meliputi : 1. Kawasan rawan longsor; 2. Kawasan rawan banjir yang tersebar di seluruh aliran sungai; 3. Kawasan rawan kebakaran hutan, meliputi HL. Bukit Raja Mendara dan TNBBS. Untuk bencana gunung meletus dan gempa bumi tidak dipetakan. Bencana gunung meletus tidak dipetakan karena keberadaan gunung yang ada di Kabupaten Kaur tercatat tidak aktif, sedangkan peta gempa tidak disusun karena secara umum kondisi wilayah Kaur pada umumnya merupakan wilayah potensi gempa. Hasil pengamatan lapangan lokasi-lokasi kejadian bencana di Kabupaten Kaur secara lengkap dengan posisi koordinat mengacu koordinat bumi dan matrik bencana per-kecamatan di Kabupaten Kaur dapat disajikan pada :

Tabel 2.9. LOKASI HASIL PENGAMATAN LAPANGAN

NO GPS

KECAMATAN

LOKASI

KETERANGAN

8

Nasal

Lokasi Banjir Desa Tebing Rambutan

Banjir

9

Nasal

Sawmill dan permukiman

potensi longsor

11

Nasal

Kantor Kepala Desa Merpas

Tsunami tahun 2007

12

Nasal

Kantor Kepala Desa Tjg. Betuah

banjir mei 2007

13

Nasal

Desa Singai Air

banjir

51+52+53

Nasal

Longsor jalan

Longsor

54

Nasal

Desa Air Pelawan

rawan longsor pemukiman

15

Maje

Kantor Kecamatan Maje

potensi tsunami

21

Tetap

Jalan longsor

longsor (pemotongan lereng)

22

Tetap

Kantor Kepala Tjg. Dalam

potensi longsor

23

Tetap

Jalan longsor


25

Tetap

Tebing gugur ke jalan


48

Luas

Desa Tuguk

Potensi longsor

46

Muara Sahung

Ulak Bandung

Banjir dan rawan longsor

38


NO GPS

KECAMATAN

LOKASI

KETERANGAN

59

Kinal

desa bunga malur/air lantung

banjir ke jalanan

65

Kinal

Desa Tjg. Baru

Rawan longsor

67

Kinal

Longsoran ke jalan


68

Kinal

Longsoran ke jalan


69

Kinal

Longsoran ke jalan


70

Kinal

Longsoran ke jalan


72

Kinal

Rawan longsor

5

Tjg. Kemuning

Lokasi longsor jalan

Longsor jalan

8

Tjg. Kemuning

Desa Pelajaran

Longsor jalan

11

Kelam Tengah

Desa Darat Sawah

Longsor jalan/jembatan

42

Kelam Tengah

Desa Penantian

satu desa pindah karena longsor

43

Kelam Tengah

Desa Penantian

dan banjir

Dusun Pulau

Longsor jalan

Desa Panggung

sering banjir/rawan banjir

Tl. Besar


Desa Air Kering


Desa Guru Agung

rawan longsor jalan

16 17 23 24 30

Padang Guci Hilir Padang Guci Hilir Padang Guci Hilir Padang Guci Hilir Kaur Utara

Padang Guci Lokasi rawan longsor jalan Hilir Padang Guci 49 Rumah rawan Tsunami Hilir Sumber: RPJMD Tahun 2011-2016

longsor (pemotongan lereng )

31

Tsunami

Tabel 2.10. MATRIK KERAWANAN BENCANA PER KECAMATAN DI KABUPATEN KAUR

KECAMA TAN

LONGSO R TINGGI

LONGSO R SEDANG

KAUR SELATAN KAUR TENGAH KAUR UTARA KELAM TENGAH KINAL

√

√

LONGSO R POTENSI RENDAH √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

LUAS

√

√

√

√

LUNGKAN G KULE MAJE

√

√

√

√

√

√

√

√

MUARA SAHUNG NASAL

√

√

√

√

√

√

√

√

LONGSO R BANJIR

√

LONGSO R TSUNAMI BANJIR √

√

√

√

√

√

√

√

√

LONGSO R TSUNAMI

TSUNA MI √

TSUN AMI BANJ IR √

39


KECAMA TAN

LONGSO R TINGGI

LONGSO R SEDANG

PADANG GUCI HILIR PADANG GUCI HULU SEMIDAN G GUMAI TETAP

√

√

LONGSO R POTENSI RENDAH √

LONGSO R TSUNAMI

LONGSO R TSUNAMI BANJIR

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

TJG. KEMUNIN G

√

√

√

√

√

√

LONGSO R BANJIR

TSUNA MI

TSUN AMI BANJ IR

√

√

√

Sumber : Pengolahan Data, 2010 (BPBD Kabupaten Kaur)

3.3. Demografi Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk terakhir dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2010. Penduduk Kabupaten Kaur adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kaur selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Menerangkan apa yang dirilis BPS Kabupaten Kaur yang terpublikasi melalui Kabupaten Kaur Dalam Angka (KDA Tahun 2015), bahwa Laju Pertambahan Penduduk Kabupaten Kaur tahun 2014 sebesar 1,33 persen, dimana penduduk Kabupaten Kaur pada tahun 2014 mencapai 114.398 sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 112.894 jiwa. Dari penduduk yang mencapai 114.398 jiwa (Tahun 2014) terdiri dari 59.187 laki-laki dan 55.211 perempuan. Berikut disajikan grafik sebaran jumlah penduduk Kabupaten Kaur Tahun 2013, 2014 dan 2015 : Grafik 2.8. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KAUR TAHUN 2013-2015 18.000 16.000 14.000

16.483 17.03015.514 16.095 13.810 14.500

12.000

11.008 11.255

10.000 8.000 16.171 6.903 15.160 5.998 6.3066.558 6.673 13.332 5.547 5.508 6.425 6.415 6.108 4.920 6.000 5.641 4.453 4.354 10.914 5.353 3.6723.364 4.5324.606 4.189 4.000 3.7416.842 6.532 3.242 6.286 5.971 5.529 5.488 4.902 4.437 4.339 2.000 3.6563.336

2013 2014 2015

-

Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka 2016 40


Struktur penduduk Kabupaten Kaur masih didominasi oleh usia muda dan produktif, ini terlihat dari besarnya penduduk menurut kelompok umur 15-64 tahun yang mencapai 77.377 jiwa, kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 33.842 jiwa dan kelompok umur 65 > berjumlah 5.179 jiwa. Secara persentase disajikan pada grafik di bawah ini : Grafik 2.9. KOMPOSISI PENDUDUK KABUPATEN KAUR MENURUT KELOMPOK UMUR (PERSEN) TAHUN 2015

Jumlah (jiwa) 4,53% 29,58%

65,89%

0-14

15-64

65>

Sumber: IPM Kabupaten Kaur, Tahun 2016

Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pada Tahun 2014-2015 pertambahan Penduduk Kabupaten Kaur sebesar 1.504 jiwa. Pertambahan penduduk tersebut tersebar pada setiap kecamatan. Data mencatat bahwa pertambahan penduduk tahun 2014-2015 terbanyak pada Kecamatan Maje 478 jiwa, Kecamatan Kaur Selatan 354, dan Kecamatan Nasal 312 jiwa. Berikut disajikan sebaran pertambahan penduduk di Kabupaten Kaur. Grafik 2.10. PERTAMBAHAN PENDUDUK (JIWA) DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2014-2015 600

Maje; 478 500

Kaur Selatan; 354

400

Nasal; 312

300

Tetap; 27

200

Padang Guci Hulu; 59

Kaur Tengah; 17 Luas; 18

100

Lungkang Kule; 29 Padang Guci Hilir; 16 Kaur Utara; 26

Tanjung Kemuning; 94

Muara Sahung; 18

0

2

Series1

4

6

8

10

12

14

16

Semidang Gumay; 20 Kelam Tengah; 21 Kinal; 16

41


Sumber : Kabupaten Kaur

Dalam Angka 2016

Memperhatikan grafik sebaran pertambahan penduduk di atas, Kecamatan Kaur Selatan merupakan wilayah perkotaan/sebagai Ibu Kota Kabupaten. Sedangkan kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal merupakan wilayah transmigrasi. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa sebaran pertambahan penduduk yang cenderung tinggi terjadi di wilayah perkotaan dan transmigrasi (Jawa-Lampung). Faktor-faktor yang mempengaruhi Laju Pertambahan Penduduk (LPP) Kabupaten Kaur terbagi menjadi 2 (dua) faktor yang berlawanan, yaitu : faktor pendorong dan faktor penghambat/penahan/penurun. Faktor pendorong LPP di Kabupaten Kaur diantaranya angka kelahiran dan migrasi penduduk dari wilayah lain (dari luar kabupaten Kaur) baik yang akan bertempat tinggal tetap maupun yang bersifat temporer. Faktor pendorong migrasi penduduk dari wilayah luar Kabupaten Kaur banyak terjadi di wilayah perkebunan, yaitu penduduk dari luar Kabupaten Kaur yang bermaksud tinggal menetap maupun sementara untuk melakukan usaha pengembangan perkebunan (terutama di daerah perbukitan), migrasi penduduk yang menjadi faktor pendorong LPP di Kabupaten Kaur lainnya dipengaruhi oleh pengembangan dan penambahan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dari tahun ke tahun dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kaur. Faktor penurun/penahan/penghambat LPP di Kabupaten Kaur adalah di beberapa lokasi transmigrasi penduduk lokasi transmigrasi melakukan migrasi keluar Kabupaten Kaur, hal ini menjadikan LPP terhambat, kasus ini terjadi di Kecamatan Semidang Gumay Lokal Transmigrasi Desa Karang Dapo, Kecamatan Muara Sahung SP III, Kecamatan Luas SP VI, Kecamatan Kelam Tengah Desa Pagar Dewa. Faktor lainnya juga banyak dijumpai rumah yang ditinggal penghuninya untuk melakukan pengembangan perkebunan di luar wilayah Kabupaten Kaur. Keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga menjadi faktor penahan LPP Kabupaten Kaur karena banyak penduduk Kabupaten Kaur melakukan migrasi ke kota yang menyediakan fasilitas pendidikan tingkat tinggi. Begitu pula fenomena yang terjadi tidak tersedianya lapangan kerja di sektor industri, sehingga berakibat tenaga-tenaga yang mempunyai keterampilan di luar perkebunan pertanian melakukan migrasi ke wilayah lain dalam rangka memperoleh pekerjaan. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB dan laju inflasi provinsi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut : a. Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks ini PDRB dapat dilihat dari dua sisi pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber pendapatan dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi produksi merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

42


Tabel 2.11. NILAI SEKTOR DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN KAUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011–2015 Lapangan Usaha A

B

C

D

E F

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura Semusim c. Perkebunan Semusim d. tanaman Hortikultura Tahunan dan lainnya e. Perkebunan Tahunan f. Peternakan g. Jasa Pertanian dan Perburuan 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 3 Perikanan Pertambangan dan Penggalian 1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 2 Pertambangan Batubara dan Lignit 3 Pertambangan Bijih Logam 4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya Industri Pengolahan 1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 2 Industri Makanan dan Minuman 3 Pengolahan Tembakau 4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 10 Industri Barang Galian bukan Logam 11 Industri Logam Dasar 12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik 13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 14 Industri Alat Angkutan 15 Industri Furnitur 16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan Pengadaan Listrik dan Gas 1 Ketenagalistrikan 2 Pengadaan Gas dan Produksi Es Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi

2011

2012

2013

2014*

2015**

834.420,4

882.282,9

913.572,7

946.776,4

981.080,6

495.037,6

523.178,4

551.020,3

569.985,6

588.427,3

242.016,1

257.381,7

272.287,4

276.784,0

280.002,4

3.326,9

3.463,3

3.608,8

3.767,5

3.948,4

106,6

116,6

123,4

133,3

143,4

29.672,8

31.186,1

32.839,0

33.387,4

33.908,3

89.636,8 114.584,9 15.593,3

94.405,5 120.189,8 16.435,4

98.606,5 126.199,3 17.355,8

104.789,1 132.761,7 18.362,1

112.543,5 138.470,4 19.390,8

71.109,1

71.628,2

72.201,2

72.822,1

72.878,2

268.272,7 60.334,1

287.476,3 63.936,1

290.351,2 80.927,5

303.968,7 84.799,4

319.775,1 86.605,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,4

2,6

14.035,4

14.696,5

15.248,1

60.331,7

63.9333,5

66.892,1

70.102,9

71.357,7

56.501,2

59.820,1

65.477,4

67.756,2

70.288,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.236,6 0,00

56.430,8 0,00

61.985,9 0,00

64.184,9 0,00

66,624,0 0,00

44,3

15,5

46,4

47,9

49,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,6

97,2

98,7

100,4

101,9

162,4

169,1

177,0

185,7

195,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,9

92,3

96,5

99,9

103,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.697,1

1.777,5

1.825,5

1.868,9

1.919,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,0 1.103,1

15,0 1.132,9

15,7 1.169,,2

16,4 1.189,0

17,9 1.214,0

58,1

59,9

62,4

63,1

63,9

760,0 750,6

891,7 881,8

961,9 951,4

1.053,0 1.041,9

1.016 1.004,7

9,4

9,9

10,5

11,0

11,7

4.020,5

4.286,7

4.494,2

4.552,6

4.616,3

77.405,6

83.240,3

89.935,1

96.348,3

103.420,3

43


Lapangan Usaha G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan 1 Angkutan Rel 2 Angkutan Darat 3 Angkutan Laut 4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 5 Angkutan Udara 6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1 Penyediaan Akomodasi 2 Penyediaan Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi 1 Jasa Perantara Keuangan 2 Asuransi dan Dana Pensiun 3 Jasa Keuangan Lainnya 4 Jasa Penunjang Keuangan L Real Estate M,N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Q Sosial R,S, Jasa lainnya T,U PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

2011

2012

2013

2014*

2015**

123.533,3

128.053,6

137.722,0

147.621,0

157.350,9

42.557,7

44.813,3

47.787,0

50.568,1

53.116,1

80.975,6

83.240,3

89.935,1

97.052,9

104.234,8

62.417,8 0,00 59.665,2 62,9

67.235,7 0,00 64.316,7 65,2

70.554,8 0,00 67.451,3 67,6

75.305,9 0,00 71.997,5 70,4

80.054,5 0,00 76.533,3 72,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.698,8

0,00 2.853,8

0,00 3.035,9

0,00 3.238,1

0,00 3.448,5

15.627,4

16.382,9

17.262,7

18.928,6

21.169,4

281,5 15.345,9 41.848,3 13.654,3 9.778,9 128,3 3.747,1 0,00 60.667,0 756,7

301,2 16.081,7 43.064,7 15.819,8 11.735,3 135,1 3.949,4 0,00 63.659,0 785,3

323,8 16.939,9 46.877,8 17.096,2 12.770,6 143,2 4.182,4 0,00 69.235,3 809,0

349,7 18.578,9 48.224,1 18.025,2 13.448,7 150,6 4.425,9 0,00 73.520,9 859,2

381,8 20.787,6 52.726,9 18.926,1 14.066,0 159,8 4.700,3 0,00 78.257,5 920,0

108.860,1

111.259,0

120.511,8

127.923,2

138.502,5

37.402,6

39.459,8

41.539,3

45.003,7

48.643,6

6.203,7

6.445,6

6.780,8

7.399,2

8.000,7

3.089,6

3.176,1

3.266,0

3.538,1

3.874,3

1.507.502,5

1.589.692,8

1.686.565,8

1.767.670,8

1.855.427,6

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kaur menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Kaur hingga tahun 2014 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian Kabupaten Kaur masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Kaur atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya dari tahun ke tahun. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 1.132 milyar rupiah dan peranannya dalam PDRB Kabupaten Kaur sebesar 54,31 persen. berikut tabel yang menyajikan nilai dan kontribusi masing-masing sektor. Tabel 2.12. NILAI SEKTOR DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KAUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2015 Lapangan Usaha A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura Semusim c. Perkebunan Semusim

2011

2012

2013

2014*

2015**

869.018,3

956.547,9

1.046.128,7

1.139.349,6

1.240.290,7

515.839,4

567.982,9

621.685,5

680.822,5

734.175,2

249.202,9 3.519,2 117,0

274.642,5 3.779,3 137,5

298.521,2 4.001,1 156,4

324.409,0 4.247,7 187,1

348.566,7 4.726,4 218

44


Lapangan Usaha

B

C

D E F G

H

I

2011

2012

2013

2014*

2015**

d. Tanaman Holtikultura Tahunan lainnya e. Perkebunan Tahunan f. Peternakan g. Jasa Pertanian dan Perburuan 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

30.807,3

32.964,9

35.615,7

40.156,1

42.268,4

92.958,2 123.344,8 15.893,0 75.845,9

101.210,0 138.149,8 17.099,0 79.045,3

109.725,9 155.216,1 18.449,1 82.349,0

121.156,1 170.014,7 21.011,8 86.777,9

130.633,3 184.495,0 23.267,0 90.739,8

3 Perikanan

277.333,0

309.519,6

342.094,2

371.749,1

415.375,7

60.696,5

66.008,2

84.009,6

89.717,7

96.251,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,2

0,00 7,9

0,00 14.035,8

0,00 14.741,4

0,00 15.984,7

60.691,3

66.000,3

69.973,8

74.976,3

80.266,5

56.689,9

61.165,0

69.293,4

72.832,2

77.713,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 46,2

0,0 0,0 50,2

0,0 0,0 54,5

0,0 0,0 59,4

0,0 0,0 62,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98,4

105,0

111,0

118,7

122,7

166,5

177,4

201,0

221,3

247,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93,3

98,9

107,9

117,8

127,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.730,7

1.849,0

1,938,3

2.070,8

2.366,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,6 1.141,2

15,3 1.207,8

16,4 1.293,9

17,6 1.374,6

20,9 1.498,8

59,9

64,1

69,2

72,8

76,5

664,3 654,6 9,7

734,3 723,8 10,5

690,3 678,8 11,5

832,0 819,4 12,7

1.124,5 1.110,1 14,4

4.147,7

4.493,1

4.768,9

4.893,6

4.998,0

80.146,2

91.201,8

107.408,0

123.989,0

145.711,8

124.063,1

134.179,1

147.997,1

165.557,8

182.348,3

43.142,2

46.746,6

51.372,4

57.021,1

63.159,1

80.920,8

87.432,5

96.624,7

108.536,8

119.189,2

66.666,5 0,0 63.752.8 64,3

73.209,6 0,0 69.858,0 69,4

82.495,7 0,0 78.666,7 75,2

93.935,7 0,0 89.602,5 82,3

107.908,5 0,0 102.987,7 88,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.849,4

3.282,2

3.753,8

4.250,9

4.832,6

15.842,3

16.937,2

19.425,5

22.632,2

27.814,0

295,9

334,9

378,9

441,7

558,0

Pertambangan dan Penggalian 1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 2 Pertambangan Batubara dan Lignit 3 Pertambangan Bijih Logam 4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya Industri Pengolahan 1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 2 Industri Makanan dan Minuman 3 Pengolahan Tembakau 4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 10 Industri Barang Galian bukan Logam 11 Industri Logam Dasar 12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik 13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 14 Industri Alat Angkutan 15 Industri Furnitur 16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan Pengadaan Listrik dan Gas 1 Ketenagalistrikan 2 Pengadaan Gas dan Produksi Es Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 1 Angkutan Rel 2 Angkutan Darat 3 Angkutan Laut 4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 5 Angkutan Udara 6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1 Penyediaan Akomodasi

45


Lapangan Usaha

2011

2 Penyediaan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi 1 Jasa Perantara Keuangan 2 Asuransi dan Dana Pensiun 3 Jasa Keuangan Lainnya 4 Jasa Penunjang Keuangan L Real Estate M,N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S, Jasa lainnya T,U PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

2012

2013

2014*

2015**

15.546,3 43.916,3 14.444,9 10.550,0 129,3 3.765,7 0,0 65.448,6 760,0

16.602,3 46.709,2 17.939,2 13.756,3 136,5 4.046,4 0,0 68.799,8 803,8

19.046,5 51.471,2 20,756,8 16.256,3 149,6 4.350,9 0,0 76.884,3 886,9

22.190,5 55.403,8 23.015,0 17.952,8 163,7 4.898,5 0,0 84.334,4 979,3

27.256,1 64.535,5 26.646,5 20.533,3 190,0 5.923,2 0,0 94.200,8 1.190,8

110.706,0

120.737,8

142.062,0

160.023,7

196.321,3

39.640,1 6.587,3

44.545,6 7.030,9

48.918,5 7.768,5

55.682,9 8.892,4

62.643,0 10.840,0

3.389,3

3.588,0

3.735,1

4.258,1

5.225,7

1.562.836,4

1.714.630,4

1.914.700,4

2.106.329,5

2.345.764,0

J K


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam analisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Mengingat pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Kaur atas dasar harga berlaku telah mencapai 2.084 milyar rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 1.755 milyar rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 4,98 persen, mengalami perlambatan sebesar 0,07 persen dibanding tahun 2013 yang pertumbuhannya sebesar 5,05 persen. Adapun pertumbuhan PDRB Kabupaten Kaur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010-2014 disajikan grafik di bawah ini :

Grafik 2.11. URAIAN PERTUMBUHAN PDRB BERDASARKAN 10 (SEPULUH) SEKTOR ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010-2014 40,00

9,47

35,00 30,00

6,74

25,00

7,37

20,00 15,00 10,00 5,00

3,92 3,55 5,74 3,77

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

4,63 5,97

6,11

Pertambangan & penggalian

1,30 4,84 6,62

6,15 Industri pengolahan

2011

7,63

17,34

5,87

2,07

7,72

7,86

1,37

0,90

Listrik dan gas

Pengadaan Air , Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

2012

2013

7,40 5,19 Konstruksi

7,14

6,73

7,16

4,94

3,66 7,47

7,72 5,24

Perdagangan Transportasi dan besar dan Eceran Pergudangan

2014


46


Melihat dari 10 (sepuluh) sektor PDRB atas dasar harga konstan di atas menunjukkan bahwa Tahun 2014 sektor listrik dan gas sebesar 9,47 persen mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen dibandingkan Tahun 2013 (7,86 persen). sektor ini merupakan sektor yang memiliki nilai tertinggi. Sedangkan sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang Tahun 2014 hanya sebesar 1,30 persen yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2013 (4,84 persen). Sementara itu, melihat pada 9 (Sembilan) sektor PDRB lainnya, terdapat tiga sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari Tahun 2013 ke Tahun 2014 yakni : (1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum naik sebesar 4,28 Persen; (2) Jasa Pendidikan naik sebesar 4,2 Persen; dan (3) Jasa Kesehatan naik sebesar 4,54 persen. hal ini dapat dilihat pada Grafik 2.10. Grafik 2.12. URAIAN PERTUMBUHAN PDRB BERDASARKAN 9 (SEMBILAN) SEKTOR ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010-2014 70,00

2,72

60,00

8,07 15,86

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -

9,65 5,37 4,83 4,71

2,87

32,95

8,85 2,91 7,77

Penyediaan Informasi dan Jasa Keuangan Akomodasi dan Komunikasi dan Asuransi Makan Minum 2011

5,65

3,75

8,76 4,93 8,34

3,89

Real Estate

Jasa Perusahaan

2012

8,32 2,20 8,28

3,02 3,79 4,50

9,47

9,32

5,27 5,50 5,71

4,78 3,90 5,39

3,47 2,83 2,80 2,73

Administrasi Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan Jasa Lainnya Pemerintahan, dan Kegiatan Pertahanan dan Sosial 2013Jamsos Wajib 2014


Grafik 2.13. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KAUR (PERSEN) TAHUN 2011-2015


47


Secara keseluruhan Perekonomian Kabupaten Kaur pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, tapi kembali naik sebesar 0,15 persen pada tahun 2015. Hal ini memberikan arti bahwa kondisi PDRB Kabupaten Kaur kurang cukup baik. Namun kondisi terbaik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur terjadi pada Tahun 2012 yang mencapai angka 5,45 persen. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Kaur mencapai 18,22 juta rupiah mengalami kenaikan sebesar 8,32 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 16,82 juta rupiah per satu orang per tahun. b. Laju Inflasi Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.13. NILAI INFLASI RATA-RATA TAHUN 2012 S.D 2014 KABUPATEN KAUR

URAIAN

2012

2013

INFLASI

4,3

8,4

RATA-RATA PERTUMBUHAN 6,3

Perlambatan ekonomi dan kenaikan inflasi pada tabel di atas, memiliki berbagai dampak yang dapat menahan tren perbaikan ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta tingkat pengangguran terbuka apabila secara terus-menerus terjadi. Fokus Kesejahteraan Sosial a. Indeks Pembangunan Manusia Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Karena itu, perencanaan pembangunan daerah semakin mengarah pada tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermuara pada peningkatan IPM. Pembangunan manusia merupakan inventasi jangka panjang. Oleh karena itu, program pembangunan dalam upaya meningkatkan IPM tidak semata intervensi langsung terhadap komponen IPM, tetapi harus bersifat holistik dan menyeluruh pada segenap unsur kesejahteraan manusia. Selama 6 (enam) tahun terakhir, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Kaur menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan IPM wilayah. Berikut disajikan perkembangan IPM Kabupaten Kaur yang tercatat dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.

48


Grafik 2.14. PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN KAUR TAHUN 2010-2015

IPM 2015 2014 2013 IPM

2012 2011 2010 59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

64,00

65,00

Sumber: IPM Kabupaten Kaur Tahun 2016

Khusus tahun 2014, perhitungan IPM sudah menggunakan metode baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan IPM tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan IPM, tercermin dari peningkatan komponen pendukungnya yang menunjukkan adanya perbaikan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi. Perbaikan pembangunan kesehatan, tercermin dari meningkatnya Angka Harapan Hidup dari 67,54 pada 2011, berturut-turut meningkat menjadi 67,85 (2012), 67,93 (2013) dan pada tahun 2014 mencapai 67,93. Peningkatan bidang pendidikan, ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk yang buta huruf dan bertambahnya rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kaur menurun dari 97,37 persen pada tahun 2013, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 yang menjadi 95,28 persen. Komponen rata-rata lama sekolah juga menunjukkan penurunan. Bila pada tahun 2012 pada capaian angka 8,15 tahun, maka perubahan terjadi pada tahun 2014 menurun menjadi 7,90 tahun. Perbaikan ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran perkapita yang disesuaikan menggunakan purchasing power parity. Pengeluaran perkapita secara umum terus mengalami peningkatan dari 613,14 ribu (2011), berturut-turut meningkat menjadi 615,69 (2012), 619,56 ribu (2013) dan menurun menjadi 610,21 ribu pada tahun 2014. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa IPM merupakan tingkat kesenjangan antara apa yang sudah dicapai oeh suatu daerah dengan kondisi ideal (IPM=100). Artinya jika IPM Kabupaten Kaur berada pada nilai 71,54 masih mengalami kesenjangan 28,46 poin lagi untuk mencapai kondisi ideal. Laporan BPS menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2014, kesenjangan tersebut telah tereduksi sebesar 1,40 poin berdasarkan metode reduksi shortfall. Reduksi shortfall mengasumsikan bahwa laju perubahan IPM tidak linear, tetapi akan semakin melambat pada nilai IPM yang lebih tinggi. Reduksi shortfall yang rendah menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia cenderung melambat dan membutuhkan semakin lama waktu untuk mencapai kondisi yang diiinginkan. Apabila Kabupaten Kaur menargetkan pencapaian IPM sebesar 80 (Nilai IPM dengan Kategori Tinggi), sementara reduksi shortfall hanya berada pada kisaran 2,37 poin seperti yang terjadi saat ini, maka dibutuhkan waktu lama untuk mencapai nilai 80 tersebut. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh UNDP, tingkat pencapaian IPM dikategorikan dengan standar sebagai berikut :

49


NILAI IPM

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

< 60

RENDAH

60 ≤ IPM < 70

SEDANG

70 ≤ IPM < 80

TINGGI

≥ 80

SANGAT TINGGI

Atas dasar kriteria tersebut, maka IPM Kabupaten Kaur pada Tahun 2014 termasuk dalam kategori tinggi. b. Kesetaraan Gender Kesataraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dalam setiap sektor pembangunan serta kesamaaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sama seperti IPM, Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkap ketimpangan antara laki- laki dan perempuan. Tabel 2.14. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu 2010- 2014 No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/ Kota (2) Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu Utara Kaur Seluma Muko Muko Lebong Kepahiang Bengkulu Tengah Kota Bengkulu BENGKULU Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

2010 (3) 91,71 91,57 89,87 81,63 81,33 82,58 89,02 91,11 78,38 91,48 88,88

2011 (4) 91,82 92,26 90,29 83,15 82,81 82,95 89,83 92,42 78,53 92,59 89,47

2012 (5) 92,16 92,43 90,57 84,39 83,29 83,13 89,85 93,73 80,54 93,53 90,51

2013 (6) 93,60 92,44 91,09 85,34 83,51 83,84 90,45 93,75 80,83 94,34 90,55

2014 (7) 94,00 92,55 91,32 85,66 84,80 84,25 91,11 94,99 84,68 95,71 91,02

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang disusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Indikator-indikator itu adalah indeks keterwakilan parlemen, indeks pengambilan keputusan, dan indeks distribusi pendapatan. Nilai indeks bernilai antara 0 – 100 persen. Artinya, bila nilai IDJ semakin tinggi maka perempuan semakin berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya.

