BAB I PENDAHULUAN. Pemerintah Kabupaten Barru telah menetapkan Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pemerintah

Kabupaten

Barru

telah

menetapkan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025, Menengah

serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Nasional

Menengah Daerah

(RPJMN)

dan

Rencana

Pembangunan

Jangka

(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai

dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Barru

Tahun 2010-2015, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun

Rencana

Strategis

yang

menindak

lanjuti

harus Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 ke dalam program dan kegitan Satuan Kerja Perangkat 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

Daerah (SKPD) selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terkait dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015, dengan demikian Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah

tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai

salah

satu

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Pemerintah

Kabupaten Barru mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara eksplisit tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025, secara implisit kedudukan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk penyelenggaraan penyuluhan daerah dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2010-2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang termasuk bidang urusan lingkup penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi Visi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Rencana Strategis Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru. Penyusunan program dan kegiatan

perlu memperhatikan arah

pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

yang merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan petani; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya diperdesaan; meningkatkan pendapatan daerah; serta menjaga kelestarian lingkungan. Sejalan dengan tujuan pembangunan tersebut, maka untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, handal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangunan usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah

berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di

bidang pertanian, perikanan dan kehutanan dalam kerangka pengaturan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial dimana

ditujukan

untuk

memperkuat

pengembangan

pertanian,

perikanan dan kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan serta memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan dan fasilitasi.

49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

Sejalan dengan pergeseran pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan, maka telah dilakukan reorientasi paradigma penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan,

yang semula merupakan proses

alih teknologi dan informasi menjadi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan proses pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas ke arah kemandirian, maka strategi yang digunakan adalah

dengan

pendampingan

penguatan dan

kelembagaan

memfasilitasi

masyarakat

proses

melalui

pembelajaran

serta

mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Dengan demikian akan tumbuh organisasi petani menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan dengan kemampuan merespon peluang dan tantangan yang dihadapi untuk mengelola usaha dalam kerangka melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan danm kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. Rencana

Strategis

Kantor

Pelaksana

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru

Penyuluhan

Pertanian,

disusun untuk jangka

waktu lima tahun (2010 – 2015), yang memuat rencana kerja tahunan dengan

memperhatikan

pengorganisasian

dan

siklus

anggaran

pengelolaan

serta

sumberdaya

mencakup

sebagai

dasar

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

Rencana Strategis Kantor

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru disusun dengan memperhatikan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru 2010 – 2015 serta dengan mempertimbangkan aspek keterpaduan dan kesinergian program dan kegiatan Dinas Lingkup Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan. Keterpaduan mengadung maksud bahwa Rencana Strategis

Kantor

Kehutanan

Pelaksana

Kabupaten

Penyuluhan

Barru

Tahun

Pertanian,

2010-2015,

Perikanan disusun

dan

dengan

memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan penyuluhan pada semua tingkatan termasuk di dalamnya program dinas terkait. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kesinergian yaitu bahwa Rencana Strategis Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung dengan program dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan. Dengan demikian Rencana Strategis Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru diharapkan akan selaras dan sekaligus dapat mendukung pencapaian target dan sasaran program dinas terkait serta penyelenggaraan penyuluhan ditingkat lapangan. Oleh karena penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengoranisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi usaha, pendapatan, dan kesejahterannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi


lingkungan hidup, maka peran dan kedudukan penyuluh sangat strategis dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Rencana

Strategis

Kantor

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015 ini disusun

oleh

Kelompok

Jabatan

Fungsional

Kabupaten

Barru.

Selanjutnya Rencana Strategis Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tahun 2010 – 2015 dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh Jajaran Staf Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru.

1.2. Landasan Hukum Sejumlah peraturan perundangan telah digunakan sebagai dasar hukum, antara lain: 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

2005

tentang

Rencana

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan

dan

Penyebarluasan

Peraturan

Perundang-undangan; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Pelaksanaan Pembangunan Daerah;


dan

Evaluasi

17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013; 19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029; 20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 21. Peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Kantor

Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru

di dalam mewujudkan cita-cita

organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi. 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

Sedangkan

tujuan

penyusunan

Rencana

Strategis

Kantor

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

adalah

sebagai berikut : 1. Menyediakan

program

agar

menjadi

indikator

perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru; 2. Menjadi pedoman bagi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan

Kehutanan

dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

Tahunan; 3. Menjamin

terciptanya

sumberdaya

yang

Rencana

Strategi

efisien,

efektif,

dan

berkelanjutan.

1.4

Sistematika Penulisan Secara

sistematika

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kantor

Pelaksana

Kabupaten Barru

Tahun 2010 - 2015 diuraikan sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KAB. BARRU ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KAB. BARRU

BAB III.

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


BAB VI.

INDIKATOR KINERJA KP4K YANG TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII.

PEDOMAN, TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII.

PENUTUP


MENGACU

PADA

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BARRU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KP4K Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2011, maka kedudukan Kantor

Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (KP4K) Kabupaten Barru adalah unsur pendukung

Pemerintah

Kabupaten Barru yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor

Pelaksana

Kehutanan (KP4K) Bupati

dalam

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

Kabupaten Barru mempunyai tugas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dan

membantu dibidang

penyuluhan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru mempunyai tugas pokok: a. Memberikan

dukungan

kepada

Bupati

dalam

menyusun

dan

melaksanakan kebijakanan daerah bidang penyuluhan yang sejalan dengan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional; b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan; c. Melaksanakan

pengumpulan,

pengolahan,

pengemasan

dan

penyelarasan materi penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha; d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; e. Menumbuh

kembangkan

dan

memfasilitasi

kelembagaan

forum

kegiatan bagi masyarakat dan pelaku usaha; f.

Melakukan

proses

pembelajaran

melalui

percontohan

dan

pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

Selanjutnya Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

Kabupaten

Barru

dalam

melaksanakan

tugas,

menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; b. Pemberian dibidang

dukungan

atas

pelaksanaan

penyelenggaraan

penyuluhan

pemerintah

pertanian,

daerah

perikanan

dan

kehutanan; c. Pembinaan

pelaksanaan

tugas

dibidang

penyuluhan

pertanian,

perikanan dan kehutanan; d. Pelaksanaan urusan tata usaha Kantor; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanan oleh Bupati.

Struktur Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Barru. KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN TATA USAHA

KLP. JAB. FUNGSIONAL / PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

SEKSI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

SEKSI KETENAGAAN, SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN


SEKSI KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

2.2. Sumber Daya KP4K Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang sangat terbatas

Dalam menggerakkan organisasi. Walaupun demikian harus tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Gambaran rekapitulasi jumlah pegawai KP4K Kab. Barru dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel. 2.1 Rekapitulasi Pegawai KP4K Barru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011. Jenis Kelamin No.

Unit Kerja

Laki-

Perempuan

Jumlah

Laki 1.

Kepala KP4K

1

2.

Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Sub Bagian Tata Usaha

9

1

10

3

2

5

-

3

3

1

1

2

1

1

2

55

27

82

13

3

16

83

38

121

3. 4.

5. 6. 7.

8.

Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Seksi Ketenagaan, Sarana, dan Prasarana Penyuluhan Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan PNS Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan THL Jumlah Total

1

Sumber : Data Kepegawaian KP4K Kab. Barru Tahun 2011.

Dari data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pengisian lowongan jabatan struktural sampai tersusunnya Renstra ini belum terisi 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

sehingga operasionalisasi kegiatan kantor masih di rangkap oleh kelompok fungsional. Tabel 2.2 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Di lingkungan KP4K Kab. Barru Tahun 2011. No. 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Unit Kerja Kepala KP4K Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Sub Bagian Tata Usaha Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Seksi Ketenagaan, Sarana, dan Prasarana Penyuluhan Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jumlah Total

Jmlh PNS

Golongan A

1 10

IV B C

III D

E

A

B

C

D

2

2

A

4

2

1

1

2

1

1

2

2

2

1

108

I D A

B

C

1

2

89

II B C

6 1 0

1

4 0 0 0

1

1

1

1

9

9

1

4

2

1

1

1

1

1

9

3

6

1



6

1

5 2 6

5 2 6

1

D

Tabel 2.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di lingkungan KP4K Kab. Barru Tahun 2011. No . 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tingkat Pendidikan Unit Kerja

SLT P

SLT A

D I

DI I

DII I

Kepala KP4K Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Sub Bagian Tata Usaha Seksi Penyelenggaraa n Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Seksi Ketenagaan, Sarana, dan Prasarana Penyuluhan Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jumlah Total

1

1

1

DIV/S 1 1

S 2

6

2

h 1 10

1

1

2

1

1

2

2

2

1

2

19 1

Jumla

25

0

0

11

58

1

89

12

67

3

108


2.3. Peralatan dan Perlengkapan KP4K Perlengkapan

dan

peralatan

kerja

yang

digunakan

untuk

mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas KP4K masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena KP4K yang bergabung dengan Badan Ketahanan Pangan sampai dengan tersusunnya Renstra ini belum melakukan serah terima peralatan dan perlengkapan dimaksud.


Untuk perencanaan kebutuhan ke depan akan menjadi prioritas dalam program pengadaan sarana dan prasarana mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas KP4K Kab. Barru sehingga dapat menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal. Tabel 2.4 Peralatan dan Perlengkapan KP4K No.

Jenis Barang

Banyaknya

Ket.

1

2

3

4

1.

Kendaraan roda empat

-

2.

Kendaraan roda dua

3.

Lemari

-

4.

Meja

-

5.

Kursi

-

6.

Komputer /PC (Fasilitas SIMLUH)

7.

Laptop

8.

Printer (Fasilitas SIMLUH)

9.

Cyber

extension/

1

Bantuan dari DEPTAN

Cyber

extension/

1

extension/

1

Modem GSM (Fasilitas SIMLUH)

57 unit

Cyber

8.

Kipas angin

-

9.

White board

-

10. Wireless/sound system

-

11. Gedung kantor

1 buah

12. Gedung BP3K

7 buah

Sumber : Data Inventarisasi KP4K Kab. Barru Tahun 2011.


Bantuan

dari

DEPTAN Bantuan DEPTAN

dari

2.4. Capaian Kinerja KP4K 2.4.1

Aspek Pelayanan Kehutanan

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan tidak terlepas dari penyuluhan yang dilakukan oleh para petugas lapang melalui upaya-upaya pelatihan dan metode penyuluhan kepada para pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam perikanan

pencapaian dan

kinerja

kehutanan,

pelayanan

penyuluh

penyuluhan

pertanian,

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan menyelenggarakan penyuluhan dengan metode/ sistem LAKU yaitu kunjungan ke kelompoktani sekurang-kurangnya 4 kali dalam sebulan dan penggunaan metode lainnya. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan belum di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

pada

keberadaan

proyek.

Walaupun

demikian

penyelenggaraan penyuluhan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kualitas.

Hal ini ditandai dengan perubahan

pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama terhadap respon peyuluhan yang disampaikan oleh para penyuluh. 2.4.2. Ketenagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sampai dengan akhir tahun 2010 jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan seluruhnya sebanyak 117, dengan rincian sebagai berikut : Penyluh PNS

:

99 Orang

Penyuluh Honorer/THL-TB PP

:

17 Orang dan

Calon Penyuluh Pertanian Swadaya :

5 Orang

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (2,6%), S1/DIV sebanyak 65 orang (55,6%), sementara kondisi THL TB PP dengan latar belakang pendidikan rata-rata SLTA.


2.4.3.

Perkembangan Kondisi Capaian Kelembagaan Petani

Berdasarkan data tahun 2010 kelembagaan petani yang terbentuk dalam kelompok tani baik dewasa maupun pemuda tani berjumlah 552 kelompok dengan latar belakang jenis usaha pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain bergerak pada subsektor tanaman pangan dan perkebunan, subsektor peternakan, subsektor hortikultura dan subsektor perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Hasil yang dicapai oleh penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan periode tahun 2005 – 2010 meliputi : penguatan kelembagaan petani dan kelompok tani, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, perbaikan sistem penyuluhan dan aspek teknologi informasi pertanian. Tabel 2.5 Perkembangan Kondisi Capaian Indikator Pembangunan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Barru Tahun 2006 – 2010. No. 1.

2. 3. 4. 5.

Uraian

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

Rata-rata jumlah pelaku utama yang 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 mengikuti penyuluhan Jumlah Kelompoktani 20,157 20,157 20,157 20,157 20,157 aktif Jumlah peserta 33,96 33,96 33,96 33,96 33,96 penyuluhan aktif Rasio Kelompoktani 1,55/2 1,55/2 1,55/2 1,55/2 1,55/2 yang dikunjungi Cakupan penyuluhan 65/24 65/24 65/24 65/24 65/24

Sumber : Data BP3K Kab. Barru Tahun 2011.

2.4.4. Permasalahan dan Tantangan Berdasarkan kondisi umum sumberdaya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama periode 2005

–

2010, maka permasalahan yang dihadapi dalam

penyelenggaran penyuluhan di Kab. Barru adalah sebagai berikut : 1) Lemahnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kecamatan dan Desa, 2) Lemahnya kapasitas kelembagaan petani ‘ 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

3) Belum optimalnya jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, 4) Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, 5) Belum optimalnya dukungan sarana prasarana dan pembiayaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perikanan.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor

Pelaksana

Penyuluhan

dikaitkan dengan

Pertanian,

Perikanan

dan

penyelenggaraan penyuluhan

Kehutanan

bila

pertanian, perikanan

dan kehutanan Kabupaten Barru dipaparkan dari sisi nilai pelayanan yang diberikan oleh seorang penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha sebagai faktor strategis yang sangat mempengaruhi kinerja dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan. Ada dua hal yang menurut

analisis

cukup

berpengaruh

terhadap

tingkat

pelayanan

penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Barru yaitu lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang langsung berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi akan tetapi di luar kendali organisasi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru. Keberadaan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Barru ditandai dengan lahirnya Peraturan

Daerah Kabupaten Barru No 2 Tahun 2011, tepatnya tanggal 7 Maret 2011

tentang

Pembentukan

dan

Tata

Kerja

Kantor

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru terbentuk 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

tentu belum dapat menunjukan eksistensinya secara optimal oleh karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya, namun demikian Peraturan Daerah tersebut, menunjukan kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Barru terhadap penyelenggaraan penyuluhan. Oleh karena penyuluhan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pembanguan pertanian, perikanan

dan

kehutanan

yang

berwawasan

agribisnis,

dimana

pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan tidak saja dalam rangka

meningkatan

produksi

tetapi

juga

ke

arah

peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan petani. Sehingga keterpaduan penyuluhan antar sektor dalam satu kelembagaan penyuluhan menjadi kunci utama dalam

meningkatkan

kinerja

dan

profesionalitas

penyuluh

untuk

mewujudkan pembangunan pertaninan, perikanan dan kehutanan yang efekteif dan efisien. Peningkatan kualitas sistem penyuluhan baik melalui kualitas penyuluh maupun kualitas materi dan metode penyuluhan merupakan faktor penting dalam mewujudkan penyuluhan yang efektif dan efisien serta peningkatan kesejahteraan petani melalui pembanghunan pertanian berwawasan

agribisnis.

Dalam

rangka

menjamin

mutu

pelayanan

penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha, perlu adanya program peningkatan mutu layanan penyuluhan melalui peningkatan kualitas penyuluh yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani.

Disadari

sepenuhnya

bahwa

kualitas

penyelenggaraan

pernyuluhan masih terkendala oleh berbagai permasalahan antara lain:


a. Masih kurangnya kemampuan penyuluh baik dalam bidang materi maupun metode penyuluhan; b. Penyuluhan masih berorientasi sub-sektor; c. Belum efisiennya manajemen penyuluhan; d. Belum

lengkap/masih

lemahnya

struktur

dan

kelembagaan

penyuluhan di tingkat lapang; e. Pada umumnya penyuluhan dipandang hanya sebagai proses transfer teknologi,

bukan

sebagai

proses

peningkatan

kemampuan,

dan

keberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha serta peningkatan pendapatan masyarakat; f. Kurangnya penggunaan metode penyuluhan yang efektif dan efisien; g. Menurunnya semangat para penyuluh, karena belum optimalnya strategi dan kebijakan penyuluhan; h. Kurangnya dukungan sarana, prasarana dan pembiyaan penyuluhan; i. Belum optimalnya partisipasi petani, sebagai pelaku utama usahatani; j. Masih lemahnya manajemen organisasi petani; Oleh karena penyuluhan tidak hanya sekedar melakukan transfer teknologi tetapi juga melakukan pemberdayaan sumberdaya manusia, dimana pembangunan sumber daya manusia mempunyai makna yang lebih luas dari hanya sekedar transfer teknologi. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan saat ini diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks karena menyangkut berbagai masalah yang dihadapi petani mulai dari teknologi usahatani, perubahan iklim, pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal hingga bagaimana menangkap peluang pasar. Hal ini berarti juga bahwa menjadi penyuluh 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

yang profesional tidaklah mudah karena permasalahan yang dihadapi petani semakin kompleks. Dengan demikian maka penyuluhan ideal yang akan dicapai adalah suatu sistem pemberdayaan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan, agar mereka dapat melaksanakan fungsinya sebagai petani dengan baik dan dapat meningkatkan harkat hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 3.2. Isu-Isu Strategis Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan

bertujuan

untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta harus mengupayakan peningkatan kapasitas petani agar menjadi petani yang mandiri dan berdaulat. Keberhasilan petani dalam penyediaan pangan bagi penduduk, penyediaan bahan baku industri, peningkatan PDRB, peningkatan devisa, dan penyerapan tenaga kerja, ternyata belum mampu meningkatkan kewsejahteraan dirinya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Faktor penyebab utama belum tercapainay tingkat kesejahteraan petani yang layak antara lain, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : (a) pada umumnya petani masih berusahatani untuk kepentingan keluarganya (subsiten) dan masih berorientasi produksi, (b) kepemilikan lahan petani cenderung semakin sempit, (c) sebagian besar petani memiliki skala usahatani yang dinilai 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

oleh perbankan masih belum feasible dan belum bankable, sehingga perbankan tidak tertarik menyalurkan kreditnya, (d) 75,20% petani berpendidikan lulus SD/tidak lulus SD, 23,63% lulus SLTP dan SLTA, 2,20% lulus Perguruan Tinggi, (e) Kelembagaan ekonomi petani belum sepenuhnya berfungsi sebagai unit penyedia sarana produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, umunya, petani sebagai pelaku usaha memiliki aksesibilitas yang rendah terhadap informasi pasar, dan (g) informasi teknologi dan sumberdaya lainnya. Sedang Faktor eksternal, (a) disparitas harga komoditas pertanian di tingkat konsumen dan produsen berfluktuatif sangat tajam, margin keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pedagang antara dibandingkan dengan petani, karena posisi tawar petani sangat rendah (b) petani sebagai produsen sering diperhadapkan dengan hanya satu atau beberapa pembeli produk pertanian dan petani sering dihadapkan hanya dengan satu atau beberapa penjual produk pertanian, (c) masih rendahnya dukungan lembaga keuangan/perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada petani, (d) belum adanya lembaga asuransi yang

tertarik

untuk

menjamin

resiko

usaha

dibidang

pertanian.

Ketidaktertarikan lembaga asuransi terhadap sektor pertanian tersebut, (e) terjadinya biaya ekonomi tinggi yang disebabkan oleh banyak praktek pungutan liar dan peraturan yang membebani petani sehingga biaya produksi meningkat. Sebagai akibatnya, harga komoditas pertanian tidak mampu bersaing di pasar regional maupun internasional.


Dengan adanya faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh masyarakat tani menyebabkan masyarakat tani memiliki komptensi yang rendah kemampuan mengadopsi teknologi pertanian lambat, tingkat ketergantungan petani kepada pemerintah masih sangat tinggi. Hal ini mencerminkan jiwa kepeninpinan, manajerial dan kewirausahaan petani masih rendah dan perlu ditumbuhkembangkan. Berdasarkan kondisi diatas petani perlu diberdayakan agar mandiri dan tangguh dalam berusahatani. Pemberdayaan dapat ditumbuhkan melalui pendidikan/penyuluhan dalam membentuk perubahan perilaku, yakni meningkatkan kemampuan petani untuk dapat menentukan sendiri pilihannya, dan memberikan respon yang tepat terhadap berbagai perubahan

sehingga

mampu

mengendalikan

masa

depannya

dan

mendorong untuk lebih mandiri. Pemberdayaan petani ini penting karena dalam proses pembangunan pertanian, petani merupakan sumberdaya pembangunan

yang

berperan

sebagai

pelaku

utama

dalam

mengembangan usahataninya. Kekuatan yang potensi yang dimiliki Kabupaten Barru baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia cukup tersedia untuk meningkatkan volume produksi pertanian, perikanan dan kehutanan melalui

intensifikasi,

ekstensifikasi,

rehabilitasi

dan

diversifikasi.

Disamping itu, posisi Kabupaten Barru sangat strategis, terletak pada poros

jalan

utama

Makassar

-

Pare-pare

sehingga

memudahkan

transportasi sarana produksi dan hasil-hasil pertanian yang akan dipasarkan baik lokal maupun antar pulau. Kekuatan lain yang dapat menggerakkan

pembangunan

pertanian,


perikanan

dan

kehutanan

adalah

budaya

dan

kebiasaan

masyarakat

yang

kuat

untuk

meningkatkan usaha di bidang pertanian dibarengi dengan muncul dan berkembangnya

kelompok-kelompok

yang

berbasiskan

masyarakat

pertanian. Kelemahan

yang

masih

ada

di

dalam

Pembangunan

Penyelenggaraan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah rendahnya kemampuan dan pola pikir petani dalam berusaha tani dengan dukungan yang tidak optimal baik sarana maupun prasarana serta terbatasnya petani dalam mengakses sumber-sumber daya pembangunan. Isu

strategis

terkait

penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian,

perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan produksi secara umum permasalahan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja berupa produksi, ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan. Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dapat ditingkatkan apabila didukung oleh penyediaan infrastruktur berupa irigasi dan sarana produksi yang terjangkau. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi terkait dengan peningkatan produksi tersebut adalah bagaimana

meningkatkan

penyelenggaraan

penyuluhan

dalam

mendukung ketahanan pangan yang kuat yang mampu menjamin ketersediaan pangan masyarakat dalam jumlah dan mutu yang cukup.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Menegah Pemerintah Kabupaten Barru yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera,

Taat

Keagamaan”,

Azas,

dan

Bermartabat

yang

Bernafaskan

maka disusunlah Visi Kantor Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru sebagai lembaga penyelenggara penyuluhan yang profesional, handal, amanah, aspiratif dan partisipatif yaitu : ”Terdepan Dalam Inovasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Bermartabat Serta Bernafaskan Keagamaan” Visi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru, sebagaimana tersebut di atas merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan, yaitu pada akhir tahun 2015 untuk dapat membantu organisasi dalam mendefinisikan “ke arah mana organisasi akan dibawa” dan “bagaimana pelayanan harus diselenggarakan” Visi tersebut dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat terhadap dinamika kehidupan, citra dan peran organisasi, serta kepekaannya pada situasi yang ada. Dengan demikian maka diharapkan dapat memberi motivasi, menggetarkan dan menyegarkan setiap anggota organisasi dalam hal :


a. Membawa unsur perubahan yang penting bagi organisasi b. Memperjelas perlunya eksistensi organisasi c. Meletakan ukuran – ukuran standar bagi kemajuan organisasi yang dapat dirasakan bagi masyarakat. Agar

tidak

terjadi

kesimpangsiuran

dalam

mencapai

visi

sebagaimana dimaksud, berikut ini dijelaskan pengertian dalam beberapa peristilahan di atas, antara lain : 1. Inovasi mengandung arti “proses” dan/atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menciptakan (memperbaiki) proses, dan/atau sistem yang baru, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 2. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan

dirinya

dalam

mengakses

informasi

pasar,

teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan

produktivitas,

efesiensi

usaha,

pendapatan,

dan

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Bermartabat

dimaksudkan

bahwa

Penyelenggaraan

Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusian dan harga diri.


4. Bernafaskan

keagamaan

bermakna

bahwa

seluruh

aktivitas

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Mengacu kepada visi tersebut di atas, diharapkan seluruh aparatur Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal

keberadaan

dan

peran

Kantor

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

Pelaksana

Kabupaten

Penyuluhan

Barru

dalam

penyelenggaraan penyuluhan, tugas pokok dan fungsi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Perikanan, serta urusan/kewenangan dalam upaya pencapian Visi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka ditetapkan Misi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi

harus

mempunyai

misi

yang

jelas.

Pernyataan

misi

mengidentifikasikan apa, dan untuk siapa organisasi, serta produk maupun jasa apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta agenda pembangunan Kabupaten Barru, maka dirumuskan Misi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru sebagai berikut : 1. Memantapkan dan mengembangkan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mendukung kebijakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;


2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha

dalam meningkatkan produktivitas

berbasis satu desa satu

komoditi; 3. Memantapkan dan mengembangkan jaringan kerja dan kermitraan penyuluhan dalam mendukung peningkatan nilai tambah bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

4.2. Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikanperbaikan yang ingin diciptakan, oleh karenanya tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu mendukung pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Demikian

pula

halnya

dengan

sasaran

organisasi

adalah

pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka mengacu pada Misi 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Barru 2010 – 2015 yaitu :


“ Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat” yang ditandai dengan indikator kinerja tujuan yaitu “Angka kemiskinan di bawah 9 % ” Untuk mencapai misi dan merealisasikan visi, Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru telah dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Sasaran yang ingin dicapai adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin Adapun indikator sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Prosentase

desa/kelurahan

yang

mendapatkan

fasilitasi

pengembangan komoditi unggulan dari 0 persen pada tahun 2009 menjadi 92,59 persen pada tahun 2015, 2. Prosentase kelompok usahatani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis dari 3,84 persen pada tahun 2009 menjadi 12,90 persen pada tahun 2015, 3. Prosentasi desa yang memiliki penyuluh terampil dari 33,33 persen pada tahun 2009 menjadi 88,88 persen pada tahun 2015, 4. Jumlah

desa/kelurahan

yang

memiliki

kelompok

usaha

yang

menerapkan teknologi tepat guna 20 desa/kelurahan pada tahun 2009 menjadi 40 desa/kelurahan pada tahun 2015.


4.3. Strategi dan Kebijakan Kebijakan

pada

hakekatnya

menjelaskan

pemikiran-pemikiran

secara konseptual, kualitas, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah

yang

diperlukan

untuk

memperlancar

atau

mempercepat pengembangan misi dan atau pencapaian visi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan. Untuk mencapai strategi dan sasaran sebagaimana dikemukakan sebelumnya maka diperlukan suatu intervensi dalam bentuk kebijakan organisasi. Kebijakan yang dimaksud merupakan suatu dasar atau pedoman bagi pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Salah satu unsur penting dalam menetapkan unsur kebijakan adalah tidak hanya baik secara konsep melainkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan. Penetapan kebijakan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memperhatikan

Program

Kabupaten Barru disusun dengan tetap Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015 yang relevan dengan kelembagaan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam

kaitannya

dengan

Renstra

Kantor

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru, maka mengacu pada Misi 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Barru 2010 – 2015 yaitu : 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

1. Meningkatkan

perekonomian

masyarakat

yang

berorientasi

pasar melalui fasilitasi pendampingan usaha oleh tenaga teknis yang terampil, di dukung oleh system informasi regulasi dan kelembagaan dengan sumber pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Berdasarkan strategi tersebut, maka kebijakan yang akan ditempuh diarahkan

pada

(1)

mengembangkan

transformasi

struktur

perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tertier; (2) menciptakan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra; (3) meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian yang semakin berkualitas; (4) meningkatkan populasi ternak besar yang bersinergi dengan intinsivikasi tanaman pangan; (5) meningkatkan produksi ternak ungags, (6) meningkatkan produksi perikanan tangkap, budidaya dan sarana prasarananya. Untuk mencapai kebijakan umum dan sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kab. Barru, maka Sasaran dan Strategi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan fungsi dan peran penyuluhan

dalam mendukung

kebijakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan; 2. Pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam peningkatan nilai tambah produktivitas;


3. Peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1.

Rencana Program dan Kegiatan Sebagai

penjabaran

kebijakan

dan

strategi

serta

untuk

mewujudkan kondisi yang diinginkan, dan sebagai bagian dari program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015, Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru memiliki program dan kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Program peningkatan kesejahteraan petani; 2. Program percepatan pembangunan perdesaan; 4. Program

pemberdayaan

penyuluh

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan; 5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 6. Program pembinaan dan produksi pertanian; 7. Program adminitrasi perkantoraan; 8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 9. Program peningkatan pengembangan sistem pel capaian kinerja dan keuangan Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan mamfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfunhgsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima mamfaat langsung dari jenis pelayanan SKPD. Berdasarkan visi, misi, strategi dan kebijakan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, maka rencana program dan kegiatan

Kantor

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015 yang akan dilaksanakan meliputi : Sasaran 1 : Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin. Indikator Sasaran : Prosentase Kelompok Usaha Tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis dari 3,84 persen pada tahun 2009 menjadi 12,90 persen pada tahun 2015. 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. a. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, b. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.


Indikator Sasaran : Prosentase Desa/Kelurahan yang memiliki penyuluh terampil dari 33,33 persen pada tahun 2009 menjadi 88,88 persen pada tahun 2015. 1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan. a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Sasaran 2 : Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin. Indikator Sasaran Perosentasi Desa/Kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan komoditi unggulan dari 0 persen pada tahun 2009 menjadi 92,59 persen pada tahun 2015. 1. Program Percepatan Pembangunan Perdesaan. a. Kegiatan Pengembangan komoditi unggulan perdesaan. Sasaran 3 : Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu, serta kepatuhan kepada norma kebersamaan . Indikator Sasaran Jumlah

Desa/

Kelurahan

yang

memiliki

Kelompok

Usaha

yang

menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) 20 desa/ kelurahan pada tahun 2009 menjadi 40 desa/ kelurahan pada tahun 2015. 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani . a. Kegiatan Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

Sasaran 4 : Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis. Indikator Sasaran Jumlah kawasan agropolitan yang terbentuk dari 4 kawasan pada tahun 2009 menjadi 7 kawasan pada tahun 2015. 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan . a. Kegiatan pengembangan kawasan agropolitan. Sasaran 5 :

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Indikator Sasaran 1 Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 persen pada tahun 2009 menjadi 100 persen pada tahun 2015. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja b. Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran c.

Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun

d. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Indikator Sasaran 2 Persentase Pencapaian Sasaran Kinerja dari 30,71 persen pada tahun 2009 menjadi 90,87 persen pada tahun 2015


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor c.

Kegiatan Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja

d. Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor e.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

f.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

g.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman i.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

j.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c.

Kegiatan Pengadaan Meubeleur

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e.

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Dinas/Operasional 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

Kendaraan

f.

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung

Kantor g.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

h. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Sasaran

6

:

Meningkatnya aparatur.

kemampuan

manajerial

dan

teknis

Indikator Sasaran Persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dari 20 persen pada tahun 2009 menjadi 70 persen pada tahun 2015. 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

KP4K Kab. Barru dapat dilihat pada

Tabel 5.1 di halaman berikut.


BAB VI INDIKATOR KINERJA KP4K YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1.

Indikator Kinerja KP4K Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan kegiatan

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Barru dapat diuraikan dalam bentuk table sebagai berikut. Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

KANTOR PELAKSANA KEHUTANAN

No

1

1.

2.

Indikator

2 Prosentase desa/kel. Yang mendapatkan fasilitasi pengembangan komoditi unggulan dari 0 persen pada tahun 2009 menjadi 92,59 persen pada tahun 2015 Prosentase Klp Usaha Tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis dari 3,84 persen pada tahun 2009 menjadi 12,90 persen pada tahun 2015

PENYULUHAN

PERTANIAN,

PERIKANAN

DAN

2009 3

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2010 4

2011 5

2012 6

2013 7

2014 8

2015 9

0

0

6

8

12

13

15

54

0

0

1

1

1

1

1

5

2009

Target Capaian Setiap Tahun


Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 10

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2 Prosentasi Desa/Kel. Yang meiliki penyuluh terampil dari 33,33 persen pada tahun 2009 menjadi 88,88 persen pada tahun 2015 Jumlah desa/kel. Yang memiliki klp usaha yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG) 20 desa/kel. Pada tahun 2009 menjadi 40 desa/kel. Pada tahun 2015 Jumlah kawasan agropolitan yang terbentuk dari 4 kawasan pada tahun 2009 menjadi 7 kawasan pada tahun 2015 Tertibnya administrasi dan keuangan dari 0 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015 Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 20% Pada Tahun 2009 menjadi 90,87 % pada Tahun 2015 Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 20 % pada tahun 2009 menjadi 70% pada tahun 2015 Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50 % dari tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

1

1

1

2

2

7

20

20

2

3

5

5

5

40

4

0

0

1

1

1

0

7

0

0

2

2

2

2

2

100

0

0

2

2

2

2

2

100

0

0

4

4

4

4

4

100

0

0

10

10

10

10

10

100


BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

7.1.

Pedoman Transisi

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan penyuluhan pertanian,

perikanan

dan

kehutanan

dan

mengisi

kekosongan

program dan kegiatan penyuluhan Kab. Barru tahun 2016 yang diperlukan penyuluhan,

sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja maka

Program

dan

Kegiatan

penyelenggaraan

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tercantum dalam RPJMD Kab. Barru tahun 2010-2015 juga mencakup rencana program kegiatan indikatif satu tahun berikutnya. 2. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berkewajiban menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2016 ke dalam rencana strategis Kantor

Pelaksana Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Barru tahun 2010-2015.

7.2. Kaidah Pelaksanaan 1. Seluruh jajaran kantor pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat dan dunia usaha

serta

penyuluh

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan

berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang


tercantum dalam rencana strategis KP4K tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya. 2. Seluruh jajaran Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat dan dunia usaha

serta

penyuluh

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan

berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra KP4K. 3. Seluruh jajaran Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat dan dunia usaha

serta

berkewajiban

penyuluh untuk

pertanian,

melaksanakan

perikanan

dan

pemantaupan,

kehutanan

evaluasi

dan

penyelarasan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra KP4K. 4. Seluruh jajaran Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat dan dunia usaha

serta

penyuluh

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan

berkewajiban untuk melaksanakan Renstra KP4K mengupayakan pelaksanaannya dengan dukungan pendanaan dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.


BAB VIII PENUTUP

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru 2005 -2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRJMD) Kabupaten Barru 2010 – 2015, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2011, maka penyusunan Rencana Strategis KP4K Kabupaten Barru Tahun 20102015, merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap bagi proses penyusunan Rencana Strategis SKPD yang harus bersinergi dan terpadu dalam berkoordinasi mengenai program dan sasaran kegiatan. Rencana

Strategis

Kantor

Perikanan dan Kehutanan merupakan

upaya

dalam

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Kabupaten Barru Tahun 2010-2015, kesatuan

gerak

dan

langkah

aparatur

penyelenggara penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mengedepankan

nilai-nilai

:

profesional,

amanah,

aspiratif

dan

partisipatif, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi KP4K di masa mendatang. Arah,

sasaran

dan

program

yang

tertuang

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025,

dan

Jangka

Rencana

Pembangunan

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015 merupakan bahan muatan inti untuk penuangan Visi dan Misi Renstra KP4K Taun 2010 – 2015, selanjutnya dijabarkan ke dalam misdi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh KP4K dan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 49 Rencana Strategis KP4K Kab. Barru Tahun 2010-2015

1. Tugas pokok dan fungsi organisasi; 2. Penjabaran dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Barru seperti RPJPD, PRJMD, dan RKPD. 3. Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani Rencana

Strategis

Kantor

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru ini akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) KP4K Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Demikianlah, Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh KP4K sebagai institusi penyelenggara penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Barru. Tetapi disadari bahwa, dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apapun tidak

akan dirasakan

manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait, baik segenap personil KP4K maupun semua pemangku kepentingan di daerah ini.

Barru,

Juli 2011

Plt. Kepala Kantor

Ir. N A S R U D D I N. Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 19640315 199003 1 015




BAB I PENDAHULUAN. Pemerintah Kabupaten Barru telah menetapkan Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Recommend Documents