No. Dokumen No. Revisi Tanggal Berlaku
: : :
F/751/WKS1/P/5 1 1 Juli 2016
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Materi Pokok Alokasi Waktu
: SMA Negeri 1 Godean : Pendidikan Kewarganegaraan : X/ I MIPA 1-2 & IPS 1-2 : Sistem Pembagian Kekuasaan di Indonesia : 4 x 45 Menit (2x pertemuan)
A. Tujuan Pembelajaran - Peserta didik mampu menjelaskan pengertian kekuasaan negara - Peserta didik mampu memahami konsep sistem pembagian kekuasaan menurut para ahli - Peserta didik mampu menjelaskan konsep sistem pembagian kekuasaan di Indonesia - Peserta didik mampu menguraikan macam-macam pembagian kekuasaan horisontal dan vertikal di Indonesia B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi - Kompetensi Dasar 1.1 Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyenggaraan pemerintah Negara 3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara -
Indikator Pencapaian Kompetensi Peserta didik diharapkan mampu : 1.1.1 Berperilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat 1.1.2 Berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai kepecayaan yang dianutnya 2.1.1 Mengamalkan semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang tertera dalam silasila Pancasila 2.1.2 Menunjukkan sikap yang mencerminkan beberapa atau mungkin keseluruhan dari sila-sila Pancasila 3.1.1 Mengetahui konsep sistem Pembagian Kekuasaan Negara menurut para ahli 3.1.2 Menjelaskan tentang Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia 4.1.1 Mengkomunikasikan Pembagian Kekuasaan Negara menurut para ahli 4.1.2 Mempresentasikan konsep Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia
C. Materi Pembelajaran 1. Macam-Macam Kekuasaan Negara 2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia D. Metode Pembelajaran - Pendekatan Pembelajaran
: Saintifik
-
Metode Pembelajaran
: Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan
E. Media, Alat/ Bahan Pembelajaran - Power Point (ppt) yang berisikan materi ringkas terkait konsep pembagian kekuasaan - Tayangan foto-foto yang menampilkan terkait beberapa konsep pembagian kekuasaan - Tayangan video terkait konsep pembagian kekuasaan Alat/Bahan: Laptop, LCD, Speaker, White Board, Kertas Undian F. Sumber Belajar - Buku Wajib untuk Siswa Kelas X (Pegangan Siswa) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Revisi 2016 - Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara oleh Jimly Asshidique - Internet/Website yang relevan dengan materi pembelajaran. - Buku-buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran G. Langkah-langkah Pembelajaran a. Pertemuan Pertama (2 JP) Langkah Deskripsi Pembelajaran Kegiatan Kegiatan Pendahuluan Pendahuluan a. Mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing/kesiapan kelas dan absensi. b. Mengulas sedikit materi yang akan disampaikan dengan materi yang sama pada jenjang sebelumnya, misalnya dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil untuk mengasah daya ingat siswa. c. Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran yang akan ditempuh. d. Menginformasikan relevansi bahan ajar yang akan disajikan selama pembelajaran bagi kepentingan peserta didik.
Alokasi Waktu
10 menit
Kegiatan Inti Memuat kegiatan - Mengamati Siswa mengamati gambar tokoh pencetus pembagian kekuasaan yang ditampilkan oleh guru terkait sistem Pembagian Kekuasaan Negara Guru memberikan penjelasan terkait dengan gambar yang ditampilkan - Menanya Guru memberikan kesempatan dan memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik.
Kegiatan Inti
- Mengeksplorasi Peserta didik mengumpulkan informasi tentang sistem Pembagian Kekuasaan Negara melalui diskusi berpasangan dengan menggunakan berbagai sumber belajar Peserta didik memberikan tanggapan terhadap hasil eksplorasinya terkait materi sistem Pembagian Kekuasaan Negara menurut John Locke dan Montesquieu
60 menit
- Menalar/mengasosiasi Peserta didik membuat analisis perbedaan konsep pembagian kekuasaan dari John Locke dan Montesquieu - Mengomunikasikan Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Kelompok pasangan lain boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok pasangan yang mempresentasikan terkait hasil pekerjaan kelompok yang mempresentasikan, begitu pula sebaliknya sesuai gilirannya. Guru membimbing jalannya presentasi dengan memberi apresiasi atas setiap perbedaan hasil diskusi. Kegiatan Penutup
a. Dengan bimbingan guru, siswa bersama membuat kesimpulan hasil pembelajaran. b. Guru memberikan apresiasi terhadap semua siswa yang terlibat aktif dan kondusif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. c. Guru memberikan pertanyaan secara lisan secara acak kepada siswa untuk mendapatkan umpan balik atas pembelajaran minggu ini.
20 menit
d. Melakukan refleksi dengan memberi pertanyaan manfaat apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini ? e. Guru meminta siswa membaca di rumah, materi selanjutnya. f. Mengajak siswa untuk bersama-sama mengucapkan rasa syukur. b. Pertemuan Kedua (2 JP) Langkah Deskripsi Pembelajaran Kegiatan Kegiatan Pendahuluan Pendahuluan e. Mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing/kesiapan kelas dan absensi. f. Mengulas sedikit materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, misalnya dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil untuk mengasah daya ingat siswa. g. Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran yang akan ditempuh. h. Menginformasikan relevansi bahan ajar yang akan disajikan selama pembelajaran bagi kepentingan peserta didik.
Alokasi Waktu
10 menit
Kegiatan Inti Memuat kegiatan - Mengamati Siswa mengamati tayangan gambar yang ditampilkan oleh guru terkait sistem Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia Guru memberikan penjelasan terkait dengan gambar yang ditampilkan oleh guru
Kegiatan Inti
- Menanya Guru memberikan kesempatan dan memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan. Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik. - Mengeksplorasi Peserta didik dibagi menjadi 8 (delapan kelompok) dengan tema yang sama untuk mengumpulkan informasi tentang sistem pembagian kekuasaan secara horizontal terkait dengan Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia melalui metode diskusi kelompok Number Head Together dengan menggunakan berbagai sumber belajar
60 menit
Peserta didik memberikan tanggapan terhadap hasil eksplorasinya terkait materi sistem Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia - Menalar/mengasosiasi Peserta didik membuat analisis perbedaan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia.
- Mengomunikasikan Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka terhadap materi yang diberikan oleh guru. Kelompok pasangan lain boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok pasangan yang mempresentasikan terkait hasil pekerjaan kelompok yang mempresentasikan, begitu pula sebaliknya sesuai gilirannya. Guru membimbing jalannya presentasi dengan memberi apresiasi atas setiap perbedaan hasil diskusi.
Kegiatan Penutup
g. Dengan bimbingan guru, siswa bersama membuat kesimpulan hasil pembelajaran. h. Guru memberikan apresiasi terhadap semua siswa yang terlibat aktif dan kondusif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. i. Guru memberikan pertanyaan secara lisan secara acak kepada siswa untuk mendapatkan umpan balik atas pembelajaran minggu ini. j. Melakukan refleksi dengan memberi pertanyaan manfaat apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini ? k. Guru meminta siswa membaca di rumah, materi selanjutnya. l. Mengajak siswa untuk bersama-sama mengucapkan rasa syukur.
H. Penilaian Hasil Pembelajaran 1) Sikap Spiritual a. Teknik Penilaian : Observasi b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi c. Kisi-kisi : Sikap Spiritual Beriman kepada Allah 2) Sikap Sosial a. Teknik Penilaian :Observasi b. Bentuk Instrumen :Lembar Penilaian Observasi c. Kisi-kisi :Sikap Sosial Jujur Sikap Sosial a. Teknik Penilaian : Observasi b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Observasi c. Kisi-kisi : Sikap Sosial Disiplin
20 menit
3) Pengetahuan a. Teknik Penilaian :Tertulis b. Bentuk Instrumen : Soal Uraian Pendapat Siswa c. Kisi-kisi :Memahami konsep system pembagian kekuasaan menurut para ahli dan kekuasaan negara di Indonesia d. Soal :Terlampir -
-
Pembelajaran Remedial dan Pengayaan Program remedial tidak ada karena belum diadakan ulangan harian Program pengayaan dilakukan dengan penugasan kepada siswa Kunci dan Pedoman Penskoran Kunci jawaban dan pedoman penskoran terlampir
Godean, 25 Juli 2016 Mengetahui, Guru Pembina PPKn
Guru Mata Pelajaran PPKn
Erni Widiarti, S. H. Penata III/C NIP. : 19741004 200801 2 007
Tri Admoko Mahasiswa PPL NIM. : 13401241049
A. Lampiran 1. Penilaian Hasil Pembelajaran a. Sikap Spiritual No.
Indikator
Butir Instrumen
1
Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran
1
2
Mengucapkan salam pada awal dan akhir pelajaran
1
3
Mengucapkan salam saat akan bertanya atau mengemukakan pendapat
1
4
Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
1
b. Sikap Sosial - Sikap Sosial Jujur No.
Indikator
Butir Instrumen
1
Tidak mencontek pada saat mengerjakan ulangan
1
2
Berani mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki
1
3
Membuat laporan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki
1
- Sikap Sosial Disiplin No.
Indikator
Butir Instrumen
1
Datang tepat waktu
1
2
Patuh pada tata tertib sekolah
1
3
Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan
1
Lembar Penilaian Sikap Spiritual Kelas Mata Pelajaran Semester Tahun Pelajaran
: X / MIPA-1/ Geografi dan Ekonomi : PPKn : I (satu) : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Bersyukur atas nikmat Tuhan
Salam sebelum dan sesudah menyatakan pendapat
Peserta didik
Salam di Awal dan Akhir Pelajaran
No
Berdoa di Awal dan Akhir Pelajaran
Aspek Penilaian
Keterangan
Afif Shalahuddin Anisa Dwi Rohmawati Anselmus Galang Setyawan Putra Ariftania Madrin Aulia Afni Avico Ardi Prasetya Benediktus Gilang Widhiatmoko Daffa Ardi Amanu Defira Amaralda Rizki Nurlitasari Diana Pujiyanti Elissa Salva Fadhil Pratama Dewantara Fransiska Intan Prastiwi Hizkia Deo Mahara Sajaya Putra Kholiftia Mu’arifah Lu’lu’ Al Adhliyani Maria Assumpta Famlaningtyas Putri P Maria Eka Kusumastuti Maximianus Maheswara Tri Atmaka Nada Hanifah Nanda Kurnia Priska Aulia Saptyawati Risti Putri Handayani Robi Sahara Siti Nurul Hidayah Vania Dewi Maharani Wanda Fauziah Wati Nur Astuti Yacinta Galuh Sapti Wulan Yos Agasta Yuslian Hestin Arinda Zahra Aulia Yasmine Keterangan : Skor Penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu : Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah menunjukkan kesesuaian aspek sikap yang dinilai Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang menunjukkan kesesuaian aspek sikap yang dinilai Skor 3 apabila peserta didik sering menunjukkan kesesuaian aspek sikap yang dinilai Skor 4 apabila peserta didik selalu menunjukkan kesesuaian aspek sikap yang dinilai
Lembar Penilaian Sikap Sosial Kelas Mata Pelajaran Semester Tahun Pelajaran
: X / MIPA-1/ Geografi dan Ekonomi : PPKn : I (satu) : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Afif Shalahuddin Anisa Dwi Rohmawati Anselmus Galang Setyawan Putra Ariftania Madrin Aulia Afni Avico Ardi Prasetya Benediktus Gilang Widhiatmoko Daffa Ardi Amanu Defira Amaralda Rizki Nurlitasari Diana Pujiyanti Elissa Salva Fadhil Pratama Dewantara Fransiska Intan Prastiwi Hizkia Deo Mahara Sajaya Putra Kholiftia Mu’arifah Lu’lu’ Al Adhliyani Maria Assumpta Famlaningtyas Putri P Maria Eka Kusumastuti Maximianus Maheswara Tri Atmaka Nada Hanifah Nanda Kurnia Priska Aulia Saptyawati Risti Putri Handayani Robi Sahara Siti Nurul Hidayah Vania Dewi Maharani Wanda Fauziah Wati Nur Astuti Yacinta Galuh Sapti Wulan Yos Agasta Yuslian Hestin Arinda Zahra Aulia Yasmine Keterangan : Skor Penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu : Skor 1 :apabila peserta didik tidak pernah menunjukkan kesesuaian aspek sikap yang dinilai Skor 2 :apabila peserta didik kadang-kadang menunjukkan kesesuaian aspek sikap yang dinilai Skor 3 :apabila peserta didik sering menunjukkan kesesuaian aspek sikap yang dinilai Skor 4 :apabila peserta didik selalu menunjukkan kesesuaian aspek sikap yang dinilai
Solidaritas
Toleran
Tanggung Jawab
Peserta didik
Disiplin
No
Kejujuran
Aspek Penilaian
Lembar Penilaian Psikomotorik (Keterampilan) Kelas Mata Pelajaran Semester Tahun Pelajaran
: X / MIPA-1/ Geografi dan Ekonomi : PPKn : I (satu) : 2016/2017 Lembar pengamatan kerja kelompok/Diskusi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Afif Shalahuddin Anisa Dwi Rohmawati Anselmus Galang Setyawan Putra Ariftania Madrin Aulia Afni Avico Ardi Prasetya Benediktus Gilang Widhiatmoko Daffa Ardi Amanu Defira Amaralda Rizki Nurlitasari Diana Pujiyanti Elissa Salva Fadhil Pratama Dewantara Fransiska Intan Prastiwi Hizkia Deo Mahara Sajaya Putra Kholiftia Mu’arifah Lu’lu’ Al Adhliyani Maria Assumpta Famlaningtyas Putri P Maria Eka Kusumastuti Maximianus Maheswara Tri Atmaka Nada Hanifah Nanda Kurnia Priska Aulia Saptyawati Risti Putri Handayani Robi Sahara Siti Nurul Hidayah Vania Dewi Maharani Wanda Fauziah Wati Nur Astuti Yacinta Galuh Sapti Wulan Yos Agasta Yuslian Hestin Arinda Zahra Aulia Yasmine
Keterangan
Nilaii
Jumlah
Peran Serta
Kerjasama
Mengkomunikasikan Hasil Pekerjaan
Peserta didik
Menghargai Pendapat Teman
No
Keaktifan
Aspek Penilaian
Lembar Pengamatan Presentasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Afif Shalahuddin Anisa Dwi Rohmawati Anselmus Galang Setyawan Putra Ariftania Madrin Aulia Afni Avico Ardi Prasetya Benediktus Gilang Widhiatmoko Daffa Ardi Amanu Defira Amaralda Rizki Nurlitasari Diana Pujiyanti Elissa Salva Fadhil Pratama Dewantara Fransiska Intan Prastiwi Hizkia Deo Mahara Sajaya Putra Kholiftia Mu’arifah Lu’lu’ Al Adhliyani Maria Assumpta Famlaningtyas Putri P Maria Eka Kusumastuti Maximianus Maheswara Tri Atmaka Nada Hanifah Nanda Kurnia Priska Aulia Saptyawati Risti Putri Handayani Robi Sahara Siti Nurul Hidayah Vania Dewi Maharani Wanda Fauziah Wati Nur Astuti Yacinta Galuh Sapti Wulan Yos Agasta Yuslian Hestin Arinda Zahra Aulia Yasmine Keterangan Skor: Masing-masing kolom diisi dengan kriteria 4 = Baik sekali 3 = Baik 2 = Cukup 1 = Kurang
Nilai
= ∑ Skor Perolehan x 100 Skor Maksimal
Kriteria Nilai A = 80 – 100 Baik Sekali B = 70 - 79 Baik C = 60 - 69 Cukup D = < 60 Kurang
Keterangan
Nilaii
Jumlah
Penampilan
Wawasan
Antusiasme
Peserta didik
Sistematika Penyampaian
No
Komunikasi
Aspek Penilaian
Lembar Penilaian Kognitif 1. Penilaian Pengetahuan : a. Tes tulis : Uraian Jawablah pertanyaan di bawah ini! No. Indikator
Butir Instrumen
1. Siswa dapat mengetahui tentang konsep dari sistem pembagian kekuasaan negara
Jelaskan pengertian kekuasaan negara menurut pendapat Anda !
2. Siswa dapat menyebutkan sistem pembagian kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu
Apa saja pembagian kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu?
3. Siswa dapat mengetahui sistem kekuasaan negara yang diterapkan di Indonesia
Jelaskan perbedaan sistem pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan yang Anda ketahui !
4. Siswa mengetahui sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di Indonesia
Sebutkan macam-macam pembagian keuasaan secara horizontal yang diterakan di Indonesia beserta lembaganya !
Kunci Jawaban dan Pedoman penskoran : Kunci Jawaban 1. Kekuasaan Negara merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan (negara) itu sendiri. 2. a. Pembagian Kekuasaan menurut John Locke - Kekuasaan Legislatif - Kekuasaan Eksekutif - Kekuasaan Fedeatif b. Pembagian Kekuasaan menurut Montesquieu - Kekuasaan Legislatif - Kekuasaan Eksekutif - Kekuasaan Yudikatif 3. Sistem Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power) Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, yudikatif), baik mengenai organnya maupun fungsinya dan masing-masing berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Sistem Pembagian Kekuasaan (Distribution of Power) Kekuasaan negara itu dibagi menjadi beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi dan kerjasama. 4. Pembagian Kekuasaan secara horizontal - Kekuasaan Konstitutif (MPR) - Kekuasaan Legislatif (DPR) - Kekuasaan Eksekutif (DPR) - Kekuasaan Yudikatif (MA, MK, KY) - Kekuasaan Eksaminatif/ Inspektif (BPK) - Kekuasaan Moneter (Bank Sentral/BI) Jumlah skor maksimal Penilaian : Jumah skor diperoleh/skor maksimal x 100 = ……
Skor 25
25
25
25
100
2. Lampiran Materi Pembelajaran -
Macam-Macam Kekuasaan Negara Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Negara mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasai kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk. Menurut John Locke kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan sebagai berikut. a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undangundang. b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang. c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undangundang. b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
-
Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. a. Pembagian kekuasaan secara horizontal Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembagalembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:
1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah
Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota,
pembagian
kekuasaan
berlangsung
antara
Pemerintah
Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota. b. Pembagian kekuasaan secara vertical Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.