50


Tabel 2.15. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu 2012- 2014 No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/ Kota (2) Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu Utara Kaur Seluma Muko Muko Lebong Kepahiang Bengkulu Tengah Kota Bengkulu BENGKULU Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

2012 (3) 62,06 56,69 64,38 60,05 58,98 54,27 69,50 67,70 62,70 75,21 69,57

2013 (4) 63,45 57,23 64,81 60,77 68,56 54,21 69,77 66,65 64,50 75,64 73,45

2014 (5) 58,63 57,76 65,15 61,69 66,86 59,74 77,91 77,61 66,22 75,97 68,76

c. Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu di masa datang, merupakan salah satu indikator pembangunan manusia di bidang pendidikan. Berikut disajikan beberapa indikator pendidikan Kabupaten Kaur pada tabel di bawah ini : Tabel 2.16. INDIKATOR PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR, 2014-2015 Uraian

2014

2015



Angka Harapan Sekolah (EYS)

12,42

12,82



Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

7,76

7,78

Angka Partisipasi Sekolah: 

07 – 12 tahun

99,61

99,54



13 – 15 tahun

98,64

96,04



16 – 18 tahun

75,72

74,72

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Kaur, 2016

Pada tahun 2015, Angka Harapan sekolah penduduk Kabupaten Kaur mencapai 12,82 persen. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kaur lamanya bersekolah hanya batas SMA atau setingkat SMA. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Kaur adalah berpendidikan SMP. Indikator ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah 7,78 tahun, atau memutuskan berhenti ketika kelas 1 SMP pada tahun 2015. Fokus Seni Budaya dan Olahraga a. Seni Budaya Kabupaten Kaur mempunyai keberagaman suku bangsa (etnik) yang secara toleran mampu hidup berdampingan dan menyebar di seluruh wilayah kabupaten. Keunikan dari heterogenitas masyarakat salah satunya karena letak geografis Kabupaten Kaur, yakni antara 51


lingkungan daratan dan lautan, sehingga hidup masyarakat bergantung pada kedua wilayah tersebut. Struktur masyarakat Kabupaten Kaur paling tidak terdiri dari 2 (dua) suku/etnis asli yaitu : (1) Suku Serawai (dengan marga Kaur, Luas dan Nasal); (2) Suku Semendo/Pasemah (dengan marga Saung dan Padang Guci). Adapun Penyebarannya berdasarkan pengamatan dimana suku Serawai kebanyakan tinggal di daerah Semidang Gumay, Kaur Tengah, Kaur Selatan, Tetap dan Maje. Sedangkan suku Semendo/Pasemah tinggal di daerah Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Padang Guci Hulur, Padang Guci Hilir, Kaur Utara, Lungkang Kule dan sebagian kecil di daerah Muara Sahung. Secara etnis masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur merupakan bagian dari etnis-etnis besar yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dua etnis besar, Serawai dan Semendo merupakan bagian dari Etnis Semendo yang ada di wilayah OKU, dan Etnis Serawai yang ada di Pagar Alam, dan Lahat. Karakteristik etnis-etnis tersebut dikatagorikan sama dengan etnis-etnis yang ada dipusat-pusat penyebaran etnis tersebut. Secara umum karakteristik mereka sama yaitu merupakan masyarakat petani ladang atau kebun yang kebiasaan mereka menanam karet atau kopi, mereka umumnya kurang menggeluti kegiatan pertanian lahan basah (sawah) atau hortikultura, mereka tidak menyukai menangkap ikan di laut serta memiliki tingkat asimilasi yang masuk pada katagori rendah. Suku Jawa, Batak, Minang dan Lampung merupakan penduduk pendatang di Kabupaten Kaur. Sebagian besar suku Jawa merupakan transmigran yang tinggal di beberapa unit pemukiman transmigrasi (UPT) di Kabupaten Kaur, baik yang masih dalam pembinaan maupun yang telah menjadi desa definitif. Mereka umumnya bermata-pencaharian sebagai petani, baik pertanian tanaman pangan maupun perkebunan. Suku Batak dan Minang merupakan transmigran spontan, dimana suku Batak dan suku Minang datang karena berdagang. Demikian juga suku Lampung yang wilayahnya berdampingan dengan Kabupaten Kaur datang untuk mencari pekerjaan dan akhirnya tinggal menetap di Kaur. Interaksi antara penduduk asli dengan pendatang berjalan dengan baik. Pendatang pada umumnya mempunyai sikap toleransi yang tinggi, sehingga mereka lebih mudah untuk beradaptasi dengan penduduk asli. Keberagaman suku/etnis di Kabupaten Kaur juga berdampak dengan keberagaman kesenian yang berkembang di masyarakat, yaitu di antara lain : mainangan, rabana, berdendang, ringit dan kuda lumping. b. Olahraga Perkembangan olahraga di Kabupaten Kaur selama ini belum begitu berkembang secara optimal pada setiap cabang oleharaga. Hanya beberapa cabang olahraga saja yang mampu berprestasi di level provinsi maupun nasional, yaitu: pencak silat, catur dan sepak takraw (kelompok umur yunior). Sarana prasarana olahraga yang tersedia di Kabupaten Kaur meliputi: lapangan sepak bola, lapangan sepak takraw, lapangan volly yang persebarannya hampir di setiap kecamatan. Lapangan tersebut masih berupa lapangan desa yang ukuran dan kualitasnya seadanya atau tidak standar. Bakat-bakat atlet olah raga yang muncul saat ini adalah atlet bakat alami, dimana ketrampilan mereka terbentuk dari latihan sendiri/bukanlah hasil binaan klub. Selanjutnya, sarana dan prasarana olahraga yang saat ini sudah dimiliki Kabupaten Kaur dalam kualitas yang belum begitu baik, namun sudah dapat dikatakan layak penggunaannya adalah: Lapangan Futsal, Lapangan Basket, Lapangan Batminton dan Lapangan Tenis. Persebarannya dominan pada pusat kota/ibukota Kabupaten Kaur (Bintuhan). Melalui pembangunan fasilitas ini diharapkan daerah mampu melahirkan atlet-atlet olahraga yang mampu bersaing dengan daerah lainnya secara nasional maupun internasional.

52


2.3. Aspek Pelayanan Umum A.

Pelayanan Pendidikan

Upaya pembangunan bidang pendidikan terus melakukan pembenahan baik yang bersifat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat maupun kualitas pengajaran yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembangunan bidang pendidikan menjadi harga mati untuk peningkatan kualitas siswa dalam menghadapi persaingan di jenjang yang lebih tinggi di Kabupaten Kaur. Standar kelulusan nasional merupakan salah satu indikator dan alat ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kaur, oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan upaya dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kaur, terutama peranan pemerintah kabupaten Kaur dan masyarakat secara umum untuk peduli dalam peningkatan kualitas pendidikan. Jumlah lembaga pendidikan, di Kabupaten Kaur pada tahun 2015 yang meliputi pendidikan dasar sampai menegah atas Kabupaten berupa lembaga sekolah baik itu negeri maupun swasta sebanyak 224 yang terdiri atas : Grafik 2.15. LEMBAGA SEKOLAH (NEGERI DAN SWASTA) SETIAP STRATA PENDIDIKAN DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 160 140

144

120 100 80 60 40

50

20

30

0 Sekolah Dasar (SD/MI)

Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)

Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)

Sumber: BPS Kabupaten Kaur, 2016

Adapun jumlah murid pada masing-masing strata pendidikan dijelaskan pada grafik di bawah ini :

53


Grafik 2.16. JUMLAH MURID PADA LEMBAGA SEKOLAH (NEGERI DAN SWASTA) SETIAP STRATA PENDIDIKAN DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 18.000 16.000

Jumlah (Orang)

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -

Jumlah (Orang)

Sekolah Dasar (SD/MI)

Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)

Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)

15.517

6.317

5.245

Sumber: BPS Kabupaten Kaur, 2015 Jumlah guru baik itu berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS) maupun honorer yang mengajar di masing-masing sekolah pada tahun ajaran 2013/2014 terdiri atas SD/MI sebanyak 1.496 orang, SMP/MTs sebanyak 596 orang dan SMA/MA/SMK sebanyak 361 orang. Sementara perbandingan jumlah guru yang mengajar di sekolah dengan murid ditunjukkan dengan rasio murid dan guru. Rasio murid dan guru pada tahun ajaran 2013/2014 adalah sebesar 11 untuk murid-guru SD/MI, 11 untuk SMP/MTs, dan sebesar 12 untuk SMA/MA/SMK. Hal ini menunjukan bahwa 1 orang guru SD/MI mengajar 11 orang murid. 1. Pendidikan Pra-Sekolah Untuk tahun ajaran 2014, di Kabupaten Kaur terdapat 4.168 orang murid TK dan guru TK berjumlah 570 orang . Jumlah murid meningkat dari tahun ajaran 2013, dimana pada tahun 2013 Kabupaten Kaur memiliki murid Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 3.613 orang, akan tetapi jumlah guru TK bertambah dari 441. 2.

Pendidikan Dasar 6 Tahun

Program wajib belajar 6 (enam) tahun merupakan pembangunan di bidang pendidikan yang mutlak harus terpenuhi bagi setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan dasar, evaluasi dari perkembangan jumlah murid yang bersekolah di tingkat SD-MI atau pendidikan sederajad cenderung menurun jenjang pendidikan dasar sementara di sisi lain jumlah usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar mengalami peningkatan mengungkapkan bahwa program wajib belajar dasar 6 tahun tersebut kurang berhasil atau mengalami kendala. Perbandingan Jumlah Murid SD di Kabupaten Kaur tahun Ajaran 2012/2013 s.d TA 2013/2014. Jumlah murid pendidikan dasar (SD) tahun ajaran 2013/2014 adalah 15.104 dibandingkan tahun ajaran 2012/2013sebanyak 14.548, atau mengalami kenaikan sebanyak 556 murid (3,82 %). Kenaikan murid juga terjadi di sekolah MI pada tahun ajaran 2013/2014 yaitu 748, hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan MIS baru di kecamatan Nasal. Perbandingan Jumlah Murid SD - MI dirinci menurut jenis kelamin di Kabupaten Kaur tahun Ajaran 2013/2014 Terjadi perimbangan perbandingan jumlah murid pendidikan tingkat dasar 54


berdasarkan jenis kelamin. 52% berjenis kelamin laki-laki dan 48% berjenis kelamin perempuan. Tahun ajaran 2012/2013 di Kabupaten Kaur terdapat pengurangan 1 sekolah tingkat dasar dari total 139 sekolah menjadi 138 sekolah pendidikan dasar. Perkembangan Jumlah Guru Pendidikan Dasar (SD/MI) di Kabupaten Kaur Tahun Ajaran 2012/2013 dari 884 menjadi 978 orang 2013/2014. Program Pendidikan kelanjutan dari wajib belajar 6 tahun yang digulirkan pemerintah dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan adalah pendidikan tingkat lanjutan pertama atau dikenal dengan istilah pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun, dimana kementrian pendidikan nasional melakukan beberapa terobosan agar beban masyarakat yaitu diantaranya melakukan pembebasan biaya untuk sekolah sampai tingkat SMP. Di Kabupaten Kaur seiring dengan bertambahnya jumlah murid ditingkat pendidikan tingkat lanjutan pertama ini peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas utama, dengan melakukan penambahan tenaga profesional pengajar (guru) dan sarana infrastruktur pendukung dari pembangunan pendidikan di Kabupaten Kaur, pada tahun 2014 terjadi penambahan jumlah murid tingkat lanjutan pertama (Mts) hanya bertambah dari 856 pada tahun 2010 ini jumlah murid Mts menjadi 736. 90% murid pendidikan dasar 9 tahun bersekolah di pendidikan SLTP, sedangkan hanya 10% yang bersekolah di MTs. Jumlah murid berjenis kelamin perempuan lebih banyak 2% dibandingkan dengan jumlah murid berjenis kelamin laki-laki yang duduk bersekolah di tingkat pendidikan dasar lanjutan pertama. Tahun 2014 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kaur untuk jenjang pendidikan tingkat pertama berjumlah 38 sekolah yang terinci 41 sekolah SLTP dan 8 sekolah MTs. Rasio guru terhadap sekolah 11,68 Jumlah Guru 443 orang, artinya 1 guru di kab. Kaur menanggani 12 murid, Rasio sekolah MTs terhadap murid 92, sedangkan rasio Guru terhadap murid 20,87. pada sekalah MTSN terjadi penambahan jumlah guru dari 115 menjadi 167 karena ada Penambahan Sekolah. 3. Pendidikan Menengah Tingkat Lanjutan Atas Pencanangan Wajar 12 tahun sudah sangat mendesak. Sebab, maraknya pungutan yang dilakukan sekolah terhadap siswa di jenjang SMA dan SMK (Data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2010), oleh karena itu wacana pencanangan pendidikan Wajib Belajar 12 tahun saat ini sedang diupayakan oleh kementerian Pendidikan Nasional, dalam rangka persiapan wacana tersebut dibutuhkan kesiapan pembangunan kualitas pendidikan menengah atas harus lebih ditingkatkan, untuk mewujudkan Wajar 12 tahun harus ada pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMA dan SMK. Sekarang ini, sudah ada insentif serupa yang diberikan kepada sekolah menengah yaitu Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), keinginan pemerintah adalah keterjangkauan oleh masyarakat dalam mendapatkan kelayakan dibidang pendidikan. Jumlah Murid untuk jenjang pendidikan tingkat lanjutan atas pada tahun ajaran 2013/2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini ini dipengaruhi oleh adanya tambahan pencatatan dari Diknas Kab. Kaur untuk jumlah murid yang bersekolah di MA 263 dengan jumlah guru 33 dan rasio guru terhadap murid 8 %, untuk jumlah murid yang bersekolah di SMA 2.782 dengan jumlah guru 202 dan rasio guru terhadap murid 21,06%, sedangkan di sekolah keagamaan MA di tahun 20011/2012 terjadi penurunan ditahun 2011/2012. minat pelajar belajar di bangku Sekolah jenis SMA lebih mendominasi di Kabupaten Kaur sebesar 68% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011/2012 terjadi penambahan SMK, sedangkan minat pelajar yang duduk dibangku sekolah kejuruan mencapai 24%, dan minat pelajar belajar di bangku sekolah Madrasah Aliyah mencapai 8%.

55


FASILITAS KESEHATAN Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah sebagai penjabaran dari arah kebijaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kaur diantaranya yaitu meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan. Penyediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kaur oleh pemerintah kabupaten Kaur terus dilakukan pembenahan dan berupaya melakukan pelayanan kesehatan untuk lebih dekat dengan masyarakat, hal ini terbukti dengan dibangunnya beberapa fasilitas kesehatan di beberapa kecamatan dengan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan pendukungnya, sampai pada tahun 2012 Kabupaten Kaur menyediakan fasilitas kesehatan untuk umum 1 buah Rumah Sakit, 16 buah puskesmas dan 29 buah puskesmas pembantu dan 34 Pos Kesehatan Masyarakat Desa serta 5 Apotek tersebar dalam ke lima belas kecamatan di kabupaten Kaur, pelayanan kesehatan diharapkan mampu mencapai ke daerah terpencil. Dinas kesehatan kabupaten Kaur menyediakan Poskesdes yang dilokasikan didaerah daerah sulit terjangkau sebagai pos penanggulangan kesehatan garda paling depan di kabupaten Kaur ini. B.

1. Tenaga Medis Tahun 2013 tercatat mempunyai Dokter 34 Orang, Dokter spesialis 5, Dokter gigi 4 dan Dokter Umum 25, Kabupaten Kaur di tenaga medis 373 tenaga medis di berbagai profesi kesehatan, dibanding tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 71 jumlah tenaga medis di kabupaten Kaur. Pada tahun 2012, Tenaga medis di Kabupaten Kaur 302 tenaga medis. Selain dokter, perawat kesehatan dan bidan merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tenaga perawat kesehatan berperan dalam memberi tindakan atau pertolongan pertama kesehatan sebelum ditangani dokter. Sedangkan bidan terutama bidan desa selain berperan menolong persalinan secara medis, juga berperan sebagai tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, fenomena kenaikan tenaga medis di kabupaten Kaur di tahun 2010, lebih banyak dipengaruhi oleh adanya penambahan dari formasi PNS di bidang kesehatan, sebagai tindak lanjut peningkatan pembangunan di bidang kesehatan dan meningkatkan rasio jumlah tenaga medis dengan kapasitas pelayanan kesehatan yang dianggap masih sangat kurang. Faktor pendorong yang menjadi penyebab banyak tenaga medis yang melakukan mutasi ke daerah lain adalah sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintahan di tahun 2016 mendatang. 2. Keluarga Berencana Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa, perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas, serta pengarahan mobilitas penduduk. Pengendalian jumlah penduduk di Indonesia diimplementasikan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kabupaten Kaur, jumlah peserta KB aktif atau akseptor aktif di Kabupaten Kaur pada tahun 2014 tercatat 19.635 orang. Dibandingkan dengan tahun 2013 yang jumlahnya mencapai 22.485 orang, didapati jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Kaur mengalami penurunan. Akseptor aktif di Kabupaten Kaur umumnya lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi suntikan dan pil. Pada tahun 2014 tercatat 7.614 orang yang menggunakan alat kontrasepsi pil, 2.730 orang menggunakan Implant dan 7.136 orang menggunakan Suntikan. Menggunakan IUD 1.185 orang dan akseptor KB yang menggunakan kondom sebanyak 522 orang.

56


2.4. Aspek Daya Saing 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.1. Fokus kemampuan ekonomi daerah Kemampuan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa sektor yang secara signifikan mampu memberikan kontribusi bagi terbentuknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana sektor-sektor tersebut bersentuhan langsung dengan aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Kaur. PDRB saat ini dibagi kedalam 17 kategori lapangan usaha dari sebelumnya 9 (sembilan) sektor. Adapun kategori atau lapangan usaha utama di Kabupaten Kaur adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 38,17 persen terhadap total pendapatan regional, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Sepeda Motor sebesar 14,55 persen, dan kategori rasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,6 persen. Meskipun terdapat 57 persen penduduk yang bekerja di sektor pertanian, namun kontribusinya terhadap pendapatan regional tercatat hanya 38,17 persen saja di tahun 2015. 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Infrastruktur merupakan pendukung pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai maka mobilitas kegiatan ekonomi akan dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh aktivitas transportasi yang merupakan tulang punggung distribusi baik distribusi barang maupun distribusi jasa penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan, dan sarana olah raga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kaur dilalui oleh jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang merupakan jalan lintas barat. Adapun rincian jalan berdasarkan Status Jalan tahun 2015 yaitu: Berdasarkan status antara lain : 1. Panjang Jalan Negara : 2. Panjang Jalan provinsi : 3. Panjang Jalan Kabupaten :

85,25 Km 120,30 Km 447,99 Km

Terkait dengan penyediaan infrastruktur tersebut permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kaur adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur pertanian dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi), jalan sentra produksi dan lainnya merupakan prasarana penting dalam mendukung pembangunan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan sedangkan pembangunan jalan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar distribusi barang antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk. Dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan, jaringan jalan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus faktor produksi maupun pemasaran hasil. Dari panjang jalan yang ada sekitar 52 persen jalan dalam keadaan diaspal, 48 persen bukan aspal. Kondisi jalan baik 54 persen jalan kondisi sedang 15 persen sebanyak 14 persen rusak dan 18 persen berada dalam kondisi rusak berat. Pada aspek daya saing, beberapa hal yang menjadi upaya dalam pembangunan ke depan antara lain : 1. Peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) 57


2. Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity 3. Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi 4. Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda Upaya di atas, merupakan wujud pemerintah daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti transportasi, ketenagalistrikan, telekomunikasi dan per-bank-an, serta perindustrian dan perdagangan.

58


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga mneyusun perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai denganuang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hakdan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akanterlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahandiikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepadadaerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (moneyfollow function). Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalamkerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulanterhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangkapengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagipeningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakandalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yangsistematis dan terpola. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) padadasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakanpemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaransecara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasanantara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting)antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakanrencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yangdisetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannyadengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik 59


penyelenggarapemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuanprogram dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun.Penganggaran yang sesuai kemampuan keuangan daerah, diarahkan dan dikelola bedasarkan azas : 1. Fungsi otorisasi : anggaran daerah merupakan dasar pelaksanaan 2. Fungsi perencanaan : anggaran daerah merupakan pedoman perencanaan 3. Fungsi pengawasan : anggaran daerah merupakan pedoman untuk mengevaluasi 4. Fungsi alokasi : anggaran daerah meningkatkan fungsi efisiensi dan efektifitas perekonomian 5. Fungsi distribusi : anggaran daerah memperhatikan asas keadilan dan kepatutan 6. Fungsi stabilitas : anggaran daerah dapat mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian BeberapaPrinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah: 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; 3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah. Secara keseluruhan Bab ini memuat penjelasan tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah, dari aspek kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan. Adapun cakupan yang perlu di bahas antara lain: 1. Kinerja keuangan masa lalu, meliputi: (1) kinerjapelaksanan APBD; (2) neracadaerah. 2. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, meliputi: (1) proporsi penggunaan anggaran; (2) analisis pembiayaan. 3. Kerangka Pendanaan, meliputi: analisis pengeluaran periodic wajib dan mengikat sertaprioritas utama. 3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2011 -2015 1. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam APBD terdapat rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dan merupakan perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari: a. PendapatanAsliDaerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan lain sebagainya. b. Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan c. Lain–lainPendapatanDaerah Yang Sah misalnya hibah.

60


Salahsatuupaya yang dilakukandalamperencanaan APBD terdapat target pendapatandaerah yang merupakancapaian yang harusdiperoleh, sedangkan pada akhirtahunanggaran, diketahuirealisasipenerimaan atas pendapatandaerah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kaur selama kurun waktu 2011-2015 adalah sebesar Rp. 2.526.129.042.655,22 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.76.958.341.543,19 jumlah dana perimbangan adalah sebesar Rp.2.160.779.116.568,00 dan jumlah lain-lain pendapatan yang dianggap sah sebesar Rp.288.391.584.544,03.Uraian pendapatan daerah Kabupaten Kaur selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2011-2015 Tahun Anggaran

1

2

3

Uraian

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2014 (Rp)

2015 (Rp)

PENDAPATAN DAERAH

341.528.458.544,76

426.347.868.786,00

463.636.538.298,16

545.525.396.442,50

749.090.780.583,80

Pendapatan Asli Daerah

7.267.971.000,00

7.246.629.500,00

11.869.898.057,16

22.130.076.402,23

28.443.776.583,80

Pajak Daerah

1.603.190.000,00

1.813.690.000,00

2.302.200.000,00

5.978.084.607,00

6.184.000.000,00

Retribusi Daerah

2.110.531.000,00

1.381.939.500,00

4.691.250.980,00

4.806.705.000,00

9.532.860.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

2.491.147.077,16

3.423.030.795,23

3.092.150.583,80

Lain-lain PAD yang dianggap sah

1.554.250.000,00

1.551.000.000,00

2.385.300.000,00

7.922.256.000,00

9.634.756.000,00

Dana Perimbangan

308.044.124.000,00

364.324.252.506,00

408.634.502.781,00

468.735.058.281,00

611.041.179.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

22.688.450.000,00

24.835.081.506,00

22.490.479.781,00

27.423.882.281,00

36.826.278.000,00

Dana Alokasi Umum

248.927.374.000,00

301.076.661.000,00

329.881.353.000,00

371.883.436.000,00

393.623.581.000,00

Dana Alokasi Khusus

36.428.300.000,00

38.412.510.000,00

56.262.670.000,00

69.427.740.000,00

180.591.320.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

26.216.363.544,76

54.776.986.780,00

43.132.137.460,00

54.660.261.759,27

109.605.835.000,00

Hibah

-

-

-

-

-

Dana darurat

-

-

-

-

-

8.884.682.744,76

10.366.767.780,00

12.596.307.780,00

13.814.444.759,27

17.314.445.000,00

17.331.680.800,00

44.410.219.000,00

30.535.829.680,00

40.845.817.000,00

41.153.151.000,00

-

-

-

-

51.138.239.000,00

Dana bagi hasi pajak dari provinsi Dana penyesuaian Bantuan keuangan dari provinsi

Sumber : DPPKAD Kab. Kaur dioleh oleh Tim RPJMD Kaur 2016

Komposisi pendapatan Kabupaten Kaur selama Tahun 2011-2015 berdasarkan sumber pendapatannya, dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

61


DIAGRAM 3.1 KOMPOSISI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAUR Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 13%

Pendapatan Asli Daerah 2%

Dana Perimbangan 85%

Pertumbuhan realisasi pendapatan total Kabupaten Kaur selama kurun waktu 20112015 bersifat fluktuatif walaupun tetap dalam nilai yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 37,32% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,75%. Tabel 3.2 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Kaur Tahun Anggaran

1

2

3

Uraian

2012 (%)

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

Rata-Rata

24,84

8,75

17,66

37,32

22,14

-0,29

63,80

86,44

28,53

44,62

Pajak Daerah

13,13

26,93

159,67

3,44

50,79

Retribusi Daerah

-34,52

239,47

2,46

98,32

76,43


25,00

-0,35

37,41

-9,67

13,10


-0,21

53,79

232,13

21,62

76,83

Dana Perimbangan

18,27

12,16

14,71

30,36

18,87

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

9,46

-9,44

21,94

34,29

14,06

Dana Alokasi Umum

20,95

9,57

12,73

5,85

12,17

Dana Alokasi Khusus

5,45

46,47

23,40

160,11

58,86

108,94

-21,26

26,73

100,52

53,73

Hibah

-

-

-

-

-

Dana darurat

-

-

-

-

-


Dana bagi hasi pajak dari provinsi

16,68

25,51

9,67

25,34

12,92

Dana penyesuaian

156,24

-31,24

33,76

0,75

39,88

-

-

-

-

-

Bantuan keuangan dari provinsi


Sumber Pendapatan Daerah yaitu dari PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainlain. Kemampuan fiskal Kabupaten Kaur masih belum tinggi karena masih bergantung pada Dana Perimbangan. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi untuk 62


peningkatan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dalam hal pajak dan retribusi daerah. Proporsi Pendapatan Daerah selama kurun waktu tahun 2011-2015 terbesar yaitu Dana Perimbangan sebesar 85,53 %. Proporsi PAD sebesar 3,04 % dan jumlah pendapatan lain-lain yang dianggap sah sebesar 11,41 %. Komposisi proporsi secara detail dapat dilihat pada Tabel Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kaur sebagai berikut ini : Tabel 3.3 Proporsi Pendapatan Daerah Kab. Kaur Tahun Anggaran Uraian

1

2

3

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

PENDAPATAN DAERAH

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Pendapatan Asli Daerah

2,13

1,70

2,56

4,06

3,80

Pajak Daerah

0,47

0,43

0,50

1,10

0,83

Retribusi Daerah

0,62

0,32

1,01

0,88

1,27


0,59

0,59

0,54

0,63

0,41


0,46

0,36

0,51

1,45

1,29

Dana Perimbangan

90,20

85,45

88,14

85,92

81,57

Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

6,64

5,83

4,85

5,03

4,92

Dana Alokasi Umum

72,89

70,62

71,15

68,17

52,55

Dana Alokasi Khusus

10,67

9,01

12,14

12,73

24,11


7,68

12,85

9,30

10,02

14,63

-

-

-

-

-

Hibah Dana darurat

-

-

-

-

-

Dana bagi hasi pajak dari provinsi

2,60

2,43

2,72

2,53

2,31

Dana penyesuaian

5,07

10,42

6,59

7,49

5,49

-

-

-

-

-

Bantuan keuangan dari provinsi


2. Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendgari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

63


Pengelolaan Keuangan daerah, struktur belanja daerah dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan sebagai penjabaran visi dan visi serta arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Uraian belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Realisasi Belanja PemerintahDaerah Kab. Kaur

Tahun Anggaran Uraian

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2014 (Rp)

2015 (Rp)

BELANJA DAERAH

355.665.055.854,76

439.696.482.535,50

490.955.839.533,08

566.763.427.991,34

776.240.353.285,85

Belanja Tidak Langsung

194.224.338.975,76

211.701.335.622,50

226.162.692.439,77

255.020.709.466,03

339.450.244.059,85

Belanja Pegawai

161.310.341.475,76

182.461.374.283,50

202.465.485.021,66

228.281.470.040,74

246.428.123.594,25

Belanja Bunga

-

-

-

3.361.534,00

Belanja Subsidi

-

-

-

-

Belanja Hibah

13.284.261.500,00

10.306.372.000,00

926.285.000,00

864.000.000,00

16.312.975.253,00

Belanja Bantuan Sosial

2.326.000.000,00

-

-

120.000.000,00

-

Balanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

-

-

-

-

-

15.303.736.000,00

18.033.589.339,00

22.370.893.417,00

25.155.047.339,00

76.170.806.403,00

2.000.000.000,00

-

400.029.001,11

600.192.086,29

534.977.275,60

Belanja Langsung

161.440.716.879,00

227.995.146.913,00

264.793.147.093,11

311.742.718.525,31

436.790.109.226,00

Belanja Pegawai

20.877.615.500,00

23.917.872.320,00

19.593.983.500,00

16.135.179.000,00

19.729.541.329,00

Belanja Barang dan Jasa

67.917.819.514,64

106.836.330.016,00

133.655.699.528,81

152.566.369.520,40

166.239.751.762,00

Belanja Modal

72.645.281.864,36

97.240.944.577,00

111.543.464.064,50

143.041.170.004,91

250.820.816.135,00


Secara umum, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kaur dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2013 total Belanja Daerah Kab. Kaur sebesar Rp. 490.955.839.533,08, pada tahun 2014 sebesar Rp. 566.763.427.991,34 dan pada tahun 2015 sebesar Rp.776.240.353.285,85. Pengeluaran terbesar yaitu pada item Belanja Pegawai. Pada kurun waktu tersebut, rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kab. Kaur adalah sebesar 21,92 %. Total Belanja Daerah Kabupaten Kaur selama 5 tahun terakhir dengan rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebesar Rp. 2.629.321.159.200,53 dengan persentase terbesar pada tahun 2015. Uraian komposisi belanja daerah tersebut dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:

64


DIAGRAM 3.2 KOMPOSISI BELANJA DAERAH KABUPATEN KAUR

BELANJA DAERAH Tahun 2015 29%

Tahun 2011 13% Tahun 2012 17%

Tahun 2013 19%

Tahun 2014 22%

Tabel 3.5 Proporsi Belanja Daerah terhadap Anggaran Daerah Pemerintah Daerah Kab. Kaur


1

2

2013(%)

2014(%)

2015(%)

BELANJA DAERAH

100,00

100,00

100,00


46,07

45,00

43,73

Belanja Pegawai

41,24

40,28

31,75

Belanja Bunga

-

-

-

Belanja Subsidi

-

-

-

Belanja Hibah

0,19

0,15

2,10

Belanja Bantuan Sosial

-

0,02

-

Balanja Bagi Hasil

-

-

-

Belanja Bantuan Keuangan

4,56

4,44

9,81

Belanja Tidak Terduga

0,08

0,11

0,07

Belanja Langsung

53,93

55,00

56,27

Belanja Pegawai

3,99

2,85

2,54


27,22

26,92

21,42

Belanja Modal

22,72

25,24

32,31


3.2

NERACA DAERAH Neraca daerah disusun berdasarkan peraturan yang ada dan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur selama kurun

65


waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2013-2015 disajikan dalam tabel aset, kewajiban dan ekuitas. a. Aset Daerah Aset adalah semua hak yang dapat digunakan untuk segala keperluan dan kebutuhan pemerintahan. Aset menjadi dasar pengukuran prestasi keuangan. Aset merupakan jumlah kewajiban dan akuitas. Berikut disajikan tabel Neraca Aset Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013-2015 Tabel 3.6 Neraca Aset Daerah Pemerintah Daerah Kab. Kaur

Tahun Anggaran No

Uraian

2013 Rupiah

ASET DAERAH 1

Aset Lancar

33.765.045.802,75

Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Investasi Permanen 3

%

990.790.062.767,95

Kas

2

2014

Aset Tetap

2015

Rupiah

%

Rupiah

%

1.126.636.069.505,46

1.011.399.669.901,13

36.624.739.473,80

50.226.052.074,43

21.249.492.557,84

62,93

27.149.572.702,05

74,13

38.835.640.433,34

77,32

6.341.247.547,75

18,78

4.950.817.586,98

13,52

5.887.816.672,21

11,72

6.174.305.698,39

18,29

4.524.349.184,77

12,35

5.502.594.968,88

10,96

11.973.850.000,00

11.973.850.000,00

11.973.850.000,00

2.143.850.000,00

17,90

2.143.850.000,00

17,90

2.143.850.000,00

17,90

9.830.000.000,00

82,10

9.830.000.000,00

82,10

9.830.000.000,00

82,10

927.759.973.345,14

1.070.575.611.871,60

9.42.561.939.324,47

57.387.575.472,06

6,19

56.571.681.637,32

5,28

57.626.836.077,32

6,11

Peralatan dan Mesin

124.543.670.749,77

13,42

148.140.350.308,83

13,84

173.919.530.825,16

18,45

Gedung

323.773.429.952,89

34,90

371.090.248.695,78

34,66

429.297.307.851,24

45,55

395.451.950.609,42

42,62

459.630.058.420,45

42,93

615.788.164.962,12

65,33

24.854.778.724,00

2,68

28.687.218.291,83

2,68

27.066.306.899,43

2,87

1.748.567.837,00

0,19

6.456.054.517,39

0,60

362.354.676,68

0,04

Tanah

Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi penyusutan

0

0

-361.498.561.967,38

4

Dana Cadangan

0

0

0

5

Aset Lainnya

17.291.193.620,06

7.461.868.160,06

6.637.828.502,23

0

0

0

0

0

0

Tagihan penjualan angsuran Tuntutan ganti rugi keuangan daerah Kemitraan dengan pihak ketiga Aset tak berwujud Aset lain-lain

44.000.000,00

0,25

0 17.247.193.620,06

44.000.000,00

0,59

0 99,75

7.417.868.160,06

99,41

-38,35

44.000.000,00

0,66

1.833.206.798,20

27,62

4.760.621.704,03

71,72


Dari tabel neraca aset 3 (tiga) tahun terakhir diatas, dapat dilihat bahwa aset daerah terbesar Kabupaten Kaur yaitu pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.

66


1.126.636.069.505,46. Sedangkan pada tahun 2013 Neraca Aset Daerah Kab. Kaur sebesar Rp. 990.790.062.767,95 dan tahun 2015 sebesar Rp. 1.011.399.669.901,13 b. Kewajiban Daerah Kewajiban merupakan kebalikan dari aset. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilunasi. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Tabel 3.7 Neraca Kewajiban Daerah Pemerintah Daerah Kab. Kaur Tahun Anggaran Uraian

1

2

2013 (Rp)

2014 (Rp)

2015 (Rp)

KEWAJIBAN DAERAH

4.472.233.429,00

1.872.148.276,00

220.204.456,00

Kewajiban Jangka Pendek

4.472.233.429,00

1.872.148.276,00

220.204.456,00

Utang perhitungan pihak ketiga

0

0

0

Utang bunga

0

0

0

Bagian lancar utang jangka panjang

0

0

0

Pendapatan Diterima Dimuka

0

0

26.190.795,00

Utang jangka pendek lainnya

4.470.763.856,00

1.872.148.276,00

194.013.661,00

Kewajiban Jangka Panjang

0

0

0

Utang dalam negeri-sektor perbankan

0

0

0

Utang dalam negeri-obligasi

0

0

0

Premium obligasi

0

0

0

Utang jangka panjang lainnya

0

0

0


Dari tabel Neraca Kewajiban Daerah Kabupaten Kaur selama tiga tahun diatas, dapat dilihat bahwa total kewajban Pemerintah Kabupaten Kaur semakin berkurang setiap tahunnya. Kewajiban Daerah hanya berasal dari kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang wajib dilunasi pada jangka pendek (kurang dari waktu satu tahun). Sedangkan kewajiban jangka panjang merupaka kewajiban yang wajib dilunasi lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari satu tahun). c.

Ekuitas Daerah Seperti yang telah disebutkan diatas, aset daerah merupkan jumlah dari kewajiban dan ekuitas. Neraca ekuitas terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Berikut ditampilkan tabel Neraca Ekuitas Daerah Kab. Kaur selama 3 tahun terakhir.

67


Tabel 3.8 Neraca EkuitasPemerintah Daerah Kabupaten Kaur


1

2015 (Rp) 1.011.179.465.445,13

986.317.829.338,95

1.124.763.921.229,46

Ekuitas Dana Lancar

29.292.812.373,75

34.752.591.197,80

Sisa lebih pembiayaan anggaran

21.238.031.548,84

27.149.572.702,05

9.991.426,00

0

Cadangan piutang

6.341.247.546,52

4.950.817.586,98

Cadangan persediaan

6.174.305.698,39

4.524.349.184,77

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

-4.470.763.856,00

-1.872.148.276,00

957.025.016.965,20

1.090.011.330.031,66

11.973.850.000,00

11.973.850.000,00

927.759.973.345,14

1.070.575.611.871,60

Diinvestasikan dalam aset lainnya

17.291.193.620,06

7.461.868.160,06

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

0

0

Ekuitas Dana Cadangan

0

0

Diinvestasikan dalam dana cadangan

0

0

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam jangka panjang Diinvestasikan dalam aset tetap

3

2014 (Rp)

EKUITAS DAERAH

Pendapatan yang ditangguhkan

2

2013 (Rp)


Sama halnya dengan aset, jumlah ekuitas terbesar yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.124.763.921.229,46. Karena keterbatasan data ekuitas tahun 2015 dari Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Kaur sehingga hanya ditampilkan jumlah total keseluruhan ekuitas tanpa adanya rincian atau detail sekuitas baik itu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. 3.3

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut harus di dukung oleh sumber pembiayaan yang memadai agar pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan pemerintahan daerah terjamin. Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas efiseinsi penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara ekstensif dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yakni ekonomi biaya tinggi dan kurang kondusif bagi dunia usaha. 68


Untuk membiayai keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah, karena sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewengan yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, sekaligus tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas. 1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Masa Lalu Pengolahan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur diarahkan: a. Pengolahan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. b. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, baik dari pajak daerah, retribusi maupun dari sumber pendapatan lainnya yang dianggap sah. c. Mengkaji dan mengidentifikasi sumber-sumber keuangan daerah yang potensial untuk mendukung tugas desentrialisasi dan otonomi daerah. d. APBD merupakan dasar pengolahan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Dalam penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. e. APBD sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Masa Lalu Pengelolaan Belanja Daerah memuat kebijakan umum yang berkaitan dengan belanja dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang diarahkan pada : a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran Pemerintah Daerah, melalui penajaman alokasi anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran. b. Penggunaan anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan umum, mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur. c. Dalam penyusunan APBD menggunakan prinsip anggaran berimbang, diupayakan agar belanja daerah tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 3. Kebijakan Umum Anggaran Masa Lalu Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kebijakan umum anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah diarahkan pada : a. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, patut dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber Pajak, Retribusi dan Pendapatan syah lainnya diupayakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi tanpa 69


harus menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta menciptakan suasana yang kondusif bagi dunia usaha. c. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk kepentingan pelayanan umum kepada masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan melalui pola Agribisnis (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan), Infrastruktur Irigasi Desa, Jalan Kabupaten/Kecamatan menuju sentra produksi unggulan, Sarana dan Prasarana Pariwisata, sarana dan fasilitas perkantoran secara bertahap, penataan lingkungan hidup, pengembangan industri rakyat yang berbasis bahan baku lokal, Survey Potensi Bahan Tambang, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Derajat Kesehatan Masyarakat dan meningkatkan iman dan taqwa moral masyarakat serta kualitas Aparatur Pemerintah. d. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah harus berpedoman kepada Arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta masalah pembangunan yang dihadapi pada tahun 20162020 berdasarkan skala Prioritas. 3.4

KERANGKA PENDANAAN 1. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sumber Pendapatan Daerah Kab. Kaur terbesar berasal dari dana perimbangan. Oleh karena itu, mempengaruhi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Dikarenakan masih belum begitu tingginya kemampuan fiscal Kabupaten Kaur di dalam membiayai pembangunan daerah, maka perludiambil kebijakan-kebijakan guna meningkatkan pendapatan daerahseperti: 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan baru. 2. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat / wajib pajak. 3. Membangun system dan prosedur adminstrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyamandan sederhana. 4. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur. 5. Meningkatkan dana dari Pusat di luar DAU dan DAK ke Daerah 6. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 7. Penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Swasta yang tren kinerjanya baik atau sehat dan dapat menguntungkan keuangan pemerintah daerah. Dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kab. Kaur pada tahun 2011-2015 sebesar 22,14 %, proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Kaur 70


tahun 2017-2021 mendatang dengan asumsi pertumbuhan sebesar 10-15 % (menyesuaikan) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 Tahun Anggaran Uraian

2017 (Rp)

2018 (Rp)

2019 (Rp)

2020 (Rp)

2021 (Rp)

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

33.055.206.000,00

37.682.934.840,00

41.828.057.672,40

46.847.424.593,09

52.469.115.544,26

Pajak Daerah

5.698.360.000,00

6.496.130.400,00

7.210.704.744,00

8.075.989.313,28

9.045.108.030,87

Retribusi Daerah

1.817.090.000,00

2.071.482.600,00

2.299.345.686,00

2.575.267.168,32

2.884.299.228,52


3.000.000.000,00

3.420.000.000,00

3.796.200.000,00

4.251.744.000,00

4.761.953.280,00

22.539.756.000,00

25.695.321.840,00

28.521.807.242,40

31.944.424.111,49

35.777.755.004,87

591.041.126.000,00

673.786.883.640,00

747.903.440.840,40

837.651.853.741,25

938.170.076.190,20

18.585.356.000,00

21.187.305.840,00

23.517.909.482,40

26.340.058.620,29

29.500.865.654,72

Dana Alokasi Umum

441.587.141.000,00

503.409.340.740,00

558.784.368.221,40

625.838.492.407,97

700.939.111.496,92

Dana Alokasi Khusus

130.868.629.000,00

149.190.237.060,00

165.601.163.136,60

185.473.302.712,99

207.730.099.038,55


164.367.851.000,00

187.379.350.140,00

207.991.078.655,40

232.950.008.094,05

260.904.009.065,33

18.590.000.000,00

21.192.600.000,00

23.523.786.000,00

26.346.640.320,00

29.508.237.158,40

145.777.851.000,00

166.186.750.140,00

184.467.292.655,40

206.603.367.774,05

231.395.771.906,93


Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

Hibah Dana darurat Dana bagi hasi pajak dari provinsi Pendapatan Lainnya Bantuan keuangan dari provinsi

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

22.000.000.000,00


2.

Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017-2021 Berdasarkan data perkembangan Belanja Daerah Kab. Kaur tahun 2011-2015 yang telah dipaparkan sebelumnya, tren Belanja Daerah masih didominasi oleh Belanja Langsung dengan rata-rata 53,4%, sedangkan Belanja Tidak Langsung rata-ratanya 46,6 %. Hal ini cukup ideal karena realisasi Belanja Langsung lebih besar dari Realisasi Belanja Tidak Langsungnya. Adapun proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017-2021 yang akan datang dengan asumsi rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah 5 tahun terakhir sebesar 21,95% akan disajikan dalam tabel dibawah ini : 71


Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Pemerintah Daerah Kab. Kaur Tahun Anggaran Uraian

2017 (Rp)

2018 (Rp

2019 (Rp)

2020 (Rp)

2021 (Rp)

BELANJA DAERAH

810.514.032.987,00

897.148.638.087,27

995.163.861.907,66

1.113.273.054.524,57

1.251.095.109.134,26


438.300.579.549,00

482.130.637.503,90

530.343.701.254,29

583.378.071.379,72

641.715.878.517,69

Belanja Pegawai

264.920.760.794,59

291.412.836.874,05

320.554.120.501,45

352.609.532.617,60

387.870.485.879,36

172.338.263.800,00

189.572.090.180,00

208.529.299.198,00

229.382.229.117,80

252.320.452.029,58

Belanja Bantuan Keuangan

718.713.703,00

790.585.073,30

869.643.580,63

956.607.938,69

1.052.268.732,56

Belanja Tidak Terduga

322.841.251,41

355.125.376,55

390.637.914,21

429.701.705,63

472.671.876,19

Belanja Langsung

372.213.453.438,00

415.018.000.583,37

464.820.160.653,37

529.894.983.144,85

609.379.230.616,57

Belanja Pegawai

13.434.594.190,00

15.449.783.318,50

17.767.250.816,28

20.432.338.438,72

23.497.189.204,52


186.225.334.411,00

214.159.134.572,65

246.283.004.758,55

283.225.455.472,33

325.709.273.793,18

Belanja Modal

172.553.524.837,00

198.436.553.562,55

228.202.036.596,93

262.432.342.086,47

301.797.193.399,44

Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Balanja Bagi Hasil


72


BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Secara Nasional, terdapat tiga masalah pokok bangsa Indonesia, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Sedangkan tantangan utama pembangunan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu (1) meningkatnya wibawa bangsa, berupa peningkatan stabilitas dan keamanan negara,pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, pemberantasan korupsi; (2) memperkuat sendi perekonomian bangsa, berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, keberlanjutan pembangunan; (3) memperbaiki krisis kepribadian bangsa, berupa peningkatan sumber daya manusia (SDM), pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada capaian indikator kinerja pembangunan daerah RPJMD sebelumnya memperhatikan masalah pokok bangsa dalam RPJMN (2015-2019) dan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD (2016-2021). Permasalahan pembangunan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah (2011-2016) yang menunjukkan bahwa beberapa keberhasilan capaian indikator kinerja pembangunan. Namun beberapa permasalahan yang masih terjadi (ditinjau dari hasil Evaluasi Capaian RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016) pada masing-masing sektor antara lain: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur pada tahun 2015 mencapai 4,96 persen dan ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,81 persen, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 11,84 persen . dan di bawah pertumuhan ekonomi Provinsi Bengkulu yang ratarata 5,14 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kaur atas dasar harga berlaku tahun 2014 meningkat dari 1.914,7 milyar menjadi 2.106,33 milyar. Kenaikan nilai tambah mendorong peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari Rp. 18,41 juta menjadi Rp. 20,26 juta. Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang mengikuti pertumbuhan ekonomi biasanya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Kaur pada tahun 2015 sebesar 64,47 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 63,75. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2011-2015, Kabupaten Kaur memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM masih di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang berada pada urutan 9 dari 10 yaitu di atas Kabupaten Seluma. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

73


Berikut beberapa permasalahan yang telah dilakukan pengkajian berdasarkan kondisi secara umum di Kabupaten Kaur. 4.1.1.

Tata Kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kondisi APBD Kabupaten Kaur menunjukkan ruang fiskal yang sempit sehingga memiliki keterbatasan dalam membiayai kegiatan-kegiatan prioritas. Hal ini dapat diketahui dari rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal hanya sebesar 5 persen, sehingga berada pada kategori “sangat kurang”. Artinya, ketergantungan kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Kaur pada dana pusat/fiskal pusat masih sangat besar, yakni Rp. 720 Milyar atau 95 persen. Apabila kita melihat komposisi APBD Kabupaten Kaur, menggambarkan kesenjangan yang begitu lebar antara Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pengembangan/pengelolaan potensi daerah dengan pendapatan dari Pemerintah dalam bentuk Dana Perimbangan serta dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya sebesar Rp. 28.443.766.583,80, sedangkan Dana Perimbangan sebesar Rp. 611.041.179.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 109.605.835.000,00. Berikut gambaran komposisi APBD Kabupaten Kaur Gambar 4.1 Gambaran Komposisi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2016 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 13%

Pendapatan Asli Daerah 2%

Dana Perimbangan 85%

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Kaur, 2016

Sementara itu, beban APBD Kabupaten Kaur masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) yang mencapai angka 65 persen. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan pencapaian hasil pembangunan (belanja modal). Disisi lain, pengelolaan aset daerah masih menunjukkan adanya permasalahan baik dari sisi administrasi yang belum tertata dengan baik sampai kepada keadaan fisik barang aset daerah yang tidak terjaga dengan baik. Hal-hal demikian memberikan pengaruh yang tidak baik bagi penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah, sehingga opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2016. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih progresif dan konstruktif dalam pemanfaatan dan penggunaan APBD melalui reformasi perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

74


4.1.2.

Tata Kelola Pemerintahan

Menyoroti tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kaur menunjukkan trend yang kurang baik, dalam upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Kalau kita menengok dari pemerintahan Provinsi Bengkulu yang berada pada kategori buruk dengan ranking 31 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Kaur juga berada dalam kategori buruk. Hal ini karena secara garis koordinasi, tata kelola pemerintahan Kabupaten Kaur berada dibawah pembinaan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai wakil Pemerintahan Pusat di daerah. Melihat dari hasil penilaian SAKIP dari sebanyak 28 PD, jumlah PD yang mendapat nilai C sebanyak 12 PD dan yang mendapat nilai CC juga ada 12 PD, hanya terdapat 3 PD yang mendapat nilai BB sisanya hanya 1 PD saja yang memperoleh nilai B. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masih belum optimalnya gerak mesin birokrasi dalam membuat terobosan dan inovasi yang mendorong peningkatan kinerja birokrasi, dikarenakan aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan tidak memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, diantaranya 1) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi, 2) Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan serta 3) Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kaur sebagaimana dijelaskan di atas, membawa dampak yang tidak baik terhadap nilai Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tidak ada peningkatan nilai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tetap berada pada nilai C. Fakta ini menjadi sinyal bahwa pelayanan publik di Kabupaten Kaur masih sangat perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan reformasi secara menyeluruh dan masif dalam arena pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Hal ini menjadi sangat penting mengingat Kabupaten Kaur memerlukan percepatan dalam pembangunannya untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bengkulu. 4.1.3.

Kualitas Dan Kuantitas Layanan Dasar

Indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini karena IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (longetivity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Indikator yang digunakan untuk mengukur usia hidup adalah angka harapan hidup waktu lahir (life expectacy at birth), angka kematian bayi (IMR). Indikator ini merefleksikan pembangunan bidang kesehatan. Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia, yang diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (Literacy Rate) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years School). Indikator ini merefleksikan pembangunan bidang Pendidikan. Dan bidang ketiga selain usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang juga diakui secara luas adalah standar hidup layak. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini antara lain GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator hidup layak. Indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Namun demikian indikator tetap dipertahankan untuk memberi

75


argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Di Bidang Kesehatan, angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Kaur pada tahun 2015 tercatat 65,76 tahun. Angka ini sudah menunjukkan angka realistis yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sudah cukup baik. Namun dari sisi pelayanan kesehatan masih menggambarkan kualitas yang belum baik, yang ditandai dengan masih ditemukannya 8 kasus kematian bayi pada tahun 2015. Pada Bidang Pendidikan, pada tahun 2014, tercatat Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,85 persen dan Rata-Rata Lama Sekolah(MYS) adalah 7,78 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum jenjang pendidikan yang ditempuh masih belum memenuhi program wajib belajar sembilan tahun. Untuk itu masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam Bidang Pendidikan, diantaranya adalah perluasan akses pendidikan untuk seluruh masyarakat baik itu dari sisi ketersediaan sarana prasarana (sekolah) maupun layanan pendidikan. Di Kabupaten Kaur, masih ada 42 (Empat puluh dua) desa yang tidak memiliki Sekolah Dasar (SD). Sedangkan dari sisi peningkatan layanan pendidikan, masih ada 24 SD dan 19 SMP yang belum terakreditasi. Tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan, untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang memiliki kualitas hidup dan daya saing yang baik. 4.1.4.

Kemiskinan dan Pengangguran

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase penduduk miskin Kabupaten Kaur mengalami naik turun dari 23,25 persen pada tahun 2013 turun menjadi 21,96 persen pada tahun 2014 dan kembali naik menjadi 22,87 persen pada tahun 2015. Sedangkan Garis kemiskinan Kabupaten Kaur meningkat dari Rp. 248.571 pada tahun 2013 menjadi Rp. 256.321 pada tahun 2014. Dan jumlah penduduk miskin secara riil adalah 23,3 ribu jiwa pada tahun 2013 menjadi 25,1 ribu jiwa pada tahun 2014. Terbaru yang lebih memperihatinkan lagi adalah dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur memiliki persentase penduduk miskin sebesar 22,87 persen, yang menempati urutan ke sembilan hanya satu tingkat diatas Kabupaten Seluma sebesar 22,98 persen (Sumber: BPS Kabupaten Kaur, 2016). Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kaur tidak terlepas dari masih tingginya angka pengangguran yang ada. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kaur pada tahun 2015 sebesar 78,23 persen. Menurut Sakernas Agustus 2015 pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 3,15 persen menjadi 3,70 persen. Sebanyak 23 persennya memiliki pengalaman pekerjaan dan berharap mendapatkan pekerjaan baru untuk menambah penghasilan. Lapangan usaha utama penduduk di Kabupaten Kaur adalah sektor pertanian 59,5 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa 14,8 persen, perdagangan 13,9 persen dan sisanya 11,8 persen lainnya. Sebanyak 14,9 persen status dalam pekerjaan adalah berusaha sendiri, 27,2 persen dibantu buruh tidak tetap/ keluarga, 4,7 persen dibantu buruh tetap, 19 persen buruh/karyawan, 9,4 persen pekerja bebas, dan 24,7 persen pekerja tidak dibayar/keluarga (Sumber: BPS Kabupaten Kaur, 2015) Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang berada pada usia produktif, agar mampu berproduksi dan memiliki produktivitas yang baik. Meskipun sebenarnya dari sisi pembangunan kualitas hidup manusia, Pemerintah Kabupaten Kaur sudah menunjukkan progress yang sangat baik dengan indikatornya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia di Kabupaten Kaur menunjukkan tren positif. Hal ini dapat kita lihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selalu meningkat setiap tahun, dari 61,39 pada tahun 2010 menjadi 64,47 pada tahun 2015. 76


Pencapaian IPM Kabupaten Kaur sebesar 64,47 tersebut menempati peringkat kesembilan diantara pencapaian IPM kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Pencapaian IPM Kabupaten Kaur tahun 2015 dibentuk dari komponen pendukung yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) 65,76 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,85 persen, Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 7,78 tahun, dan Pengeluaran Riil Per Kapita Rp 759.900,00. Dengan nilai IPM 64,47, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Kaur termasuk ke dalam kelompok sedang.

4.1.5.

Infrastruktur Dasar

Infrastruktur merupakan pendukung pembangunan suatu wilayah serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar yang menjadi penopang pembangunan antara lain jalan, jembatan, kelistrikan, irigasi, jaringan air bersih serta pengelolaannya yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan infrastruktur jalan, kondisi dan kelas jalan di Kabupaten Kaur pada tahun 2015, ada 85,25 km jalan negara, 120,3 km jalan provinsi, dan 447,994 km jalan kabupaten yang telah dibangun. Dari panjang jalan yang ada sekitar 52 persen jalan dalam keadaan diaspal, 48 persen bukan aspal. Kondisi jalan baik 54 persen jalan kondisi sedang 15 persen sebanyak 14 persen rusak dan 18 persen berada dalam kondisi rusak berat. Selain itu, infrastruktur perdesaan seperti irigasi dan jaringan jalan ke pusat-pusat produksi pertanian relatif masih terbatas. Jaringan irigasi sangat penting mengingat sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian di Kabupaten Kaur masih cukup dominan menyumbang PDRB, yakni sekitar 59,76 persen pada tahun 2014, dengan nilai nominal Rp. 1.240.290 juta rupiah. Produksi padi sawah dan padi ladang pada tahun 2014 mencapai 40.626 ton. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kaur adalah meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan ketersediaan debit air untuk menjaga kelangsungan dan peningkatan produksi pertanian. Hal ini penting, karena peningkatan produksi pertanian menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah. 4.1.6.

Pertanian, Perikanan Dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan data, luas panen padi di Kabupaten Kaur mengalami peningkatan dari 18.793 ha menjadi 19.639 ha pada tahun 2014. Sedangkan produksi beras juga meningkat dari 71.278 ton menjadi 88.098 ton pada tahun 2014. Produksi perikanan laut meningkat dari 1.222,25 ton pada tahun 2013 menjadi 1.774,25 ton pada tahun 2014 atau senilai 54,11 milyar rupiah. Jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi tercatat sebanyak 130 motor tempel dan 6 perahu tidak bermotor. Produksi perikanan darat menurun dari 6.520,12 ton pada tahun 2013 menjadi 5.384,21 ton pada tahun 2014 atau senilai 129 milyar rupiah. Angka ini dapat lebih tinggi karena belum termasuk perkiraan nilai tangkap di perairan umum. Daerah potensial untuk usaha ini terletak di Kecamatan Seginim dan Air Nipis. Diperkirakan ada sekitar 3.544 rumah tangga berusaha di sektor budidaya perikanan dan 738 rumah tangga nelayan pada tahun 2014. Namun permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam pengembangan sektor pertanian adalah minimnya ketersediaan air untuk irigasi yang disebabkan oleh sudah mulai kecilnya debit air. Kondisi ini mendorong munculnya alih fungsi lahan yang menyebabkan terjadinya penurunan luas lahan pertanian. Pada tahun 2014 berdasarkan laporan Statistik Pertanian dari BPS Kabupaten Kaur dan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur tercatat luas lahan sawah di Kabupaten Kaur seluas 11.290 ha. Sementara berdasarkan data hasil identifikasi 77


dengan Foto Citra Satelit oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2015, bahwa luas lahan sawah yang ada sebesar 11.290 Ha (data BPS) diatas ternyata telah terjadi penurunan seluas 1.527 Ha atau 13,5 persen menjadi 9.763 Ha. Terkait dengan ketahanan pangan, pada tahun 2013, di Kabupaten Kaur masih terdapat 30 desa rawan pangan. 4.1.7.

Kepariwisataan

Potensi wisata di Kabupaten Kaur yang tercacat berjumlah 20 lokasi, yang dibagi menjadi empat kategori yaitu wisata hahari, wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Namun pengelolaanya masih kurang memadai. Beberapa tempat wisata yang pengelolaannya dikomersilkan atau insidentil adalah Pantai Laguna yang terletak di desa Merpas Kecamatan Nasal, pantai Way Hawang yang terletak di desa Way Hawang Kecamatan Maje, Danau Kembar yang terletak di desa Lalang Lebar Kecamatan Maje, Pantai Hili di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay dan Dermaga Linau yang terletah di Desa Linau berdekatan dengan Pelabuhan Linau. Saat ini baru ada 3 jenis situs yaitu Benteng Linau, Rumah Kediaman Pangeran Cungkai dan Jill/Penjara Belanda. Ditambah Wisata Taman Bineka dan Kawasan Pondok Pusaka. Jumlah hotel/ losmen yang ada di Kabupaten Kaur pada tahun 2015 berjumlah 11 unit yang seluruhnya berkelas melati yang tersebar di Ibu Kota Kabupaten sebanyak 10 unit dan 1 unit di wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning. Jumlah kamar sebanyak 93 kamar dan 107 tempat tidur pada tahun 2015. Sub sektor hotel, dan restoran menyumbang nilai tambah PDRB Kabupaten Kaur tahun 2015 hanya sebesar 1,19 persen. 4.1.8. Pengelolaan Lingkungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan Kabupaten Kaur memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, diantaranya hutan dan hasil ikutannya yang terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi. Namun keberadaan kawasan hutan itu sudah mulai terancam oleh kegiatan perkebunan dan perladangan penduduk maupun perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Selain itu, Kabupaten Kaur juga kaya dengan aliran sungai yang mengandung konsekuensi banyaknya daerah aliran sungai (DAS) yang sekarang mulai mengalami kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat. DAS yang mengalami kerusakan pada gilirannya akan mempengaruhi pasokan air yang dibutuhkan untuk irigasi lahan pertanian (sawah) dan atau kebutuhan baku air minum. 4.1.9.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah cukup baik yaitu 85,66 % mendekati sekala Nasional yaitu sebesar 90,34. Namun indeks pemberdayaan perempuan yang mencapai 61,69%. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh adanya kesenjangan dalam bidang jabatan publik, dimana hanya 23,72 persen perempuan yang memduduki jabatan publik. 4.1.10. Ketentraman dan Ketertiban Umum Kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kaur cenderung relatif rawan, walaupun tren mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari kejadian pelanggaran/kejahatan yang terjadi selama tahun 2014 tercatan sebanyak 221 kasus, pada tahun 2015 turun menjadi 200 kasus, yang mana didominasi pencurian sebanyak 53 kasus, diikuti kasus kesusilaan terhadap anak 25 kasus, narkotika 22 kasus, penganiayaan 14 kasus, penipuan 7 kasus dan perjudian 6 kasus serta beberapa kasus-kasus lainnya sebanyak 31 kasus.

78


4.1.11. Kawasan Pondok Pusaka Techno Park Pembangunan Science dan Techno Park (STP) merupakan Konsep sinergi antara akademisi, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat (ABGS) yang diusung pemerintah, dimaksudkan untuk membangun sistem inovasi yang kuat yang berujung pada industri yang berdaya saing dan penumbuhan IKM/perusahaan pemula berbasis teknologi. Beberapa permasalahan yaitu Rendahnya pencapaian daya saing kompetitif perekonomian melalui daya saing industri berlandaskan sumber daya lokal; Terbatasnya pencapaian daya saing kompetitif sumber daya manusia berkualitas; Kemampuan pemanfaatan IPTEK yang rendah; Budaya kewirausahaan di masyarakat yang belum terbangun; 4.2. Analisis Lingkungan Strategis Identifikasi dan analisa lingkungan internal Kabupaten Kaur dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kaur dalam/lima tahun mendatang (2016-2021). 1. a.

Lingkungan Internal, antara lain : Identifikasi dan Analisa Kekuatan Daerah  Ketersediaan Sumber Daya Alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lainnya);  Letak geografis yang strategis;  Komitmen kuat pemerintah daerah;  Aksesibilitas yang baik;  Penduduk yang heterogen.

b. Identifikasi dan Analisa Kelemahan Daerah  Belum maksimalnya kinerja pelayanan aparatur pemerintahan;  Masih terbatasanya sarana prasana pemerintahan di daearah dalam pelayanan berkualitas;  Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah;  Belum maksimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan;  Belum meratanya pelayanan pendidikan, kesehatan kepada masyarakat;  Tingkat kriminalitas yang relatif masih tinggi;  Penegakan Perda belum optimal;  Belum efektifnya perencanaan yang disebabkan oleh kurang akuratnya; data pendukung perencanaan pembangunan;  Tingginya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2. Lingkungan Eksternal, antara lain: a. Identifikasi dan Analisa Peluang Daerah  Adanya dukungan pusat dan Provinsi;  Sinerginya sistem perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi;

79


  

Kecenderungan terjadinya peningkatan investor, terutama bidang perikanan, pertambangan dan energi; Mudahnya Pengambil kebijakan daerah; Penganggaran program/kegiatan di daerah di prioritaskan.

b. Identifikasi dan Analisa Ancaman Daerah  Peningkatan investasi dan eksploitasi sumberdaya alam sehingga berdampak negatif pada lingkungan;  Sering terjadinya bencana alam;  Adanya kesenjangan ekonomi antar masyarakat dan daerah tetangga.

4.3. Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis Kabupaten Kaur dalam lima tahun (2016-2021) ke depan ditetapkan sebagai berikut : 4.3.1. Reformasi birokrasi Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan dalam kaitannya dengan: perencanaan dan peningkatan akuntabilitas publik; perkuatan kelembagaan dan ketata laksanaan; manajemen sumberdaya aparatur pemerintah; manajemen keuangan (pengelolaan APBD) yang baik dan transparan; serta perbaikan sistem pengawasan internal. Isu ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja pemerintah melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik, pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan, serta transparansi data dan program pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan juga dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir (mindset) aparatur terkait dengan: peningkatan kualitas pelayanan publik; program-program yang menguntungkan daerah dan rakyat; kepercayaan, integritas dan semangat kerja; transparansi dan akuntabilitas; orientasi ke masa depan, dan orientasi pada hasil kerja. 4.3.2. Aparatur Pemerintahan Isu ini dapat dicapai melalui indikator-indikator revolusi mental dan pola pikir, seperti: mencipakan hubungan saling percaya (trust) antara aparatur dan masyarakat; menonjolkan keteladanan pemimpin untuk bersih dan berwibawa; berorientasi pada hasil kerja dan kinerja aparatur; pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi; pelibatan publik yang lebih besar dalam hal pengawasan; perkuatan nilai dan budaya kerja yang jujur dan bersih dari KKN di setiap jenjang birokrasi. Pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik Manajemen APBD tidak lepas dari hal berikut : menerapkan konsistensi dengan dokumen perencanaan; konsisten dengan penerapan instrumen dalam bentuk target-target kinerja; konsisten dengan pengendalian; dan konsisten dalam pengawasan atau akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan APBD berorientasi pada: perubahan pola pikir aparatur 4.3.3.

80


pemerintah; membangun sistem dan mekanisme anggaran yang akuntabel dan transparan; menyelaraskan strategi dan program kerja pada tingkat operasional; menciptakan jajaran kepemimpinan yang mampu melakukan perkuatan (empowering) dan budaya kerja yang baik. 4.3.4. Infrastruktur Dasar Peningkatan kapasitas dan pembangunan irigasi perdesaan; peningkatan kualitas jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih; aksesibilitas pasar tradisional. Isu ini dapat mengurangi desa-desa yang tidak terjangkau pelayanan dasar pemerintah. 4.3.5. Kualitas dan kuantitas layanan dasar 4.3.5.1 Kesehatan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; peningkatan akses pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kualitas dan kuantitas Medis dan paramedis; kepastian layanan jaminan kesehatan; pengembangan program kesehatan yang bekerja sama dengan Universitas.

4.3.5.2 Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah serta koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan; peningkatan daya saing produk UKMK melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB); menggalakkan ekspose produk UKMK di tingkat regional dan nasional. 4.3.5.3 Bidang Pendidikan Peningkatan akses serta pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan; peningkatan kualitas sistem pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; pemantapan kesejahteraan guru; peningkatan sekolah unggulan kabupaten. 4.3.6. Pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya lokal Kebutuhan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan (e-goverment) dan pelayanan publik menjadi isu pembangunan yang sangat penting. Pembangunan kualitas dan kuantitas infrastruktur tenologi informasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, baik dalam bidang ekonomi, pariwisata maupun komoditas unggulan daerah. Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan infrastruktur dibidang informasi, komunikasi, dan telematika menjadi sangat penting. Sudah menjadi isu nasional apabila e-goverment harus sudah mulai di implementasikan ke dalam setiap aspek pemerintahan dan pelayanan publik.

4.3.7. Peran masyarakat dan peran kehidupan umat beragama Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi aktivitas-aktivitas keagamaan, terutama dalam kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peningkatan akses, pemerataan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk

81


mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan menghargai keberagaman. 4.3.8. Pengembangan budaya daerah dan Pariwisata Kabupaten Kaur memilki ragam seni dan budaya yang bernilai dan bersumber dari budaya lokal Kabupaten Kaur, tetapi seiring dengan kemajuan zaman mengalami kemunduran nilai dan pengakuan, hal ini disebabkan masih lemahnya peran Pemerintah Daerah dan Badan Musyawarah Adat dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan seni dan budaya lokal Kabupaten Kaur. Sehingga memerlukan penanganan tersendiri agar budaya menjadi akar bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.3.9. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Berdasarkan dari data BPS, Angka kemiskinan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2014 sebesar 21,96 dan pada Tahun 2015 yaitu sebesar 22,87 %. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kaur terutama ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, baik antara kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Isu-isu pembangunan yang sebaiknya diperhatikan antara lain : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. b. Menciptakan kesempatan kerja yang berkeadilan, terutama untuk pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja. c. Mengembangkan program penciptaan wirausaha baru yang kompetitif dan berdaya saing dalam pembangunan ekonomi. d. Meningkatkan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi yang memungkinkan arus barang dan manusia berlangsung dengan lancar dan sekaligus mengurangi ekonomi berbiaya tinggi. e. Pengembangan pola-pola pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian berusaha dan berkarya (kreatif dan inovatif) untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin. 4.3.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masih rendahnya kesadaran akan kesetaraan gender dalam pembangunan, Belum optimalnya kelembagaan (Vocal Point) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Masih relatif tingginya kekerasan dalam rumah tangga.

4.3.11. Keluarga Berencana Masih kurangnya tenaga penyuluh KB; Masih kurangnya dan rendahnya pemanfaatan prasarana dan sarana pelayanan KB; Masih tingginya jumlah keluarga pra-sejahtera; Rendahnya kesadaran masyarakat dalam manfaat penggunaan KB; Belum optimalnya pemanfaatan fungsi dan peran tenaga penyuluh KB. 4.3.12. Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah cukup baik yaitu 85,66 % mendekati sekala Nasional yaitu sebesar 90,34. Namun indeks pemberdayaan perempuan yang mencapai 61,69%. Isu ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan (mainstreaming) gender dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (4) Menghapus 82


berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6). Meningkatkan akses pelayanan KB bagi perempuan dan laki-laki; (7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis gender; (8) perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan data dan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga. 4.3.13. Kepemudaan dan Olahraga Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan, minimnya pembinaan olahraga sehingga berimbas minimnya prestasi keolahragaaan bagi pemuda, keterbatasan kemampuan pemuda dalam, tumbuhnya kerentanan pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal, organisasi kepemudaan belum menjadi motor penggerak/pemuda pelopor. 4.3.14. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Ketimpangan dari akses permodalan Isu ini dapat dicapai melalui program-program antara lain : mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya laut; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya. 4.3.15. Pondok Pusaka Techno Park isu strategis yang diangkat dalam pembangunan dan pengembangan STP, antara lain: Rendahnya Kerjasama penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi antara lembaga penelitian dan pengembangan industri di desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi; Belum berperannya lembaga penelitian dan pengembangan Kabupaten Kaur dan/atau perubahan industri dalam daerah yang mengembangankan teknologi industry; Minimnya penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi; Terbatasnya pengembangan sentra industri kreatif; Belum tepatnya sasaran pelaksanaan pelatihan teknologi dan desain hasil pengolahan pasca penen; Tidak adanya ruang konsultasi, bimbingan, advokasi bagi industri kecil; Terbatasnya fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khusus industri kecil; Lemahnya daya dorong untuk difasilitasinya promosi dan pemasaran produk industri kreatif/hasil pengolahan pasca panen di dalam daerah dan luar daerah secara nasional dan internasional. 4.3.16. Lingkungan hidup dan tata ruang Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam rencana pembangunan, belum optimalnya penegakan peraturan perundang-undangan tata ruang, tekanan alih fungsi lahan pada lahan pertanian menimbulkan dampak pada kelestarian lingkungan. Belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, masih banyaknya konflik veneurial di dalam dan sekitar lahan hutan. Masih kecilnya persentase rumah tangga bersanitasi. Pengelolaan limbah yang belum optimal. Masih kurangnya prasarana penaggulangan bencana, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bencana. 4.3.17. Investasi Masih rendahnya investasi yang masuk ke Kabupaten Kaur, Belum optimalnya promosi dan sinergisitas antar-instansi dalam menarik investasi, Masih kurangnya regulasi daerah yang

83


mendukung iklim investasi yang kondusif, Sistem perizinan yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas pelayanan, Terbatasnya sarana dan prasarana informasi, Pengawasan yang belum optimal dan Regulasi perizinan penanaman modal yang belum optimal. 4.3.18. Energi dan Sumber Daya Mineral Masih rendahnya kapasitas energi listrik, pemanfaatan sumber daya mineral logam dan non logam dan batuan belum optimal. 4.3.19. Ketahanan Pangan Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang, Masih tingginya ketergantungan terhadap beras sehingga rentan menimbulkan kerawanan kesetersediaan pangan, Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga (rumah tangga), Sistem pengendalian dan regulasi harga pangan belum berjalan baik, Kebijakan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah masih sedikit, Perhatian pemerintah terhadap petani di sisi hulu masih rendah dan Terbatasnya inovasi dalam menjaga kondisi pangan. 4.3.20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar belum optimal, Belum optimalnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan masalah sosial dan Tingginya angka penyakit masyarakat di beberapa lokasi. 4.3.21. Perikanan dan Kelautan Belum otimalnya produksi perikanan tangkap, tawar dan budidaya, kelembagaan dan daya saing kelompok tani nelayan belum optimal , masih minimnya teknologi pengelolaan hasil perikanan, masih lemahnya penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian terumbu karang.

84


BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Visi dan misi merupakan gambaran ke depan Kabupaten Kaur pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021. Gambaran tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merujuk RPJPD Kabupaten Kaur Tahun 2006–2025 (Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Tahap III) dan RPJMN Tahun 2015–2019 dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016–2021 dan RTRW Kabupaten Kaur 2012–2032. A. VISI KABUPATEN KAUR 2016-2021 Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2010 – 2015, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2016 – 2021 adalah : KAUR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA Visi Pembangunan Kabupaten Kaur ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kaur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kaur sebagai kabupaten yang mandiri dan sejahtera, dalam kerangka tujuan jangka panjang Kaur. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagaiberikut: Tabel 5.1 Penjelasan Visi Unsur Visi Penjelasan MANDIRI Berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan daerah lain menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah SEJAHTERA Mengandung arti terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat melalui peningkatan pembangunan ekonomi, peningkatan IPM yang berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, IPTEK, dan kebudayaan daerah. Sesuai prinsip konsistensi perencanaan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi Kaur 2016-2021 tersebut harus bisa dikaitkan dengan dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD. Penjelasan keterkaitan itu bisa dilihat pada diagram di bawah ini: Tabel 5.2 Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kaur Visi Nasional RPJPN

RPJMN

Indonesia yang Mandiri, maju, adil dan makmur

Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong

Visi Provinsi Bengkulu RPJPD Provinsi Bengkulu 2005-2025 Provinsi Bengkulu yang Sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta

RPJMD Provinsi Bengkulu 2013-2018 Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi

Visi Kabupaten Kaur RPJPD Kabupaten Kaur 2005-2025 Kaur Mandiri dan Sejahtera Berbasiskan Agribisnis dan Agroindustri

RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 Kaur yang Mandiri, dan Sejahtera

85


perekonomian kokoh

B. MISI KABUPATEN KAUR 2016-2021 Misi KAUR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayahwilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi 3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab 4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing 5. Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Kaur 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengimplementasian prinsip-prinsip dasar good governance. Jika prinsip-prinsip dasar good governance dapat diimplementasikan dengan baik, maka indikasinya minimal adalah; 1) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, pembenahan dan penataan manajemen kepegawaian juga perlu dilakukan, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayahwilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi Ketimpangan hasil-hasil pembangunan terutama pada penyediaan dan kelengkapan infrastruktur dasar antar kota dan desa menjadi fenomena penyebab munculnya misi kedua pembangunan Kabupaten Kaur. Ketimpangan yang cukup lebar antar desa dan kota di Kabupaten Kaur disebabkan karena intensitas kegiatan ekonomi masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyebabnya adalah karena masih belum tersedianya infrastruktur dasar yang memadai, terutama di wilayah pedesaan. Pembangunan 86


infrastruktur dasar secara merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas dan kunci pertumbuhan suatu wilayah sebagai penentu pertumbuhan ekonomi dan dayasaing. Penyediaan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan dayasaing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Penyediaan infrastruktur dasar pedesaan yang berkualitas secara merata, linear dengan sektor unggulan Kabupaten Kaur berupa sektor agribisnis dan agroindustri. Dengan demikian terjadi penurunan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan baik secara kuantitas dan kualitas intensitas ekonomi serta mempercepat gerak ekonomi sektor agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Kaur. Selain itu diperlukan juga penguatan infrastruktur disimpul-simpul jalur ekonomi yang secara notabene merupakan simpul-simpul perkotaan sebagai jalur masuk dan keluarnya dari sebuah rangkaian jalur ekonomi termasuk infrastruktur dasar penunjang lainnya yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat di kabupaten Kaur dengan melalui suatu penataan yang baik. 3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab Mewujudkan masyarakat kabupaten Kaur yang memiliki dan memelihara kerukunan antar umat beragama dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan estetika pembangunan di kabupaten Kaur. Masyarakat berakhlak mulia yang berbudaya mengandung makna suatu masyarakat memiliki kepribadian yang baik dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagian baik yang bersifat jasmani maupun rohani baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, agar dapat dijadikan dasar dalam menyikapi berbagai problematika budaya berkembang dimasyarakat. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan penciptaan kondisi masyarakat yang agamis dalam artian kondisi masyarakat yang taat kepada ajaran agama menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan sehingga dapat menyelaraskan cipta, karsa dan rasa untuk mencapai suatu tingkat peradaban yang baik. 4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Kaur relatif masih berada pada papan bawah kabupaten/kota lainnya di Bengkulu. Indikasinya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia yang hanya berada pada urutan ke 9 dari 10 kabupaten/kota Bengkulu. Masih rendahnya nilai IPM Kaur menunjukkan kondisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang juga masih rendah. Mewujudkan masyarakat Kaur yang memiliki sumber daya manusia yang sehat dan mampu menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dalam mengembangkan dan pengelolaan potensi-potensi sumberdaya alam dan lingkungan di kabupaten Kaur guna meningkatkan pembangunan di segala sektor. Dalam mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing mencakup beberapa sistem, yaitu: meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, melalui upaya peningkatan status gizi, pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, emosional dan spiritual yang seimbang serta penguatan daya saing sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan berbasis teknologi 87


dimana ketersediaan sumberdaya manusia yang terampil dan cerdas (skilled labor) sehingga mampu membuat dan memformulasikan berbagai macam strategi dalam menghadapi tantangan persaingan. 5. Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan. Kabupaten Kaur yang berbasis pertanian maka pengembangan ekonomi pun dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Kaur. Pada saat ini sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah dan berpotensi untuk didayagunakan dalam pembangunan ekonomi adalah sumber daya ekonomi yang berbasis agribisnis seperti sumber daya alam (lahan, air agriklimat, keragaman hayati), sumber daya manusia, teknologi serta sarana dan prasarana lainnnya. Dengan demikian alternatif yang paling rasional adalah melalui percepatan pembangunan agribisnis sebagai leading sektor dalam pembangunan ekonomi wilayah Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan sektor agribisnis perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat sampai ke pedesaan. Selain potensi agribisnis, sumber daya yang juga tersedia dan berpotensi untuk didayagunakan dalam pembangunan ekonomi adalah sumber daya kelautan/maritim bahari yang belum dikembangkan secara optimal. Melalui misi kedua ini diharapkan kabupaten Kaur mampu meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi-potensi yang tersedia secara produktif, efisien, berkeadilan dan ramah lingkungan secara secara berkelanjutan untuk kemajuan, kesejahteraan masyarakat. Kelima misi RPJMD Kabupaten Kaur tersebut apabila dikaitkan dengan misi pada RPJMN 2015-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 5.3 Keselarasan Misi RPJMN Dengan Misi RPJMD Kaur Tahun 2016-2021 Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten 7 Misi RPJMN 2014-2019 Kaur 2016-2021 Misi 1: mewujudkan keamanan nasional Dituangkan ke dalam misi (1) yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintah menopang kemandirian ekonomi dengan yang baik dan bertanggung jawab” dan mengamankan sumberdaya maritim dan misi (5) yaitu “Mengembangkan mencerminkan kepribadian Indonesia perekonomian daerah melalui percepatan sebagai negara kepulauan. pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan” Misi 2 : Mewujudkan masyarakat maju Dituangkan ke dalam misi (3) berkeseimbangan dan demokratis yaitu “Mewujudkan masyarakat yang berlandaskan negara hukum. berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan 88


Misi 3 : Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Misi 4 : mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera

Misi 5: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Misi 6: Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

beradab” dan misi (4) yaitu “Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing” Dituangkan ke dalam misi (5) yaitu “Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan” Dituangkan ke dalam misi (2) yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi”, misi (4) yaitu “Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing” dan misi (5) yaitu “Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan” Dituangkan ke dalam misi (2) yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi”, misi (4) yaitu “Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing” dan misi (5) yaitu “Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan” Dituangkan ke dalam misi (5) yaitu “Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan” Dituangkan ke dalam misi (1) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab” dan misi (3) yaitu “Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab”

89


Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021, maka kerangka logis RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 5.4 Keselarasan Antara Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun Penerjemahan RPJMD Kabupaten 2016-2021 Kaur Tahun 2016-2021 Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang Diterjemahkan ke dalam misi (1) yaitu yaitu baik dan bersih melalui reformasi tata Mewujudkan tata kelola pemerintah yang kelola pemerintahan baik dan bertanggung jawab. Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar bidang pendidikan, wilayah yang berkualitas pada wilayahkesehatan serta perekonomian rakyat wilayah pedesaan secara seimbang, selaras berbasis keunggulan lokal. dan serasi; dan misi (4) yaitu Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing; serta misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Misi 3 : meningkatkan dan memantapkan Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu kapasitas infrastruktur dasar dan Meningkatkan pembangunan infrastruktur infrastruktur strategis wilayah yang berkualitas pada wilayahwilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; Misi 4 : mewujudkan pola pengelolaan Diterjemahkan ke dalam misi (5) yaitu sumber daya alam dan lingkungan yang Mengembangkan perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Misi 5 : Mewujudkan pembangunan Diterjemahkan ke dalam misi (5) yaitu kemaritiman yang integrative Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Misi 6 : Pemberdayaan perempuan dan Diterjemahkan ke dalam misi (3) yaitu perlindungan anak Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab Misi 7 : Meningkatkan kompetisi Diterjemahkan ke dalam misi (4) yaitu kepemudaan dan prestasi keolahragaan Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing. 90


Misi 8 : Mewujudkan masyarakat bengkulu Diterjemahkan ke dalam misi (3) yaitu yang agamis, berbudaya, dan demokratis Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab Sedangkan apabila dikaitkan dengan Misi RPJPD Kabupaten Kaur Tahun 20062025, maka penerjemahan Misi RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: Tabel 5.5 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Kaur Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 Misi RPJPD 2006-2025 Misi RPJMD 2016-2021 Misi 1: Mempercepat pembangunan Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu infrastruktur guna keluar dari keterisoliran Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. wilayah yang berkualitas pada wilayahwilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan Misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup Diterjemahkan ke dalam misi (4) yaitu masyarakat melalui penyediaan sarana- Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, prasarana pendidikan, kesehatan, dan unggul dan berdaya saing serta misi (5) yaitu peningkatan pendapatan perkapita guna Mengembangkan perekonomian daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Misi 3: Mendorong peningkatan Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu pendapatan asli daerah melalui Meningkatkan pembangunan infrastruktur pembangunan pada sektor-sektor wilayah yang berkualitas pada wilayahberpotensi agribisnis dan agroindustri. wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan Misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Misi 4: Mewujudkan kondisi lingkungan Diterjemahkan ke dalam misi (3) yaitu yang aman, tentram dan tenggang rasa Mewujudkan masyarakat yang berakhlak melalui pembangunan yang berwawasan mulia, berbudaya, agamis dan beradab. gender dan pengamalan nilai-nilai agama. Misi 5: Menumbuhkan iklim demokrasi Diterjemahkan ke dalam misi (1) yaitu yang sehat dan santun melalui penegakan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang supremasi hukum di segala bidang dan baik dan bertanggung jawab. penerapan sistem pemerintahan yang baik (good govermance) 91


Selanjutnya apabila dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2011-2031, maka penerjemahan misi RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 5.6 Keselarasan Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2012-2032 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 Kebijakan RTRW Kabupaten Kaur Penerjemahan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032 Tahun 2016-202 Pengembangan Struktur Ruang Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu Daerah Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Pengembangan Pola Ruang Daerah Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Penetapan Kawasan Strategis Daerah Diterjemahkan ke dalam misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi; dan misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Adapun penjabaran unsur visi RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 ke dalam misi dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 5.7 Penerjemahan Unsur Visi Ke Dalam Misi RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 Unsur Visi Pelaksanaan dalam Misi Mandiri Diterjemahkan ke dalam misi (1) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab; misi (2) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, 92


Sejahtera

selaras dan serasi; dan misi (5) yaitu Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Diterjemahkan ke dalam misi (3) yaitu Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab dan misi (4) yaitu Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing

C. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kaur selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut : Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan akuntabilitas dan a. Meningkatnya kualitas tata administrasi transparansi Pemerintah daerah dan keuangan daerah b. Meningkatnya akses terhadap informasi public 2. Meningkatkan sinergi perencanaan a. Meningkatnya konsistensi dokumen pembangunan daerah perencanaan dan penganggaran b. Meningkatnya pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi c. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan 3. Meningkatkan kinerja pelayanan a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah pemerintah daerah b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik c. Meningkatnya tingkat Kepuasan Publik dalam Pelayanan Publik Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas Pada Wilayah-wilayah Pedesaan Secara Seimbang, Selaras dan Serasi Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan akses dan kualitas a. Meningkatnya kualitas jalan dan pelayanan transportasi jembatan b. Meningkatnya pelayanan terminal angkutan darat c. Meningkatnya jaringan jalan antara Kecamatan ke Ibu Kota kabupaten d. Meningkatnya kualitas pelabuhan 2. Meningkatkan akses jaringan energi a. Meningkatnya fasilitas pembangkit listrik b. Meningkatnya jaringan kelistrikan 3. Meningkatkan akses jaringan a. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi komunikasi b. Meningkatnya jangkauan jaringan internet

93


4. Meningkatkan akses Air Bersih

5. Mengembangkan pemukiman rakyat

a. Meningkatnya infrastruktur penyaluran air bersih b. Meningkatnya infrastruktur pengolahan air bersih c. Meningkatnya tata kelola keirigasian infrastruktur a. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipasi bencana

Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Agamis dan Beradab Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan peran pemerintah a. Meningkatnya fasilitasi aktifitas dalam kegiatan keagamaan keagamaan masyarakat b. Meningkatnya kualitas dan kompetensi guru agama dan pengurus masjid 2. Meningkatkan pengakuan nilai dan a. Meningkatnya akses perempuan untuk budaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan b. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja c. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan d. Meningkatnya akses permuda terhadap proses dan hasil pembangunan 3. Meningkatkan stabilitas sosial a. Meningkatnya kerukunan antar masyarakat b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat c. Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana d. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan akses dan kualitas a. Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana kesehatan masyarakat dan prasarana kesehatan b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan c. Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat d. Meningkatnya pengendalian penyakit dan kematian e. Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing 2. Meningkatkan akses dan kualitas a. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan masyarakat kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing

94


b. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang profesional c. Berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat 3. Menyiapkan kualitas sumber daya a. Berkembangnya aktifitas kepemudaan manusia yang berdaya saing sesuai dan olah raga dengan kompetensi daerah b. Meningkatnya peran pemerintah dan lembaga LITBANG/universitas dalam dan luar daerah c. Meningkatnya pelatihan kapasitas sumberdaya manusia dan pemasaran hasil produksi pasca panen d. Meningkatnya inovasi masyarakat e. Meningkatnya jumlah wirausaha muda baru berbasis IPTEK Misi 5 : Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan daya saing sektor a. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya agrobisnis daerah alam bagi pembangunan b. Rehabilitasi Sumber Daya Alam c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 2. Meningkatkan perekonomian daerah a. Meningkatnya produksi dan produktivitas berbasis maritime perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan b. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan keunggulan lokal c. Berkembangnya jenis dan objek wisata berorientasi ekowisata bahari d. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang wisata 3. Meningkatkan kinerja Pasar a. Meningkatnya kinerja UMKM Tradisional, Koperasi dan UMKM b. Meningkatnya Koperasi aktif c. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal d. Meningkatnya fungsi pasar di Kabupaten Kaur e. Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja. f. Meningkatnya perekonomian perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa 4. Meningkatkan iklim investasi a. Meningkatnya investasi

95


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada Strategi dan arah kebijakan adalah Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2016 – 2021) yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Untuk mewujudkan 5 (lima) misi, 18 (delapan belas) tujuan dan 58 (lima puluh delapan) sasaran dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021, maka disusunlah 76 (tujuh puluh enam) strategi dan 102 (seratus dua) arah kebijakan dengan rincian : a) Misi I sebanyak 14 strategi dan 23 arah kebijakan; b) Misi II sebanyak 15 strategi dan 15 arah kebijakan; c) Misi III sebanyak 12 strategi dan 17 arah kebijakan; d) Misi IV sebanyak 17 strategi dan 23 arah kebijakan; e) Misi V sebanyak 16 strategi dan 23 arah kebijakan; Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Misi Pertama:

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab

Strategi misi-1:

1. Pencapaian Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); 2. Mengintensifkan upaya pencapaian nilai Laporan Kinerja(Lkj) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun; 3. Transparansi kinerja keuangan daerah dan capaian pembangunan sektoral; 4. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi; 5. Peningkatan fasilitas Desa; 6. Meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran; 7. Meningkatkan kinerja pengawasan pemerintah daerah; 8. Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW; 9. Peningkatan responsifitas terhadap dinamika sosial; 10. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur; 11. Mengintensifkan pembinaan dan pengembangan aparatur; 12. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan; 13. Peningkatan pelayanan arsip daerah; 14. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi;

96


Arah kebijakan misi -1: 1. Pelaksanaan APBD yang semakin efektif dan efesien; 2. Penyusunan LKj berbasis pada sinergitas antar dokumen perencanaan; 3. Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah atas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi; 4. Penerapan e- government dalam pengelolaan pemerintahan; 5. Transparansi alokasi belanja daerah dan kinerja pendapatan daerah; 6. Transparansi capaian kinerja sektoral atau setiap urusan pemerintahan; 7. Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana publikasi/trasnparansi; 8. Peningkatan efektivitas dan cakupan media cetak sebagai sarana; 9. Pembangunan Balai Desa; 10. Meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran; 11. Penguatan sistem pengendalian internal; 12. Rencana penataan ruang dan pemanfaatan ruang pada RPJMD,RKPD serta renstra dan renja PD berdasarkan zonasi dan pemanfaatan yang telah diatur dalam RTRW; 13. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang; 14. Perencanaan pembangunan yang memperhatikan perkembangan serta dinamika lingkungan regional maupun internasional; 15. Penataan wilayah perbatasan; 16. Pelaksanan diklat struktural bagi pemangku jabatan baru; 17. Mengintensifkan pelaksanaan diklat fungsional dan pendalaman materi; 18. Pengisian jabatan berdasarkan instrumen analisis jabatan dan latar belakang pendidikan; 19. Peningkatan akses pelayanan KTP; 20. Peningkatan akses pelayanan KK; 21. Peningkatan akses pelayanan akta kelahiran; 22. Peningkatan kualitas sistem administrasi pengarsipan; 23. Peningkatan standar pelayanan publik; Misi Kedua:

Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang,selaras dan serasi

Strategi misi-2:

1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan akses dan kualitas transportasi dalam daerah; Adanya icon kabupaten kaur; Pembangunan terminal angkutan darat; Peningkatan moda transportasi angkutan darat; Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kecamatan ke ibu kota kabupaten; 6. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis Pelabuhan; 7. Meningkatkan kapasitas daya energi listrik; 8. Pembangunan jaringan Kelistrikan PLN; 9. Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada; 10. Peningkatan Akses Internet di Pusat- Pusat Kegiatan Kecamatan; 11. Peningkatan ketersediaan sumber air bersih, akses dan kualitas perpipaan;

97


12. Peningkatan dan pemerataan jumlah rumah tangga pengguna layanan air bersih; 13. Peningkatan dan pemeliharaan kawasan sumber air; 14. Peningkatan jumlah desa yang sudah menikmati fasilitas air bersih; 15. Membangun dan Peningkatan infrastruktur irigasi; 16. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

Arah kebijakan misi -2: Arah Kebijakan Peningkatan akses dan kualitas jalan dan jembatan untuk memperlancar Strategi-1: akses desa, kecamatan, kabupaten; Arah kebijakan Peningkatan jalan kota; strategi-2 Arah Kebijakan Pembangunan terminal tipe B; Strategi-3 Arah kebijakan Pembangunan jalan. strategi-4 Arah kebijakan Peningkatan kapasitas pelabuhan linau strategi-5 Arah Kebijakan Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan; Strategi-6: Arah Kebijakan Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur Kelistrikan; Strategi-7: Arah Kebijakan Penguatan wilayah yang belum bisa mengakses jaringan komunikasi seluler; Strategi-8: Arah Kebijakan Strategi-9:

Kecamatan (Desa-Desa) yang belum bisa mengakses Internet khususnya Kecamatan Muara Sahung, Padang Guci Hilir dan Kecamatan Lungkang Kule;

Arah Kebijakan Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih; Strategi-10: Arah Kebijakan Distribusi air minum yang merata; Strategi-11: Arah Kebijakan Regulasi penetapan kawasan-kawasan sumber air; Strategi-12: Arah Kebijakan Pemerataan dan Prioritas wilayah yang belum terlayani kebutuhan Air Bersih; Strategi-13: Arah Kebijakan Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi; Strategi-14:

98


Arah Kebijakan Peningkatan, Strategi-15: permukiman; Misi Ketiga: Strategi misi-3:

pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamais dan beradab 1. Memperbanyak pembangunan bidang keagamaan; 2. Meningkatkan kompetensi guru agama dan tokoh/pemuka agama; 3. Meningkatnya peran dan akses perempuan dalam pembangunan; 4. Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan; 5. Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja 6. Promosi nilai-nilai budaya lokal; 7. Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olah raga; 8. Meningkatkan Pemahaman Demokrasi dalam masyarakat; 9. Pengarusutamaan keamanan berbasis masyarakat; 10. Membangun sistem tanggap darurat terpadu; 11. Meningkatkan kesigapan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana; 12. Pencegahan, Pengurangan dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

Arah kebijakan strategi-1

Peningkatan aktifitas dan fasilitas keagamaan;


Menikatkan kapasitas guru ngaji dan pengurus Masjid yang berkemampuan sesuai ketentuan syariat;


Peningkatan Pengarustaman Gender dalam pembangunan;


Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan

Arah kebijakan strategi-5 Arah kebijakan strategi-6 Arah kebijakan strategi-7

Peningkatan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;


Pengembangan Nilai-nilai Budaya lokal dan pengelolaan keragaman budaya;

Peningkatan intensistas layanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja;

Arah kebijakan 1). Peningkatan sistem pengkaderan pemuda berprestasi yang strategi-9 berkelanjutan; 99


2). Peningkatan kompetisi dan prestasi di bidang olah raga sacara sistematis dan berkelanjutan; 3). peningkatan pengetahuan pemuda/pelajar terhadaap bahaya penyalah gunaan narkotika dan obat obat terlarang lainnya sejak dini; 4). Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan. Arah kebijakan strategi-10

Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan beragama di masyarakat;


Pengembangan kolompok-kelompok keamanan lingkungan di level komunitas;


Penguatan Regulasi pencegahan dan penanggulangan bencana;


Meningkatkan peran serta dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana;


Meningkatkan kualitas pelayanan penyandang kesejahteraan sosial;

sosial

masyarakat

dan

Misi Keempat:

Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing

Strategi Misi-4

1. Meningkatkan berbagai pusat pelayanan kesehatan hingga unit terkecil; 2. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat; 3. Memastikan masyarakat mendapat jaminan kesehatan; 4. meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat diseluruh wilayah termasuk daerah terpencil/terisolir; 5. Pengembangan pelayanan Kesehatan yang kompetitif; 6. Pengembangan pelayanan pendidikan yang kompetitif; 7. Meningkatkan jangkauan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas; 8. Peningkatan kompetensi guru; 9. meningkatkan jangkauan dan akses layanan perpustakaan 10. peningkatkan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga; 11. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olah raga; 12. Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan antara pemerintah dan lembaga LITBANG/Universitas serta pelaku usaha 13. Peningkatan layanan kawasan technopark; 14. Peningkatan kapasitas tenan/pelaku usaha; 15. Peningkatan pendampingan bisnis dan teknologi; 16. Peningkatan ilmu pengetahuan bidang inovasi;

100


17. Peningkatan daya tarik investasi; Arah kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana dari Rumah Sakit, Puskesmas, hingga strategi-1 Puskesmas Pembantu; Arah kebijakan Meningkatkan kesediaan dan Mutu SDM Kesehatan; strategi-2 Arah kebijakan Peningkatan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan strategi-3 terutama untuk warga miskin dan peningkatan pengguna BPJS; Arah kebijakan Peningkatan kualitas derajat kesehatan dengan penanggulangan strategi-4 penyakit menular dan tidak menular; Arah kebijakan Pengembangan standar pelayanan unit Kesehatan strategi-5 Arah kebijakan Pengembangan standar pelayanan unit pendidikan dan hasil lulusan strategi-6 siswa yang kompetitip; Arah kebijakan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan strategi-7 peningkatan pusat-pusat pembelajaran dan pelatihan; Arah kebijakan strategi-8 Arah kebijakan strategi-9 Arah kebijakan strategi-10 Arah kebijakan strategi-11 Arah kebijakan strategi-12

Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi siswa;

Arah kebijakan strategi-13 Arah kebijakan strategi-14

Mengembangkan sistem penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan atlet Pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan kewirausahaan pemuda; serta penanggulangan narkoba;

Peningkatan kompetensi guru berdasarkan pemetaan sekolah Meningkatkan minat baca masyarakat Pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan kewirausahaan pemuda; serta penanggulangan narkoba Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan

Arah kebijakan Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan strategi-15 memperoleh pendidikan dan keterampilan; Arah kebijakan Mengembangkan sistem strategi-16 kesejahteraan atlet;

penghargaan

serta

meningkatkan

Arah kebijakan Mengembangkan sistem strategi-17 kesejahteraan atlet;

penghargaan

serta

meningkatkan

101


Arah kebijakan Peningkatan regulasi kerjasama penelitian dan pengembangan; strategi-18 Arah kebijakan Penyediaan fasilitas utama dan pendukung kawasan strategi-19 Arah kebijakan Peningkatan jumlah pelatihan dan pendidikan strategi-20 Arah kebijakan Peningkatan proses alih bisnis dan teknologi strategi-21 Arah kebijakan Penetapan kurikulum inovasi ke dalam pendidikan tingkat atas; strategi-22 Arah kebijakan Pembangunan prosedur perizinan yang mudah strategi-23

Misi Kelima:

Strategi Misi-5

Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan 1). Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam; 2). Mempertahankan fungsi hutan; 3). Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur wilayah; 4). Pembanunan kawasan KTM; 5). Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan; 6). Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu 7). Pengembangan Objek Wisata Baru; 8). Pengembangan sarana dan prasarana objek wisata; 9). Pengembangan UMKM; 10). Pengembangan koperasi aktif; 11). Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu; 12). Meningkatkan daya saing dan sektor perdagangan; 13). Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 14). Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal 15). Optimalisasi pengeloaan investasi 16). Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan terpadu

Arah kebijakan 1). Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian; strategi-1 2). Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan;

102


3). Meningkatkan produksi,produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan; 4). Meningkatkan nilai tambah produk peternakan Arah kebijakan strategi-2 Arah kebijakan strategi-3 Arah kebijakan strategi-4

Pemulihan lahan kritis Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Pertanian Peningkatan infrastruktur Kawasan Terpadu Mandiri

Arah kebijakan 1). Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap; strategi-5 2). Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya. Arah kebijakan 1). Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agro strategi-6 maritim; Arah kebijakan strategi-7

Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah


Peningkatan pemasaran pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata


1. Pengembangan kapasitas manajemen UMKM secara meyeluruh dan berkelanjutan 2. Meningkatkan perluasan pasar dan nilai produk perdagangan


Revitalisasi koperasi secara merata dan berkelanjutan


Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal

Arah kebijakan Peningkatan dan Perluasan Pasar strategi-12 Arah kebijakan 1. Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja strategi-13 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja Arah kebijakan 1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal strategi-14 2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa Arah kebijakan strategi-15

Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi


Peningkatan kinerja pelayanan perijinan secara berkelanjutan

103


TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : " Kaur Yang Mandiri dan Sejahtera Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bertanggung Jawab TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah

1. Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan daerah

2. Meningkatnya akses terhadap informasi publik

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1. Pencapaian Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Pelaksanaan APBD yang semakin efektif dan efesien

2. Mengintensifkan upaya pencapaian nilai Laporan Kinerja(Lkj) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun

1. Penyusunan LKj berbasis pada sinergitas antar dokumen perencanaan

1. Transparansi kinerja keuangan daerah dan capaian pembangunan sektoral

2. Peningkatan komitmen Pemerintah daerah atas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi 3. Penerapan e-goverment dalam pegelolaan pemerintah 1. Transparansi alokasi belanja daerah dan kinerja pendapatan daerah 2. Transparansi capaian kinerja sektoral atau setiap urusan pemerintahan

104


2. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi

1. Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana publikasi/trasnparansi 2. Peningkatan efektivitas dan cakupan media cetak sebagai sarana

2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah

3. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah

3. Peningkatan fasilitas Desa

Pembangunan Balai Desa

1. Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran

1. Meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran

Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran

2. Meningkatnya pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi 3. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan

Meningkatkan kinerja pengawasan pemerintah daerah 1. Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW

Penguatan sistem pengendalian internal

2. Peningkatan responsifitas terhadap dinamika sosial

1. Perencanaan pembangunan yang memperhatikan perkembangan serta dinamika lingkungan regional maupun internasional 2. Penataan wilayah perbatasan

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pelaksanan diklat struktural bagi pemangku jabatan baru

1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

1. Rencana penataan ruang dan pemanfaatan ruang pada RPJMD,RKPD serta renstra dan renja PD berdasarkan zonasi dan pemanfaatan yang telah diatur dalam RTRW 2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang

105


2. Mengintensifkan pelaksanaan diklat fungsional dan pendalaman materi 2. Mengintensifkan pembinaan dan pengembangan aparatur 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

1. Pengisian jabatan berdasarkan instrumen analisis jabatan dan latar belakang pendidikan 1. Peningkatan akses pelayanan KTP 2. Peningkatan akses pelayanan KK 3. Peningkatan akses pelayanan akta kelahiran

2. Peningkatan pelayanan arsip daerah 3. Meningkatnya tingkat Kepuasan Publik dalam Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi

Peningkatan kualitas sistem administrasi pengarsipan Peningkatan standar pelayanan publik

Misi II : Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang,selaras dan serasi TUJUAN 1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Transportasi

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

1. Peningkatan akses dan kualitas transportasi 1. Peningkatan akses dan kualitas jalan dan dalam daerah jembatan untuk memperlancar akses desa, kecamatan, kabupaten 2. Peningkatan infrastruktur kota 1. Peningkatan jalan kota

2. Meningkatnya pelayanan terminal angkutan darat

Pembangunan terminal angkutan darat

Pembangunan terminal tipe B

106


2. Meningkatkan akses jaringan energi

3. Meningkatkan akses jaringan komunikasi

4. Meningkatkan akses air bersih

3. Meningkatnya jaringan jalan antara kecamatan ke Ibu Kota

Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten

Pembangunan jalan

4. Meningkatnya kualitas pelabuhan

Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis Pelabuhan

Peningkatan kapasitas pelabuhan linau

1. Meningkatnya fasilitas pembangkit listrik 2. Meningkatnya jaringan kelistrikan

meningkatkan kapasitas daya energi listrik

Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur Kelistrikan

1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada

Penguatan wilayah yang belum bisa mengakses jaringan komunikasi seluler.

2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet

Peningkatan Akses Internet di Pusat- Pusat Kegiatan Kecamatan

1. Meningkatnya infrastruktur penyaluran air bersih

1. Peningkatan ketersediaan sumber air bersih, akses dan kualitas perpipaan

Kecamatan (Desa-Desa) yang belum bisa mengakses Internet khususnya Kecamatan Muara Sahung, Padang Guci Hilir dan Kecamatan Lungkang Kule Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih

2. Meningkatnya infrastruktur pengolahan air bersih 3. Meningkatnya tata kelola keirigasian

Pembangunan jaringan Kelistrikan PLN

2. Peningkatan dan pemerataan jumlah rumah tangga pengguna layanan air bersih

Distribusi air minum yang merata

Peningkatan jumlah desa yang sudah menikmati fasilitas air bersih Membangun dan Peningkatan infrastruktur irigasi

Pemerataan dan Prioritas wilayah yang belum terlayani kebutuhan Air Bersih Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi

107


5. Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat

1. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipasi bencana

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman

108


Misi III : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab TUJUAN 1. Meningkatkan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan

2. Meningkatkan pengakuan nilai Budaya Masyarakat

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatnya fasilitasi aktifitas keagamaan masyarakat

Memperbanyak pembangunan bidang keagamaan

Peningkatan aktifitas dan fasilitas keagamaan

2. Meningkatnya kualitas dan kompetensi guru agama dan Pengurus Masjid 3. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan

Meningkatkan kompetensi guru agama dan tokoh/pemuka agama

Menikatkan kapasitas guru ngaji dan pengurus Masjid yang berkemampuan sesuai ketentuan syariat Peningkatan Pengarustaman Gender dalam pembangunan

4. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pengendalian penduduk, KB dan Kesehatan Reproduksi remaja

Meningkatnya peran dan akses perempuan dalam pembangunan

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan Melindungi perempuan dan anak dari tindak Peningkatan layanan perlindungan kepada kekerasan perempuan dan anak korban tindak kekerasan Menurunkan angka kelahiran penduduk dan Peningkatan akses dan pelayanan KB yang pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja merata dan berkualitas Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja guna mencegah kelahiran di remaja

109


5. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan

Promosi nilai-nilai budaya lokal

Pengembangan Nilai-nilai Budaya lokal dan pengelolaan keragaman budaya

1. Meningkatnya akses permuda terhadap proses dan hasil pembangunan

Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olah raga

1. Peningkatan sistem pengkaderan pemuda berprestasi yang berkelanjutan 2. Peningkatan kompetisi dan prestasi di bidang olah raga sacara sistematis dan berkelanjutan 3. Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelengga, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan

3. Meningkatkan stabilitas sosial

1. Meningkatnya kerukunan antar masyarakat

Meningkatkan Pemahaman Demokrasi dalam masyarakat

Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan beragama di masyarakat

2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Pengarusutamaan keamanan berbasis masyarakat

Pengembangan kolompok-kelompok keamanan lingkungan di level komunitas

3. Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

1. Membangun sistem tanggap darurat terpadu

Penguatan Regulasi pencegahan dan penanggulangan bencana

2. Meningkatkan kesigapan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana

Meningkatkan peran serta dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial

4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat

Pencegahan, Pengurangan dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

110


Misi IV : Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing TUJUAN 1. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat

2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat

SASARAN 1. Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan

STRATEGI Meningkatkan berbagai pusat pelayanan kesehatan hingga unit terkecil

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat

3. Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat

Memastikan masyarakat mendapat jaminan kesehatan

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan sarana dan prasarana dari Rumah Sakit, Puskesmas, hingga Puskesmas Pembantu Meningkatkan kesediaan dan Mutu SDM Kesehatan

4. Meningkatnya pengendalian penyakit meningkatkan akses dan kualitas kesehatan dan kematian masyarakat diseluruh wilayah termasuk daerah terpencil/terisolir

Peningkatan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan terutama untuk warga miskin dan peningkatan pengguna BPJS Peningkatan kualitas derajat kesehatan dengan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

5. Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing

Pengembangan pelayanan Kesehatan yang kompetitif

Pengembangan standar pelayanan unit Kesehatan

1. Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing

1. Pengembangan pelayanan pendidikan yang kompetitif

Pengembangan standar pelayanan unit pendidikan dan hasil lulusan siswa yang kompetitip

2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang profesional

2. Meningkatkan jangkauan akses layanan Pembangunan dan perbaikan sarana dan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas prasarana pendidikan dan peningkatan pusat-pusat pembelajaran dan pelatihan Peningkatan kompetensi guru Peningkatan kompetensi guru berdasarkan pemetaan sekolah

111


3. Menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sesuai dengan kompetensi daerah

3. Berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat 1. Berkembangnya aktifitas kepemudaan dan olahraga

meningkatkan jangkauan dan akses layanan perpustakaan

Meningkatkan minat baca masyarakat

1. peningkatkan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga

Pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan kewirausahaan pemuda; serta penanggulangan narkoba

2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olah raga

1. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan 2. Mengembangkan sistem penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan atlet

2. Meningkatkan peran pemerintah dan lembaga LITBANG/universitas dalam dan luar daerah

3. Meningkatnya pelatihan kapasitas sumber daya manusia dan pemasaran hasil produksi pasca panen

peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan antara pemerintah dan lembaga LITBANG/Universitas serta pelaku usaha Peningkatan Layanan Kawasan Techno Park

Peningkatan regulasi kerjasama penelitian dan pengembangan

1. Peningkatan kapasitas tenan/pelaku usaha

1. Penetapan regulasi tenan/pelaku usaha

2. Peningkatan Pendampingan bisnis dan teknologi

Peningkatan Proses alih Bisnis dan Teknologi

Penyediaan fasilitas utama dan pendukung kawasan

112


4. Meningkatnya inovasi masyarakat

Peningkatan Ilmu Pengetahuan bidang inovasi

Penetapan kurikulum inovasi ke dalam pendidikan tingkat atas

5. Meningkatnya jumlah wirausaha muda baru berbasis IPTEK

1. Peningkatan daya tarik investasi

Pembangunan prosedur perizinan yang mudah

113


Misi V : Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan TUJUAN 1. Meningkatkan daya saing sektor agrobisnis daerah

SASARAN 1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan

STRATEGI Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam

ARAH KEBIJAKAN 1. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian 2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan

2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis maritim

2. Rehabilitasi Sumber Daya Alam

Mempertahankan fungsi hutan

3. Meningkatkan produksi,produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan 4. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan 1. Pemulihan lahan kritis

3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur wilayah 2. Pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan

Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Pertanian Peningkatan Infrastruktur Kawasan Terpadu Mandiri 1. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan

114


3. Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UMKM

2. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya 1. Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agromaritim

2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayaan dan keunggulan lokal 3. Berkembangnya jenis dan objek wisata berorientasi ekowisata bahari 4. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang wisata

Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu

1. Meningkatnya kinerja UMKM

Pengembangan UMKM

2. Meningkatnya Koperasi aktif

Pengembangan koperasi aktif

3. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal 4. Meningkatnya fungsi pasar di Kabupaten Kaur


5. Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga 1. Peningkatan kesempatan, Kualitas dan kerja Kompetensi Tenaga Kerja 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja

Pengembangan Objek Wisata Baru Pengembangan sarana dan prasarana objek wisata

Meningkatkan daya saing dan sektor perdagangan

Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah Peningkatan pemasaran pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata 1. Pengembangan kapasitas manajemen UMKM secara meyeluruh dan berkelanjutan 2. Meningkatkan perluasan pasar dan nilai produk perdagangan Revitalisasi koperasi secara merata dan berkelanjutan Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal Peningkatan dan Perluasan Pasar

115


pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.

4. Meningkatkan iklim investasi

6. Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal

Meningkatnya investasi

1. Optimalisasi pengeloaan investasi 2. Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan terpadu

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal 2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi Peningkatan kinerja pelayanan perijinan secara berkelanjutan

116


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran, dan berfungsi sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan daerah jangka menengah. Program yang disusun untuk mewujudkan sasaran strategis, dengan memakai sumberdaya, sesuai pula dengan ketentuan serta berdasar strategi maupun arah kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan 75 (tujuh puluh lima) strategi dan 101 (seratus satu) arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka disusunlah sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah tersebut mendukung 5 (lima) misi Bupati Kaur dengan rincian sebagai berikut : a) Misi I sebanyak 14 strategi dan 23 arah kebijakan ; b) Misi II sebanyak 16 strategi dan 15 arah kebijakan; c) Misi III sebanyak 12 strategi dan 17 arah kebijakan; d) Misi IV sebanyak 17 strategi dan 23 arah kebijakan; e) Misi V sebanyak 16 strategi dan 23 arah kebijakan; Arah kebijakan dan program pembangunan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

117


Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah No 1

MISI Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya kualitas tata administrasi dan keuangan daerah

Pencapaian Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Pelaksanaan APBD yang semakin efektif dan efesien

Mengintensifkan upaya pencapaian nilai Laporan Kinerja(Lkj) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun

Penyusunan LKj berbasis pada sinergitas antar dokumen perencanaan

Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah atas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi

INDIKATOR SASARAN

KONDISI AWAL 2015

Opini atas laporan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Nilai laporan kinerja daerah (LKj)

Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP Minimal B:

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2016

TARGET 2017

2018

2019

KONDISI AKHIR 2020

PROGRAM

BIDANG URUSAN

SUMBER DANA

PD PENANGGUNG JAWAB

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Keuangan

APBD

Badan Keuangan Daerah, Bagian Umum (Setda)

Peningkatan akuntabilitas kinerja

Pemerintaha n dan Umum

APBD

Bagian Ortala Setda

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


APBD

Inspektorat Daerah, Bappeda dan Litbang

2021

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

C

C

CC

CC

B

B

BB

BB

3

4

6

8

10

12

14

14

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


APBD

Inspektorat Daerah

75,46

76,29

77

78,5

79,6

80,35

82

82

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH


APBD

Inspektorat Daerah

118


Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Transparansi kinerja keuangan daerah dan capaian pembangunan sektoral

Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi

Penerapan egovernment dalam pengelolaan pemerintahan

Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan (aplikasi)

2

1

2

1

1

1

1

9

Transparansi alokasi belanja daerah dan kinerja pendapatan daerah

persentase transparansi alokasi belanja daerah

0

0

60-70

70-80

80-90

90-100

90-100

Transparansi capaian kinerja sektoral atau setiap urusan pemerintahan

Persentase keterisian data SIPD

10

15

70-90

90-100

90-100

90-100

90-100

Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana publikasi/trasnpar ansi Peningkatan efektivitas dan cakupan media cetak sebagai sarana

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


APBD

Dinas Kominfo satistik dan persandian/ Seluruh PD

90-100

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


APBD

Bappeda dan Litbang

90-100

Pengembangan data/informasi/st atistik daerah

Statistik

APBD

Bappeda dan Litbang

Pengembangan data dan informasi

Komunikasi dan Informatika

APBD

Seluruh PD

Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah

2 Website

4 Website

6 Website

14 Website

18 Website

21 Website

25 Website

25 Website

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Telematika

APBD

Dinas Komunikasi informatika satistik dan persandian

Persentase keterbukaan Informasi Produk Perencanaan dan Penganggaran

15

25

45

60

70

80

90

90

Kerjasama informasi dan media massa


APBD

Perencanaan Pembanguna n

APBD

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Bagian Humas Setda Bappeda dan Litbang

Pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan di PD

119


Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran

Meningkatnya pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi

Peningkatan fasilitas Desa

Pembangunan Balai Desa

Jumlah Balai Desa Yang di Bangun

Meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran

Penyusunan dokumen perencanaan dan pengangaran

Persentase kesesuaian jumlah program antara :

Meningkatkan kinerja pengawasan pemerintah daerah

Penguatan sistem pengendalian internal

101

101

10

10

10

10

10

151

RPJMD Dengan RKPD RKPD Dengan APBD

76

84

100

100

100

100

100

100

80

85

100

100

100

100

100

100

Jumlah kasus dan Temuan

211

200

200-175

175-150

150-125

125-100

100-75

100-75

Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan

35

35-45

45-55

55-65

65-75

75-85

85-95

85-95

Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1

1

1

2

3

3

3

3

Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1

1

1

2

3

3

3

3

Pembukaan akses informasi data perencanaan pembangunan kepada masyarakat


Pembangunan infrastruktur perdesaan Perencanaan pembangunan daerah


Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

APBD

Dinas Komunikasi informatika statistik dan persandian

Bagian Pemerintahan

Perencanaan pembanguna n

APBD

Bappeda dan Litbang

Pembinaan dan pengawasan

APBD

Inspektorat Daerah

120


Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan

Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW

Peningkatan responsifitas terhadap dinamika sosial

Rencana penataan ruang dan pemanfaatan ruang pada RPJMD,RKPD serta renstra dan renja PD berdasarkan zonasi dan pemanfaatan yang telah diatur dalam RTRW

Persentase perizinan yang melanggar RTRW/RDTR

n/a

n/a

30%

23%

13%

7%

3%

3%

Pemanfaatan ruang

pekerjaan umum dan penataan ruang

APBD

Dinas PU dan Penataan Ruang

Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang Perencanaan pembangunan yang memperhatikan perkembangan serta dinamika lingkungan regional maupun internasional

Persentase ketaan terhadap tata ruang

n/a

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengendalian pemanfaatan ruang


APBD

Bappeda dan Litbang

Jumlah Masterplan/Renca na Aksi yang disusun

n/a

50%

50%

60%

70%

70%

80%

80

Perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh


APBD

Bappeda dan Litbang

jumlah MOU yang disepakati

1

1

1

2

2

2

2

2

Pemerintaha n umum

APBD

Bagian ekonomi setda

Batas depenitip Kabupaten

4

4

2

0

0

0

0

6

Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Pengembangan wilayah perbatasan


APBD

Bagian Pemerintahan Setda, Kecamatan

Batas depenitip Kecamatan

4

4

8

10

12

14

15

15

Batas depenitip desa

30

30

50

90

130

170

190

190

Penataan wilayah perbatasan

121


Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

Mengintensifkan pembinaan dan pengembangan aparatur

Pelaksanan diklat struktural bagi pemangku jabatan baru

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim - Eselon II

29,63%

37,03%

- Eselon III

60,29%

69,11%

- Eselon IV

23%

n/a

Mengintensifkan pelaksanaan diklat fungsional dan pendalaman materi

Cakupan pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional

Pelaksanaan Pendidikan Formal Aparatur

Jumlah Aparatur melaksanakan Pendidikan Formal Jenjang:

Pengisian jabatan berdasarkan instrumen analisis jabatan dan latar belakang pendidikan

37,0344,44% 69,1176,47%

44,4459,25% 76,4783,82%

59,2574,07% 83,8290,44%

74,0788,89% 90,4495,58%

88,89100% 95,58100%

100%

23,30%

23,3041,60%

41,6063,30%

63,3081,60

81,6090%

90100%

100%

30

35

40

45

47

50

50

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kepegawaian

APBD/ APBN

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM , PD lainnya

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kepegawaian

APBD

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM

Pembinaan dan pengembangan aparatur

Kepegawaian

APBD


100%

- S3

0

0

1

1

1

1

1

5

- S2

1

6

4

4

4

4

4

20

- S1

0

0

2

2

2

2

2

10

Persentase jabatan yang terisi berdasarkan analisis jabatan dan pendidikan

Eselon II

84%

90%

94%

96%

98%

99%

100%

100%

Eselon III

88%

100%

100%

100%

100%

88%

95%100% 100%

100%

Eselon IV

88%95% 88%95%

100%

100%

100%

100%

100%

122


Persentase Perangkat Daerah yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi

73,23%

74,42%

74,76%

75,16%

75,16%

76,16%

Persentase penduduk yang memiliki KTP

78

78

80

82

84

86

89

100

Peningkatan akses pelayanan KK

Persentase penduduk yang memiliki KK Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran

13,05

13,05

23,05

34,05

44,05

55,05

65,05

76,05

57,71

57,71

67,71

77,71

87,79

95,71

100

100

Peningkatan standar pelayanan publik

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Kaur pada perizinan pelayanan terpadu satu pintu

82,95

83

84

85

86

87

88

Kepegawaian

APBD


Peningkatan disiplin aparatur

Kepegawaian

APBD


Penataan Administrasi kependudukan

Kependuduk an

APBD

Dinas Dukcapil

penanaman modal

APBD

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

76,16%

Peningkatan akses pelayanan KTP

Peningkatan akses pelayanan akta kelahiran

Meningkatnya tingkat Kepuasan Publik dalam Pelayanan Publik

23,24%

Pembinaan dan pengembangan aparatur

88

Perbaikan sistem administrasi kearsipan Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

123


2

Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayahwilayah pedesaan secara seimbang,selaras dan serasi

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

Peningkatan akses dan kualitas transportasi dalam daerah

peningkatan akses dan kualitas jalan dan jembatan untuk memperlancar akses desa, kecamatan, kabupaten

Presentase Jembatan kabupaten (baik/Sedang)

Presentase Jalan kabupaten(baik/S edang)

25

30

35

45

35-45

55

45-55

60

55-65

65

65-75

70

75-85

75

75-85

75

Pembangunan Jalan dan Jembatan


APBD


Rehabilitasi/peme liharaan jalan dan jembatan

pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang

APBD


APBD


APBD


APBD


Pembangunan Jalan dan Jembatan


APBD


Rehabilitasi/peme liharaan jalan dan jembatan

pekerjaan umum dan penataan ruang pekerjaan umum dan penataan ruang

APBD


APBD


Perhubungan

APBD

Dinas Perhubungan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/peme liharaan jalan dan jembatan

Panjang jalan yang di hotmix pada Ruas Jalan Kabupaten (Km) Peningkatan infrastruktur perkotaan

Meningkatnya pelayanan terminal angkutan darat

Peningkatan Jalan Kota

Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah

peningkatan ifrastruktur pemerintah daerah

Pembangunan terminal angkutan darat

Pembangunan terminal tipe B

persentase tahapan pembangunan kawasan perkotaan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana pemerintah persentase tahapan pembangunan terminal tipe B

292,98

292,98

10

10

10

10

10

342,98

30

45

65

80

95

100

100

100

0

0

25-35

35-45

45-55

55-65

65-75

65-75

n/a

n/a

0

25

50

75

100

100

Rehabilitasi jalan dan jembatan

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasaran pemerintah Pengembangan sarana prasarana perhubungan

124


Meningkatnya jaringan jalan antara Kecamatan ke Ibu Kota kabupaten

Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kecamatan ke ibu kota kabupaten

Pembangunan jalan

Jumlah Ruas Jalan Baru yang dibangun

0

0

1

2

2

2

2

9

Pembangunan Jalan Kabupaten


APBD


Meningkatnya kualitas pelabuhan

Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis Pelabuhan

Peningkatan kapasitas pelabuhan linau

Persentase tahapan pengembangan pelabuhan Linau

25

40

55

65

75

85

100

100

Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut

Perhubungan

APBN

Dinas Perhubungan

Meningkatnya fasilitas pembangkit listrik

meningkatkan kapasitas daya energi listrik

Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan

Rasio Elektrifikasi

1,01%

98,99%

99%

99,50%

99,75

100%

100%

100%

Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

Perumahan dan kawasan permukiman

APBD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Meningkatnya jaringan kelistrikan

Pembangunan jaringan Kelistrikan PLN

Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur Kelistrikan

Jumlah desa yang belum teraliri listrik

4

4

2

0

0

0

0

0

Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan


APBD


Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada

Penguatan wilayah yang belum bisa mengakses jaringan komunikasi seluler.

persentase desa yang terakses jaringan komunikasi

70%

70%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

Pengembangan jaringan komunikasi


APBD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Meningkatnya jangkauan jaringan internet

Peningkatan Akses Internet di Pusat- Pusat Kegiatan Kecamatan

Kecamatan (DesaDesa) yang belum bisa mengakses Internet khususnya Kecamatan Muara Sahung, Padang Guci Hilir dan Kecamatan Lungkang Kule

persentase desa yang terakses jaringan internet

70%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

95%

Pengembangan jaringan internet


APBD

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

125


Meningkatnya infrastruktur penyaluran air bersih

Peningkatan ketersediaan sumber air bersih, akses dan kualitas perpipaan

Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih

Persentase drainase kawasan perkotaan

35%

35%

60-70%

70-80%

80-90%

90100%

90100%

90-100%

Lingkungan Sehat Perumahan

persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi

25%

35%

55%

65%

85%

90100%

90100%

90-100%

Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan

25%

35%

55%

65%

85%

90100%

90100%

persentase aliran sungai yang dinormalisasi

25%

35%

60%

85%

90%

90100%

0,25%

0,25%

0,17%

0,80%

0,05%

persentase lingkungan permukiman kumuh

Meningkatnya infrastruktur pengolahan air bersih


APBD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinkes

Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah


APBN / APBD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinkes

90-100%

Lingkungan Sehat Perumahan


APBN / APBD


90100%

90-100%

Pengendalian banjir


APBN / APBD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

0

0

0

Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh


APBN / APBD

Dinas PU dan Penataan Ruang/ Dinkes

Peningkatan dan pemerataan jumlah rumah tangga pengguna layanan air bersih

Distribusi air minum yang merata

Persentase rumah tangga pengguna layanan air bersih

25%

25%

60-70%

70-80%

80-90%

90100%

90100%

90-100%

Penyediaan dan Pengolahan Air Minum/Air Bersih/Air Baku


APBN / APBD

Dinas PU dan Penataan Ruang/ Dinkes

Peningkatan jumlah desa yang sudah menikmati fasilitas air bersih

Pemerataan dan Prioritas wilayah yang belum terlayani kebutuhan Air Bersih

Persentase wilayah yang terlayani air bersih

25%

25%

50-60%

60-70%

70-80%

80-90%

80-90%

90%

Penyediaan dan Pengolahan Air Minum/Air Bersih/Air Baku


APBN / APBD

Dinas Pekerajaan Umum dan Penataan Ruang/ Dinkes

126


Meningkatnya tata kelola keirigasian

Membangun dan Peningkatan infrastruktur irigasi

Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi

Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha)

3

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab

Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan

Dinas Pertanian

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkeb unan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pertanian

APBD

Dinas Pertanian

Pertanian

APBD

Dinas Pertanian

100%

Peningkatan Sarana prasarana pemukiman

Permukiman

APBD

Dinas Perumahahan dan Kawasan Permukiman

400 pengajia n

400 pengajian

Peningkatan, pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama


APBD

Bagian Kesra SETDA

106 JCH

106 JCH

698 JCH


APBD

Bagian Kesra SETDA

93,66

95,66

96,66

96,66

Pemberdaya an Perempuan dan perlindungan anak

APBD

Dinas Pengendalian Penduduk KB PP dan PA

64,2965,69

65,6966,29

66,2967,99

66,2967,99

500

500

500

500

2.500

1.612

1.451

100

100

100

100

100

500

Prosentase jaringan irigasi wewenang Kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%)

25

25

60-70

70-80

80-90

90-100

90-100

90-100

60%

60%

75%

85%

100%

100%

100%

260 pengajia n

260 pengajia n

290 pengajia n

330 pengajia n

350 pengajia n

373 pengajia n

Jumlah Calon Jemaah Haji

84 JCH

84 JCH

106 JCH

106 JCH

106 JCH

Indeks pembangunan gender (IPG)

85,66

87,66

89,66

91,66

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

61,69

61,69 62,29

62,29 63,69

63,6964,29

Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman

Persentase pemukiman yang layak dan berwawasan lingkungan serta antisipasi bencana

Memperbanyak pembangunan bidang keagamaan

Peningkatan aktifitas dan fasilitas keagamaan

Jumlah kajian keagamaan yang diadakan

Peningkatan Pengarustaman Gender dalam pembangunan

APBD

500

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Meningkatnya peran dan akses perempuan dalam pembangunan

Pertanian

2.600

Luas Jaringan Irigasi Baru yang dibangun (Ha)

Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipasi bencana Meningkatnya fasilitasi aktifitas keagamaan masyarakat

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkeb unan

1.400

Peningkatan peran serta da kesetaraan gender dalam pembangunan

127


Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja

Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan

Prosentase perempuan yang duduk di jabatan Publik

23,72

24

24,5

25

25,2

25,5

30

30

Peningkatan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan

Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan

83%

83-85%

85-87%

87-89%

89-91%

91-93%

95%

100%

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

12

10

8

6

5

4

3

3

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak

Jumlah anak bermasalah yang dilayani dan dilindungi (orang)

17

15

13

10

9

7

5

5

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak

Rasio Akseptor KB

7,93

8,25

9,25

10,25

11,25

12,25

13,25

13,25

Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


APBD



Keluarga Berencana

Pemberdaya an Perempuan dan perlindungan anak Pemberdaya an Perempuan dan perlindungan anak Pemberdaya an Perempuan dan perlindungan anak

APBD


APBD


APBD


128


Peningkatan intensitas layanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja guna mencegah kelahiran di usia remaja

Meningkatnya akses permuda terhadap proses dan hasil pembangunan

Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olah raga

Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan

Peningkatan sistem pengkaderan pemuda berprestasi yang berkelanjutan

Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)

Peningkatan kompetisi dan prestasi di bidang olah raga sacara sistematis dan berkelanjutan

Peringkat Prestasi POPDA

3,8

5

3,5

10

4

3,2

15

3

16

4-3

2,7

20

2,5

22

3-2

2,2

22

2,2

Promosi KIA melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat


APBD


Pengembangan bahan informasi ttg pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang anak


APBD


Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU


APBD


22

Peningkatan upaya kecakapan hidup pemuda

Pemuda dan olah raga

APBD

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

2-1

Pembinaan Olahraga Prestasi/ Program Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga


APBD


129


Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelengga, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan

Jumlah Wasit

10

10

15

17

17

13

13

85

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga


Jumlah Juri

15

15

30

45

60

60

60

60

Jumlah Pelatih

8

8

18

28

28

28

28

28

0,57

0,58

0,6

0,63

0,65

0,7

0,73

200

180

150

130

100

APBD


0,73

Pengembangan wawasan kebangsaan

Ketentraman , ketertiban, umum dan perlindungan masyarakat

APBD

Kesbangpol

75

75

Peningkatan, ketertiban dan keamanan Masyarakat

Ketentraman , ketertiban, umum dan perlindungan masyarakat

APBD

Satpol PP dan Damkar

Meningkatnya kerukunan antar masyarakat

Meningkatkan Pemahaman Demokrasi dalam masyarakat

Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan beragama di masyarakat

Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Pengarusutamaan keamanan berbasis masyarakat

Pengembangan kolompokkelompok keamanan lingkungan di level komunitas

Angka kriminalitas

Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Membangun sistem tanggap darurat terpadu

Penguatan Regulasi pencegahan dan penanggulangan bencana

responsilbilitas pencegahan dan penanggulangan bencana

60%

60%

65%

70%

75%

80%

90%

90%

Penanggulangan Korban Bencana

Damkar dan penyelamata n

APBD

BPBD, Dinas Sosial

Meningkatkan kesigapan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana

Meningkatkan peran serta dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana

Jumlah desa tanggug bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi)

0

2

4

6

8

10

12

12

Pengurangan resiko bencana


APBD

BPBD

Persentase sekolah aman bencana (%)

10

10-28

28-40

40-55

55-70

70-85

85-100

85-100

Pengurangan resiko bencana


APBD

BPBD, Dinas Sosial

130


Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat

Pencegahan, Pengurangan dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial

Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK)

Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang) Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Orang/lembaga)

4

Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing

Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan

Meningkatkan berbagai pusat pelayanan kesehatan hingga unit terkecil

Peningkatan sarana dan prasarana dari Rumah Sakit, Puskesmas, hingga Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap

48

381

73

150

80

100

425

450

500

500

500

2.804

200

250

300

350

400

1.723

100

100

100

100

100 680

4

5

1

1

0

0

0

7

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

sosial

APBD

Dinas Nakertrans

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

sosial

APBD

Dinas Nakertrans

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

sosial

APBD

Dinas Nakertrans

kesehatan

APBD

Dinas Kesehatan

Kepegawaian

APBD

Dinas Kesehatan/ Badan Kepegawaian Daerah dan SDM

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puske smas pembantu dan jaringannya Program Pengembangan SDM Kesehatan

131


Jumlah Desa yang belum memiliki Sarana Kesehatan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat

Meningkatkan kesediaan dan Mutu SDM Kesehatan

72

72

Persentase tahapan peningkatan kelas rumah sakit Umum Daerah Kaur dari C ke B

0

10

Jumlah Dokter spesialis

7

7

Jumlah tenaga medis

385

401

72-62

62-52

20

25

9

450

11

500

52-42

42-32

32-12

32-12

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puske smas pembantu dan jaringannya

kesehatan

APBD

Dinas Kesehatan

pembangunan infrastruktur perdesaaan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Bina Marga

APBD


energi dan pertambanga n

APBD

Disnakertrans

Pembanguna n sarana dan prasarana RS

APBD

RSUD Kaur

40

50

60

75

pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

13

15

17

17

Pengembangan SDM Kesehatan

Kesehatan

APBD

RSUD Kaur

Pengembangan dan pembinaan aparatur

Kepegawaian

APBD

Badan Kepegawaian Daerah dan SDM

Pengembangan SDM Kesehatan

Kesehatan

550

600

650

650

Dinas Kesehatan

132


Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat

Memastikan masyarakat mendapat jaminan kesehatan

Peningkatan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan terutama untuk warga miskin dan peningkatan pengguna BPJS

Jumlah penduduk miskin yang menjadi peserta BPJS

Meningkatnya pengendalian penyakit dan kematian

meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat diseluruh wilayah termasuk daerah terpencil/terisolir

Peningkatan kualitas derajat kesehatan dengan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing

Pengembangan pelayanan Kesehatan yang kompetitif

Pengembangan standar pelayanan unit Kesehatan

61247

61247

67371

74108

81518

89669

98635

98635

AKB/1.000 Kelahiran

8

8

8-7

7-5

5-4

4-3

3-2

Angka Kematian Ibu/100.000

22

17

13

10

7

5

Persentase balita gizi buruk/gizi kurang

0,09

0

0

0

0

Angka Kejadian Malaria (API) per 1.000 penduduk

1,65

1,65

1,43

1,22

jumlah kasus DBD kurang dari 49/100.000 penduduk

80,00

80,00

60

55

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

0

4

8

13

Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin

Kesehatan

2-1

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Kesehatan

3

3

Kesehatan

0

0

0

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Peningkatan Kesehatan Anak dan Balita

Kesehatan

APBD

Dinas Kesehatan

0,97

0,76

0,64

0,55

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kesehatan

APBD

Dinas Kesehatan

49

43

37

37

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puske smas pembantu dan jaringannya

Kesehatan Dasar

APBD

Dinas Kesehatan

16

16

16

16

APBD

APBD

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

133


Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing

Pengembangan pelayanan pendidikan yang kompetitif

Meningkatkan jangkauan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas

Pengembangan standar pelayanan unit pendidikan dan hasil lulusan siswa yang kompetitip

Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan pusat-pusat pembelajaran dan pelatihan

Persentase SD yang terakreditasi

82,09

82,09

82,10- 85

85,0188,00

88,0191,00

91,0194

94,0197

97

Program wajar dikdas

Pendidikan

APBD

Dinas Pendidikan

Persentase SLTP yang terakreditasi

51,22

51,22

51,2356,00

56-61

61-66

66-71

71-74

71-74

Wajar dikdas

Pendidikan

APBD

Dinas Pendidikan

Angka partisipasti murni (APM) (%) PAUD

24,11%

24,11%

24,11-34

34-44

44-54

54-64

64-74

64-74

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan

APBD

Dinas Pendidikan

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan


APBD


Energi dan Sumber Daya Mineral

APBD

Dinas Nakertrans

Pendidikan

APBD

Dinas Pendidikan

Kepegawaian

APBD


Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Angka partisipasti murni (APM) SD (%) Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki SD

98,62

98,62

98,63 98,83

98,84 99,04

99,05 99,25

99,26 99,46

99,47 100

100

Program wajar dikdas

42

42

38

34

30

26

20

20

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Pendidikan

APBD

APBD

Dinas Pendidikan


134


Angka partisipasti murni (APM) SLTP (%) Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP

Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi siswa

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang profesional

Berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan

Peningkatan kompetensi guru

meningkatkan jangkauan dan akses layanan perpustakaan

Peningkatan kompetensi guru berdasarkan pemetaan sekolah

Meningkatkan minat baca masyarakat

83,97

83,97

83,9885,98

85,9987,99

88,0091,00

91,0197,00

97,01100

100

6

6

5

4

3

2

1

1

Angka Buta Aksara

2,20

1,76

1,76-1,32

1,320,88

0,88-0,44

Jumlah siswa berprestasi penerima beasiswa dalam negeri

15 Orang

15 Orang

22 Orang

22 Orang

17 Orang

12 Orang

7 Orang

7 Orang

Jumlah siswa berprestasi penerima beasiswa luar negeri Persentase guru SD yang bersertifikasi

10 Orang

10 Orang

15 Orang

17 Orang

22 Orang

15 Orang

15 Orang

15 Orang

63,94%

63,94%

63,9566,00

66,0168,00

68,0170,00

70,0172,00

72,0174,00

74

48,6%

48,6%

48,6150,00

50,0152,00

52,0154,00

54,0156,00

56,0158,00

58

430-480

480-530

Persentase Guru SLTP yang bersertifikasi Jumlah pengunjung perpustakaan (orang/bulan)

258

258

280-330

330-380

380-430

0,440,22

0,22-0

0,22-0

530-600

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Energi dan Sumber Daya Mineral

APBD

Dinas Nakertrans

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program wajar dikdas

Kepegawaian

APBD


Program pendidikan non formal Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pendidikan

Pendidikan

APBD

Dinas Pendidikan

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan

APBD

Dinas Pendidikan

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaa n

APBD

Dinas Perpustakaan

APBD

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

135


optimalisasi minat baca masyarakat

Berkembangnya aktifitas kepemudaan dan olahraga

Meningkatkan peran pemerintah dan lembaga LITBANG/universit as dalam dan luar daerah

Persentase perpustakaan SD, SLTP yang dibina

0

0

0

25

55

75

100

100

peningkatkan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga

Pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan kewirausahaan pemuda; serta penanggulangan narkoba

Jumlah sarana dan prasarana olahraga

13

13

2

3

3

3

3

27

Peningkatan peran serta kepemudaan


APBD

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olah raga

Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan

Persentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausahawan mandiri

30

30

40

50

55

75

80

80

Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda


APBD


peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan antara pemerintah dan lembaga LITBANG/Universi tas serta pelaku usaha

Peningkatan regulasi kerjasama penelitian dan pengembangan

Jumlah regulasi kerjasama Bidang Inovasi dan teknologi yang ditetapkan

2

2

3

4

5

6

7

7

Penguatan kesepahaman dan komitmen

Litbang

APBD

Bappeda dan Litbang

Peningkatan Layanan Kawasan Techno Park

Penyediaan fasilitas utama dan pendukung kawasan

Nilai (interval) Kepuasan Layanan Kawasan Techno Park

n/a

50-60 Belum Baik

61-70 Cukup Baik

71-80 Baik

81-90 Sangat Baik

91-100 Memua skan

91-100 Memua skan

91-100 Memuaska n

Program Peningkatan Layanan Kawasan Tehno Park

APBN / APBD

Bappeda dan Litbang

136


5

Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan

Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan

Peningkatan Pendampingan bisnis dan teknologi

Peningkatan Proses alih Bisnis dan Teknologi

Persentase efektivitas proses pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi

n/a

n/a

60%

80%

90%

100%

100%

100%

Program Peningkatan Inkubasi Bisnis dan Teknologi

Optimalisasi transfer bisnis dan teknologi

APBN / APBD

Bappeda dan Litbang

Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam

Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian

Cetak sawah baru (ha)

0

0

0

0

0

50,0

50,0

100,0

peningkatan produksi pertanian/perkeb unan

Pertanian/pe rkebunan

APBD

Dinas Pertanian

Peningkatan produksi pertanian / perkebunan


APBD

Dinas Pertanian

Peningkatan produksi pertanian / perkebunan


APBD

Dinas Ketahanan Pangan

Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura ( ton) : a. padi

27.000

27.500

2750028000

2800028500

2850029000

2900029500

2950030000

2950030000

b. Jagung

2.250

2.250

22502500

25002750

27503000

30003500

35004000

3500-4000

c. Kedelai

350

500

500-650

650-800

800-950

9501100

11001250

1100-1250

63,64

67,03

67,03-70

70-73

73-76

79-82

79-82

0

0

0,2-0,4

0,4-0,6

0,6-0,8

76-79 0,8-1,0

1,0-1,4

1,0-1,4

10

20

30

40

45

50

1

1

1

1

1

5

d. Sayuran - Cabe Merah - Bawang Merah e. Buah-buahan - Sawo Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun

2

0

137


Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibangun

2

1

1

2

2

3

11

Produksi Perkebunan unggulan (ton) a. Kelapa Sawit 8.296

9.296

929610296

1029611296

1129612296

b.Karet

7.529

7.629

76297729

77297829

78297929

c. Kopi

8200

8996

89969792

979210588

1058811384

d. Singkong/mocaf

1229613296

1329614296

1329614296

79298029

80298629

8029-8629

1138412180

1218012976

1,5-2

2-2,5

2,5-3,5

3,5-4

3,5-4

21162452

24522738

27383024

30243310

33103596

3310-3596

- Jumlah Bibit Kopyor yang diadakan

500

500

500

500

500

2.500

- Pandan wangi yang diadakan

250

250

250

250

250

1.250

f. Pala

1-2

2-2,5

2,5-3,0

3,0-3,5

3,5-4

3,5-4

12091709

17092209

22092709

27093209

32093709

3209-3709

h. Jumlah Bibit Melinjo yang diadakan

1500

1500

1500

1500

1500

1500

i. Jumlah Bibit Aren yang diadakan

200

200

200

200

200

200

g. Cengkeh

1880

1178

2166

1209


APBD

Dinas Ketahanan Pangan

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan


APBD

Dinas pertanian

1218012976

1-1,5

e. Kelapa Dalam

Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

138


Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh

Rasio Penyuluh terhadap Poktan

1:12

1:12

1:10

1:08

1:06

1:04

1:02

1:02

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pertanian

APBD

Dinas Pertanian

Jumlah petani yang ditingkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha agribisnis (orang)

0

10

20

30

30

30

30

150

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pertanian

APBD

Dinas Pertanian

Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan

Jumlah jenis komoditas industri berbasis pertanian/perkeb unan/peternakan/ perikanan yang dikembangkan

0

0

0

1

1

0

1

3

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan

Peternakan

APBD

Dinas pertanian

Meningkatkan produksi,produktif itas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan

Produksi daging ternak (ton)

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Peternakan

APBD

Dinas pertanian

a. Sapi

488

620

620-820

8201020

10201220

12201420

14201620

1420-1620

86

112

112-200

200-300

300-400

400-500

500-600

500-600

200

219

219-319

319-419

419-519

519-619

619-719

619-719

Program pemenuhan Pangan Asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat

Petenakan

APBD

Dinas pertanian

7,5-8

8-8,5

8-8,5

Peningkatan produksi hasil peternakan

Petenakan

APBD

Dinas pertanian

b. Kambing / Domba c. Unggas

Produksi telur (ton)

5,8

6

6-6,5

6,5-7

7-7,5

139


Rehabilitasi Sumber Daya Alam Mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

Meningkatkan nilai tambah produk peternakan

Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kelompok

Mempertahankan fungsi hutan

Pemulihan lahan kritis

Menurunkan beban pencemaran lingkungan

Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan

Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur wilayah

Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Pertanian

0

0

1

2

4

7

11

11

Penurunan persentase lahan kritis Indeks pengendalian pencemaran Air

27,18

25,18

23,18

20,18

18,18

16,18

14,18

14,18

Rehabilitasi hutan dan lahan

65

65

68

70

70

70

70

70

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indeks pengendalian pencemaran Udara panjang jalan usaha tani yang di bangun (M)

75

75

75

75

75

75

75

75

3000

4000

9000

42000

5.000

6.000

7.000

8.000

panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi (M)

2.000

500

1.000

1.250

1.750

-

6.500

Peningkatan produksi hasil peternakan

Petenakan

APBD

Dinas pertanian


APBD

Dinas Pertanian



APBD

Dinas pertanian

Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian


APBN

Kementan /Dinas Pertanian


140


Panjang Jalan Sentra Produksi yang di bangun (M)

Pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM)

Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan

Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan

Peningkatan Infrastruktur Kawasan Terpadu Mandiri

Persentase tahapan Pengembangan KTM

15000

15

10000

15

10000

15

10000

45

10000

70

10000

90

10000

100

750000

100



APBD

Dinas pertanian

Penyediaan dan Pengembangan sarana dan prasarana pertanian


APBD

Dinas pertanian

Program Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh dan Strategis Daerah

Ekonomi

APBN/AP BD

Program Perencanaan Pembangunan Kawasan KTM

Ekonomi

APBN/AP BD

Penguatan Kawasan KTM

Ekonomi

APBD/AP BN

Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap

Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

3.212,3

3.533,5

3.886,8

4.275,5

4.703,0

5.173,3

5.690,6

27.262,7

Pengembangan Perikanan tangkap

Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya

Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

3.013,2

3.314,5

3.645,9

4.010,5

4.411,5

4.852,6

5.337,8

25.572,8

Budidaya Perikanan

Bappeda dan Litbang, Dinas Nakertrans Bappeda dan Litbang

Bappeda dan Litbang,Disnaker trans

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

APBD

Dinas Perikanan

Kelautan perikanan

APBD/AP BN

Dinas Perikanan,Keme n KKP

141


Jumlah pusat pendaratan ikan yang dibangun

Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan keunggulan lokal


Mengembangkan kawasan kampung nelayan terpadu berbasis agro maritim

1

1

2

Jumlah Unit Pengolahan hasil perikanan (unit)

n/a

n/a

10

10-20

15-20

20-25

25-30

25-30

Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan

n/a

n/a

1

1

1

1

1

1

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kelautan perikanan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kelautan perikanan

APBD Prov/ APBD Kabupate n

Dinas Perikanan

Pengembangan Perikanan tangkap

Kelautan perikanan


Dinas Perikanan

optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan

Kelautan perikanan


Dinas Perikanan




Koperasi


Diskoperindag

dan

Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Peningkatan Kelembagaan Koperasi

142


Berkembangnya jenis dan objek wisata berorientasi ekowisata bahari

Pengembangan Objek Wisata Baru

Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah

Persentase Tahapan Pengembangan wisata bahari

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang wisata

Pengembangan sarana dan prasarana objek wisata

Peningkatan pemasaran pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi


Dinas Perikanan

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Peternakan


Dinas Pertanian


perkebunan


Dinas Pertanian

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Perencanaan


Bappeda dan Litbang

0

0

70

80

90

100

100

100

Pengembangan destinasi pariwisata

Pariwisata

APBD/AP BN

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga/ Kementrian Pariwisata dan KKP

Jumlah wisatawan mancanegara (orang)

100

100-110

110-120

120-135

135-150

150-170

170-200

170-200

Pengembangan pemasaran pariwisata

Pariwisata

APBD


Jumlah wisatawan Nusantara (orang)

20900

2100021200

2120021400

2140021600

2160022000

2200022400

2240022600

2240022600

4

4

6

8

10

10

10

10

Jumlah objek wisata yang unggulan yang dikembangkan

143


Meningkatnya kinerja UMKM

Pengembangan UMKM

Pengembangan kapasitas manajemen UMKM secara meyeluruh dan berkelanjutan

Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan

Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan peralatan jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan Meningkatkan perluasan pasar dan nilai produk perdagangan

Meningkatnya Koperasi aktif

Pengembangan koperasi aktif

Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal


Revitalisasi koperasi secara merata dan berkelanjutan Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal

Jumlah produk yang mempunyai izin PIRT, sertifikat MUI dan Jumlah produk unggulan yang memiliki sertifikat BPOM dan SNI

150 UMKM/I KM

150 UMKM/I KM

15 UMKM/I KM

25 UMKM/I KM

35 UMKM/I KM

45 UMKM/I KM

50 UMKM/I KM

320 UMKM/IK M

150

150

15

25

35

45

50

320

-

-

30

50

70

90

100

30

15

15

10 produk, 1 produk Unggulan

10 produk, 1 produk Unggula n





Persentase koperasi aktif

51,28%

55,28%

58,28%

61,28%

Jumlah sentra ekonomi kerakyatan yang di kembangkan

1 Sentra

1 Sentra

1 Sentra

1 Sentra

64,28%

67,28%

70,28%

70,28%

3 Sentra

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Urusan wajib koperai dan UKM

APBD/ APBN

Diskoperindag

Peningkatan kemampuan Teknologi industri

Urusan perindustrian

APBD

Diskoperindag

Peningkatan dan pengembangan ekspor Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif


APBD

Diskoperindag


APBD

Diskoperindag

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Urusan wajib Koperasi dan UKM

APBD

Diskoperindag

Penataan struktur industri


APBD

Diskoperindag


APBD

Diskoperindag

144


Jumlah Kelompok Usaha Baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang dibina

527 UMKM/I KM

537 UMKM/I KM

30 UMKM/I KM

30 UMKM/I KM

30 UMKM/I KM

30 UMKM/I KM

30 UMKM/I KM

687 UMKM/IK M

Pengembangan kewirausahaan keunggulan kompetitif UKM


APBD

Diskoperindag

Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri


APBD

Diskoperindag

Urusan perdagangan

APBN

Diskoperindag

APBD

Dinas Nakertrans

APBD

Dinas Nakertrans

APBD

Dinas Nakertrans

Meningkatnya fungsi pasar di Kabupaten Kaur

Meningkatkan daya saing dan sektor perdagangan

Peningkatan dan Perluasan Pasar

Jumlah Pasar tradisional yang di revitalisasi

3

6

3

3

3

3

3

21

Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi

60

80

100

100

100

100

100

640

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha

0

45

60

75

75

75

75

405

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

10%

25%

50%

70%

80%

100%

100%

100%

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja

persentase tahapan peningkatan Status LLK menjadi BLK

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Sosial/tenaga kerja

145


Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa

Meningkatnya investasi

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal

Jumlah BUMDES yang dibentuk didesa tertinggal

5

Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa

Persentase Aparat yang di tingkatkan kapasitasnya

0

Optimalisasi pengeloaan investasi

Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi

Nlai Investasi (Milyar)

Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan terpadu

Peningkatan kinerja pelayanan perijinan secara berkelanjutan

Jumlah peraturan perundangundangan tentang perizinan yang telah di terbitkan (jenis) Rata-rata lama penerbitan surat izin investasi/yang memerlukan kajian tenknis (hitungan hari maksimal Rata-rata lama penerbitan surat perizinan/non perizinan administrasi (hitungan hari maksimal

5

19,93

15

19,93

20

19,93

30

19,93

32

20,24

40

25

50

25

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

APBD

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

APBD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

323

355

391

430

473

520

572

572

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Urusan penanaman Modal Daerah

APBD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3

3

4

6

8

10

10

10

Penataan perundangundangan


APBD

15

15

13

10

8

7

7

7

Peningkatan pelayanan publik


APBD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3

3

3

2

2

1

1

1

Peningkatan pelayanan publik


APBD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

146


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan terakhirnya yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan pagu indikatif untuk masing-masing program. Program-program yang telah disusun pada bagian sebelumnya, merupakan upaya-upaya mencapai sasarn pembangunan daerah yang dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian serta evaluasi program oleh PD yang mempunyai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan bidang urusan, baik menyangkut urusan wajib Pemerintah Daerah maupun urusan pilihan. Program yang disusun merupakan program prioritas pembangunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan acuan pada penyusunan Rencana Strategis PD serta kebutuhan pendanaannya. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan merupakan indikasi dari rencana program yang didasarkan pada arah kebijakan dan kebutuhan PD, berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan maupun utnuk pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan. Program disusun dengan mempertimbangkan tingkat kemudahan pelaksanaan, keterbatasan waktu, anggaran maupun kapasitas dan sumber daya daerah. Program juga harus memiliki sasaran yang jelas, dan dapat diukur hasilnya. Akumulasi pencapaian kinerja pada masing-masing kegiatan akan menjadi sasaran program. Sasaran program akan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

147


Tabel 8.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sesuai Dengan Bidang Urusan Tahun 2016-2021 Kerangka Pendanaan rusan Pemerintahan Daerah

KET. Tahun 2017*

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

2 BELANJA

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Tahun 2017-2021 4

810.514.033.000,00

923.066.438.451,25

1.052.888.267.718,25

1.202.866.397.262,75

1.383.296.356.852,16

5.372.631.493.284,40

438.300.579.562,00

482.130.637.518,20

530.343.701.270,02

583.378.071.397,02

670.884.782.106,58

2.705.037.771.853,82

264.920.760.794,59

291.412.836.874,05

320.554.120.561,45

352.609.532.617,60

405.500.962.510,24

1.634.998.213.357,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

172.338.263.800,00

189.572.090.180,00

208.529.299.198,00

229.382.229.117,80

263.789.563.485,47

1.063.611.445.781,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

718.713.703,00

790.585.073,30

869.643.580,63

956.607.938,69

1.100.099.129,50

4.435.649.425,12

322.841.264,41

355.125.390,85

390.637.929,94

429.701.722,93

494.156.981,37

1.992.463.289,50

372.213.453.438,00

440.935.800.933,05

522.544.566.448,23

619.488.325.865,73

712.411.574.745,58

2.667.593.721.430,59

63.411.098.142,00

72.922.762.863,30

83.861.177.292,80

96.440.353.886,71

110.906.406.969,72

6

427.541.799.154,53

148


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Kecamatan Kaur Utara Kecamatan Kaur Tengah Kecamatan Kaur Selatan Kecamatan Tanjung Kemuning Kecamatan Kinal Kecamatan Maje Kecamatan Nasal Kecamatan Kelam Tengah Kecamatan Padang Guci Hulu Kecamatan Padang Guci Hilir Kecamatan Lungkang Kule Kecamatan Semidang Gumay Kecamatan Luas Kecamatan Muara Sahung Kecamatan Tetap

URUSAN WAJIB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.557.143.700,00

36.290.715.255,00

41.734.322.543,25

47.994.470.924,74

55.193.641.563,45

212.770.293.986,44

24.031.374.842,00

27.636.081.068,30

31.781.493.228,55

36.548.717.212,83

42.031.024.794,75

162.028.691.146,42

1.942.696.000,00

2.234.100.400,00

2.569.215.460,00

2.954.597.779,00

3.397.787.445,85

13.098.397.084,85

440.350.900,00

506.403.535,00

582.364.065,25

669.718.675,04

770.176.476,29

2.969.013.651,58

432.234.500,00

497.069.675,00

571.630.126,25

657.374.645,19

755.980.841,97

2.914.289.788,40

460.596.250,00

529.685.687,50

609.138.540,63

700.509.321,72

805.585.719,98

3.105.515.519,82

375.666.000,00

432.015.900,00

496.818.285,00

571.341.027,75

657.042.181,91

2.532.883.394,66

396.504.500,00

455.980.175,00

524.377.201,25

603.033.781,44

693.488.848,65

2.673.384.506,34

359.356.000,00

413.259.400,00

475.248.310,00

546.535.556,50

628.515.889,98

2.422.915.156,48

397.748.800,00

457.411.120,00

526.022.788,00

604.926.206,20

695.665.137,13

2.681.774.051,33

401.710.500,00

461.967.075,00

531.262.136,25

610.951.456,69

702.594.175,19

2.708.485.343,13

397.999.000,00

457.698.850,00

526.353.677,50

605.306.729,13

696.102.738,49

2.683.460.995,12

366.914.100,00

421.951.215,00

485.243.897,25

558.030.481,84

641.735.054,11

2.473.874.748,20

357.783.750,00

411.451.312,50

473.169.009,38

544.144.360,78

625.766.014,90

2.412.314.447,55

418.295.000,00

481.039.250,00

553.195.137,50

636.174.408,13

731.600.569,34

2.820.304.364,97

367.287.400,00

422.380.510,00

485.737.586,50

558.598.224,48

642.387.958,15

2.476.391.679,12

355.130.400,00

408.399.960,00

469.659.954,00

540.108.947,10

621.125.289,17

2.394.424.550,27

352.306.500,00

405.152.475,00

465.925.346,25

535.814.148,19

616.186.270,42

2.375.384.739,85

382.081.838.943,78

456.703.059.661,01

525.208.518.610,16

267.549.793.962,00

319.702.363.664,40

1.951.245.574.841,35

149


URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sosial Dinas Sosial

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKENAAN DENGAN PELAYANAN DASAR Tenaga Kerja

228.030.567.257,00

273.216.215.863,40

327.375.924.464,33

392.295.044.599,68

451.139.301.289,64

1.672.057.053.474,05

34.324.209.800,00

41.189.051.760,00

49.426.862.112,00

59.312.234.534,40

68.209.069.714,56

252.461.427.920,96

34.324.209.800,00

41.189.051.760,00

49.426.862.112,00

59.312.234.534,40

68.209.069.714,56

252.461.427.920,96

-

-

-

-

65.751.995.200,00

78.902.394.240,00

94.682.873.088,00

113.619.447.705,60

130.662.364.861,44

483.619.075.095,04

40.037.983.200,00

48.045.579.840,00

57.654.695.808,00

69.185.634.969,60

79.563.480.215,04

294.487.374.032,64

25.714.012.000,00

30.856.814.400,00

37.028.177.280,00

44.433.812.736,00

51.098.884.646,40

189.131.701.062,40

122.418.746.857,00

146.758.812.153,40

175.945.337.897,83

210.944.383.288,21

242.586.040.781,44

898.653.320.977,88

119.545.065.357,00

143.454.078.428,40

172.144.894.114,08

206.573.872.936,90

237.559.953.877,43

879.277.864.713,81

2.873.681.500,00

3.304.733.725,00

3.800.443.783,75

4.370.510.351,31

5.026.086.904,01

19.375.456.264,07

-

-

-

-

-

4.022.798.400,00

4.626.218.160,00

5.320.150.884,00

6.118.173.516,60

7.035.899.544,09

27.123.240.504,69

4.022.798.400,00

4.626.218.160,00

5.320.150.884,00

6.118.173.516,60

7.035.899.544,09

27.123.240.504,69

1.512.817.000,00

1.739.739.550,00

2.000.700.482,50

2.300.805.554,88

2.645.926.388,11

10.199.988.975,48

1.512.817.000,00

1.739.739.550,00

2.000.700.482,50

2.300.805.554,88

2.645.926.388,11

10.199.988.975,48

-

-

-

-

39.519.226.705,00

3.843.130.500,00

46.486.147.801,00

4.419.600.075,00

54.705.914.479,45

5.082.540.086,25

64.408.015.061,33

5.844.921.099,19

74.069.217.320,53

6.721.659.264,07

-

-

279.188.521.367,30

25.911.851.024,50

150


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perhubungan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

3.843.130.500,00

4.419.600.075,00

5.082.540.086,25

5.844.921.099,19

6.721.659.264,07

25.911.851.024,50

-

-

-

-

1.939.944.250,00

2.230.935.887,50

2.565.576.270,63

2.950.412.711,22

3.392.974.617,90

13.079.843.737,25

1.939.944.250,00

2.230.935.887,50

2.565.576.270,63

2.950.412.711,22

3.392.974.617,90

13.079.843.737,25

-

-

-

-

-

4.285.517.500,00

5.142.621.000,00

6.171.145.200,00

7.405.374.240,00

8.516.180.376,00

31.520.838.316,00

4.285.517.500,00

5.142.621.000,00

6.171.145.200,00

7.405.374.240,00

8.516.180.376,00

31.520.838.316,00

-

-

-

-

-

2.477.075.000,00

2.848.636.250,00

3.275.931.687,50

3.767.321.440,63

4.332.419.656,72

16.701.384.034,84

2.477.075.000,00

2.848.636.250,00

3.275.931.687,50

3.767.321.440,63

4.332.419.656,72

16.701.384.034,84

3.665.249.805,00

4.398.299.766,00

5.277.959.719,20

6.333.551.663,04

7.283.584.412,50

26.958.645.365,74

3.665.249.805,00

4.398.299.766,00

5.277.959.719,20

6.333.551.663,04

7.283.584.412,50

26.958.645.365,74

-

-

-

-

-

4.086.169.350,00

4.699.094.752,50

5.403.958.965,38

6.214.552.810,18

7.146.735.731,71

27.550.511.609,76

4.086.169.350,00

4.699.094.752,50

5.403.958.965,38

6.214.552.810,18

7.146.735.731,71

27.550.511.609,76

3.222.209.500,00

3.866.651.400,00

4.639.981.680,00

5.567.978.016,00

6.403.174.718,40

23.699.995.314,40

3.222.209.500,00

3.866.651.400,00

4.639.981.680,00

5.567.978.016,00

6.403.174.718,40

23.699.995.314,40

-

-

-

-

-

3.914.293.000,00

4.501.436.950,00

5.176.652.492,50

5.953.150.366,38

6.846.122.921,33

26.391.655.730,21

3.914.293.000,00

4.501.436.950,00

5.176.652.492,50

5.953.150.366,38

6.846.122.921,33

26.391.655.730,21

-

-

-

-

-

151


Koperasi, Usaha Kesil dan Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

URUSAN PILIHAN

Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pariwisata Dinas Pariwisata

Pertanian Dinas Pertanian

FUNGSI PENUNJANG

-

-

-

-

-

9.607.765.000,00

11.529.318.000,00

13.835.181.600,00

16.602.217.920,00

19.092.550.608,00

70.667.033.128,00

9.607.765.000,00

11.529.318.000,00

13.835.181.600,00

16.602.217.920,00

19.092.550.608,00

70.667.033.128,00

1.179.367.800,00

1.356.272.970,00

1.559.713.915,50

1.793.671.002,83

2.062.721.653,25

7.951.747.341,57

1.179.367.800,00

1.356.272.970,00

1.559.713.915,50

1.793.671.002,83

2.062.721.653,25

7.951.747.341,57

1.298.505.000,00

1.493.280.750,00

1.717.272.862,50

1.974.863.791,88

2.271.093.360,66

8.755.015.765,03

1.298.505.000,00

1.493.280.750,00

1.717.272.862,50

1.974.863.791,88

2.271.093.360,66

8.755.015.765,03

20.942.986.425,00

24.954.663.260,00

29.742.137.394,50

35.456.587.578,28

40.775.075.715,02

-

151.871.450.372,79

5.205.484.000,00

6.246.580.800,00

7.495.896.960,00

8.995.076.352,00

10.344.337.804,80

38.287.375.916,80

5.205.484.000,00

6.246.580.800,00

7.495.896.960,00

8.995.076.352,00

10.344.337.804,80

38.287.375.916,80

-

-

-

-

-

3.538.409.000,00

4.069.170.350,00

4.679.545.902,50

5.381.477.787,88

6.188.699.456,06

23.857.302.496,43

3.538.409.000,00

4.069.170.350,00

4.679.545.902,50

5.381.477.787,88

6.188.699.456,06

23.857.302.496,43

-

-

-

-

-

12.199.093.425,00

14.638.912.110,00

17.566.694.532,00

21.080.033.438,40

24.242.038.454,16

89.726.771.959,56

12.199.093.425,00

14.638.912.110,00

17.566.694.532,00

21.080.033.438,40

24.242.038.454,16

89.726.771.959,56

-

-

-

-

-

17.471.421.909,00

20.092.135.195,35

23.105.955.474,65

26.571.848.795,85

30.557.626.115,23

-

-

117.798.987.490,08

152


Fungsi Penunjang Perencanaan dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang

Fungsi Penunjang Keuangan Badan Keuangan Daerah

Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDA

Urusan Pemerintahan Lainnya yang Diatur Undang-Undang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

5.768.243.159,00

6.633.479.632,85

7.628.501.577,78

8.772.776.814,44

5.768.243.159,00

6.633.479.632,85

7.628.501.577,78

8.772.776.814,44

10.088.693.336,61

-

-

-

-

-

6.543.035.112,50

7.524.490.379,38

8.653.163.936,28

5.689.595.750,00

6.543.035.112,50

7.524.490.379,38

8.653.163.936,28

9.951.138.526,72

-

-

-

-

-

5.689.595.750,00

6.013.583.000,00

7.952.963.517,50

9.145.908.045,13

9.951.138.526,72

10.517.794.251,89

6.013.583.000,00

6.915.620.450,00

7.952.963.517,50

9.145.908.045,13

10.517.794.251,89

-

-

-

-

-

2.838.153.000,00

3.263.875.950,00

3.753.457.342,50

4.316.475.943,88

4.963.947.335,46

38.891.694.520,68 38.891.694.520,68 38.361.423.704,88 38.361.423.704,88

40.545.869.264,52 40.545.869.264,52 19.135.909.571,83

2.838.153.000,00

3.263.875.950,00

3.753.457.342,50

4.316.475.943,88

4.963.947.335,46

19.135.909.571,83

1.510.642.000,00

1.737.238.300,00

1.997.824.045,00

2.297.497.651,75

2.642.122.299,51

10.185.324.296,26

-

-

-

-

1.526.637.650,00

1.755.633.297,50

2.018.978.292,13

2.321.825.035,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pelaksana Harian Badan Narkotika Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.915.620.450,00

10.088.693.336,61

1.327.511.000,00

8.950.585.275,57

* berdasarkan Ringakasan Rancangan APBD 2017

153


Tabel 8.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021 NO

PROGRAM PRIORITAS

TARGET 5 TAHUN 88%

1

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada perizinan pelayanan terpadu

2

Penempatan pejabat ASN pemerintah provinsi berdasarkan kompetensi dasar (%) Eselon II

88,89%-100%

Eselon III

95,58%-100%

Eselon IV

90%-100%

PD

PRIORITAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN


3

Peningkatan Perangkat Daerah yang medapat Nilai SAKIP B

4

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5

Membangun pusat data dan informasi terpadu yang mudah diakses publik

1 Lokasi

6

Penerapan e-goverment dalam Pemerintahan

9 Aplikasi

Bagian Ortala, Inspektorat, Bappeda dan Litbang BPPKAD, Bagian Umum, Inspektorat, Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang, Dishubkominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo

7

Pembangunan balai desa

50 Unit

DPMD

INFRASTRUKTUR

8

Pengentasan Listrik Pedesaan

4 Desa

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

INFRASTRUKTUR

9

Pembangunan Jalan Usaha Tani

37.643 M

Dinas Pertanian

INFRASTRUKTUR

10

Pembangunan Jalan Sentra Produksi Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani

50 KM

Dinas Pertanian

INFRASTRUKTUR

25.000 (M)

Dinas PU dan Perumahan Rakyat

INFRASTRUKTUR

90-100 % (Kondisi Baik dan Sedang) 50 KM


INFRASTRUKTUR


INFRASTRUKTUR

11

14 Perangkat Daerah

BKD

WTP




12

Pembangunan dan Rehabilitasi jaringan irigasi (Persentase)

13

Pembangunan Jalan Hotmix pada ruas jalan Kabupaten

14

Pembangunan Jembatan Kabupaten

75-85% Baik


INFRASTRUKTUR

15

Pembangunan Jembatan Kabupaten

70-75% Baik


INFRASTRUKTUR

154


16

Pembangunan Jaringan air bersih (Persentase)

90-100 % (Rumah Tangga) 90-100% (Rumah Tangga) 90-100% (Rumah Tangga) 100%


INFRASTRUKTUR

17

Pembangunan lingkungan sehat dan bersih (sanitasi) (Persentase)


INFRASTRUKTUR

18

Pengelolaan Persampahan (Persentase)


INFRASTRUKTUR

19

Peningkatan Jangkauan Akses Jaringan Telekomunikasi di Desa (Persentase)

Dishubkominfo

INFRASTRUKTUR

20

Cetak Sawah Baru

740 ha

Dinas Pertanian

INFRASTRUKTUR

21

Pembangunan Desa Mandiri Benih

4 Desa

Dinas Pertanian

INFRASTRUKTUR

22

Penumbuhan Desa Mandiri Pangan

3 Desa

INFRASTRUKTUR

23

Pembangunan Sentra Peternakan Rakyat

11 Unit

Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian

24

Peningkatan Kompetensi Guru Ngaji dan Pengurus Masjid

250 orang

Bagian KESRA

PEMBANGUNAN MANUSIA

25

Membangun kerjasama LITBANG IPTEK di bidang Industri

7 Mou

PEMBANGUNAN MANUSIA

26

Pelaksanaan pelatihan pemanfaatan teknologi

27

Peningkatan usaha berbasis teknologi

28

Membangun fasilitas ruang dan wilayah untuk masyarakat berkreativitas dan berinovasi

29

Jumlah Dokter Spesialis

17

30

Jumlah tenaga Medis

650

31

Rehabilitasi Pustu/ Poskedes

Bappeda, Diskoperindag, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, Dinas Pertanian, Bappeda, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Diskoperindag, Bappeda dan Litbang, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Diskoperindag, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Kesehatan, BKD Dinas Kesehatan, BKD Dinas Kesehatan

6 Jenis Pelatihan

2 Wirausaha

2 Unit

50 Unit

INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN MANUSIA

PEMBANGUNAN MANUSIA

PEMBANGUNAN MANUSIA

KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN 155


32

Pengembangan Puskesmas Rawat Inap

33

Tahapan Peningkatan Status Akreditasi RSUD Kaur dari C ke B (persentase) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan berdaya saing

34

2 Unit

Dinas Kesehatan

KESEHATAN

75%

RSUD Kaur

KESEHATAN

90%

Dinas Kesehatan

KESEHATAN PENDIDIKAN

35

Pembangunan SD

22 SD

36

Pembangunan SLTP di Kecamatan

5 SLTP

37

Menetapkan kurikulum inovasi ke dalam pendidikan tingkat atas

Disdikbud, Dinas PU dan Perumahan Rakyat Disdikbud, Dinas PU dan Perumahan Rakyat Dinas Pendidikan

38

Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan

10

Dinas PARIWISATA

PARIWISATA

39

Jumlah event Budaya Lokal Unggulan yang dipentaskan

2

Dinas PARIWISATA

PARIWISATA

40

Pengembangan destinasi wisata bahari Pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu

1 Destinasi

Dinas PARIWISATA

PARIWISATA

1 Kawasan

Dinas Kelautan dan Perikanan

EKONOMI

41

PENDIDIKAN

42

Pengembangan Sentra Industri Unggulan

3 Sentra

Diskoperindag

EKONOMI

43

Revitalisasi Pasar Tradisional

21 Unit

EKONOMI

44

Peningkatan Status LLK menjadi BLK

1 Unit

Diskoperindag, Dinas PU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

45

Membangun ruang konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Industri Kecil.

1 lokasi

Diskoperindag, Inspektorat Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan,

EKONOMI

46

Membangun promosi dan pemasaran tersebar di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional

4 lokasi

EKONOMI

47

Menjamin keberlanjutan Industri Unggulan Kawasan Techno Park yang berkualitas

2 petani Unggulan Kawasan

Diskoperindag, Bappeda dan Litbang, Inspektorat Daerah, BPPKAD, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Diskoperindag, Dinas Pertanian, Bappeda dan Litbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

EKONOMI

EKONOMI

156


48

Menumbuhkembangkan industri sumber daya lokal unggulan berbasis IPTEK

49

Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan BUMDES di Desa Tertinggal

3 sentra unggulan

Diskoperindag, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Pariwisata

EKONOMI

50 Unit

Dinas PPKB dan PPPA

EKONOMI

157


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan Indikator Kinerja (IKD) daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penentuan target IKD dilakukan dengan estimasi IKD, dimulai dengan mengestimasi variabel-variabel yang secara teori mempunyai IKD. Veriabel estimasi tersebut adalah variabel makro Kabupaten Kaur. Aspek kesejahteraan masyarakat penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi; pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti : persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain. Aspek pelayanan umum Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain : laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA), dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Kaur dapat di lihat pada Tabel 9.1.

158


Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah NO. INDIKATOR SASARAN

A

Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

TARGET

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5,41

5,62

5,85

6,10 69,3771,28

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1

Pertumbuhan PDRB (%)

4,96

5,03

5,21

2

IPM

64,47

63,54-65,10

65,45-67,36

66,43-68,34

67,41-69,32

68,39-70,3

Nilai PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)

1.855.427,61

3

1.948.755,62

2.050.285,79

2.161.206,25

2.282.666,04

2.416.202,00

2.563.590,3 2

2.720.738,41

2.345.764,00

4

Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku (Juta Rupiah)

2.547.552,45

2.776.643,36

3.050.048,53

3.378.965,21

3.755.433,62

4.472.077,72

5

Persentase Kemiskinan (%)

22,87

22,22

21,39

20,43

19,44

18,43

4.189.602,3 0 17,42

6

Tingkat Pengangguran (%)

4,73

4,85-4,65

4,71-4,51

4,57-4,37

4,43-4,23

4,29-4,09

4,15-3,95

4,15-3,95

6,10 70,35-72,26

17,42

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

7 8

Angka partisipasti murni (APM) (%) PAUD Angka partisipasti murni (APM) SD (%)

9

APK SD (%)

24,11%

24,11%

24,12-28,12

28,13-32,12

32,13-36,13

36,14 -38,14

98,62

98,62

98,63 - 98,83

98,84 -99,04

99,05 -99,25

99,26 -99,46

38,15 40,00 99,47 -100

113,95 %

113,95 %

113,95115,43%

115,43116,91%

116,91118,01

118,01 119,00

119,01 120,00

40 100 120

159


10

15

Angka partisipasti murni (APM) SLTP (%) APK SLTP (%) Angka buta aksara (%) Persentase balita gizi buruk/gizi kurang Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan pengetahuan terhadap penyalah gunaan narkoba AKB/1.000 Kelahiran

16

Angka Kematian Ibu/100.000

17

Angka Kejadian Malaria (API) per 1.000 penduduk jumlah kasus DBD kurang dari 49/100.000 penduduk

11 12 13 14

83,97

83,97

83,98- 85,98

85,99- 87,99

88,00- 91,00

91,01- 97,00

97,01- 100

100

95,39 1,86 0,09 30

96,56 1,54 0 130

96,56-97,39 1,54-1,22 0 130

97,39-98,22 1,22-0,9 0 130

98,22-99,05 0,9-0,58 0 130

99,05-99,5 0,58-0,26 0 130

99,5-100 0,26-0 0

99,5-100 0,26-0 0

130

130

8

8

8-7

7-5

5-4

4-3

3-2

2-1

22

17

13

10

7

5

3

3

1,65

1,65

1,43

1,22

0,97

0,76

0,64

0,55

80,00

80,00

60

55

49

43

37

37

0

0

0

25

55

75

100

100

63,94%

63,94%

63,95- 66,00

66,01- 68,00

68,01- 70,00

70,01- 72,00

74

48,6%

48,6%

48,61- 50,00

50,01- 52,00

52,01- 54,00

54,01- 56,00

22

Persentase Guru SLTP yang bersertifikasi Persentase SD yang ter-akreditasi

82,09

82,09

82,10- 85

85,01- 88,00

88,01- 91,00

91,01- 94

72,0174,00 56,0158,00 94,01- 97

23

Persentase SLTP yang ter-akreditasi

51,22

51,22

51,23- 55,00

55,01- 59

59,01- 63

63,01- 67,00

70

24

Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki SD

42

42

41

40

39

38

67,0170,00 37

18 B

19 20 21

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Wajib Persentase Perpustakaan Sekolah SD, SLTP Yang Dibina Persentase guru SD yang bersertifikasi

58 97

37

160


25

Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP

26

Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (m) Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m) Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (M)

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha)

6

6

5

4

3

2

1

1

15.000

33.000

45.000

48.000.000

52.000.000

60.000.000

60.000.000

60000000

10.000 48.000

12.500

20.000

20.000

52.000

17.500 55.000

60.000

60000

2.000 15.000

33.000

500 45.000

1.400

2.600

2.300

1.200

1.250

1.000

970

6.720

1.612

1.451

660 84,55-89,69

660 89,69-98,83

660 98,83-99,97

660 99,97-100

660

3.300

79,41

84,55

100

100

54,46 292,98

54,46 292,98

61,46 323,98

70,46 354,98

79,46 385,98

89,46 416,98

100 447,94

100 447,94

78,15%

78,15%

78,41%

78,67%

79,19%

80,62%

81,46%

81,46%

37,24%

52,43%

52,43%

52,43%

52,43%

100

100

90%

100%

100%

100%

100%

100

100

Pembangunan Jaringan Irigasi Baru (Ha) Prosentase jaringan irigasi wewenang Kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%) Presentase jalan Kabupaten baik/sedang (%) Jumlah Jalan yang di Hotmix pada Ruas Jalan Kabupaten (Km) Prosentase rumah tangga berakses air bersih (%) Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%) Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan (%)

80

161


38 39 40

41

42 43

44 45 46 47

48

Persentase lingkungan permukiman kumuh (%) Persentase desa yang terakses jaringan komunikasi Persentase kesesuaian jumlah program antara: RPJMD Dengan RKPD

76

RKPD Dengan APBD

80

Jumlah puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki Sarana Kesehatan Persentase tahapan peningkatan kelas rumah sakit Umum Daerah Kaur dari C ke B Jumlah dokter spesialis Jumlah desa yang belum memiliki bidan desa Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) Jumlah Peningkatan Kapabilitas/akreditasi parameter laboratorium lingkungan (air, udara, tanah, biologis) Fokus Layanan Urusan Pilihan Cetak sawah baru (ha)

22,27

2016%

16,16

13,16

10,16

5,16

0

0

70%

76% -79%

80%-94%

95% -97%

98%-100%

100%

100%

100%

84

100

100

100

100

100

100

85

100

100

100

100

100

100

4

4

6

8

10

12

14

14

72

72

72-62

62-52

52-42

42-32

32-12

32-12

0

10

20

25

40

50

60

75

7 99

7 99

9 80

11 61

13 42

15 23

17 4

17 0

0

2

4

6

8

10

12

12

1

1

2

2

3

3

3

4

8.099

0

140

300,0

300,0

0,0

0,0

8.839,0

162


49

Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura ( ton) : a. padi

27.000

27.500

27500-28000

28000-28500

28500-29000

29000-29500

b. Jagung

2.250

2.250

2250-2500

2500-2750

2750-3000

c. Kedelai

350

500

500-650

650-800

63,64

67,03

67,03-70

0

0

29500-30000

3000-3500

2950030000 3500-4000

800-950

950-1100

1100-1250

1100-1250

70-73

73-76

79-82

0,2-0,4

0,4-0,6

0,6-0,8

76-79 0,8-1,0

1,0-1,4

79-82 1,0-1,4

10

20

30

40

45

50

3500-4000

d. Sayuran - Cabe Merah - Bawang Merah e. Buah-buahan - Sawo 50 51 52

Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibangun Produksi Perkebunan unggulan (ton)

2

0

2

2

2

3

4

4

2

0

2

2

2

3

3

3

9296-10296

10296-11296

7629-7729 8996-9792

7729-7829 9792-10588

2166 0 1209

1-1,5 2116-2452 1-2 1500

1,5-2 2452-2738 2-2,5 2000

2-2,5 2738-3024 2,5-3,0 2500

2,5-3,5 3024-3310 3,0-3,5 3000

1329614296 8029-8629 1218012976 3,5-4 3310-3596 3,5-4 3500

13296-14296

9.296 7.629 8996

1129612296 7829-7929 10588-11384

12296-13296

8.296 7.529 8200

a. Kelapa Sawit b.Karet c. Kopi d. Singkong/mocaf e. Kelapa Dalam f. Pala g. Cengkeh

1880 0

7929-8029 11384-12180

8029-8629 12180-12976 3,5-4 3310-3596 3,5-4 13.709

163


1178

1209

1209-1709

1709-2209

2209-2709

2709-3209

3209-3709

3209-3709

488

620

620-820

820-1020

1020-1220

1220-1420

1420-1620

1420-1620

86

112

112-200

200-300

300-400

400-500

500-600

500-600

c. Ungggas

200

219

219-319

319-419

419-519

519-619

619-719

619-719

54

Produksi telur (ton)

5,8

6

6-6,5

6,5-7

7-7,5

7,5-8

8-8,5

8-8,5

55

0

0

1

1

2

3

4

11

56

Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kelompok Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

3.212,3

3.533,5

3.886,8

4.275,5

4.703,0

5.173,3

5.690,6

27.262,7

57

Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

3.013,2

3.314,5

3.645,9

4.010,5

4.411,5

4.852,6

5.337,8

25.572,8

58

Luas hutan kemasyarakatan yang dikelola (Ha) Rasio Akseptor KB Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan

0

0

3.500

5.000

7.000

7.500

8.000

8000

7,93 3,8

8,25 3,5

8,75 3,2

9 3

9,5 2,7

9,75 2,5

10 2,2

10 2,2

30 UMKM/IKM

677 UMKM/IKM

53

h. Jahe Produksi daging ternak (ton) a. Sapi b. Kambing / Domba

59 60 61

Jumlah Kelompok Usaha Baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang dibangun

62

Jumlah KUMKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis

63

Persentase Koperasi Aktif

64

Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan permodalan/dana bergulir dan peralatan Jumlah pasar tradisional yang di revitalisasi

65

527 UMKM/IKM

527 UMKM/IKM

30 UMKM/IKM

30 UMKM/IKM

30 UMKM/IKM

30 UMKM/IKM

150 KUKM/IKM

150 KUKM/IKM

150 KUKM/IKM

150 KUKM/IKM

150 KUKM/IKM

150 KUKM/IKM

150 KUKM/IKM

1050 KUKM/IKM

51,28%

55,28%

59,28%

63,28%

67,28%

70,28%

74,28%

74,28%

150 KUMKM/IKM

150 KUMKM/IKM

15 KUMKM/IKM

25 KUMKM/IKM

35 KUMKM/IKM

45 KUMKM/IKM

320 KUMKM/IKM

21

21

3

3

3

7

50 KUMKM/IK M 8

24

164


66

67

68 69 70

71 72 73 74 75 76

Jumlah produk yang mempunyai izin PIRT, setifikat MUI dan Jumlah produk unggulan yang memiliki sertifikat BPOM dan SNI Jumlah frekuensi pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi




6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

48

4 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

36

80

100

100

100

100

100

100

0

45

60

75

75

75

75

75

10%

25%

50%

70%

80%

100%

100%

100%

Jumlah BUMDES yang dibentuk didesa tertinggal Jumlah BUMDES yang dibina dan dikembangkan didesa tertinggal

5

5

15

20

30

32

40

50

5

15

20

30

32

40

50

50

Persentase Aparat yang di tingkatkan kapasitasnya Jumlah desa yang belum teraliri listrik

0

19,93

19,93

19,93

19,93

20,24

25

25

4

4

3

2

1

0

0

0

48

381

425

450

500

500

500

500

Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha persentase tahapan peningkatan Status LLK menjadi BLK

Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK)

15

15

5


12 kali

6 kali

6 kali

2 kali

2 kali

60

45 Produk, 4 Produk unggulan

165


77

Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang) Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Orang/lembaga)

73 80

Jumlah pengunjung perpustakaan (orang/bulan) Rasio APM Perempuan terhadap Lakilaki - SD - SLTP

81

150 200

250

300

350

350

350

100

100

100

100

100

100

100

258

258-280

280-330

330-380

380-430

430-480

480-530

530-600

96,2 92,26

96,2-96,5 92,26-93,69

96,5-97 93,69-94,26

97-97,4 94,26-95,69

97,4-97,9 95,69-96,26

97,9-98,5 96,29-97,69

98,5-99 97,69

98,5-99 97,69

Indeks pembangunan gender (IPG)

85,66

87,66

89,66

91,66

93,66

95,66

96,66

96,66

82

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

61,69

61,69 -62,29

62,29 -63,69

63,69-64,29

64,29-65,69

65,69- 66,29

66,29-67,99

83

Prosentase perempuan yang duduk di jabatan Publik

23,72

24

24,5

25

25,2

25,5

66,2967,99 30

84

Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan

83%

83-85%

85-87%

87-89%

89-91%

91-93%

95%

100%

85

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

12

10

8

6

5

4

3

3

86

Jumlah anak bermasalah yang dilayani dan dilindungi (orang)

15

13

10

9

7

5

5

1

1

1

1

1

78

79 80

87

Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan

C

ASPEK DAYA SAING

30

17 1

166


88

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi

89

Jumlah sentra ekonomi kerakyatan yang dikembangkan

90

91

92

93

94 95

96

97

1

1

1 Sentra

1

1

1 Sentra

1

1

1 Sentra

1

6

1 Sentra

4 Sentra

Jumlah jenis industri hasil hutan yang dikembangkan

0

0

1

1

1

1

4

4

Jumlah jenis komoditas industri hilir berbasis pertanian/perkebunan/peternakan/per ikanan yang dikembangkan Fokus Iklim Investasi

0

0

0

1

1

2

0

4

82,95

85

86,76

87

88

89

90

91

323

355

391

430

473

520

572

572

57

57

57

65

85

95

100

100

3

3

6

9

12

15

20

20

15

15

13

10

7

7

7

7

Laju Investasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kaur pada perizinan pelayanan terpadu Nilai Investasi (Rp Milyar) Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani Jumlah peraturan perundangundangan tentang peizinan yang telah diterbitkan (Jenis) Rata-rata lama penerbitan surat perizinan investasi/yang memerlukan kajian teknis (hitungan hari maksimal)

167


98

99

100 101 102

Rata-rata lama penerbitan surat perizinan / non perizinan administrasi (hitungan hari maksimal) Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara elektronik Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang) Jumlah Wisatawan Nusantara

3

3

3

3

2

2

1

1

5%

5-25%

25-50%

50-75%

75-85%

85-95%

95-100%

100%

100

100-110

110-120

120-135

135-150

15-170

170-200

170-200

20900

21000-21200

21200-21400

21400-21600

21600-22000

22000-22400

2240022600

22400-22600

jumlah objek wiasata unggulan yang dikembangkan

12 4

4

6

6

8

10

12

103

Rasio Elektrifikasi

104

Persentase tahapan pengembangan pelabuhan linau

105

Jumlah Tempat Pembuangan Akhir yang dibangun Jumlah Tempat Pembuangan Sementara yang dibangun

1

0

1

1

1

1

1

6

0

0

8

6

0

8

8

30

penurunan persentase lahan kritis

27,18%

25,18%

23,18%

20,18%

18,18%

16,18%

14,18%

14,18%

15

15

15

17

20

25

25

30

106 107 108

109

Fokus Sumber Daya Manusia Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)

1,01%

98,99%

99%

99,50%

99,75

100%

100%

100%

25

40

55

65

75

85

100

100

5

10

15

16

20

22

22

22

168


4

4-3

3-2

2-1

110

Peringkat Prestasi POPDA

111

Jumlah Wasit

10

10

15

17

17

13

13

85

112

Jumlah Juri

15

15

30

45

60

60

60

60

113 114

Jumlah Pelatih Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan

8

8

18

28

28

28

28

28

115

116

- Eselon II - Eselon III - Eselon IV Jumlah Unit Pelayanan Publik yang patuh pada norma dan prosedur pelayanan publik Nilai Evaluasi SAKIP

117

Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP Minimal B:

118

Opini atas laporan keuangan

119

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Skor) Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

120 121

Tingkat Kapabilitas APIP (Skor)

122

Persentase penempatan pejabat berdasarkan kualifikasi pendidikan : Eselon II Eselon III

29,63% 60,29% 23% 19

37,03%

37,03-44,44%

44,44-59,25%

59,25-74,07%

74,07-88,89%

88,89-100%

100%

69,11%

69,11-76,47%

76,47-83,82%

83,82-90,44%

90,44-95,58%

95,58-100%

100%

23,30%

23,30-41,60%

41,60-63,30%

63,30-81,60

81,60-90%

90-100%

100%

21

21-25

25-29

29-33

33-37

37-40

37-40

C

C

CC

CC

CC

B

B

B

3

4

6

8

10

12

14

14

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

1

1

1

2

3

3

3

3

75,46

76,29

77

78,5

79,6

80,35

82

82

1

1

1

2

3

3

3

3

84%

90%

94%

96%

98%

99%

88%

88%-95%

95%-100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

169


123 124 125 126

Eselon IV Persentase PD yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%) Jumlah kasus dan Temuan Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan : Berjalannya kegiatan keagamaan dan peningkatan Fasilitas ibadah pada 300 Masjid 400 Pengajian

127

Adanya Pengajian untuk 28 PD dan 60 Desa/Kel dalam 15 Kecamatan

128

Jumlah Calon Jemaah Haji

129 130 131

Persentase kebebasan berkeyakinan jumlah seni budaya yang dilestarikan Jumlah tenaga medis yang terpenuhi

88%

88%-95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

76,16%

76,16%

76,16%

76,16%

76,16%

76,16%

76,16%

76,16%

211

200

200-175

175-150

150-125

125-100

100-75

100-75

35

35-45

45-55

55-65

65-75

75-85

85-95

85-95

276 Masjid/ 260 Pengajian







1 PD/ 15 Desa/Keluraha n (Safari Ramadan)

1 PD/ 15 Desa/Kelura han (Safari Ramadan)

10 PD/ 30 Desa/Keluraha n (Safari Ramadan)

15 PD/ 30 Desa/Kelurah an (Safari Ramadan)



84 JCH

84 JCH

106 JCH

106 JCH

106 JCH

106 JCH

300 Masjid/ 400 Pengajian 28 PD/ 60 Desa/Kelur ahan (Safari Ramadan) 106 JCH 100 12 650

100 12 650

60 15 385

65 15 401

70 12 450

78 12 500

85 12 550

90 12 600

28 PD/ 60 Desa/Kelurahan (Safari Ramadan) 698 JCH

170


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015– 2019 dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur 2006–2025. RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 bukan hanya merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mendapat legitimasi Peraturan Daerah dan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Kabupaten Kaur, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Artinya RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat sekaligus dalam upaya pembangunan lima tahun ke depan. Komitmen yang terbangun dalam perencanaan berupa RPJMD ini sepatutnya dijadikan pegangan, patokan, ukuran dalam mengimplementasikan program pembangunan Kabupaten Kaur hingga 2021. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021, maka seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memahami substansi dokumen perencanaan ini dan menterjemahkannya secara kreatif dan inovatif tanpa keluar dari aturan yang ada. Bagi PD lingkup Pemerintah Kabupaten Kaur, RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 menjadi acuan utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) PD selama periode 2016-2021 serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dan Renja PD digunakan sebagai bahan penyusunan APBD selama periode 2016-2021. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja kepemimpinan daerah Kabupaten Kaur selama kurun waktu 2016-2021. RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Implementasi RPJMD ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kaur. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kaur yang maju perlu didukung oleh : (1) Komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih dan amanah; (2) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) Kebijakan yang berpihak pada masyarakat; (4) Partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah secara aktif, kreatif dan positif. Selain itu penerapan tiga pilar prinsip Good Governance yaitu tranparasi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan

171


berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku amanah. 10.1 Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kaur Tahun 2021. 10.2 Kaidah Pelaksanaan Dalam rangka memperjelas RPJMD Kabupaten Kaur, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku kepentingan lainnya berkewajiban untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya, serta menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021. 2. RPJMD Kabupaten Kaur 2016-2021 menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD 2016-2021 yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Kaur. 3. Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Kaur. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, termasuk pendanaannya maka akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 4. Dalam rangka meningkatkan efektipitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021, perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke 2 (dua) sampai tahun ke 5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan dalam rangka menganalis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang ada, maka Bappeda Kabupaten Kaur, berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI, S.Sos 172

Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents