RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ENREKANG TAHUN BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR : 7 Tahun 2014

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pembangunan

dapat

dimaknai

sebagai

upaya

sadar

untuk

memanfaatkan potensi yang layak, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat menuju keadaan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Potensi, permasalahan serta kebutuhan masyarakat tidak dapat dimanfaatkan, dipecahkan serta dipenuhi dalam jangka pendek. Demikian pula sumber daya

yang

tersedia

untuk

pembangunan

selalu

terbatas

bila

dibandingkan dengan kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai pedoman bagi pelaksanaan

pembangunan

tahunan

yang

saling

berkaitan

dan

berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah itu sendiri pada prinsipnya merupakan kegiatan mensinergikan berbagai kepentingan dari stakeholders atau pelaku pembangunan daerah yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) domain yaitu state atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif daerah, private atau swasta yaitu pelaku-pelaku dunia usaha, dan society atau masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai

kewenangan

pemerintahannya

sendiri,

untuk namun

mengatur dalam

dan

penyusunan

mengurus perencanaan

daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, propinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan. Pemberian otonomi itu dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat.

Dengan

adanya

otonomi

daerah

diharapkan

RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

I- 1

pemerintah daerah selain mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan juga mampu meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan,

Pemerintah

Daerah

berkewajiban

menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Terkait dengan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Enrekang telah menyusun RPJPD tahun 2008-2028, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008. Selanjutnya RPJPD tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran

dari

visi,

misi,

dan

program

Kepala

Daerah

yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif yang dimaksudkan adalah bahwa informasi, baik sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RPJMD hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Ketentuan ini termuat dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf b undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahahn Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

I- 2

daerah”. Selanjutnya dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa “Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”. Berkaitan

dengan

hal

tersebut

di

atas,

dan

dengan

telah

ditetapkannya hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Enrekang pada tanggal 29 Agustus 2013, serta telah dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang periode 20132018, Bapak Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd dan Bapak H. M. Amiruddin, SH, pada tanggal 9 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.73.6901 Tahun 2013 tentang Pengesahan

Pemberhentian

dan

Pengesahan

Pengangkatan

Bupati

Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.73.6902 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, maka disusunlah RPJMD Kabupaten Enrekang 2013-2018. Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan

selama

kurun

waktu

2013–2018.

RPJMD

Kabupaten Enrekang 2013-2018 ini menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Enrekang ini juga menjadi refleksi suatu kompromi dan sinergisitas antara kepentingan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan para pemangku kepentingan. Kepentingan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah merealisasikan rumusan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada konstituennya pada saat kampanye selama masa baktinya sebagai Kepala Daerah, sedangkan kepentingan pemangku kepentingan adalah kebutuhan riil akan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Kedua kepentingan tersebut dipertemukan sehingga menjadi rumusan komitmen yang disepakati

sebagai

amanah

dan

tanggungjawab

bersama

dalam

membangun daerah Kabupaten Enrekang.


I- 3

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan

Perundang-Undangan

(Lembaran

Pembentukan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


I- 4

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang

Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang. RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

I- 5

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan,

Pengundangan

dan

Penyebarluasan

Peraturan

Perundang-Undangan; 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

5

Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun

2010–2014; 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 23. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

2008-2028

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 243); 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10); 29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028.


I- 6

1.3. Hubungan Antar Dokumen Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

RPJMD

Kabupaten

Enrekang merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional

yang

disusun

dalam

rangka

menjaga

kesinambungan pembangunan Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Enrekang 2014-2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Enrekang 2008-2028 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang 2011-2031, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013, serta dokumen perencanaan lainnya. Dalam kaitannya dengan hubungan fungsional dengan dokumen perencanaan lain, penyusunan dokumen ini senantiasa memperhaikan dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dan RPJMD Kabupaten Pinrang serta RPJMD Kabupaten Tana Toraja. Keterkaitan hubungan fungsional ini terutama pada program-program pembangunan sitem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan untuk pencapaian prioritas pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan terutama

pada

kawasan

perbatasan

dan

sekitarnya

akan

dapat

diintegrasikan. Selain perencanaan

dokumen teknis

perencanaan

lainnya

yang

daerah

menjadi

tetangga, bahan

dokumen

perhatian

dan

pembanding dalam penyusunan RPJMD ini adalah Masterplan beberapa Kementrian Teknis, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia

(MP3EI),

dokumen

pencapaian

Millenium

Development Goal’s (MDG’S). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT), Penyusunan RPJMD Kabupaten Enrekang telah terintegrasi dengan Permendagri tersebut di atas, dengan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

I- 7

tujuan

untuk

memastikan

bahwa

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan dan pembangunan kewilayahan telah menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. RPJMD Kabupaten Enrekang merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunanRencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders. RPJMD Sulawesi Selatan ini nantinya akan dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini setiap tahun dapat dicapai secara bertahap, sehingga proses pembangunan dapat terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar I.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan (Undang-Undang No. 25 Tahun 2004)

RENSTRA KL

pedoman

RENJA KL

pedoman

RAPBN

pedoman

PUSAT

RPJP Nasional

pedoman

RPJM Nasional

acuan

DAERAH

dijabarkan

RKP

acuan

diperhatikan

RPJP Daerah

pedoman

RPJM Daerah

dijabarkan

RKP Daerah

acuan

pedoman

pedoman

RAPBD

RENSTRA SKPD

pedoman

RENJA SKPD


I- 8

1.4. Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I.

Pendahuluan; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II. Gambaran umum kondisi daerah; Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasardasar

analisis,

gambaran

umum

kondisi

daerah

yang

meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab III. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; Bagian ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bab IV. Analisis isu-isu strategis; Bagian ini menjelaskan analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah, dinamika lingkungan strategis, analisa factor internal dan eksternal, dan isu strategis. Bab V. Visi, misi, tujuan dan sasaran; Dalam bagian ini diuraikan; (1) Visi Kepala Daerah terpilih 2013-2018, dan Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari

pernyataan

Visi;

(2)

Pernyataan

Misi

merupakan

penjabaran dari Visi; (3) pernyataan tujuan-tujuan dan pernyataan sasaran-sasaran pembangunan daerah. Bab VI. Strategi dan arah kebijakan; Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.


I- 9

Bab VII. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah; Dalam bagian ini diuraikan kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta program pembangunan daerah. Bab

VIII.

Indikasi

rencana

program

prioritas

dan

kebutuhan

pendanaan; Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program prioritas yang menjadi tanggung jawab SKPD dalam suatu tahapan pembangunan per tahun selama lima tahun sesuai dengan tema per tahunnya. Pada bagian ini juga diuraikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bab IX. Penetapan indikator kinerja daerah. Bagian ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, yang ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Bab X

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Bagian ini memuat materi tentang pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, dan penutup.

1.5.

Maksud dan Tujuan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode

5 (lima)

tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2018,

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama,

sehingga

seluruh

upaya

yang

dilakukan

oleh

segenap

komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

I- 10

terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu pola sikap dan pola tindak. Adapun tujuannya antara lain : a. Pedoman penyusunan RKPD setiap tahun. b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang akan digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) pada setiap tahunnya. c. Tolok

ukur

keberhasilan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati; d. Tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah; e. Pedoman

seluruh

pemangku

kepentingan

dalam

melaksanakan

pembangunan di wilayah Kabupaten Enrekang; dan f. Instrumen

pelaksanaan

mengendalikan

fungsi

penyelenggaraan

pengawasan pembangunan

DPRD daerah

dalam dan

menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.


I- 11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.

Aspek Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Enrekang secara georafis adalah Kabupaten yang terletak di sebelah utara Propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak ± 240 Km yang berupa wilayah pegunungan dataran tinggi, dengan luas wilayah 1.786,01 Km2 (lebih kurang 2,86 % dari luas Propinsi Sulawesi Selatan). Batas wilayah Kabuapten Enrekang adalah sebagai berikut : a. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap d. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak pada posisi antara 3014’36” - 3050’0” Lintang Selatan dan 119040’53” - 12006’33” Bujur Timur. Posisi ini terletak tepat di Jantung Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Enrekang juga terletak di poros tengah Trans Sulawesi melalui jalan Strategis Nasional untuk Pariwisata di Tana Toraja. Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah strategis di Sulawesi Selatan dengan penetapan menurut Rencana Tata Ruang Provinsi

Sulawesi

Selatan

sebagai

Kawasan

Strategis

untuk

pengembangan Tanaman Hortikultura dan Kopi. Secara administratif, Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan, 112 Desa dan 17 Kelurahan. Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan diperlihatkan pada Tabel 2.1 berikut.


II-1

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maiwa Bungin Enrekang Cendana Baraka Buntu Batu Anggeraja Malua Alla Curio Masalle Baroko Jumlah

Luas Daerah (Km2) 392,87 236,83 291,19 91,01 159,15 126,65 125,34 40,36 75,74 178,51 40,36 28,04 1.786,06

% 22,00 13,26 16,30 5,1 8,91 7,09 7,02 2,26 4,24 9,99 2,26 1,57 100

Sumber: Buku Kabupaten Enrekang Dalam Angka Tahun 2012.

Gambar 2.1

Gambar Diagram Persentase Luas Kecamatan Kabupaten Enrekang

2.1.1.3 Topografi Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang

ini pada umumnya

mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan

Topografi

bukit/gunung-gunung

Wilayah yaitu

wilayah sekitar

didominasi

84,96%

dari

oleh luas

bukitwilayah

Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-2

terjadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober. Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti

Gunung

Bambapuang, Gunung Latimojong dan lain-lain Penggunaan lahannya didominasi oleh kawasan hutan dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput, rawa-rawa, kolam, perkebunan dan areal peruntukan lainnya. Pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, terdiri dari tanah podsolik coklat dan merah kuning dengan tekstur liat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. Keadaan tersebut menjadikan Enrekang sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Indonesia Timur. Topografi wilayah kabupaten Enrekang sebagian besar berada pada ketingggin > 1500 m dpl. Pada ketinggian tersebut relatif banyak kendala untuk berbagai kegiatan pembangunan. Khususnya pada ketinggian >2000 m dpl tidak dapat dikembangkan untuk budidaya yang bersifat ekonomi, hal ini dikarenakan daerah dengan ketinggian tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung. Sebaran wilayah pada ketinggian tersebut berada pada bagian timur wilayah kabupaten Enrekang seperti Kecamatan Bungin dan Buntu Batu. Sifat fisik tanah cukup menjadi kendala bagi pengembangan wilayah adalah kemiringan lahan pada wilayah Kabupaten Enrekang didominasi oleh kemiringan lahan 25->40%. Namun demikian areal lahan terbuka yang belum dimanfaatkan secara optimal masih banyak dan merupakan satu potensi yang dapat dikembangkan khususnya untuk tanaman lahan kering baik tanaman perkebunan, buah-buahan atau tanaman keras lainnya. 2.1.1.4 Geologi Struktur geologi Kabupaten Enrekang memiliki karakteristik yang kompleks dicirikan oleh morfologi wilayah yang bervariasi. Berdasarkan morfologinya, maka wilayah Kabupaten Enrekang dapat dibagi menjadi 9 (Sembilan) yaitu: Brown Farest Soil yang banyak terdapat di Kecamatan Cendana, Mediterian Coklat kekelabu-labuan banyak terdapat di wilayah Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang, Mediteran Coklat RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-3

banyak terdapat di Kecamatan Anggeraka dan Kecamatan Alla, Podsolik Coklat banyak terdapat di Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka, Podsolik Kekuningan banyak terdapat di Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla, Podsolik Violet terdapat di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla. 2.1.1.5 Hidrologi Secara umum Kondisi Hidrologi yang ada di Kabupaten Enrekang adalah dengan air permukaan, meskipun ada beberapa daerah mempunyai potensi dengan memakai mata air bawah tanah dengan

memanfaatkan

aliran

sungai.

Khusus

untuk

daerah

Kecamatan Curio dan Kecamatan Maiwa sebagian besar masih menggunakan sistem pemboran dengan memakai mesin bor jenis rotari. Daerah Aliran Sungai yang ada di Kabupaten Enrekang adalah DAS Saddang dan DAS Bila di tambah dengan sungai sungai yang mengalir dari daerah perbukitan/pegunungan yang tersusun dari berbagai formasi geologi antara lain batuan sedimen, batuan beku, batuan volkan dan batuan malihan. Sungai-sungai di Kabupaten Enrekang mengalir dengan perbedaan gradient yang rendah sehingga terbentuk sungai-sungai yang berkelok-kelok. Tabel 2.2. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang No

Sungai

Nama Das

Kecamatan Yang Dilalui

1

Sungai Saddang

Saddang

2

Bila

3

Sungai Bila, Sungai Bungin dan Sungai Bulu Cenrana Sungai Malua

4

Sungai Mata Allo

Kecamatan Masalle, Kecamatan Enrekang dan Kec. Cendana Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa Kecamatan Curio, Kecamatan Malua dan Kecamatan Baraka Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Enekang

Panjang (Km) 39.107

Luas (Km2) 6.887

68.609 39.366

35.211

2.1.1.6 Klimatologi Meskipun kondisi iklim dan curah hujan bisa berubah setiap saat tetapi secara umum curah hujan yang ada di Kabupaten Enrekang di bagi tiga kategori. Curah hujan hujan yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Maiwa, sementara daerah di Kecamatan Baroko, Kecamatan Masalle, Kecamatan Alla, sebagian Kecamatan Anggeraja RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-4

dan Kecamatan Baraka mempunyai curah hujan yang rendah. Khusus Kecamatan

Curio,

Kecamatan

Malua,

Kecamatan

Buntu

Batu,

Kecamatan Bungin, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, sebagaian Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja mempunyai curah hujan kategori sedang. Tabel 2.3. Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Kab. Enrekang (Tahun 2007 - 2010) Hari Hujan Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Septemb er Oktober Novembe r Desembe r Jumlah/ Total

Curah Hujan

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

14 15 15 13 26 19 22

9 12 15 16 14 18 18 24

14 9 11 8 9 7 11 5

16 10 10 12 23 22 20 19

219 95 74 465 712 384 140

111 106 353 203 85 261 235 211

143 56 143 148 369 37 218 5

201 0 82 117 179 175 345 388 496 456

7

15

12

26

98

263

157

452

17

21

8

26

91

406

211

480

9

13

8

20

172

308

132

216

26

16

12

14

299

123

357

70

183

191

114

218 2.749 2.665 1.976

3.45 6

2.1.1.7 Penggunaan Lahan Luas lahan secara keseluruhan di Kabupaten Enrekang adalah sekitar 64.451,92 Ha atau 36% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang, yang terdiri dari lahan untuk penggunaan tanaman perkebunan

sekitar

45.221,85

Ha

(25,31%),

lahan

untuk

penggunaan tanaman Hortikultura sekitar 3.022,45 Ha (1,69%) dan lahan untuk penggunaan tanaman pangan sekitar 16.162,62 Ha (9,05%) yang mencakup lahan basah 5.123,70 Ha, lahan kering 11.038,92 Ha. Penggunaan tanah di Kabupaten Enrekang untuk kawasan permukiman relatif kecil yaitu sekitar 3.005,34 Ha atau sekitar 1,68% dari luas wilayah.

Gambaran penggunaan lahan di

Kabupaten Enrekang hingga tahun 20011, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:


II-5

Tabel 2.4. Luas Lahan Perkebunan menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang NO.

KECAMATAN

01

Kecamatan Alla

02

Kecamatan Anggeraja

03

LUAS (HA)

(%)

1.160,05

2.57

568,32

1.26

Kecamatan Baraka

5.384,65

11.91

04

Kecamatan Baroko

798,86

1.77

05

Kecamatan Bungin

2.667,07

5.90

06

Kecamatan Buntu Batu

1.479,67

3.27

07

Kecamatan Cendana

4.194,11

9.27

08

Kecamatan Curio

10.027,11

22.17

09

Kecamatan Enrekang

6.808,85

15.06

10

Kecamatan Maiwa

7.150.56

15.81

11

Kecamatan Malua

4.490,47

9.93

12

Kecamatan Masalle

492,14

1.09

45.221,85

100.00

Jumlah Sumber: Dokumen RTRW Kab. Enrekang

Berdasarkan luasan yang ada, maka potensi pengembangan tanaman perkebunan berada di Kecamatan Curio, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang dan kecamatan Baraka.

Namun untuk

pengembangan Komoditi Kopi sebagai komoditi Unggulan daerah potensinya berada di Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu dan Kecamatan Bungin. Tabel 2.5. Luas Lahan Hortikultura menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang NO

KECAMATAN

LUAS (HA)

(%)

01

Kecamatan Alla

329.92

10.92

02

Kecamatan Anggeraja

283.26

9.37

03

Kecamatan Baroko

582.36

19.27

04

Kecamatan Curio

536.22

17.74

05

Kecamatan Malua

999.69

33.08

06

Kecamatan Masalle

291.01

9.63

3.022.45

100.00

Jumlah Sumber: Dokumen RTRW Kab. Enrekang


II-6

Kabupaten Enrekang telah dikenal sebagai daerah penghasil Hortikultura yang telah mensuplay keberbagai daerah baik skala regional maupun nasional seperti komditi Bawang Merah, Kentang, Kol/Kubis dll, bahkan salah satu komoditi seperti wortel telah diekspor ke luar negeri. Keenam kecamatan yang ditampilkan pada tabel 2.5. diatas merupakan wilayah penghasil Hortikultura. Potensi luasan berada di Kecamatan Malua, Baroko dan Curio, namun untuk Kecamatan Alla, Anggeraja dan Masalle diperlukan peningkatan produktivitas melalui aplikasi teknologi. sebagaimana

pada

tabel

2.5

Selain Enam kecamatan

diatas,

potensi

pengembangan

Hortikultura juga diarahkan pada wilayah kecamatan Baraka dan Kecamatan Buntu Batu yang selama ini sebagian wilayahnya telah dikembangkan tanaman Hortikultura Tantangan yang dihadapi untuk komoditi Hortikulutura adalah daya saing kualitas produk yang terindikasi mengandung residu zat kimia dan telah menjadi isu tingkat konsumen atau .pasar.

Oleh

karena itu penggunaan aplikasi teknologi serta penerapan sistem pertanian ramah lingkungan perlu lebih digalakkan secara nyata dan berkesinambungan untuk mengembalikan image pasar yang baik terhadap produk Hortikultura di Kabupaten Enrekang. Tabel 2.6. Luas Lahan Tanaman Pangan menurut kecamatan di Kab. Enrekang

4.19

LAHAN KERING (Ha) -

85.62

1.67

-

-

Kecamatan Baraka

1.247.62

24.35

-

-

04

Kecamatan Baroko

135.12

2.64

-

-

05

Kecamatan Bungin

103.38

2.02

-

-

06


505.02

9.86

-

-

07

Kecamatan Cendana

1.088.83

21.25

08

Kecamatan Curio

591.87

11.55

09

Kecamatan Enrekang

505.88

9.87

1.231.10

11.15

10

Kecamatan Maiwa

287.79

5.62

9.276.31

84.03

11

Kecamatan Malua

324.61

6.34

-

-

12

Kecamatan Masalle

33.07

0.65

-

-

NO.

KECAMATAN

01

Kecamatan Alla

02

Kecamatan Anggeraja

03

LAHAN BASAH (Ha) 214.89

(%)

531.51 -

Jumlah 5.123.70 100.00 11.038.92 Sumber: Dokumen RTRW Kab. Enrekang

(%) -

4.81 -

100.00


II-7

Berdasarkan tabel 2.6 diatas, luasan lahan basah atau Sawah sekitar 5.123,70 Ha sebagain besar di Kecamatan Baraka dan Cendana, namun potensi untuk pengembangan penecatan sawah baru maupun pengembangan tanaman pangan lainnya seperti Jagung dan Kedelai berada di Kecamatan Maiwa dan Enrekang. 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Enrekang, akan ditujukan untuk menuju pencapaian visi daerah sebagai daerah Agropolitan Mandiri. Kabupaten Enrekang juga telah ditetapkan dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori sebagai pusat pengembangan Bawang Merah di Indonesia Bagian Timur.

Potensi

pengembangan

wilayah

Kabupaten

Enrekang

mencakup berbagai sektor, selain sektor pertanian, juga potensi disektor pertambangan, Energi dan Pariwisata cukup potensil. Dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Kawasan Agropolitan Belajen sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi, bahkan juga Kabupaten Enrekang termasuk daerah yang tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional Kapet Parepare yang diarahkan sebagai basis pengembangan Tanaman Hortikultura, Kopi dan Peternakan. Berdasarkan Arahan Dokumen RTRW Kabupaten Enrekang, maka

ada

beberapa

kawasan

Strategis

Daerah

yang

akan

dikembangka kedepan, antara lain sebagai berikut : 1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi a. Kawasan perkebunan dan holtikultura (kopi, Vanila, kakao dan Palawija); b. PKL Kabupaten Enrekang; c. Kawasan Cepat Tumbuh PKLp Kota Baraka; d. Kawasan Industri Maiwa (KIWA); e. Kawasan Perkotaan Penyangga PKLp Maiwa; dan f. Kota Penyangga PKLp Cakke; 2. Kawasan Strategis Sosial Budaya a. Desa Wisata “NO SMOKING VILLAGE (kawasan bebas merokok)” di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka;


II-8

b. Kawasan pekuburan batu (mandu) di Tontonan Kecamatan Anggeraja; c. Kawasan Goa Bubau di Pasui Kecamatan Buntu Batu; d. Desa Wisata Limbuang di Kecamatan Maiwa; e. Goa Nippon di Lura Kecamatan Anggeraja; f. Kuburan Tua Nenek Lintik di Baroko (perbatasan Enrekang-Toraja), makam Tandi Jalling Mandante; g. Lo’ko Malillin di Pana Kecamatan Alla; dan h. Kawasan pendidikan di Maiwa. 3. Kawasan Strategis Kepentingan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi, terdiri atas: a. Kawasan potensi tambang batu bara di Kecamatan Enrekang; b. Kawasan PLTA di Desa Lebani Kecamatan Bungin dan di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang; dan c. Kawasan penambangan minyak Blok Enrekang di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang; 4. Kawasan Strategis Kabupaten kepentingan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas: a. Kawasan DAS Saddang, DAS Bila, DAS Mata Alio dan DAS Malua; b. Kawasan, mata air Bongso di Pasui Kecamatan Buntu Batu, kawasan mata air Mata Allo di Kalosi Kecamatan Alla, dan kawasan mata air Malauwe di Kecamatan Enrekang; c. Kawasan Wisata Pemandian Lewaja di Kecamatan Enrekang; d. Kawasan wisata pemandian alam Kaluppang di Kecamatan Maiwa; e. Kawasan wisata alam terpadu Gunung Bambapuang dan Gunung Nona di Kecamatan Anggeraja; 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Bentuk-bentuk bencana yang sering terjadi di Kabupaten Enrekang adalah bencana tanah longsor, namun sesekali terjadi Banjir dan Angin Puting.

Beberapa kawasan rawan bencana di

Kabupaten Enrekang sebagai berikut : 1. Kawasan rawan bencana alam zona patahan di Kecamatan Bungin, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Alla dan Kecamatan Malua


II-9

2. Kawasan rawan longsor di Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Enrekang; dan 3. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Cendana dan Kecamatan Enrekang. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor merupakan bagian dari identifikasi dan interpretasi faktor-faktor geologi yang bekerja pada suatu daerah. Pada dasarnya ada dua faktor penyebab terjadinya tanah longsor antara lain: faktor pengontrol (internal) dan faktor pemicu (eksternal). Faktor pengontrol meliputi jenis litologi, hidrologi, soil/tanah, struktur geologi dan bentukan morfologi, sedangkan faktor pemicunya terdiri dari kondisi tata guna lahan, curah hujan dan aktivitas manusia. Kriteria kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsoran Bencana tanah longsor merupakan melimpahnya volume air yang berlebih umumnya dari air hujan yang tidak bisa diserap oleh lapisan tanah dan vegetasi di kawasan resapan air daerah (hulu) sehingga semakin lama air dapat mengikis tanah dan akhirnya terjadi longsor. Daerah-daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Enrekang meliputi daerahdaerah yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang, DAS Mata Allo, dan sekitar ruas-ruas Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten, serta beberapa titik lainnya. Banjir besar terjadi apabila air hujan cukup tinggi dan jatuh tersebar merata di seluruh daerah tangkapan air, kemudian berubah menjadi limpasan permukaan yang terkumpul secara cepat pada suatu titik keluaran (outlet). Faktor alami daerah tangkapan air merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan limpasan permukaan dari seluruh daerah tangkapapan air untuk bisa terkumpul secara bersama-sama di titik keluaran. Proses terjadinya angin puting beliung, biasanya terjadi pada musim pancaroba pada siang hari suhu udara panas, pengap, dan awan hitam mengumpul, akibat radiasi matahari di siang hari tumbuh awan secara vertikal, selanjutnya di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan yang tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-10

berjalan secara acak. 2.1.4

Aspek Demografi Penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2012 tercatat sebanyak 192.163 jiwa yang terdiri dari laki-laki 96.925 jiwa dan perempuan 95.538 jiwa. Penduduk tersebut tersebar diseluruh desa/kelurahan

dalam

wilayah

Kabupaten

Enrekang

dengan

kepadatan 107,6 jiwa/km2. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Alla yaitu sekitar 597,2 jiwa/km2 dan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Bungin sekitar 18,4 jiwa/km² Tabel 2.7. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 5 tahun Terakhir Kabupaten Enrekang

No

Kecamatan

Luas (Km2)

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk

23.415

58,8

1

Maiwa

392,87

2

Bungin

236,84

4.365

18,3

3

Enrekang

291,19

30.822

105,0

4

Cendana

91,01

8.720

133,3

5

Baraka

159,15

21.414

133,3

6

Buntu Batu

126,65

12.907

100,6

7

Anggeraja

125,34

24.120

190,6

8

Malua

40,36

7.742

191,0

9

Alla

43,66

20.902

590,2

10

Curio

178,51

15.045

82,9

11

Masalle

68,35

12.387

180,9

12

Baroko

J U M L A H

2012 2011 2010 2009 2008

41,08

10.324

250,7

1.786,01 1.786,01 1.786,01 1.786,01 1.786,01

192.163 190.248 190.576 188.070 185.727

107,6 106,5 106,7 105,3 104,0

Sumber : Enrekang Dalam Angka Tahun 2013

Gambar 2.11. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Enrekang Periode Tahun 2008 – 2012


II-11

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2012 terdapat di Kecamatan Enrekang ± 30.588 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Buungin, yang memiliki jumlah penduduk ± 4.365 jiwa. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum dibagi ke dalam nilai atas dasar harga berlaku dan nilai atas dasar harga konstan (harga konstan tahun 2000). Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut: 1. PDRB Harga Berlaku Di antara ke Sembilan sektor utama penopang PDRB di Kabupaten Enrekang adalah Sektor Pertanian yang memberi kontribusi sebesar 46 % terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang.

Namun ada kecenderungan penurunan kontribusi

Sektor Pertanian, terlihat pada tahun 2008 kontribusinnya sebesar 51% mengalami penurunan menjadi 46% pada Tahun 2012. Namun secara nominal sektor pertanian mengalami perkembangan dari

Rp.691.940.610.000

tahun

2008,

meningkat

menjadi

Rp.1.224.912.850.000, atau naik sebesar Rp.532.972.240 (77,03%) selama kurun waktu 4 Tahun. Sektor penopang PDRB Kabupaten Enrekang terbesar kedua setelah Sektor Pertanian adalah Sektor Jasa . merupakan

sektor

yang

mengalami

Sektor Jasa

kenaikan/perkembangan

terbesar. Berdasarkan Harga berlaku, sektor jasa pada tahun 2008 sebesar Rp. 331.458.550.000, telah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 774.304.180.000 pada tahun 2012, atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 442.845.630.000, atau naik 133,61% selama kurun waktu 4 Tahun. Nilai tambah sektor jasa ini sebagian besar berasal dari sub jasa pemerintahan umum khususnya sub administrasi pemerintahan. Sedangkan yang berasal dari jasa swasta masih relatif kecil. Untuk itu andil sub sektor swasta memungkinkan dapat ditingkatkan melalui peranan jasa

sosial/kemasyarakatan

disektor

pendidikan,

kesehatan,

hiburan dan rekreasi. RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-12

Adapun

6

perkembangan

Sektor yang

lainnya

statis

cenderung

selama

kurun

memperlihatkan waktu

4

tahun.

Gambaran perkembangan nilai PDRB Harga Berlaku di Kabupaten Enrekang, selengkapanya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Enrekang Tahun 2008–2012 (dalam Juta Rupiah)

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2013 2.

PDRB Harga Konstan Tahun 2000 Berdasarkan

PDRB

Harga

Konstan,

kontribusi

sektor

pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang masih didominasi oleh sektor Pertanian (48,59%) dan Sektor Jasa (18,66%). Kontribusi

pada

kecenderungan

kedua

sektor

tersebut

menurun,

terlihat

pada

Namun

mempelihatkan

tabel

2.9.

bahwa

kontribusi sektor pertanian dari 51,45% tahun 2008 menurun menjadi 48,59% tahun 2012.

Demikian pula Sektor Jasa dari

20,57% tahun 2008 menurun menjadi 18,66% tahun 2012. Sebaliknya, kecenderungan

6

sektor

meningkat.

lainnya Sektor

memperlihatkan

Konstruksi/Bangunan

memberikan peningkatan kontribusi yang terbesar yakni sekitar 2,14%, menyusul Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan meningkat 1,24%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran meningkat

0,83%,

Sektor

Pengangkutan

dan

Komunikasi

meningkat 0.3%, Sektor Pertambangan dan Penggalian 0,19%, Sektor Industri Pengolahan naik 0,04% dan Sektor Listrik, Gas


II-13

dan Air Bersih naik 0,02%.

Gambaran selengkapnya dapat

dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.9. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Enrekang Tahun 2008 – 2012 (dalam juta rupiah) NO

2008

Sektor

(Rp)

1 Pertanian

2009 %

(Rp)

345.499,82 51,45%

2010 %

355.290,51

49,62%

2011

(Rp)

%

2012

(Rp)

366.813,11 48,79%

%

(Rp)

391.197,29 48,68%

%

418.556,87

48,59%

Pertambangan & Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik,Gas & Air bersih

3.647,92

0,54%

5.095,86

0,71%

5.618,07

0,75%

6.016,91

0,75%

6.258,02

0,73%

29.747,88 3.947,53

4,43% 0,59%

30.840,50 4.058,00

4,31% 0,57%

32.039,60 4.367,77

4,26% 0,58%

36.257,45 4.851,06

4,51% 0,60%

38.543,29 5.217,63

4,47% 0,61%

5 Konstruksi

35.165,38

5,24%

49.608,03

6,93%

57.053,50

7,59%

60.653,38

7,55%

63.592,57

7,38%

67.826,90 10,10%

71.084,73

9,93%

75.163,09

10,00%

82.118,16 10,22%

94.105,01

10,93%

17.965,13

2,68%

18.908,90

2,64%

21.347,67

2,84%

23.557,88

2,93%

25.685,63

2,98%

29.596,40

4,41%

32.997,54

4,61%

38.032,17

5,06%

41.713,75

5,19%

48.645,58

5,65%

148.139,08

20,69%

160.735,00

18,66%

716.023,15

100%

861.339,60

100%

2

Perdagangan, Hotel & 6 Restoran Pengangkutan & 7 Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. 8 Perusahaan 9 Jasa-jasa PDRB

138.137,25 20,57% 671.534,21

100%

151.371,73 20,13% 751.806,71

157.325,57 19,58%

100%

803.691,45

100%

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2013 Besaran daya tumbuh yang diturunkan dari perubahan nilai PDRB Harga Konstan Tahun 2000 pada 2 (dua) titik waktu akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi. ekonomi

merupakan

salah

satu

indikator

Pertumbuhan ekonomi

yang

merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan, karena indikator ini dapat memberikan implikasi pada

kinerja

perekonomian makro. Pertumbuhan

ekonomi

juga

bisa

merefleksikan

perkembangan kegiatan perekonomian di suatu daerah. Semakin tinggi

pertumbuhan

ekonomi

suatu

daerah

menunjukkan

semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di daerah tersebut,

baik

itu

kegiatan

produksi,

konsumsi,

kegiatan

investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang akhirnya akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Selama

periode

tahun

2007–

2012,

perekonomian

Kabupaten Enrekang relatif sama bila kita bandingkan dengan perekonomian Sulawesi Selatan hanya tiaga tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan Sulawesi Selatan selalu lebih tinggi dari pertumbuhan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 2007, ekonomi Kabupaten Enrekang tumbuh sekitar 6,34 persen, sedangkan pada level Propinsi hanya tumbuh sekitar 5,11 persen, dan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai Kabupaten Enrekang adalah sekitar 6,49 persen, sedangkan untuk level Propinsi Sulawesi Selatan tumbuh sekitar RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-14

7,78 persen, dan pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Enrekang

adalah

sekitar

6,62

persen

dan

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 6,20 persen, pada tahun 2010 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang yang hanya tumbuh sekitar 5,00 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar 8,18 persen, kemudian pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang meningkat menjadi sekitar 6,90 persen sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sekitar

7,65

ekonomi

persen.Dan

Kabupaten

pada

Enrekang

tahun

2012,

kembali

pertumbuhan

meningkat

menjadi

sekitar 7,18 persen, demikian halnya dengan Propinsi Sulawesi Selatan yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8,37 persen. Selama

periode

tahun

2005

–

2011

terlihat

bahwa

pertumbuhan riil setiap sektor ekonomi berfluktuasi, dengan rata – rata pertumbuhan tertinggi pada Sektor Bangunan yaitu sekitar 16,73 persen pertahun selama periode tersebut, dan rata – rata pertumbuhan terendah pada Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dengan pertumbuhan rata – rata sekitar 4,00 persen selama periode tersebut. Berikut akan diuraikan pertumbuhan riil masing – masing sektor ekonomi. Pada Tabel berikut menyajikan

pertumbuhan

riil

setiap

sektor

ekonomi

di

Kabupaten Enrekang selama periode tahun 2007 – 2012 Tabel 2.10 Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2007–2012 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (dalam satuan persen) Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha

2012

Rata Rata

(7)

(8)

6,99

5,01

4,01

13,8 8

13,1 6

6,30

4,98

11,0 7

7,56

5,59

4,85

14,7 9 7,34

200 7

200 8

200 9

201 0

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pertanian

3,9 0

6,47

2,83 3,24

6,65

Pertambangan dan Penggalian

15, 73

6,52

39,6 10,2 9 5

7,10

Industri Pengolahan

0,7 9

2,05

3,67 3,89

Listrik, Gas & Air Bersih

1,5 0

2,99

2,80 7,63

Konstruksi & Bangunan

17, 44

4,03

Perdagangan, Hotel

3,4

6,21

(1)

41,0 15,0 7 1 4,80 5,74

6,31 9,25

14,6


II-15

Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha

200 7

200 8

200 9

201 0

2011

(1) & Restoran

(2) 2

(3)

(4)

(5)

(6)

Angkutan & Komunikasi

10, 43

6,80

5,25

12,9 0

10,3 5

Bank dan Lembaga Keuangan

5,4 0

15,4 4

11,4 15,1 9 2

9,68

Jasa-jasa

6,3 0

6,63

7,24 2,18

3,93

2012

Rata Rata

(7) 0 9,03

(8) 9,13

16,6 9

12,3 0

2,17

4,74

7,18 Pertumbuhan 5,1 6,6 5,0 6,49 6,90 Ekonomi 1 2 0 Sumber : Buku PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2013

6,23

Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Enrekang Tahun 2007 – 2012 (dalam satuan persen) 25

20

17,76 14,29

16,34

15

5,90 3,78

5

19,03

16,98

6,49

5,11

6,62

5,00

3,90

2,83

0

2005

2006

2007

6,90 6,65

6,47 2004

19,27

13,99

10

5,34

19,82

18,97

2008

2009

7,18 6,99

3,24 2010

2011

2012

Laju Perkembangan Ekonomi Harga Berlaku (%) Laju Pertumbuhan Ekonomi Harga Konstan (%) Pertumbuhan Sektor Pertanian

Tabel 2.11 Struktur Perekonomian Pembentuk PDRB Berdasar Kelompok Sektor Ekonomi di Kabupaten Enrekang atas dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2012 (Rp juta dan persen) Sektor Ekonomi (1)

2008

2009

2010

2011

2012

(2) 691.940, 61 (51%)

(3) 741.380, 20 (46%)

(4) 909.612, 49 (47%)

(5) 1.085.45 1,92 (47%)

(6) 1.224.91 2,85 (46%)

Pertanian

691.940,6 1

741.380, 20

909.612,4 9

1.085.451 ,92

1.224.912 ,85

Sekunder

112.302,

152.794,

175.436,

205.876,

239.661,

Primer


II-16

Sektor Ekonomi (1)

2008

2009

2010

2011

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

07

45

28

43

84

Pertambang an dan Penggalian

6.918,18

10.991,8 2

12.555,4

14.260,58

15.740,66

Industri Pengolaha n

38.151,4

41.088,0 5

42.903,87

59.817,60

74.480,36

Listrik, Gas dan Air Bersih

6.943,02

7.400,55

8.563,59

10.186,26

12.465,6

Konstruksi dan Bangunan

60.289,47

93.314,0 3

111.413,4 2

121.611,9 9

136.975,2 2

542.968, 85

720.040, 56

836.360, 08

1.000.36 2,19

1.196.23 4,32

Perdaganga n, Ho-tel dan Restoran

127.410,4 9

138.937, 91

170.839,3 8

201.709,3 2

247.537,8 4

Angkutan dan Komunikasi

32.484,47

35.181,0 5

43.609,34

52.554,99

62.937,7

Keuangan, Persewa-an dan js. Pershn

51.615,34

63.438,6 2

77.765,9

89.261,97

111.454,6

Jasa-jasa

331.458,5 5

482.482, 98

544.145,4 6

656.835,9 1

774.304,1 8

1.347.21 1.614.21 1.921.40 2.291.69 1,53 5,21 8,85 0,54 Sumber : Buku PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2013

2.660.80 9,01

Tersier

Total

PDRB kelompok sektor sekunder yang diusung oleh sektorsektor Industri Pengolahan, Listrik dan Air, serta Bangunan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp. 112.302,07

juta,

dan

terus

bertambah

hingga

menjadi

Rp.

239.661,84 juta pada tahun 2012. 2.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita PDRB per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering dipergunakan dalam mengukur atau menilai tingkat kemakmuran/kesejah-teraan masyarakat dalam suatu daerah. Nilai ini diperoleh dengan membagi jumlah total PDRB dalam satu waktu tertentu dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan. Meski RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-17

nilai yang diperoleh belum tentu mencerminkan nilai yang benarbenar diperoleh masyarakat, setidaknya bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat. Sementara yang dimaksud pendapatan, adalah Nilai Tambah Bruto/ NTB (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai

tambah

bruto

merupakan

bagian

dari

nilai

produksi.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.12 PDRB Perkapita Kabupaten Enrekang Tahun 2005 – 2009 Tahu n

Jumlah Pendud uk

Pertumbu hn Penduduk (%)

PDRB per Kapita Atas dasar Harga Berlaku (Rp)

Pertumbu hn PDRB per kapita ADHB (%)

PDRB per Kapita Atas dasar Harga Konstan (Rp)

188.07 7.160.000 3.570.000 0 190.57 2009 1,33 8.470.000 18,30 3.760.000 5 191.17 2010 0,32 10.050.000 18,65 3.930.000 5 192.16 2011 0,52 11.930.000 18,71 4.180.000 3 193.68 2012 0,79 13.740.000 15,17 4.450.000 3 Sumber : Buku PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2013

Pertumbu hn PDRB per kapita ADHK (%)

2008

5,32 4,52 6,36 6,46

Perkembangan peningkatan pendapatan per kapita setidaknya mencerminkan

tingkat

kesejahteraan

ekonomi

masyarakat

Kabupaten Enrekang yang semakin membaik selama kurun waktu lima tahun terakhir. Apabila kita melihat PDRB perkapita menurut harga konstan meningkat sebesar Rp. 190.000 (5,32%) dari Rp. 3.570.000 pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 4.450.000 pada tahun

2012.

Pertumbuhan

rata

-

rata

dari

PDRB

perkapita

Kabupaten Enrekang ini sebesar 5,67% per tahun. Perolehan pertumbuhan pendapatan perkapita (berdasarkan harga konstan) tertinggi dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,46%. dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0.79%. Tingkat Pertumbuhan penduduk pada tahun 2012 ini lebih rendah apabila dibandingkan

tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun

2009 yaitu sebesar 1,33%. Tingkat rata-rata kesejahteraan penduduk Kabupaten Enrekang cukup tinggi, dengan PDRB perkapita sekitar 1,15 Juta Rupiah perbulan pada tahun 2012, atau tumbuh sebesar RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-18

15,17% dari tahun 2011 yang sudah mencapai 994 Ribu Rupiah per bulan namun secara riil (berdasarkan harga konstan), perolehan pendapatan

perkapita

Kabupaten

tersebut sebesar Rp. 4.450.000

Enrekang

pada

tahun

2012

dengan jumlah penduduk 193.683

jiwa menurut harga konstan yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 270.000 (tumbuh sebesar 6,46%). Tingkat pertumbuhan per kapita rata - ratanya sebesar 5,67% per tahun menurut harga konstan. Pendapatan tersebut merupakan nilai tambah bruto yang berupa upah/gaji, laba, sewa tanah, bunga uang, penyusutan, dan pajak tak langsung netto. Perkiraan PDRB perkapita Tahun 2013 atas dasar Harga Konstan adalah sebesar Rp 4.702.000. 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator sosial, yang mencakup: (i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (ii) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); (iii) Kemiskinan; dan (iv) Rasio Penduduk yang Bekerja. Gambaran rincian terhadap fokus kesejahteraan sosial di Kabupaten Enrekang secara umum adalah sebagai berikut: 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berbagai

program

pembangunan

pembangunan

manusia

yang

khususnya

dilaksanakan

dalam

Pemerintah

Kabupaten Enrekang selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup

baik,

salah

satunya

diukur

dari

indikator

Indek

Pembangunan Manusia (IPM). Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, pencapaian angka IPM Kabupaten Enrekang relatif terus membaik. Pencapaian terakhir di tahun 2009 meningkat hingga 0,28 poin dibanding angka tahun 2008. Seluruh komponen IPM mengalami kenaikan, kecuali pada rata-rata lama sekolah yang masih

stagnan

di

level

8,3

Tahun.

Secara

lebih

lengkap

pencapaian IPM Kabupaten Enrekang periode 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


II-19

Tabel 2.13 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Enrekang Tahun 2007-2011 Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Indeks Pembangunan Manusia [%]

73,32

73,76

74,20

74,55

74,84

75,30

Angka Harapan Hidup [Tahun]

74,30

74,33

74,70

74,99

75,19

75,39

Angka Melek Huruf [%]

89,80

89,80

90,44

90,49

91,26

Rata-rata lama sekolah [Tahun]

8,10

8,10

8,30

8,32

8,34

(e0)

90,40

8,30

Pengeluaran Perkapita Riil 619,40 624,50 624,70 626,63 628.530 630.590 Disesuaikan [Rp. 000] Sumber: BPS Kabupaten Enrekang Ini semua mencerminkan

derajat

kualitas

hidup/kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang kian membaik. Dengan demikian tujuan utama dari pembangunan daerah yakni menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi penduduknya

untuk

menikmati

umur

panjang,

sehat

dan

menjalankan kehidupan yang produktif di Kabupaten Enrekang semakin kondusif dan telah berjalan dalam jalur yang benar (on the right track). Meski demikian, tetap harus diupayakan adanya akselerasi

peningkatan

angka

IPM

secara

signifikan

yang

memerlukan optimalisasi, penajaman, dan sinergitas sasaran pembangunan manusia. Dalam konteks ini, premis penting yang dikembangkan adalah mengutamakan manusia sebagai pusat perhatian (bukan sebagai alat atau instrument) dan memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia secara keseluruhan (tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan atas aspek ekonomi semata). Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan,

peringkat IPM Kabupaten Enrekang berhasil

menduduki peringkat 4 (Empat) se-Sulawesi Selatan pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 ini. Apabila dibandingkan dengan wilayah Kabupaten (Non Kota), sampai dengan tahun RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-20

2010, angka IPM di Kabupaten Enrekang berada pada peringkat teratas. Peringkat IPM Kabupaten Enrekang dalam skala nasional pada tahun 2011 berada pada peringkat ke 19 dari 398 Kabupaten di Indonesia. Untuk meningkatkan peringkat menuju lebih baik, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyempurnakan pelaksanaan program kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang sudah berjalan secara baik selama ini. Disamping itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan kerjasama yang baik

dari

pemerintah,

masyarakat

untuk

stakeholder

dan

seluruh

mensukseskan

komponen

program-program

pembangunan. 2.2.2.2. Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu fokus utama dalam MDGs. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 2006-2011 mengalami penurunan sebanyak 54,97% dari 50.961 jiwa tahun 2006 menjadi 22.947 jiwa tahun 2011 (data TNP2K), atau dari tingkat kemiskinan 27,7 % tahun 2006 menjadi 14,44 % atau 28.200 jiwa tahun 2012.

Gambar 2.3. Grafik Angka Kemiskinan Daerah Kab. Enrekang Perkembangan capaian target tingkat kemiskinan daerah Kabupaten Enrekang memperlihatkan trend menurun rata-rata diatas 3 % pertahun sejak tahun 2006 sampai 2011 sebagaimana pada gambar 2.5.

Grafik penurunan mengikuti kecenderungan

penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan, dan nasional.

Artinya bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan


II-21

daerah kabupaten Enrekang telah memberi kontribusi dan relevan dengan penurunan tingkat kemiskinan provinsi dan nasional.

Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan Enrekang, SulSel dan Nasional 2.2.2.3. Ketenagakerjaan Data statistik tenaga kerja tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Enrekang sebanyak 82.075 orang dan yang bekerja 76.608 orang, sementara masih terdapat penganggur murni yang mencari pekerjaan sebanyak 5.467 orang atau sebesar 6,66%, yang mengalami peningkatan sebesar 2,54% jika dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 4,12%. Walaupun demikian, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Enrekang masih relatif lebih kecil dibanding Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 10,49%.

Gambar. Grafik Prosentase Penduduk Bekerja di Pertanian dan Tingkat Pengangguran Terbuka


II-22

Grafik

diatas

memperlihatkan

adanya

kecenderungan

penurunan prosentase penduduk yang bekerja disektor pertanian, dari 83,73% tahun 2003 menurun manjadi 69,42 % tahun 2011. Sedangkan

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

fluktuatif

dan

cenderung meningkat. Pada sisi lain, Angka Beban Ketergantungan Angkatan Kerja di Kabupaten Enrekang relatif masih cukup tinggi yakni pada tahun 2011 berada pada angka 66,57 %, 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator

kinerja

penyelenggaraan

urusan

wajib

pemerintahan daerah (ada 26 urusan wajib), yaitu bidang urusan: (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pekerjaan umum, (iv) perumahan, (v) penataan ruang, (vi) perencanaan pembangunan, (vii) perhubungan, (viii) lingkungan hidup, (ix) pertanahan, (x) kependudukan dan catatan sipil, (xi) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (xii) keluarga

berencana

dan

keluarga

sejahtera,

(xiii)

sosial,

(xiv)

ketenagakerjaan, (xv) koperasi dan usaha kecil menengah, (xvi) penanaman modal, (xvii) kebudayaan, (xviii) kepemudaan dan olah raga, (xix) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, (xx) otonomi daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan

daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, (xxi) ketahanan pangan, (xxii) pemberdayaan masyarakat dan desa, (xxiii) statistik, (xxiv)

kearsipan,

(xxv)

komunikasi

dan

informatika,

dan

(xxvi)

perpustakaan. Gambaran masing-masing penjelasan urusan pelayanan wajib tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Pendidikan Dalam kerangka upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemajuan dan daya saing, perekonomian daerah, menanggulangi

masalah

pengangguran

serta

pemanfaatan

sumberdaya alam secara bijaksana dan peningkatan produktifitas kerja, secara berkesinambungan Pemerintah Kabupaten Enrekang telah, sedang dan akan terus-menerus menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang diperlukan. Sebagai “Kabupaten Pendidikan” tidaklah berlebihan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-23

apabila di Kabupaten Enrekang banyak dibangun berbagai fasilitas pendidikan baik yang formal maupun non formal sejak dari jenjang pendidikan TK, tingkat dasar (SD), tingkat pertama (SLTP), tingkat atas (SMU dan SMK), SLB, hingga Perguruan Tinggi (Politani) yang saat ini beralih ke Akademi Komunitas. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Enrekang selengkapnya dapat dilihat pada paparan tabel berikut: Tabel 2.14 Jumlah Sekolah, Ruang Kelas, dan Rombongan Belajar (Rombel) Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013 JENJANG

URAIAN

(1) Taman Kanakkanak

(2) Jumlah Sekolah Jumlah Ruang Kelas · Rusak Berat · Rusak Ringa n · Baik Jumlah Rombel Jumlah Sekolah Jumlah Ruang Kelas · Rusak Berat · Rusak Ringa n · Baik Jumlah Rombel Jumlah Sekolah Jumlah Ruang Kelas · Rusak Berat

Sekolah Dasar

Madrasah Ibtidaiyah

2009 2010

2011 2012 2013

(3) -

(4) 123

(5) 123

(6) 164

(7) 165

-

210

226

266

816

-

30

34

31

60

-

22

25

17

22

-

144 210

143 253

171 320

164 311

-

213

213

214

214

-

1444

1482

1647

1498

-

129

148

154

136

-

273

372

360

381

-

1042 1444

962 1479

1133 1472

981 1438

-

21

21

21

21

-

118

132

137

123

-

21

18

21

24


II-24

JENJANG

URAIAN ·

Rusak Ringa n · Baik Jumlah Rombel Sekolah Jumlah Menengah Sekolah Pertama Jumlah Ruang Kelas · Rusak Berat · Rusak Ringa n · Baik Jumlah Rombel Madrasah Jumlah Tsanawiyah Sekolah Jumlah Ruang Kelas · Rusak Berat · Rusak Ringa n · Baik Jumlah Rombel Sekolah Jumlah Menengah Sekolah Atas Jumlah Ruang Kelas · Rusak Berat · Rusak Ringa n · Baik Jumlah Rombel

2009 2010

2011 2012 2013

-

25

23

27

29

-

72 118

91 145

89 135

70 139

-

34

34

36

43

-

359

372

416

445

-

45

25

41

37

-

70

87

72

63

-

244 352

239 376

277 360

310 382

-

20

20

20

23

-

77

80

143

160

-

7

9

18

17

-

17

10

26

34

-

53 108

61 106

99 129

103 140

15

15

15

15

16

-

169

169

169

207

-

9

13

19

23

-

24

15

26

48

-

147 173

141 176

171 198

142 217


II-25

JENJANG

URAIAN

Sekolah Menengah Kejuruan

Jumlah Sekolah Jumlah Ruang Kelas · Rusak Berat · Rusak Ringa n · Baik Jumlah Rombel Jumlah Sekolah Jumlah Ruang Kelas · Rusak Berat · Rusak Ringa n · Baik Jumlah Rombel

Madrasah Aliyah

2009 2010

2011 2012 2013

7

7

7

7

7

-

80

80

94

98

-

-

3

3

-

-

3

3

55

10

-

77 80

74 66

86 101

88 116

10

10

10

10

10

-

52

52

52

54

-

-

1

2

-

-

9

9

9

9

-

34 51

42 49

37 58

43 59

Sumber: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Ka. Enrekang Di

samping

sarana

prasarana

fisik,

ketersediaan

dan

kapasitas guru turut menentukan derajat kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kualifikasi guru dipersyaratkan minimal S1/D4. Selanjutnya pada pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki

kualitas

pembelajaran,

akademik

sehat

jasmani

dan

kompetensi

dan

rohani

sebagai serta

agen

memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Komposisi guru di Kabupaten Enrekang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:


II-26

Tabel 2.15 Jumlah Guru dan Pendidikan Guru Kabupaten Enrekang Tahun 2010-2012 NO. URAIAN

2010

2011

2012

(5)

(6)

(7)

Guru TK

304

314

395

Lulusan S1/S2

36

37

68

Jumlah

340

351

463

Guru SD

2214

2264

2282

Lulusan S1/S2

762

879

1251

Guru MI

231

264

276

Lulusan S1/S2

127

148

218

Jumlah

3334

3555

4027

Guru SMP

777

813

838

Lulusan S1/S2

662

732

778

Guru MTs

359

395

427

Lulusan S1/S2

344

376

408

Jumlah

2142

2316

2451

Guru SMA

482

493

508

Lulusan S1/S2

475

485

502

Guru MA

205

200

198

Lulusan S1/S2

194

192

190

Guru SMK

198

238

263

Lulusan S1/S2

192

233

257

Jumlah

1746

1841

1918

(1) 01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

(2)

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Enrekang Dari ketersediaan sarana prasarana fisik beserta jumlah guru yang

ada

tersebut,

selanjutnya

dapat

diketahui

rasio-rasio

pendidikan di Kabupaten Enrekang sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:


II-27

Tabel 2.16 Rasio-rasio Pendidikan Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013 NO .

URAIAN

(1)

(2)

1.

2.

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Rasio Siswa per Sekolah SD

-

MI SMP

-

MTS

-

132.2 7 97.86 274.4 4 123.1 5

SMA

-

MA SMK

-

141.0 1 11.95 280.0 3 102.4 5 413.4 7 115.5

110.9 366.1 4

131.5 8 101.1 262.6 7 134.5 5 400.5 3 117.8 411.2 9

128.3 2 102 230.6 7 131.6 5 378.7 5 118.7 442.1 4

13.57 1.09 12.25 5.71

12.44 7.78 11.48 6.24

12.34 7.69 11.28 6.30

12.19 7.65 11.88 6.96

11,49

11,82

11,83

11,84

5,84

5,55

5,95

6,09

10,81

10,77

10,95

10,78

Rasio Siswa per Guru SD MI SMP MTS SMA MA SMK

15,7 1 3,27 14,1 1

353

388.4

3.

Rasio Siswa Per Kelas SD 20.80 1905 19.13 19.09 MI 2.13 14.18 15.73 15.41 SMP 27.05 28.82 26.27 25.97 MTS 18.97 23.24 20.86 21.63 SMA 35.85 33.1 30.34 27.93 MA 14.44 16.8 11.66 20.12 SMK 48.45 52.31 49.64 26.68 4. Rasio Kelas per Ruang Kelas SD 1 0.99 0.89 0.98 MI 1 1.1 0.99 1.13 SMP 0.98 1.01 0.87 0.86 MTS 1.4 1.33 0.9 0.88 SMA 1.02 1.04 1.17 1.05 MA 1 0.83 1.08 1.18 SMK 0.98 0.94 1.12 1.09 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Enrekang


II-28

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Kegunaan APM adalah untuk menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Data APK dan APM Kabupaten Enrekang selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2013 Uraian (1)

2013

200 8

200 9

201 0

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

103, 58 -

111, 72

111, 73

111, 49

103, 25

103,2 5

92,7 3

96,9 4

96,3 9

97,1 3

89,37

100, 15 -

100, 32

100, 55

120, 24

99,2 5

99,25

73,1 2

77,0 2

79,1 1

87,8 3

71,61

83.3 4

84.7 4

88.5 7

110. 08

88.02

54,1 9

55,0 4

71,0 5

77,8 8

57,17

2011 2012

SD/MI 1. APK 2. APM SMP/MTs 1. APK 2. APM SMA, MA, SMK 1. APK

78 -

2. APM

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Enrekang Secara umum, baik APK maupun APM pada setiap jenjang pendidikan

di

Kabupaten

Enrekang

mengalami

trend

yang

fluktuatif namun cenderung menurun. Ini berarti partisipasi dan daya

jangkau

pelayanan

pendidikan

telah

meluas

namun

cenderung menurun. Pada level pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP) dapat dikatakan belum tuntas, dengan melihat Angka Partisipasi Murni yang masih rendah yaitu berada panga angka 71,61% tahun 2013. Penurunan APM yang cukup signifikan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-29

pada jenjang SLTA dari 77,88% tahun 2012 menjadi 57,17 % tahun 2013.


II-30

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2012 SD/MI jumlah jumlah siswa usia NO Kecamatan penduduk 7-12 th usia 7-12 bersekolah th di SD/MI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kecamatan Maiwa Kecamatan Bungin Kecamatan Cendana Kecamatan Enrekang Kecamatan Anggeraja Kecamatan Malua Kecamatan Baraka Kecamatan Buntu Batu Kecamatan Alla

SMP/MTs

APK

jumlah siswa usia Jumlah 13-15 th penduduk bersekolah usia 13di 15 th SMP/MTs

APK

SMA/MA/SMK jumlah siswa usia jumlah 16-18 th penduduk bersekolah usia 16di 18th SMA/MA/ SMK

APK

3.480

3.495

99,57

1.808

1.558

116,05

956

1.639

58,33

755

654

115,44

282

290

97,24

163

305

53,44

1.234

1.302

94,78

486

579

83,94

238

610

39,02

4.340

4.601

94,33

2.422

2.050

118,15

2.527

2.156

117,21

3.654

3.602

101,44

1.263

1.606

78,64

1.562

1.500

104,13

1.359

1.155

117,66

383

515

74,37

278

906

30,68

3.358

3.198

105,00

1.759

1.425

123,44

1.553

1.689

91,95

2.243

1.929

116,28

570

860

66,28

191

542

35,24

2.989

3.123

95,71

1.811

1.392

130,10

3.382

1.464

231,01


II-31

10 11 12

Kecamatan Curio Kecamatan Masalle Kecamatan Baroko Jumlah

2.400

2.250

106,67

735

1.002

73,35

281

1.054

26,66

2.173

1.851

117,40

510

824

61,89

77

868

8,87

1.652

1.544

106,99

663

687

96,51

29.637

28.704

103,25

12.692

12.788

99,25

Belum terdapat SMA/MA/SMK 11.208

12.733

88,02

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang


II-32

Data pada tabel diatas memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup besar APK antar kecamatan utamanya pada jenjang pendidikan

Menengah.

Keadaan

ini

terjadi

akibat

adanya

kecenderungan siswa melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah menengah di kecamatan lain yang fasilitas pendidikannya lebih lengkap maupun pindah ke Kabupaten tetangga.

APK SLTP dan

APK SLTA cukup tinggi pada kecamatan Enrekang 117,21, Kecamatan Anggeraja 104,13 dan Tertinggi di kecamatan Alla 231,01%, dan yang terendah pada Kecamatan Masalle Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2013

No

Kabupaten/Ko ta/Kecamatan *)

1

Kecamatan Maiwa

2

Kecamatan Enrekang

3

Kecamatan Baraka

4

Kecamatan Anggeraja

5

Kecamatan Alla

6

Kecamatan Bungin

7

Kecamatan Cendana

8

Kecamatan Curio

9

Kecamatan Malua

SD/MI jumla jumla h h pendu murid duk usia usia 7-12 7-12 thn th

APS

SMP/MTs jumla jumla h h pendu murid duk APS usia usia 13-15 13-15 thn th

2.979, 3.495, 00 00

85,2 4

1.233, 00

1.558, 00

79,14

3.704, 4.601, 00 00

80,5 0

1.633, 00

2.050, 00

79,66

2.950, 3.198, 00 00

92,2 4

1.188, 00

1.425, 00

83,37

3.188, 3.602, 00 00

88,5 1

1.101, 00

1.606, 00

68,55

2.538, 3.123, 00 00

81,2 7

1.326, 00

1.392, 00

95,26

643,0 0

654,0 0

98,3 2

199,0 0

290,0 0

68,62

1.053, 1.302, 00 00

80,8 7

286,0 0

579,0 0

49,39

2.146, 2.250, 00 00

95,3 8

537,0 0

1.002, 00

53,59

1.182, 1.155, 00 00

102, 34

304,0 0

515,0 0

59,03


II-33

10


11

Kecamatan S Masalle

12

Kecamatan Baroko S

1.903, 1.929, 00 00

98,6 5

412,0 0

860,0 0

47,91

1.971, 1.851, 00 00

106, 48

416,0 0

824,0 0

50,48

1.397, 1.544, 00 00

90,4 8

523,0 0

687,0 0

76,13

u 25.65 28.70 89,3 9.158, 12.78 m Jumlah 71,61 2,00 4,00 7 00 8,00 b Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang

Tabel 2.20 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Enrekang NO

Uraian 1 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis 2 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas 3 Angka melek huruf

(n-5)

(n-4)

(n-3)

(n-2)

(n-1)**)

143,272 107,235 114,251 129,140 145,388

144,561 107,906 118,336 130,353 145,388 99.11

99.38

96.55

99.07

100,

Sumber: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Enrekang

Tabel 2.21 Angka Melek Huruf Tahun 2013 menurut Kecamatan Kabupaten Enrekang Jumlah penduduk Jumlah usia diatas 15 tahun penduduk usia NO Kecamatan yang bisa membaca 15 tahun dan menulis keatas 1 Kecamatan Maiwa 17,844 17,844

Angka melek huruf 100

2

Kecamatan Bungin

19,379

19,379

100

3

Kecamatan Cendana

16,317

16,317

100

4

Kecamatan Enrekang Kecamatan Anggeraja Kecamatan Malua

19,379

19,379

100

17,329

17,329

100

3,325

3,325

100

6,645

6,645

100

11,265

11,265

100

5,900

5,900

100

5 6 7 8 9

Kecamatan Baraka Kecamatan Buntu Batu Kecamatan Alla

10

Kecamatan Curio

9,835

9,835

100

11

Kecamatan Baroko

9,538

9,538

100

12

Kecamatan Masalle

8,632

8,632

100


II-34

Jumlah

145,388

145,388

-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang

2.

Kesehatan Gambaran kondisi pembangunan kesehatan yang dilakukan di sektor kesehatan di Kabupaten Enrekang pada 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.23 Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Enrekang (2008-20012) Jenis Sumber Daya

2008 (2)

2009 (3)

Tahun 2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

(1) Sarana Pelayanan Kesehatan : Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Umum 1 1 1 1 1 Rumah Sakit Ibu Anak Rumah Sakit 1 1 1 1 1 Bersalin Rumah Bersalin Balai Pengobatan Puskesmas/Rasio 13/6 13/6 13/6 13/6 13/6 Penduduk Puskesmas 71/37 79/41 68/35 70/36 67/34 Pembantu/Rasio Penduduk Poliklinik/Rasio 18/9 26/13 43/22 42/21 53/27 Penduduk Apotik 3 3 4 4 7 Toko Obat 10 12 13 15 15 Gudang Farmasi 1 1 1 1 1 Sumber Daya Manusia : Tenaga 41/4.587 37/5.151 38/5.007 46/4.177 44/4.402 Dokter/Rasio Penduduk Tenaga Medis/Rasio 272/691 278/686 349/545 401/479 367/528 Penduduk Tenaga Farmasi 24 32 35 34 Tenaga Gizi 22 25 26 27 Tenaga Teknis Medis 68 21 15 42 Tenaga Sanitasi 20 15 18 13 Tenaga Kesehatan 29 33 67 66 Masyarakat Sarana Peran Serta Masyarakat : RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-35

Jenis Sumber Daya

Tahun 2010 (4) 274/79

2011 (5) 274/71

2012 (6) 292/68

-

175 -

187 -

-

-

-

-

-

821 -

2008 2009 (1) (2) (3) Posyandu Balita / 263/80 266/68 Rasio Balita Posyandu Lansia Pangkalan Pramuka SBH Pos Kesehatan Pesantren Kader Kesehatan Pengobat Tradisional Pos Usaha Kesehatan Kerja Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang,

Tabel 2.24 Sasaran dan Hasil Pelayanan Kesehatan (2008-2012) Jenis Sumber Daya 2008 2009 (1) (2) (3) Pelayanan Kesehatan Bayi : Jumlah Lahir Hidup Jumlah Bayi 4098 Jumlah Bayi Mati 52 Jumlah 3306 kunjungan bayi Bayi BBLR 128 Bayi yang 4166 diimunisasi BCG Bayi yang 4165 diimunisasi DPT1+ HB1 Bayi yang 3834 diimunisasi DPT3 + HB3 Bayi yang diimunisasi Polio 3808 4 Bayi yang 4148 diimunisasi Campak Bayi yang diimunisasi 1 Hepatitis B Jumlah Bayi mendapat vit A Jumlah bayi mendapat Asi 1970 Ekskusif Jumlah bayi masyarakat

Tahun 2010 (4) -

2011 (5)

2012 (6)

3830

3541

4095 55

4512 53

2629 48

3568

2074

3921

120

155

173

4202

4216

3836

4245

4210

3908

4024

4015

4019

4044

3986

3932

4237

3978

3921

-

0

-

4376

2108

1318

1862

-

-

1850 -

-


II-36

Jenis Sumber Daya 2008 2009 (1) (2) (3) miskin mendapat MP Asi Pelayanan Kesehatan Balita : Jumlah Balita ( 18153 pendataan ) Jumlah Balita 15 Mati Jumlah balita 11779 ditimbang Jumlah balita naik berat 7234 badannya Jumlah balita 492 BGM Jumlah balita gizi 106 buruk Jumlah balita 14904 mendapat vit A Pelayanan Kesehatan Ibu : Jumlah Ibu Hamil 5021 Jumlah Ibu Hamil 0 Mati Jumlah Ibu Nifas 3 Mati Jumlah Ibu 1 Bersalin Mati Kunjungan Neonatus K1 4431 K4 3736 Ibu bersalin ditolong tenaga 3695 kesehatan Jumlah Ibu nifas mendapat 3552 pelayanan nifas Jumlah Ibu hamil 4380 mendapat tablet Fe Jumlah Ibu hamil mendapat tablet 3694 Fe 3 Jumlah Ibu Hamil resiko tinggi 752 komplikasi ditangani Jumlah Ibu Hamil resiko tinggi dirujuk Jumlah Ibu Nifas mendapat vit A Kasus Penyakit Menular :

Tahun 2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

19578

19715

62

134

12051

11930

12785

5900

7758

7871

1206

388

492

10

6

271

141229

15088

14636

4505

4109

4381

1

0

0

2

1

5

1

1

1

3681

2631

3213

4343 3780

4534 3632

3811 3709

3522

3768

3557

3629

3208

3581

4343

4534

3811

3780

3632

3709

1071

642

419

21554

-

-

-

-

1696

1355


II-37

Jenis Sumber Daya 2008 2009 (1) (2) (3) Pneumonia 2128 (Balita) TB Paru BTA (+) 109 120 HIV- AIDS 0 Infeksi Menular 0 Seksual (IMS) Malaria 207 DBD 8 19 Diare 10324 11341 Diare pada balita Kasus Penyakit Tidak Menular : Keganasan / kanker Diabetes Millitus Gangguan mental perilaku Angina Pektoris AMI Decompcordis Hipertensi Essensial Stroke Haemoragik Stroke Non Haemoragik PPOK Astma Bronkiale Glukoma Katarak Gangguan fungsi hati Gangguan fungsi ginjal Gangguan Prostat Psikosis Pelayanan Kesehatan : Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan dasar gigi dan mulut Jumlah murid SD 7753 diperiksa Jumlah murid SD mendapat 3787 perawatan gigi dan mulut Jumlah pekerja formal yang mendapat 5060 pelayanan kesehatan

Tahun 2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

250

1902

1902

110 0

93 2

140 3

0

0

0

234 94 10937 -

75 10 10056 -

90 5 8128 -

183

141

17

153

217

271

-

-

-

-

-

-

1287

3277

3771

9

19

43

-

-

-

7 210 -

33 438 -

28 210 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2530

2605

2981

5082

2981

2592

19501

16925

4084

1487


II-38

Jenis Sumber Daya 2008 (1) (2) Jumlah pra usila yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah usila yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah kunjungan rawat inap di puskesmas Jumlah kunjungan rawat inap di RS Jumlah kunjungan rawat jalan di puskesmas Jumlah kunjungan rawat jalan di Rumah Sakit Jumlah kunjungan gangguan jiwa Jumlah WUS mendapat imunisasi TT1 Jumlah WUS mendapat imunisasi TT2 Jumlah anak pra sekolah dideteksi tumbuh kembangnya Jumlah siswa SD diperiksa Jumlah siswa SPM/SMU diperiksa Jumlah PUS Peserta KB baru Peserta KB aktif Jumlah perserta KB MKJP Jumlah perserta KB non MKJP Jumlah keluarga sadar gizi Penyuluhan Kesehatan : Jumlah -

2009 (3)

Tahun 2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

11144

12302

2936

2952

8331

8736

3152

5282

6103

8879

8065

8123

6103

6655

5339

4990

170436

195943

225351

234737

47049

16311

13644

16874

474

435

649

1005

2757

3230

-

-

2161

2331

-

-

-

-

-

7753

-

4084

2981

15002

2995 46639 8427 16147

29072 11295 20444

31206 14306 21837

31200 14157 22449

3198

11791

4837

5619

7694

11319

17000

16830

2540

2340

-

-

2058

2615


II-39

Tahun Jenis Sumber Daya 2008 2009 2010 2011 2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6) penyuluhan kelompok Jumlah penyuluhan 262 massa Penyuluhan P3 Napza Pelayanan Kesehatan Lingkungan : Jumlah keluarga yang memiliki air 18920 31834 23171 42578 bersih Jumlah keluarga yang memiliki 16582 10778 6684 24437 jamban sehat Jumlah keluarga yang memiliki 13993 8132 2203 9426 tempat sampah sehat Jumlah keluarga yang memiliki 15872 8942 6515 18143 SPAL sehat Hotel sehat 7 9 20 9 Restorant sehat 52 35 84 53 Pasar sehat 4 7 11 19 Rumah sehat 11847 7639 21936 Pelayanan Farmasi : Jumlah resep obat 109.9383 175.201 128.723 147.104 generik di Rumah Sakit Jumlah item obat essensial Jumlah item obat 150 150 150 150 generik Jumlah obat narkotika dan 10.108 10.520 18.816 psikotropika Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit : Jml sample darah yang diperiksa 565 735 HIV- AIDS Jumplah sample darah yang positif 0 0 0 0 HIV – AIDS Jumlah Rumah/bangunan 314 bebas jentik Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang,

Pembangunan dibidang kesehatan selain dapat dilihat dari capaian kinerja juga dapat dilihat dari Derajat Kesehatan di suatu RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-40

daerah, adapun Derajat Kesehatan di Kabupaten Enrekang pada Lima tahun terakhir adalah sebagai berikut : Tabel 2.25 Indikator Derajat Kesehatan (2008-2012) Indikator Derajat Kesehatan

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 (2) (3) (4) (5) (6) 5 4 4 2 6

(1) 1 Angka Kematian: Angka Kematian Ibu Maternal 3 15 4 (MMR), Angka Kematian Balita/ AKABA 13.5 14.8 13.4 (CMR) Angka Kematian Bayi/ AKB (IMR). 2 Angka Kesakitan Penyakit Menular: 12 - Malaria 33 116 - DBD 497 572 497 - Diare 3 Usia Harapan Hidup (UHH) 4 Status Gizi Masyarakat : Balita naik berat badannya (N/D) 61.4 48.96 Balita BGM 4.2 8.51 Balita Gizi buruk 0.9 0.05 Bayi dengan Asi Eksklusif 48.07 45 Bayi dengan Berat Badan Lahir 3.2 2.93 Rendah (BBLR). 5 Jumlah Kasus Penyakit terbanyak: 19 94 - DBD 36 93 - Diabetus Militus (DM) 153 - Hipertensi Essensial 1287 - Stroke 9 - Keganasan/ Kanker 183 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang,

9

10

13.8

13.6

35 67 362 343 74.8 75.19 65 61.6 3.3 3.8 0.03 1.37 29.2 46.7 4

4.9

10 11 217 3277 19 141

5 19 271 3771 43 17

3. Pekerjaan Umum Prasarana transportasi Kabupaten Enrekang yang berupa jaringan jalan sepanjang 1.128,85 Km terdiri dari 1.095,73 Km jalan Kabupaten dan 33,12 Km merupakan jalan propinsi.

Konstruksi

jalan di Kabupaten Enrekang (Tahun 2012) sekitar 287,95 Km Hotmix, 330,56 Km Lapen/Beton, 325,26 Km

Pengerasan serta

185,08 Km Tanah. Kondisi panjang jalan di Kabupaten Enrekang (Tahun 2013) sekitar 390,83 Km atau 34,65 % dalam kondisi yang baik, sekitar 317,37 Km atau 28,14 % dalam kondisi Rusak Sedang, sekitar 270,86 Km atau 24,01 % dalam kondisi Rusak, sekitar 149,79 Km atau 13,28 % dalam kondisi Rusak Berat serta masih terdapat sekitar 185,08 Km atau 16,40 % kondisi jalan tanah. RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-41

Tabel 2.24 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang NO 1. 2. 3. 4. 5.

Kondisi Jalan Kondisi Baik Kondisi Rusak Sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat

2009 344,6 53 323,5 80 274,6 05 186,1 03

Panjang Jalan 2010 2011 374,6 392,7 53 88 323,8 321,4 50 64 274,6 267,0 05 61 156,0 147,5 13 39

(km) 2012 391,0 77 315,6 24 269,8 61 152,2 90

2013 390,8 27 317,3 74 270,8 61 149,7 90

Jalan secara keseluruhan 1.128, 1.128, 1.128, 1.128, 1.128, (nasional, provinsi, dan 852 852 852 852 852 kabupaten/kota) Sumber: Dinas PU Kab. Enrekang

Tabel 2.25 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan tahun 2013 Kabupaten Enrekang NO

Kecamatan

Kondisi Baik

Kondisi Sedang Rusak

Kecamatan 66,921 57,109 Enrekang Kecamatan 2 2,780 19,332 Cendana Kecamatan 3 83,905 68,953 Maiwa Kecamatan 4 67,057 33,255 Anggeraja Kecamatan 5 47,519 12,118 Alla Kecamatan 6 39,467 39,414 Baraka Kecamatan 7 15,591 17,644 Buntu Batu Kecamatan 8 5,900 5,950 Bungin Kecamatan 9 8,800 5,500 Malua Kecamatan 10 15,871 23,555 Curio Kecamatan 11 16,666 19,414 Masalle Kecamatan 12 20,350 15,130 Baroko Jumlah 390,827 317,374 Sumber: Dinas PU Kab. Enrekang 1

Kondisi Rusak Berat

Jalan secara keseluruhan

38,570

17,120

179,720

7,029

19,419

48,560

68,410

32,774

254,042

36,370

10,538

147,220

14,836

3,897

78,370

22,422

10,567

111,870

16,443

18,032

67,710

2,550

7,000

21,400

8,350

7,180

29,830

20,506

7,488

67,420

11,405

8,075

55,560

23,970

7,700

67,150

270,861 149,790

1.128,852

Kondisi Rusak


II-42

Tabel 2.26 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang N O 1. 2. 3. 4. 5.

NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jaringa n Irigasi Jaringan primer Jaringan Sekunde r Jaringan Tersier Luas lahan budidaya Rasio Sumber:

2009 287.088,7 7 20.410,62 81.626,72 8.840,72

Panjang Jaringan 2010 2011 2012 287.576,8 288.583,3 288.958,5 2 4 0

2013 290.934,5 0

20.441,24

20.475,99

20.510,80

20.510,80

81.830,36

82.002,20

82,043,20

82.043,20

8.840,72

8.840,72

44,02 44,10 Dinas PU Kab. Enrekang

44,23

8.854,86 44,21

8.854,86 44,44

Tabel 2.27 Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan tahun 2013Kabupaten Enrekang Panjang Jaringan Irigasi Total Luas Panjang lahan Kecamatan Rasio Jaringan Primer Sekunder Tersier budidaya Irigasi (2) (3) (4) (5) (6=3+4+5) (7) (8=6/7) Kecamatan 22.552,6 1.610,90 6.443,60 30.607,10 1.255,00 24,39 Enrekang Kecamatan 6.246,1 446,15 1.784,60 8.476,85 287,00 29,54 Cendana Kec. Maiwa 28.623,5 1.807,30 7.229,20 37.660,00 1.527,00 24,66 Kec. 5.403,3 385,95 1.543,80 7.333,05 260,00 28,20 Anggeraja Kec. Malua 31.154,2 2.225,30 8.901,20 42.280,70 607,50 69,60 Kec. 80.355,1 5.714,15 22.856,60 108.925,85 1.984,01 55,92 Baraka Kec. Buntu 27.615,7 1.965,05 7.860,20 37.440,95 583,14 64,21 Batu Kec. 17.148,6 1.224,90 4.899,60 23.273,10 687,00 33,88 Bungin Kec. Alla 5.414,5 386,75 1.547,00 7.348,25 170,00 43,23 Kec. 1.481,9 105,85 423,40 2.011,15 57,00 35,28 Masalle Kec. 2.521,4 180,10 720,40 3.421,90 65,54 52,21 Baroko Kec. Curio 62.417,6 4.458,40 17.833,60 84.709,60 1.407,68 60,18 Jumlah 290.934,50 20.510,80 82.043,20 393,488,50 8.854,86 44,44 Sumber: Dinas PU Kab. Enrekang


II-43

Tabel 2.28 Jumlah Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013

Tahun

2009 27 2010 128 2011 50 2012 85 2013 78 Sumber: Badan

4.

Biaya Kerugian Rehabilitasi/ Material (Rp) Tanggap Darurat (Rp) 37.030.858.365 3.341.000.000 1.104.037.698 7.305.110.000 1.201.839.545 6.122.700.000 991.199243 Penanggulangan Bencanan Daerah

Jumlah Laporan Kejadian Bencana

Perumahan Tabel 2.29 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang

NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1. Jumlah penduduk 5.408 6.234 6.982 6.911 yang mendapatkan 5.227 kk kk kk kk kk akses air minum 2. Jumlah penduduk 185.527 208.300 208.300 210.591 210.799 3. Persentase penduduk 22,24 20,68 25,89 28,42 32,22 berakses air minum Sumber: Dinas PU Kab. Enrekang Tabel 2.30 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Enrekang NO Kecamatan (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

(2) Kec. Enrekang Kec. Cendana Kec. Anggeraja Kec. Malua Kec. Baraka Kec. Buntu Batu Kec. Bungin Kec. Alla

(3)

Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum (4)

44.282

15.935

35,99

11.650

-

-

30.014

3.540

11,79

9.663

-

-

26.169

6.315

24,13

16.227

-

-

5.560

-

-

26.307

5.070

19,27

Jumlah Penduduk

Persentase (5=4/3)


II-44

9. Kec. Curio 17.900 Kec. 10. 15.655 Masalle Kec. 11. 12.775 Baroko 12. Ke. Maiwa 30.742 Jumlah 246.944 Sumber: Dinas PU Kab. Enrekang

-

-

-

-

-

-

3.695 34.555

12,02 13,99

Tabel 2.31 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang NO

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah rumah 1. tinggal berakses 20.342 12.098 8.570 36.847 47.731 sanitasi Jumlah rumah 2. 44.763 40.180 45.909 63.681 61.736 tinggal 3. Persentase 45,44 30,11 18,67 57.86 77,31 Sumber: Dinas PU Kab. Enrekang

No (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tabel 2.32 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Enrekang Jumlah rumah Jumlah rumah tinggal berakses Persentase Kecamatan tinggal sanitasi (2) (3) (4) (5=4/3) Ke. Enrekang 6.901 6.229 90,26 Kec. Cendana 12.129 1.906 15,71 Kec. Maiwa 7.726 3.841 49,72 Kec. Anggeraja 7.567 4.258 56,27 Kec. Malua 1.442 1.356 94,04 Kec. Baraka 3.941 5.922 150,26 Kec. Buntu Batu 3.843 1.830 47,62 Kec. Bungin 3.177 858 27,01 Kec. Alla 6.853 4.043 58,99 Kecc. Curio 2.463 2.871 116,57 Kec. Masalle 4.510 1.910 42,35 Kec. Baroko 3.130 1.823 58,24 Jumlah 63.681 36.847 57,86 Sumber: Dinas PU Kab. Enrekang


II-45

5.

Penataan Ruang Tabel 2.33 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang

No

Uraian 2009 Jumlah Bangunan ber1. 27 IMB 2. Jumlah Bangunan Rasio bangunan ber-IMB 3. (1:2) Sumber: Dinas PU Kab. Enrekang

2010

2011

2012

2013

169

238

289

265

-

89.256

89.962

89.962

-

0,0026

0,0032

0,0030

Tabel 2.34 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Enrekang No (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kecamatan

(2) (3) Kec. Enrekang 2.098 Kec. Cendana 626 Kec. Maiwa 1.611 Kec. Anggeraja 1.684 Kec. Malua 576 Kec. Baraka 1.509 Kec. Buntu Batu 954 Kec. Bungin 315 Kec. Alla 1.438 Kec. Curio 1.062 Kec. Masalle 890 Kec. Baroko 740 Jumlah 13.492 Sumber: Dinas PU Kab. Enrekang

6.

No

(1) 1 2 3

Jumlah Bangunan

Jumlah Bangunan ber-IMB (4) 109 7 24 52 6 22 3 4 26 2 4 6 265

Rasio bangunan ber-IMB (5=4/3) 0,015 0,0015 0,0062 0,063 0,039 0,0019 0,026 0,0063 0,019 0,0018 0,0022 0,013 0,1832

Perhubungan

Tabel 2.35. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Enrekang Jumlah penumpang Total Kecamatan Kereta Kapal Pesawa Jumlah Bis Api Laut t Udara Penumpang (7=3+4+5+6 (2) (3) (4) (5) (6) ) Kecamatan Maiwa 21249 21249 Kecamatan Bungin Kecamatan Cendana

10957

-

-

-

10957

11332

-

-

-

11332


II-46

Kecamatan Enrekang Kecamatan Anggeraja Kecamatan Malua

4

29239

-

-

-

29239

32857

-

-

-

32857

11537

-

-

-

11537


25554

-

-

-

25554

11253

-

-

-

11253

37183

-

-

-

37183

10

Kecamatan Curio

12594

-

-

-

12594

11

Kecamatan Baroko

12493

-

-

-

12493

12

Kecamatan Masalle

5 6 7 8 9

10759 22763 Jumlah 7 Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika

10759 227637

Tabel 2.36. Rasio Ijin Trayek Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang No

Uraian Izin Trayek perkotaan Izin Trayek perdesaan Jumlah Izin Trayek Jumlah penduduk Rasio Izin Trayek

1. 2. 3. 4. 5.

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

143

222

244

213

253

143

222

244

213

261

190493

191071

192163

193683

194513

0,00075068

0,001161872

0,001269755

0,001099735

0,00134181

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika

No

(1) 1 2 3 4 5

Tabel 2.37. Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Enrekang Jumlah Izin Jumlah Trayek Kecamatan Pendud Perkota Perdesa uk an an (2) Kecamatan Maiwa Kecamatan Bungin Kecamatan Cendana Kecamatan Enrekang Kecamatan Anggeraja

(3) 23668

(4) -

(5)

Total Jumla h Izin Traye k (6=4+ 5)

14

14

4467

-

7

7

8858

-

19

19

31139

-

9

9

24380

-

30

30

Rasio Izin Trayek

(7=6/3) 0,00059151 6 0,00156704 7 0,00061016 7 0,00101603 1 0,00138561 7


II-47

6 7 8 9

Kecamatan Malua Kecamatan Baraka Kecamatan Buntu Batu Kecamatan Alla

10 Kecamatan Curio Kecamatan 11 Baroko Kecamatan 12 Masalle

7871

-

21

21

0,00160538 2

21651

-

47

47

0,00192781

13081

-

16

16

21137

-

40

40

15231

-

18

18

10475

-

18

18

12555

-

22

22

Jumlah 194513 261 261 Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika

0,00203277 9 0,00189224 16 0,0011818 0,00143369 2 0,00210023 9 0,00134181 3


II-48

Tabel 2.38. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang No

Angkutan Umum

Jmlh

2009 Jmlh KIR

%

Jmlh

2010 Jmlh KIR

Mobil 162 162 100% 182 182 penumpang umum 2. Mobil bus 14 14 100% 19 19 3. Mobil barang 367 367 100% 377 377 Kereta 4. gandengan Kereta 5. tempelan Jumlah 543 543 578 578 Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika 1.

%

Jmlh

100%

216

100% 100%

2011 Jmlh KIR

%

Jmlh

204

100%

254

25 437

135 485

100% 100%

-

-

-

-

-

-

678

2012 Jmlh KIR

2013 Jmlh KIR

%

Jmlh

254

100%

257

241

100%

20 498

20 498

100% 100%

20 502

117 704

100% 100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

824

-

772

-

779

772

1062

%

-


II-49

7.

Lingkungan Hidup Tabel 2.39. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang

NO

Uraian 2009 Jumlah sampah yang 1. 16.389 ditangani (m3) Jumlah volume produksi 2. 31.195 sampah (m3) 3. Persentase 52,54 Sumber: KLH-KP Kab. Enrekang

2010

2011

2012

2013

17.485

19.083

19.840

22.995

32.608

33.550

34.178

38.618

53,62

56,89

58,05

59,54

Tabel 2.40. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Enrekang

NO

Kecamatan

Jumlah Jumlah sampah volume Persentase yang produksi ditangani sampah (3) (4) (5=4/3) 5.512 2.555 46,35

(1) 1

(2) Kecamatan Maiwa

2

Kecamatan Bungin

-

-

-

3

Kecamatan Cendana Kecamatan Enrekang Kecamatan Anggeraja Kecamatan Malua

-

-

-

13.177

13.140

9,72

6.278

2.555

24,77

-

-

-

3.869

2.555

66,03

-

-

-

9.782

2.190

22,39

4 5 6 7 8 9


10

Kecamatan Curio

-

-

-

11

Kecamatan Baroko

-

-

-

12

Kecamatan Masalle

-

-

-

Jumlah 38.610 22.995 Sumber: KLH-KP Kab. Enrekang

59,56

Tabel 2.41. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang No

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Jumlah TPS

360

366

362

391

434

2.

Jumlah Daya Tampung TPS

360

366

362

391

440,5

3.

Jumlah Penduduk

44.250

44.520

44.700

44.900

45.160


II-50

4.

Rasio Daya Tampung TPS 0.81 thd Jumlah penduduk Sumber: KLH-KP Kab. Enrekang

0.8

0.8

0.87

0.98

Tabel 2.42. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Enrekang TPS No

Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiwa)

Jumlah (unit)

Jumlah Rasio Daya Tampung (Ton) (5) (6=5/3) 8 0,11

(1) 1

(2) Kecamatan Maiwa

(3) 7.121

(4) 8

2

Kecamatan Bungin

-

-

-

-

3

Kecamatan Cendana Kecamatan Enrekang Kecamatan Anggeraja Kecamatan Malua

-

-

-

-

14,443

395

395

2,73

8.618

10

10

0,12

-

-

-

-

4.265

8

8

0,19

-

-

-

-

10.713

13

19.5

0.18

4 5 6 7 8 9


10

Kecamatan Curio

-

-

-

-

11

Kecamatan Baroko

-

-

-

-

12

Kecamatan Masalle

-

-

-

-

434

440.5

0.98

Jumlah 45.160 Sumber: KLH-KP Kab. Enrekang

Tabel 2.43. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang No

Uraian 2009 Luas Ruang Terbuka 1. 13 ha Hijau Luas wilayah ber 269,47 2. HPL/HGB ha Rasio Ruang Terbuka 3. 4,82% Hijau (1:2) Sumber: KLH-KP Kab. Enrekang

2010

2011

2012

2013

13 ha

13 ha

16 ha

16 ha

269,47 ha

269,47 ha

269,47 ha

269,47 ha

4,82%

4,82%

5,93%

5,93%


II-51

8.

Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel 2.44. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi/Kabupaten Enrekang Tahun 2013

No 1 2 3

Fertilitas/mortalitas Angka kelahiran kasar (CBR) Angka kematian kasar (CDR) Angka kematian bayi (IMR) Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Enrekang

Jumlah 3,58/1000 3,3/000 13,6/1000

Tabel 2.45. Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Kabupaten/Kota Enrekang Tahun 2009 s.d 2013 Kelompok 2009 2010 2011 2012 2013 Umur 0-4 2.268 3.951 9.544 9.433 8.723 5-9 11.340 12.624 14.860 14.184 13.701 10-14 12.251 12.996 14.978 14.335 14.816 15-19 10.123 10.697 12.882 12.140 12.726 20-24 7.186 7.693 9.824 10.779 11.115 25-29 8.024 8.467 10.953 10.886 11.041 30-34 8.364 9.353 10.987 10.967 11.290 35-39 7.514 7.494 9.958 9.462 9.633 40-44 6.980 7.499 9.956 8.562 8.694 45-49 4.985 5.292 6.772 6.631 6.314 50-54 4.079 4.303 5.779 5.555 4.969 55-59 3.122 3.256 5.667 4.416 3.723 60-64 2.617 2.712 3.915 3.823 3.089 65-69 2.150 2.280 3.911 3.151 2.465 70-74 1.841 2.104 3.543 3.095 2.153 75+ 1.912 1.741 3.128 3.040 2.701 Jumlah 94.756 102.462 136.657 130.459 127.153 Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Enrekang Tabel 2.46. Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Kabupaten/Kota Enrekang Tahun 2009 s.d 2013 Kelompok 2009 2010 2011 2012 2013 Umur 0-4 2.208 3.763 9.708 9.783 8.005 5-9 10.323 11.363 14.870 13.843 12.722 10-14 11.556 12.268 14.860 13.918 13.745 15-19 9.279 9.762 13.788 11.326 12.119 20-24 6.200 6.653 9.988 10.386 10.662 25-29 7.520 8.720 9.913 10.121 10.334 30-34 7.832 8.183 9.754 9.584 9.741 35-39 6.797 7.244 7.865 8.493 8.381 40-44 6.213 6.572 7.820 7.646 7.584 45-49 4.570 4.886 7.774 6.421 5.828 50-54 4.101 4.299 6.647 5.664 4.822 55-59 3.132 3.220 4.401 4.280 3.921 60-64 2.876 3.019 3.624 3.490 3.320 65-69 2.926 2.664 3.041 3.195 3.023 70-74 1.931 2.130 2.976 2.863 2.538 RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-52

Kelompok 2009 2010 2011 2012 2013 Umur 75+ 1.847 2.242 3.574 3.270 3.046 Jumlah 89.311 96.988 130.603 124.283 119.791 Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Enrekang

Tabel 2.47. Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2013 Kabupaten Enrekang Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

1. Maiwa 15.761 14.981 2. Cendana 5.859 5.791 Enrekang 22.635 21.647 Anggeraja 15.324 14.690 Alla 13.728 12.579 Malua 4.919 4.744 Baroko 6.645 6.130 Masalle 8.079 7.576 Curio 9.291 8.609 Baraka 13.526 12.643 Buntu Batu 8.430 7.797 Bungin 2.916 2.644 Jumlah Total 127.113 119.831 Sumber: Dinas Kependudukan &

Jumlah

Rasio Jenis kelamin 30.742 1.052 11.650 0.001 44.282 1.045 30.014 1.043 26.307 1.09 9.663 1.036 12.775 1.084 15.655 1.066 17.900 1.079 26.169 1.069 16.227 1.081 5.560 1.103 246.944 1.061 Catatan Sipil Kab. Enrekang

Tabel 2.48. Realisasi Pencetakan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil (2009-2013) Akta Akta Lahir Mati 2013 110.606 22.688 9.764 404 2012 87.142 20.177 12.464 206 2011 70.555 18.163 8.717 50 2010 54.237 17.212 10.938 30 2009 45.131 14.173 11.037 25 Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Tahun

KTP

KK

Akta Akta Kawin Cerai 1.710 373 1.954 168 1.734 37 1.500 33 1.123 17 Kab. Enrekang

9. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tabel 2.49. Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Enrekang Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kabupaten/Kota Maiwa Cendana Enrekang Anggeraja Alla Masalle Curio Baraka

Jumlah Penduduk Peserta KB PUS Peserta KB Tidak KB 3887 2590 1297 1547 1497 50 5244 3580 1664 3940 3050 890 3265 3059 206 1720 1182 538 2866 1917 949 3547 2879 668


II-53

9 Malua 1146 10 Buntu Batu 2.086 11 Baroko 1495 12 Bungin 685 Jumlah se-Kabupaten 31.428 Sumber: BKB-PP Kab. Enrekang

1159 1470 997 636 24.016

13 616 498 49 7.438

10. Ketenagakerjaan Tabel 2.50. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2012 Kabupaten Enrekang No 1

Uraian

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

-

-

-

3.869

36.851

40.72

751

2.106

753.106

54.62

38.957

93.577

-

-

-

a. Sekolah

282

340

622

b. Mengurus RT

424

20.151

444.151

6.894

3.934

10.828

7.6

24.425

32.025

-

-

-

98.63

94.59

193.22

ANGKATAN KERJA a. Bekerja b. Pengangguran Jumlah kerja (i)

2

penduduk

angkatan

BUKAN ANGKATAN KERJA

c. Lainnya Jumlah penduduk angkatan kerja (ii)

bukan

Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii) 3 4

TPAK (tingkat angkatan kerja)

partisipasi

TPT (tingkat pengangguran 1.37 5.41 terbuka) Sumber: Dinas Sosial & Ketenagakerjaan Kab. Enrekang

6.78

Tabel 2.51. Penduduk Angkatan Kerja kabupaten/kota Tahun 2013 Kabupaten Enrekang Golongan Umur (1) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Angkatan Kerja Bekerja Mencari Pekerjaan (2) (3) 10.296 11 6.921 408 10.598 1.484 13.202 160 11.5119 8 11.56 7.806 -

Jumlah (4=2+3) 10.307 7.329 12.082 13.362 19.5119 11.56 7.806 -


II-54

55-59 4.038 60-64 10.269 65+ Total 93.577 2.068 Sumber: Dinas Sosial & Ketenagakerjaan Kab. Enrekang

4.038 10.269 93.577

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tabel 2.52. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang No

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

88

88

106

47

47

1

Jumlah koperasi aktif

2

Jumlah koperasi

185

185

186

182

182

3

Persentase koperasi aktif

48%

48%

57%

26%

26%

Sumber: Koperindag Kab. Enrekang

Tabel 2.53. Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang No 1 2 3

2009 Uraian Jumlah seluruh UKM 2964 Jumlah BPR/LKM 10 Jumlah UKM non BPR/LKM 2954 Sumber: Koperindag Kab. Enrekang

2010 3008 10 2998

2011 2929 118 2811

2012 4529 1 4528

2013 4529 1 4528

Tabel 2.54. Perkembangan Jumlah Koperasi dan Anggotaanya Tahun 2009-2013 Tahun

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

185

185

186

182

182

6

6

6

8

8

Total Koperasi Jml

Koperasi

wanita Jenis Kelamin Jml Anggota Jml Pengurus

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

12271 5108 12279 5108 12267 5108 8492 1041 8492 1041 415

76

415

76

411

85

411

65

411

65

Sumber: Koperindag Kab. Enrekang


II-55

Tabel 2.55. Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013 Tahun

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

2

2

2

2

2

Jml Kelompok UMKM Jml Kelompok UMKM Wanita Jumlah Anggota

L

P

L

44

P 44

Total Anggota 44 44 Sumber: Koperindag Kab. Enrekang

L

P

L

P

50 50

L

P

50

70

50

70

11. Penanaman Modal Tabel 2.56. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang Tahun Uraian (1) (2) n-5 Jumlah Investor n-4 Jumlah Investor n-3 Jumlah Investor n-2 Jumlah Investor n-1 Jumlah Investor Sumber: KPTSP Kab. Enrekang

PMDN (3) 502

PMA (4) -

Total (5=3+4) 502

Tabel 2.57. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang Persetujuan Realisasi JumlahProyek Nilai Investasi JumlahProyek Nilai Investasi n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 502 15,134,650.00 502 15,134,650.00 Sumber: KPTSP Kab. Enrekang Tahun

12. Kepemudaan dan Olahraga Tabel 2.58. Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang NO 1.

Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013 Enrekang 97 99 100 100 100 Jumlah 97 99 100 100 100 Sumber: Dinas Pemuda Olah raga & Pariwisata Kab. Enrekang


II-56

Tabel 2.59. Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12

Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013 Enrekang 217 217 217 224 230 Cendana 83 83 83 83 83 Maiwa 212 212 222 222 224 Anggeraja 130 130 130 133 133 Alla 89 89 89 89 89 Baraka 144 144 147 147 149 Buntu Batu 128 128 128 128 129 Curio 133 133 133 133 134 Malua 54 54 54 54 54 Bungin 39 39 39 39 39 Masalle 80 80 80 80 82 Baroko 82 82 82 82 82 Jumlah 1391 1391 1404 1414 1428 Sumber: Dinas Pemuda Olah raga & Pariwisata Kab. Enrekang

13. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tabel 2.60. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang NO

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah polisi 1. 31 30 27 28 29 pamong praja 2. Jumlah penduduk 185527 190248 192163 193683 243691 Rasio jumlah polisi 3. pamong praja per 1.67 1.58 1.41 1.45 1.19 10.000 penduduk Sumber: Linmas & Pol-PP Kab. Enrekang Tabel 2.61. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang

NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1. Jumlah Linnmas 1040 1019 987 975 960 2. Jumlah penduduk 253.020 251.355 249.621 247.965 245.462 Rasio jumlah Linnmas 3. 41.13 40.53 39.54 39.32 39.11 per 10.000 penduduk Sumber: Linmas & Pol-PP Kab. Enrekang

Tabel 2.62. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Periode 2009 – 2014 Nama Partai

Jumlah Kursi

Hanura

3

PKS

1


II-57

Nama Partai

Jumlah Kursi

PAN

5

PPD

3

PPI

1

PPDI

2

GOLKAR

8

PPP

2

PBB

2

PATRIOT

1

DEMOKRAT

2

11 (SEBELAS) PARTAI

30 KURSI

Sumber: KPUD Kab. Enrekang

14. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tabel 2.63. Jumlah Pemilih dan Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Suaranya di Kabupaten Enrekang pada Pemilu Tahun 2008-2010

Pemilihan Umum

Pemilihan Gubernur 2013 Pemilihan

Legislatif

2009 Pemilihan

Presiden

2009 Pemilihan

Kepala

Daerah 2013

Jumlah Pemilih

Jumlah Pemilih yang Menggunakan

Hak %

Suaranya

134.186 102.922

76,70%

134.186 102.922

76,70

135.730 96.243

70,90

147.460 112.058

76%

Sumber: KPUD Kab. Enrekang


II-58

15. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabel 2.64. Kelompok Binaan LPM Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang 2009

2010

2011

2012

2013

RataRataJumlah Jumlah Jumla Jumlah Rata-rata Jumla Jumlah Rata-rata Jumla Jumlah Rata-rata NO Kecamatan Jumlah rata Jumlah rata Kelompok Kelompok h Kelompok Jumlah h Kelompok Jumlah h Kelompok Jumlah Jumlah LPM Jumlah LPM Binaan Binaan LPM Binaan LPM LPM Binaan LPM LPM Binaan LPM LPM LPM (8=7/6 (17=16/ (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (9) (10) (11=10/9) (12) (13) (14=13/12) (15) (16) ) 15) 71 21 0.29 71 21 0.29 71 21 0.29 71 21 0.29 71 21 0.29 1. Maiwa 2. Cendana 34 7 0.2 34 7 0.2 34 7 0.2 34 7 0.2 34 7 0.2 90 12 0.13 90 12 0.13 90 12 0.13 90 12 0.13 90 12 0.13 3. Enrekang 4 Anggeraja 36 12 0.33 36 12 0.33 36 12 0.33 36 12 0.33 36 12 0.33 27 5 0.18 27 5 0.18 27 5 0.18 27 5 0.18 27 5 0.18 5 Alla 6 Baroko 16 5 0.31 16 5 0.31 16 5 0.31 16 5 0.31 16 5 0.31 12 7 0.58 12 7 0.58 12 7 0.58 12 7 0.58 12 7 0.58 7 Masalle 8 Curio 22 11 0.5 22 11 0.5 22 11 0.5 22 11 0.5 22 11 0.5 17 7 0.41 17 7 0.41 17 7 0.41 17 7 0.41 17 7 0.41 9 Malua 10 Baraka 25 12 0.48 25 12 0.48 25 12 0.48 25 12 0.48 25 12 0.48 Buntu 22 7 0.31 22 7 0.31 22 7 0.31 22 7 0.31 22 7 0.31 11 Batu 15 6 0.4 15 6 0.4 15 6 0.4 15 6 0.4 15 6 0.4 12 Bungin Jumlah 387 112 4.12 387 112 4.12 387 112 4.12 387 112 4.12 387 112 4.12 seKab/Kota Sumber: Bapemdes Kab. Enrekang


II-59

Tabel 2.65. Kelompok Binaan PKK Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang 2009

2010

2011

2012

2013

RataN Kecamat Jumla Jumlah RataJumlah J Jumlah Rata-rata Jumlah Rata-rata Jumlah Rata-rata rata Jumlah rata Jumlah Jumlah Jumlah O an h Kelompok Kelompok Kelompok Jumlah Kelompok Jumlah Kelompok Jumlah Jumlah PKK Jumlah PKK PKK PKK PKK Binaan Binaan Binaan PKK Binaan PKK Binaan PKK PKK PKK (17=16/1 (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) (9) (10) (11=10/9) (12) (13) (14=13/12) (15) (16) 5) 22 394 17.91 22 394 17.91 22 394 17.91 22 394 17.91 22 394 17.91 1. Maiwa 2. Cendana 6 85 14.17 6 85 14.17 6 85 14.17 6 85 14.17 6 85 14.17 Enrekan 18 347 19.28 18 347 19.28 18 347 19.28 18 347 19.28 18 347 19.28 3. g Anggeraj 15 330 22 15 330 22 15 330 22 15 330 22 15 330 22 4 a 8 253 31.63 8 253 31.63 8 253 31.63 8 253 31.63 8 253 31.63 5 Alla 6 Baroko 5 127 25.4 5 127 25.4 5 127 25.4 5 127 25.4 5 127 25.4 6 189 31.5 6 189 31.5 6 189 31.5 6 189 31.5 6 189 31.5 7 Masalle 8 Curio 11 417 37.91 11 417 37.91 11 417 37.91 11 417 37.91 11 417 37.91 8 115 14.38 8 115 14.38 8 115 14.38 8 115 14.38 8 115 14.38 9 Malua 10 Baraka 15 376 25.07 15 376 25.07 15 376 25.07 15 376 25.07 15 376 25.07 Buntu 8 158 19.75 8 158 19.75 8 158 19.75 8 158 19.75 8 158 19.75 11 Batu 12 Bungin 7 128 18.29 7 128 18.29 7 128 18.29 7 128 18.29 7 128 18.29 Jumlah 129 2289 277.3 129 2289 277.3 129 2289 277.3 129 2289 277.3 129 2289 277.3 seKab/Kot a Sumber: Bapemdes & Dinas Pendidikan Kab. Enrekang RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

II-60

Tabel 2.66. Jumlah LSM aktif Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang NO Uraian 1. Jumlah LSM terdaftar 2. Jumlah LSM tidak aktif 3. Jumlah LSM aktif (1-2) Sumber: Bapemdes Kab. Enrekang

2009 30 30

2010 30 30

2011 30 30

2012 30 30

2013 30 30

2012 129 129

2013 129 129

Tabel 2.67. Jumlah Desa Swadaya Kabupaten Enrekang No Uraian 1. Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya 2. Jumlah Desa/Kelurahan Sumber: Bapemdes Kab. Enrekang

2009 129 129

2010 129 129

2011 129 129


II-61

Tabel 2.68. Kegiatan Program PNPM Mandiri PerKabupatenan Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013

THN

SUMBER DANA (juta)

TOTAL (juta)

PENERIMA MANFAAT

LOKASI (desa/kelurahan

APBN APBD 2009 Rp.7.680.000.000 Rp.1.920.000.000 Rp.9.600.000.000 Kec. Maiwa, Enrekang, Anggeraja,Malua, Baraka, Bungin, Baroko

2010 Rp.7.500.000.000 Rp.1.875.000.000 Rp.9.375.000.000 Kec. Maiwa, Enrekang, Anggeraja, Malua, Baraka, Bungin, Baroko,

KEGIATAN KK 1 2 3 4 5

Jalan Jembatan Irigasi Sekolah Gedung Kesehatan 6 Air Bersih 7 MCK 8 Prasarana Umum Lainnya 9 Penyuluhan & Pelatihan Pendidikan 10 Simpan Pinjam Perempuan 1 Jalan 2 Jembatan 3 Irigasi 4 Sekolah 5 Gedung

14180 850 860 2641

KK MISKIN Jumlah % 6932 48.8858 305 35.8824 171 19.8837 1253 47.4441

1082

429

39.6488

3820 60

1981 40

51.8586 66.6667

1985

1183

59.597

218

161

73.8532

864

681

78.8194

16781 1085 2165 1849 1290

7843 252 694 762 478

46.7374 23.2258 32.0554 41.2115 37.0543


II-62

Cendana

2011 Rp.5.340.000.000 Rp.1.340.000.000 Rp.6.700.000.000 Kec. Maiwa, Enrekang, Anggeraja, Malua, Baraka, Bungin, Baroko, Cendana

2012 Rp.7.077.500.000 Rp.372.000.000

Rp.7.450.000.000 Kec. Maiwa, Enrekang, Anggeraja, Malua, Baraka,

Kesehatan 6 Air Bersih 7 Bangunan Pelengkap 8 Prasarana Umum Lainnya 9 Penyuluh & Pelatihan Pendidikan 10 Simpan Pinjam Perempuan 1 Jalan 2 Sekolah 3 Gedung Kesehatan 4 Air Bersih 5 MCK 6 Bangunan Pelengkap 7 Penyuluhan & Pelatihan Pend. 8 Simpan Pinjam Perempuan 1 Jalan 2 Jembatan 3 Irigasi 4 Sekolah

1226

632

51.5498

348

278

79.8851

709

242

34.1326

65

36

55.3846

1049

720

68.6368

14544 3601

4111 700

28.266 19.439

1225

576

47.0204

592 307

282 141

47.6351 45.9283

2080

693

33.3173

30

29

96.6667

376

294

78.1915

9090 260 1058 742

3790 70 487 188

41.6942 26.9231 46.0302 25.3369


II-63

Bungin, Baroko, Cendana

5 6 7 8

9

2013 Rp.7.565.000.000 Rp.785.000.000

Rp.8.350.000.000 Kec. Maiwa, Enrekang, Anggeraja, Malua, Baraka, Bungin, Baroko, Cendana

1 2 3 4 5 6 7 8

9

Gedung Kesehatan Air Bersih Bangunan Pelengkap Prasarana Umum Lainnya Simpan Pinjam Perempuan Jalan Jembatan Irigasi Sekolah Gedung Kesehatan Air Bersih Bangunan Pelengkap Prasarana Umum Lainnya Simpan Pinjam Perempuan

800

350

43.75

874

381

43.5927

656

417

63.5671

135

13

9.62963

485

432

89.0722

11391 2022 110 2644

3865 699 34 308

33.9303 34.5697 30.9091 11.649

727

290

39.89

475

445

93.6842

120

71

59.1667

172

86

50

202

202

100

Sumber: Bapemdes Kab. Enrekang


II-64

17. Komunikasi dan informatika Tabel 2.69. Jaringan Komunikasi Tahun 2009 / 2013 Provinsi/Kabupaten Enrekang 2009 Uraian Jumlah jaringan telepon genggam 52 Jumlah jaringan telepon 6 stasioner 3 Total jaringan Komunikasi (1+2) 58 Sumber: Dinas Pehubungan & Informatika Kab. Enrekang

2013 57

NO 1 2

9 66

18. Perpustakaan Tabel 2.70. Jumlah Perpustakaan Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang NO 1. 2. 3.

Uraian 2009 2010 Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah 447 447 Daerah (pemda) Jumlah Perpustakaan milik non pemda Total Perpustakaan 447 447 (1+2) Sumber: Dinas PDE & Arsip kab. Enrekang

2011

2012

2013

447

447

447

-

-

-

447

447

447

Tabel. 2.71. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang NO 1.

2. 3.

Uraian 2009 2010 2011 Jumlah pengunjung perpustakaan milik 11135 13276 20365 Pemerintah Daerah (pemda) Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda Total pengunjung 11135 13276 20365 Perpustakaan (1+2) Sumber: Dinas PDE & Arsip kab. Enrekang

2012

2013

11237

21385

-

-

11237

21385

Tabel 2.72. Jumlah koleksi bahan pustaka pada Perpustakaan Umum No 1 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Koleksi 2 000 Karya Umum 100 Filsafat 200 Agama 300 Ilmu Sosial 400 Bahasa 500 Ilmu Murni 600 Ilmu Terapan

Jumlah Koleksi Judul Eks 3 4 397 366 1,966 1,098 269 706

1,025 785 4,052 2,193 544 2,158

1,767

4,353


II-65

700 Seni/Olah 8 Raga 494 1,085 800 9 Kesusasteraan 266 984 900 10 Sejarah/Geografi 430 1,819 11 Fiksi/Novel 1,856 3,212 12 Ensiklopedia 486 1,125 13 Bonus 14 Sumbangan 1,750 3,500 Lain15 lain/Temuan Jumlah 11,851 26,835 Sumber: Dinas PDE & Arsip kab. Enrekang

2.1.2.Fokus Urusan Pelayanan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pilihan

pemerintahan daerah (ada 8 urusan pilihan), yaitu bidang urusan: (i) Pertanian, (ii) Kehutanan, (iii) Enegri dan Sumber Daya Mineral, (iv) Pariwisata, (v) Perikanan, (vi) Perdagangan, dan (vii) Perindustrian. Gambaran dari masing-masing penjelasan urusan pilihan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Pertanian Tabel 2.73. Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Enrekang NO

Uraian

2010

2011

2012

Luas Wilayah 96,116 96,518 96,445 produktif Luas Seluruh Wil. 2. 95,121 95,965 95,965 Budidaya 3. Rasio (1./2.) 1 1 1 Sumber: Dinas Pertanian & Perkebunan Kab. Enrekang 1.

2013 96,379 96,316 1


II-66

Tabel 2.74. Jumlah Produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Buah-Buahan No. A

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

Jenis Komoditas

2009

2010

2011

2012

2013

Ton

Ha

Ton

Ha

Ton

Ha

Ton

Ha

Ton

Ha

1

Tanaman Pangan Padi

70,413

12,310

70,711

13,136

67,714

11,836

70,021

12,415

63,438

14,782

2

Jagung

67,753

12,210

69,059

12,625

49,460

8,220

53,705

9,319

41,586

8,971

3

Kedelai

1,233

1,038

642

371

809

294

645

370

301

226

4

Kacang Tnh

237

245

434

338

259

182

384

276

345

286

5

56

58

45

46

52

43

67

57

67

50

6 7

Kacang Hijau Ubi kayu Ubi Jalar

2,992 3,704

317 615

4,494 4,561

320 533

9,069 3,451

591 287

15,904 6,034

976 489

4,565 8,106

233 520

B

Hortikultura

Ton

Ha

Ton

Ha

Ton

Ha

Ton

Ha

Ton

Ha

1

10943

1454

17114.9

2039

34469.9

3342

28024.8

2734

39.295

3.744

2

Bawang Merah Cabe Besar

1970

628

1,666

470

3976.8

812

2365.2

496

5.089

917

3

Cabe Rawit

168

83

179.3

76

344.6

110

113

41

272

198

4

Kentang

821

87

810.7

100

1,312.5

131

647.7

68

817.0

77

5

Wortel

2,805

169

4,525.5

291

4,417

254

2,064

127

3.704

214

6

Kol/Kubis

24,599

693

38,795.2

1,100

40,139

1,085

27,745

740

49.893

1.282

7

Tomat

8599

868

10,226

924

12244.5

1097

7805.8

759

16.117

1.348


II-67

No.

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

Jenis Komoditas

2009

2010

2011

2012

2013

8

Bawang Daun

3550

575

5,923.1

719

5731.4

638

3473

384

6.107

597

C

Perkebunan

Ton

Ha

Ton

Ha

Ton

Ha

Ton

Ha

Ton

Ha

1

Kopi Arabika

5.174,55

11.741

11.949

7.932,7

12.014

7.918,7

11.975

2

Kakao

917.17

8.140

4.013,34

8140

6.750,82

9.865

6.750,8

9.903

3

Lada

850,65

2.399,2

860

2.399

755,48

2.385,52

755,5

2.377,5

872,7

2.517

4

Vanili

19,90

330

19,90

330

20,51

330

20,6

330

21

328

5

Cengkeh

509,2

2.553

514

2.553

504.9

2.533,2

519,9

2.563,7

532,6

2.549,8

6

Kelapa

203,5

807

203

807

181,80

807

181,8

807

181,8

807

7

Jambu Mete

7,7

597

7

597

5,75

544

5,1

381

5

331

8

Kemiri

403,5

2.373

403

2,373

401,24

2.368

401,2

2.368

401,2

2.368

9

Pala

2,9

114,6

2,95

114,60

2,63

115,60

2,6

115,6

2,6

115,6

10

Aren

594

891

594,05

891

583,48

891

583,5

891

583,5

981

11

Kapok

15,25

133

14,63

133

15

114

14,6

110

11

105

12

Kayu Manis

2

13

2

13

-

13

2

13

2

13

13

Nilam

176

64,5

176

64,50

178,60

64,50

178,6

64,5

256.2

74,5

14

Tembakau

-

-

25

250

-

3

-

3,0

-

10,5

8.913,46 11.911 7.932,74

6.828,7 9.900,5

Sumber: Dinas Pertanian & Perkebunan Kab. Enrekang


II-68

Tabel 2.75. Capaian Energi dan Protein Per kapita (%) Tahun 2009 s.d 2013

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Targ et

Realisasi Capaian Tahun Ke-

SPM

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2025

Ketersedi aan Energi dan Protein Per Kapita (%) 1

Ketersedia n Energi Perkapita (kka/kap/ hr)

2200

2000

2001

2010

2

Ketersedia an Protein Perkapita (gram/kap /hr)

57

1452,3

1575,7

1652,9

3

Penguatan Cadangan Pangan (%)

100

4

Ketersedia an Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)

90

40

80

5

Stabilitas Harga dan pasokan pangan (%)

90

70

6

Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)

90

75,7

7

Pengawasa n dan Pembinaan Keamanan pangan (%)

80

8

Penangan Daerah

60

1740,6/1616,77 3059/2847,8

0

0

85

60

70

70

70

70

80

79,9

83,5

85,8

87,2

-

-

50

55

35

48


II-69

Rawan Pangan (%) 9

Regulasi Ketahanan Pangan

1

10

Ketersedia an Pangan Utama (%)

75

11

KOnsumsi Energi Perkapita (kkaal/kap /hr)

2000

12

Konsumsi Protein Perkapita (gram/kap /hr)

52

55

57

60

1.611,2 1.669,2 1.708,9

45

46,3

47,1

62

63

1.745,5

1.797,5

48,2

49,2

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kab. Enrekang Tabel 2.76. Populasi Ternak 2009 s.d 2013 No. A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4

Jenis Ternak Ternak Sapi Perah Sapi potong Kerbau Kambing Kuda

Populasi ternak per tahun (ekor) 2009 2010 2011 2012 2013 1,508 30,168

1,494 36,273

1,362 42,107

1,455 45,073

1,083 45,250

2,641 34,866 981

3,144 39,514 699

3,489 36,324 553

3,240 35,330 642

3,271 34,224 601

Unggas Ayam ras 290,429 397,747 654,109 685,747 821,200 petelur Ayam ras 11,250 57,255 22,000 59,100 18,600 broiler Ayam 121,178 165,621 165,446 154,585 155,214 buras Itik/Manila 3,433 671 565 814 788

Sumber: Dinas Peternakan & Perikanan Kab. Enrekang


II-70

Tabel 2.77. Jumlah Produksi (Kg) Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Enrekang Komoditas

Produksi (Kg) 2009

2010

211

2012

2013

1

2

3

4

5

118.280

185.120

210.600

109.920

335.160

115

95

170

550

1.350

121.178

219.078

112.464

99.223

118.743

127.135

843.765

583.211

431.261

922.680

2.680

8.362

8.781

6.889

4.751

Ayam

5.210.68

5.409.31

8.755.51

9.225.17

12.867.81

Ras

0

9

4

0

4

Itik

1.500

917

793

526

328

a

Kerbau

3.380

1.165

655

3.468

4.088

b

Sapi

1.215.36

1.314.72

1.290.27

1.548.69

1.235.160

Perah

0

0

5

5

N

Uraian

o 1

Daging Sapi a

Sapi Pedagin g

B

Sapi Perah

2

Daging Ayam A

Ayam Kampun g

B

Ayam Ras

3

Telur A

Ayam Kampun g

B

C 3

Susu

Sumber: Dinas Peternakan & Perikanan Kab. Enrekang


II-71

2.

Kehutanan Tabel 2.78. Luas Kawasan Hutan Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang Tahun (Ha) Funsi Kawasan

Hutan Lindung Hutan

Produksi

Terbatas Total

2009

2010

2011

2012

71.787

71.787

71.787

9.858

9.858

9.858

81.645

81.645

81.645

2013

71.787 67.966 9.858

7.915

81.645 75.881

Sumber: Dinas Kehutanan Kab. Enrekang

Tabel 2.79. Luas Lahan Kritis Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang Tahun (Ha)

Uraia n

2009

2010

2011

2012

2013

Lahan

44,644.6

42,676.6

40,715.5

38,737.5

37,543.1

Kritis

0

0

0

0

2

Sumber: Dinas Kehutanan Kab. Enrekang

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral Tabel 2.80. Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Enrekang

NO 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uraian

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

Kebutuhan - rumah tangga - Komersial - Public - Industri Susut & Losses (T&D) Total Susut & Losses Faktor Beban Produksi Beban Puncak Kapasitas Terpasang (Existing) TOTAL KAPASITAS

GWH GWH GWH GWH GWH

42,00 39,28 1,30 1,41 0,01

45,36 42,42 1,40 1,52 0,01

48,99 45,81 1,51 1,64 0,01

52,91 49,48 1,64 1,78 0,02

57,14 53,44 1,77 1,92 0,02

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5 66,20 45,00 8,30

7,5 71,50 48,60 8,96

7,5 77,22 52,49 9,68

7,5 83,39 56,69 10,46

7,5 90,06 61,22 11,29

MW

21

21

21

21

21

MW

8,00

8,60

9,30

9,90

10,56

% % % GWH MW


II-72

2011

2012

2013

SISTEM DAYA YANG 9. MW 10,00 10,00 15,00 DIBUTUHKAN* Sumber: Dinas Pertambangan & Energi Kab. Enrekang

15,00

15,00

NO

Uraian

Satuan

2009

2010

Tabel 2.81. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Enrekang No

Uraian

2009

2010

RT dengan daya 450 38,65 28,99 watt RT dengan daya 900 2. 47,76 47,81 watt RT dengan daya 3. 12,31 13,29 1.300 watt RT dengan daya 4. 1,09 1,18 2.200 watt RT dengan daya > 5. 0,19 0,21 2.200 watt Total Jumlah Rumah 6. Tangga 39.739 42.918 menggunakan listrik Jumlah Rumah 7. 44.981 45.332 Tangga Persentase Rumah Tangga yang 8. 0,88 0,95 menggunakan listrik (6)/(7) Sumber: Dinas Pertambangan & Energi Kab. 1.

2011

2012

2013

21,47

16,30

12,23

47,86

47,91

47,95

14,36

15,50

16,74

1,27

1,37

1,48

0,23

0,24

0,26

43.261 43.608 43.956 45.332 46.042 46.401

0,95

0,95

0,95

Enrekang

4. Pariwisata Tabel 2.82. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Obyek Wisata Kabupaten Enrekang Tahun 2009–2013 Tahun 2009

Jumlah kunjungan 645 (mancanegara), 4.426 (Lokal) 2010 1.747 (Mancanegara), 8.742 (Lokal) 2011 1.499 (Mancanegara), 13.686 (Lokal) 2012 556 (Mancanegara), 9.692 (Lokal) 2013 531 (Mancanegara), 6102 (Lokal) Sumber: Dinas Pemuda Olahraga & Parawisata Kab. Enrekang


II-73

Tabel 2.83. Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Enrekang

No. 1. 2.

Pengelola

Tahun Oprsi nal

Permandian Lewaja Villa Bambapuang Taman Budaya Tontonan Kawasan Benteng Alla

Pemda 11 org Pemda 19 org 2004 Kerjasama KPA 2009 Lembayung Kerjasama 2010 Fokas Pondok Wisata CV Sabar 5 org Massemba Akram Sumber: Dinas Pemuda Olahraga & Parawisata Kab. Enrekang

3. 4. 5.

5.

ODTW

Tenaga Kerja

Perikanan Tabel 2.84. Produksi Subsektor Perikanan Menurut Tahun di Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013 No.

Tahun

Sawah

Kolam

Perairan

Jumlah

Umum 1

2013

402,22

295,36

11,70

709,28

2

2012

269,73

168,01

11,70

449,44

3

2011

257,57

138,38

21,58

822,92

4

2010

239,49

138,38

86,75

464,62

5

2009

134,37

114,38

76,75

325,50

Sumber: Dinas Peternakan & Perikanan kab. Enrekang 6.

Perdagangan Tabel 2.85. Banyaknya Peneribtan SIUP di Kabupaten Enrekang (2009-2013) Klasifikasi Pedagang No.

Tahun

Jumlah Kecil

Menengah

Besar

1

2009

187

7

-

194

2

2010

190

9

2

201

3

2011

346

66

7

419

4

2012

360

112

19

501

5

2013

374

215

56

645

Sumber: KPTSP kab. Enrekang


II-74

7.

Perindustrian Tabel 2.86. Perkembangan Jumlah IKM di Kabupaten Enrekang (2009-2013) Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga No Tahun IKM Kerja 1 2009 2789 6687 2 2010 2812 6784 3 2011 2454 4518 4 2012 2942 6499 5 2013 3008 4552 Sumber: Dinas Koperindag Kab. Enrekang

2.1.3.

Aspek Iklim Berinvestasi Tabel 2.87. Lama Proses Perijinan Kabupaten Enrekang

NO

Uraian

1. 2. 3. 4. 5.

SIUP TDP IUI TDI IMB

Lama mengurus (hari) 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 2-3 hari

6.

HO

1 hari

Jumlah persyaratan (dokumen) 7 7 7 7 13

7

Biaya resmi (rata-rata maks Rph) Gratis Gratis Gratis Gratis Luas bangunan X tariff harga dasar bangunan X prosentase Luas tempat usaha X golongan usaha

Sumber: KPTSP Kab. Enrekang 2.1.4.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Tabel 2.88. Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Enrekang

No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian

2009

Jumlah Penduduk Usia < 49.946 15 tahun Jumlah Penduduk usia > 12.607 64 tahun Jumlah Penduduk Usia 62.553 Tidak Produktif (1) &(2) Jumlah Penduduk Usia 121.514 15-64 tahun Rasio ketergantungan (3) 0,51 / (4) Sumber: Dinas Catatan Sipil Kab.

2010

2011

2012

2013

56.965

78.820

75.496

71.712

13.161

20.173

18.614

15.926

70.126

98.993

94.110

87.638

129.324 168.267 160.632 159.306 0,54

0,59

0,59

0,55

Enrekang


II-75

Tabel 2.89. Rasio Lulusan SD S/D S1 Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013 NO

JENIS PENDIDIKAN

2009

2010

2011

20012

20013

1

SD

4,229

5,891

4,084

4,433

4,657

2

SMP

3,718

2,768

2,659

3,543

3,291

3

SMA

1,874

2,450

2,114

2,649

2,894

9,821

4

JUMLAH LULUSAN

11,109

8,857

10,625

10,842

5

JUMLAH PENDUDUK

6

190,576 190,579 192,163 193,683 193,783

5.15 RASIO LULUSAN (5/6) 5,83 4.61 Sumber: Dinas Pendidikan kab. Enrekang

5.49

5.59


II-76

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisah dan terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Negara, sehingga prinsipprinsip yang terkandung di dalamnya tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu: Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang – Undang ini menjadi dasar dari munculnya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga harus memperhatikan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejalan dengan alokasi dana transfer Pemerintah yang sebagian besar telah diberikan diskresi sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang menjadi hak dan kewajiban harus diadministrasikan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah selain dilakukan secara efektif dan efisien yang diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintah daerah yang baik bersandarkan pada prinsip-prinsip transparansi,

responsivitas,

efisien,

efektif,

akuntabilitas,

partisipatif,

terukur, berkeadilan, responsif gender dan berwawasan lingkungan.

3.1. Kinerja Keuangan Masal Lalu 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan tindak lanjut dan sekaligus merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. APBD disusun dengan berpedoman Rancangan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

III.1

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah. Dalam penyusunan rencana anggaran belanja tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance budgeting atau activity base) yaitu berdasar pada prestasi kerja yang akan di capai. Dalam penyusunan APBD yang berdasarkan pendekatan kinerja, maka penyusunan rancangan APBD harus berpedoman pada RKPD. APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dengan Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara

pemerintahan

daerah

untuk

mendanai

Prioritas

pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka pada hakekatnya APBD mencerminkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan

kebijakan

(policy),

perencanaan

(planning),

dengan

penganggaran (budgeting). A. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pendapatan Daerah meliputi

semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Enrekang

diperoleh dari

berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi

Rancangan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

III.2

Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sepanjang

Tahun

Anggaran

2008-2013,

pendapatan

daerah

Kabupaten Enrekang menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp. 436,522 Milyar lebih pada Tahun 2008, menjadi Rp 639,914 Milyar lebih pada Tahun 2013. Hal ini berarti dalam lima tahun terakhir, pendapatan daerah Kabupaten Enrekang meningkat sebesar Rp.203,391 Milyar lebih, atau 46,59%. Di antara ketiga kelompok pendapatan, terlihat bahwa Dana Perimbangan mengalami peningkatan yang paling tinggi yakni 56,76%, kemudian Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah 17,39%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan 8,17%. Tabel 3.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2013

TAHUN

PAD

DANA PERIMBANGAN

LAIN-PAIN PENERIMAAN DAERAH

PENDAPATAN APBD

2008

21.454.853.997

328.799.936.316

86.267.471.928

436.522.262.241

2009

23.787.965.220

339.738.707.233

60.630.586.424

424.157.258.877

2010

14.650.195.063

330.935.581.406

110.569.953.098

456.155.729.567

2011

13.465.906.863

376.761.500.748

149.005.978.560

539.233.386.170

2012

17.920.619.304

459.138.098.394

78.649.105.867

555.707.823.566

2013

23.206.692.870

515.435.214.298

101.272.244.630

639.914.151.798

Pertumbuhan

8,17

56,76

17,39

46,59

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain pendapatan daerah yang sah; selengkapnya akan dibahas secara rinci dalam bagian berikut. 1. Pendapatan Asli Daerah Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Rancangan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

III.3

yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan

Pajak

Daerah

dan

Retribusi

Daerah,

daerah

harus

memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah,

beserta

peraturan

pendukung

lainnya

dalam

menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami

peningkatan,

namun

kenaikannya

masih

relatif

kecil

dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) telah dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan

pemahaman

kepada

daerah,

bahwa

Daerah

diberi

kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut, termasuk juga di Kabupaten Enrekang. Dalam

pengelolaan

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

harus

diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemantapan kekuatan fiskal daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah

mempunyai peranan yang sangat

strategis,

penyelenggaraan

dalam

pembiayaan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan umum. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah perlu lebih dimaksimalkan. Dalam

rangka

peningkatan

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD),

Pemerintah Kabupaten Enrekang senantiasa berusaha untuk tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Rancangan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

III.4

Peningkatan

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

diupayakan

melalui

penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, law enforcement dalam

upaya membangun

ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD) serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2008-2013 di Kabupaten Enrekang,

dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut. Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi PAD dan Proporsinya terhadap Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 20082013 No.

Tahun

PAD (Rp)

Pendapatan APBD (Rp)

1

2

3

4

Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%) 5=3/4

01.

2008

21.454.853.997

436.522.262.241

4,91

02.

2009

23.787.965.220

424.157.258.877

5,61

03.

2010

14.650.195.063

456.155.729.567

3,21

04.

2011

13.465.906.863

539.233.386.170

2,50

05.

2012

17.920.619.304

555.707.823.566

3,22

06.

2013

23.206.692.870

639.914.151.798

3,63

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, proporsi atau konstribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 memperlihatkan kecenderungan menurun. Proporsi tertinggi pada tahun 2009 senilai 5,61% dan menurun hingga mencapai angka terendah 2,50% TAHUN 2011, kemudian meningkat kembali menjadi 3.63% tahun 2013. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja pencapaian target PAD belum maksimal karena disebabkan ketidaktepatan dalam menetapkan target penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu berupaya maksimal untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Kontribusi

Pajak

Daerah

terhadap

PAD

setiap

cenderung meningkat dari 8,69% tahun 2008 menjadi Rancangan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

tahunnya

14,71% Tahun III.5

2013. Peningkatan realisasi pajak daerah meningkat signifikan pada tahun

2012 karena pengelolaan Pajak/PBB oleh Pemerintah Pusat

diserahkan ke Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selama tahun 2008-2013 tingkat kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2013

No.

Tahun

Pajak ( Rp )

PAD ( Rp )

Kenaikan PAD ( % )

Kontribusi Pajak thd PAD (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = ((3)/(4))

01.

2008

1.865.269.718 21.454.853.997

--

8,69

02.

2009

1.870.593.930 23.787.965.220

0,11

7,86

03.

2010

1.483.152.466 14.650.195.063

-0,38

10,12

04.

2011

1.910.401.016 13.465.906.863

-0,08

14,19

05.

2012

2.999.321.102 17.920.619.304

0,33

16,74

06.

2013

3.413.931.005 23.206.692.870

0,29

14,71

2. Dana Perimbangan Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk

membantu

bertujuan

untuk

Daerah

dalam

mengurangi

mendanai

ketimpangan

kewenangannya, sumber

juga

pendanaan

pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam prakteknya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Rancangan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

III.6

Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB murni menjadi Pajak Daerah. Proporsi dana perimbangan terhadap APBD relatif besar pada kisaran rata-rata diatas 70%, hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Enrekang dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD sebagai berikut: Tabel 3.4 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2013 No.

Tahun

Dana Perimbangan (Rupiah)

Pendapatan APBD (Rupiah)

Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((3) / (4))

01.

2008

328.799.936.316

436.522.262.241

75,32

02.

2009

339.738.707.233

424.157.258.877

80,10

03.

2010

330.935.581.406

456.155.729.567

72,55

04.

2011

376.761.500.748

539.233.386.170

69,87

05.

2012

459.138.098.394

555.707.823.566

82,62

06.

2013

515.435.214.298

639.914.151.798

80,55

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Enrekang bersumber dari: (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah), (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

(BBNKB),

Bagian

dari

Pajak

Bahan

Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), (iii) Dana Penyesuaian; dan (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi. Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Enrekang walaupun fluktuatif namun relatif cukup besar rata-rata 19,32%.

Proporsi lain-lain pendapatan daerah


III.7

yang

sah

terhadap

pendapatan

APBD

di

Kabupaten

Enrekang,

selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.5 Jumlah Lain –lain pendapatan yang sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2013

Pendapatan APBD (Rupiah)

Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah thd Pendapatan APBD (%)

No.

Tahun

Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((3) / (4))

01.

2008

86.267.471.928

436.522.262.241

19,76

02.

2009

60.630.586.424

424.157.258.877

14,29

03.

2010

110.569.953.098

456.155.729.567

24,24

04.

2011

149.005.978.560

539.233.386.170

27,63

05.

2012

78.649.105.867

555.707.823.566

14,15

06.

2013

101.272.244.630

639.914.151.798

15,83

B. Belanja Daerah Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008-2012, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integrasi perencanan terhadap penganggaran daerah, serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sesuiai agenda strategis yang akan tertuang dalam RPJMD 2014-2018. Analisis

Belanja

Daerah

adalah

instrumen

penting

untuk

mengetahui kecenderungan belanja daerah pada periode tahun 20082013 dan kearah mana yang diinginkan selama lima tahun ke depan (2014-2018) sesuai pencapaian visi, misi pemerintah daerah. Realisasi Belanja Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2013 yang menunjukkan klasifikasi Belanja Daerah nampak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp.460,054 Milyar lebih pada tahun 2008 menjadi sebesar

Rp.589,394

Milyar

lebih

pada

Tahun

2013.

Tingkat

pertumbuhan Belanja Daerah yang dicapai rata-rata 5,54% persen per tahun, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan


III.8

pendapatan daerah 9,32% per tahun.

Hal ini menggambarkan bahwa

anggaran daerah sebagian terserap pada pengeluaran pembiayaan. Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2013

TAHUN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA

2008

196.788.127.108

263.266.757.649

460.054.884.757

2009

212.100.625.924

290.702.451.895

502.803.077.819

2010

250.754.541.633

194.775.319.379

445.529.861.012

2011

281.281.458.625

235.592.873.880

516.874.332.505

2012

316.682.652.298

210.417.972.947

527.100.625.245

2013

357.342.280.454

232.052.364.850

589.394.645.304

Pertum.

81,59

-11,86

28,11

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja dan memperlihatkan trend meningkat dari 33,65% tahun 2008 menjadi 54,74% tahun 2013 atau rata-rata meningkat 16,02% per tahun. Hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.7 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2013 No.

Tahun

Belanja Pegawai (Rupiah)

Total Belanja (Rupiah)

Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((3) / (4))

01.

2008

154.801.419.816

460.054.884.757

33,65

02.

2009

176.781.519.976

502.803.077.819

35,16

03.

2010

228.944.096.796

445.529.861.012

51,39

04.

2011

259.992.970.849

516.874.332.505

50,30

05.

2012

295.563.938.937

527.100.625.245

56,07

06.

2013

322.644.280.417

589.394.645.304

54,74

Selama periode Tahun 2008-2012, pelaksanaan APBD khususnya aspek Belanja Daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi antara lain :


III.9

(i)

Proses perencanaan dan penganggaran APBD yang belum sesuai jadwal yang di tetapkan, meskipun penetapan APBD masih bisa tepat waktu.

(ii)

Realisasi belanja yang belum sesuai dengan target anggaran kas.

(iii) Kecenderungan peningkat belanja tidak langsung khususnya pada komponen Belanja Gaji PNS lebih besar sehingga menyerap proporsi anggaran Belanja Langsung. (iv) Realisasi DAK yang masih terkendala dalam pelaksanaannya. (v)

Proses pengadaan barang yang masih perlu pembenahan pada SKPD. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi suatu pelajaran

bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menjadi catatan perbaikan di masa mendatang dalam rangkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. 3.1.2. Neraca Daerah Analisa neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas

serta

kemampuan

asset

daerah

untuk

penyediaan

dana

pembangunan daerah. Dalam Lampiran II, PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,

kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Oleh

karenanya, Neraca Daerah secara umum akan memuat posisi Aset Daerah, Hutang/Kewajiban Daerah, serta posisi Ekuitas Dana atau kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran. Neraca Daerah secara keseluruhan merupakan akumulasi dari neraca di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penggambaran

Necara

Daerah

di

suatu

Pemerintahan

Daerah

mempunyai manfaat, antara lain yaitu: (i) untuk mengetahui posisi aset, hutang, dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah; (ii) untuk mengetahui likuiditas atau ketersediaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan operasional pemerintahan; dan (iii) untuk menilai kemampuan keuangan jangka panjang atau kebutuhan investasi yang dilakukan.


III.10

Neraca Daerah merupakan bagian dari bentuk pelaporan pertanggungjawaban, baik bagi setiap satuan unit kerja (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD) maupun akumulasi dari keseluruhan SKPD, yang akan dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karenanya terdapat 2 (dua) macam pelaporan pertanggungjawaban, yaitu: (i) Pelaporan dan Pertanggungjawaban oleh SKPD, yang mencakup: (a) Laporan Realisasi Anggaran – SKPD (LRA-SKPD); (b) Neraca – SKPD; dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan – SKPD (CALKSKPD); dan (ii) pelaporan dan Pertanggungjawaban oleh Pemerintah Daerah, yang mencakup: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca Daerah; (c) Laporan Arus Kas (LAK); dan (d) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 1. Aset Daerah Aset Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset daerah adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Pos Aset dalam Neraca Daerah mencakup aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Masuk dalam klasifikasi ini adalah kas atau setara dengan kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sementara aset non lancar adalah semua aset yang tidak bisa dimasukkan ke dalam aset lancar, yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasilan lagi menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Rancangan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

III.11

Aset Daerah di Kabupaten Enrekang secara keseluruhan, pada posisi

31

Desember

Rp.1,415.243.049.126,46.

2013

menunjukkan

angka

sebesar

Aset Daerah dalam pos Neraca Daerah

Kabupaten Enrekang, terdiri dari: (i) Aset Lancar; (ii) Aset Tetap; dan (iii) Aset Lain-lain. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


III.12

Tabel 3.8 Aset Pemeritah Daerah Kabupaten Enrekang dalam Neraca 2009-2013 Kode (1) 1 1.1 1.1.1

1.1.2 1.1.3

1.1.4 1.1.5 1.1.6

1.2 1.2.1

1.2.2

1.3 1.3.1 1.3.2

Pos Aset Daerah (2) ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Piutang Lain-lain Persediaan Belanja dibayar Dimuka Uang Muka Pemeliharaan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin

2009

2010

2011

2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pertumb (%) (8)

11.366.863.884,30

23.228.186.528

14.219.784.692,62

7.744.964.265,50

30.195.603.738,47

2.332.314.397,90

14.891.644.091,50

5.635.872.759,94

157.783.488,12

23.229.631.261,27

4.088.060

25.433.000

223.309.919

398.188.261

630.000

2.549.398.323,47

1.626.954.962

1.890.183.030

2.078.411.646

2.731.529.687

268.118.128 141.325.000

111.735.466 70.606.500

152.682.610 260.935.034

139.771.150 289.070.000

129.809.569 133.945.000

4.644.940.362 1.426.679.612,93

5.032.051.580 1.409.760.929

4.513.309.332 1.543.491.944,68

3.792.909.779 1.722.086.663,53

3.524.073.600 1.527.429.481

16.085.318.673

9.343.865.876,03

8.510.000.001

8.510.000.001

8.510.000.001

12.205.260.980

9.343.865.876,03

8.510.000.001

8.510.000.001

8.510.000.001

1.117.423.728.107,27 202.552.071.100 111.686.405.765,19

1.240.199.234.100,22 202.957.905.900 131.153.021.116,19

1.170.737.235.108,24 249.763.886.000 128.568.158.797

1.264.638.601.050,99 250.034.050.500 134.998.420.842

1.375.438.459.892,99 250.122.378.500 154.187.058.972

3.880.057.693


III.13

Kode (1) 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5

Pos Aset Daerah (2) Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan DANA CADANGAN Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Total Aset

2009

2010

2011

2012

2013

(3) 316.757.470.987,62 475.244.323.389,01 6.279.714.850

(4) 333.005.949.475,62 551.248.269.265,12 7.528.873.397

(5) 483.615.250.049,84 266.754.443.459 20.616.780.189

(6) 520.447.528.682 330.798.518.202,40 22.154.655.489

(7) 550.104.800.791,59 390.927.440.451,40 22.799.482.489

4.903.742.015,45

14.305.214.946,24

21.418.715.813

6.205.427,335

7.297.298.689

8.998.014.908,38

1.118.985.440

253.501.982

54

7.864.609.930,83

239.100.000 894.304.978

239.100.000 879.885.440

239.100.000 879.885.440

239.100.000 1.004.542.659

239.100.000 859.885.440

1.153.873.925.572,95

1.273.890.271.944,75

1.194.586.005.178,86

1.282.390.709.958,49

1.415.243.049.126,46


III.14

Pertumb (%) (8)

2. Kewajiban Daerah Kwajiban Daerah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar atas sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi atas pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kwajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemeritah atau pada pemberi jasa lainnya. Kewajiban

Daerah,

kewajiban

jangka

pendek

kewajiban

diklasifikasikan

secara

umum

dan

kewajiban

sebagai

diklasifikasikan jangka

kewajiban

panjang.

jangka

menjadi Suatu

pendek

jika

diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, semisal utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai. Utang jangka pendek akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Pos Kewajiban dalam Neraca Daerah di Kabupaten Enrekang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


III.15

Tabel 3.9 Kewajiban Pemeritah Daerah dalam Neraca Tahun 2008-2013 Kode

Pos Kewajiban Daerah

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

22.934.161.339,52

34.552.979.514,36

43.073.160.067,92

31.678.761.752,79

34.263.121.373,59

80.732.667

4.600.305

4.600.305

40.565.067

21.947.589

22.853.428.672,52

34.548.379.209,36

43.068.559.762,92

31.638.196.685,79

34.241.173.784,59

22.934.161.339,52

34.552.979.514,36

43.073.160.067,92

31.678.761.752,79

34.263.121.373,59

2

KEWAJIBAN

2.1

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Bunga Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat Utang dalam NegeriObligasi Jumlah KEWAJIBAN Pemerintah


III.16

Pertumb (%) (8)

3. Ekuitas Dana Daerah Ekuitas Dana Daerah adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana dalam Neraca Daerah secara umum terdiri dari: (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar antara lain berupa sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sedang Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, yang mencakup investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Sementara Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


III.17

Tabel 3.10 Ekuitas Dana Pemeritah Daerah dalam Neraca 2009-2013 Kode

Pos Ekuitas Dana Daerah

(1) 3 3.1

(2) EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Cadangan Belanja Dibayar Dimuka Dana Lancar Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.2 3.2.1 3.2.2. 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1

Total EKUITAS DANA Pemerintah

2009

2010

2011

2012

2013

Pertumb (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4.800.980.054,37

16.513.998.748,50

7.521.455.484

2.195.630.067,12

4.008.060 5.054.383.490 1.426.679.612,93

25.433.000 5.214.393.546 1.469.760.929

223.309.919 4.926.926.976 1.543.491.944,68

398.188.261 3.388.494.206,85 1.722.086.663,53

(22.853.428.672,52)

(34.548.379.209,36)

(43.068.559.762,92)

(31.638.196.685,79)

1.180.366.220.549,24

1.274.645.745.692,99

1.250.622.085.416,25 16.085.318.673

9.343.865.876,03

8.510.000.001

8.510.000.001

1.117.423.728.107,27

1.240.199.234.100,22

1.170.737.235.188,24

1.264.638.601.050,99

8.998.014.988,38

1.118.985.440

1.118.985.440

1.497.144.641

1.130.939.764.233,43

1.239.337.292.430,39

1.151.512.845.110,94

1.250.711.948.205,78


III.18

3.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kemampuan fiskal daerah (fiscal capacity) merupakan faktor yang

sangat krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat,

meningkatkan

kesejahteraan umum dan pembangunan daerah secara umum. Karena itu, upaya

optimalisasi

ditingkatkan

dan

sumber-sumber dikembangkan

pendapatan

secara

daerah,

terpadu

dan

perlu

sinergi

terus antar-

SKPD/unit kerja pengelola pendapatan daerah. 3.2.1.

Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan diarahkan

pada

Pendapatan upaya

Daerah

peningkatan

sepanjang

tahun

pendapatan

2008-2013

daerah

dengan

memaksimalkan penggalian potensi pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, aspek kewenangan, aspek potensi, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Beberapa

kegiatan

strategis

yang

berkaitan

dengan

upaya

peningkatan pendapatan daerah antara lain :  Melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap sumber – sumber pendapatan.  Melakukan revisi terhadap peraturan – peraturan Daerah di bidang pendapatan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi.  peningkatan SDM pengelola PAD.  Meningkatkan intensitas penyuluhan perpajakan, agar masyarakat sadar akan kewajibannya membayar pajak.  Mengadakan perbaikan terhadap sistim pengelolaan administrasi pendapatan, agar mulai dari perencanaan, pemantapan, pemungutan, penyetoran dan pertanggung jawaban pendapatan dapat lebih efektif.  Penyediaan sarana dan prasarana Pendapatan Daerah


III.19

b. Kebijakan Belanja Daerah Belanja

daerah

merupakan

perwujudan

dari

kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Melihat perkembangan realisasi Belanja Daerah pada periode tahun 2009-2013, menunjukkan

bahwa

Proporsi

anggaran

Belanja

Tidak

Langsung

cenderung meningkat, dari 45,11% tahun 2009 meningkat menjadi 59,45% tahun 2013. Peningkatan Belanja tidak Langsung tidak hanya berdasarkan pertimbangan kebutuhan aparatur atau belanja gaji yang signifikan kenaikannya dari Rp.164,44 Milyar lebih tahun 2009 menjadi Rp.338,08 Milyar lebih tahun 2013, namun juga adanya belanja Bantuan keuangan kepada pemerintah desa terus meningkat yang menjadi bagian dari komponen Belanja Tidak Langsung. Proporsi

Belanja

memperlihatkan

trend

Modal

pada

fluktuatif

dan

kelompok cenderung

Belanja

Langsung

menurun.

Jika

diperbandingkan alokasi belanja modal ditahun 2009 porsinya 35,41% dari total belanja daerah, mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 20,40% dari total belanja daerah. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan kemampuan keuangan daerah dalam penyediaan infrastruktur pelayanan publik. Selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut.


III.20

Tabel 3.11 Porporsi Alokasi Belanja Daerah Tahun 2008-2013 NO. 2,1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

2.1.7 2.1.8 2,2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Prop/Kab/Kota Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

216.140.311.338

45,11

253.570.259.766

51,26

280.024.184.792

49,84

324.207.250.850

57,65

375.329.195.517

59,45

164.440.327.828

34,32

230.000.259.767

46,50

258.351.184.792

45,98

301.123.950.850

53,54

338.081.295.517

53,55

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

20.389.517.000

4,26

2.820.000.000

0,57

750.000.000

0,13

0

0,00

0

0,00

5.290.000.000

1,10

1.250.000.000

0,25

1.050.000.000

0,19

5.015.000.000

0,89

17.000.000.000

2,69

6.515.425.714

1,36

6.500.000.000

1,31

6.150.000.000

1,09

2.696.000.000

0,48

3.000.000.000

0,48

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

18.000.750.796

3,76

12.000.000.000

2,43

12.573.000.000

2,24

14.122.300.000

2,51

15.997.900.000

2,53

1.504.290.000

0,31

1.000.000.000

0,20

1.150.000.000

0,20

1.250.000.000

0,22

1.250.000.000

0,20

263.009.954.421

54,89

241.075.660.496

48,74

281.828.129.926

50,16

238.212.150.479

42,35

256.017.424.285

40,55

27.655.643.426

5,77

35.411.113.340

7,16

44.042.831.556

7,84

17.089.479.036

3,04

28.881.298.300

4,57

65.701.782.071

13,71

64.596.800.195

13,06

99.263.700.973

17,67

108.212.017.621

19,24

98.323.932.145

15,57

169.652.528.924

35,41

141.067.746.961

28,52

138.521.597.397

24,65

112.910.653.822

20,08

128.812.193.840

20,40

479.150.265.759


494.645.920.263

561.852.314.718

III.21

562.419.401.329

631.346.619.802

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kelompok penerimaan pembiayaan terbesar pada pos Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu, yakni pada tahun 2008 mencapau sebesar Rp.91,976 Milyar lebih dan mengalami penurunan menjadi Rp.7,835 Milyar lebih pada tahun 2013. Penurunan ini sebagai wujud peningkatan daya serap anggaran belanja daerah tahun sebelumnya.

Keberadaan

anggaran SILPA tahun lalu merupakan bagian dari adanya efesiensi anggaran belanja daerah tahun lalu. Pada sisi kelompok Pengeluaran Pembiayaan, porsi anggaran terbesar pada pos Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.26,464 Milyar lebih tahun 2013. Keberadaan anggaran yang cukup besar tersebut lebih disebabkan oleh pihak rekanan pelaksanaan kegiatan fisik umumnya tidak mampu menyelesaikan kelengkapan administrasi pencairan dana pada akhir tahun anggaran, sehingga pembayarannya dibebankan pada tahun berikutnya. 3.2.2.

Analisis Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik

yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,


III.22

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih

antara

Anggaran

Pendapatan

Daerah

dan

Belanja

Daerah.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan

yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Gambaran prediksi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Enrekang selama kurun wakttu 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


III.23

Tabel 3.12 Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2014- 2018

NO. (1)

3,1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3,2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

5

PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN





(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

SURPLUS / (DEFISIT) PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Dana Luncuran Tahun Lalu PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pembayaraan Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Penyaluran Dana Luncuran Tahun Lalu Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAN

6.602.061.778,00 24.100.658.905,00

7.239.844.135,88 19.738.800.741,60

7.653.927.921,69 15.991.040.593,28

7.729.499.204,28 12.992.832.474,62

6.808.802.517,64 10.594.265.979,70

23.423.500.927,00

18.738.800.741,60

14.991.040.593,28

11.992.832.474,62

9.594.265.979,70

677.157.978,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

30.702.720.683,00

26.978.644.877,48

23.644.968.514,97

20.722.331.678,90

17.403.068.497,33

30.702.720.683,00

26.978.644.877,48

23.644.968.514,97

20.722.331.678,90

17.403.068.497,33

(6.602.061.778,00)

(7.239.844.135,88)

(7.653.927.921,69)

(7.729.499.204,28)

(6.808.802.517,64)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00


III.24

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Enrekang untuk tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Enrekang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Enrekang untuk kurun waktu 2014-2018 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut: a.

Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

tahun

sebelumnya

(SiLPA)

diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi. b.

Pinjaman

daerah

pembiayaan merupakan daerah

merupakan

daerah, pilihan

lainnya

salah

namun terakhir

sudah

tidak

satu

alternatif

pelaksanaannya bila

sumber-sumber

mampu

untuk

sumber

selektif

dan

pembiayaan

menutup

defisit

anggaran. 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kebijakan

Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah

Kabupaten

Enrekang

selama tahun 2014-2018 diarahkan untuk: a.

Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

b.

Pembayaran kepada Pihak Ketiga diuapayan semakin menurun melalui peningkatan daya serap anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dipihak ketigakan. Merumuskan

kebijakan/kerangka

regulasi

yang

dapat

mendorong partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (publik private partnership)


III.25

3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2014-2018 Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa, kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari Anggaran

Pemerintah

Daerah,

sebagai

bagian

integral

dari

upaya

pembangunan daerah secara utuh. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yakni 2014-2018. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. keuangan

daerah,

maka

Untuk mengetahui kapasitas fiscal riil

yang

pertama

dianalisis

adalah

seluruh

pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah. 3.3.1.Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Belanja yang sifatnya wajib adalah belanja yang harus dianggarkan setiap tahun anggaran. Pada belanja tidak langsung, yang wajib dan mengikat adalah komponen belanja gaji dan tunjangan, tunjangan profesi guru, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD, belanja operasional kepala daerah, serta belanja bantuan Parpol. Total belanja tidak langsung yang sifatnya wajib dan mengikat tersebut dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp.338,603 Milyar lebih, yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp.282,624 Milyar lebih, Belanja Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp.53,408 Milyar lebih, Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD sebesar Rp.2,048 Milyar lebih, Belanja Bantuan Parpol sebesar Rp.522 Juta lebih. Pada Belanja Langsung, dalam struktur belanja daerah Kabupaten Enrekang, terdapat 2 komponen yang sifatnya wajib dan mengikat yakni; Belanja beasiswa pendidikan PNS, serta belanja jasa kantor (khusus tagihan


III.26

bulanan kantor seperti telepon, listrik, air dan sejenisnya).

Total alokasi

anggaran pada Dua komponen tersebut pada tahun 2013 sebesar Rp.3,822 Milyar lebih.

Untuk tahun 2014-2018, pemerintah daerah mengeluarkan

kebijakan pemberian uang makan harian pegawai, yang juga termasuk kategori belanja yang difatnya wajib dan mengikat. Pada kelompok pembiayaan pengeluaran, yang sifatnya wajib dan mengikat adalah pos pembayaran hutang pemerintah daerah, yang pada tahun 2013 sebesar Rp.29,176 Milyar lebih. Tabel 3.13 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Enrekang tahun 2013 URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanaj Tunjangan Profesi Guru Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja Bantuan Parpol Belanja Langsung Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja Uang Makan Harian Pegawai Pembiayaan Pengeluaraan Pembayaran Hutang Pemerintah Daerah TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA


TAHUN 2013 (Rp)

338.603.595.517 282.624.236.662 53.408.298.855 2.048.760.000 522.300.000 3.822.311.000 315.000.000 3.507.311.000 29.176.407.818 29.176.407.818 371.602.314.335

III.27

3.3.2.

Proyeksi Data

A. Pendapatan daerah Dari berbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 2014-2018, selengkapnya dapat dilihat

pada


tabel

berikut.

III.28

Tabel 3.14 Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2011- 2015

NO

(1) 1,1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1,2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1,3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

URAIAN

(2) PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak / bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi PENDAPATAN DAERAH







(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

27.314.922.551

28.605.175.000

29.790.433.750

30.972.855.437

32.204.756.209

4.966.000.000 12.467.500.000

5.214.300.000 13.090.875.000

5.475.015.000 13.745.418.750

5.748.765.750 14.432.689.687

6.036.204.037 15.154.324.171

2.770.422.551

3.500.000.000

3.570.000.000

3.641.400.000

3.714.228.000

7.111.000.000

6.800.000.000

7.000.000.000

7.150.000.000

7.300.000.000

555.038.985.000

604.433.017.000

658.697.347.170

718.374.900.641

783.815.891.248

20.000.000.000

20.400.000.000

20.808.000.000

21.224.160.000

21.648.643.200

484.907.285.000 50.131.700.000

533.400.000.000 50.633.017.000

586.750.000.000 51.139.347.170

645.500.000.000 51.650.740.641

710.000.000.000 52.167.248.048

123.445.812.110

128.100.000.000

141.000.000.000

154.350.000.000

169.835.000.000

385.448.000 0,00 20.746.736.110

500.000.000 0,00 15.000.000.000

500.000.000 0,00 16.500.000.000

0,00 0,00 18.150.000.000

0,00 0,00 19.965.000.000

90.341.336.000

99.400.000.000

109.500.000.000

120.250.000.000

132.270.000.000

11.972.292.000

13.200.000.000

14.500.000.000

15.950.000.000

17.600.000.000

705.799.719.661

761.138.192.000

829.487.780.920

903.697.756.079

985.855.647.457

III.29

Untuk

menyikapi

kondisi

pendapatan

daerah

Kabupaten

Enrekang, maka selama kurun waktu 2014-2018 kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut: 1. Menetapkan

target

pendapatan

daerah

Kabupaten

Enrekang

sampai dengan tahun 2018 dapat mendekati sekitar Rp. 985,85 Milyar

lebih

atau

mendekati

Rp.1

Trilliun,

berdasar

atas

perhitungan dan perencanaan anggaran yang rasional. 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kenaikan ratarata per tahunnya sebesar 5 %. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsi akan terus ditingkatkan. 3. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: (i) mulai tahun 2014, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, (ii) sejak tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB. 4. Pengoptimalan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara: a. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat,

khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis

pendapatan

yang

baru,

khususnya

dengan

ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


III.30

c.

Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait

dengan

kondisi

saat

ini

maupun

kebutuhan

penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku. d. Membina hubungan yang baik dan kesadaran Wajib Pajak. e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah. 5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Enrekang . 6. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dtempuh dengan cara: a. Perbaikan

sistem

dan

manajemen

dalam

pengelolaan

pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR). b. Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taat melakukan pembayaran kewajibannya. 7. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah. 8. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Enrekang, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penegakan hukum dan peraturan

perundangan,

serta

meningkatkan

keamanan

dan

ketertiban daerah. B. Belanja Daerah Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang


III.31

diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Struktur belanja dalam APBD yakni kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung pada struktur anggaran 2008-2013 (Beradasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. - Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya (2011-2015) ditambah acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); - Besarnya

penganggaran

gaji

pokok

dan

tunjangan

PNSD

disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan

oleh

Pemerintah

Pusat.

Untuk

tiap

tahunnya

dipredik-sikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%.

b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah

Daerah

kepada

Pemerintah

Pusat.

Dalam

Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam

APBD,

khusunya

Kabupaten

pengalokasian anggaran Enrekang

belum

pernah

melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman. c. Belanja

Hibah

dugunakan

untuk

mendukung

fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu

yang

dilaksanakan


KPUD),

dan

instansi

semi

III.32

pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian

hibah

kepada

perusahaan

daerah,

serta

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik

telah

ditetapkan

peruntukannya,

sepanjang

dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan

daerah

lainnya

dalam

meningkatkan

kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. d. Belanja

Bantuan

Sosial

meningkatkan

kualitas

masyarakat,

bantuan

kelompok/anggota

digunakan

kehidupan

sosial

sosial

masyarakat

yang

dalam

rangka

dan

ekonomi

diberikan

kepada

dilakukan

secara

selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. e. Belanja

Bantuan

Keuangan

digunakan

untuk

menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus

dari

pemerintah

daerah

kepada

pemerintah

pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian

program

prioritas

pemerintah

daerah

yang

dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di desa. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. f. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya


III.33

dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. 2.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: a. Belanja

pegawai;

honorarium/upah

merupakan dalam

pengeluaran

melaksanakan

program

untuk dan

kegiatan pemerintahan daerah. b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuik digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Gambaran prediksi Belanja daerah Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


III.34

Tabel 3.15 Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2014- 2018 NO.

URAIAN

2014

%

2015

%

2016

%

2017

2

BELANJA TIDAK LANGSUNG

393.739.694.251

56,31

438.495.081.561

58,16

489.524.491.348

59,56

545.447.430.310

60,88

618.377.121.948

63,16

368.522.394.251

52,71

411.745.081.561

54,62

462.274.491.348

56,25

517.747.430.310

57,79

578.877.121.948

59,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000.000.000

0,57

4.000.000.000

0,53

4.000.000.000

0,49

4.000.000.000

0,45

16.000.000.000

1,63

3.000.000.000

0,43

3.000.000.000

0,40

3.000.000.000

0,37

3.000.000.000

0,33

3.000.000.000

0,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.717.300.000

2,39

18.000.000.000

2,39

18.500.000.000

2,25

18.700.000.000

2,09

19.000.000.000

1,94

1.500.000.000

0,21

1.750.000.000

0,23

1.750.000.000

0,21

2.000.000.000

0,22

1.500.000.000

0,15

305.457.963.632

43,69

315.403.266.303

41,84

332.309.361.650

40,44

350.520.826.565

39,12

360.669.722.992

36,84

27.398.245.400

3,92

26.425.643.645

3,51

26.452.069.289

3,22

26.478.521.358

2,96

26.504.999.880

2,71

137.489.822.662

19,66

135.902.292.130

18,03

136.309.999.006

16,59

136.718.929.003

15,26

136.629.085.790

13,96

140.569.895.570

20,10

153.075.330.528

20,30

169.547.293.354

20,63

187.323.376.203

20,91

197.535.637.322

20,18

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Prop/Kab/Kota Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA

699.197.657.883


753.898.347.864

821.833.852.998

III.35

895.968.256.875

2018

979.046.844.940

Tabel 3.16 Prediksi Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanaj Tunjangan Profesi Guru Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja Bantuan Parpol Belanja Langsung Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja Uang Makan Harian Pegawai Pembiayaan Pengeluaraan Pembayaran Hutang Pemerintah Daerah TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

PROYEKSI 2014

2015

2016

2017

2018

369.044.694.251

412.267.381.561

462.796.791.348

518.269.730.310

579.399.421.948

300.143.704.251

335.285.099.961

376.856.487.156

422.302.440.815

472.207.908.913

66.279.930.000

74.233.521.600

83.141.544.192

93.118.529.495

104.292.753.034

2.098.760.000

2.148.760.000

2.198.760.000

2.248.760.000

2.298.760.000

522.300.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

15.085.672.500

15.311.090.830

15.538.854.575

15.718.999.015

15.901.560.017

500.000.000

550.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

2.956.160.500

3.015.283.710

3.075.589.384

3.137.101.172

3.199.843.195

11.629.512.000

11.745.807.120

11.863.265.191

11.981.897.843

12.101.716.822

30.702.720.000

28.553.529.600

26.554.782.528

24.695.947.751

22.967.231.408

30.702.720.000

28.553.529.600

26.554.782.528

24.695.947.751

22.967.231.408

414.833.086.751

456.132.001.991

504.890.428.452

558.684.677.076

618.268.213.373


III.36

Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Enrekang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Enrekang

selama

kurun waktu 2014-2018 akan diarahkan kepada hak-hal sebagai berikut: 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan peningkatan pelayanan

pada

masyarakat

kesejahteraan masyarakat

yang

harapan

masyarakat.

dapat

selanjutnya

Peningkatan

diwujudkan

dengan

adalah kualitas

meningkatkan

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2. Prioritas. Penggunaan anggaran tahun 2014-2018 diprioritaskan untuk mendanai Program dan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran visi, misi dan kebijakan Kepala Daerah. 3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD. 4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.

Belanja

masyarakat,

langsung

sesuai

disusun

strategi

atas

dasar

pembangunan

kebutuhan

untuk

nyata

meningkatkan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi


III.37

belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja

tidak

hanya

dari

aspek

administrasi

keuangan,

tetapi

menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Enrekang dimaknai ; 1. Arah belanja APBD Kabupaten Enrekang akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, yaitu selama periode 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2014-2018. 2. Untuk menjamin ketersediaan dana, kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan dan meningkatkan berbagai sumber pendapatan yang

dapat

berlangsung

secara

berkesinambungan/berkelanjutan

(sustainable) serta dalam jumlah yang memadai/mencukupi. 3. Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, maka kebijakan Keuangan Daerah akan dirinci berdasar pada masing-masing komponen tersebut, yang meliputi kebijakan Pendapatan, kebijakan Belanja, kebijakan Pembiayaan, serta kebijakan umum anggaran daerah. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut: 1. Partisipasi Masyarakat Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. 2. Transparansi dan akuntabilitas Anggaran APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu


III.38

kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan. 3. Disiplin Anggaran Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain: (i) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (ii) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD; (iii) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. 4.

Keadilan Anggaran Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar, disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah harus

mempertimbangkan

keadilan

dan

pemerataan

agar

dapat

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan. 5.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteran yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran harus memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penetapan harga satuan yang rasional.


III.39

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2014-2018) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang.


III.40

Tabel 3.17 Proyeksi Kapasitas Rill Kemampaun Keuangan Daerah NO 1 2 3 4. 5

6

URAIAN

2014

2015

PROYEKSI 2016

2017

2018

Pendapatan Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Penerimaan bagi hasil kemitraan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Total penerimaan Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

705.799.719.661

761.138.192.000

829.487.780.920

903.697.756.079

985.855.647.457

23.423.500.927

18.738.800.742

14.991.040.593

11.992.832.475

9.594.265.980

677.157.978

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

729.900.378.566

780.876.992.742

845.478.821.513

916.690.588.554

996.449.913.437

414.833.086.751

456.132.001.991

504.890.428.452

558.684.677.076

618.268.213.373

315.067.291.815

324.744.990.750

340.588.393.061

358.005.911.478

378.181.700.064


III.41

Tabel 3.18 Proyeksi Rencana Alokasi Pengeluaran Kelompok Prioritas I dan II NO I.

II.a

II.c II.d II

III.a

III.b III

URAIAN Kapasitas riil kemampuan keuangan Rencana alokasi pengeluaran prioritas I Belanja Langsung Dikurangi: Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a-II.c-II.d) Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II Belanja Tidak Langsung Dikurangi: Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*


2014

2015

PROYEKSI 2016

315.067.291.815

324.744.990.750

340.588.393.061

358.005.911.478

378.181.700.064

305.457.963.632

315.403.266.303

332.309.361.650

350.520.826.565

360.669.722.992

15.085.672.500

15.311.090.830

15.538.854.575

15.718.999.015

15.901.560.017

30.702.720.000

28.553.529.600

26.554.782.528

24.695.947.751

22.967.231.408

259.669.571.132

271.538.645.873

290.215.724.546

310.105.879.799

321.800.931.567

55.397.720.683

53.206.344.877

50.372.668.515

47.900.031.679

56.380.768.497

393.739.694.251

438.495.081.561

489.524.491.348

545.447.430.310

618.377.121.948

369.044.694.251

412.267.381.561

462.796.791.348

518.269.730.310

579.399.421.948

24.695.000.000

26.227.700.000

26.727.700.000

27.177.700.000

38.977.700.000

30.702.720.683

26.978.644.877

III.42

23.644.968.515

2017

2018

20.722.331.679

17.403.068.497

Tabel 3.19 Proyeksi Rencana Alokasi Pengeluaran Proporsional Kelompok Prioritas I, II dan III No.

1. 2. 3.

Jenis Dana Prioritas I Prioritas II Prioritas III Total

Tahun 2014

Alokasi Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2017

Tahun 2018

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

77

242.601.814.698

77

250.053.642.878

77

262.253.062.657

77

275.664.551.838

76

287.418.092.049

15

47.260.093.772

15

48.711.748.613

15

51.088.258.959

15

53.700.886.722

14

52.945.438.009

8

25.205.383.345

8

25.979.599.260

8

27.247.071.445

8

28.640.472.918

10

37.818.170.006

100

315.067.291.815

100

324.744.990.750

100

340.588.393.061

100

358.005.911.478

100

378.181.700.064

Keterangan :



Prioritas I adalah Alokasi Belanja Langsung untuk Program-Program Strategik dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Misi jangka menengah daerah.



Prioritas II adalah Alokasi Belanja Langsung untuk Program-Program Operasional dalam rangka Pelaksanaan Urusan-urusan Pemerintah Daerah dan operasional kantor SKPD (Non Beasiswa TB PNS + Non Uang Makan Harian PNS)



Prioritas III adalah Alokasi Belanja Tidak Langsung (Non Gaji + Non Bantuan Parpol)


III.43

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Enrekang dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan Provinsi, Regional maupun

Nasional.

Oleh

karena

itu

tahap

awal

dari

perencanaan

pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan

yang

bersifat

makro

baik

ekonomi,

sosial

maupun

infrastruktur. Perspektif Kabupaten Enrekang untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, yang akan diuraikan dalam uraian berikut 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan upaya mewujudkan sasaran-sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada periode pelaksanaan Lima Tahun Kedua RPJPD 2008-2029 untuk RPJMD 2014-2018, diuraikan sebagai berikut :


IV- 1

Tabel 4.1 Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang

No

1.

2.

Sasaran Pokok RPJPD Terwujudnya Konsep Pengembangan Daerah Agropolitan

Terwujudnya Kemandirian Daerah

Indikator dan Target RPJPD •

Ditetapkannya Masterplan Agropolitan sebagai kesepakatan seluruh stakeholders Kabupaten Enrekang • Terpublikasi dan dapat diaksesnya Konsep yang selalu dapat diperbaharui , oleh masyarakat (wilayah dan pusat pengembangan, cara pencapaian, pengetahuan, teknologi komoditi, potens, produk, pasar), yang dapat di akses melalui media elektronika / komonikasi dan media lainnya sepanjang waktu = 100 % • Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan usaha pertanian komoditas unggulan (pergudangan, etalase produk, pasar), meliputi akses terhadap perbankan berbunga lunak, Diklat dan penyuluhan pertanian , kemudahan pemasaran , terpenuhinya Saprotan (Sarana Produksi Pertanian berupa pupuk , pestisida , alat-alat produksi dan distribusi pertanian, dll) , infrastruktur menuju sentra produksi dan pengolahan hasil , sistem irigasi • Terdapatnya sejumlah sarana dan prasarana pendidikan , kesehatan , perumahan , ekonomi , yang dapat memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat . • Peningkatan etos kerja aparatur ( ≥ 40 jam / minggu , rasio pendidikan S1 & S2 sesuai dengan penempatannya) • Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ≥ 80 , menaiknya peringkat IPM Kabupaten dalam konteks Nasional diharapkan < 125 , Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender

Permasalahan Pembangunan Daerah  Infrastruktur pendukung Usaha Pertanian belum cukup memadai pada sentra-sentra produksi (Jalan, Jembatan, Irigasi/ Penyediaan Air Pertanian)  Integrasi program antar sektor dalam pengembangan sistem Agribisnis Pertanian belum bersinergi  Implementasi konsep agropolitan masih dominan pada sektor Hulu sedangkan sektor hilir belum berkembang.

• Sarana dan prasarana permukiman (Air Bersih dan Sanitasi) belum cukup memadai memenuhi kebutuhan masyarakat baik kualitas maupun cakupannya. • Tingkat Daya Beli Masyarakat sebagai salah satu basis IPM, masih rendah dan berada dibawah ratarata Provinsi Sul-Sel • Tingkat Pengangguran cenderung meningkat (dari 5,99% menjadi 6,66% tahun 2011)

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan  Ketersediaan dokumen Rencana Induk Kawasan Strategis berbasis Pertanian  Keberlangsungan sistem Agribisnis pertanian HuluHilir  Ketersediaan sumber daya air lahan pertanian komoditi Unggulan  Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan produksi komoditi pertanian

• Ketersediaan sarana prasarana pelayanan Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat • Kemandirian dan kompetensi SDA pelaku usaha tani dan UKM berbasis potensi lokal • Investasi sektor pariwisata daerah dan pemanfaatan lahan tidur untuk membuka peluang kerja • Intervensi program/ kebijakan bagi masyarakat miskin


IV- 2

No

3.

Sasaran Pokok RPJPD

Indikator dan Target RPJPD

Terwujudnya dan Berkembangnya Berbagai Produk Pertanian Unggulan Berbasis Ekonomi Masyarakat Dan Berorientasi

(IPG) > 30 % • Tingkat Pengangguran <4% • Penduduk Miskin < 5 % • Pertumbuhan ekonomi > 8 % / tahun • Pertumbuhan sektor riel pertanian > 7 % / tahun • IPM Pendidikan : AMH = 100 , APM = 100 , Rasio Rata – rata lama sekolah = 1,00 • IPM Kesehatan : AHH ≥ 80 thn., Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran : 0 ≤ AKB ≤ 10 ; Angka Kematian Ibu Hamil (AKIB) per 1000 kelahiran : 0 ≤ AKIB ≤ 10 • IPM Daya Beli, masuk kedalam pendapatan menengah – atas dengan porsi 50 : 50, dengan pertumbuhan pendapatan / Kapita > 16 % / thn • Kemandirian Pangan : 100 % • Terpenuhinya utilitas desa – kota (listrik, Air minum, komonikasi) = 100 % • Terpenuhinya kebutuhan kuantitas maupun kualitas kebutuhan papan / permukiman dengan segala kelengkapannya dengan rasio : rasio ≥ 1 Rmh & lingkungan / Klrg • Lembaga – lembaga yang ada dimasyarakat pro aktif dalam pembangunan • Ada nota kesepakatan dan tindak lanjut dalam kerangka kerja sama antar daerah, dimana Enrekang memperoleh out let pemasaran bahan olahan komoditas pertanian • Teridentifkasinya besaran dan strategi pemanfaatan potensi serta kelayakan komoditi yang dapat dipasarkan , nilai tambah yang diperoleh , kelayakan lokasi industri dan pasar • Hidup dan berkembangnya pemasaran hasil produk

Permasalahan Pembangunan Daerah dan Tingkat kemiskinan walaupun cenderung menurun namun masih relatif tinggi (sekitar 14,44%) • Kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Apartur Pemda belum terukur dengan baik dengan jam kerja masih dibawah 40 Jam perMinggu (baru 35 Jam per-Minggu). • Peran/partisipasi masyarakat secara kelembagaan dalam perencanaan dan pembangunan daerah pada umumnya belum mandiri.

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan secara terpadu berdasarkan factor penyebab kemiskinannya. • Kebijakan penerapan 5 (Lima) hari kerja lingkup Pemda Kab. Enrekang. • Pemberdayaan kelembagaan masyarakat didukung ketersediaan regulasi. • Identifikasi potensi peluang kerjasama dengan daerah lain.

• Belum adanya Kerjasama Pemda dengan daerah lain, dalam pengelolaan potensi sumber daya alam maupun pemasaran produk untuk peningkatan perekonomian daerah

• Produktivitas komoditi unggulan belum maksimal, dan cenderung masih berorientasi produksi, kurang memperhatikan aspek kualitas. • Daya saing komoditi unggulan (selain

 Penerapan dan pengembangan aplikasi teknologi pertanian/produks i  Penanganan Pasca Panen dan pengiolahan produk pertanian menjadi barang


IV- 3

No

Sasaran Pokok RPJPD Pasar

4

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Indikator dan Target RPJPD pertanian unggulan : ≥ 75 % untuk dpasarkan ke luar dan ≤ 25 % untuk dipasarkan dan dikonsumsi masyarakat setempat. • Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat atas kemampuan daerah sendiri , berupa kebutuhan beras , sayuran , palawija, gizi hewani : 100 % • Dibeberapa sentra poduksi pertanian unggulan dibangun pusat – pusat olahah, seperti di Enrekang , dan di beberapa Pusat pemukiman ke dua • Kelembagaan semakin baik dalam pelayanan masyarakat tani (katagori pelayanan prima)

• Ada dokumen perencanaan legal yang mempertegas arah dan peruntukan pemanfaatan lahan • Ada kejelasan pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi budidaya dan fungsi lindung • Eksplorasi dan eksplotasi Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian lingkungan (dibawah batas ambang polusi yang dbenarkan) • Peningkatan kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah pada APBD Daerah dari hasil olahan sektor SDMineral dan diversiviakasi SDAlam • Pembangunan desa – kota yang berimbang, terutama prioritas pada desa terpencil, desa rentan sosial – ekonomi dan desa tertinggal • Berjalannya manajemen pelembagaan pemerintahan dalam layanan publik dengan katagori layanan prima sesuai capaian SPM • Tumbuh dan pro aktifnya kelembagaan yang ada di masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dan ikutan

Permasalahan Pembangunan Daerah kopi) masih rendah, akibat kualitas yang rendah dan biaya produksi yang masih relatif tinggi, • Hasil produk-produk pertanian belum sepenuhya mampu meningkatkan taraf hidup petani secara umum. • Pemasaran produkproduk komoditi pertanian masih sebagian besar dikendalikan pedagang-pedagang besar, namun keuntungan yang diperoleh pada tingkat petani masih belum maksimal karena keterbatasan akses modal petani serta sistem pemasaran yang kurang berpihak ke petani

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan jadi.  Kemitraan petani dan pengusaha dalam pengelolaan produksi dan pemasaran.  Perlindungan dan pemberdayaan kelompok usaha pertanian masyarakat

• Lahan tidur dan lahan kritis masih cukup luas

• Pengendalian Penggunaan Pestisida

• Pola pikir masyarakat dalam pemanfaatan lahan pada umumnya belum memperhatikan pengelolaan yang ramah lingkungan.

• Penerapan sistem pertanian organik secara meluas

• Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketimpangan akonomi antara warga masyarakat. • Sistem Birokrasi dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum sepenuhnya menerapkan prinsipprinsip Good Governance.

• Pengalokasian anggaran pembangunan secara adil dan merata disemua wilayah. • Membuka peluang investasi disektor pertambangan • Pelaksanaan SPM dan atau SOP setiap SKPD.


IV- 4

No

Sasaran Pokok RPJPD

Indikator dan Target RPJPD

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan Pembangunan Daerah

lainnya • Hidup dan tumbuh berkembangnya para pelaku usaha di semua tingkatan yang saling menguntungkan

.

Permasalahan lainnya yang muncul adalah dari aspek pelayanan umum yang dimanifestasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berbagai permasalahan urusan pemerintahan yang harus dihadapi daerah Kabupaten Enrekang dapat diuraian sebagai berikut; 1.

Urusan Pendidikan, menghadapi permasalahan : a. Angka partisipasi sekolah (APK, APM) cenderung menurun dan saat ini berada dibawah SPM b.

Masih tingginya jumlah guru yeng belum memenuhi standar kompetensi (458 guru yang belum S1/D4 dan 1251 yang belum bersertifikasi

c.

Kompetensi kelulusan siswa belum memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha.

d. Masih

terbatasnya

sarana

dan

prasarana

pendidikan

yang

berkualitas e.

Manajemen dan tatakelola pendidikan belum optimal.

f.

Adanya

kecenderungan

kekuarang

tenaga

pengajar

disemua

jenjang pendidikan (Rata2 79 org pensiun pertahun) g.

Aplikasi IT untuk semua jenjang pendidikan belum memadai

h. Ketersediaan sarana prasarana Dinas/KCD serta pendidikan dasar belum memadai khusunya kebutuhan Mobiler 1570 pasang, Pagar 28.000 m, perpustakaan 52 unit dari 213 SD dan MI 21 dan SLB 1 unit. i.

Ketersediaan sarana prasarana pendidikan menengah belum memadai khusunya kebutuhan Mobiler 3800 pasang, Pagar 8500 m, perpustakaan 12 unit dari 36 SMP, 20 MTs SMA 15 SMK 7 MA 10 jumlah siswa SMA 6075 SMP 9909 SMK 3095 Mts 3013 Ma 1196 ada 10 SATAP yang kekurangan 40 ruang kelas. Kekurangan RKB SMP/SMA 60 unit.

j.

Masih

rendahnya

capaian

APK

PAUD

(0-6

tahun),

dan

enyelenggaraan PAUD belum terintegrasi dengan baik dengan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

IV- 5

SKPD terkai, serta Insentif dan Operasional Tenaga PAUD sangat rendah. 2.

Urusan Kesehatan, menghadapi permasalahan : a.

Kualitas lingkungan, cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah tangga sehat

masih

rendah. b.

Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal

c.

Ketersediaan

tenaga

kesehatan

(Dokter,

Keperawatan,

Non

Keperawatan) masih kurang d.

Standar 2 Dokter Umum dan 1 Doter Gigi pada Puskesmas belum memenuhi (Baru PKM Maiwa dan PKM Kota),saat ini umumnya satu dokter disetiap Puskesmas

e.

Standar 1 Bidan, 1 Perawat dan 1 Tenaga Kesehatan di Pustu belum terpenuhi.

f.

Terbatasnya alat-alat kesehatan pada Puskesmas, Pustu dan Poskesdes.

g.

Cakupan pelayanan sarana kesehatan belum sepenuhnya mampu melayani seluruh wilayah.

h.

Ketersediaan/stok obat dan perbekalan kesehatan di Tempat pelayanan kesehatan belum memenuhi kebutuhan pelayanan.

i.

Masih rendahnya akses pelayanan perawatan masyarakat yang beresiko pada wilayah terpencil

j.

Adanya kecenderungan kenaikan angka kesakitan penyakit dan kasus gizi buruk/ gizi kurang, AKI (Kasus), AKB (Per1000 KH), AKBA (per 1000 KH), Gangguan Jiwa, Deman Berdarah, HIV-AIDS (20 org), Diare (Wilayah Pegunungan), TB, Kusta, Malaria (Maiwa, Kabere), Kecacingan, ISPA, Thypoid, Scabies.dll.

k.

Masih Rendahnya kesadaran masyarakat PHBS, Pemberian ASI Eksklusif, tidak Merokok dalam rumah.

l.

Sebagian besar alat-alat kesehatan belum dikalibrasi, sehingga mempengaruhi keakuratan hasil diagnose.

m. Pelaksanaan UKS belum maksimal. (150 sekolah dari 655 sekolah).


IV- 6

n.

Pemanfaatan,

Pengelolaan, dan ketersediaan Sarana Prasarana

RSU Belum Maksimal o.

Ketersediaan Dokter Alhi ( 4 Dasar : Interna, Bedah, Kebidanan & Kandungan dan Anak 3 Penunjang : Anastesi, Phatology Klinik dan Radiologi dan Min 9 Dokter Umum ) belum terpenuhi sebagai prasyarat RSU tipe C

p.

Pengelolaan dan Pelayan RSU belum maksimal disertai dengan keterbatasan ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya

q.

Sistem pengelolaan Jamkesda belum maksimal karena belum terbentuknya Tim Verifikasi Klaim Jamkesda Kabupaten

r.

Terbatasnya tenaga kesehatan pada RSU dan Status RSU Masenrempulu Belum terakreditasi.

3.

Urusan Pekerjaan Umum, menghadapi permasalahan : a.

Masih tingginya tingkat kerusakan jalan 23,77 Rusak, 13,81 % Rusak

Berat,

Prasarana

jalan

dan

jembatan

senantiasa

membutuhkan pemeliharaan dan peningkatan b.

Masih kurangnya alokasi anggaran pemeriharaan rutin jalan.

c.

Kurang memadainya peralatan pendukung pemeliharaan jalan.

d.

Masih tinggi jalan pengerasan dan jalan tanah 45,21%.

e.

Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD terkait (perhubungan, dll) dalam perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan

f.

Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi

dan

jaringan

pengairan

lainnya

dalam

mendukung

pembangunan pertanian dan penyediaan air baku g.

Menurunnya fungsi jaringan irigasi akibat bencana alam.

h.

Masih rendahnya partisipasi petani dan operasional pemeliharan jaringan irigasi.

i.

Meningkatnya sedimentasi / Daya Tampung DAS yang tidak didukung upaya normalisasi sungai secara maksimal.

j.

Rendahnya ketersediaan dan up dating data base bidang KePU-an

k.

Ketersediaan dan Kondisi peralatan / alat berat belum memadai untuk fungsi operasional pembangunan dan

pemeliharaan

infrastruktur l.

Keterbatasan kemampuan dan ketersediaan SDM Teknis Maknik, Operator alat berat, Enginer dan Laboran.


IV- 7

m. Sistem pengelolaan perencanaan, pengawasan dan pemeriksaan teknis pekerjaan Fisik bidang ke-PU-an belum Optimal n.

Sistem drainase permukiman perkotaan (Kota Kabupaten, Kota Kecamatan) belum tertata secara maksimal.

o.

Kondisi sarana prasaran lingkungan permukiman belum memadai, (Jalan Lingkungan, Drainase dan Jaringan Air Limbah Rumah Tangga)

p.

Belum

optimalnya

fungsi

prasarana

dan

sarana

drainase

pengendalian banjir pada musim penghujan q.

Cakupan pelayanan air bersih masih rendah (Pelayanan PDAM 24 %), termasuk SAB Perdesaan belum terkelola secara baik.

r.

Ketersedian saran prasarana air bersih (Reservoar, IPA dll ) dan pengelolaannya belum optimal.

s.

Masih tingginya kejadian bencana alam (longsor, Angin Puting, Banjir dan Kebakaran)

t.

Banyaknya infrastruktur dan sarana prasarana/ fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

u.

Sarana Prasarana penanganan tanggap darurat/ pasca bencana belum cukup memadai (Alat berat, perahu karet dan peralatan evakuasi bencana)

4.

Urusan Perumahan, menghadapi permasalahan : a.

Belum

optimalnya

upaya

pemberdayaan

masyarakat

dalam

meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya b.

Belum

memadainya

sarana

dan

prasarana

pendukung

permukiman c.

Belum

optimalnya

upaya

pemeliharaan

terhadap

sarana

permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut d.

Masih adanya pemukiman kurang sehat dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Enrekang.

e.

Lemahnya konsolidasi dan koordinasi komunitas perumahan dalam pengelolaan, pemeliharaan serta sharing pembangunan termasuk pembiayaan perumahan dan infrastrukturnya.


IV- 8

5.

Urusan Penataan Ruang, menghadapi permasalahan : a.

Dokumen

perencanaan ruang belum tersedia secara optimal

sebagai suatu dokumen peraturan daerah (RDTR, RTBL & Peraturan Zonasi) b.

Pengendalian dan pemanfaatan ruang belum maksiman,

c.

Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatn ruang masih rendah.

d.

Penegakan dan konsistensi pelaksanaan arahan pemanfaatan ruang masih rendah.

e.

Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat dibidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

6.

Urusan Perencanaan Pembangunan, menghadapi permasalahan: a.

Belum optimalnya sinergi, konsistensi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

b.

Dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang disusun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan

c.

Masih adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan

sebagai

kesulitan

untuk

melakukan

koordinasi.

Persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya d.

Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, kekuatan

data

dianggap dan

masih

informasi

belum

dalam

memadai

sehingga

memproyeksikan

arah

pembangunan berikutnya masih lemah. e.

Belum

optimalnya

sistem

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan Daerah f.

Sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Keterkaitan proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis belum terwujud dan


IV- 9

tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. 7.

Urusan Perhubungan, menghadapi permasalahan : a.

Rendahnya/kurangnya kualitas pelayanan/sarana prasarana yang diberikan bagi pengguna kendaraan umum.

b.

Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku

c.

Kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan.

d.

Belum adanya regulasi tentang Tatanan Transportasi lokal di Kabupaten Enrekang

e.

Pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengamanan jalan belum maksimal.

f.

Belum adanya terminal angkutan darat yang representatif.

g.

Belum berfungsi Forum Komunikasi Lalulintas dan Angkutan Jalan.

h.

Masih tinggi tingkat pelanggaran atas kelayakan kendaraan angkutan umum dan barang.

i. 8.

Penanganan dan pengelolaan perparkiran belum maksimal.

Urusan Lingkungan Hidup, menghadapi permasalahan : a.

Pengelolaan persampahan belum berjalan optimal

b.

Cakupan Pelayanan dan penanganan persampahan masih kurang

c.

Sarana

prasarana

pengelolaan

persampahan

belum

cukup

memadai d.

Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan

e.

Kompetensi SDM tentang Lingkungan Hidup (setifikasi Amdal, UKL- UPL, DPPL) belum ada.

f.

Banyaknya kegiatan industri atau kegiatan usaha yang belum memilki dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL , DPPL

g.

Sarana prasaran di TPA belum maksimal untuk menerapkan sistem Sanitary Land Fill

h.

Penataan perkotaan/taman-taman, RTH pada wilayah perkotaan belum maksimal

i.

Belum adanya regulasi daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup.


IV- 10

j.

Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup masih rendah.

k.

Cakupan Perlindungan dan konservasi pada beberapa sumbersumber mata air masih rendah.

9.

Urusan Pertanahan, menghadapi permasalahan : a. Sulitnya pengendalian penggunaan lahan. Antara lain disebabkan karena persepsi bahwa dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh

masyarakat

sendiri

masyarakat

berhak

mengelola/

menggunakannya sesuai dengan keinginan sendiri. b. Belum teridentifikasi tanah negara/ tanah Pemerintah maupun tanah yang bersertifikat secara akurat (data base). c. Belum terintegrasinya penggunaan tanah dengan RTRWK yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah 10.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, menghadapi permasalahan : a. Masih kurangnya

pemahaman masyarakat akan pentingnya

dokumen resmi kependudukan b. Sarana prasarana perkantoran untuk pelayanan belum cukup memadai (Mobiler, Peralatan Kantor dan Bangunan Kantor c. Keterbatasan SDM kualifikasi teknis dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. d. Belum adanya regulasi yang cukup untuk pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, utamanya koord dengan Kemen. Agama e. Realisasi E-KTP masih belum maksimal, baru 119.375 Jiwa dari 172.370 Wajib KTP (Data 2010). f. Pencatatan mutasi penduduk (Keluar daerah) belum maksimal, dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan masih rendah. g. Validasi dan keakuratan data kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal.


IV- 11

11.

Urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

menghadapi permasalahan : a. Rendahnya kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan. b. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak/ kebutuhan tumbuh kembang anak. c. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. PPRG belum memenuhi standar, walaupun Vokal point per SKPD sudah ada namun belum berperan maksimal d. Data terpilah masing-masing SKPD belum maksimal dan Up date. e. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai. 12.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, menghadapi permasalahan : a.

Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk (1,07%) (dibawah target nasional 1,0%)

b.

Masih tingginya angka kelahiran (2,8% per Wanita) target nasional 2,0 perwanita)

c.

Kurangnya pengetahuan pasangan usia subur, masih 8% yg belum berKB

d.

Masih tingginya perkawinan usia muda rata2 18,6 Thn, (standar KP kawin pada usia 20 Thn keatas, usi kematangan perempuan).

e.

Masih lemahnya ketahanan keluarga alasan ekonomi (24% berada dibawah garis kehidupan layak/Pra KS, KS I)

f.

Masih kurangnya personil PNS tenaga penyuluh (25 org), standar Nasional 1 : 2 wilayah Desa/Kel.

13.

g.

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan KB-KS.

h.

Belum optimalnya penyelenggaraan BKB-Posyandu-PAUD

Urusan Sosial, menghadapi permasalahan : a.

Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS)

b.

Penganan

penyandang

masalah

kesejateraan

sosial

belum

maksimal. c.

Belum optimalnya peran kelembagaan -

kelembagaan sosial di

masyarakat ( Karantaruna, TKSK, PSM )


IV- 12

14.

Urusan Ketenagakerjaan, menghadapi permasalahan : a.

Kurangnya

sosialisasi

masalah

ketenaga

kerjaan

(Hak

dan

kewajiban tenaga kerja) b.

Masih rendahnya SDM dan kurangnya personil pengelola / pengawasan ketenagakerjaan

c.

Belum tersedianya data based ketenagakerjaan (data terpilah)

d.

Belum optimalnya pengelolaan Loka Bina Karya (LBK) di Kab. Enrekang.

e.

Rendahnya

kualitas

dan

produktivitas

tenaga

kerja

yang

disebabkan oleh: a) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; b) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; c) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; pelatihan

untuk

meningkatkan

d) Ketersediaan lembaga

kualitas

pekerja

juga

belum

memada. 15.

Urusan

Koperasi,

Usaha

Kecil

dan

Menengah,

menghadapi

permasalahan : a.

Rendanya SDM pengelolaan koperasi dan UMKM

b.

Pelaku usaha koperasi dan UKM sangat terbatas dalam mengakses pasar

c.

Rendanya pengetahuan dalam menyusun pelaporan keuangan khusunya dalam pelaksanaan RAT.

d.

Pelaku

usaha

koperasi

dan

UKM

belum

optimal

dalam

mendapatkan modal usaha. e.

Kemandirian Lembaga keuangan Mikro masih lemah dan belum mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

f.

Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi dan UMK.

g.

Wawasan kewirausahaan masih kurang.

h.

Skim kredit khusus untuk UMK yang murah dan mudah tidak tersedia

16.

Urusan Penanaman Modal, menghadapi permasalahan : a.

Rendahnya realisasi investasi oleh pelaku penanam modal.

b.

Belum adanya dokumen informasi/ profil investasi daerah.


IV- 13

c.

Belum

adanya

kelembagaan

yang

secara

spesifik

mengelola

penanaman modal daerah. d.

Dukungan infrastruktur dan regulasi penanaman modal daerah belum cukup memadai.

17.

Urusan Kebudayaan, menghadapi permasalahan : a.

Belum adanya wadah untuk pembinaan kelompok-kelompok seni dan Budaya

b.

Terbatasnya tenaga SDM yang mengelola seni/ kebudayaan.

c.

Pelestarian dan perlindungan situs dan benda-benda purbakala belum maksimal.

18.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, menghadapi permasalahan: a.

Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

b.

Ketersediaan data base khusus Pemuda Olah Raga masih kurang

c.

Pembinaan kepemudaan dan kegiatan-kegiatan kepemudaan belum terkoordinir secara maksimal

d.

Sarana-parasaran olahraga belum cukup memadai

kualitas dan

kuantitas untuk pengembangan dan pembinaan prestasi Atlit, serta pemasyarakatan olah raga 19.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menghadapi permasalahan: a.

Rendahnya pemahaman Lembaga Ormas dalam memaknai aturan yang berlaku.

b.

Masih tingginya tingkat permasalahan yang terjadi diintenal Parpol yang ditangani langsung oleh Kesbang.

c.

Belum maksimalnya pendataan (data base) Parpol di Daerah.

d.

Rendahnya koordinasi pemanfaatan ruang dan bangunan pada zona rawan bencana.

e. 20.

Belum optimalnya mitigasi bencana.

Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umun,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian, menghadapi permasalahan: a.

Terbatasnya Jumlah Personil POL.PP (Organik 29 Org dan Non Oganik 138 org) dan PPNS

b.

Lemahnya Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Penegakan Perda dan Koordinasi lainya


IV- 14

c.

Kurangnya

Sosialisasi

dan

Pendekatan

Persuasif

dalam

hal

Penegakan Perda d.

Rendahnya Motivasi dan Partisipasi Masyarakat untuk berperan dalam Linmas

e.

Rendahnya Pemahaman dan Keterampilan Personil Linmas yang telah terbentuk

f.

Peran Pol.PP dalam Upaya Pengamanan Trantib Belum Maksimal

g.

Lemahnya pemahaman tupoksi dari masing-masing seksi dalam lingkup SKPD Kesbang,Linmas dan Pol.PP

h.

Rendahnya Koordinasi dan peran Aktif SKPD terkait dengan Perumusan / Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

i.

Rendahnya fungsi Fasilitasi terkait dengan Penyusunan Regulasi / Kebijakan Daerah

j.

Masih Banyaknya aspek penyelenggaran pemerintah yang belum tersedia Regulasinya serta yang tidak relevan dengan Kondisi terkini

k.

Banyaknya temuaan-temuan/Rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti

l.

Pelayanan Bantuan Hukum Belum Maksimal

m. Lemahnya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum n.

Belum adanya Pedoman dalam Penetapan Kelembagaan Pemerintah Daerah

o.

Ketatalaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belum Maksimal

p.

Penataan Struktur Organisasi Pemintah Daerah belum Maksimal ( Struktur, Tupoksi, Uraian dan Rincian Uraian Tugas )

q.

Masih lemahnya SDM penyedia jasa dalam mengakses sistim pelelangan elektronik

r.

Sistim pengedalian pembangunan belum maksimal

s.

Pengendalian, perlindungan konsumen

dan pembinaan pada

pelaku-pelaku usaha belum berjalan maksimal t. u.

Lemahnya inventarisasi masalah keagamaan Penerapan

Standar

Akuntansi

Pemerintah

(SAP)

belum

dilaksanakan v.

Masih lemahnya kompentensi SDM aparatur dalam implementasi Sistim Akuntabilitas Keuangan dan pengolaan asset daerah


IV- 15

w. Masih banyak objek-objek penerimaan daerah yang belum tergalih dan belum dikelolah secara maksimal. x.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat mendukung penerimaan daerah ( bagi hasil pajak kendaraan )

y.

Masih banyaknya asset – asset daerah yang belum memiliki kekuatan hukum tetap

z.

Belum

Maksimalnya

Sistim

Pelayanan

dan

Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian Daerah aa. Sistem Pembinaan dan Pengembangan Karier Aparatur Daerah Belum Optimal dan belum didukung oleh Regulasi bb. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur belum Optimal. cc. Beberapa pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu dalam satu kantor (PTSP) dd. Kelembagaan PTSP belum mencakup aspek Penanaman Modal sebagaimana yang dipersayaratkan Peraturan (UU 25 tahun 2007 ttg Penanaman Modal). ee. Sarana prasarana pendukung kelancaran tugas belum maksimal ff. Sinergitas pelaksanaan peran dan fungsi lembaga Eksekutif dan Legislatif belum maksimal gg. Kompensi SDM Aparatur dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD belum optimal hh. Belum maksimalnya upaya pendampingan pelaksanaan Tupoksi, program/kegiatan terhadap SKPD (Administrasi dan Keuangan) ii.

Adanya ketidaksamaan persepsi dan lemahnya koordinasi dalam penanganan tindak lanjut antara SKPD, Lembaga Pengawasan dan Pemeriksa.

jj.

Sarana

prasarana,

serta

peralatan

penunjang

pelaksanaan

pemeriksaan belum cukup memadai 21.

Urusan Ketahanan Pangan, menghadapi permasalahan : a.

Ketersediaan

pangan

alternatif

belum

cukup

tersedia

baik

kuantitas, kualitas maupun ragamnya. b.

Pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan belum maksimal.

c.

Belum ada pemetaan sentra produksi pangan.

d.

Penerapan pola pangan beragam, berigizi, seimbang dan aman (B2SA) belum maksimal


IV- 16

e.

Integrasi program dalam ketahanan pangan belum terbangun dengan baik.

f. 22.

Pengendalian dan pengawasan keamanan pangan belum maksimal

Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa,

menghadapi

permasalahan : a.

Belum

optimalnya

upaya

pemberdayaan

masyarakat

untuk

mengrangi angka kemiskinan daerah yang masih relative tinggi (14,4%) b.

Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa dan ketersediaan Profil Desa belum optimal

c.

Belum maksimalnya Pembinaan kepada Pemerintahan Desa

d.

Belum akuratnya batas wilayah antar Desa ( Peta Administrasi Desa/Kelurahan )

e.

Kompetensi dan Jumlah SDM aparat desa dan keurahan masih terbatas

f.

Pembinaan TTG Masih Kurang

g.

Cakupan aplikasi TTG dan Rekayasa Teknologi belum maksimal

h.

Kualitas SDM Pelaku usaha/pengrajin belum mampu menerima secara maksimal teknologi yang ada

i.

Koordinasi SKPD tehnis belum berjalan dengan baik (konservasi)

j.

Lemahnya Inovasi TTG ditingkat Lokal pada umumnya masih berasal dari luar

k.

Belum tersedianya Data base Kelembagaan Masyarakat khusunya di Desa/Kelurahan

l.

Masih

kurannya

Regulasi

tentang

Pemerintahan

Desa

dan

Pemberdayaan Masyarakat m. Penerapan fungsi dan Peran Aparat Pemerintah Desa masih lemah n.

Budaya Gotong Royong Masyarakat semakin menurun.

o.

Menurunya semangat/ budaya Musyawarah dan Mufakat di tingkat Desa/Kelurahan.

23.

Urusan Statistik, menghadapi permasalahan : a. Belum tersedianya data statistik yang valid dan akurat sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan b. Masih Rendahnya kesadaran aparatur akan pentingnya data. c. Belum tersedianya sistem informasi data yang baik;


IV- 17

d. Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap unit kerja. 24.

Urusan Kearsipan, menghadapi permasalahan : a. Belum

optimalnya

sistem

kearsipan

yang

disebabkan

oleh

kurangnya SDM dan sarana dan prasarana kearsipan serta rendahnya perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan; b. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara banyaknya arsip dengan jumlah SDM yang menangani; c. Kurangnya khasanah arsip yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip; d. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan daerah yang disebabkan oleh belum tersedianya sistem informasi kearsipan yang memadai. 25.

Urusan Komunikasi dan Informatika, menghadapi permasalahan : a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sistem informatika yang memadai

untuk

mendukung

efisiensi

pelayanan

publik

dan

transparansi b. Sarana dan prasaran komunikasi dan informatikan belum memadai untuk melayani diseluruh wilayah. c. Ketersediaan sarana/media untuk akses informasi masih belum cukup memadai. d. Belum maksimalnya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat e. Lemahnya SDM Aparatur Informatika. 26.

Urusan Perpustakaan, menghadapi permasalahan : a. Belum

optimalnya

pengelolaan

perpustakaan

umum

maupun

perpustakaan sekolah. b. Masih terbatasnya tempat / Ruang baca c. Terbatasnya personil / SDM pengelola perpustakaan d. Rendahnya minat baca dan budaya membaca masyarakat. e.

Koordinasi antar SKPD terkait dalam meningkatkan minat baca masyarakat Belum Maksimal.


IV- 18

27.

Urusan Pertanian, menghadapi permasalahan : a. Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Masih Rendah Karena Penerapan Good Agriculture Practice (GAP) dan Good Handling Practice (GHP) dan Hazard Analisis Crotocol Control Point (HACCP) Belum Optimal b. Kapasitas Kelembagaan Petani Masih Relatif Rendah c. Lemahnya Dukungan Lembaga Pembiayaan bagi Petani d. Belum

optimalnya

dukungan

sarana

dan

prasarana

Sektor

Pertanian e. Penguasaan dan Aplikasi Tehnologi oleh pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal f. Aplikasi

sistim

Petanian

Organik

belum

berkembang

secara

menyeluruh g. Ketersediaan Saprodi Pertanian belum memenuhi criteria 6 tepat (Jumlah, Tempat, Jenis, Harga, Mutu dan Waktu) h. Serangan Hama dan Penyakit Terhadap Komoditi Pertanian Masih Tinggi i. Pengetahuan Tehnis Aparatur Pertanian Relatif Masih Rendah j. Pelaku Usaha Pertanian belum sepenuhnya berorientasi Agribisnis k. Penerapan Sistim Pertanian berbasis Konservasi belum Optimal l. Produksi beberapa komoditi unggulan daerah belum kontinyu. m. Peran penyuluh Pertanian belum optimal. n. Sarana prasarana dan media/metode penyuluhan masih sangat terbatas. o. Belum adanya regulasi yang mengatur pembentukan kelompok tani p. Belum

adanya

penentuan

Kawasan

Pengembangan

komoditi

unggulan daerah yang relevan dengan kebijakan nasional, Provinsi (Kakao,

Kopi,

Hortikultura,

Sapi/Kerbau/Kambing—Daging

&

Susu). q. Lahan-lahan tidur masih cukup luas, dan Ekstensifikasi Pertanian belum maksimal. r. Daya dukung sumberdaya air untuk lahan pertanian belum terkelola secara maksimal.


IV- 19

28.

Urusan Kehutanan, menghadapi permasalahan : a. Belum optimalnya pengembangan Hasil Hutan Non Kayu b. SOP

Perizian

Pemanfaatan

hasil

hutan

Belum

sepenuhnya

dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan c. Rendahnya minat masyarakat dalam mengembangkan kayu rakyat d. Belum tertibnya penatausahan hasil hutan e. Masih luasnya lahan kritis yang belum ditangani secara tehnis f. Adanya Pemukiman yang berada dalam Kawasan Hutan ( 35 Kampung ) g. Peran penyuluh Kehutanan belum optimal. h. Pengawasan dan pengendlian hutan belum optimal ( 13 Polhut 81.645 ha ) i. Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Raya belum maksimal. j. Tata Batas Kawasan Hutan belum rampung ( Temu Gelang ). 29.

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, menghadapi permasalahan : a. Masih terdapat beberapa titik

permukiman pendudukan yang

belum terjangkau pelayanan listrik . b. Daya dukung infrastruktur sektor pertambangan belum memadai. c. Realisasi investasi sektor ESDM masih rendah. d. Data base sektor ESDM belum tersedia secara baik. e. Masih sering terjadi penambangan liar f. Kurangnya

kesadaran

dan

pemahaman

masyarakat

dalam

menerapkan regulasi disektor pertambangan g. Aktifitas pertambangan cenderung kurang memenuhi kaidah-kaidal lingkungan hidup. h. Kurangnya penegakan aturan disektor pertambangan. i. Terbatasnya jumlah dan Kompetensi teknis aparatur pertambangan dan Energi. 30.

Urusan Pariwisata, menghadapi permasalahan : a. Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan (aspek daya tarik, sarana prasarana, infrastruktur, keamanan, kenyamanan, dll) b. Rendahnya tingkat partisipasi pelaku industri pariwisata terhadap peningkatan kepariwisataan.


IV- 20

31.

Urusan Kalautan dan Perikanan, menghadapi permasalahan : a. Aplikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) belum maksimal. b. Ketersediaan Sarana produksi perikanan (Saprokan) belum cukup memadai. c. Tingkat kerusakan perikanan perairan umum cukup tinggi. d. Rendahnya pengawasan aktivitas perikanan perairan umum. e. Masih Rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat. f. Pemanfaatan sumberdaya/ potensi perikanan belum optimal g. Peran penyuluh Perikanan belum optimal

32.

Urusan Perdagangan, menghadapi permasalahan : a. Masih kurangnya barang beredar dan barang strategis b. Rendahnya volume pengawasan perlindungan konsumen termasuk UTTP, barang kadaluarsa dan barang ber-SNI c. Dalam mengakses Modal usaha perdagangan dan jasa sangat sulit d. Pelaku Usaha Perdagangan dan Jasa belum mampu berdaya saing e. Legalitas usaha belum sepenuhnya menjadi prioritas a. Sarana dan prasarana distribusi perdagangan masih relatif kurang.

33.

Urusan Perindustrian, menghadapi permasalahan : a. Rendahnya penguasaan tehnologi proses produksi b. Rendahnya kualitas dan kuantitas poduksi c. Daya saing produksi belum memadai d. Rendahnya Orientasi bisnis sehingga usaha kurang berkembang e. Rendanya mutu bahan baku dan tidak kontiyutas f. Proses pemasaran belum berjalan secara baik g. Tingginya fluktuasi harga yang menyebabkan sulitnya menentukan harga pokok produksi h. Belum optimalnya peran pelaku usaha / IKM dalam mengakses TTG i. Lemahnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola organisasi dan manajemen. j. Keterkaitan antar lembaga bisnis belum terjalin.

34.

Urusan Ketransmigrasian, menghadapi permasalahan : a. Masih kurangnya personil dan rendahnya kualitas SDM pengelola ketransmigrasian b. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi, dan tidak ada lagi program transmigasi dari pemerintah pusat.


IV- 21

4.2. Issu Strategis 4.2.1. Dinamika Lingkungan Strategis

Kajian isu strategis mendasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategis.

Lingkungan

strategis

adalah

lingkungan

yang

dapat

mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dinamika yang terjadi di dunia internasional, nasional, regional maupun lokal penting dipahami dan disikapi untuk tindakan kebijakan preventif maupun kuratif. Kemajuan

global

makin

meningkatkan

keterkaitan

pengaruh

dunia

internasional, terhadap kondisi nasional, regional maupun lokal. Hubungan antar manusia dengan segala kepentingan, aktivitas dan akibat atau kejadian-kejadiannya, melahirkan isu-isu dan permasalahan strategis baik positif maupun negatif. 1. Lingkungan Internasional a. Gobalisasi Perdagangan dan Jasa Perdagangan bebas seperti memperketat persaingan sektor usaha antar negara, sehingga dibutuhkan kualitas SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kekalahan daya saing akan berakibat pada penurunan ekspor serta kegagalan program penempatan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran. b. Fluktuasi harga dan kurs mata uang Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional

dan

dalam

keterkaitan

dengan

perdagangan

internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan atau dana transfer ke daerah (DAU, DAK dan lainnya). c. Degradasi Lingkungan Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian. Krisis pangan dunia mesti disikapi dengan peningkatan swasembada pangan guna terpenuhinya kebutuhan pangan nasional. RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

IV- 22

d. Komitmen Internasional Kesepakatan antar negara khususnya yang telah ditandatangani (disepakati) oleh Pemerintah Indonesia perlu didukung oleh seluruh masyarakat (Pemerintah Daerah). Komitmen internasional tersebut diantaranya adalah Millenium Development Goals (MDG’s) tentang paradigma pembangunan global, Protokol Kyoto tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan, Hyogo Framework tentang peredaman bencana, Ecolabelling atau sertifikasi produk dan sebagainya. Deklarasi MDGs 2015 yang ditandatangani pada tanggal 8 September 2000 menyetujui agar semua negara melaksanakan: 1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim Target untuk 2015: Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan. 2. Pemerataan pendidikan dasar Target untuk 2015: Memastikan bahwa setiap anak, baik laki-laki dan

perempuan

mendapatkan

dan

menyelesaikan

tahap

pendidikan dasar. 3. Mendukung

adanya

persaman

jender

dan

pemberdayaan

perempuan Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015. 4. Mengurangi tingkat kematian anak Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun. 5. Meningkatkan kesehatan ibu Target untuk 2015: Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan 6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya Target untuk 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya. 7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup Target:


IV- 23



Mengintegrasikan

prinsip-prinsip

pembangunan

yang

berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan 

Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat



Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan

yang

signifikan

dalam

kehidupan

untuk

sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh 8.

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Target: 

Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak

ada

diskriminasi.

Termasuk

komitmen

terhadap

pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional. 

Membantu

kebutuhan-kebutuhan

khusus

negara-negara

kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil

dan

pembebasan-tarif

kepulauan-kepulauan dan

kuota

kecil.

untuk

Ini

ekspor

termasuk mereka;

meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan. 

Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.



Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.



Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda



Dalam kerja sama dengan pihak "pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau di negara berkembang


IV- 24



Dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

2. Lingkungan Nasional a. Kemiskinan dan Pengangguran.

Jumlah penduduk miskin di

Indonesia dengan kriteria MDG’s yaitu yang berpenghasilan kurang dari 1$ US lebih kurang 11,47% dengan tingkat pengangguran 6,25%. Target RPJP Nasional untuk periode 5 Tahun ketiga (2015-2019) menurunkan tingkat kemiskinan nasional menjadi 6-8% b. Ketahanan Energi. Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar

bersumber

dari

sumber

daya

alam

yang

tidak

dapat

diperbaharui. Keterbatasan energi fosil memicu terjadinya krisis energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya

dunia

usaha.

Penggunaan

energi

alternatif

perlu

diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat. c. Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

Kenyataan

yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan pemeritahan dan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM,

penegakan hukum demokrasi dan lain-lain

dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas. d. Bencana Alam, Degradasi lingkungan sebagaimana halnya masalah strategis internasional juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa tsunami, gempa, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Selain itu kebakaran hutan juga sering terjadi sebagai negara yang cukup kaya akan hutan dan perkebunan. Tanggap darurat dan rehabilitasi, rekonstruksi maupun pengelolaan resiko bencana merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah hingga masyarakat. e. Kemampuan

Keuangan

Negara,

Pembangunan

menyeluruh

membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

IV- 25

hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalian pendapatan asli daerah dan investasi. Pertumbuhan ekonomi nasional selama ini rata-rata berkisar 6%, padahal pembangunan yang inklusif membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 6,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat f. Stabilitas Keaamanan dan Ketentraman, Salah satu dampak buruk kemajuan Iptek adalah makin canggihnya kejahatan, diawali dari tumbuhnya

keinginan

dan

ketidakpuasan,

persaingan

dan

kecemburuan sosial sehingga mendorong orang untuk berperilaku melawan, merugikan dan meresahkan. g. Hambatan Perdagangan Dalam Negeri, Hambatan perdagangan dalam negeri yakni perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana

pendukung.

Hal

yang

dirasakan

oleh

dunia

usaha

khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar di luar daerah maupun ekspor. h. Keadilan dan Kesetaraan Gender. Indikator pembangunan gender secara resmi adalah Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Dua indikator tersebut menghendaki

adanya

peningkatan

peran

dan

kesempatan

bagi

perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki lakilaki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu. i. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Tujuan dari isu ini adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Kasus gizi buruk, partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

IV- 26

pekerja

anak,

anak

jalanan

dan

lain-lain

adalah

fakta

yang

menunjukkan belum terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan anak. j. Daya Saing Teknologi dan Industri. Dominasi ekspor Indonesia adalah ekspor bahan mentah yang bersumber dari kekayaan alam yang belum diolah, sehingga memiliki nilai ekonomis yang rendah. Penyebabnya

adalah

kurangnya

kemampuan

iptek

dalam

mengolahnya menjadi barang setengah jadi maupun produk akhir serta kurangnya kemampuan iptek dalam menciptakan dan membuat produk yang berkualitas. Budaya iptek yang kreatif dan inovatif harus difasilitasi. Selain itu kebanggaan terhadap produk dalam negeri kurang tertanam dalam diri warga negara Indonesia, image yang berkembang adalah bahwa produk dalam negeri selalu lebih jelek daripada produk luar negeri. Pencintaan terhadap produk tradisional (batik, dll) merupakan satu bentuk local genius yang baik untuk dikembangkan termasuk produk-produk asli dalam negeri lainnya, khususnya untuk konsumen di dalam negeri dan sebaiknya dipromosikan/dipasarkan ke luar negeri. 3. Lingkungan Regional Sulawesi Selatan Kondisi nasional sebagian adalah cermin dari kondisi regional yang memiliki

kesamaan

kasus

dan

masalah.

Isu

strategis

dalam

pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Selatan periode 2013-2018 yang diuraikan per-urusan pemerintahan daerah, dapat dikonkritkan menjadi issu strategis Regional Sulawesi Selatan yang secara ringkas sebagai berikut : a. Transformasi struktural perekonomian Daerah b. Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar kawasan c. Kemiskinan, pengangguran, pendapatan perkapita dan daya beli d. Kerjasama kabupaten/kota dan kawasan andalan e. Integrasi ekonomi antar wilayah Sulawesi f. Akses dan kualitas pendidikan g. Akses dan kualitas kesehatan h. Infrastruktur dan fasilitas wilayah i. Kesetaraan gender j. Ketahanan desa dan keberdayaan masyarakat RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

IV- 27

k. Keberlanjutan reformasi birokrasi dan kepemerintahaan yang baik l. Pengamalan agama dan kerukunan umat beragama m. Keberlanjutan pertanian, nilai tukar petani, dan ketahanan pangan n. Kebudayaan, inovasi dan teknologi o. Kebutuhan Energi dan Air p. Perubahan iklim, kelestarian lingkungan dan pengelolaan ruang q. Keamanan, ketertiban, harmoni sosial dan kesatuan bangsa. Seraca ringkas, uraian isu strategis lingkungan internasional, Nasional dan Regional, sebagaimana tabel 4.1 berikut. Tabel 4.1 Isu-isu Strategis Internasional, Nasional dan Regional Sulawesi Selatan Isu Strategis No 1 2

Dinamika Internasional Globalisasi perdagangan dan jasa Fluktuasi harga Minyak Dunia dan kurs mata uang

Dinamika Nasional Kemiskinan dan pengangguran Krisis energi

3

Tuntutan pemerintahan Degradasi lingkungan/Pemanasan yang bersih dan profesional Global

4

Komitmen Internasional/Kesepaka tan Bangsa-bangsa

Bencana alam

Kemampuan keuangan negara Stabilitas keamanan dan ketentraman Keadilan dan kesetaraan gender Perlindungan dan kesejahteraan anak Daya saing teknologi dan industri Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

Dinamika Regional Sulawesi Selatan Transformasi struktural perekonomian Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar kawasan Kemiskinan, pengangguran, pendapatan perkapita dan daya beli Kerjasama kabupaten/kota dan kawasan andalan Integrasi ekonomi antar wilayah Sulawesi Akses dan kualitas pendidikan Akses dan kualitas kesehatan Infrastruktur dan fasilitas wilayah Kesetaraan gender Ketahanan desa dan keberdayaan masyarakat Keberlanjutan reformasi birokrasi dan kepemerintahaan yang baik Pengamalan agama dan kerukunan umat beragama Keberlanjutan pertanian, nilai tukar petani, dan ketahanan pangan


IV- 28

Kebudayaan, inovasi dan teknologi Kebutuhan Energi dan Air Perubahan iklim, kelestarian lingkungan dan pengelolaan ruang Keamanan, ketertiban, harmoni sosial dan kesatuan bangsa

Sekaitan dengan berbagai isu strategis lingkungan eksternal Daerah Kabupaten Nasional,

Enrekang, dan

dalam

Provinsi

konteks

Sulawesi

perencanaan

Selatan,

pembangunan

beberapa

kebijakan

pembangunan yang termuat dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tabel 4.2. Tabel 4.2 Matriks Kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sul-Sel Kebijakan - Kebijakan No. (1) 1.

2.

3. 4.

5

6 7 8 9

10

11

RPJMN (2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan

RPJMD Provinsi (3) Pendidikan

Lain-lain (Kebijakan Provinsi Sul-Sel) (4) • Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS

• Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan Kesehatan Pertanian/Ketahanan • Gratis Modal Pengembangan Pangan Usaha Mikro Kecil Penanggulangan Industri / • Gratis paket modal pengembangan Kemiskinan Agroindusti 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa Ketahanan Pariwisata • Membangun industry baru 24 unit Pangan (satu kabupaten satu industri) di seluruh Kab/Kota Infrastruktur Infrastruktur • Membuka 500 ribu lapangan kerja baru Iklim Investasi Energi • Gratis Paket peningkatan kualitas dan Iklim Usaha Rumah Rakyat Miskin Energi • Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA Lingkungan • Melanjutkan kesehatan gratis Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah • Gratis biaya pendidikan bagi Tertinggal, mahasiswa terpilih untuk sekolah Terdepan, Kejuruan Khusus seperti sekolah Terluar, dan penerbangan, pramugari, SMK Pasca-Konflik pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 Kebudayaan, • Gratis peningkatan kualitas Kesehatan


IV- 29

Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama

4.3. Analisa Faktor Internal dan Eksternal 1. Kekuatan (Strength) a. Letak Kabupaten Enrekang yang strategis tepat di jantung

wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai jalur Strategis Pariwisata Nasional ke Tana Toraja b. Sebagai

Daerah

keamanan,

yang

dikenal

kenyamanan

dan

religius,

toleransi

sehingga

ummat

kondisi

menjadikan

Kabupaten Enrekang menjadi daerah yang cukup kondusif. c. Sebagai

daerah

pegunungan

yang

memilikim

potensi

Sumberdaya Alam disektor pertanian, Perkebunan, Perikanan Tawar, Sumberdaya Air, Pertambangan dan Pariwisata. d. Sebagai Daerah Pertanian yang memiliki kontribusi yang cukup

besar terhadap sistem Agribisnis di Sulawesi Selatan. e. Hubungan

kemasyarakatan

yang

harmonis

antar

berbagai

golongan. f.

Ketersediaan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan dimensi-dimensi otonomi daerah.

g. Sistem pengelolaan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan,

permukiman dan lain-lain) yang berjalan dengan baik.

2. Kelemahan (Weakness) a. Keterbatasan sumber daya manusia pelaku usaha tani dan

aparatur. b. Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah. c. Lemahnya

kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli

Daerah yang sangat kecil). d. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, dibawah rata-rata

Provinsi Sulawesi Selatan. e. Rendahnya

realisasi

investasi

daerah

dibanding

dengan

kebutuhan investasi. f.

Kurangnya kerjasama ekonomi dengan daerah lain.

g. Kurangnya jaringan usaha dan kemitraan usaha.


IV- 30

h. Angka kemiskinan masih tingggi diatas rata-rata Provinsi dan

Nasional serta tingkat pengangguran yang berfluktiatif. i.

Lemahnya koordinasi antar institusi pemerintah maupun non pemerintah.

j.

Lemahnya

manajemen

data,

statistik

dan

analisa

untuk

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 3. Peluang (Opportunity) a. Penyerahan berbagai urusan pemerintahan dari Pusat kepada

Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah. b. Pencitraan terhadap kualitas pelayanan publik. c. Masih terbukanya potensi usaha dan sumberdaya alam yang

belum digarap. d. Masih

terbukanya

potensi

pendapatan

daerah

dari

pengembangan pelayanan jasa dan pemanfaatan sumber daya alam sarana dan prasarana seperti retribusi parkir, pengambilan air permukaan dan lain-lain. e.

Meningkatnya

kebutuhan

masyarakat

akan

sarana

dan

prasarana publik secara nasional. f.

Adanya kebijakan pusat dan provinsi menetapkan Kabupaten Enrekang sebagai sentra pengembangan dan produksi beberapa komoditi unggulan.

g. Berkembangnya

partisipasi

swasta/masyarakat

dalam

penyelenggaraan pelayanan jasa. h. Adanya potensi pengembangan kemitraan usaha antara koperasi

dan UMKM dengan pengusaha besar/BUMN/BUMD. i.

Pemanfaatan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

semakin

berkembang dan terbuka luas. 4. Ancaman (Threat) a. Globalisasi dan pasar bebas serta masuknya berbagai komotiditi

pertanian dari luar negeri yang memiliki kualtas dan daya saing tinggi. b. Degradasi kualitas lingkungan hidup dan bencana alam. c. Besarnya pengaruh negatif dari luar yang mengganggu tatanan

norma, nilai dan budaya serta perilaku hidup masyarakat.


IV- 31

d. Ketidakpuasan masyarakat melahirkan protes, demonstrasi dan

apatisme. e. Dinamika politik yang lebih mengutamakan kelompok tertentu. f.

Konflik SARA, kriminalitas serta pelecehan terhadap perempuan dan anak.

g. Munculnya peraturan-peraturan yang tidak sinkron satu sama

lain, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum didaerah dan kebingungan dalam implementasi.

4.3. Isu Strategis Berdasarkan kajian dan uraian modal dasar, permasalahan, dinamika lingkungan strategis, dan analisa eksternal internal tersebut di atas dapat diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Enrekang.

Perlu

diutarakan

bahwa

pemilihan

isu

strategis

mempertimbangkan beberapa hal, yakni: a. Merupakan

urusan,

tugas

dan

tanggung

jawab

Pemerintah

Kabupaten Enrekang; b. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik; c. Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan; d. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; e. Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah; f. Kebijakan/Janji politik Kepala Daerah yang harus diwujudkan. Isu Strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk ditangani dalam kurun waktu 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih dan professional. Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan,

pendayagunaan

aparatur,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban). - Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.


IV- 32

- Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara

ramping

namun

mampu

mencakup

keseluruhan

urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik. - Penanganan

berbagai

permasalahan

pemerintahan

dan

pembangunan yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. dilakukan

Pembinaan

agar

mampu

terhadap

aparatur

menyikapi

dinamika

mesti yang

terus terjadi,

responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar ketertinggalan pembangunan daerah dan mengatasi kemiskinan. - Kelemahan SKPD dalam pelaporan dan pertanggungjawaban biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya data yang lengkap dan akurat hingga kearsipan sebagai dokumen pembuktian harus ditingkatkan. Sistem manual harus segera dirubah dengan sistem komputer,

sehingga lebih efisien, cepat

dan mudah dalam operasionalnya. 2. Tuntutan

peningkatan

kualitas

pelayanan

Publik

yang

terjangkau Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan

informasi

dan

lain-lain.

Kemudahan

perizinan,

transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim


IV- 33

yang

kondusif,

akan

sangat

menunjang

kegairahan

dalam

berinvestasi. 3. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagian

dari

amanat

Otonomi

Daerah

adalah

bahwa

Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Namun kenyataannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi

daerah,

ketergantungan

Kabupaten

yang

sangat

Enrekang besar

masih

terhadap

memiliki

alokasi

dana

perimbangan dari Pemerintah Pusat. Peningkatan pendapatan asli daerah

diupayakan

melalui

intensifikasi

pemungutan

pajak/retribusi, penggalian potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, namun tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. 4. Kemiskinan, Pengangguran

Rendahnya

Daya

Beli

Masyarakat

dan

Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Enrekang memang memperlihatkan kecenderungan meningkat namun masih berada dibawah rata-rata provinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Enrekang berdasarkan struktur komposisi pembentuk IPM, jga masih berada dibawah ratarata Provinsi Sulawesi selatan. Langkah prefentif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar perlu dilakukan. Tingkat

pengangguran

terbuka

memperlihatkan

trend

fluktiatif (naik turun tiap tahun). Selama 10 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kabupaten Enrekang tertinggi pada angka 6,66 % pada tahun 2011.

Pengangguran terbuka masyarakat selain

disebabkan oleh dampak krisis ekonomi global dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi untuk dapat merealisasikannya.


IV- 34

5. Rendahnya kemampuan, Inovasi, pengusaan teknologi dan kapasitas kelembagaan Usaha Tani dan KUKM Lapangan Usaha baik dibidang Usaha Tani maupun KUKM yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan Iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal

dengan

pasar

yang

luas

harus

menjadi

perhatian.

Kelembagaan Usaha Tani dalam bentuk Kelompok Tani maupun kelompok KUMKM, boleh dikatakan cukup banyak dibentuk yang umumnya difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah. Namun dari sisi kualitas kelembagaan yang mandiri atau aktif secara kelembagaan masih sedikit.

Pembentukan kelembagaan

sebagian masih berorientasi untuk pemenuhan persyaratan dalam implementasi program sektoral baik dari Pemerintah, yang tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah daerah melakukan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok. 6. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan Kesetaraan Gender Tuntutan akan pelayanan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan baik laki-lakiperempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Program Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Enrekang, Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa

bermanfaat,

kurikulum

pendidikan

juga

harus

mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap anak didik. Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga masyarakat.

Subsidi

silang

pun

harus

disadari

oleh

semua

pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak

hanya

pada

pemerintah,

tetapi

seluruh

komponen

masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya. RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

IV- 35

Peran serta perempuan dalam pembangunan masih rendah, namun

secara

umum

bentuk-bentuk

diskriminasi

Kabupaten Enrekang jarang ditemukan, namun kesenjangan

partisipasi

politik

Undang-Undang

nomor

12

mengamanatkan

keterwakilan

kaum Tahun

perempuan

di

terlihat adanya

perempuan. 2003

gender

Meskipun

tentang

30

%

pemilu

perempuan

dilembaga legislatif, namun hasilnya menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hal ini juga terjadi pada posisi-posisi puncak dieksekutif, peran perempuan juga belum maksimal.. 7. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Penyediaan infrastruktur fisik wilayah tetap menjadi kebutuhan utama

dalam

perkembangan

pembangunan

ke

depan

untuk

meningkatkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang saat ini nampaknya belum terbangun secara merata, sehingga terjadi ketimpangan

pembangunan

antar

wilayah,

utamanya

antara

Kawasan Timur Enrekang (KTE) yang relatif tertinggal dengan Kawasan Barat Enrekang (KBE) yang relatif lebih maju, baik aspek infrastruktur, Ekonomi maupun Sosal. 8. Ancaman Degradasi Lingkungan Hidup, dan Bencana Alam. Menurunnya daya dukung lingkungan hidup, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam adalah akibat dari kurang terkendalinya para pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam pemanfaatan, penataan serta pengendalian terhadap dampak yang ditimbulkan. Permasalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan perkotaan, penghijauan dan Daerah Aliran Sungai perlu makin diperhatikan. Dampak dari masalah tersebut adalah meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti kebakaran banjir, genangan

luapan

air

selokan/air

hujan,

longsor/

erosi

dan

sebagainya.


IV- 36

9. Lemahnya Daya Saing dan Sistem Agribisnis Komoditi Hasil Pertanian. Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Enrekang memiliki ketergantungan yang besar terhadap input yang umumnya dari luar daerah, mulai dari bibit, pupuk dan pestisida serta beberapa sarana produksi lainnya.

Pada sisi lain daya saing

berbagai komoditi pertanian masih rendah baik daya saing kualitas maupun daya saing harga. Pada umumnya komoditi unggulan dan andalan daerah memiliki biaya produksi tinggi, sehingga seringkali hasil-hasil produksi pertanian tidak memberi keuntungan dan nilai tambah bagi petani. Demikian pula sistem agribisnis pertanian belum berjalan begaimana idealnya. Selama ini sistem Agribisnis masih didominasi pada Sub Sistem Agribisnis Hulu, yaitu kegiatan ekonomi yg menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian (seperti pupuk, obat-obatan, benih/bibit, mesin pertanian dll), dan Sub Sistem Usaha Tani yang keduanya juga belum berlangsung secara maksimal.

Sub Sistem Jasa Layanan pendukung, seperti

lembaga keuangan, pembiayaan, transportasi, penyuluhan, layanan informasi,

penelitian,

pengembangan,

kebijakan

juga

belum

maksimal Sedangkan Sub Sistem Agribisnis Hilir yaitu kegiatan ekonomi yang mengelola hasil-hasil pertanian menjadi produk olahan, beserta kegiatan perdagangannya masih sangat rendah dan kurang berkembang. Kenyataan yang terjadi mata rantai ekonomi komoditi pertanian Kabupaten Enrekang sangat pendek yang ditandai dengan pola “Petik-Jual” sehingga nilai tambah ekonomi juga rendah. Oleh karena itu, sangat diperlukan intervensi teknologi baik teknologi tinggi maupun teknologi tepat guna dalam aktivitas produksi dan pengolahan hasil produk-produk usaha pertanian atau produk UMKM yang berbasis pertanian.

10. Stabilitas Keamanan, Masyarakat.

Ketahanan

Desa

dan

Keberdayaan

Terpeliharanya stabilitas keamanan daerah dalam suasana yang kondusif menjadi prasyarat bagi kelancaran penyelenggaran pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan


IV- 37

publik di daerah. Di Kabupaten Enrekang potensi gangguan keamanan dan ketertiban dari luar daerah seperti pencurian kendaraan, pencurian ternak, masih biasa terjadi. Muncul konflik antar warga biasa juga terjadi akibat perebutan sumber air pertanian, tata batas wilayah dan sebagainya. Kondisi Kabupaten Enrekang yang relatif aman tersebut juga sebagai

dari

dampak

kebijakan

Pemerintah

Daerah

yang

menerbitkan Peraturan Daerah tentang larangan Miras, dan Perda tentang berbusana muslim. Adanya pengaruh luar dan interaksi serta dinamika kehidupan yang semakin keras manjadi ancaman tersendiri terhadap kondisi stabilitas daerah. Kerawanan dan masalah sosial akan berdampak negatif dan berpotensi melahirkan berbagai penyakit masyarakat seperti, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian, pelacuran, dan premanisme setiap saat akan bisa terjadi. Selain itu, tidak boleh dilupakan juga terhadap ancaman bahaya

terorisme,

konflik

yang

bersifat

SARA,

dan

gerakan

radikalisme yang acapkali bersifat laten serta memiliki spektrum jaringan dan daya destruktif yang lebih luas. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, memudar dan lunturnya nilai-nilai wawasan kebangsaan serta rendahnya kesadaran politik warga pada gilirannya dapat memunculkan sikap dan tindakan yang hanya bersemangatkan solidaritas sempit, ikatan primordial, dan sektarian dari satu kelompok masyarakat tertentu yang bisa mengakibatkan retaknya keharmonisan, keserasian, dan integrasi antar warga dalam jalinan interaksi sosial. Di sisi lain, maraknya perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang menggerogoti

kekayaan

Negara/daerah

mencerminkan

pula

terjadinya pengikisan rasa cinta air dari para pelakunya. Degradasi dan krisis terhadap nilai-nilai nasionalisme dan spirit kebangsaan harus dieliminasi atau setidaknya direduksi melalui perkuatan persatuan dan kesatuan bangsa serta penanaman nilai-nilai luhur bangsa yang bersendikan ideologi Pancasila dan UUD 1945.


IV- 38

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. Visi Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pemilukada) yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan visi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 dilakukan dengan memperhatikan visi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang untuk jangka panjang yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008), yaitu: “Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada tahun 2028”, dengan misi-misi sebagai berikut: 1.

Mewujudkan Konsep Pengembangan Daerah Agropolitan

2.

Mewujudkan Kemandirian Daerah

3.

Mengembangkan Berbagai Produk Pertanian Komoditas

Unggulan

Berbasis Ekonomi Masyarakat Dan Berorientasi Pasar 4.

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam rangka untuk menjaga sinergitas dengan visi pada dokumen

perencanaan

pembangunan

nasional,

penyusunan

visi

pembangunan

daerah Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 juga memperhatikan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014

yang termuat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

5

Tahun 2010)

yaitu:


V- 1

“Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dengan kandungan misi-misi sebagai berikut: 1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera 2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi 3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Selain itu, dalam rangka untuk menjaga sinergitas dengan visi pada dokumen

perencanaan

pembangunan

Provinsi

Sulawesi

Selatan,

penyusunan visi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang tahun 20142018 juga memperhatikan visi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003–2018 (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 20013) yaitu: ” Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”, Adapun misi-misi pembangunanan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: 1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama. 2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. 3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur 4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global 5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum 6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa 7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih Berpijak pada paparan visi dan misi di atas, dan mempertimbangkan situasi,

kondisi,

kekuatan,

kelemahan,

peluang,

tantangan,

dan

memperhitungan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan, maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018, adalah: “ Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan” Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.


V- 2

Enrekang,

dimaknai sebagai suatu kesatuan wilayah Kabupaten

Enrekang yang dihuni oleh seluruh warga masyarakat, yang menjadi fokus gerakan permbangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Maju, Kondisi dimana terjadi peningkatan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), ketersediaan Infrastruktur yang memadai serta aplikasi teknologi. Aman, mengandung makna keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/ berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan

kepercayaan yang tinggi dari masyarakat

kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju. Sejahtera, dimaknai keadaan dimana terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM, perekonomian

dan

pendapatan

masyarakat,

serta

peningkatan

terpenuhi

dan

tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara layak. Menuju

Daerah

Agropolitan,

dalam

pengertian

bahwa

periode

pembangunan Lima (5) tahun kedepan (2014-2018) sebagai tahapan dari proses mewujudkan daerah Agropolitan 2028 sesuai Visi Jangka Panjang Daerah, yang ditandai dengan kondisi berkembangnya pusat-pusat ekonomi berbasis pertanian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan pengembangan komoditi unggulan pertanian, yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi pendungkung utama sistem agribisnis pertanian di Sulawesi Selatan. Berwawasan Lingkungan, diartikan sebagai komitmen memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu/kualitas hidup masyarakat masa kini dan masa mendatang. 5.2. Misi Pembangunan Daerah Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi daerah. RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

V- 3

Dari itu untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Publik,

yaitu

meningkatkan

dan

mengembangkan

kualitas

dan

aksesibilitas pelayanan umum (Jalan, Jembatan, Sanitasi, Air Bersih, Irigasi/Sumber Air Pertanian, Listrik dan Telekomunikasi) yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik; 2. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi, yaitu peningkatan SDM masyarakat melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, berkualitas didukung oleh penguasaan Iptek dalam meningkatkan produktivitas dan kompetensi masyarakat; 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat

tanpa

Diskriminasi

Laki-Laki

Perempuan,

yaitu

menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, dan meningkatnya kinerja pelyanan publik serta terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan kesetaraan dan keadilan Gender, agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata; 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis

Agribisnis

dan

Agroindustri,

perekonomian masyarakat dengan

memberdayakan

pengembangan

potensi

yaitu

mengembangkan

yang berlandaskan ekonomi kerakyatan masyarakat

dan

komoditi

yang unggulan

bertumpu daerah,

pada

sehingga

mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat; 5. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan, yaitu mengembangkan pembangunan daerah yang memanfaatkan potensi Sumberdaya Alam disektor pertanian, pertambangan, SDA dan Pariwisata dengan tetap menjaga keseimbangan


V- 4

antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan. Setiap misi ini mempunyai keterkaitan dengan pokok-pokok visi. Gambaran keterkaitan pokok-pokok visi dengan pokok-pokok misi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel. 5.1. Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi RPJMD Pokok-pokok Misi Penjelasan Misi Visi “ Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”  Maju Meningkatkan yaitu meningkatkan dan Kualitas dan mengembangkan kualitas Ketersediaan dan aksesibilitas Infrastruktur pelayanan umum (Jalan, Pelayanan Umum Jembatan, Sanitasi, Air (M1) Bersih, Irigasi/Sumber Air Pertanian, Listrik dan Telekomunikasi) yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik. Meningkatkan Yaitu peningkatan SDM Kualitas SDM yang masyarakat melalui berdaya saing dan penyediaan pelayanan aplikasi teknologi pendidikan dan kesehatan (M2) yang lebih baik, berkualitas didukung oleh penguasaan Iptek dalam meningkatkan produktivitas dan kompetensi masyarakat.  Aman Mewujudkan Tata Yaitu menerapkan prinsipKelola prinsip tata Pemerintahan yang kepemerintahan yang baik baik dan disertai secara konsisten dan dengan jaminan berkelanjutan yang rasa aman dalam tercermin dari berbagai aktivitas berkurangnya tingkat kehidupan korupsi, dan meningkatnya masyarakat tanpa kinerja pelyanan publik Diskriminasi Lakiserta terbentuknya Laki Perempuan birokrasi pemerintahan

No.


V- 5

(M3)

 Sejahtera

Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri (M4)

 Menuju Daerah Agropolitan  Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan (M5)

yang profesional, berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan kesetaraan dan keadilan Gender, agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata. Yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi dan komoditi unggulan daerah, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat yaitu mengembangkan pembangunan daerah yang memanfaatkan potensi Sumberdaya Alam disektor pertanian, pertambangan, SDA dan Pariwisata dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5tahun kedepan. Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Enrekang selama 5 (lima) tahun (2014-2018) dengan uraian sebagai berikut. RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

V- 6

1. Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 (Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Publik) adalah: Tujuan 1. Meningkatkan aksesibiltas antar wilayah, sentra-sentra produksi pertanian dan wilayah-wilayah tertinggal/ terisolir 3. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Air Bersih dan Sanitasi kawasan permukiman serta Energi, listrik di perkotaan dan Pedesaan

1.

2. 1. 2. 3.

Sasaran Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah dan Kawasan Strategis Kabupaten Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Pertanian Terpenuhinya kebutuhan Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan Tersedianya Sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan Listrik

2. Tujuan dan Sasaran pada Misi 2 (Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan Aplikasi Teknologi) adalah: Tujuan 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan 2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan serta mutu anak didik

3 Meningkatkan Minat Baca dan Budaya Baca Masyarakat 4. Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi terapan

Sasaran 1. Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat 2. Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat 3. Terciptanya Pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan 4. Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat 5. Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan

2. Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

(Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-Laki Perempuan) adalah:

Tujuan 1. Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah secara Profesional dalam Memenuhi Kepentingan

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan dan kompetensi sumber daya aparatur dalam pelayanan publik


V- 7

Publik

2. Terciptanya sinergi penyelenggaraan pemerintahaan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan 3. Terciptanya kesadaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 4. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 5. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 6. Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat 7. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek

2. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

3. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat 4. Mewujudkan pengarusutamaa Gender dalam pembangunan daerah

4. Tujuan dan Sasaran pada Misi 4 Daerah

dan

Pendapatan

(Meningkatkan Perekonomian

Masyarakat

berbasis

Agribisnis

dan

Agroindustri) adalah: Tujuan 1. Mewujudkan struktur ekonomi daerah yang kuat berbasis sektor pertanian 2. Mengembangkan sistem Agribisnis pertanian disektor Hulu dan Hilir berbasis Iptek

3. Mengembangkan Kawasan Strategis Daerah dan Kawasan Cepat Tumbuh yang berbasis komoditi 4. Mewujudkan Ketahanan dan kemandirian Pangan Daerah

Sasaran 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

2. Terwujudnya sistem pemasaran dan daya saing produk dan komoditi unggulan daerah melalui penerapan Iptek 3. Terwujudnya kemandirian kelembagaan pelaku usaha tani 4. Terwujudnya pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM) 5. Terwujudnya Peningkatan Produktifitas Kawasan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 6. Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbagai komoditi unggulan daerah 7. Tersedianya pangan yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau


V- 8

5. Tujuan dan Sasaran pada Misi 5

(Meningkatkan Pengelolaan

Sumberdaya Alam secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan) adalah: Tujuan 1. Meningkatkan kontribusi ekonomi disektor Pertambangan, energy dan pariwisata

Sasaran 1. Terwujudnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja disektor pertambangan, energy dan pariwisata daerah

2. Menciptakan Pengelolaan 2. Terciptanya keselarasan dalam sumberdaya alam secara upaya pelestarian, pemanfaatan dan terpadu dengan pengelolaan sumberdaya alam dan memperhatikan aspek lingkungan hidup secara lingkungan berkelanjutan 3. Berkembangnya sistem pertanian organik dan Ramah Lingkungan 4. Terwujudnya pemanfaatan lahanlahan tidur 5. Terwujudnya pengendalian lahan kritis


V- 9

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program yang menjadi kewenangan daerah. 6.1. Strategi Pembangunan Daerah Rumusan

strategi

merupakan

pernyataan

yang

menjelaskan

bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaransasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan

aspek

efektifitas

dan

efisiensi

pencapaian

target

sasaran. Dalam kaitan ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan

daerah

yang

menekankan

pada

pencapaian

visi-misi

pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan

daerah

yakni

(1)

perspektif

masyarakat/layanan;

(2)

perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.


VI- 1

Berdasarkan pemahaman demikian, strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 6.1. Tabel 6.1 Strategi dari Tujuan, dan Sasaran berdasar Misi Tujuan

Sasaran

Strategi

VISI : Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan MISI I : Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Publik 1. Meningkatkan 1. Terselenggaranya Mendorong percepatan aksesibiltas antar percepatan pembangunan Infrastruktur, wilayah, sentrapembangunan jalan dan jembatan yang sentra produksi infrastruktur mampu memperpendek jarak pertanian dan Wilayah dan atau mempercapat akses wilayah-wilayah Kawasan Strategis antar kecamatan, Kawasan tertinggal/ terisolir Kabupaten dan akses antar desa 2. Meningkatnya Pengembangan dan penataan ketersediaan fasilitas infrastrukur infrastruktur Pertanian Pertanian 2. Meningkatkan 3. Terpenuhinya Mengembangkan cakupan dan kebutuhan Air pembangunan jaringan air kualitas pelayanan Bersih Perkotaan bersih, Kota, IKK dan SAB Air Bersih dan dan Perdesaan Perdesaan Sanitasi kawasan 4. Tersedianya Mengembangkan permukiman serta Sarana prasarana pembangunan sarana energy, listrik di sanitasi prasarana permukiman perkotaan dan lingkungan Pedesaan permukiman 5. Terpenuhinya Meningkatkan cakupan pembangunan pelayanan dan kualitas infrastruktur infrastruktur energi energi Listrik dan terbarukan energi alternatif Tujuan Sasaran Strategi MISI II : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan Aplkasi teknologi 1. Meningkatkan 1. Terwujudnya Mengoptimalkan kualitas derajat kesehatan pemerataan akses pelayanan kesehatan dasar masyarakat secara dan kualitas dan rujukan pada tempat berkelanjutan layanan kesehatan pelayanan kesehatan melalui masyarakat penyediaan sarana dan peralatan kesehatan yang memadai serta distribusi tenaga medis secara merata/ proporsional


VI- 2

2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan serta mutu anak didik

2. Terwujudnya pemerataan akses terhadap Pelayanan pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat 3. Terciptanya Pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan 4.Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat

Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan serta kompetensi dan distribusi tenaga pendidik yang memadai

Penataan sistem pendidikan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan yang didasari oleh indikator pendidikan yang lebih baik 3. Meningkatkan Mengembangkan semangat Minat dan Budaya dan budaya membaca bagi Baca Masyarakat. semua elemen melalui penyediaan sarana prasaran yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat 4. Meningkatkan 5. Meningkatnya Mengintegrasikan Iptek dalam akses dan aplikasi akses dan aplikasi metodolgi pendidikan dan teknologi terapan teknologi terapan pemberdayaan pelaku Usaha Tani, KUKM/ IKM serta pelayanan publik. MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki perempuan 1. Mewujudkan 1. Meningkatnya Menata kembali kelembagaan, Kualitas Kinerja kapasitas tata kerja dan kinerja Birokrasi kelembagaan pelayanan pemerintahan Pemerintah yang birokrasi dan berdasarkan prinsip tata bersih, Profesional, kompetensi kelola pemerintahan yang responsive, dan sumber daya baik. akuntabel dalam aparatur dalam Memenuhi pelayanan publik Kepentingan Publik Tujuan

Sasaran

2. Terciptanya sinergi penyelenggaraan pemerintahaan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan 2. Memperkuat 3. Terwujudnya sistem perencanaan kesadaran dan penganggaran partisipasi pembangunan masyarakat daerah dalam perencanaan pembangunan

Strategi Mengoptimalkan peran pemerintah desa/kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Mengoptimalkan peran serta masyarakat secara aktif sebagai mitra kerja pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah


VI- 3

3. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat

4. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Tujuan

4. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 5. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 6. Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat 7. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek Sasaran

Membangun konsistensi, sinkronisasi dan proses/ mekanisme perencanaan pembangunan daerah

Mengoptimalkan tertib administrasi keuangan dan pertanggungjawabannya

Menggalang kolaborasi atau kerjasama Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Masyarakat dalam menciptakan rasa aman dalam masyarakat Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, yang reponsif gender Strategi

MISI IV : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri 1. Mewujudkan struktur ekonomi daerah yang kuat berbasis sektor pertanian

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

2. Mengembangkan sistem Agribisnis pertanian disektor Hulu dan Hilir berbasis Iptek

2. Terwujudnya sistem pemasaran dan daya saing produk dan komoditi unggulan daerah 3. Terwujudnya kemandirian kelembagaan pelaku usaha tani 4. Terwujudnya pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM)

Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan iklim usaha yang lebih baik dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas berbasis sumber daya lokal Optimalisasi peran dan fungsi Penyuluh yang profesional sebagai ujung tombak pembinaan kemampuan petani Mengembangkan KUKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha


VI- 4

3. Mengembangkan Kawasan Strategis Daerah dan Kawasan Cepat Tumbuh yang berbasis komoditi

4. Mewujudkan Ketahanan dan kemandirian Pangan Daerah

Tujuan

5. Terwujudnya Peningkatan Produktifitas Kawasan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan peternakan 6. Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbagai komoditi unggulan daerah 7.Tersedianya i. pangan yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau

Sasaran

Mengembangkan kualitas produksi dan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana kawasan strategis Pertanian, perkebunan, peternakan

Memperpanjang mata rantai ekonomi produk-produk pertanian, perternakan dan perkebunan Pengembangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal

Strategi

ii. MISI

V : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan 1. Meningkatkan 1. Terwujudnya iii. Meningkatkan efektivitas kontribusi ekonomi realisasi kelembagaan dan penyediaan disektor investasi dan infrastruktur akses ke Pertambangan, penyerapan kawasan potensi energy dan tenaga kerja pertambangan, energi dan pariwisata disektor pariwisata pertambangan, energy dan pariwisata daerah 2. Menciptakan 2. Terciptanya Meningkatan pengendalian Pengelolaan keselarasan ekslpotasi sumber daya alam sumberdaya alam dalam upaya sesuai arahan pemanfaatan secara terpadu pelestarian, ruang daerah . dengan pemanfaatan dan memperhatikan pengelolaan aspek lingkungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan 3. Berkembangnya Membangun kesadaran dan sistem pertanian pemahaman petani tentang organik dan pentingnya pertanian ramah Ramah lingkungan Lingkungan 4. Terwujudnya Mengupayakan pemanfaatan pemanfaatan lahan-lahan tidur baik milik lahan-lahan tidur pemerintah maupun masyarakat


VI- 5

5. Terwujudnya pengendalian lahan kritis

Mengembangkan konservasi lahan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Arah Kebijakan Konsolidasi

Tahun

2014,

sebagai

Tahap

Orientasi

dan

Tahun 2014 merupakan tahapan untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian Rencana Pembangunan periode 2009-2013. Pada tahap ini diupayakan pemanfaatan secara optimal potensi yang telah dibangun pada periode sebelumnya, dan upaya meletakkan landasan yang lebih kuat untuk berkembangnya ekonomi rakyat berbasis

pertanian

yang

bersinergi

dengan

sektor

lain,

serta

terciptanya kondisi sosial budaya, politik dan keamanan yang lebih kondusif. Pada tahap ini pula, diarahkan pada pembenahan pada tataran birokrasi pemerintahan daerah yang mencakup ; i) kelembagaan, ii) distribusi personil, iii) kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai, iv) Keseimbangan dan struktur anggaran, v) mekanisme perencanaan, vi) regulasi atau aturan-aturan pendukung kebijakan pemerintah daerah, serta vii) pelayanan publik yang lebih baik, viii) peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik Mengingat tahap ini bersamaan dengan pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif daerah, maka perlu adanya konsolidasi politik pemerintah daerah dengan DPRD, guna membangun harmonisasi dalam mengawal dan melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah. Pencanangan berbagai urusan, terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas dan program terobosan harus telah mulai mengambil peran pada tahap orientasi dan konsolidasi ini. Demikian pula

halnya

dengan

peningkatkan

kualitas

aparatur

dengan

melakukan penataan penempatan SDM aparatur berbasis kompetensi.


VI- 6

Arah Kebijakan Tahun 2015-2016, sebagai tahap percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada tahap ini, diupayakan akselerasi penanganan pembangunan serta pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, termasuk pengawalan terhadap berbagai program prioritas dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Enrekang, ekonomi,

yang serta

mencakup didukung

aspek oleh

pendidikan,

penyediaan

kesehatan,

infrastruktur

dan yang

memadai. Kebijakan Tahun 2015 diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas infrastruktur fisik wilayah / kawasan (Jalan, Jembatan, Air Bersih dan Sanitasi serta listrik perdesaan. 2. Optimalisasi fungsi infrastruktur Pertanian dan sarana produksi pertanian 3. Penataan sistem dan pemberdayaan kelembagaan petani dan pelaku KUMKM 4. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dan kesehatan gratis/JKN 5. Pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat 6. Pemantapan pelayanan RSU Maspul dan Puskesmas/ Poskesdes 7. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi pelalu usaha tani dan KUMKM 8. Pendyagunaan

Teknologi

Informasi

dalam

penyelenggraan

pemerintahan dan pelayanan publik 9. Pengembangan

kompetensi/

SDM

Aparatur

serta

penataan

kelembagaan Pemerintah daerah. 10. Pengembangan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Desa dan kelurahan. 11. Pengembangan sistem perencanaan partisipatif serta penerapan perencanaan dan penganggaran responsive gender. 12. Optimalisasi sistem perizinan PTSP mendukung investasi daerah 13. Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan daerah 14. Pengembangan sistem pertanian organik dan ramah lingkungan Kebijakan Tahun 2016 diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas infrastruktur fisik wilayah / kawasan (Jalan, Jembatan, Air Bersih dan Sanitasi. RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

VI- 7

2. Optimalisasi fungsi infrastruktur Pertanian dan sarana produksi pertanian 3. Pengembangan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) 4. Optimalisasi pengelolaan pendidikan dan kesehatan gratis/JKN 5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pengelolaan/ manajemen pendidikan berbasis teknologi. 6. Pemantapan pelayanan RSU Maspul dan Puskesmas/ Poskesdes 7. Pengembangan

minat

dan

budaya

baca

anak

didik

dan

masyarakat. 8. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi pelalu usaha tani dan KUMKM 9. Pengembangan dan optimalisasi potensi-potensi pendapatan asli daerah 10. Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan daerah 11. Pengembangan ketahanan pangan daerah. 12. Pengembangan sistem Agribisnis pertanian 13. Pengembangan sistem pertanian organik dan ramah lingkungan Arah Kebijakan Tahun 2017-2018, sebagai tahap Perwujudan Enrekang EMAS. Tahap ini adalah tahap terakhir yang merupakan perwujudan Visi EMAS (Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera), yang ditandai dengan tercapainya indikator-indikator agregatif pembangunan daerah yakni meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Selain itu ditandai

pula pencapaian berbagai target indikator kinerja seperti, menurunya tingkat kemiskinan, meningkatnya daya beli masyarakat, tingkat pengangguran

tetap

berada

dibawah

rata-rata

provinsi,

dan

sebagainya. Kebijakan Tahun 2017 diarahkan pada : 1.

Peningkatan kualitas infrastruktur fisik wilayah / kawasan (Jalan, Jembatan, Air Bersih dan Sanitasi

2.

Optimalisasi fungsi infrastruktur Pertanian dan sarana produksi pertanian

3.

Penataan sistem dan pemberdayaan kelembagaan petani dan pelaku KUMKM serta pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP)


VI- 8

4.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pengelolaan/ manajemen pendidikan berbasis teknologi.

5.

Pemantapan pelayanan RSU Maspul dan Puskesmas/ Poskesdes

6.

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi pelalu usaha tani dan KUMKM

7.

Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan daerah

8.

Pengembangan sistem Agribisnis pertanian

9.

Pengembangan sistem pertanian organik dan ramah lingkungan

Kebijakan Tahun 2018 diarahkan pada : 1.

Peningkatan kualitas infrastruktur fisik wilayah / kawasan (Jalan, Jembatan, Air Bersih dan Sanitasi

2.

Optimalisasi fungsi infrastruktur Pertanian dan sarana produksi pertanian

3.

Penataan sistem dan pemberdayaan kelembagaan petani dan pelaku KUMKM serta pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP)

4.

Pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat

5.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pengelolaan/ manajemen pendidikan berbasis teknologi.

6.

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi pelalu usaha tani dan KUMKM

7.

Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan daerah

8.

Pengembangan ketahanan pangan daerah.

9.

Pengembangan sistem Agribisnis pertanian

10. Pengembangan sistem pertanian organic dan ramah lingkungan Meskipun masing-masing tahapan mendukung tercapainya tujuan tertentu, namun bukan berarti tujuan tersebut diupayakan dan dituntaskan pada tahap yang bersangkutan, namun hal ini hanya merupakan pemusatan perhatian atau arah.

Masing-masing upaya

pada setiap tahapan merupakan satu kesatuan untuk mendukung tercapainya Enrekang EMAS dalam kurun waktu 2014-2018.


VI- 9

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN Perumusan

kebijakan

umum

bertujuan

menjelaskan

cara

yang

ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana programprogram

prioritas

pembangunan.

Kebijakan

umum

pembangunan

memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Program-program

strategis

yang

ditampilkan

pada

bagian

ini

merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2014-2018 Kabupaten Enrekang ditampilkan pada Tabel 7.1


VII- 1

Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

Indikator Kinerja (outcome)

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

MISI I : Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Publik 1.

Terselenggarany a percepatan pembangunan infrastruktur Wilayah

Mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur, jalan dan jembatan yang mampu memperpendek jarak atau mempercapat akses antar kecamatan, Kawasan dan akses antar desa

Peningkatan Kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar kota kecamatan dan antar Desa

Proporsi panjang jalan Kabupaten (Hotmix, Lapen, Beton) yang kondisi Baik / Nyaman di lalui

72,95 % dari 620,51 Km

82,03 % dari 749,82 Km

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

DPU

Proporsi panjang jalan Kabupaten (Pengerasan, Tanah) yang kondisi Baik / Nyaman di lalui

50,27 % dari 508,34 Km

94,64 % dari 425,70 Km

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

DPU

Proporsi panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan dari Pengerasan menjadi Hotmix/Lapen/Beto n

0 % dari 323.26 Km

40 % (129,29 Km)

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

DPU

Proporsi panjang jalan Kabupaten

0 % dari 185.08 Km

100 %

Program Pembangunan Jalan

Pekerjaan Umum

DPU


VII- 2

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir

yang ditingkatkan dari Jalan Tanah menjadi Pengerasan

2

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Pertanian

Pengembangan dan penataan fasilitas infrastrukur Pertanian


Bidang Urusan


dan Jembatan

DPU

Jumlah wilayah Desa Kategori Tertinggal

6 Desa

0 Desa

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pekerjaan Umum

Tingkat Mobilitas Penduduk terhadap ketersediaan jalan Penghubung antar Kota Kecamatan / PK (SPM)

232,9/245. 416x 10.000 = 9,49 Km/ 10.000 Jiwa

Minimal 11 Km/ 10.000 Jiwa (Peningkat an Ruas Tambaha n sekitar 37 Km)


Pekerjaan Umum

Optimalisasai fungsi jaringan jalan usaha tani lahan-lahan produktif

Panjang JUT yang ditingkatkan menjadi JUT Produksi

5.000 m

15.000 m

Program Pengembangan Sentra Produksi Pertanian dan Perkebunan

Pertanian

Distanbun

Penguatan kelembagaan petani pemakai air (P3A, GP3A) Penyelenggaraan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis partisipasi masyarakat

Jumlah P3A/GP3A Aktif dalam pengelolaan sistem irigasi partisipatif

5 P3A/ GP3A

25 P3A/ GP3A

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Pertanian

Distanbun

DPU


VII- 3

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


(PPSIP) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya

3

Terpenuhinya kebutuhan Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan

Mengembangkan pembangunan jaringan air bersih, Kota, IKK dan SAB Perdesaan

Pendayagunaan potensi sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan Embung

Prosentase DI yang sistem jaringan irigasinya berfungsi baik

57%

86,98%

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya

Meningkatkan upaya pengendalian kecenderungan alih fungsi lahan, dengan mengoptimalkan sistem jaringan irigasi yang telah ada dan yang akan dibangun

Tingkat alih fungsi lahan persawahan (dari sawah ke non sawah)

0%

0%

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Penataan zona pengembangan penyediaan Air Minum/ Air Bersih berdasarkan potensi sumber daya air yang ada, melalui sistem

Tingkat akses air minum masyarakat yang aman dengan sistem JP dan BJP Terlindungi (SPM)

(34.500 KK) 76,50%

57.466 KK

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Pekerjaan Umum

Dinas PU

Pekerjaan Umum

Dinas PU Distanbun

Pekerjaan Umum

Distanbun

Pekerjaan Umum

DPU


VII- 4

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi

4

Tersedianya Sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman

Mengembangkan pembangunan sarana prasarana permukiman

Penataan sistem pengelolaan persampahan, limbah domestik dan drainase pada lingkungan permukiman secara terpadu

Jumlah Pelayanan SPAM IKK

6.911 SR (31,65%)

24.506 SR


Proporsi Timbulan Sampah yang Terangkut (rata-rata harian) (SPM)

59,5 % (Timbulan 97,7 M³ :Terangkut 58,2 M³)

75 %

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Cakupan Layanan Persampahan

23.280 Jiwa atau 5.820 RT

33.000 Jiwa atau 8.250 RT


Tingkat Kepemilkan Jamban Rumah Tangga

75 %

80 %


Adanya layanan Sistem Jaringan dan Pengelolaan Air Limbah (SPM)

Tidak Ada

Ada (IPAL atau IPLT)

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

Pekerjaan Umum

DPU

Lingkungan Hidup

KLH-KP

Lingkungan Hidup

KLH-KP

Pekerjaan Umum

DPU

Pekerjaan Umum

DPU


VII- 5

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


limbah

5

Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi Listrik dan energi alternatif

Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi terbarukan

Panjang saluran drainase yang terbangun di lingkungan permukiman

38,79 Km

43,2 Km

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Pekerjaan Umum

DPU

Optimalisasi jaringan layanan listrik pada wilayah terpencil dan Rumah Tangga Miskin

Rasio Elektrifikasi

96,96 %

98,82%

Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan ketenagalistrikan

Energi dan Sumber Daya Mineral

Distamben

Pengembangan Energi alternatif dari Potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan

Jumlah satuan energy baru terbarukan yang berfungsi Baik

- 13 Unit PLTMH

- 14 Unit PLTMH

- 0 Unit PLTS

- 294 Unit PLTS

Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan


- O Unit Biogas

- 150 Unit Biogas

51 %

100 %

Distamben

MISI II : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi 1

Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat

Mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pada tempat pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan peralatan kesehatan yang memadai serta

Optimalisasi pengelolaan kebijakan Kesehatan Gratis yang berkualitas dan jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu

Prosentase kecukupan anggaran pelayanan kesehatan gratis dan JKN yang dibayarkan sesuai jumlah klaim

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kesehatan

RSUD Maspul


VII- 6

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


distribusi tenaga medis secara merata/ proporsional

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat pada masyarakat

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (SPM) Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pengguna JKN

100%

100%

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

52%

90%

Persentase Desa Siaga Purnama dan Mandiri

15,5%

23%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian predikat Kabupaten Sehat

Padapa (2 Tatanan)

Wiwerda (4 tatanan)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Prosentase Balitas Gizi Buruk/ Gizi Kurang

0,47%

0,2%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prosentase Balitas Gizi Buruk/ Gizi Buruk

0,05%

0,04%


Kesehatan

Diskes

Kesehatan

RSUD Maspl

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes


VII- 7

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

Mendekatkan fasilitas dan pelayanan KIA terutama di perdesaan, serta mendorong peran Posyandu



Kondisi Akhir


Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular

88 %

95%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular

7,7%

50%


Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (SPM)

80%

100 %

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Angka Kematian Bayi

16 / 1000 KH

13 / 1000 KH


Angka Kematian Balita

12 / 1000 KH

8 / 1000 KH


Angka Kematian Ibu

6 Kasus

Masimal 3 Kasus/ thn


Bidang Urusan


Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes


VII- 8

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

Penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana, alat dan perlengkapan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan disertai tenaga medis secara merata



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

Diskes


Kesehatan

Diskes

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 (SPM)

81,67 %

95%


Cakupan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)

95%

100 %

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Prosentase Posyandu Aktif

100%

100 %

Rasio dokter persatuan penduduk

0,24 / 1000 pddk

0,5 / 1000 pddk

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rasio tenaga paramedis persatuan penduduk

1,96 / 1000 pddk

2,25 / 1000 pddk

Rasio puskesmas, per satuan wilayah Kec.

108,33 %

117%


VII- 9

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

Pendayagunaan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu dan sarana mobilisasi tenaga kesehatan yang memadai pada wilayahwilayah terpencil dan sulit terjangkau

Optimalisas fungsi RSU Massenrempulu melalui melalui peingkatan



Kondisi Akhir


Ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes/Polindes sesuai standar

Kurang

Cukup


Tingkat kecukupan obat pada tempat pelayanan kesehatan

72,9%

100%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Rumah Tunggu pada wilayah terpencil

2 Buah

30 Buah


Prosentase ketersediaan sarana mobilitas pelayanan pada tenaga medis di wilayah terpencil

40%

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Akreditasi pelayanan RSU Massenrempulu Type C telah terpenuhi

30 %

100 %

Program Standarisasi Pelayanan Keseahatan

Bidang Urusan


Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

Diskes

Kesehatan

RSUD Maspul


VII- 10

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


kualitas managemen, sarana, prasarana, alat dan perbekalan kesehatan serta pemenuhan standarisasi sebuah RS Tipe C Prosentase sarana dan prasarana kesehatan RSU yang beroperasi sesuai standar Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RSU 2.

Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat

Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendidikan serta kompetensi dan distribusi tenaga pendidik yang memada

Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak

APK PAUD

Kesehatan

65 %

85%

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

RSUD Maspul

71%

90%


Kesehatan

RSUD Maspul

38,20 %

50 %

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan

Disdikbud


VII- 11

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9 Tahun Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/

89,37 %

95 %

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

71,61%

90 %


Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

103,25 %

111,49 %


Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

99,25 %

100,24 %


Angka rata-rata lama sekolah

9,6 Thn

9,8 Thn


Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

102 %

108 %

Program Penilaian Mutu / Kemampuan Anak Didik

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

88,02 %

110,8 %

Program Pendidikan Menengah

Pendidikan

Disdikbud

Pendidikan

Disdikbud

Pendidikan

Disdikbud

Pendidikan

Disdikbud

Pendidikan

Disdikbud

Pendidikan

Disdikbud

Pendidikan

Disdikbud


VII- 12

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik



Kondisi Akhir

Terciptanya Pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang

Penataan sistem pendidikan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan yang didasari oleh

Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi

Bidang Urusan

Disdikbud

Pendidikan

Disdikbud

Pendidikan

Disdikbud

57,17 %

75 %


Penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99,07 %

100 %

Program Pendidikan Non Formal

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA

104 %

109 %

Program Penilaian Mutu / Kemampuan Anak Didik

Proporsi Jumlah Sekolah SD/MI yang rasio Siswa per Guru diatas 32 Siswa

100 % (dari 234 Sekolah)



Pendidikan

Proporsi Jumlah Sekolah SMP/MTs yang rasio Siswa per Ruang Kelas diatas 36 Siswa




Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan


Pendidikan

Cakupan sekolah yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO

0%

20 %


Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

Proporsi Guru yang memenuhi standar kualifikasi S1/D-IV

3


Disdikbud

Disdikbud

Disdikbud

Disdikbud


VII- 13

No

Sasaran pendidikan

Strategi indikator pendidikan yang lebih baik

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan

Memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada kelompok masyarakat miskin, wilayah terpencil, penyandang cacat/anak berkebutuhan khusus

Menata sistem pembiayaan pendidikan untuk melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan

Proporsi Jumlah Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

100 %

100 %


Pendidikan

Prosentase siswa miskin yang mendapatkan Dana Bantuan Siswa Miskin

84 %

100 %

Program Pendidikan DasarSembilan Tahun

Pendidikan

Cakupan Sekolah Penyelenggaran Pendidikan Inklusi

16 Sekolah

20 Sekolah


Pendidikan

Adanya peningkatan proporsi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan PAUD

5,26 %

7 %


Pendidikan

Disdikbud

Disdikbud


Disdikbud

Disdikbud



VII- 14

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


layanan pendidikan yang berkualitas Proporsi gedung sekolah yang kondisi baik

87,7 %

92 %


Pendidikan

Disdikbud


4

Meningkatnyami nat dan Budaya baca masyarakat

Mengembangkan semangat dan budaya membaca bagi semua elemen melalui penyediaan sarana prasaran yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat

Mengoptimalkan fungsi perpustakaan umum, perpustakaan sekolah dan perpustakaan keliling

100 %


Pendidikan

Disdikbud

Proporsi kecukupan Mobiler Ruang Kelas jenjang pendidikan dasar dan menengah

65 %

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum meningkat setiap tahun

21.385 org

34.216 org (naik 10% pertahun)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perpustakaan

Pendidikan

KPA-PDE

Jumlah sekolah yang trlayani perpustakaan keliling

225 sekolah (dari 317 Sekolah)

279 sekolah

Program pengembangan Buday dan Gemar Membaca

Pendidikan

KPA-PDE

Proporsi sekolah yang memiliki perpustakaan

80%

95%

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pendidikan


Disdikbud


VII- 15

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

Capaian Kinerja


Kondisi Awal

Kondisi Akhir

sekolah 4

Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan

Mengintegrasikan Iptek dalam metodolgi pendidikan dan pemberdayaan pelaku Usaha Tani, KUKM/ IKM serta pelayanan publik

Pendayagunaan perangkat IT dalam pembelajaran terutama pada sekolah lanjutan

Pendayagunaan TTG dalam Pemberdayaan pelaku usaha Tani, KUKM/ IKM

Pendayagunaan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik


Bidang Urusan


Pelayanan Perpustakaan

Jmlah sekolah lanjutan yang menggunakan perangkat IT dalam pembelajaran

...

....

Sek

Sek

Persentase penggunaan Teknologi dalam pengelolaan Perpustakaan Umum

50%

Jumlah Pelaku Usaha / Kelompok Tani yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Disdikbud

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan

100%

Program Pengelolaan Perpustakaan berbasis IT

Pendidikan

KPA-PDE

10 Klp

228 Klp

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

BPMPD

Persentase Pelaku IKM yang mengaplikasikan teknologi

16%

50%

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Perindustria n

Diskuperinda g

Prosentase SKPD Teknis yang menggunakan sistem informasi data base

19,23 % 5 / 26 SKPD (Dinkes, Disdukcapil

Program Pengembangan data dan Informasi

Perencanaan Pembanguna n

Semua SKPD

77 % (20 SKPD)


VII- 16

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum


Jumlah jenis layanan publik yang menggunakan aplikasi sistem informasi

1

MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-Laki Perempuan Menata kembali Meningkatnya Penyelenggaraan Rasio Pejabat Eselon kelembagaan, tata kapasitas pendidikan dan IV yang telah kerja dan kinerja kelembagaan pelatihan bagi mengikuti Diklatpim pelayanan birokrasi dan aparatur IV pemerintahan kompetensi Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip sumber daya tata kelola aparatur dalam pemerintahan yang pelayanan baik. publik Rasio Pejabat Eselon III yang telah mengikuti Diklatpim III Rasio Pejabat Eselon II yang telah mengikuti Diklatpim II Penempatan PNS

Rasio PNSD yang

Capaian Kinerja Kondisi Awal , Disdikbud, DPKAD, RSUD)

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


5 jenis (Dukcapil Perizinan LPSE, RSU, Perpust.

Minimal 10 Jenis

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Otonomi Daerah, Pemerintaha n Umum,

SKPD Terkait Pelayanan

65 %

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Otonomi Daerah, Pemerintaha n Umum

BKD

55 %

100 %


BKD

60%

100%


BKD

52%

65%

Otonomi

BKD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program


VII- 17

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS sesuai kebutuhan daerah dan bidang tugas PNS

Pembentukan birokrasi yang profesional dengan membangun aparatur yang memahami etika birokrasi, bermoral dan budaya kerja, memahami prinsip-prinsip pemerintahan yang baik



Kondisi Akhir

telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1


Bidang Urusan

peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Daerah, Pemerintaha n Umum


Persentase keterisian jabatan struktural

90%

100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


BKD

Tingkat capaian kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang (LAKIP)

Baik

Sangat Baik

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Setda

Adanya Unit Layanan Pengaduan atau analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada setiap unit layanan

Tidak ada

Ada

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat


Setda/ Bappeda

Tingkat kedisiplinan PNS

35 Jam Kerja /Minggu

Diatas 40 Jam Kerja/Mn

Program Peningkatan Pengelolaan

Otonomi Daerah, Pemerintaha

Setda


VII- 18

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, fungsional, DPRD, dan pengawasan masyarakat, serta kerjasama Pemda dengan Aparat Keamanan /penegak hokum

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyedaiaan SOP, Sarana prasarana, SDM .



Kondisi Akhir gg

Program Pembangunan Daerah Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Tingkat Penyelesaian /tindak lanjut temuan

80 %

100 %

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasa

Tingkat Penyelesaian Permasalahan Hukum

100%

100%

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Realisasi Penetapan Perda sesuai Prolegda

90 %

100 %


Tingkat pencapaian SPM pada 15 Bidang

70 %

85 %

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Bidang Urusan


n Umum


Otonomi Daerah, Pemerintaha n Umum Otonomi Daerah, Pemerintaha n Umum Otonomi Daerah, Pemerintaha n Umum

Setda

Setda

Setda

Setda


VII- 19

No

Sasaran

Strategi

Memfasilitasi kelancaran komunikasi dan informasi publik antara pemerintah dan publik yang aksesibel bagi

Kebijakan Umum

Membangun sistem pengaduan publik yang aksesibel oleh publik



Kondisi Akhir


Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintaha n Umum


Prosentase SKPD yang memiliki SOP

60%

80%


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Baik

Mamuaskan


Penerapan eProcurement (LPSE)

75 %

100 %



Setda

Rasio bayi berakte kelahiran

10 %

31 %

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kependuduk an dan Catatan Sipil

Disduk Capil

Cakupan Kepemilikan KTP Nasional berbasis NIK

67 %

72 %


Kependuduk an dan Catatan Sipil

Disduk Capil

Tersedia perangkat sistem pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan

Tidak Ada

Ada



Setda


Setda

Setda


VII- 20

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

semua kelompok untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian penggunaan sumber daya public 2

Terciptanya sinergi penyelenggaraan pemerintahaan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Mengoptimalkan peran pemerintah desa/kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


pembangunan

Pembinaan pemerintahan desa dan SDM aparat pemerintah Desa/Kelurahan

Pemerataan pembangunan desa / Kel. melalui peningkatan ADD dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan (Program

Prosentase Desa/Kel yang memiliki data base sesui ketentuan yang ada

30%

100%

Program Pembinaan Administrasi serta penataan pemerintahan dan wilayah administrasi Desa/Kelurahan


BPMPD

Prosentase Desa yang memiliki dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa)

80%

100%

Program Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan dan Wilayah Administratif Desa/ Kelurahan


BPMPD

Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarankan Musrenbang sesuai tata cara yang ditentukan

80%

100%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Bappeda


VII- 21

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Desa/Kel. Mandiri)

3

Terwujudnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Mengoptimalkan peran serta masyarakat secara aktif sebagai mitra kerja pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah

Penyediaan dokumen perencanaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangundangan

Proporsi Alokasi Dana Desa

Minimal 10 %

Minimal 13 %

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Otonomi Daerah, Pemerintaha n Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian , dan Persandian

DPKAD

Prosentase LKSMD/K yang aktif

70%

100%

Program pengembangan kelembagaan masyarakat di perdesaan dan kelurahan


BPMPD

Rasio ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RKPD, KUAPPAS, RKA, APBD dan DPA-SKPD)

40 %

100 %

Program perencanaan pembangunan daerah


Bappeda

Tingkat konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam

80%

95 %

Program perencanaan pembangunan


Bappeda


VII- 22

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir

RKPD

4

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Membangun konsistensi, sinkronisasi dan proses/ mekanisme perencanaan pembangunan daerah

Menyediakan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi ke semua SKPD


Bidang Urusan


daerah

Tingkat ketidaksinkronan Program Kegiatan dalam APBD dengan RKPD

5%

≤1%



Bappeda

Adanya regulasi yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Perda, Perbup) yang relevan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku

Ada tapi tidak Relevan

Ada dan Relevan

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


Bappeda

Jumlah ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW, RDTR, RTBL) yang telah mendapat penetapan

1 Dok (RTRW)

10 Dok (RDTR/ RTBL)

Program Perencanaan Tata Ruang

Penataan Ruang

Dinas PU

Adanya aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

Tidak ada

Ada



Bappeda


VII- 23

No

5

6

Sasaran

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Terwujudnya

Strategi

Mengotpmalkan tertib administrasi keuangan dan pertanggungjawaban nya

Menggalang

Capaian Kinerja



Mengalokasikan Anggaran Partisipatif Perencanaan untuk kemandirian desa/Kel

Prosentase rata-rata usulan prioritas hasil Musrenbang desa/Kel yang terakomodir dalam APBD

25 %

50 %



Bappeda

Pembentukan Tenaga Fasilitator / Kader Penggerak Pembangunan ditingkat Desa/Kel dan Kecamatan

Prosentase Desa/Kelurahahan yang memiliki Tenaga Fasilitator/ Kader Penggerak Pembangunan Desa/Kel. yang aktif

30 %

90 %



Bappeda

Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Prosentase Peningkatan PAD selama 5 Tahun (data realisasi)

14,93 %

62,07%



DPKAD

Optimalisasi pengelolaan keuangan dan asset daerah

Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan

WDP

Pernah WTP



DPKAD

Ketepatan Waktu Penetapan APBD

Tepat

Tepat



DPKAD

Angka Kriminalitas

9,05 /

7,67 /

Program

Kesatuan

Kesbang

Meningkatkan

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Bidang Urusan


Kebijakan Umum


VII- 24

No

Sasaran peningkatan ketertiban dan keamanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat

7

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai aspek

Strategi kolaborasi atau kerjasama Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Masyarakat dalam menciptakan rasa aman dalam masyarakat

Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, yang reponsif gender

Kebijakan Umum keamanan dan stabilitas politik masyarakat dalam menjamin adanya rasa aman dari bencana, rasa aman dalam lingkungan, aman berusaha, berinvestas dan menjalankan ibadah

Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dan peningkatan partisipasi Perempuan


Capaian Kinerja Kondisi Awal 10.000 Pddk

Kondisi Akhir 10.000 Pddk

Tingkat penanganan Mitigasi pengurangan resiko/dampak bencana

15 %

Tingkat penanganan darurat bencana

daerah rendah / menurun


Bidang Urusan


pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Linpol-PP

80 %

Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

BPBD

25 %

80 %

Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

BPBD

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

25%

35%

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

BKB-PP

Tingkat partisipasi perempuan dan proses perencanaan

25%

40%

Program Peningkatan peran serta dan

Pemberdayaa n Perempuan dan

Bappeda


VII- 25

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir

pembangunan daerah Persentase SKPD Teknis yang menerapkan PPRG dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD


Bidang Urusan

kesetaraan jender dalam pembangunan

Perlindungan Anak


Belum Ada

70%


Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

BKB-PP/ Bappeda

Realisasi Investasi Daerah

Rp. 15 Milyar

Rp. 19,8 Milyar

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penanaman Modal

KPM-PTSP

Adanya sistem pelayanan infromasi perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)

Belum Ada

Ada

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal

KPM-PTSP

Prosentase perizinan & Non Perizinan daerah yang dikelola

13 Jenis

Seluruh Jenis Perizinan

Program Pelayanan Perizina Terpadi

Penanaman Modal

KPM-PTSP

MISI IV : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri 1

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan iklim usaha yang lebih baik dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan

Mengembangkan kerjasama penanaman modal / investasi daerah

Mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan secara


VII- 26

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir & Non Perizian

6,43 %

7,00 %

(2009-2012)

(20142017)

terpadu dalam satu kelembagaan PTSP

secara terpadu satu pintu (PTSP)

Menciptakan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agribisnis dengan mengedepankan Iptek

Rata-rata Perumbuhan Ekonomi Daerah

Optimalisasi upaya Penanggulangan kemiskinan daerah

Tingkat Kemiskinan Daerah

14,44 %

Jumlah Rumah RT Miskin yang tidak layah huni

Tingkat kedalaman


Bidang Urusan


Program perencanaan pembangunan ekonomi


Bappeda, SKPD Lingkup Bidang Ekonomi

10 %

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Sosial

Disosnakertr ans/ SKPD Terkait

47%

80%


Sosial

Disosnakertr ans/ SKPD Terkait

Diatas

Dibawah

Program

Perencanan

Bappeda


VII- 27

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum


Terwujudnya sistem pemasaran dan daya saing produk dan komoditi unggulan daerah melalui penerapan Iptek

Meningkatkan promosi dan pemasaran produkproduk pertanian melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas berbasis sumber daya lokal

Penataan dan penguatan manajemen pengelolaan STA Sumillan dan sarana layanan perdagangan pasar-pasar serta mendorong peran pedagang dan proteksi perdagangan


Bidang Urusan


Kondisi Awal angka provinsi

Kondisi Akhir angka provinsi

Pengembangan data/informasi

Pembanguna n

Tingkat daya beli masyarakat

Dibawah rata-rata provinsi

Diatas Rata-rata Ptovinsi

Program Pengembangan data/informasi

Perencanan Pembanguna n

Bappeda

Voluem transaksi komoditi di STA

972 Ton

1.240 Ton

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebun an

Pertanian

Distanbun

Tingkat keberfungsian fasilitas/ sarana prasarana fisik STA

35%

100 %

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan STA

Pertanian

Distanbun / Dinas PU

Kondisi akses Infrastruktur Jalan, Jembatan, Air Bersih dan Sanitasi kawasan STA

Kurang Memadai

Memadai

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Belajen


Bappeda / SKPD Terkait

Prosentase Ketersediaan Pasar Desa Strategis

33%

70%

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Perdagangan

Diskuperinda g

kemiskinan (P1)

2

Capaian Kinerja


VII- 28

No

3

4

Sasaran Terwujudnya kemandirian kelembagaan pelaku usaha tani

Terwujudnya pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM)

Strategi Optimalisasi peran dan fungsi Penyuluh yang profesional sebagai ujung tombak pembinaan kemampuan petani

Mengembangkan KUKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha

Kebijakan Umum


Peningkatan kompetensi SDM dan Kesejahteraan serta operasional tenaga penyuluh yang diikuti oleh kinerja yang maksimal

Jumlah kelompok tani kategori Mandiri

Restrukturisasi kelembagaan penyuluh

Struktur Kelembagaan Penyuluh daerah

Pembinaan dan fasilitasi untuk peningkatan manajemen dan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKM)/ IKM

Capaian Kinerja Kondisi Awal 11 Klp

Kondisi Akhir 16 Klp

Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Bidang Urusan Pertanian

SKPD Penanggung Jawab BP4K

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebun an lapangan Kantor (Eselon III)

Badan (Eselon II)

1.718 KUMKM

2.718 KUMKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Persentase UMKM yang produktif

30%

75%

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Prosentase Koperasi tidak Aktif menjadi aktif

45,2%

67,4%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah UMKM yang difasilitasi mendapatkan pembiayaan

Setda

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Diskuperinda g


Diskuperinda g


Diskuperinda g


VII- 29

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum Menumbuhkemba ngkan IKM/ Home Industri yang mengelola produk hasil-hasil pertanian, peternakan dan perkebunan

5

Terwujudnya Peningkatan Produktifitas Kawasan Pengembangan Hortikultura , perkebunan dan peternakan

Mengembangkan kualitas produksi dan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana kawasan strategis Hortikultura , perkebunan dan peternakan

Mengupayakan ketersediaan bibit unggul komoditi hotikultura dan perkebunan secara kontinyu

Pengembangan infrastruktur dan sarana parasana kawasan strategis peternakan



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang

3.008 Unit Usaha

3.108 Unit Usaha

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Diskuperinda g

Persentase pelaku IKM yang mandiri/aktif

48%

70%



Diskuperinda g


Pertanian

Distanbun

Volume Ketersediaan Bibit di IKB: - Bawang Merah - Kentang

- 12 Ton - 100.000 Umbi

- 12 Ton - 100.000 Ton G4

Luas lahan HMT

2014 Ha

454 Ha

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pertanian

Disnakin

Penurunan Kasus Penyakit Brucella pada Sapi

1.200 ST

300 ST

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pertanian

Disnakin

Jumlah Ternak yang

3.918 Ekor

10.600

Program

Pertanian

Disnakin


VII- 30

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

Indikator Kinerja (outcome) di Inseminasi Buatan Rasio ternak yang mendapat pelayanan kesehatan ternak

Pengembangan populasi dan produksi hasil peternakan melalui pemberdayaan dan penyaluran bibit ternak sistem revolving

6

7

Jumlah Populasi Ternak : 1. Sapi Potong 2. Sapi Perah 3. Kerbau 4. Kambing 5. Ayam Kampung

Capaian Kinerja Kondisi Awal (2009-2013)

Kondisi Akhir Ekor (20142018)

75 % , 25.000 ST

85% , 105.000 ST


Bidang Urusan


peningkatan penerapan teknologi petemakan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pertanian

Disnakin

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pertanian

Disnakin

45.250 Ek 1.083 Ek 3.271 Ek 34.224 Ek 157.500 Ek

88.549 Ek 2.594 Ek 4.489 Ek 51.975 Ek 173.850 Ek

Jumlah KT yang mampu menerapkan teknologi peternakan tepat guna

2 Klp

40 Klp

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

Pertanian

Disnakin

1 Klp

60 Klp

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebun an

12

BPMPD/ Distanbun / BP4K / Disnakin

Ketahanan

KKP

Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbagai komoditi unggulan daerah

Memperpanjang mata rantai ekonomi produk-produk pertanian, perternakan dan perkebunan

Mengupayakan transformasi Iptek dalam pengembangan budidaya dan processing tanaman Hortikultura, perkebunan dan peternakan

Jumlah Pelaku Usaha Tani yang sudah memanfaatkan teknologi/TTG

Tersedianya

Pengembangan dan

Meningkatkan

Tingkat Konsumsi

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 1,197

Energi

Program


VII- 31

No

Sasaran pangan yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau

Strategi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal

Kebijakan Umum penganekaragama n konsumsi pangan berbasis bahan baku angan lokal

Indikator Kinerja (outcome) Energi Masyarakat

Tingkat Konsumsi Protein Masyarakat

Mengembangkan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan

Capaian Kinerja Kondisi Awal kkal/kapita / hr

Kondisi Akhir 2000 kkal/kapi ta/ hr

49,2 gram/kap/ hr

minimal 52 gram/kap /hr


Bidang Urusan


pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

Pangan

Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

Ketahanan Pangan

KKP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Kelautan dan Perikanan

Dusnakin

Tingkat Pola Pangan Harapan (PPH)

87,2%

93%


Ketahanan Pangan

KKP

Jumlah Desa yang memiliki cadangan pangan / Desa Mandiri Pangan

Tidak Ada Desa

10 Desa

Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan

Ketahanan Pangan

KKP

Volume Cadangan Pangan Daerah

30 Ton

100 Ton


Ketahanan Pangan

KKP

Persentase

50%

70%

Program

Ketahanan

KKP


VII- 32

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir

penanganan daerah rawan pangan


Bidang Urusan


pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan

Pangan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penanaman Modal

Distamben / KPM-PTSP

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata

Dispopar

MISI V : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan 1

Terwujudnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja disektor pertambangan, energy dan pariwisata daerah

Meningkatkan efektivitas kelembagaan dan pelayanan sektor pertambangan, energi dan pariwisata.

Membangun komitmen dan Kerjasama dengan para pelaku usaha Pertambangan dan Energi

Pertumbuhan sektor pertambangan, Energi

7,12 % (rata-rata 2010-2012)

13 %

Membangun komitmen dan Kerjasama dengan para pelaku usaha pariwisata

Persentase peningkatan kunjungan wisata daerah

10% (dari 2012 s/d 2013)

90% (dari 2013 s/d 2018)

Jumlah obyek wisata yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan

2 Objek

6 Objek

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pariwisata

Dispopar

Terselenggaranya promosi peluang investasi daerah (SPM)

10 Kali/ Thn

12 Kali/ Thn


Penanaman Modal

KPM-PTSP

Membuka peluang usaha / kemudahan Investasi disektor pertanian,


VII- 33

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Kehutanan, Pertambangan, Energi dan Pariwisata, dengan didukung oleh aspek pelestarian lingkungan dan sosial Adanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

2

Terciptanya keselarasan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Meningkatan pengendalian ekslpotasi sumber daya alam sesuai arahan pemanfaatan ruang daerah

Optimalisasi kajian dan analisis mengenai dampak lingkungan pada setiap aktivitas usaha dan eksploitasi sumber daya alam yang menghasilkan limbah

Belum Ada

Ada

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


KPM-PTSP

Jumlah Kunjungan wisata daerah

6.633 Org

Lebih 10.000 org

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dispopar

Dispopar

Rasio perusahaan yang memiliki kajian mengenai dampak lingkungan (AMDAL,UKL, UPL)

40%

60%

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

KLH-KP

Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang

20%

90%

Program Pengendalian Pencemaran dan

Lingkungan Hidup

KLH-KP


VII- 34

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir

mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air (SPM)


Bidang Urusan


Perusakan Lingkungan Hidup

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (SPM)

60%

100%

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

KLH-KP

45 Klp

Program Sistem Pertanian Organik

Pertanian

Distanbun / BP4K


Pertanian

Distanbun /

3

Berkembangnya sistem pertanian organik dan Ramah Lingkungan

Membangun kesadaran dan pemahaman petani tentang pentingnya pertanian ramah lingkungan

Mengembangkan SDM Petani, penerapan Iptek dalam pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian yang ramah lingkungan

Jumlah pelaku usaha tani yang menerapkan sistem pertanian Organik

5 Klp

3

Terwujudnya pemanfaatan lahan-lahan tidur

Mengupayakan pemanfaatan lahanlahan tidur baik milik pemerintah maupun masyarakat

Stimulasi penyediaan sarana produksi bagi masyarakat memanfaatkan lahan tidur

Luasan lahan tidur yang dikelola menjadi lahan produkstif

0 Ha

200 Ha

Disnakin

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan


VII- 35

No

4

Sasaran Terwujudnya pengendalian lahan kritis

Strategi Mengembangkan konservasi lahan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup

Kebijakan Umum



Kondisi Akhir


Bidang Urusan


Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup

Luasan lahan kritis

42.072 Ha

32.188 Ha

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Kehutanan

Dishut

Optimalisasi perlindungan kawasan hutan, dan pengendalian penebangan hutan produksi/hutan rakyat yang didukung dengan regulasi daerah

Luasan Konservasi lahan kritis di kawasan hutan

7.890 Ha

9.884 Ha

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Kehutanan

Dishut

Kubikasi Illegal Logging

35 M³

27,08 M³

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Kehutanan

Dishut

Program Sistem Pertanian Organik

Pertanian

Distanbun

Program

Lingkungan

Dishut

Pengendalian penggunaan pestisida dan pupuk Anorganik dialihkan ke pengunaan pupuk organik

Rasio Luasan lahan pertanian yang dikelola menggunakan pupuk organik

Pengembangan

Jumlah koleksi

484 Spesies

706


VII- 36

No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum dan optimalisasi fungsi Kebun Raya Enrekang sebagai tempat konservasi tumbuhan, pendidikan dan penelitian, jasa ilmiah dan wisata/rekreasi, sekaligus sebagai sumber PAD


Capaian Kinerja Kondisi Awal / 10.253 Spesimen

Kondisi Akhir Spesies

Jumlah kunjungan ke Kebun Raya Meningkat

.....

.....

org

org

Adanya kontribusi Kebun Raya terhadap Pendapatan Daerah

Belum Ada

Ada

spesies dan specimen tanaman yang tersedia di Kebun Raya Enrekang


Bidang Urusan


Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Hidup

Program Optimalisasi Furngsi Kebun Raya

Kehutanan

Dishut

Program Optimalisasi Furngsi Kebun Raya

Kehutanan

Dishut


VII- 37

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2014-2018 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan

tugas

dan

fungsi

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD).

Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun

yang

disertai

kebutuhan

pendanaannya

dan

dalam

pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan. Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan daerah, pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan daerah. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten Enrekang. 8.1. Landasan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Enrekang Landasan dalam menyusun kerangka prioritas pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 adalah : A. Prioritas Pembangunan Nasional Pembangunan

hakikatnya

adalah

upaya

mewujudkan

tujuan

nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan seluruh

bangsa,

tumpah

menciptakan

darah

kesejahteraan

Indonesia,

dan

umum,

membantu

melindungi

melaksanakan

ketertiban dunia dan perdamaian abadi.


VIII- 1

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, visi Pembangunan Nasional adalah: ”Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur” yang akan dicapai dalam empat tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN di mana masing-masing tahapan merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Secara ringkas keempat tahapan itu adalah sebagai berikut: 1. RPJM ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun

Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk

menciptakan Indonesia yang

aman dan damai, yang adil dan

demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 2. RPJM ke-2

(2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan

penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan

kemampuan

iptek

serta

penguatan

daya

saing

perekonomian. 3. RPJM ke-3 pembangunan menekankan

(2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan secara

menyeluruh

pencapaian

daya

di

saing

berbagai

bidang

kompetitif

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan

dengan

perekonomian sumber daya

manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. 4. RPJM ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonomian

yang

kokoh

berlandaskan

keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 (2010—2014) yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010–2014

memuat kerangka Visi Indonesia 2014, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”

dengan kandungan

misi-misi sebagai berikut:


VIII- 2

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 20102014, ditetapkan

lima agenda utama pembangunan nasional tahun

2010-2014, yaitu: Agenda I

: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II

: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III

: Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV

: Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V

: PembangunanYang Inklusif dan Berkeadilan

Untuk melaksanakan agenda dan sasaran pembangunan tersebut di atas telah ditetapkan sebelas prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yang meliputi: Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik. Prioritas 2: Pendidikan Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan

efisien

menuju

terangkatnya

kesejahteraan

hidup

rakyat,

kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan

bidang

pendidikan

diarahkan

demi

tercapainya

pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Prioritas 3: Kesehatan Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif,

tidak

hanya

kuratif,

melalui

peningkatan

kesehatan

masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

VIII- 3

menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Prioritas 5: Ketahanan Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

Prioritas 6: Infrastruktur Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan

investasi

penyederhanaan

prosedur,

melalui

perbaikan

perbaikan

sistem

kepastian

hukum,

informasi,

dan

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Prioritas 8: Energi Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan

nasional

melalui

restrukturisasi

kelembagaan

dan

optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Konservasi

dan

pemanfaatan

lingkungan

hidup

mendukung

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.


VIII- 4

Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik. Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Prioritas Lainnya. Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan

Visi

dan

Misi

Pembangunan

Nasional

juga

melalui

pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat. Di bidang politik, hukum, dan keamanan mencakup: (a) pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme; (b) pelaksaan

program

deradikalisasi

untuk

menangkal

terorisme;

(c)

peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia; (d) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri; (e) penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi; (f) pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor; (g) pengembalian aset (asset recovery); (h) peningkatan kepastian hukum; (i) penguatan perlindungan HAM; dan (i) pemberdayaan industri strategis pertahanan. Di bidang perekonomian mencakup: (a) pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri. Di bidang kesejahteraan rakyat mencakup: (a) pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010; (b) peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (c) peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun; (d) promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; (e) perbaikan dan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

VIII- 5

peningkatan pariwisata;

kualitas (f)

jaringan

peningkatan

prasarana

kapasitas

dan

sarana

pemerintah

pendukung

dan

pemangku

kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia; (g) perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya; (h) pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun

2012;

(i)

peningkatan

character

building

melalui

gerakan,

revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan; serta (j) revitalisasi gerakan pramuka. Dalam rangka mengakselerasikan pencapaian prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, telah dikeluarkan Instruksi Presiden

No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan

Nasional

Tahun

2010.

Disamping

itu juga

telah

dikeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan

Yang

Berkeadilan,

yang

bertujuan

untuk

lebih

memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman prioritas pembangunan nasional tahun 2010 yang meliputi: 1) Program Pro Rakyat 2) Program Keadilan Untuk Semua (Justice For All) 3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Developmend Goals / MDGs) Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada: (a) Program penanggulangan

kemiskinan

berbasis

keluarga;

(b)

Program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (c) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada: (a) Program keadilan bagi anak; (b) Program keadilan bagi perempuan; (c) Program keadilan di bidang ketenagakerjaan; (d) Program keadilan di bidang bantuan hukum; (e) Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; dan (f) Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;


VIII- 6

Untuk

program

memfokuskan

pada:

pencapaian (a)

Tujuan

Program

Pembangunan

pemberantasan

Milenium,

kemiskinan

dan

kelaparan; (b) Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (c) Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (d) Program penurunan angka kematian anak; (e) Program kesehatan ibu; (f) Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; dan (h) Program

pendukung

percepatan

pencapaian

Tujuan

Pembangunan

Milenium B. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018 adalah sebagai berikut. “ Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 “ Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni pilar utama pembangunan nasional, simpul jejaring dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut. Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi

Selatan

berkontribusi

pada

nyata

tahun

terhadap

2018 solusi

yang

menjadi

persoalan

acuan

mendasar

dan

bangsa

Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi. Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara di Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya. Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu, indeks pembangunan

manusia

berada

pada

kategori

menengah-tinggi,

pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018

VIII- 7

pendapatan perkapita sekitar Rp.30 juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran di bawah ratarata nasional, agroindustri berkembang pesat

serta

industri

dan

jasa

berkontribusi

signifikan

dalam

perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin

bersinergi

dengan

perkembangan

regional,

nasional

dan

internasional. Misi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagai berikut: (1)

Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama.

(2)

Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

(3)

Meningkatkan

akses

dan

kualitas

pelayanan

pendidikan,

kesehatandan infrastruktur. (4)

Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.

(5)

Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

(6)

Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

(7)

Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih. Tabel 8.1 Matriks Kebijakan dalam RPJMN dan RPJM Provinsi Sul-Sel

No. (1) 1.

2.

3. 4.

5

RPJMN (2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan

Kebijakan-Kebijakan Lain-lain (Kebijakan RPJMD Provinsi Provinsi Sul-Sel) (3) (4) Pendidikan • Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS

• Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan Kesehatan Pertanian/Ketahanan • Gratis Modal Pengembangan Pangan Usaha Mikro Kecil Penanggulangan Industri / • Gratis paket modal Kemiskinan Agroindusti pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa Ketahanan Pariwisata • Membangun industry baru Pangan 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh Kab/Kota Kesehatan


VIII- 8

6

Infrastruktur

7

Iklim Investasi Energi dan Iklim Usaha

8

Energi

9

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

10

11

Infrastruktur

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

• Membuka 500 ribu lapangan kerja baru • Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin • Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA • Melanjutkan kesehatan gratis • Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 • Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama


VIII- 9

Tabel. 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Enrekang Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

(1) 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

16

17

18

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

(2)

(3)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(4)

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

targ et

Rp.000

targ et

Rp.000

Tar get

Rp.000

targe t

Rp.000

targ et

Rp.000

targ et

Rp.000

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

URUSAN WAJIB

-

Urusan Pendidikan

-

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud

38,2% dari 11.400 org

40%


Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

89,73% dari 28.704 org

90%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

71,61% dari 12.788 org

75%


Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Paket C

57,17% darti 12.733 org

60%


Angka melek huruf usia 15 tahun keatas

99,07% dari 187.512 org

100 %

43% 2.880.475

45% 5.618.000

92% 38.483.533

93% 7.858.589

80%

48.800

100 %

94%

335.600

100 %

95%

100% 335.600

95%

335.600

Disdikbud

75% 15.000.000

100 %

Disdikbud 76.999.300

90%

75% 14.500.000


10.480.000

90%

70% 13.500.000

50% 4.718.000

10.088.589

86%

65% 12.001.241

50% 4.718.000

10.088.589

83%

63% 10.814.701

47% 4.718.000

335.600


100 %

Disdikbud 1.391.200


VIII- 10

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

19

20

Program Pendidikan Luar Biasa

Persentase anak berkebutuhan khusus yang terlayani pendidikan inklusif


Jumlah tambahan tenaga pendidik yang berkualifikasi S1/S2

90% (356 org)

100 %

50.000

100 %

350.000

100 %

350.000

80 org

100 org

2.183.438

100 org

26.191.078

100 org

25.901.578

-

300 org

-

120 org

Jumlah Assessor pendidikan yang berkualitas

-

Jumlah guru terlatih pemanfaatan TIK dalam pembelajaran

-

-

-

100%

120 org

100 org

350.000

100 %

350.000

100 %

25.901.578

100 org

26.611.952

500 org

120 org

120 org

Disdikbud 1.450.000

Disdikbud 106.789.62 4

300 org

Disdikbud

480 org

Disdikbud

Urusan Kesehatan 15

16



Persentase ketersedian obat sesuai kebutuhan

72.9%

90% 1.962.380

Persentase pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di RSUD

71%

Persentase peningkatan kunjungan rawat jalan puskesmas dan jaringannya

65%

80%

100 %

2.080.000

85% 450.000

65%

100% 2.590.000

90% 450.000

70% 1.365.050

100 %

90% 525.000

75% 1.850.000

2.840.000

3.090.000

90% 810.000

80% 1.925.000

100 %

Diskes 12.562.380

90% 952.200

85% 2.326.000

100 %

3.187.200

85% 2.525.000

RSUD Maspul

Diskes 9.991.050


VIII- 11

Persentase pemanfaatan TT di Puskesmas Rawat Inap (BOR)

Rasio tenaga paramedis persatuan penduduk

1

1

1

2

2

2

17

18

19

20%

30%

32%

35%

40%

45%

45%

Diskes

1,97 / 1000 penduduk

1,97 / 100 0 pen dud uk 6 Sek

2,02 / 100 0 pen dud uk 60%

2,07 / 100 0 pen dud uk 60%

2,12 / 1000 pend uduk

2,17 / 100 0 pen dud uk 60%

2,17 / 100 0 pen dud uk 60%

Diskes

Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan Sekolah Sehat

6 Sek

Jumlah masyarakat yang mendapat advokasi bahaya narkoba terhadap kesehatan

-

60%

Persentase apotek dan toko obat yang diawasi

100%

100 %

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Persentase pemanfaatan taman obat keluarga

-

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Persentase desa siaga purnama & mandiri

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

80.807

60.807

60%

73.500

35%

100 %

15.50%

17% 4.305.082

50%

55%

60%

35.000

37% 82.000

100 %

57%

60.807

60%

50.000

45% 85.000

20% 973.000

100 %

22%

61%

Diskes 258.500

50%

23%

Diskes 412.000

23% 1.230.000

63%

Setda

50% 50.000

80.000

1.160.000

Setda 324.035

60%

50% 80.000

1.100.000

59%

60.807

60%

100% 50.000

40% 85.000

18.6 %

60% 60.807

Diskes 8.768.082

63%

Diskes


VIII- 12

1

1

1

1

2

2

2

2

20

21

22

23


Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Balita Gizi Buruk

0,05%

0,05 %

Persentase Balita Gizi Kurang

0,47%

0,40 %

Capaian kriteria kabupaten sehat

padapa (2 tatanan)

198.000

0,05 %

205.000

0,35 %

0,04% 385.000

0,30 %

0,25%

410.000

0,20 %

Diskes 1.593.000

0,20 %

50%

50%

Persentase Desa yang mencapai UCI

95,35%

96,1 2%

Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular

88%

88%

90%

92%

94%

95%

95%

Diskes

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular

7,7%

10%

21%

31%

40%

50%

50%

Diskes

Tingkat Akreditasi pelayanan RSUD Massenrempulu telah terpenuhi

30%

50%

52%

464.408

96,9 0%

55%

487.000

80% 160.000

71,70 %

417.000

97,6 7%

100 %

60%

710.000

98,45 %

65%

737.000

100% 322.000

495.000

225.000

99,2 2%

100 %

wiw erda (4 tata nan ) 73%

Diskes

Persentase TTU, TPM dan DAMIU yang memenuhi standar

470.000

wiw erda (4 tata nan ) 73%

0,04 %

70%

445.000

wiwer da (4 tatan an)

0,04 %

Persentase Rumah Sehat

350.000

wiw erda (3 tata nan ) 72,5 0%

395.000

pad apa (2 tata nan ) 71%

173.500

pad apa (2 tata nan ) 72%

0,05 %

Diskes 1.933.500

Diskes

65%

770.000

125.000

99,2 2%

100 %

Diskes

Diskes 3.168.408

1.249.000

RSUD Maspul


VIII- 13

1

2

25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskes mas pembantu dan jaringannya

Rasio puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan Penduduk

0,41 / 1000 penduduk

jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaik i

1

1

1

2

2

2

26

27

28

0,42 / 100 0 pen dud uk

2.282.110

10 Unit

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan

Persentase Ketersediaan Sarana dan Parasarana RS sesuai standar yang dipersyaratkan

62,67%

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Porsentase sarana dan prasarana RSU beroperasi sesuai standar

60%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat kurang mampu Prosentase kecukupan anggaran pelayanan kesehatan gratis dan JKN yang dibayarkan sesuai jumlah klaim Persentase Cakupan Pelayanan Pasien JKN dan Jamkesda di RS

-

65,5 3%

0,43 / 100 0 pen dud uk

16 Unit

2.378.774

63%

73,4 0%

51%

6.000.000

80%

1.646.000

100 %

-

7.000.000

100 %

2.597.495

78,13 %

2.575.548

80,0 0%

3.807.982

100%

0,47 / 100 0 pen dud uk

Diskes 16.843.469

71 Unit

3.979.560

80% 445.906

7.000.000

80,0 0%

Diskes

13.177.377

RSUD Maspul

1.889.079

RSUD Maspul

80% 533.358

7.000.000

100 %

7.000.000

100 %

34.000.000

7.304.500

100 %

5.563.950

100 %

35.628.698

RSUD Maspul

-

100 %

-

100 %

-

RSUD Maspul

100%

100% -

0,47 / 100 0 pen dud uk

13 Unit

75%

7.095.000

100 %

3.475.082

15 Unit

90%

-

0,45 / 1000 pend uduk

373.125

7.250.000

100 %

3.361.092

70%

85%

65%

77,2 0%

312.500

8.415.248

52%

0,44 / 100 0 pen dud uk

17 Unit

66% 224.190

100 %

3.917.203

Diskes


VIII- 14

1

1

2

2

2

1

3

1

3

30

32

33

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usila dan Usila

50%


Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80%

Program pengembangan data dan informasi kesehatan

50%

55% 135.000

85%

60% 135.000

90% 212.700

65% 185.000

95% 262.000

75% 185.000

100% 420.000

430.000

75% 155.000

100 %

440.000

Diskes 795.000

100 %

Diskes 1.764.700

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4

81,67%

85%

87%

90%

92%

95%

95%

Diskes

Angka Kematian Ibu

6 Kasus

3 kas us 15,6

15,4

3 kas us 15,2

3 kas us 15,2

Diskes

16

3 kas us 15,8

3 kasus

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH

3 kas us 16

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1000 KH

12

12

11

10

9

8

8

Diskes

Persentase puskesmas yang menerapkan SIKDA

171.250

15.3 %

298.000

15.3 %

15.3% 355.000

435.000

15.3 %

Diskes

61% 415.000

Diskes 1.674.250

Urusan Pekerjaan Umum 15


Proporsi panjang jalan Kabupaten (Pengerasan, Tanah) yang kondisi Baik

50,27 % dari 508,34 Km

59,1 4%

13.131.067

68,0 1%

8.504.000

76,8 8%

8.883.000

85,75 %

9.300.000

94,6 4%

9.300.000

94,6 4% dari 425, 70 Km

DPU 49.118.067


VIII- 15

1

1

1

1

3

3

3

3

16

17

18

22

Proporsi panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan dari Jalan Tanah menjadi Pengerasan

0 % dari 185.08 Km

25,0 0%

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Panjang saluran drainase yang terbangun di lingkungan permukiman

38,79 Km

7,6 Km

Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Panjang Talud/ Bronjong untuk pengamanan saran prasarana publik dan pemerintah

10,5 Km

Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan peningkatan Jalan dan Jembatan

Proporsi panjang jalan Kabupaten (Hotmix, Lapen, Beton) yang kondisi Baik / Nyaman di lalui

72,95 % dari 620,51 Km

Proporsi panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan dari Pengerasan menjadi Hotmix/Lapen/Beto n

0 % dari 323.26 Km

Persentase ketersediaan dokumen Data Base Pekerjaan Umum

17%

Program Pembangunan sistem informasi/data base Pekerjaan Umum

74,7 7%

40%

3.054.838

27.158.439

60%

80%

100 %

100 %

6,0 Km

2.132.577

6,5 Km

2.370.000

8,5 Km

2.700.000

8,5 Km

2.700.000

5,8 Km

2.000.000

5,8 Km

2.000.000

5,8 Km

2.000.000

5,8 Km

2.000.000

76,5 9%

31.996.000

78,3 9%

33.500.000

80,19 %

36.500.078

82,0 3%

36.500.000

37,1 0 Km

23,2 Km

82,0 3% dari 749, 82 Km

DPU

DPU 12.957.415

DPU 8.000.000

DPU 165.654.51 7

40 % (129 ,29 Km)

33%

50% 245.500

67% 350.000

83% 500.000

500.000

100 %

-

100 %

DPU

DPU 1.595.500


VIII- 16

1

1

1

1

3

3

3

3

23

24

26

27

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Persentase pemenuhan pelayanan alat berat/alat angkut

100%

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Prosentase DI yang sistem jaringan irigasinya berfungsi baik

57%

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Persentase pengaman daerah bantaran sungai dan tanggula sungai yang tertangani

18,40%


Tingkat akses air minum masyarakat yang aman dengan sistem JP dan BJP Terlindungi

34.500 KK (76,5%)

4.78 5 KK

Jumlah Pelayanan SPAM IKK

6.911 SR (31,65%)

3.51 9 SR

250 0 SR

250 0 SR

1.500 SR

1.50 0 SR

18.5 06 SR

DPU

32.340 KK (75,55%)

336 KK

300 KK

300 KK

320 KK

350 KK

33.9 46 KK

DPU

87,29%

88,9 5%

Persentase masyarakat yang menggunakan jamban 1

3

31

Program Peningkatan dan pengembangan Fasilitas Umum dan Bangunan Gedung

Persentase bangunan gedung yang baik dan aman

100 %

2.496.991

100 %

1.330.622

100 %

1.359.512

62,1 9%

5.746.749

68,2 1%

4.009.000

74,5 3%

4.412.000

20,4 4%

1.633.408

27,5 7%

2.900.000

34,8 1%

8.909.838

1.199.175

2.00 0 KK

91,7 1%

10.500.000

2.800.000

2.00 0 KK

94,4 8%

100% 1.664.504

100 %

623.000

100 %

7.474.629

81,13 %

5.850.000

86,9 8%

7.450.000

86,9 8%

27.467.749

3.700.000

42,15 %

3.200.000

49,6 0%

3.200.000

49,6 0%

14.633.408

10.500.000

3.000 KK

10.200.000

3.729.965

97,24 %

4.200.000

3.00 0 KK

100 %

10.800.000

5.500.000

49.2 85 KK

100 %

DPU

DPU

DPU

DPU 50.909.838

DPU 17.429.140


VIII- 17

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

4

32

33

34

35

36

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Tingkat penanganan pasca bencana kerusakan infrastruktur, sarana prasarana, fsilitas umum dan sosial

Program Pelayanan Jasa Pengujian Kualitas Konstruksi

Jumlah titik uji kualitas bangunan

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Laboratorum Pengujian Kualitas Konstruksi Bangunan

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Persentase Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi

Program Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan Teknis Pekerjaan Umum

Persentase paket pekerjaan yang mendapat pembinaan/pengaw asan perencanaan teknis

28%

34%

48% 473.420

85 TU

70%

-

70%

53% 735.000

87 TU

445.000

75% -

80% -

100 %

87 TU

85%

100.000

100 %

500.000

433 TU

1.890.000

200.000

100 %

300.000

100 %

650.000

200.000

100 %

250.000

100 %

1.125.000

150.000

100 %

150.000

100 %

500.000

100% 100.000

BPBD 3.599.845

87 TU

90% 350.000

75% 811.653

500.000

100% -

325.000

62% 808.022

445.000

85%

80%

80%

87 TU

150.000

-

58% 771.750

DPU

DPU

DPU

DPU

Urusan Perumahan

-


VIII- 18

1

4

1

5

1

5

1

5

1

6

1

6

15

Program Pengembangan Perumahan

Panjang jalan lingkungan permukiman terbangun

157 Km

14 Km

9.428.801

10,2 4 Km

7.000.000

10,8 Km

7.200.000

11,2 Km

7.500.000

12 Km

8.500.000

215 Km

DPU 39.628.801

Urusan Penataan Ruang 15

17

15

-

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase ketersediaan dokumen Tata Ruang yang dipersyaratkan

20%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang

100%

Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi

40%

50% 976.736

100 %

233.302

60% 1.700.000

100 %

500.000

70% 2.200.000

100 %

80% 2.850.000

100% 500.000

615.000

100 %

3.050.000

100 %

10.776.736

DPU

615.000

100 %

2.463.302

DPU

-

Persentase ketersediaan data dan informasi pada 8 kelompok data daerah yang up date

50%

Tingkat ketersediaan data/informasi pendidikan

90%

Persentase ketersediaan data base monografi wilayah kerja PPL

85%

70% 218.151

92%

100 %

218.151

94% 100.000

85%

100% 764.651

96% 120.000

90% 23.644

100 %

100 %

755.000

100 %

2.676.834

150.000

100 %

150.000

100 %

670.000

51.000

100 %

55.000

100 %

223.644

98% 150.000

95% 47.000

738.881

100% 47.000

Bappeda

Disdikbud

BP4K


VIII- 19

Adanya publikasi data dan infromas Standar Harga, potensi daerah dan harga kebutuhan pokok masyarakat

Tidak ada

Ada

83% 46.216

Persentase ketersediaan data dan informasi bidang pertanian

100%

Persentase ketersediaan data dan informasi bidang kehutanan

50%

Persentase ketersediaan data / informasi sektor pertambangan dan energi

50%

Tingkat Ketersediaan Data Base Peternakan dan Perikanan

50%

100 %

275.488

60%

83% 66.210

100 %

330.000

100 %

370.000

50.000

100 %

91.000

70% -

75% 70.000

50% 25.000

5 Lay er

100 %

83% 41.210

50.000

40.000

5 Lay er

100 %

90% 66.210

100%

Up dating Peta Temat ik

100 %

390.062

100 %

1.755.550

92.000

100 %

93.000

100 %

326.000

50.000

100 %

270.000

50.000

100% 50.000

Setda 261.056

390.000

100%

50.000

90% 41.210

50.000

Up dati ng Peta Tem atik 100 %

Distanbun

Dishut

Distamben

Disnakin 60.000

225.000


VIII- 20

1

1

6

6

18

20

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Persentase kawasan strategis daerah yang telah memiliki dokumen rencana induk/ rencana rinci Pengembangan Kawasan (KSK Agro Belajen, Kw. Hortukultura, Kw.Perkebunan, KIWA, Kw.Peternakan,, KCT/PKLp Baraka. PKL Enrekang, PKLp Cakke, PKLp Maroangin)

22 % (2 Kw dari 9 Kw)

22 % (2 Kw dari 9 Kw)


Adanya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

Belum ada

Bel um ada

-

67% (6 Kw dari 9 Kw)

110.000

Ada -


110.000

Ada 300.000


110.000

Ada -


110.000

Ada -

100 % (9 Kw dari 9 Kw)

Bappeda 440.000

Ada -

Bappeda 300.000


VIII- 21

1

6

21


Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan SKPD (RPJPD, RPJMD, RKPD,Renstra SKPD, Renja SKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang diterbitkan




97% (83 Dok dari 85 dok)

100 %

1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D) 2 Dok (Re nstr a SKP D, RPI JM)

645.950

100 %

290.000

100 %

100% 290.000

290.000

100 %

405.000

100 %

Bappeda 1.920.950

Disdikbud 30.000

30.000

1 Dok (Re nstr a SKP D)

30.000

Diskes 30.000

RSU Maspul 17.000

154.480

17.000

100 %

200.000

100 %

100% 200.000

200.000

100 %

200.000

100 %

DPU 954.480


VIII- 22








1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D)

BPBD 30.721

30.721

30.000

30.000

30.000

30.000

25.100

25.100

32.000

32.000

37.500

37.500

25.074

25.074

Dishub Kominfo

KLH KP

Disduk Capil

BKB PP

Dissos Naker Trans

Diskuperind ag


VIII- 23








1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D) 100 %

1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D) 1 Dok (Re nstr a SKP D)

23.000

23.000

53.322

53.322

30.000

30.000

Kesbang Linmas Pol PP

Setda

Setwan

165.912

100 %

136.500

100 %

100% 143.325

150.491

100 %

158.015

100 %

DPKAD 754.243

KPM PTSP 22.347

22.347

25.424

25.424

2.316

2.316

Inspektorat

Setkop


VIII- 24









BKD 24.000

24.000

19.000

19.000

35.700

35.700

19.800

19.800

44.366

44.366

32.000

32.000

15.293

15.293

KKP

BPMPD

KPA PDE

Distanbun

Disnakin

BP4K


VIII- 25









Dishut 38.000

38.000

45.500

45.500

-

-

17.800

17.800

Kec. Anggeraja

17.800

17.800

Kec. Enrekang

17.800

17.800

17.800

17.800

Distamben

Dispopar

Kec. Bungin

Kec. Maiwa


VIII- 26









Kec. Alla 17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

Kec. Cendana

17.800

17.800

Kec. Buntu Batu

17.800

17.800

Kec. Malua

Kec. Baraka

Kec. Curio

Kec. Masalle


VIII- 27


Persentase Desa/Kel. menyelenggarakan Musrenbang Tahunan sesuai prosedur/ Tahapan

100%


100%


100%


100%

1 Dok (Re nstr a SKP D) 100 %

Kec. Baroko 17.800

17.800

10.000

100 %

11.000

100 %

11.500

100%

100 %

17.000

100 %

17.000

100 %

17.500

100 %

7.345

100 %

9.345

100 %

9.345

100 %

18.772

100 %

18.772

100 %

18.772

12.500

100 %

13.500

100 %

58.500

Kec. Anggeraja

18.500

100 %

18.500

100 %

88.500

Kec. Enrekang

11.257

100 %

11.257

100 %

48.548

20.000

100 %

21.000

100 %

97.316

100%

100%

100%

Kec. Bungin

Kec. Maiwa


VIII- 28


100%


100%


100%


100%


100%

100 %

20.000

100 %

20.000

100 %

20.000

100%

100 %

15.090

100 %

15.000

100 %

15.000

100 %

21.286

100 %

21.286

100 %

21.030

100 %

10.000

100 %

15.000

100 %

17.000

100 %

15.000

100 %

15.000

100 %

18.000

25.000

100 %

27.000

100 %

112.000

15.500

100 %

21.000

100 %

81.590

24.704

100 %

30.000

100 %

118.307

20.000

100 %

20.000

100 %

82.000

20.000

100 %

20.000

100 %

88.000

100%

100%

100%

100%

Kec. Alla

Kec. Malua

Kec. Baraka

Kec. Curio

Kec. Cendana


VIII- 29


100%


100%


100%

Adanya dokumen Penetapan Kinerja Pemda 1

6

22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Persentase kesesuaian usulan program kegiatan bidang Ekonomi proses Buttom Up Top Down

Ada

100 %

15.000

100 %

15.000

100 %

15.000

100 %

15.000

100 %

10.000

100 %

10.000

100 %

9.145

100 %

10.000

100 %

15.000

Ada

Ada

* Kab .= 90 % * Prov .= 60 % * Pus at = 70 %

80.000

* Kab .= 95 % * Prov .= 80 % * Pus at = 60 %

170.000

100 %

17.000

100 %

78.000

11.000

100 %

11.500

100 %

57.500

16.000

100 %

17.000

100 %

67.145

100%

Ada 24.204

* Kab .= 95 % * Prov .= 90 % * Pus at = 80 %

16.000

100%

Ada 24.204

* Kab. = 85 % * Prov. = 70 % * Pusat = 60 %

100%

175.000

Ada 24.204

* Kab. = 95 % * Prov. = 90 % * Pusat = 90 %

175.000

* Kab .= 95 % * Prov .= 95 % * Pus at = 95 %

Kec. Masalle

Kec. Baroko

Ada 24.204

175.000

Kec. Buntu Batu

Setda 96.816

* Kab .= 95 % * Prov .= 95 % * Pus at = 95 %

Bappeda 775.000


VIII- 30

1

1

1

6

6

6

23

24

26

Program perencanaan sosial budaya

Persentase kesesuaian usulan program kegiatan bidang Sosial Budaya proses Buttom Up - Top Down

* Kab. = 85 % * Prov. = 70 % * Pusat = 60 %

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya Alam

Persentase kesesuaian usulan program kegiatan bidang Praswil dan SDA proses Buttom Up - Top Down

* Kab. = 85 % * Prov. = 70 % * Pusat = 60 %

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Persentase pemenuhan dokumen perencanaan yang dipersyaratkan PPSP

33%

* Kab .= 90 % * Prov .= 60 % * Pus at = 70 % * Kab .= 90 % * Prov .= 60 % * Pus at = 70 % 100 %

180.725

364.845

75.000


257.332

429.845

33.932


335.725

429.845

* Kab. = 95 % * Prov. = 90 % * Pusat = 90 %

* Kab. = 95 % * Prov. = 90 % * Pusat = 90 %

335.725

440.095

100% 33.932

34.611


280.322

444.845

35.303


Bappeda 1.389.829

Bappeda 2.109.475

Bappeda 212.778


VIII- 31

1

1

1

6

6

7

27

28

Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Perkotaan dan Kawasan Permukiman

Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengembangan kawasan perkotaan dan permukiman

0

Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Monitoring/ Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tingkat pemenuhan pelaporan pengendalian/ Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

100%

Persentase pemenuhan pelaporan pemda yang dipersyaratkan (LPPD, LKPJ, IPPD, LAKIP)

100%

Cakupan pengendalian administrasi atas program kegiatan pembangunan

100%

0

50% -

50.000

100 %

50.000

100%

100 %

326.140

100 %

560.000

100 %

260.000

100 %

100.000

100 %

130.338

100 %

130.338

100 %

100 %

100 %

51.500

100 %

53.075

100 %

204.575

260.000

100 %

561.111

100 %

1.667.251

130.338

100 %

130.338

100 %

621.352

100%

100%

100%

100 %

100 %

Bappeda

Bappeda

Setda

Setda

Urusan Perhubungan

-


VIII- 32

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

7

15

16

17

18

19

20

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase realisasi pembangunan terminal induk tipe B Kota Enrekang

10%

Adanya dokumen Perda tentang Jaringan Induk Pengembangan dan Peningkatan Jalan (Tatralok)

Belum ada

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase terminal tipe C yang berfungsi baik

75%

Program peningkatan pelayanan angkutan

Tingkat ketertiban mobilitas kendaraan barang dan orang

100%

Program Pembangunan sarana & Prasarana Perhubungan

Persentase realisasi pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

40%

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Tingkat angka kecelakaan lalu lintas

10%

Persentase kendaraan barang/orang yang memiliki izin laik jalan

85%

10%

20% -

35% 325.000

-

-

-

Ada

75%

100 %

Ada

25% 30.000

50% 200.000

25% 254.941

10%

25%

10%

8%

85%

25%

10%

2%

25%

10%

2%

110.000

10%

100.000

300.000

-

405.000

Dishub Kominfo

669.941

Dishub Kominfo

2.575.000

Dishub Kominfo

761.764

Dishub Kominfo

375.000

Dishub Kominfo

35%

440.000

1.435.000

100.000

-

2%

50.000

100 %

10%

85%

85% 50.000

85% 25.000

Dishub Kominfo

Dishub Kominfo

95% 25.000

110.000

650.000

85% -

25% 100.000

110.000

50.000

511.764

25% 50.000

85.000

-

325.000


VIII- 33

1

7

1

8

1

8

1

8

21

Program Pengembangan data dan informasi bidang perhubungan

Persentase ketersediaan data valid bidang perhubungan

80%

80%

80% -

-

80% 259.000

-

259.000

Dishub Kominfo

Urusan Lingkungan Hidup 15

16


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Proporsi timbulan sampah yang terangkut (rata-rata harian)

59,50%

Cakupan pelayanan persampahan

23.280 Jw (5.820 RT)

Rasio perusahaan yang memiliki kajian mengenai dampak lingkungan (Amdal, UKL, UPL)

40%

Prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air

20%

59,5 0%

62% 2.399.849

23.2 80 Jw (5.8 20 RT) 40%

26.0 80 Jw (6.5 20 RT) 45% 127.895

20%

65% 1.624.320

28.8 80 Jw (7.2 20 RT) 50% 400.000

30%

70% 1.579.130

31.68 0 Jw (8.02 0 RT)

725.000

60%

75% 1.212.585

34.4 80 Jw (8.6 20 RT) 60%

55% 650.000

50%

75% 1.450.000

34.4 80 Jw (8.6 20 RT) 60% 850.000

90%

KLH-KP 8.265.884

KLH-KP -

KLH-KP 2.752.895

90%

KLH-KP


VIII- 34

1

8

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjut

60%

100 %

Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

0

Frekwensi koordinasi dan pengawasan aktivitas pertambangan

-

1 Dok KLH S RPJ MD 60%

Tingkat pengendalian kerusakan hutan dan lahan

100 %

225.000

100 %

60%

50%

70%

60% -

Adanya regulasi dan pemahaman regulasi tentang pengelolaan sumber daya alam

-

Frekwensi koordinasi pengendalian Sumber Daya Alam dan LH

-

Ada

70%

Ada 98.500

10 Kali

80% 37.500

240.000

75.000

10 Kali

100 %

100 %

-

37.500

50%

100%

80% 350.000

Ada tam bah an regu lasi

10 Kali

90% 37.500

37.500

90% 405.000

Ada 111.500

108.500

10 Kali

1 Dok KLH S RPJ MD 136 Kali

10 Kali

Bappeda 225.000

Setda 150.000

90% 430.000


KLH-KP

121.500

KLH-KP 1.425.000


50 Kali

Setda 515.000

Setda


VIII- 35

1

8

19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tingkat ketersediaan informasi SDA dan LH yang dapat diakses masyarakat

40%

50%

55% 125.000

60% 600.000

65% 780.000

75% 860.000

75% 800.000

KLH-KP 3.165.000

1

1

1

8

8

8

1

9

1

9

24

25

26

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Persentase luasan pengembangan dan pemeliharaan RTH perkotaan

40%

Program Pengelolaan dan Penataan Keindahan Kota

Persentase tamantaman kota yang tertata, indah teduh dan bersih

50%

Program Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah sekolah peduli dan berwawasan lingkungan

50%

60% 652.374

60%

70% 246.811

-

22 Sekl h

65% 475.000

67.105

80% 900.000

18 Sekl h

70% 525.000

50.000

90% 469.999

20 Sekl h

75% 575.000

50.000

525.290

22 Seklh

75.000

75% 725.000

100 %

25 Sekl h

595.000

100.000

KLH-KP 2.952.374

100 %

100 Sekl h

KLH-KP 2.737.100

KLH-KP 342.105

Urusan Pertanahan 17

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesainnya ditingkat Kecamatan Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesainnya ditingkat Kecamatan

-

85%

85%

85%

85% 4.000

90% 4.000

90% 5.000

90% 6.000

19.000

Kec. Anggeraja


VIII- 36

Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesainnya ditingkat Kecamatan

85%


85%


85%


85%


85%

85%

85%

85% 2.000

85%

85%

85% 3.000

85%

90% 3.000

85%

90% 3.000

85%

85%

85%

85% -

Kec. Maiwa 40.000

90% 6.000

85% 5.000

Kec. Bungin

90%

90%

5.000

Kec. Enrekang

16.000

15.000

5.000

85% 3.500

90%

90%

90%

12.500

5.000

15.000

5.000

85% 3.500

90%

90%

85% 5.000

90% 4.000

5.000

10.000

85%

90% 3.500

Kec. Alla 21.000

100 %

Kec. Malua 17.000


VIII- 37


85%


85%


85%


85%


85%

85%

85%

85%

90%

90%

90%

Kec. Baraka -

85%

85%

85% 4.000

85%

85%

85%

85%

85%

85%

-

Kec. Cendana

19.000

Kec. Buntu Batu

90% 5.000

90% 5.000

Kec. Curio 22.000

90%

90% 5.000

90% 4.000

90% 7.000

90%

90% 5.000

85% 4.000

90% 6.000

90%

90% 4.000

85%

90% 5.000

90% 5.000

Kec. Masalle 18.000


VIII- 38


1

10

1

10

1

1

10

10

1

11

1

11

1

11

85%

85%

85%

85% 5.000

90% 5.000

90% 5.000

90% 5.000

Kec. Baroko 20.000

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 15

16

17

-


Persentase penataan administrasi kependudukan

40%

Peogram peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil

Persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil

50%

Program peningkatan dan pengembangan data dan informasi Kependudukan

Persentase pengembangan data dan informasi kependudukan

60%

45%

50% 285.201

50%

60% 285.000

55% 75.000

60%

65% 100.000

70% 130.031

70% 303.000

75% 115.000

75% 159.200

80% 350.000

85% 200.000

80% 165.400

80% 360.000

Disduk Capil

700.000

Disduk Capil

825.524

Disduk Capil

85% 210.000

95% 200.200

1.583.201

95% 170.693

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15

16

-

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Persentase perlindungan perempuan dan anak dari KDRT


Persentase SKPD teknis yang menerapkan PPRG

75%

75%

75% 60.213

-

5%

80% 27.000

30% 22.000

85% 35.000

40% 100.000

90% 35.000

65% 65.000

90% 40.000

65% 70.000

BKB-PP 197.213

70% 90.000

BKB-PP 347.000


VIII- 39

Jumlah Organisasi Wanita yang mendapat pembinaan

1

1

11

11

17

18

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kasus Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Tingkat partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah

25%

Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan

160 org

Jumlah Posyandu yang terbina

1

12

1

12

1

12

-

8 Kasus

20 OG W

35.000

20 OG W

25.000

20 OG W

25.000

20 OGW

25.000

20 OG W

25.000

20 OG W

135.000

8 Kas us

65.000

7 Kas us

130.000

6 Kas us

120.000

5 Kasus

135.000

4 Kas us

155.000

3 Kas us

605.000

25%

30% 102.787

-

10 Posyandu

12 Pos yan du

564.000

30% 140.000

40 org

45 Pos yan du

35% 162.000

40 org

628.000

51 Pos yan du

40% 170.500

40 org

685.000

60 Posya ndu

75 Pos yan du

BKB-PP

40% 165.000

40 org

700.000

Setda

160 org

700.000

BKB-PP 740.287

75 Pos yan du

BKB-PP -

BPMPD 3.277.000

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 15

16

-

Program Keluarga Berencana

Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase remaja yang mengetahui kesehatan reproduksi secara dini

1,07%

50%

1,07 %

1.230.692

50%

1,05 %

280.000

60% 55.000

1,04 %

1,03 370.000

65% 107.000

360.000

70% 115.000

1,0 %

365.000

75% 125.000

1,0 %

BKB-PP 2.605.692

75% 125.000

BKB-PP 527.000


VIII- 40

1

1

12

12

17

18

Program pelayanan kontrasepsi

Persentase layanan calon peserta KB menjadi peserta KB Aktif

Program pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

Persentase masyarakat yang mengetahui pentingnya KB Rata-rata usia perkawinan Perempuan

1

1

1

1

1

12

12

12

12

13

20

21

23

25

-

-

50% 55.000

65%

65%

70% 145.000

18,6 Thn

18,6 Thn

35%

35%

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Cakupan pelayanan PIK dan KRR bagi Remaja

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Tingkat pengetahuan masyarakat akan bahaya Narkoba dan HIV/AIDS

-

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Persentase tenaga pendamping KBK yang aktif

45%

Program Pengembangan Data dan Informasi KB

Persentase ketersediaan data KB/KS yang akurat

75%

60% 40.000

75% 923.000

19,5 Thn

-

25% -

45%

50%

75%

75% 200.000

35%

60%

75% 250.000

BKB-PP 220.000

35%

75%

BKB-PP 305.000

75% 125.000

75% 320.000

BKB-PP

75%

90.000

112.000

75% 290.000

20 Thn

35%

65%

BKB-PP 3.902.080

50.000

90.000

102.000

85%

75% 45.000

BKB-PP 255.000

951.360

20 Thn

70%

70.000

96.000

85%

19,5 Thn

30%

75% 60.000

946.360

50.000

55.000

86.000

80%

60% 40.000

75% 50.000

936.360

19,5 Thn

45% 35.000

65% 50.000

BKB-PP 521.000

75% 355.000

BKB-PP 1.415.000

Urusan Sosial

-


VIII- 41

1

1

13

13

15

16


Persentase fakir miskin dan kumintas adat terpencil yang diberdayakan

23%

20%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS yang mendapat pelayanan / rehabilitasi Kesejahteraan sosial

23%

Tingkat ketepatan waktu / sasaran penyaluran Raskin

100%

Persentase warga miskin kecamatan yang mendapat alokasi program/ bantuan dan pembinaan

85%

95%


85%

95%

40% 200.500

15%

30% 172.000

100 %

60% 120.000

280.000

45% 55.000

100 %

70% 344.309

285.000

65% 70.000

100 %

80% 345.000

80% 95.000

100% 295.000

80% 331.749

310.000

Dissosnakert rans

502.000

Dissosnakert rans

80% 110.000

100 %

1.341.557

345.000

100 %

BKB-PP 1.515.000

-

100 %

11.000

100 %

100% 11.000

12.000

100 %

13.000

100 %

47.000

Kec. Anggeraja


VIII- 42


85%


85%


85%


85%


85%

95%

95%

95%

95%

95%

100 %

3.000

100 %

3.500

100 %

3.000

100 %

3.000

100 %

10.000

100 %

100% 4.000

100 %

4.500

100 %

15.000

5.000

100 %

5.000

100 %

16.000

100 %

15.000

100 %

25.000

5.000

100 %

6.000

100 %

21.000

5.000

100 %

5.000

100 %

20.000

100%

100%

100 %

5.000

100 %

5.000

100%

100 %

5.000

100 %

5.000

100%

Kec. Enrekang

Kec. Bungin

Kec. Maiwa

Kec. Alla

Kec. Malua


VIII- 43


85%


85%


85%


85%


85%

95%

95%

95%

95%

95%

100 %

8.000

30%

100 %

10.000

100 %

45% 8.016

100 %

65% 11.031

100% 12.000

100 %

13.000

100%

100 %

5.000

100 %

6.000

100 %

4.000

100 %

4.000

80% 11.031

100 %

14.000

100 %

100%

Kec. Baraka 38.078

100 %

49.000

Kec. Curio

100 %

-

Kec. Cendana

Kec. Buntu Batu

6.000

100 %

6.000

100 %

23.000

5.000

100 %

6.000

100 %

19.000

100%

Kec. Masalle


VIII- 44

1

1

1

1

1

13

13

13

13

13

17

18

19

20

21


85%

Program pembinaan anak terlantar

Persentase anak terlantar yang mendapat pembinaan

23%

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Persentase penyandang cacat yng mendapat program sosial

23%

95%

100 %

5%

15% 15.000

4%

Jumlah panti asuhan / panti jompo yang terbina

6 Panti

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Persentase eks penyandang masalah sosial yang mendapat pembinaan kessos

23%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan

23%

6 Pan ti

-

15% -

20%

6 Pan ti

25%

50% 110.000

40.000

40% 30.000

Dissosnakert rans

236.250

Dissosnakert rans

8 Pan ti

245.000

Dissosnakert rans

90.000

Dissosnakert rans

496.000

Dissosnakert rans

60% 30.000

70% 111.000

282.000

60% 57.000

8 Pan ti

Kec. Baroko 28.000

60%

60%

70.000

100 %

50.000

60.000

8 Panti

7.000

40%

40%

40.000

100 %

77.000

55.000

30.000

40% 45.000

35%

30%

60.000

7.000

75.000

39.250

6 Pan ti

100% 7.000

25%

15%

35.000

100 %

65.000

25.000

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

7.000

-

80% 112.000

80% 118.000


VIII- 45

1

1

1

13

13

13

1

14

1

14

1

1

1

14

14

15

22

23

24

Persentase realisasi penyaluran bantuan sosial kepada lembaga sosial maupun perorangan

100%

Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial

Pesentase Bantuan dan Jaminan Sosial

23%

Program Pembinaan Sumbangan dan Pengawasan Kegiatan Sosial

Persentase pembinaan sumbangan dan bantuan sosial

23%

Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Frekwensi kegiatan fasilitasi dan pembinaan keagamaan

100 %

2.121.958

10%

100 %

30% -

10%

42 Kali

70%

20%

480.464

1.500.000

236.000

45.000

42 Kali

100% 1.300.000

50%

20%

1.034.389

100 %

311.000

40.000

-

1.000.000

20%

942.464

1.049.000

Dissosnakert rans

236.000

Dissosnakert rans

80% 53.000

42 Kali

Setda 6.921.958

80%

10%

490.464

100 %

257.000

50.000

42 Kali

1.000.000

80% 245.000

48.000

42 Kali

100 %

1.026.964

210 Kali

Setda 3.974.745

Urusan Ketenagakerjaan 15

16

17

-

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase tenaga kerja yang mendapat pembinaan

20%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja Persentase perlindungan lembaga ketenagakerjaan

20%

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

20%

40% 37.000

20%

40% 77.000

20%

60% 105.000

20%

60% 52.000

40% 37.000

80% 80.000

80% 58.000

60% 37.000

90% 80.000

90% 39.000

80% 38.000

90% 120.000

Dissosnakert rans

265.000

Dissosnakert rans

257.500

Dissosnakert rans

90% 39.000

90% 76.500

422.000

90% 69.000

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

-


VIII- 46

1

1

1

1

15

15

15

15

1

16

1

16

15

16

17

18

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Persentase UMKM yang aktif/mandiri

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase peningkatan kapasitas SDM pelaku K-UMKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Persentase KUMKM yang produktif

30%

Jumlah KUMKM yang telah difaslitasi mendapatkan pembiayaan

1.718 Unit

Persentase koperasi tidak aktif (135 unit) menjadi koperasi aktif

45,2%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

30%

30%

38% 10.500

4%

4%

7% -

40%

10%

50%

1.71 8 Unit

58,5 %

13%

60%

63,0 %

15%

70%

75%

1.916 Unit

464.073,08 8

67,4 %

Diskuperind ag,

411.000

Diskuperind ag,

1.417.848

Diskuperind ag,

75% 330.630

1.97 6 Unit

64,4%

130.500

15% 112.000

322.073

442.685,17 7

60% 30.000

112.000

302.685

1.85 0 Unit

424.875

60% 30.000

110.000

317.875

1.78 4 Unit

236.955

56% 30.000

77.000

144.585

48,1 %

47% 30.000

1.97 6 Unit

472.630,01 1

67,4 %

Diskuperind ag,

2.041.217, 784

Diskuperind ag,

Urusan Penanaman Modal 15


Adanya SPIPISE

Tdk Ada

Frekwensi Pameran Promosi

Frekwensi Pameran Promosi

Tdk Ada

Ada 490.000

12 Kali

2 Kali

2 Kali

Ada 261.000

12 Kali

125.000

4 Kali

Ada 275.000

12 Kali

160.000

6 Kali

Ada 290.400

12 Kali

12 Kali

7 Kali 160.000

Ada 301.000

160.000

9 Kali

KPM-PTSP 1.617.400

60 Kali

160.000

28 Kali

KPM-PTSP

Setda 765.000


VIII- 47

Jumlah investor/ perusahaan yeng berminat berinvestasi disektor Tamben

1

16

1

17

1

17

1

18

1

18

1

18

16

15

15

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Urusan Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program peningkatan peranserta kepemudaan

24 Prshn

Realisasi Investasi Daerah

10 Prs hn

70.000

15 Prs hn

50.000

15 Prs hn

50.000

15 Prshn

50.000

20 Prs hn

50.000

Rp. 15 M

65.000

Rp. 17,2 5M

15.000

Rp. 19,8 3M

18.500

Rp.22 ,81 M

22.350

Rp. 26,2 3M

25.000

75 Prs hn

Rp. 101, 12 M

Distamben 270.000

KPM-PTSP 145.850

Persentase budaya yang dikembangkan atau dilestarikan

80%

80%

90% 324.970

95% 730.000

100% 1.781.001

1.974.427

100 %

1.974.427

100 %

Disdikbud 6.784.825

-

Persentase keserasian kebijakan Nasional dan daerah untuk kepemudaan

-

Persentase peningkatan peranserta kepemudaan

-

Jumlah generasi muda/ pemuda berprestasi yang dibina

-

-

0% -

5%

20% 50.000

10 org

0% -

15.000

25% 400.000

10 org

25% -

14.000

25% 658.996

10 org

0% 40.000

14.000

-

25% 580.000

10 org

14.000

100 %

25% 510.000

10 org

Dispopar 40.000

14.000

Dispopar 2.198.996

50 org

Setda 71.000


VIII- 48

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Anggeraja

-

1 Kali

22.500

1 Kali

11.000

1 Kali

11.000

1 Kali

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Enrekang

1 Kali

27.000

1 Kali

9.420

1 Kali

10.500

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Bungin

1 Kali

24.000

1 Kali

16.000

1 Kali

16.000

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Maiwa

1 Kali

33.000

1 Kali

-

1 Kali

15.000

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Alla

1 Kali

-

1 Kali

-

12.000

1 Kali

13.000

5 Kali

69.500

Kec. Anggeraja

12.500

1 Kali

15.000

5 Kali

74.420

Kec. Enrekang

20.000

1 Kali

20.000

5 Kali

96.000

15.000

1 Kali

15.000

5 Kali

78.000

1 Kali

1 Kali

1 Kali

0%

0% -

0% -

Kec. Bungin

Kec. Maiwa

0% -

Kec. Alla -


VIII- 49

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Malua

1 Kali

-

1 Kali

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Baraka

1 Kali

22.500

1 Kali

7.802

1 Kali

7.817

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Curio

1 Kali

16.500

1 Kali

15.000

1 Kali

16.000

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Cendana

1 Kali

10.500

1 Kali

5.000

1 Kali

7.000

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Buntu Batu

1 Kali

12.000

1 Kali

5.000

1 Kali

6.000

5.000

1 Kali

5.000

5 Kali

10.000

12.832

1 Kali

12.832

5 Kali

63.783

17.000

1 Kali

18.000

5 Kali

82.500

10.000

1 Kali

10.000

5 Kali

42.500

Kec. Cendana

6.000

1 Kali

8.000

5 Kali

37.000

Kec. Buntu Batu

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

Kec. Malua

Kec. Baraka

Kec. Curio


VIII- 50

1

1

1

1

18

18

18

18

17

18

20

21

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Masalle

1 Kali

9.000

1 Kali

14.000

1 Kali

15.000

Frekwensi pembinaan kelompok pemuda melaui kompetisi olah raga tingkat kec. Baroko

1 Kali

7.500

1 Kali

6.000

1 Kali

6.000

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Persentase pemuda yang memiliki kecakapan kewirausahaan

-

Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda

-

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah event cabang olahraga yang mengangkat prestasi daerah

-

Peogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Oleh Raga

Jumlah fasilitas olah raga yang terbangun dan refresentatif

-

Jumlah peralatan olah raga yang disediakan

-

-

15% -

-

10 Unit

-

16.000

1 Kali

18.000

5 Kali

72.000

6.000

1 Kali

8.000

5 Kali

33.500

1 Kali

15%

20%

20%

247.074

558.372

3 Eve nt

1 Unit

10 Jeni s

Kec. Masalle

Kec. Baroko

70%

40.000

45.000

95.000

60.000

50.000

-

-

-

50% -

3 Eve nt

1 Kali

Dispopar 240.000

50%

140.000

230.939

5 Eve nt

4 Unit

10 Jeni s

240.000

7 Event

260.000

4 Unit 306.000

225.010

10 Jenis

9 Eve nt

4 Unit

10 Jeni s

290.000

270.000

Dispopar 50.000

27 Eve nt

26 Unit

40 Jeni s

Dispopar 1.177.074

Dispopar 1.590.321

Dispopar


VIII- 51

Jumlah fasilitas olah raga yang dikelola dan ditangani secara operasional dan pemeliharaan

1

19

1

19

1

19

3 Unit

3 Unit

80.000

3 Unit

65.000

3 Unit

3 Unit 65.000

65.000

3 Unit

65.000

3 Unit

340.000

Setda/Dispo par

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 15

16

-

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Angka kriminalitas per 10.000 penduduk

9,05

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Rasio Pol-PP per 10.000 penduduk

7,89

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas di Kec. Anngeraja

85%

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Enrekang

85%

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Bungin

85%

8,75

8,30 322.753

8,02

8,02 1.096.257

8,29 373.000

85%

8,71 225.000

85% 6.000

85%

85%

90%

85%

10,8 7

85%

Kesbang Linmas PolPP

1.423.000

7.000

100 %

31.000

Kec. Anggeraja

24.500

Kec. Enrekang

85% 6.000

85% 4.500


10,8 7

85% 5.500

4.971.010

290.000

90%

85%

3.000

7,67 1.255.000

6.000

5.000

85% 2.467

290.000

6.000

4.000

85% 2.467

8,91

90%

85%

7,67 1.170.000

245.000

6.000

4.000

7,79 1.127.000

85% 4.500

Kec. Bungin 16.934


VIII- 52

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Maiwa

85%

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Alla

85%

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Malua

85%

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Baraka

85%

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Curio

85%

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Cendana

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

2.000

85%

85% 5.000

85%

85% 5.000

85% 12.100

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Kec. Baraka 10.000

85% 8.000

85% 12.000

Kec. Malua 42.100

2.000

7.000

85% 10.000

85%

85%

85%

Kec. Alla 25.000

8.500

2.000

6.000

85% 8.500

85%

85%

85%

85% 5.000

8.500

2.000

5.000

85% 5.000

85%

85%

85%

85% 5.000

7.000

2.000

4.000

85% 5.000

6.000

2.000

85%

Kec. Maiwa 2.000

Kec. Curio 30.000

85% 15.000

50.500

Kec. Cendana


VIII- 53

1

1

19

19

17

19

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Buntu Batu

85%

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Masalle

85%

Persentase penanganan masalah Kantrantibmas dikecamatan Baroko

85%

Jenis Objek / media pengembangan wawasan kebangsaan

TMP / TMB & Pejuang Keperintisa n

85%

85% 4.000

85%

85% 10.000

85%

Jumlah warga masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan

-

Rasio Linmas per 10.000 Penduduk

38,31

39,1 1

85%

85%

153.352

34.571

39,3 2

85%

90%

85%

90%

113.352

113.352

35.000

39,5 4

37.000

95.000

12 KLP

85%

90% 14.000

113.352

TMP / TM B& Peju ang Kep erin tisa n 12 KLP

45.000

41,1 3

100.000

40,54

23.000

6.000

14.000

TMP / TMB & Pejua ng Keper intisa n

85% 5.000

6.000

14.000


165.750

85% 5.000

5.000

6.000


157.000

85% 5.000

5.000

13.836

TMP / TM B& Peju ang Kep erin tisa n

85% 4.000

Kec. Masalle 32.000

100 %

113.352

TMP / TM B& Peju ang Kep erin tisa n 48 Klp

30.000

41,1 3

105.000

Kec. Buntu Batu

Kec. Baroko 61.836

622.750

Dissosnakert rans

Setda 606.760

181.571



VIII- 54

Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa Jumlah pelaku LSM/ Ormas yang dibina dan diberdayakan untuk Trantib 1

1

1

1

19

19

19

19

21

23

24

25

Program pendidikan politik masyarakat

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Program Tanggap Darurat dan Logistik Daerah

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana

4,52

4,58

-

60 org

58.353

60 org

125.000

60 org

125.000

8 Keg

22.000

3 Keg

78.000

4 Keg

91.000

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

4 Ke8

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

3 Keg

3 Keg

Tingkat penanganan mitigasi pengurangan resiko/ dampak bencana Tingkat Penanganan Darurat Bencana Daerah

15%

15%

Tingkat Partisipasi Masyarakat / Stakeholder dalam Penanggulangan Bencana

25%

4,63

3 Keg

35%

45%

35%

300 org

558.353

95.000

5 Keg

110.000

25 Keg

396.000

4 Keg

80%

65% 236.250

BPBD 2.443.546

80% 527.500

80% 247.354

BPBD 2.403.257

80% 257.249

Kesbang Linmas PolPP Kesbang Linmas PolPP

80% 628.829

507.211

Setda

18 Keg

80%

65%

55% 225.000

125.000

604.643

484.442


60 org

70%

55%

4,81

125.000

4 Keg

577.500

461.373

45% 82.574

60 org

4,81

5 Keg

50% 550.000

422.731

4,75

4 Keg

45% 82.574

25%

4,69

BPBD 1.048.427


VIII- 55

1

20

1

20

1

1

20

20

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 15

16

17

-

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota DPRD

100%

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Tingkat realisasi rencana aktivitas kedinasan Bupati/Wakil Bupati

100%


Tingkat pelaksanaan SOP dalam sistem pengelolaan keuangan daerah

100%

Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu

3.116.723

100 %

3.227.281

100 %

3.388.450

100 %

3.244.118

100 %

2.589.118

100 %

2.789.118

100 %

4.677.691

14,9%

11,5 %

80%

90%

Prosentase Peningkatan PAD Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu

100 %

80%

80%

95%

100%

11,5 %

11,5 %

100 %

17.026.092

2.941.118

100 %

2.981.966

100 %

14.545.438

95% 3.352.314

11,5%

100 %

11.000

100 %

11.000

13.000

100 %

13.000

100 %

14.500

7.735

100 %

4.825

100 %

4.825

90%

3.735.765

95% 3.192.680

10.000

90%

100 %

100%

95% 3.040.647

3.557.873

Setda

95% 3.519.930

11,5 %

100%

Setwan

DPKAD 17.783.262

57,5 %

DPKAD

13.000

100 %

14.000

100 %

59.000

Kec. Anggeraja

15.000

100 %

15.500

100 %

71.000

Kec. Enrekang

5.378

100 %

5.378

100 %

28.141

100%

100%

Kec. Bungin


VIII- 56

Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu Persentase Desa/Kel. Yang menyesaikan PBB tepat waktu Tingkat keseuaian paket regulasi pengeloalaan keuangan daerah dengan regulasi Pemerintah Pusat

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

90%

90% 6.501

100 %

5.246

100 %

5.246

17.000

100 %

17.000

100 %

17.000

10.000

100 %

10.000

100 %

10.000

8.000

100 %

8.000

100 %

8.000

10.000

100 %

15.000

100 %

15.000

5.000

100 %

10.000

100 %

10.000

15.000

100 %

14.500

100 %

15.000

15.000

100 %

15.000

100 %

15.000

9.535

100 %

11.000

100 %

14.000

758.276

100 %

153.000

100 %

159.121

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

95%

100% 5.246

100 %

5.246

100 %

27.486

17.000

100 %

18.000

100 %

86.000

10.500

100 %

10.500

100 %

51.000

8.000

100 %

8.000

100 %

40.000

16.000

100 %

17.000

100 %

73.000

10.000

100 %

10.000

100 %

45.000

Kec. Cendana

15.000

100 %

16.000

100 %

75.500

Kec. Buntu Batu

15.000

100 %

15.000

100 %

75.000

15.000

100 %

16.000

100 %

65.535

159.121

100 %

153.000

100 %

1.382.518

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kec. Maiwa

Kec. Alla

Kec. Malua

Kec. Baraka

Kec. Curio

Kec. Masalle

Kec. Baroko

Setda


VIII- 57

1

1

20

20

18

19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten

Persentase laporan pertanggungjawaba n keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang dipersyaratkan

100%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD/Keuangan Desa

90%


90%


90%


90%

100 %

95% 473.204

95%

95% 410.550

95% 431.077

18.000

100 %

20.000

100 %

21.000

22.500

100 %

22.500

100 %

24.000

15.357

100 %

9.845

100 %

9.845

13.332

100 %

13.272

100 %

13.272

95%

95%

95%

95% 452.630

100%

95% 475.261

DPKAD 2.242.722

23.000

100 %

24.000

100 %

106.000

Kec. Anggeraja

26.000

100 %

27.500

100 %

122.500

Kec. Enrekang

11.359

100 %

11.359

100 %

57.765

14.000

100 %

13.272

100 %

67.148

100%

100%

100%

Kec. Bungin

Kec. Maiwa


VIII- 58


90%


90%


90%


90%


90%

95% 20.000

100 %

21.000

100 %

21.000

12.405

100 %

13.000

100 %

13.000

40.000

100 %

40.000

100 %

40.000

20.000

100 %

20.000

100 %

20.000

10.000

100 %

10.000

100 %

10.000

95%

95%

95%

95%

100% 21.000

100 %

21.000

100 %

104.000

13.000

100 %

13.000

100 %

64.405

40.000

100 %

40.000

100 %

200.000

24.000

100 %

24.000

100 %

108.000

11.500

100 %

11.500

100 %

53.000

100%

100%

100%

100%

Kec. Alla

Kec. Malua

Kec. Baraka

Kec. Curio

Kec. Cendana


VIII- 59

1

20

20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


90%


90%


90%

Persentase cakupan pemeriksaan Reguler

100%

Cakupan pemeriksaan audit kinerja dan pengujian SPIP Tingkatan Kapasitas APIP

-

95% 16.000

100 %

20.000

100 %

25.000

20.000

100 %

20.000

100 %

20.000

21.846

100 %

23.000

100 %

26.000

1.546.153

100 %

1.730.629

100 %

1.829.962

95%

95%

100 %

-

Level 1

Leve l1

100% 30.000

100 %

36.000

100 %

127.000

20.000

100 %

20.000

100 %

100.000

30.000

100 %

33.000

100 %

133.846

1.955.063

100 %

2.009.128

100 %

9.070.935

100%

100%

100%

Kec. Buntu Batu

Kec. Masalle

Kec. Baroko

Inspektorat

14 SKP D

16 SKP D

18 SKPD

20 SKP D

20 SKP D

Inspektorat

Leve l1

Leve l 1+

Level 2

Leve l2

Leve l2

Inspektorat


VIII- 60

1

1

1

1

20

20

20

20

21

22

25

26

Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat

90%

100 %

Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

80%

80%

Jumlah aspek /Bidang penelaahan dan analisis kebijakan KDH

2 Bidang

5 Bid ang

Leve l1

Tingkatan Kompetensi Aparat Pengawasan

Level 1

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas

-


Persentase realisasi Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda

80%

Persentase Penetapan Ranperda menjadi Perda

100%

9 MoU

350.000

147.110

80%

Leve l1

Leve l2

625.518

5 Bidan g

100 %

100 %

625.518

5 Bid ang

355.000

Level 2

370.000

Leve l3

100 %

Inspektorat

Setda 3.132.845

5 Bid ang

400.000

Leve l3

Setda

Inspektorat 1.825.000

67.000

5 SKP D

73.700

5 SKPD

81.070

5 SKP D

89.177

26 SKP D

310.947

10 Mo U

127.110

10 Mo U

127.110

10 MoU

127.110

10 Mo U

127.110

40 Mo U

655.550

80%

408.623

98% 595.518

5 Bid ang

350.000

100 %

5 SKP D

435.483

100 %

100%

95% 575.518

5 Bid ang

6 SKP D

8 Mo U

100 %

90% 710.773

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen perjanjian kerjasama Pemda dengan daerah/lembaga lain

100 %

80% 150.000

100 %

944.273

80% 150.000

100 %

80% 155.000

100% 944.273

991.467

Setda

80% 160.000

100 %

Setda

1.002.727

Setda 1.050.483

100 %

Setwan 4.291.363


VIII- 61

Prosentase Ketersedeiaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tang dipersyaratkan dalam Penanggulangan Bencana 1

1

1

20

20

20

27

28

30

30%

30%

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Jumlah Kecamatan dan Desa yang dimekarkan

0


Tingkat pelaksanaan sistem pengendalian adminitrasi pemerintahan, Kepegawaian, pembangunan dan administrasi umum Pemda

100%

Persentase pelaksanaan PATEN di tingkat Kecamatan sesuai yang dipersyaratkan

-

80%

Adanya dokumen Grand Desain dan Roadmap Reformasi Birokrasi Daerah

Tidak ada

Tida k ada

Rasio Pejabat Eselon II yang telah mengikuti Diklatpim II

50%

60%

Rasio Pejabat Eselon III yang telah mengikuti Diklatpim III

55%

65%

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

75% 58.110

0 73.211

100 %

85% 250.000

1 Kec. 5 Des a

135.211

75% 939.679

1 Kec. 5 Des a

135.211

80% 973.718

274.838

1 Kec. 5 Desa

80%

90%

Ada

Ada

75%

1.094.000

85%

Setda 614.055

Setda 4.747.831

100 %

Setda

Ada

Setda

100 %

BKD

-

100 %

1.180.000

4 Kec. 20 Des a

BPBD 1.131.280

95%

Ada

90%

100 %

946.398

-

95%

135.211

100 %

Ada

1.080.000

1 Kec. 5 Des a

285.832

90%

100%

80%

100 %

1.007.818

-

70%

135.211

85% 880.218

-

1.094.000

95% 262.500

100 %

1.280.000

100 %

5.728.000

BKD


VIII- 62

Rasio Pejabat Eselon IV yang telah mengikuti Diklatpim IV 1

20

31

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu

65%

70%

Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan/ Non Perizinan

83,77%

85%

1

20

20

32

Jumlah jenis perizinan dan Non Perizinan yang dikelola secara terpadu

15 Jenis

67 Jeni s

67 Jeni s

67 Jeni s

67 Jenis

67 Jeni s

67 Jeni s

KPM-PTSP

Jumlah perizinan / non perizinan yang diterbitkan

1.834 buah

2.00 0 bua h 200 bua h

2.00 0 bua h 250 bua h

2.00 0 bua h 300 bua h

2.000 buah

2.00 0 bua h 400 bua h

10.0 00 bua h 1.50 0 bua h

KPM-PTSP

33

Program peningkatan Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan perizinan

Jumlah medai sosialisasi dan himbauan perizinan

Program Percepatan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan

Persentase penyelesaian tindak lanjut

26 bua h

37,23%

85%

85% 444.386

Jumlah layanan perizinan / non perizinan yang diterbitkan melalui Mobil On Line

1

80%

25.000

50%

85% 236.491

26 bua h

200.000

55% 100.000

90%

85% 243.491

26 bua h

214.000

26 buah

229.400

65% 105.609

100 %

85% 251.191

350 buah

60% 102.772

100 %

85% 256.491

26 bua h

240.000

70% 116.170

BKD

KPM-PTSP 1.432.049

129 bua h

KPM-PTSP

KPM-PTSP 908.400

70% 119.603

Inspektorat 544.154


VIII- 63

1

1

1

20

20

20

34

35

36

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan Pra Purna Tugas

Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan dan pembinaan penyedia Barang dan Jasa

Pesentase keterisian jabatan struktural

90%

92%

94%

96%

98%

100 %

100 %

BKD

Rasio jumlah pegawai berdasarkan ABK

63%

64%

65%

66%

67%

68%

68%

BKD

Rasio pegawai yang berkualifikasi S1

52%

Persentase penerbitan SK Pensiun tepat waktu

80%

Cakupan impelemtasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik

70%

Jumlah penyedia jasa konstruksi yang dibina 1

20

37

Program Pengelolaan dan Pengembangan Asset Pemerintah Daerah

991.000 55%

991.000 57%

1.130.000 60%

90%

63%

95% 225.000

1.130.000 65%

100% 257.000

1.130.000

257.000

100 %

5.372.000 65%

257.000

100 %

BKD

BKD 1.221.000

225.000 75%

80% 740.658

-

100 Prs h

Persentase aset pemda yang telah berkekuatan hukum

95%

100 %

Persentase aset pemda yang terinventarisir memenuhi standar administrasi

50%

80%

80% 560.673

110 Prs h

121 Prs h

95% 230.048

435.150

100 %

Setda 3.077.351

610 Prs h

95% 414.429

100%

80% 607.549

146 Prs h

95% 394.695

100 %

80% 606.821

133 Prsh

95% 375.900

90%

80% 561.650

100 %

100 %

Setda

DPKAD 1.850.222

DPKAD


VIII- 64

1

1

1

20

20

20

38

39

40

Persentase aset pemda yang terinventarisir memenuhi standar administrasi

50%

Program Pengembangan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

Tingkat penerapan regulasi dan pedoman tatalaksana penyelenggaraan pemerrintahan daerah

75%

Program Penanganan Hukum dan Pembinaan Kesadaran Hukum/HAM

Persentase penganganan permasalahan hukum Pemda dengan pihak lain

100%

Jumlah kelompok masyarakat sadar hukum Persentase PNS yang menghadapi masalah hukum lalu mendapat bantuan/ perlindungan hukum Program Pengembangan Kesejahteraan Angota Korpri

Persentase Anggota Korpri yang madapat pelayanan/ difasilitasi ketika meninggal dan Purnabakti

80%

80%

90% 290.252

80%

85% 463.281

100 %

3 Klp

3 Klp

3 Klp

-

90%

318.482

65% 30.000

100 %

85%

41.500

318.482

4 Klp

100 %

53.300

318.482

Setda 2.511.235

100 %

Setda 1.273.928

5 Klp

Setda

95% 44.000

100 %

Setda 1.161.008

85%

95% 42.500

100%

100 %

545.178

5 Klp

95%

46.500

290.252

85%

100%

39.500

100 %

100 %

495.616

318.482

95% 38.500

100 %

290.252

450.560

4 Klp

95% 75.567

-

85% 556.600

100 %

90% 290.252

56.500

Setkop 240.067

100 %

Setkop 227.800


VIII- 65

1

1

20

20

1

21

1

21

1

21

41

42

Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Korpri

Persentase pemenuhan pembentukan organisasi Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dan Instansi yang aktif

-

Program Peningkatan Kualitas Mental Spiritual PNS

Jumlah PNS / Anggota Korpri yang mendapat pembinaan Karakter/ Mental Spiritual

-

-

85% -

-

90% 23.000

90% -

100% 17.000

90% 52.000

10.000

90% 56.000

100 %

19.800

100 %

Setkop 69.800

90% 64.000

Setkop 67.500

239.500

Urusan Ketahanan Pangan 16

17

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebun an


Total produksi komoditi tanaman pangan

* Padi = 52.116 Ton * Jagung = 48.611 Ton *Kedelai = 583 Ton

Tingkat Konsumsi Energi Masyarakat

1,197 kkal/kapit a/hr

Tingkat Konsumsi Protein Masyarakat

49,2 gram/kap/ hr

* Padi = 54.3 62 Ton * Jag ung = 49.3 61 Ton *Ke dela i= 593 Ton min imal 200 0 kkal /ka pita /hr

min imal 52 gra m/k

555.632

825.000

* Padi = 56.6 08 Ton * Jag ung = 50.1 11 Ton *Ke dela i= 602 Ton min imal 200 0 kkal /ka pita /hr min imal 52 gra m/k ap/

570.000

720.000

* Padi = 58.8 54 Ton * Jag ung = 50.8 60 Ton *Ke dela i= 612 Ton min imal 200 0 kkal /ka pita /hr min imal 52 gra m/k ap/

590.000

720.000

* Padi = 61.10 0 Ton * Jagun g= 51.61 0 Ton *Kede lai = 621 Ton

mini mal 2000 kkal/ kapita /hr

mini mal 52 gram /kap/ hr

620.000

750.000

* Padi = 63.3 46 Ton * Jag ung = 52.3 60 Ton *Ke dela i= 631 Ton Ene rgi 200 0 kkal /ka pita /hr min imal 52 gra m/k ap/

675.000

* Padi = 63.3 46 Ton * Jag ung = 52.3 60 Ton *Ke dela i= 631 Ton

Distanbun 3.010.632

KKP 790.000

Ene rgi 200 0 kkal /ka pita /hr min imal 52 gra m/k ap/

3.805.000

KKP


VIII- 66

1

1

21

21

1

22

1

22

18

19

15


Program pengembangan distribusi dan harga pangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Kelurahan

ap/ hr

hr

hr

88,5 0%

89,5 0%

91,5 0%

hr

93%

93%

Tingkat Pola Pangan Harapan (PPH)

87,20%

Volume Cadangan Pangan Daerah

-

Jumlah Desa yang memiliki cadangan pangan / Desa Mandiri Pangan

-

-

3 Des a

3 Des a

3 Desa

1 Des a

10 Des a

KKP

Persentase penanganan daerah rawan pangan Persentase ketersediaan informasi harga pangan

50%

54%

60%

65%

70%

70%

70%

KKP

40%

60%

-

230.000

75% -

20 Ton

92,50 %

hr

320.000

90% 75.000

40 Ton

330.000

90% 75.000

60 Ton

330.000

90% 80.000

60 Ton

KKP

KKP 1.210.000

90% 85.000

KKP 315.000

-

Jumlah kader pemberdayaan masyarakat (KPM) yang ditingkatkan kapasitasnya

70 org

Persentase realisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PNPMMP)

100%

1.571.110

100 %

32 org

100 %

540.000

64 org

100 %

565.000

97 org

100%

665.000

129 org

100 %

685.000

129 org

100 %

BPMPD 4.026.110

BPMPD


VIII- 67

Persentase realisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM)

100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%

100 %

19.000

100 %

21.000

100 %

21.500

100%

100 %

23.000

100 %

53.000

100 %

57.500

100 %

12.513

100 %

9.876

100 %

10.033

100 %

20.066

100 %

46.640

100 %

18.181

100 %

10.000

100 %

50.000

100 %

50.000

100 %

9.670

100 %

15.500

100 %

17.500

100 %

15.000

100 %

15.000

100 %

15.000

100 %

10.000

100 %

30.000

100 %

30.000

24.000

100 %

26.000

100 %

111.500

Kec. Anggeraja

60.000

100 %

62.500

100 %

256.000

Kec. Enrekang

10.930

100 %

11.099

100 %

54.451

17.890

100 %

16.317

100 %

119.094

60.000

100 %

60.000

100 %

230.000

19.000

100 %

19.000

100 %

80.670

15.000

100 %

15.000

100 %

75.000

36.000

100 %

39.000

100 %

145.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kec. Bungin

Kec. Maiwa

Kec. Alla

Kec. Malua

Kec. Baraka

Kec. Curio


VIII- 68

1

22

16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan


100%


100%


100%


100%

Persentase realisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PNPMPISEW)

100%

Persentase realisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PNPMPISEW)

100%

Jumlah BUMDes yang dibentuk/difasilitasi

1 Unit

100 %

5.000

100 %

30.000

100 %

30.000

100%

100 %

8.000

100 %

26.000

100 %

26.000

100 %

13.000

100 %

36.400

100 %

36.400

100 %

26.774

100 %

28.516

100 %

30.060

100 %

280.000

100 %

200.000

100 %

200.000

100 %

645.039

100 %

400.000

100 %

550.000

12 Unit

75.000

32 Unit

202.000

62 Unit

338.000

30.000

100 %

30.000

100 %

125.000

Kec. Cendana

31.000

100 %

31.000

100 %

122.000

Kec. Buntu Batu

38.400

100 %

40.000

100 %

164.200

32.500

100 %

35.500

100 %

153.350

200.000

100 %

200.000

100 %

1.080.000

650.000

100 %

761.000

100 %

3.006.039

350.000

112 Unit

350.000

112 Unit

1.315.000

100%

100%

100%

100%

100%

92 Unit

Kec. Masalle

Kec. Baroko

Bappeda

DPU

BPMPD


VIII- 69

1

1

1

1

1

22

22

22

22

22

1

23

1

23

1

24

17

18

20

21

22

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung BBGRM

50%

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Jumlah aparatur pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya

-

Program Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan dan Wilayah Administratif Desa/ Kelurahan

Persentase desa/ kelurahan yang memiliki data base (Profil Desa sesuai ketentuan

30%

Program pengembangan kelembagaan masyarakat di Perdesaan/Kelurah an

Jumlah pengurus BPD dan LKSMD/K yang ditingkatkan kompetensinya

25 org

Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Jumlah pelaku usaha/ usaha tani yang memanfaatkan TTG

10 Klp

60%

70% 80.000

62 org

260.000

60%

80% 160.000

146 org

280.000

70% 100.000

90% 225.000

230 org

500.000

80% 791.375

314 org

200.000

100 %

211.400

100 %

876.400

550.000

398 org

650.000

398 org

2.240.000

637.568

100 %

700.000

100 %

2.678.943

90% 450.000

BPMPD

BPMPD

BPMPD

25 org

140.000

100 org

230.000

100 org

300.000

100 org

400.000

100 org

400.000

425 org

1.470.000

BPMPD

26 Klp

100.000

68 Klp

437.759

120 Klp

484.820

172 Klp

500.000

228 Klp

600.000

228 Klp

2.122.579

BPMPD

Urusan Statistik 15

Program pengembangan data/informasi/stat istik daerah

Persentase ketersediaan data dan informasi Statistik Daerah

50%

60%

80% 125.000

80% 100.000

90% 100.000

90% 100.000

90% 100.000

Bappeda 525.000

Urusan Kearsipan

-


VIII- 70

1

24

1

25

1

25

1

1

1

25

25

26

19

15

17

19

Program Pengembangan dan peningkatan pengelolaan arsip daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase arsip penting daerah yang disimpan di Depo Arsip

25%

25%

30% 145.820

35% 282.250

40% 95.000

50% 135.000

50% 202.000

KPA-PDE 860.070

-

Persentase data potensi dan program pemda yang dipublikasikan ke masyarakat

90%

Persentase data dan infromasi kegiatan pemda yang dipublikasikan ke masyarakat

100%

Frekwensi publikasi / jumpa pers hasil keputusan DPRD

4 Kali/ Thn

90%

90% 713.509

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Persentase peningkatan SDM anggota KIM terhadap ICT

75%

Program Pengembangan Telematikan EGovernment

Persentase penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan pemerintahan

60%

100 %

4 Kali / Thn

90% 565.000

80% 316.951

26.000

75%

80% 605.514

4 Kali / Thn

26.000

75% 34.000

60%

4 Kali / Thn

80%

27.299

75%

4 Kali/ Thn

80%

28.660

75%

4 Kali / Thn

100 %

2.840.186

30.098

20 Kali

138.057

Setwan

234.000

80% 250.000

Dishub Kominfo

Setda

75% 50.000

80% 250.000

2.821.509

656.646

75% 50.000

75% 250.000

95% 430.000

654.165

50.000

70% 250.000

90% 558.000

606.910

50.000

65% 275.000

90% 555.000

Dishub Kominfo

KPA-PDE 1.275.000

Urusan Perpustakaan

-


VIII- 71

1

1

1

]

26

26

26

26

21

22

23

24

2 2

1

2

1

15

Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan

Julmah kunjungan perpustakaan Umum

21.385 org

23.5 24 org

Program Pengelolaan Perpustakaan Berbasis IT

Jumlah perpustaaakn sekolah yang menggunakan sistem otomasi perpustakaan

0

Persentase penggunaan teknologi dalam pengelolaan perpustakaan umum

50%

60%

Program Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah, Desa dan Kelurahan

Jumlah perpustakaan sekolah, Desa/ Kelurahan yang terkelola baik

50

55

Program Pembelajaran Masyarakat Berbasis IT

Jumlah kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan / mengaplikasikan IT

540.231

9

25.6 62 org

11 275.000

100 Org

29.93 9 org

397.500

16 60.000

80%

60

-

410.300

13

70%

0

27.8 01 org

15.000

56.286

0

292.800

65

48.000

-

100 Org

32.0 78 org

KPA-PDE 2.038.597

67 89.000

100 %

60 200.000

397.766

18 87.539

90%

211.000

32.0 78 org

KPA-PDE 526.539

100 %

80

KPA-PDE

80

200.000

200.000

40.000

-

KPA-PDE 867.286

200 Org

KPA-PDE 88.000

Urusan Pilihan

-

Urusan Pertanian

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Cakupan binaan kelompok tani yang mendapat bantuan

5% (70 KT dari 1.404 KT)

5%

10% 30.000

15% 376.789

20% 390.000

25% 450.000

25% 475.000

Distanbun 1.721.789


VIII- 72

2

2

1

1

17

18

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebun an

Jumlah P3A/GP3A aktif dalam pengelolaan sisten irigasi partisipatif

5 P3A

Jumlah pelaku usaha peternakan yang mendapat pembinaan melalui pelatihan dan Sekolah Lapang

10 Klp

Jumlah Kelompok Tani Mandiri

11 Klp

5 P3A

12 Klp

Volume transaksi pemasaran komoditi pertanian di STA

972 Ton

1.02 0 Ton

Jumlah sarana prasarana fisik STA yang berfungsi sesuai peruntukannya

2 Unit

2 Unit

Volumen ketersediaan bibit Bawang Merah di IKB Saruran

12 Ton

12 Ton

Volumen ketersediaan bibit Kentang di IKB Masalle

100 rb umbi

100 rb um bi

5 P3A

5 P3A

5 P3A

-

3 Klp

30.000

3 Klp

40.000

465.753

13 Klp

316.000

14 Klp

346.000

726.863

357.429

1.07 1 Ton

570.000

3 Unit

200.000

12 Ton

100 rb um bi

1.12 5 Ton

3 Klp

4 Unit

500.000

12 Ton

100 rb um bi

5 P3A

Distanbun

40.000

3 Klp

40.000

12 Klp

150.000

15 Klp

380.000

16 Klp

416.500

17 Klp

1.924.253

1.181 Ton

857.058

5 Unit

550.000

25 P3A

12 Ton

100 rb umbi

1.24 0 Ton

880.000

6 Unit

600.000

12 Ton

100 rb um bi

1.24 0 Ton

Disnakin

BP4K

Distanbun 3.391.350

6 Unit

625.000

12 Ton

100 rb um bi

Distanbun

Distanbun 2.475.000

Distanbun


VIII- 73

2

1

19

Program peningkatan produksi pertanian/perkebun an

Jumlah ketersediaan alat dan mesin pertanian

11 Unit

15 unit

Panjang JUT yang ditingkatkan menjadi JUT Produksi

5.000 m

1.00 0m

Tingkat alih fungsi lahan persawahan

0%

0%

0 Ha dari 1.146 Ha

-

Tingkat serangan OPT Tanaman Palawija

5% (1.079 Ha dari 21.599 Ha)

Tingkat serangan OPT Tanaman Hortikultura

20 unit

12.254.447

1.00 0m

25 Unit

11.000.000

1.00 0m

30 Unit

11.400.000

1.000 m

35 Unit

11.850.000

1.00 0m

125 Unit

12.190.000

5.00 0m

Distanbun

Distanbun 58.694.447

0%

0%

0%

0%

0%

Distanbun

15 Ha

20 Ha

25 Ha

30 Ha

90 Ha

Distanbun

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Distanbun

10% (184 Ha dari 1.844 Ha)

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Distanbun

Jumlah pelaku Ushata Tani yang menerapkan Sistem Pertanian Organik

5 Klp

5 Klp

5 Klp

10 Klp

10 Klp

15 Klp

45 Klp

Distanbun

Total produksi komoditi Bawang Merah (Ton)

39.295 41.4 68

43.3 23

45.4 89

47.76 3

50.1 51

50.1 51

Total produksi komoditi Kentang (Ton)

817 930

1.04 2

1.15 5

1.267

1.38 0

1.38 0

Luasan Lahan Tidur yang diolah menjadi lahan produktif

-

Distanbun

Distanbun


VIII- 74

2

2

2

1

1

1

20

21

22

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebun an lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan

Total produksi komoditi Cabe (Ton)

251

Total produksi komoditi Kopi (Ton)

7.918

Total produksi komoditi Kakao (Ton)

7.018

Total produksi komoditi tembakau

25 Ton

Persentase PPL yang kualifikasi ahli

-

Jumlah vaksinasi ternak/ Hewan Peliharaan

25.000 ST

Luasan HMT yang disediakan

204 Ha

Distanbun 377

565

734

881

969

969

8.01 5

8.21 0

8.40 9

8.611

8.81 6

8.81 6

7.12 8

7.30 0

7.47 5

7.653

7.83 5

7.83 5

Distanbun

Distanbun

39 Ton

96.302

18%

45 Ton

19% 1.094.606

Populasi Sapi Potong

45.250 Ek

Populasi Sapi Perah

1.083 Ek

Populasi Kerbau

3.271 Ek

Populasi Kambing

34.224 Ek

Populasi Ayam Kampung/Buras

155.214 Ek

25.0 00 ST

221 Ha

56.4 51 Ek 1.64 2 Ek 3.86 2 Ek 35.5 00 Ek 157. 500 Ek

105.000

605.750

2.345.118

45 Ton

20% 1.300.000

20.0 00 ST

10 Ha

115.000

485.000

3.115.000

45 Ton

21% 1.431.500

21.0 00 ST

5 Ha

120.000

460.000

45 Ton

22% 1.509.000

22.00 0 ST

550.000

10 Ha 3.601.021

125.000

3.703.927

45 Ton

22% 1.555.000

22.0 00 ST

10 Ha

Setda 561.302

670.000

3.773.961

BP4K 6.890.106

110. 000 ST

256 Ha

Disnakin 2.770.750

Disnakin 16.539.027

63.1 76 Ek

70.7 02 Ek

79.12 4 Ek

88.5 49 Ek

88.5 49 Ek

Disnakin

1.80 1 Ek 3.96 6 Ek 42.0 79 Ek 134. 113 Ek

1.97 6 Ek 4.07 2 Ek 44.6 03 Ek 195. 160 Ek

2.369 Ek

2.59 4 Ek 4.48 9 Ek 50.1 16 Ek 219. 282 Ek

2.59 4 Ek 4.48 9 Ek 50.1 16 Ek 219. 282 Ek

Disnakin

4.275 Ek 47.28 0 Ek 206.8 70 Ek

Disnakin

Disnakin

Disnakin


VIII- 75

2

2

2

2

1

1

1

1

23

24

25

26

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

Jumlah kelahiran ternak dengan teknologi IB Jumlah sarana pemasaran penjulan ternak

802 Ek

-

Jumlah KT yang mampu menerapkan teknologi peternakan tepat guna

2 Klp

Program Pembangunan Kawasan Peternakan

Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana Produksi dan Infrastruktur Kawasan peternakan

15%

Program Pembangunan Kawasan Perkebunan

Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana Produksi dan Infrastruktur Kawasan Perkebunan

20%

1.00 0 Ek -

3 Klp

15%

130.987

1.00 0 Ek 1 Unit

100.000

1 Klp

442.650

1.25 0 Ek 1 Unit

495.000

245.000

1 Klp

330.000

25%

25%

350.000

1 Klp

1 Klp

45% 1.340.000

35% 750.000

495.000

1.75 0 Ek 1 Unit

1 Unit

35% 1.300.000

20%

1.500 Ek

2.058.637

380.000

7 Klp

1.405.000

45% 1.440.000

45% 750.000

495.000

1.75 0 Ek 4 Unit

Disnakin

Disnakin

45% 1.440.000

60% 750.000

Disnakin

5.520.000

60% 750.000

3.000.000

Disnakin, DPU, KLHKP, Diskuperind ag, Distamben

Distanbun, DPU, KLHKP, Diskuperind ag


VIII- 76

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

27

Program Pembangunan Kawasan Hortikultura

Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana Produksi dan Infrastruktur Kawasan Hortikultura

35%

35%

45%

55% 750.000

65% 750.000

75% 750.000

75% 750.000

3.000.000

Distanbun, DPU, Distamben, KLH-KP, Diskuperind ag

Urusan Kehutanan 15

16

17

21

-

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Jumlah produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu : * Kayu * Rotan * Getah Pinus * Kokon * Madu/Lebah madu

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Luasan lahan kritis yang direhabilitasi

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Kubikasi Illegal Logging

35 m³

Luasan Kasus Kebakaran Hutan

85 Ha

80,7 5 Ha

75.882 Ha

72.6 58 Ha

Program Pemantapan Kawasan Hutan

Luas kawasan hutan yang dikendalikan

Dishut 238.000 480 m³ 200 Ton 42,3 Ton 5.724Kg 254 Kg

1.20 0 m³ 270 Ton 511 Ton 6.01 0Kg 267 Kg

37.543 Ha

371 Ha

33,2 5 m³

265.000 1.20 0 m³ 300 Ton 600 Ton 6.31 0Kg 281 Kg

2.575.884

335.000

862 Ha

31,5 8 m³

1.20 0 m³ 350 Ton 650 Ton 6.62 5Kg 295 Kg

1.289.000

578.000

76,7 1 Ha

160.000

71.6 16 Ha

277.000

917 Ha

30,0 0 m³

1.200 m³ 400To n 700 Ton 6.956 Kg 310 Kg

71.6 16 Ha

293.000 1.20 0 m³ 450 Ton 750 Ton 7.30 4Kg 326 Kg

1.356.000 1.20 0 m³ 450 Ton 750 Ton 7.30 4Kg 326 Kg

1.353.000

982 Ha

1.363.000

1.05 2 Ha

1.419.000

4.18 4 Ha

7.999.884

607.000

28,50 m³

620.000

27,0 8 m³

644.000

27,0 8 m³

2.784.000

72,8 7 Ha

150.000

283.000

69,23 Ha

157.000

71.61 6 Ha

65,7 7 Ha

160.000

71.6 16 Ha

Dishut

Dishut

65,7 7 Ha

166.000

71.6 16 Ha

Dishut 793.000


VIII- 77

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

3

3

22

23

15

16

17

Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan

Luasan hutan yang dikelola berbasis kerakyatan

90 Ha

Program Pengembangan Kawasan Konservasi

Jumlah species tanaman koleksi di Kebun Raya Maspul Enrekang Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana Produksi dan Infrastruktur Kawasan Konservasi Kebun Raya Maspul Enrekang

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

4.99 3 Ha

-

2.19 5 Ha

110.000

1.82 0 Ha

116.000

484 Species

534 Spe cies

-

577 Spe cies

960.000

620 Spe cies

1.009.000

35%

35%

45%

55%

1.765 Ha

665 Speci es

119.000

1.73 7 Ha

123.000

12.5 10 Ha

468.000

1.028.000

706 Spe cies

1.064.000

706 Spe cies

4.061.000

65%

75%

Dishut

Dishut, DPU, KLHKP, Disnakin

75%

Dishut, DPU, KLHKP, Disnakin

-

Jumlah Satuan Pemegang IUP

19 IUP

Luasan Area PETI berkurang

8 Ha

Rasio elektrifikasi

96.96 %

22 IUP

95.000

25 IUP

150.000

28 IUP

150.000

6.5 Ha

269.850

5 Ha

250.000

3,5 Ha

250.000

97.2 9%

2.625.036

97.6 5%

2.750.000

98.0 1%

2.825.000

31 IUP

150.000

34 IUP

150.000

34 IUP

695.000

250.000

0,5 Ha

250.000

0,5 Ha

1.269.850

2.875.000

98.8 7%

2.925.000

98.8 7%

14.000.036

2 Ha

98.45 %

Distamben

Distamben

Distamben


VIII- 78

2

3

18

Program Pengembangan dan penerapan energi alternatif

Jumlah satuan energi baru terbarukan

13 unit PLTMH

14 unit PLT MH

0 unit PLTS

94 unit PLT S 30 Unit Biog as -

0 Unit Biogas

19

20

21

2

4

2

4

2

4

15

16

Program pembinaan dan pengembangan Bidang Migas Dan Panas Bumi

Pencapaian Kinerja pengelolaan bahan bakar Minyak dan gas

2 SPBU, 2 Agen LPG

Pogram Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengelolaan Air Tanah

Jumlah Satuan unit pemakai dan pengguna AP dan ABT

1 PLTMH

Program Pemetaan dan Penyelidikan Geologi, Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi serta Eksplorasi dan Penyediaan Air tanah Urusan Pariwisata

Adanya Data Eksplorasi Marmer, informasi dan Peta Geologi tata lingkungan

3 Dok

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Persentase peningkatan kunjungan wisata daerah

-

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah obyek wisata yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan

-

3.340.548

14 unit PLT MH 50 unit PLT S 30 Unit Biog as 2 SPB U, 2 Age n LPG

-

2 PLT MH

-

1 Dok

3.350.000

50.000

50.000

100.000

14 unit PLT MH 50 unit PLT S 30 Unit Biog as 2 SPB U, 2 Age n LPG 1 PLT MH

1 Dok

3.350.000

14 unit PLTM H

3.350.000

50 unit PLTS

70.000

70.000

30 Unit Bioga s 2 SPBU ,2 Agen LPG 1 PLTM H

70.000

70.000

100.000


3.350.000

70.000

70.000

100.000


Distamben 16.740.548

Distamben

Distamben

Distamben 260.000

Distamben 260.000

100.000

Distamben 400.000

10%

20% 115.000

2 Obj ek

498.550

20% 115.000

2 Obj ek

410.000

20% 100.000

1 Obj ek

150.001

20% 100.000

1 Objek

255.309

90% 145.000

1 Obj ek 6 Dew i1 Pkt Wst

355.238

Dispopar 575.000

7 Obj ek 6 Dew i1 Pkt Wst

Dispopar 1.669.098


VIII- 79

2

4

2

5

2

5

2

2

2

2

5

5

5

5

17

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Persentase pengembangan kemitraan dan SDM kepariwisataan daerah

-

-

-

1 Per da

25.000

6 Pok darwi s

30.000

-

100 %1 Per da 6 Pok dar wis

Dispopar 55.000

Urusan Kelautan dan Perikanan 20

23

24

25

26

-

Program pengembangan budidaya perikanan

Jumlah Produksi Perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Jumlah Sarana Prasarana Pemasaran produksi perikanan

Program pengembangan kawasan budidaya Perikanan air tawar

Jumlah stok bibt ikan air tawar

Program Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan

Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang aktif memenuhi standar kelembagaan

Program Pembangunan Kawasan Perikanan Darat

Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana Produksi dan Infrastruktur Kawasan Perikanan Darat

697 Ton

5 Unit

100.000 Ek

698 Ton

2.759.007

777 Ton

2.643.000

856 Ton

2.753.000

4 Unit

600.808

4 Unit

1.180.000

4 Unit

1.105.000

-

100. 000 Ek

47 Pold aka n

35%

35%

30.000

425.000

45%

115. 000 Ek

57 Pold aka n

2.929.000

4 Unit

30.000

425.000

55% 250.000

1.033 Ton

1.210.000

135.0 00 Ek

57 Polda kan

35.000

435.000

65% 250.000

1.25 3 Ton 3 Unit

150. 000 Ek

57 Pold aka n

3.105.000

1.085.000

50.000

435.000

75% 250.000

1.25 3 Ton 19 Unit

600. 000 Ek

218 Pold aka n

Disnakin 14.189.007

Disnakin 5.180.808

Disnakin 145.000

Disnakin 1.720.000

75% 250.000

1.000.000

Disnakin, DPU, Diskuperind ag


VIII- 80

2

6

2

6

15

Urusan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Persentase penurunan jenis barang kadaluarsa yang beredar

12,7 1%

Persentase penurunan jenis barang beredar yang mengandung bahan berbahaya

13,3 3%

26,6 7%

40,0 0%

53,33 %

66,6 7%

66,6 7%

64%

72%

78%

84%

90%

90%

Persentase penggunaan alat UTTP legal 2

2

6

6

17

18

62%

25,4 2%

189.000

38,1 4%

175.000

50,85 %

184.000

66,1 0%

186.000

66,1 0%

830.500

Diskuperind ag

Diskuperind ag

Diskuperind ag

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Persentase volume barang ekspor yang memenuhi standar kualitas

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Persentase pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha

62%

Tingkat penataan pedagang dalam pasar Kabupaten

17%

Tingkat pemanfaatan informasi harga dan Distribusi bahan pokok

96.500

48,50%

50%

55%

60% -

65%

68% 788.123

26%

72% 917.474

30%

65% 60.000

76% 872.970

35%

70% 65.000

80% 864.673

40%

70% 67.000

Diskuperind ag

4.304.970

Diskuperind ag

80% 861.730

45%

192.000

45% Diskuperind ag

5%

10%

15%

20%

25%

30%

30% Diskuperind ag


VIII- 81

2

2

6

6

2

7

2

7

2

2

7

7

2

8

2

8

19

20

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Persentase peningkatan PKL yang diberi fasilitas dan dibina

1,5%

Persentase pasar desa strategis yang tersedia

33%


Persentase pelaku IKM yang mandiri / aktif

48%

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Persentase pelaku IKM yang memanfaatkan Teknologi

16%

Program Penataan Struktur Industri

Persentase produk IKM yang memiliki merek

17%

Persentase produk IKM yang memiliki sertifikat Halal

43%

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

1,5 %

2%

3% 80.000

47%

50% 301.645

4% 85.000

55% 149.875

5% 90.000

60% 179.000

5% 92.000

70% 211.073

347.000

Diskuperind ag

1.066.723

Diskuperind ag

70% 225.130

Urusan Industri 16

17

18

50%

55% 165.500

25%

60% 176.875

30% 181.000

17%

35%

20%

43%

182.685

203.000

11.458

65%

45%

25%

55%

191.000

206.000

45.000

70%

50%

30%

60%

198.000

214.073

54.000

70%

40%

65%

Diskuperind ag

1.019.146

Diskuperind ag

229.015

Diskuperind ag

50% 215.073

59.000

914.060

40% 59.557

75%

75% Diskuperind ag

Urusan Ketransmigrasian 16

Program Transmigrasi Lokal

Persentase penanganan transmigrasi lokal

0%

10%

20% 22.000

30% 30.000

40% 30.000

50% 50.000

50% 30.000

162.000

Dissosnakert rans

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

-


VIII- 82

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Pelayanan Adminsitrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur yang ada

80%


80%


80%


80%


80%

85%

90% 779.132

85%

95% 779.100

90% 1.585.900

85%

95% 2.485.900

90% 6.141.685

85%

95%

90%

85% 1.638.324

100 %

95%

1.789.000

901.943

100 %

4.167.508

1.735.900

100 %

1.735.900

100 %

9.279.500

5.572.500

100 %

5.742.500

100 %

28.188.185

5.994.258

100 %

6.477.193

100 %

27.924.194

1.830.000

100 %

1.830.000

100 %

8.919.324

100% 5.547.936

100 %

100 %

100% 5.522.500

5.194.987

859.244

100% 1.735.900

5.209.000

4.709.820

100% 848.089

100% 1.832.000

Bappeda

Disdikbud

Diskes

RSU Maspul

DPU


VIII- 83


80%


80%


80%


80%


80%

85%

90% 679.182

85%

95% 59.000

90% 1.370.700

85%

90% 1.309.590

90% 1.519.218

85%

85%

80%

95% 636.727

932.451

1.226.213

100 %

6.477.857

2.033.000

100 %

9.018.218

100 %

5.590.601

100 %

3.177.785

95% 1.096.773, 093

100% 652.696

100 %

90% 1.953.000

1.103.631, 664

67.457

90%

90%

75%

100 %

1.311.416

1.828.000

1.074.349, 161

90% 578.500

90%

90%

70%

64.862

1.259.938

1.685.000

1.161.492

100% 61.950

674.852

1.154.355, 042

100 %

635.009

BPBD

Dishub Kominfo

KLH KP

Disduk Capil

BKB PP


VIII- 84


80%


80%


80%


80%


80%

85%

90% 692.862

85%

95% 736.743

80% 838.439

85%

85% 873.402

90% 1.236.857

85%

85%

90%

95% 4.392.691

462.967

2.486.814

100 %

451.046

4.671.743

100 %

Diskuperind ag


3.002.479

90% 2.591.950

100 %

Dissos Naker Trans

3.702.090

95%

90%

4.696.448

100 %

1.034.000

2.739.259

100% 4.479.878

799.000

95%

100%

90%

100 %

997.000

433.458

2.511.590

90% 4.229.705

90%

95%

90%

736.743

928.902

418.150

3.643.010

100% 736.743

4.923.200

Setda 13.972.623

100 %

Setwan 22.721.922


VIII- 85


80%


80%


80%


80%


80%

85%

95% 1.478.993

85%

95% 1.039.549

90% 643.959

85%

95% 664.256

90% 795.519

85% 39.050

85%

90% 475.000

100%

95%

117.300

95% 475.000

661.822

100 %

3.293.679

873.247

100 %

894.961

100 %

4.193.491

139.300

100 %

142.500

100 %

566.650

458.000

100 %

466.000

100 %

2.312.000

100% 438.000

DPKAD 6.144.430

100 %

100% 128.500

95% 1.263.474

661.822

100% 832.022

100 %

95% 1.218.452

661.822

797.742

100 %

95% 1.143.962

KPM PTSP

Inspektorat

Setkop

BKD


VIII- 86


80%


80%


80%


80%


80%

85%

90% 440.160

85%

95% 458.000

90% 575.580

85%

95% 557.770

90% 404.780

85%

95%

90%

85%

95%

90% 812.424

463.000

100 %

2.287.160

600.000

100 %

600.000

100 %

2.900.355

500.000

100 %

523.499

100 %

2.456.228

1.800.000

100 %

1.900.000

100 %

8.451.346

1.090.000

100 %

1.190.000

100 %

5.188.824

100% 1.700.000

95% 1.033.000

100 %

100% 516.866

1.600.000

463.000

100% 567.005

511.083

1.451.346

100% 463.000

100% 1.063.400

KKP

BPMPD

KPA PDE

Distanbun

Disnakin


VIII- 87


80%


80%


80%

85%

85%

95% 730.000

90% 820.500

85%

95%

90%

95%

20%

80%

85% 461.500

100 %

20%

464.039

761.000

100 %

3.488.348

871.000

100 %

890.000

100 %

4.303.500

687.966

100 %

681.395

100 %

2.944.854

898.000

100 %

3.467.000

488.640

100 %

2.363.666

20% 863.000

100 %

100 %

100% 529.660

833.000

750.000

100% 863.000

422.359

-

100% 730.000

859.000

623.474



90% 517.348

20% 873.000

100% 465.400

484.087

100 %

BP4K

Dishut

Distamben

Dispopar

Kec. Anggeraja


VIII- 88


80%


80%


80%


80%


80%

85%

90% 501.180

85%

95% 495.479

90% 288.284

85%

95% 313.667

90% 440.932

85%

95%

90%

85%

95%

90% 274.453

548.337

100 %

2.621.517

363.182

100 %

363.182

100 %

1.648.984

460.520

100 %

479.200

100 %

2.277.063

487.910

100 %

500.564

100 %

2.392.492

305.000

100 %

308.000

100 %

1.469.903

100% 475.860

95% 284.150

100 %

100% 453.206

467.298

541.421

100% 320.667

443.205

460.860

100% 535.100

100% 298.300

Kec. Enrekang

Kec. Bungin

Kec. Maiwa

Kec. Alla

Kec. Malua


VIII- 89


80%


80%


80%


80%


80%

85%

90% 445.210

85%

95% 445.210

90% 327.240

85%

95% 283.099

90% 324.170

85% 310.540

85%

90% 270.870

100%

95%

284.934

95% 279.770

2.226.050

Kec. Baraka

318.500

100 %

1.552.984

349.627

100 %

362.884

100 %

1.697.564

Kec. Cendana

307.823

100 %

310.730

100 %

1.513.346

Kec. Buntu Batu

284.700

100 %

297.514

100 %

1.414.124

100% 281.270

100 %

100 %

100% 299.319

445.210

314.342

100% 338.116

100 %

95% 445.210

309.802

322.767

100 %

90% 445.210

Kec. Curio

Kec. Masalle


VIII- 90

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


80%

Tingkat pemenuhan kebutuhan Sapras dasar Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan)

75%


75%


75%


60%

85% 328.447

85%

100 %

301.446

90% 187.525

85%

90%

65%

76% 1.847.251

90%

90%

80% 1.387.500

Disdikbud 3.410.000

90% 2.100.000

80% 1.275.625

Bappeda 963.859

650.000

2.100.000

Kec. Baroko 1.590.341

90%

90%

90%

100 %

205.845

650.000

1.975.000

325.115

90%

90%

90%

100 %

205.845

650.000

1.943.000

71% 906.200

90%

90%

90%

322.333

199.244

1.210.000

1.465.679

100% 313.001

90% 165.400

250.000

85%

100 %

Diskes 9.583.679

80% 1.469.219

RSU Maspul 6.885.795


VIII- 91


75%


75%


75%


75%


75%

85% 276.269

85%

100 %

334.000

90% 199.109

85%

90%

85%

70% 290.000

715.000

75% 245.000

90%

90%

90%

90%

750.000

85% 277.000

BPBD 926.800

165.000

100 %

DPU 1.768.175

193.816

200.000

705.000

90% 459.906

90%

90%

85%

100 %

186.361

265.000

645.000

65% 245.000

90%

90%

80%

289.000

177.995

145.000

466.203

100% 409.000

90% 169.519

143.500

85%

100 %

918.500

100 %

KLH KP 3.281.203

90% 295.000

Dishub Kominfo

1.352.000

Disduk Capil


VIII- 92


75%


75%


75%


75%


75%

85%

90% 65.500

85%

90% 135.000

90% 257.238

85%

90% 306.000

60% 228.088

85%

85%

75%

90%

1.188.686

Diskuperind ag

90% 188.000

90% 2.001.678

Dissos Naker Trans

1.517.238

258.000

188.000

90% 1.887.062

90%

75%

90%

BKB PP 682.700

337.000

228.500

184.000

90% 1.846.759

90%

70%

90%

90% 168.500

306.000

216.000

179.000

90% 2.317.811

90%

65%

90%

90% 163.200

311.000

258.098

158.269

90% 150.500


897.269

90% 1.972.421

Setda 10.025.731


VIII- 93


75%


75%


75%


75%


75%

85%

90% 546.300

85%

90% 485.100

90% 3.844.813

85%

90% 2.000.146

90% 205.860

85%

85%

90%

90%

KPM PTSP 875.922

90% 267.074

90% 57.700

DPKAD 12.103.016

188.411

264.631

90% 56.500

90%

90%

90%

Setwan 3.049.676

2.102.995

177.151

297.210

90% 46.200

90%

90%

90%

90% 619.805

2.104.758

161.000

304.373

95% 10.000

90%

90%

90%

90% 716.291

2.050.304

143.500

441.210

90% 682.180


90% 44.300

Setkop 214.700


VIII- 94


75%


75%


75%


75%


75%

85% 127.000

85%

100 %

147.000

90% 170.840

85%

90%

85%

90% 253.289

90%

90%

90% 260.000

BPMPD 2.015.500

90% 120.000

90% 260.000

KKP 1.185.840

250.000

115.000

BKD 715.000

90%

90%

90%

100 %

275.000

350.000

109.190

157.000

90%

90%

90%

100 %

250.000

650.500

130.000

90% 253.289

90%

90%

90%

157.000

240.000

557.500

96.240

100% 127.000

90% 250.000

207.500

85%

100 %

KPA PDE 570.430

90% 275.000

Distanbun 1.301.578


VIII- 95


75%


75%


75%


75%


85%

90% 167.070

85%

90% 535.000

90% 810.140

85%

90% 720.000

90% 206.000

85%

-

229.000

179.000

90%

90%

229.000

Dishut 775.000

90% 100.000

1 Pak et 2 Unit Ken d

BP4K 3.740.590

143.000

100.000

1 Paket 2 Unit Kend

90%

90%

90%

Disnakin 2.360.627

750.450

143.000

100.000


90%

90%

90%

90% 565.000

740.000

143.000

100.000


90%

90%

90%

90% 545.000

720.000

140.000

172.000

90% 548.557

229.000

Distamben 572.000

5 Pak et 7 Unit ken d

Dispopar 866.000


VIII- 96


75%


75%


75%


75%


75%

85% 55.000

85%

100 %

37.000

90% 59.000

85%

90%

85%

90% 47.240

90%

90% 57.320

333.576

Kec. Enrekang

Kec. Bungin 293.200

90% 74.000

90% 65.000

Kec. Anggeraja

90% 35.000

94.189

249.500

90%

90%

90%

100 %

75.500

34.900

59.402

54.500

90%

90%

90%

100 %

67.500

77.240

59.402

90% 47.240

90%

90%

90%

50.500

56.396

63.240

53.913

100% 52.500

90% 75.180

82.820

85%

100 %

Kec. Maiwa 340.905

90% 67.000

Kec. Alla 283.800


VIII- 97


75%


75%


75%


75%


75%

85% 80.905

85%

100 %

64.284

90% 24.000

85%

90%

85%

90% 64.000

90%

90%

90% 56.000

Kec. Curio 324.000

90% 58.000

90% 62.000

Kec. Baraka 227.107

65.000

57.000

Kec. Malua 358.761

90%

90%

90%

100 %

72.310

65.000

52.000

74.730

90%

90%

90%

100 %

74.840

65.000

51.000

90% 25.500

90%

90%

90%

71.323

29.000

71.000

39.000

100% 67.519

90% 26.957

58.000

85%

100 %

257.000

Kec. Cendana

273.500

Kec. Buntu Batu

90% 66.000


VIII- 98

03

Program peningkatan disiplin aparatur


75%


75%

Tingkat keseragaman pakaian dinas Apratur

80%


80%


80%


80%


80%

85%

90% 32.000

85%

90% 42.491

33.129

100 %

69.000

100 %

30.000

100 %

900.000

100 %

20.000

100 %

150.000

100 %

85%

85%

85%

60% 43.970

85%

100% 65.000

100%

45.000

100 %

12.458

100 %

45.000

100 %

150.000

80%

100 %

100 %

Kec. Masalle 258.401

100 %

291.129

100 %

930.000

-

100 %

320.000

60.000

100 %

270.970

68.000

90% 60.000

100%

Kec. Baroko

Disdikbud

Diskes

KLH KP

25.000

100 %

25.000

100 %

97.500

24.000

100 %

52.000

100 %

182.458

100% 49.000

90% 63.000

100 %

100% -

55.000

100 %

90% 63.330

56.000

70% 52.000

2.500

85%

90% 57.580

BKB PP

Diskuperind ag


VIII- 99


80%


80%


80%


80%


80%


80%


80%


80%


80%

85% 53.100

100 %

100.000

10.600

100 %

25.000

85%

85%

85%

100% 105.000

85%

85% 318.788

95% 55.650

95%

100 %

15.000

100 %

50.000

342.500

100 %

213.500

100 %

224.175

30.600

100 %

20.000

100 %

23.500

33.613

100 %

35.563

100 %

39.119

25.056

100 %

20.000

100 %

20.000

85%

85%

115.000

90% 350.667

58.432

-

85%

100 %

-

439.807

95%

85%

115.000

100%

85% 10.600

100 %

488.100

100 %

35.600

95%

Setda 1.944.825

95% 64.420

100% 175.000

DPKAD 239.855

100 %

240.000

235.384

100 %

247.153

100 %

1.262.712

27.350

100 %

30.000

100 %

131.450

43.031

100 %

46.727

100 %

198.053

20.000

100 %

20.000

100 %

105.056

100%

100%

100%


KPA PDE

90% 824.963

61.353

100%

100 %

Dishub Kominfo

Setwan

KPM PTSP

Inspektorat

Disnakin


VIII- 100


80%

85%

100 %

20.000

100 %

100% 16.400

39.900

100 %

17.200

100 %

Dissos Naker Trans

93.500


Dispopar


80%


80%


80%


80%


80%


80%


80%

85% -

100 %

52.500

100 %

6.500

100 %

8.000

100 %

8.000

-

100 %

138.750

100 %

159.563

85%

85%

85%

35% -

85%

100 %

-

-

85%

85%

100 %

20.000

100 %

100 %

3.500

100 %

100 %

3.500

20.000

8.000

100 %

38.500

183.496

100 %

211.020

100 %

692.829

9.300

100 %

154.300

30.000

100 %

95.000

100 %

100 %

3.500

100 %

100 %

3.500

70% 9.000

100% 25.000

100%

100%

BP4K

100 %

65% 95.000

52.500

8.000

100%

55% 41.000

-

100%

100 %

100 %

Dishut

RSU Maspul

Disdukcapil

Distanbun

Kec. Buntu Batu

Kec. Baroko


VIII- 101


80%


80%


80%

85% -

100 %

100 %

100 %

85%

-

100 %

85%

-

85%

85%

100%

100 %

6.600

100% 26.000

6.600

Kec. Maiwa

-

100 %

23.000

100 %

49.000

11.000

100 %

12.000

100 %

33.000

100% 10.000

100 %

Kec. Baraka

Kec. Anggeraja


Kec. Enrekang


Kec. Alla


Kec. Curio


Kec. Cendana


80%


80%

85% -

100 %

-

100 %

85%

14.500

100 %

100 %

100% 14.500

16.000

100%

100 %

16.000

100 %

61.000

Kec. Malua

100 %

11.000

100 %

11.000

Kec. Bungin


VIII- 102

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


80%


80%


80%

Tingkat kompetensi aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi

75%


75%


75%


75%

85%

100% -

85%

7.000

-

100 %

11.500

100 %

-

100 %

20.000

100 %

85%

80%

85% 144.250

80%

100%

100% 20.000

85% 144.250

85%

50.751

85% 144.250

85%

100 %

7.000

100 %

14.000

100 %

2.000

100 %

13.500

100 %

30.751

100 %

121.502

85% 144.250

85%

85%

85% 110.000

85% 183.000

Bappeda

85%

Bappeda 742.000

85%

Disdikbud 70.000

60.000

80%

Setkop

85% 165.000

70.000

80%

Kec. Masalle

85% 165.000

85% 250.000

85% 165.000

85% 325.000

85% 155.000

85% 422.500

Diskes 655.000

85% 549.250

RSU Maspul 1.729.750


VIII- 103


75%


75%


75%


75%


75%


75%


75%

80% 300.000

80%

100 %

400.000

85% 50.000

80%

85%

80%

60%

80%

70% 30.000

85% 20.000

80%

85% 50.000

85% 53.000

85% 55.000

190.000

85% 46.000

85% 54.681

KLH KP

85%

85%

Disduk Capil

BKB PP 191.000

85% 80.000

Dishub Kominfo

465.000

45.000

40.000

85% 70.000

75%

90%

85%

555.000

100.000

40.000

35.000

85%

70%

80%

BPBD 286.099

100.000

100.000

45.000

85%

85%

65%

DPU 2.000.000

62.884

100.000

100.000

85% 450.000

85%

85%

60%

100 %

60.465

200.000

100.000

30.000

85%

85%

55%

450.000

57.750

50.000

65.000

100% 400.000

85% 55.000

105.000

80%

100 %

312.681

Dissos Naker Trans


VIII- 104


75%


75%


75%


75%


75%


75%


75%

80%

45% 81.473

80%

55% 200.000

85% 44.000

80%

85% 105.000

85% 366.907

80%

80%

90%

80%

90%

85% 100.000

80%

85% 100.000

85% 330.000

85%

85% 350.000

90%

85%

85% 380.000

DPKAD 2.400.000

85% 110.000

85% 400.000

Setwan 2.581.124

550.000

107.350

KPM PTSP 520.850

85% 410.000


Setda

85%

90%

Diskuperind ag

4.373.937

483.450

550.000

103.500

85%

85%

90%

449.000

1.187.482

469.954

500.000

85%

85%

85%

1.192.071

85.000

1.052.218

447.575

500.000

85%

85%

85%

70% 320.000

100.000

898.830

447.575

300.000

85%

85%

85%

70% 314.500

115.000

868.500

732.570

65% 276.098



VIII- 105


75%


75%


75%


75%


75%


75%


75%

80%

85% -

80%

85% 20.000

85% 70.000

80%

70% 70.000

85% 30.000

80%

80%

85%

80%

85%

85% 59.421

80%

85% 60.000

85% 95.120

85% 250.000

85%

85%

KPA PDE 155.000

85% 80.000

85% 290.000

BPMPD 484.000

30.000

70.000

85% 290.000

85%

85%

85%

KKP 170.000

70.000

30.000

60.000

85%

85%

85%

BKD 453.332

35.000

100.000

30.000

80%

85%

85%

Setkop 67.800

106.607

35.000

50.000

30.000

80%

85%

85%

85% 14.000

106.725

35.000

214.000

35.000

75%

85%

85%

85% 13.000

100.000

35.000

50.000

85% 20.800

Distanbun 329.421

85% 310.000

Disnakin 1.235.120


VIII- 106


75%


75%


75%

80%

85% 25.000

80%

85% 100.000

80%

85%

85%


75%


75%


75%

80%

85%

80%

85%

85% 34.000

80%

85% 24.000

85% 19.000

85% 19.000

85%

85%

155.000

Kec. Anggeraja

155.000

Kec. Enrekang

85% 37.000

85% 25.000

Dispopar 240.000

33.000

35.000

85% 19.000

80%

85%

85%

Distamben 750.000

80.000

32.000

25.000

85%

16%

85%

Dishut 580.000

150.000

60.000

31.000

85%

85%

16%

BP4K 641.029

120.000

150.000

50.000

30.000

85%

85%

16%

85% 180.000

120.000

150.000

50.000

29.000

85%

85%

16%

85% 170.438

120.000

150.000

-

85% 155.591

120.000

150.000


85% 110.000

85% 30.000

Kec. Bungin 112.000


VIII- 107


75%


75%


75%


75%


75%


75%


75%

80%

85% 31.751

80%

85% 49.346

85% 19.000

80%

85% 21.000

85% 31.000

80%

80%

85%

80%

85%

85% 25.500

80%

85% 30.000

85% 29.000

85% 25.000

85%

85%

Kec. Curio 179.000

85% 30.000

85% 29.000

Kec. Baraka 145.800

40.000

30.000

85% 28.000

85%

85%

85%

Kec. Malua 170.000

29.160

35.000

30.000

85%

85%

85%

Kec. Alla 135.000

40.000

29.160

35.000

85%

85%

85%

Kec. Maiwa 256.343

35.000

35.000

29.160

40.000

85%

85%

85%

85% 60.800

30.000

33.000

29.160

29.000

85%

85%

85%

85% 57.800

30.000

31.000

29.160

85% 56.645

145.500

Kec. Cendana

140.000

Kec. Buntu Batu

85% 29.000


VIII- 108

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


75%


75%

Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan yang dipersyaratkan

85%


85%


85%


85%

80%

85% 34.000

80%

85% 30.000

85% 29.000

90%

90% 25.055

90% 3.877

90%

90%

90%

90%

95%

90% 8.000

95% 8.000

Kec. Baroko 136.055

3.877

100 %

19.383

15.000

100 %

15.000

100 %

66.001

22.500

100 %

22.500

100 %

111.000

8.000

100 %

8.000

100 %

40.000

100% 8.000

85% 29.000

100 %

100% 22.500

Kec. Masalle 162.000

3.877

100% 15.000

22.000

90%

100%

95%

85% 33.000

27.000

3.877

15.000

21.500

90%

95%

90%

85% 33.000

26.000

3.877

6.001

85% 32.000

Bappeda

Disdikbud

Diskes

RSU Maspul


VIII- 109


85%


85%


85%


85%


85%


85%

90% 15.600

90%

100 %

38.500

90% 2.333

90%

90%

95%

80%

90%

85%

60% 7.000

90%

70%

90% 6.000

100 %

164.600

3.920

100 %

4.077

100 %

17.640

16.000

100 %

16.000

100 %

78.850

25.000

100 %

25.000

100 %

104.700

10.000

100 %

47.000

15.000

100 %

66.000

80% 10.000

95% 15.000

36.000

90% 25.000

10.000

100 %

100% 16.000

25.000

36.000

100% 3.744

16.000

4.700

100% 38.500

95% 3.566

14.850

90%

100 %

90% 10.000

100% 15.000

15.000

100 %

DPU

BPBD

Dishub Kominfo

KLH KP

Disduk Capil

BKB PP


VIII- 110


85%


85%


85%


85%


85%


85%

90%

90% 37.500

90%

95% 35.000

60% 6.000

90%

65% 11.500

90% 6.430

90%

90%

90%

90%

95%

95% 7.080

90% 14.520

100 %

210.500

18.000

100 %

68.500

44.500

100 %

124.449

95%

100% 8.549

100% 227.578

100 %

21.092

8.142

95% 216.662

22.000

19.297

47.000

85%

100%

95%

100 %

18.000

28.000

18.622

6.500

70%

95%

95%

46.000

15.000

23.519

136.290

100% 45.000

100 %


Setda 218.299

8.970

100 %

39.241

250.443

100 %

947.984

95% 238.781

Diskuperind ag

95% 22.998

Dissos Naker Trans

Setwan

DPKAD


VIII- 111


85%


85%


85%


85%


85%


85%

90%

90% 4.439

90%

95% 8.000

90% 11.990

90%

95% 18.861

90% -

90% 16.000

90%

95%

20.000

90% 10.000

90%

90% 1.300

100 %

119.439

21.550

100 %

23.185

100 %

95.683

11.664

100 %

13.113

100 %

42.377

31.000

100 %

31.000

100 %

129.370

18.000

100 %

18.000

100 %

82.000

1.600

100 %

1.600

100 %

7.300

100% 18.000

95% 1.400

48.000

100% 31.370

95% 18.000

100 %

100% 9.300

100 %

37.000

100% 20.097

8.300

100 %

100% 22.000

100% 1.400

KPM PTSP

Inspektorat

Setkop

BKD

KKP

BPMPD


VIII- 112


85%


85%


85%


85%


85%


85%

90%

90% 6.003

90%

95% 8.735

90% 8.000

90%

95% 8.500

90% 4.000

90%

95%

90%

90%

95%

90% 7.000

90%

95%

90% 11.000

100 %

37.937

15.000

100 %

15.000

100 %

55.000

10.000

100 %

10.000

100 %

44.000

11.000

100 %

11.000

100 %

46.313

13.000

100 %

13.000

100 %

59.000

35.000

100 %

35.000

100 %

151.000

100% 13.000

95% 35.000

7.500

100% 11.000

13.000

100 %

100% 10.000

11.000

7.400

100% 8.500

10.000

2.313

100% 8.300

100% 35.000

KPA PDE

Distanbun

Disnakin

BP4K

Dishut

Distamben


VIII- 113


-


85%


85%


85%


85%


85%

90%

11 Lap

20.000

90% 3.000

90%

90%

90%

95%

90% 5.423

90%

95%

90% 12.000

44 Lap

68.000

4.000

100 %

5.000

100 %

18.000

Kec. Anggeraja

650

100 %

700

100 %

3.350

Kec. Enrekang

5.587

100 %

5.587

100 %

23.223

3.462

100 %

6.582

100 %

22.389

20.000

100 %

20.000

100 %

87.000

100% 3.462

95% 16.000

16.000

100% 4.083

3.462

11 Lap

100% 600

4.083

16.000

100%

95%

90%

11 Lap

3.000

400

3.883

16.000

95% 3.000

1.000

90%

11 Lap

100% 19.000

Dispopar

Kec. Bungin

Kec. Maiwa

Kec. Alla


VIII- 114


85%


85%


85%


85%


85%


85%

90% 2.545

90%

100 %

4.000

85% 3.000

90%

90%

90%

90%

90%

95% 3.000

90% 4.000

95% 5.000

Kec. Malua

4.000

100 %

18.000

Kec. Baraka

9.000

100 %

34.820

1.500

100 %

1.500

100 %

15.000

Kec. Cendana

3.500

100 %

3.500

100 %

17.500

Kec. Buntu Batu

6.500

100 %

5.600

100 %

27.600

100% 6.500

18.545

100 %

100% 3.000

100 %

7.500

100% 1.500

4.000

90%

100%

95%

100 %

4.000

6.000

1.500

4.500

90%

95%

90%

4.000

4.000

5.000

9.000

100% 4.000

85% 3.000

7.320

90%

100 %

Kec. Curio

Kec. Masalle


VIII- 115

07

Program sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SKPD


85%

Jumlah Dokumen Penganggaran SKPD yang diterbitkan

4 Dok (Renja, RKA, DPA, DPPA)







90%

90% 3.537

4 Dok (Re nja, RKA , DPA , DPP A) 4 Dok (Re nja, RKA , DPA , DPP A) 4 Dok (Re nja, RKA , DPA , DPP A) 4 Dok (Re nja, RKA , DPA , DPP A)

6.500

7.530

25.500

12.000

95% 3.000


9.661

15.000

27.500

12.000

100% 3.000


10.227

15.000

27.500

12.000

3.500

4 Dok (Renja , RKA, DPA, DPPA)




10.227

15.000

27.500

12.000

100 %


3.500

12.610

15.000

27.500

12.000

100 %


Kec. Baroko 16.537

Bappeda 49.225

Disdikbud 67.530

Diskes 135.500

RSU Maspul 60.000


VIII- 116











4 Dok (Re nja, RKA , DPA , DPP A) 4 Dok (Re nja, RKA , DPA , DPP A) 4 Dok (Re nja, RKA , DPA , DPP A) 4 Dok (Re nja, RKA , DPA , DPP A) 4 Dok (Re nja, RKA , DPA , DPP

26.600

2.639

12.500

5.200

7.940


39.000

5.500

8.000

10.000

15.000


39.000

5.775

12.000

10.000

17.000






92.000

6.047

12.000

10.000

19.480


42.000

6.289

12.000

40.000

19.464


DPU 238.600

BPBD 26.250

56.500

Dishub Kominfo

KLH KP 75.200

78.884

Disduk Capil


VIII- 117

A)










A)

4.500

15.500

6.000

6.020


A)

15.000

14.000

12.000

17.680


A)

15.000

14.500

15.000

19.500





15.000

14.500

18.000

14.500


A)

16.500

14.500

18.000

15.000


BKB PP 66.000

73.000

69.000

72.700

Dissos Naker Trans

Diskuperind ag



VIII- 118












31.842

10.580

261.345

6.066

9.180


35.027

10.000

16.317

8.000

10.000


38.329

11.250

17.133

11.500

10.600






41.763

11.812

17.990

15.350

11.660


85.341

12.480

18.890

18.000

12.826


Setda 232.302

Setwan 56.122

DPKAD 331.675

KPM PTSP 58.916

Inspektorat 54.266


VIII- 119

A)










A)

2.696

8.000

5.000

1.700


A)

8.273

8.000

9.000

2.400


A)

9.751

10.000

9.000

2.400





11.300

10.000

9.000

2.400


A)

12.100

10.000

9.000

2.400


Setkop 44.120

BKD 46.000

KKP 41.000

BPMPD 11.300


VIII- 120












5.896

5.000

5.000

2.573

9.000


6.486

10.000

15.000

14.535

16.000


6.600

15.000

15.000

15.535

16.000






6.900

20.000

15.000

15.500

16.000


6.900

20.000

15.000

15.500

16.000


KPA PDE 32.782

Distanbun 70.000

Disnakin 65.000

BP4K 63.644

Dishut 73.000


VIII- 121

A)










11.000

-

3.000

1.700

A)

A)



8.000

4.500

600


12.000

4.500

900




12.000

7.000

1.050

A)

A)



12.000

9.000

1.200

Distamben 11.000

Dispopar 44.000

28.000

Kec. Anggeraja

5.450

Kec. Enrekang


VIII- 122












1.836

6.486

8.400

7.713

5.000


1.836

6.486

8.000

9.000

5.000


1.836

6.486

10.000

9.000

5.000






3.524

6.486

10.000

9.000

5.000


3.637

11.166

10.000

9.000

6.000


Kec. Bungin 12.668

Kec. Maiwa 37.109

Kec. Alla 46.400

Kec. Malua 43.713

Kec. Baraka 26.000


VIII- 123

A)










A)

10.020

9.000

6.000

4.000


A)

11.000

1.000

4.500

3.000


A)

12.000

1.000

4.500

4.000





15.000

1.000

5.500

4.000


A)

15.000

1.000

5.500

4.000


Kec. Curio 63.020

13.000

Kec. Cendana

26.000

Kec. Buntu Batu

Kec. Masalle 19.000


VIII- 124



4 Dok (Re nja, RKA , DPA , DPP A)

4.258

305.448. 963


4.500

314.076. 483


4.500

328.880. 177


5.500

345.084. 439


5.500

356.230. 208


Kec. Baroko 24.258

1.649.72 0.270


VIII- 125

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Enrekang

NO

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

RUMUS


SKPD Terkait Penyedia Data

7,0 %

Min 7,0 %

Bappeda

20.852

22.400

22.400

Bappeda

12 %

11%

10%

10,956

11,079

11,448

12,967

12,967

100%

100%

100%

100%

100%

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi pada Awal RPJMD

2014

2015

2016

2017

2018

6,2 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

14.661

16.209

17.757

19.305

13,4 %

13%

12,5%

9,028

10,054

100%

100%

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

Pertumbuhan PDRB

1.2.

PDRB per kapita (Rp.000)

1.3.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

1.4.

Angka kriminalitas yang tertangani

(100 – angka kemiskinan)

Max. 10%

Bappeda

Kerbang Linpol PP

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1.

Pendidikan

1.1.

Angka melek huruf

Disdikbud


IX- 1

NO

1.2.


Angka rata-rata lama sekolah

RUMUS

Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.



2014

2015

2016

2017

2018

8,9 thn

9,0 thn

9,2 thn

9,4 thn

9,6 thn

9,8 thn


SKPD Terkait Penyedia Data Disdikbud

9,8 thn Disdikbud

1.3.

96,84%

Angka partisipasi kasar

98%

100%

102%

104%

106%

106% Disdikbud

1.4.

Angka pendidikan yang ditamatkan

Dimana: h = jenjang pendidikan t = tahun = jumlah penduduk yang mencapai jenjang

=

20%

23%

25%

27%

30%

33%

33%

pendidikan h pada tahun t total jumlah penduduk pada tahun t Disdikbud

1.5.

Angka Partisipasi Murni

1.5.1.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

89,37%

90%

92%

93%

94%

95%

95%

Disdikbud

1.5.2.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

71,61%

75%

80%

83%

86%

90%

90%

Disdikbud

57,17%

60%

63%

65%

70%

75%

75%

Disdikbud

1.5.3.

2.

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Kesehatan


IX- 2

NO


RUMUS


Target Capaian Setiap Tahun 2014

2015

Angka hidup bayi

kelangsungan

2017

2018


1

Dimana: 2.1.

2016


1

= per 1000 kelahiran

AKB

= Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)

Diskes

= Jumlah Kematian Bayi (berumur AKB = 16

16.00

15.80

15.60

15.40

15.20

15.20

kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. ∑LahirHidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.

2.2.

Angka usia harapan hidup

2.3.

Persentase buruk

3.

Ketenagakerjaan

4.1.

Rasio penduduk yang bekerja

balita

Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur

gizi

75.19

75.20

75.25

75.30

75.30

75.35

75.35

Dinkes

0.05

0.05

0.05

0.05

0.04

0.04

0.04

Diskes

93,34%

94%

95%

95%

95%

95,5%

315

320

325

340

350

360

360

Disdikbud

1

2

3

4

5

6

6

Disdikbud

95,5%

Bappeda

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1.

Kebudayaan

1.1.

Jumlah grup kesenian

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

1.2.

Jumlah gedung

Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.


IX- 3

NO


RUMUS

2.

Pemuda dan Olahraga

2.1.

a. Jumlah klub olahraga

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.

2.2.

b. Jumlah gedung olahraga

Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.




2014

2015

2016

2017

2018

367

370

375

377

400

405

405

1

2

3

4

5

6

6


Disdikbud Disdikbud

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan

1.1.

Pendidikan dasar:

1.1.1.

Angka partisipasi sekolah

72,71%

75%

77%

83%

86%

90%

1.1.2.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

72,54%

74%

76%

78%

80%

82%

1.1.3.

Rasio guru/murid

9,01%

9%

8,7%

8,5%

8,3%

8,0%

90%

82% 8,0%

Disdikbud

Disdikbud

Disdikbud Disdikbud

1.1.4.

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

1.2.

Pendidikan menengah:

0,13%

0,15%

0,20%

0,23%

0,25%

0,30%

0,30%


IX- 4

NO


RUMUS




75%

Disdikbud


2014

2015

2016

2017

2018

57,1%

60%

64%

67%

71%

75%

25,91%

26,70%

27,48%

28,27%

29,06%

29,84%

8,4%

8,2%

8,0%

7,8%

7,5%

7,0%

7,0%

Disdikbud

30%

Disdikbud

1.2.1.

Angka partisipasi sekolah

1.2.2.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

1.2.3.

Rasio guru terhadap murid

1.2.4.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

19,8%

23,1%

24%

25%

27%

30%

1.2.5.

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.3.

Fasilitas Pendidikan:

92%

95%

97%

29,84%

100%

Disdikbud

Disdikbud

1.3.1.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

90,6%

1.3.2.

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

84,8%

86%

88%

89%

100%

100%

38,2%

40%

43%

45%

47%

50%

50%

Disdikbud

0,16%

0,1%

0%

0%

0%

0%

0%

Disdikbud

1.4.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.4.1.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.5.

Angka Putus Sekolah:

1.5.1.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

100%

100%

100%

100%

Disdikbud

Disdikbud


IX- 5

NO


RUMUS



2014

2015

2016

2017

2018


1.5.2.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,38%

0,3%

0,2%

0,1%

0%

0%

1.5.3.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,43%

0,30%

0,20%

0,10%

0%

0%

0%

1.6.

AngkaKelulusan:

1.6.1.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

00%

1.6.2.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

99,44%

99,7%

100%

100%

100%

100%

1.6.3.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

99,48%

99,6%

100%

100%

100%

100%

1.6.4.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

102%

104%

105%

106%

107%

108%

1.6.5.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

107%

108%

1.6.6.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

2.

Kesehatan

2.1.

2.2.


Disdikbud

0%

Disdikbud

1 Disdikbud

100% Disdikbud 100%

104%

105%

106%

109%

Disdikbud 108%

109% 100%

Disdikbud

Disdikbud

79,68%

87%

95%

100%

100%

100%

Disdikbud

Rasio posyandu per satuan balita

14.81

14.91

15.12

15.22

15.42

15.52

15.52

Dinkes

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.47

0.47

Dinkes


IX- 6

NO


RUMUS



2014

2015

2016

2017

2018



2.3.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Dinkes

2.4.

Rasio dokter per satuan penduduk

0.24

0.24

0.25

0.28

0.29

0.33

0.33

Dinkes

2.5.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

0.24

0.24

0.25

0.28

0.29

0.33

0.33

Dinkes

2.6.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

2.7.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

99.16

99.47

99.50

9975

99.94

100

100

Dinkes

2.8.

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

95.35

96.12

96.90

97.67

98.45

99.22

99.22

Dinkes

2.9.

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

2.10.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

54.75

60.50

67.00

73.50

80.00

85.00

85.00

Dinkes

2.11.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

2.12.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

76.65

76.65

76.73

76.75

76.77

76.79

76.79

Dinkes


IX- 7

NO


RUMUS



2014

2015

2016

2017

2018



2.13.

Cakupan kunjungan bayi

90.80

90.80

90.93

90.99

91.10

91.18

91.18

Dinkes

2.14.

Cakupan puskesmas

108.33

108.33

108.33

108.33

108.33

108.33

108.33

Dinkes

2.15.

Cakupan pembantu puskesmas

93.02

93.02

93.80

94.57

95.35

96.12

96.12

Dinkes

2.16.

Posyandu Aktif

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

3.

PekerjaanUmum

3.1.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

54.79

57.19

60.02

62.41

65.51

68.35

68.35

Dinas PU

3.2.

Rasio Jaringan Irigasi

49.25

50.95

52.65

54.34

56.04

57.73

57.73

Dinas PU

3.3.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

3.4.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

3.5.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

3.6.

Rasio rumah layak huni

14.13

14.13

14.14

14.14

14.14

14.14

14.14

Dinas PU

3.7.

Rasio permukiman layak huni

0.8

0.82

0.83

0.84

0.85

0.85

0.85

Dinas PU

3.8.

Panjang jalan dilalui Roda 4

517.82

530.21

544.89

557.27

573.33

588.01

588.01

Dinas PU

Jumlah PosyanduAktif Total Posyandu

x100%

Dinas PU

61.94

61.96

61.98

62.00

62.03

62.05

62.05

Dinas PU

KLH-KP


IX- 8

NO


RUMUS



2014

2015

2016

2017

2018

20.00

20.90

21.96

22.86

24.03

25.09



25.09

Dinas PU

3.9.

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

3.10.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

62,736.45

62,737.777

62,752.77

62,767.77

62,782.77

62,792.77

62,792.77

Dinas PU

3.11.

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

34,621.66

34,622.11

34,627.11

34,632.11

34,637.11

34,642.11

34,642.11

Dinas PU

3.12.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

9.00

8.99

8.97

8.96

8.95

8.94

8.94

Dinas PU

3.13.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

49.25

50.95

52.65

54.34

56.04

57.73

57.73

Dinas PU

4.

Perumahan

4.1.

Rumah tangga pengguna air bersih

77.88

77.93

77.97

78.02

78.06

78.11

78.11

Dinas PU

4.2.

Rumah tangga pengguna listrik

95 %

95,5%

96%

96,5%

97%

98%

4.3.

Rumah tangga berSanitasi

61.94

61.96

61.98

62.00

62.03

62.05

4.4.

Lingkungan pemukiman kumuh

3,77 Ha

3,77 Ha

3,0 Ha

2,5 Ha

1,0 Ha

0, 5 Ha

4.5.

Rumah layak huni

11%

10%

35%

55%

70%

80%

98%

62.05 0,5 Ha

80%

Distamben

Dinas PU

Dinas PU Disso Nakertrans


IX- 9

NO


RUMUS



0.03

0.03

Dinas PU

76.13

76.13

Dinas PU



2014

2015

2016

2017

2018

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

71.16

72.15

73.15

74.14

75.14

5.

Penataan Ruang

5.1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

5.2.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

6.

Perencanaan Pembangunan

6.1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Bappeda

6.2.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Bappeda

6.3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Bappeda

6.4.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

7.

Perhubungan

7.1.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah

85%

95%

100%

100%

100%

100%

0,52

0,57

0,63

0,66

0,70

0,75

100%

Bappeda

DishubKominfo


IX- 10

NO


RUMUS

7.2.

Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

7.3.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

7.4.

Angkutan darat

7.5.

Kepemilikan KIR angkutan umum

7.6.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Jangka waktu proses pengujian angkutan umum

7.7.

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

7.8.

Pemasangan Ramburambu

8.

Lingkungan Hidup

8.1.

Persentase penanganan sampah

8.2.

Persentase Penduduk berakses airminum

8.3.

Presentasi usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan tehnis dan administrasi pencegahan pencemaran air





2014

2015

2016

2017

2018

0,75

0,79

0,82

0,85

0,87

0,90

DishubKominfo

6

6

6

6

6

6

DishubKominfo

0,16

0,21

0,23

0,27

0,32

0,35

DishubKominfo

0,10

0,09

0,08

0,06

0,05

DishubKominfo

45 mnt

45 mnt

30 mnt

30 mnt

15 mnt

DishubKominfo

45 jt

50 jt

55 jt

60 jt

65 jt

DishubKominfo

30%

35%

40%

45%

50%

DishubKominfo

59,50

59,50

62

65

70

75

75

KLH KP

69.02

69.03

69.04

69.05

69.06

69.07

69.07

Dinas PU

Jml usaha / kegia tan yg mentaati persyara tan tehnis dan ad min strasi pencegahan pemcemaran air Jml usaha / kegia tan yg mentaati persyara tan tehnis

20

20

30

50

60

90

90

KLH KP

dan admnistrasi pencegahan pencemaran air


IX- 11

NO


RUMUS



2014

2015

2016

2017

2018



8.4.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

50

60

60

70

80

90

90

Dishut

8.5.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

40

40

45

50

55

60

60

KLH KP

8.6.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,96

1,50

1,75

2,50

2,75

3,00

3,00

KLH KP

8.7.

Penegakan hukum lingkungan

60

80

100

100

100

100

100

KLH KP

9.

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

10.2.

67%

68%

69%

70%

71%

72%

72%

Disduk-Capil

Rasio bayi berakte kelahiran

0,22%

0,25%

0,28%

0,31%

0,33%

0,36%

0,36%

DisdukCapil

10.3.

Rasio pasangan berakte nikah

0,27%

0,38%

0,49%

0,60%

0,71%

0,82%

0,82%

DisdukCapil

10.4.

Kepemilikan KTP

67%

68%

69%

70%

71%

72%

72%

Disduk- Capil

10.5.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

0,10%

0,14%

0,19%

0,23%

0,27%

0,31%

0,31%

Disduk- Capil

10.6.

Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten

10.7.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Ada/tidak ada

Ada

Sudah/belum

Sudah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Disduk- Capil

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

Disduk- Capil


IX- 12

NO


RUMUS



2014

2015

2016

2017

2018



10.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

37,42

37,42

35

32

30

25

11.2.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

62,58

62,58

65

68

70

75

75

BKB PP

11.3.

Rasio KDRT

9

0,0002

0

0

0

0

0

BKB PP

11.4.

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dissos Nakertrans

11.5.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

0,5%

11.6.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

9

11.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

12.2.

Rasio akseptor KB

12.3.

Cakupan peserta KB aktif

12.4.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

12.

Sosial

BKB PP

Dissos Nakertrans

20%

35%

50%

75%

75%

0,002

0

0

0

0

0

BKB PP

3,12

3,12

3,02

2,92

2,82

2,60

2,60

BKB PP

92

92

94

95

96

97

BKB PP

90,32

90

93

94

95

96

BKB PP

24,00

23,00

22,00

21,00

20,00

BKB PP

24,79

10%

25


IX- 13

NO


13.1.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

13.2.

Persentase PMKS Skala Kab/kota yang menrima program social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi lainnya

RUMUS

21%


2015

2016

2017

2018



10%

35%

55%

70%

80%

80%

Dissos Naker trans

10%

35%

55%

70%

80%

80%

Dissos Naker trans

Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok Jumlah PMKS dlm 1 thn yg seharusnya menjadi

x 100% 11%

peserta KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya

13.3.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

13.4.

Yang menerima program social melalui (UEP) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya

1 tahun yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif x 100% Jumlah kelu arg a ren tan sosial ekonomi dalam

PMKS (anak terlantar atau remaja putus sekolah) yang menerima program social melaui (UEP) atau kelompok social ekonomi sejenisnya lainnya

1 tahun yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif x 100% Jumlah anak terlantar atau remaja putus sekolah

13.5.


1%

10%

35%

55%

70%

80%

80%

Dissos Naker trans

0%

10%

35%

55%

70%

80%

80%

Dissos Naker trans

1%

10%

35%

55%

70%

80%

80%

Dissos Naker trans

Jumlah kelu arg a ren tan sosial ekonomi dalam

1 tahun yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif

Jumlah anak terlantar atau remaja putus sekolah

1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif


IX- 14

NO

13.6.

13.7.

13.8.

BIDANG URUSAN/INDIKATOR Persentase PMKS( Komunitas Adat Terpencil (KAT) ) skala kab/kota yang menerima program sosial melalui Bantuan rumah yang tadinya sekelompok orang atau masya rakat yg hidup dlm kesatuan2 sosial kecil yang bersifat local dan terpencil sehingga memerlukan pemberdayaan dlm menhadapai perubahan lingkungan Persentase PMKS( eks narapidana, narkoba dll ) skala kab/kota yang menerima program sosial melalui ( UEP ) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program Keluarga Harapan ( PKH )



80%

80%

Dissos Naker trans

70%

80%

80%

Dissos Naker trans

55%

70%

80%

80%

Dissos Naker trans

20%

30%

45%

60%

60%

Dissos Naker trans

20%

30%

45%

60%

60%

Dissos Naker trans



2014

2015

2016

2017

2018

15%

10%

35%

55%

70%

33%

10%

35%

55%

15%

10%

35%

x 100%

100%

10%

x 100%

0%

10%

RUMUS

Jumlah w arg a KAT dalam 1 tahun yang dibantu kebutuhan dasarnya x 100% Jumlah w arg a KAT dalam 1 tahun yang seharusnya dibantu kebutuhan dasarnya

Jumlah eks narapidana dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif x 100% Jumlah eks narapidana dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif

Jumlah PKH dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan x 100% Jumlah PKH dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan Jumlah panti sosial skala kab / kota dalam 1 tahun

13.9.

Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/kota

yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahter aan sosial Jumlah panti sosial skala / kota dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahter aan sosial

13.10.

Persantase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayayanan kesejahteraan social

Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahter aan sosial Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahter aan pelayanan kesejahter aan sosial


IX- 15

NO

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

BIDANG URUSAN/INDIKATOR Persentase korban bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase korban bencana skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, skala kab yang telah menerima jaminan social Persentase Lanjut usia tidak potensial skala kab/kota yang menerima jaminan social

RUMUS



80%

80%

Dissos Naker trans

70%

80%

80%

Dissos Naker trans

20%

30%

40%

40%

Dissos Naker trans

10%

20%

30%

40%

40%

Dissos Naker trans

10%

20%

30%

45%

60%

60%

Dissos Naker trans

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dissos Naker trans



2014

2015

2016

2017

2018

100%

10%

35%

55%

70%

100%

10%

35%

55%

7%

5%

10%

16%

5%

0,7%

Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tan ggap darurat x 100% Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tan ggap darurat

Jumlah korban bencana skala kab / kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tan ggap darurat lengkap 1 tahun Jumlah korban bencana skala kab / kota yang seharusnya

x 100%

dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tan ggap darurat lengkap 1 tahun

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang menerima ja min an sosial dalam 1 tahun darurat lengkap dalam 1 tahun Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang seharusnya

x 100%

menerima ja min an sosial dalam 1 tahun darurat lengkap dalam 1 tahun

Jumlah lanjut usia tidak potensial yang menerima ja min an sosial dalam 1 tahun darurat lengkap dalam 1 tahun x 100% Jumlah lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima ja min an sosial dalam 1 tahun darurat lengkap dalam 1 tahun

13.

Ketenagakerjaan

14.1.

Angka partisipasi angkatan kerja

14.2.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

14.3.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

13,42%

10%

20%

35%

50%

75%

75%

Dissos Naker trans

14.4.

Pencari kerja yang ditempatkan

0,5%

10%

30%

45%

60%

85%

85%

Dissos Naker trans

14.5.

Tingkat pengangguran terbuka

6,66%

Max. 5%

Max. 5%

Max. 5%

Max. 5%

Max. 5%

Max. 5%

Dissos Naker trans


IX- 16

NO


RUMUS



2015

2016

2017

2018


14.6.

Keselamatan dan perlindungan

0,6%

10%

25%

40%

50%

65%

65%

14.7.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

14.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1.

Persentase koperasi aktif

45,23%

48,1%

58,5%

63%

64,4%

67,4%

15.2.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

30%

30%

38,%

47%

56%

60%

15.

Kepemudaan dan Olahraga

18.1.

Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi pemuda

95

97

99

102

105

18.2.

Jumlah organisasi olahraga

Jumlah organisasi olahraga

1428

1430

1432

1435

18.3.

Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan

3

3

5

18.4.

Jumlah kegiatan olahraga

Jumlah kegiatan olahraga

3

3

18.5.

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

-

18.6.

Lapangan olahraga

773 X 1000

16.

Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri

Persentase UKM aktif non BPR/LKM UKM

SKPD Terkait Penyedia Data Dissos Naker trans

Dissos Naker trans

67,4%

Diskuperin dag

60%

Diskuperin dag

108

108

Disdikpora

1438

1441

1441

Disdikpora

6

7

8

8

Disdikpora

5

6

7

8

8

Disdikpora

1

2

3

4

5

5

Disdikpora

775 x1000

777 x 1000

780 x 1000

783 x 1000

786 x 1000

Disdikpora


IX- 17

NO


RUMUS



4

18

Kesbang Linpol PP

5

5

25

Kesbang Linpol PP



2014

2015

2016

2017

2018

3

3

3

4

4

4

8

3

4

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM,

19.2.

Kegiatan pembinaan politik daerah

Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah

17.


20.1.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

7,894

7,378

7,779

8,714

8,919

10,871

10,871

Kesbang Linpol PP

20.2.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

48,07

45,29

44,69

43,23

41,89

40,67

40,67

Kesbang Linpol PP

20.3.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

4,51

4,58

4,63

4,69

4,75

4,81

4,81

Kesbang Linpol PP

20.4.

Pertumbuhan ekonomi

6,4%

Minimal 7%

Minimal 7%

Minimal 7%

Minimal 7%

Minimal 7%

Minimal 7%

Bappeda

20.5.

Kemiskinan

(100 – angka kemiskinan)

13,32%

13%

12,5%

12%

11%

10%

10%

Bappeda

20.6.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Ada /tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

KPM-PTSP

20.7.

Penegakan PERDA

7,011

7,058

7,513

8,728

9,709

9,717

9,717

Kesbang Linpol PP

20.8.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

35/24 Jam

32/24 Jam

35/24 Jam

37/24 Jam

41/24 Jam

45/24 Jam

45/24 Jam

Kesbang Linpol PP

19.1.

Ormas dan OKP

Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam


IX- 18



6,243

6,243

Kesbang Linpol PP

0,0041

0,004

0,004

Kesbang Linpol PP

6

7

8

8

BPBD

40

20

17,15

15

15

BPBD

60%

73%

86%

100%

100%

BPMPD



2014

2015

2016

2017

2018

20.9.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

5,439

5,512

5,552

5,972

5,705

20.10.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

0,0048

0,0046

0,0044

0,0043

20.11.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

2

2

3

20.12.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

60

60

20.13.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

45%

46%

20.14.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

18.

Ketahanan Pangan

21.1.

Regulasi ketahanan pangan

21.2.

Ketersediaan pangan utama

21.3.

Penguatan cadangan pangan

NO


RUMUS

Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.

Tersedianya stock cadangan pangan pemerintah daerah (Ton)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Bappeda/ Stda

Ada

1

1

1

1

1

1

80

82

85

88

91

95

0

20

30

40

50

60

5

95

60

KKP

KKP

KKP


IX- 19

NO


RUMUS



2015

2016

2017

2018

2.500 gr/hari

2.750

3.000

3.500

3.750

4.000

Telah dilakukan pendataan informasi harga sejak 2010

4

4

4

4

4

80,2

81

83

85

90

93



4.000

KKP

21.4.

Ketersediaan protein per kapita

21.5.

Ketersediaan informasi pasokan, harga akses pangan di daerah

Tersedianya Informasi harga kebutuhan pangan yang dilakukan di 4 pasar induk di enrekang

21.6.

Skor pola pangan harapan (PPH)

Hasil survey poa konsumsi rumah tangga

21.7.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Jmlah bahan uji kandungan residu bebahaya pada pangan segar asal tumbuhan (sampel)

0

5

5

5

5

5

21.8.

Penanganan daerah rawan pangan

Persentase keluarga miskin yang diintervensi dalam rangka menanggulangi desa rawanpangan (%)

0

10

10

10

10

10

21.9.

Pemenuhan konsumsi kebutuhan energy ideal

Memenuhi kebutuhan konsumsi energy ideal per kapita hari (2.000 kkal/kapita/hari)

1.825

1.850

1.875

1.950

2.000

2.000

21.10.

Pemenuhan konsumsi protein ideal

Memenuhi kebutuhan konsumsi protein ideal per kapita hari (52 gram/kapita/hari)

45

47

50

51

52

52

19.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

0,4

0,46

0,50

0,50

0,50

0,60

0,60

BPMPD

22.2.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

18

18

18

18

18

18

18

BPMPD

4

93

25

10

2.000

52

KKP

KKP

KKP

KKP

KKP

KKP


IX- 20

NO


RUMUS


40

40

Kesbang Linpol PP

100%

100%

2014

2015

2016

2017

2018

30

30

32

35

38

100%

100%

100%

100%

22.3.

Jumlah LSM

22.4.

PKK aktif

95%

22.5.

Posyandu aktif

100%

22.6.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

0,86%

0,86%

0,90%

1%

1,1%

1,2%

1,2%

BPMPD

22.7.

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

75%

75%

76%

77%

78%

79%

79%

BPMPD

20.

Statistik

23.1.

Buku ”kabupaten dalam angka”

23.2.

Buku ”PDRB kabupaten”

21.

Kearsipan

24.1.

Pengelolaan arsip secara baku

24.2.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

22.

Komunikasi dan Informatika

Jumlah LSM yang aktif




100%

100%

100%

100%

100%

100%

BPMPD Dinkes

Ada/Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Bappeda

Ada/Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Bappeda

Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Belum tertata dengan baik

8 SKPD

8 SKPD

7 SKPD

6 SKPD

6 SKPD

35 SKPD

KPA & PDE

-

9 SKPD

9 SKPD

8 SKPD

7 SKPD

7 SKPD

40 SKPD

KPA & PDE


IX- 21

NO


RUMUS

25.1.

Jumlah jaringan komunikasi

25.2.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

25.3.

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah

25.4.

Web site milik pemerintah daerah

Ada/Tidak

25.5.

Pameran/expo

Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun

23.

Perpustakaan

26.1.

Jumlah perpustakaan

26.2.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

26.3.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah perpustakaan



2014

2015

2016

2017

2018

5,78

5,89

6

6,11

6,22

6,33

0,127

0,129

0,124

0,121

0,119

0,117

6

7

9

10

11

12

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada



6,44

Dishub Inbupar

0,127

Dishub Inbupar

13

Dishub Inbupar Dishub Inbupar

Ada

Setda/ Dishub Inbupar

2 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

446 unit namun pengelolaan belum sesuai dgn standar

25 Desa/kel

26 Desa/kel

26 Desa/kel

26 Desa/kel

26 Desa/kel

21.385 org

23.524 org

25.662 org

27.801 org

29.939 org

32.078 org

3000 Eks

3000 Eks

3000 Eks

3000 Eks

3000 Eks

Eks

KPA & PDE

54.12

54.4

55.07

55.15

56.07

56.07

Distanbun

129 Desa/kel

32.078 org

KPA & PDE

KPA & PDE

Fokus Layanan Urusan Pilihan 1.

Pertanian

1.1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

56.51


IX- 22

NO


RUMUS



2014

2015

2016

2017

2018

1,224,912.8 5

1,249,533.6 0

1,262,028.9 3

1,274,649.2 2

1,287,395.7 2

1,300,269.6 7


1.2.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

1,300,269.67

1.3.

Kontribusi sector Pertanian (Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB

Jml kontribusi PDRB sektor Per tan ian x 100% Jml PDRB

862,163.74

996,992.91

1,006,962.8 4

1,017,032.4 7

1,027,202.7 9

1,037,474.8 2

1,037,475

1.4.

Kontribusi sektor pertanian perkebunan terhadap PDRB

Jml kontribusi PDRB sektor perkebunan x 100% Jml PDRB

158,770.63

189,715.35

191,612.51

193,528.63

195,463.92

197,418.56

197,418.56

1.5.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.6.

Cakupan bina kelompok petani

5%

10%

15%

20%

25%

75%

2.

Kahutanan 1.500. Ha

1.500. Ha

1.500. Ha

Bappeda/ Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

Distanbun

2.1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

42.000 Ha

1.500. Ha

2.2.

Kerusakan Kawasan Hutan

9.547 Ha

Berkurang 5 %

Berkurang 5 %

Berkurang 5 %

Berkurang 5 %

Berkurang 5 %

2.3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

1.500 M³ dan HHBK 200 Ton

10%

10%

10%

10%

10%

2.250 M³ dan HHBK 300 Ton

Dishut

3.


3.1.

Pertambangan tanpa ijin

8 ha

1,5 ha

1,5 ha

1,5 ha

1,5 ha

1,5 ha

0,5 ha 6,25%

Distamben

3.2.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

0,59%

Distamben

1.500. Ha

34.500 ha


7.160,25 Ha

Dishut

Dishut


IX- 23

NO


4.

Pariwisata

4.1.

Kunjungan wisata

5.

Kelautan dan Perikanan

5.1.

Produksi perikanan

5.2.

Konsumsi ikan

5.3.

Cakupan bina kelompok Tani Perikanan

5.4.

Produksi perikanan kelompok nelayan

6.

Perdagangan

6.1.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

6.2.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

7.

Perindustrian

7.1.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

RUMUS



20%

20%

Dispopar

579.79

608.78

608.78

Disnakin

8.9

9.2

9.6

9.6

Disnakin

94

104

114

124

124

Disnakin

13

14

15

16

17

17

Disnakin

84,3

85

86

87

88

90

90

Diskuperin dag

17

19

21

23

25

27

27

Diskuperin dag

38

45

50

55

60

65

65

Diskuperin dag



2014

2015

2016

2017

2018

10%

10%

20%

20%

20%

389 Ton

500.85

525.89

552.18

8.6 kg/org/thn

8.7

8.8

84

8.6 Ton

Pokdakan : 74 Penangkap : 300 RTP


IX- 24

NO


RUMUS



25

25

Diskuperin dag

12,5

15

15

Diskuperin dag



2014

2015

2016

2017

2018

4,55

7

12

15

20

2,5

5

7,5

10

7.2.

Pertumbuhan Industri.

7.3.

Cakupan bina kelompok pengrajin

8.

Ketransmigrasian

8.1.

Transmigran swakarsa

0%

5%

10%

20%

30%

45%

45%

Dissos Nakertrans

8.2.

Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

0%

10%

20%

35%

45%

75%

75%

Dissos Nakertrans

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1.

Penataan Ruang

2.1.

Ketaatan terhadap RTRW

62.70

64.20

65.70

67.20

68.70

70.20

70.20

Dinas PU

2.2.

Luas wilayah produktif

43.32

44.99

46.67

48.35

50.03

51.70

51.70

Dinas PU

2.3.

Luas wilayah industri

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

Dinas PU

2.4.

Luas wilayah kebanjiran

74,28%

74,28%

63,14%

53,67%

45,62%

38,78%

38,78%

BPBD

2.5.

Luas wilayah kekeringan

40 Ha

5%

5%

5%

5%

5%

25%

Distanbun

2.

Komunikas dan Informatika


IX- 25

NO


RUMUS



2014

2015

2016

2017

2018



5.1.

Rasio ketersediaan daya listrik

107,14%

107,14%

107,14%

107,14%

107,14%

107,14%

107,14%

Distamben

5.2.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

96,94%

0,33%

0,36%

0,38%

0,42%

0,44%

98,87%

Distamben

13,542

14,157

14,649

14,937

15,142

15,47

15,47

Kesbang Linpol PP

7

32

16

9

12

0

0

Kesbang Linpol PP

30/40mnt

20/25 mnt

20/25 mnt

20/25 mnt

20/25 mnt

20/25 mnt

20/25 mnt

KPM-PTSP

29 Desa/Kel

25 Desa/Kel

25 Desa/Kel

25 Desa/Kel

25 Desa/Kel

105 Desa/Kel

Fokus Iklim Berinvestasi 1.


1.1.

Angka kriminalitas

1.2.

Jumlah demo

Jumlah demo dalam 1 tahun

1.3.

Lama proses perijinan

Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)

1.4.

Presentase Desa Berstatus Swadaya Terhadap Total Desa

Jumlah Desa Atau Kel Swadaya Jumlah Desa Atau Kelurahan

x100%

105 Desa dan Keluraha n

BPMPD

Fokus Sumber Daya Manusia 1.

Ketenagakerjaan

1.1.

Rasio lulusan S1/S2/S3

1.2.

Rasio ketergantungan

0% 71%

10% 70%

20% 68%

35% 66%

50% 64%

75% 60%

75%

60%

Dissos Naker-trans Bappeda


IX- 26

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi 1. RPJMD Kabupaten Enrekang tahun 2014 – 2018 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima

tahunan,

yang

akan

digunakan

sebagai

acuan

dalam

penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2014 -2018 dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). 2. Pada masa transisi, sebelum dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014–2018

ditetapkan

dengan

Peraturan

Daerah

(Perda),

penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 mengacu pada muatan kebijakan program dalam dokumen RPJMD tahun 2009-2013 sebelumnya, yang selanjutnya diintegrasikan kedalam Dokumen RPJMD tahun 2014-2018. 3. Pada masa transisi dokumen perencanaa yakni pergantian periode kepemimpinan daerah, maka untuk penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2019 berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) dan dokumen RPJMD tahun 20142018

yang

dimaksudkan

untuk

menjaga

kesinambungan

Pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. 4. Program transisi tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut : (1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (2) Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, dan (3) Merupakan tugas pemerintah dan realistis untuk dilaksanakan, dan (4) Untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dari satu periode keperiode selanjutnya.

RPJMD Kabupaten Enrekang 2014-2018

X.1

5. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai

dengan

akhir

periode

RPJMD

dan

masalah-masalah

pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Kepala Daerah yang baru. 10.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana

Pembangun

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 merupakan padoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, dan Perencanaan penganggaran. RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014, RKPD tahun 2015, RKPD tahun 2016, RKPD tahun 2017, dan RKPD tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Bappeda wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Masyarakat, termasuk DPRD; 2. Bappeda

melaksanakan

pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD; 3. Pelaksanaan

RPJMD

Kabupaten

Enrekang

tahun

2014-2018

diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Enrekang; 4. RPJMD

Kabupaten

Enrekang

Tahun

2014-2018

merupakan

landasan dan referensi dalam penyusunan dan penetapan RenstraSKPD Tahun 2014-2018; 5. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

lingkup

pemerintah

Kabupaten Enrekang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Enrekang dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum; 6. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menjadi pedoman didalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Enrekang 2014-2018

X.2

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) mulai tahun 2014-2018; 7. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Enrekang tahun 20142018 dengan sebaik-baiknya; 8. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Enrekang tahun 20142018 dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini telah dijabarkan di dalam RKPD dan pada akhir masa jabatan Bupati untuk menilai pencapaian indikator kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program; 9. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi; 10. Agar

pencapaian

kinerja

pembangunan

berjalan

sesuai

harapan,maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.

10.3. Penutup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 adalah kerangka kebijakan daerah untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama lima

tahun

kedepan.

Menurut

Skalanya,

RPJMD

merupakan

perencanaan tingkat (menengah) daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh stakeholder) dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga

konsistensi

antara

rencana

jangka

menengah

dengan

implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. RPJMD Kabupaten Enrekang 2014-2018

X.3

Upaya

tersebut

dilakukan

untuk

menjaga

agar

hasil

pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Enrekang sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni “Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”.

BUPATI ENREKANG, ttd

MUSLIMIN BANDO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING NIP. 19700502 199803 1 011


X.4

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi 1. RPJMD Kabupaten Enrekang tahun 2014 – 2018 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima

tahunan,

yang

akan

digunakan

sebagai

acuan

dalam

penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2014 -2018 dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). 2. Pada masa transisi, sebelum dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014–2018

ditetapkan

dengan

Peraturan

Daerah

(Perda),

penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 mengacu pada muatan kebijakan program dalam dokumen RPJMD tahun 2009-2013 sebelumnya, yang selanjutnya diintegrasikan kedalam Dokumen RPJMD tahun 2014-2018. 3. Pada masa transisi dokumen perencanaa yakni pergantian periode kepemimpinan daerah, maka untuk penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2019 berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) dan dokumen RPJMD tahun 20142018

yang

dimaksudkan

untuk

menjaga

kesinambungan

Pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. 4. Program transisi tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut : (1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (2) Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, dan (3) Merupakan tugas pemerintah dan realistis untuk dilaksanakan, dan (4) Untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dari satu periode keperiode selanjutnya.


X.1

5. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai

dengan

akhir

periode

RPJMD

dan

masalah-masalah

pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Kepala Daerah yang baru. 10.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana

Pembangun

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 merupakan padoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, dan Perencanaan penganggaran. RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014, RKPD tahun 2015, RKPD tahun 2016, RKPD tahun 2017, dan RKPD tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Bappeda wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Masyarakat, termasuk DPRD; 2. Bappeda

melaksanakan

pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD; 3. Pelaksanaan

RPJMD

Kabupaten

Enrekang

tahun

2014-2018

diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Enrekang; 4. RPJMD

Kabupaten

Enrekang

Tahun

2014-2018

merupakan

landasan dan referensi dalam penyusunan dan penetapan RenstraSKPD Tahun 2014-2018; 5. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

lingkup

pemerintah

Kabupaten Enrekang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Enrekang dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum; 6. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menjadi pedoman didalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai landasan penyusunan


X.2

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) mulai tahun 2014-2018; 7. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Enrekang tahun 20142018 dengan sebaik-baiknya; 8. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Enrekang tahun 20142018 dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini telah dijabarkan di dalam RKPD dan pada akhir masa jabatan Bupati untuk menilai pencapaian indikator kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program; 9. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi; 10. Agar

pencapaian

kinerja

pembangunan

berjalan

sesuai

harapan,maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.

10.3. Penutup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 adalah kerangka kebijakan daerah untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama lima

tahun

kedepan.

Menurut

Skalanya,

RPJMD

merupakan

perencanaan tingkat (menengah) daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh stakeholder) dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga

konsistensi

antara

rencana

jangka

menengah

dengan

implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.


X.3

Upaya

tersebut

dilakukan

untuk

menjaga

agar

hasil

pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Enrekang sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni “Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”.

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO


X.4

1

BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 – 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENREKANG, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Enrekang, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kaupaten Enrekang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;

1.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

3

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13.

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

4

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

20.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan;

21.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;

22.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

23.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

26.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;

5

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028;

28.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 20112031;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 – 2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2.

Daerah adalah Kabupaten Enrekang; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Enrekang; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Enrekang; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang; 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran; 7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia; 8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu; 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028; 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018; 11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun;

6 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang disusun setiap tahun; 13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 16. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 17. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan; 18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II RPJMD Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. Pasal 3 Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut: a. BAB I : Pendahuluan; b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis; e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan; g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

7 Pasal 4 Muatan RPJMD sesuai yang dimaksud pasal 3, tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 20142018. Pasal 6 RPJMD dilaksanakan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sesuai urusan pemerintahan Daerah. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pengendalian Pasal 7 (1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan RPJMD; (2) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (3) Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; (4) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimama dimaksud pada ayat (2), meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi; (5) Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda; (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

8 Bagian Kedua Evaluasi Pasal 8 (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD; (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah. Pasal 9 (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya; (2) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; b. menghimpun, manganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Pasal 10 Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 hinggka pasal 9, sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

9 Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang. Ditetapkan di Enrekang pada tanggal 26 Agustus 2014 BUPATI ENREKANG, ttd

MUSLIMIN BANDO Diundangkan di Enrekang pada tanggal 26 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG, ttd CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING NIP. 19700502 199803 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN (NOMOR URUT 7)/(2014)

1

BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 – 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENREKANG, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Enrekang, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kaupaten Enrekang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;

1.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

3

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13.

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

4

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

20.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan;

21.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;

22.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

23.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

26.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;

5

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028;

28.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 20112031;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 – 2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2.

Daerah adalah Kabupaten Enrekang; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Enrekang; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Enrekang; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang; 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran; 7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia; 8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu; 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028; 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018; 11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun;

6 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang disusun setiap tahun; 13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 16. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 17. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan; 18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II RPJMD Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. Pasal 3 Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut: a. BAB I : Pendahuluan; b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis; e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan; g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

7 Pasal 4 Muatan RPJMD sesuai yang dimaksud pasal 3, tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 20142018. Pasal 6 RPJMD dilaksanakan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sesuai urusan pemerintahan Daerah. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pengendalian Pasal 7 (1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan RPJMD; (2) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (3) Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; (4) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimama dimaksud pada ayat (2), meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi; (5) Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda; (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

8 Bagian Kedua Evaluasi Pasal 8 (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD; (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah. Pasal 9 (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya; (2) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; b. menghimpun, manganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Pasal 10 Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 hinggka pasal 9, sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

9 Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang. Ditetapkan di Enrekang pada tanggal BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO Diundangkan di Enrekang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN (NOMOR URUT 7)/(2014)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ENREKANG TAHUN BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents