RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah
: SMK Negeri 4 Klaten
Kelas/ Semester
: XI AK 1/1
Mata Pelajaran
: Administrasi Perpajakan
Materi Pokok
: Ketentuan Umum Perpajakan
Alokasi Waktu
: 2 x 45 menit
A. Kompetensi Inti KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3:
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
KI 4:
Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 1.1 Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk mengelola administrasi keuangan entitas. 1.2 Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. 1.3 Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong)
dalam melakukan
pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam pembelajaran akuntansi 2.1 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam pembelajaran sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap proaktif dalam melakukan kegiatan akuntansi
3.1 Menjelaskan definisi, fungsi,
hukum, penggolongan, dan tata cara
pemungutan pajak serta pungutan lain selain pajak. Indikator : Siswa mampu menjelaskan definisi, fungsi,
hukum,
penggolongan, dan tata cara pemungutan pajak serta pungutan lain selain pajak. 4.1 Mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan pungutan lain selain pajak. Indikator : Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan pungutan lain selain pajak C. Tujuan Pembelajaran 1.
Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan pengertian pajak dan pungutan lain selain pajak.
2.
Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan fungsi pajak dan pungutan lain selain pajak.
3.
Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan dasar hukum yang mengatur pajak.
4.
Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan penggolongan pajak dan pungutan lain selain pajak.
5.
Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan tata cara pemungutan pajak dan pungutan lain selain pajak.
6.
Secara
mandiri
dan
tanpa
membuka
bahan
ajar
siswa
dapat
mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan pungutan lain selain pajak. D. Materi Pembelajaran Ketentuan Umum Perpajakan, meliputi
:
1. Definisi pajak 2. Pungutan lain selain pajak 3. Fungsi pajak 4. Kedudukan hukum pajak 5. Jenis-jenis pajak 6. Tata cara pemungutuan pajak 7. Tarif pajak E. Metode Pembelajaran Pendekatan
: Scientific Learning
Model pembelajaran : Cooperative Learning Metode Pembelajaran : Group Investigation (GI) Metode Group Investigation (GI) adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dilaksanakan dengan cara guru membagi siswa kedalam beberapa
kelompok diskusi dimana setiap anggota kelompok berperan
sebagai ketua kelompok, juru bicara, dan anggota. Guru memanggil ketua dari masing-masing kelompok dan memberikan tugas/kasus yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok membahas materi yang
sudah ada secara kooperatif yang bersifat penemuan. Setelah selesai diskusi juru bicara dari masing-masing kelompok melaporakan/menyampaikan hasil diskusinya sedangkan kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan. Di akhir pertemuan guru memberikan penjelasan singkat dan kesimpulan tentang materi. F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran Media
: Powerpoint, Modul Komputer Akuntansi Kelas XI
Alat
: Whiteboard, Boardmarker, Eraser, Laptop, LCD.
Sumber Belajar
:
Sohidin, SE., M.Si. 2013. Modul Komputer Akuntansi Kelas XI. Surakarta: LPA Mitrabijak Surakarta. G. Kegiatan Pembelajaran 1. Pendahuluan Kegiatan
1. Persiapan
psikis
dan
fisik
dengan
Waktu membuka
pelajaran
dengan
mengucapkan salam dan berdoa bersama serta mengecek kehadiran (menghayati ajaran agama)
15 Menit
2. Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran (rasa ingin tahu) 3. Menyampaikan secara singkat garis besar materi yang akan disajikan selama pembelajaran. 4. Memberi motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran.
2. Inti Kegiatan
Waktu
1. Guru menyampaikan kompetensi pembelajaran yang akan dicapai siswa 60 menit pada pertemuan tersebut. 2. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 siswa dengan kemampuan heterogen. 3. Selanjutnya guru memberikan soal kepada masing-masing kelompok dengan topik sesuai dengan pokok bahasan. Misalnya mengidentifikasi pegertian,fungsi, kedudukan hukum pajak, dan lain-lain. 4. Guru meminta siswa untuk membaca dan mengidentifikasi wacana tersebut dengan harapan ditemukan ide pokok/gagasan dan memberi tanggapan terhadap wacana (disiplin, tanggungjawab, jujur). 5. Hasil dari diskusi tersebut ditulis didalam lembar kerja kelompok dan hasilnya diberikan kepada guru (disiplin).
6. Guru meminta kelompok diskusi untuk mempresentasikan hasil diskusinya sedangkan kelompok lain menanggapinya (jujur).
3. Penutup Kegiatan
Waktu
1. Bersama-sama siswa membuat rumusan-rumusan rangkuman
15 menit
sebagai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. 2. Memberi penguatan dan penugasan kepada siswa 3. Menutup pelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
H. Penilaian Hasil Belajar 1. Teknik penilaian
: tes tertulis
2. Bentuk Instrumen dan instrumen a. Bentuk instrumen
: lembar kerja siswa
b. Instrumen
:
Soal: Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! Kelompok 1: Jelaskan definisi pajak dan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak? Kelompok 2 : Jelaskan pungutan lain selain pajak? Kelompok 3 : Jelaskan fungsi dari pajak? Kelompok 4 : Jelaskan kedudukan hukum pajak? Kelompok 5 : Sebutkan jenis-jenis pajak? Kelompok 6 : Sebutkan tata cara pemungutuan pajak? Kelompok 7 : Jelaskan mengenai pengertian tarif pajak dan dasar pengenaan pajak? Kelompok 8 : Sebutkan jenis-jenis tarif pajak? Kunci Jawaban : Kelompok 1 : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yaitu : a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan UndangUndang serta aturan pelaksanaannya.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak
diperuntukkan
bagi
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment. e. Pajak selain mempunyai tujuan budgeter juga mempunyai tujuan mengatur (reguler) Kelompok 2 : Pungutan lain selain pajak meliputi : a. Bea materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. b. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. c. Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contohnya tembakau, gula, bensin, minuman keras, dll. d. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh : retribusi parkir, tol, dll. e. Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. f. Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib. Kelompok 3 : Fungsi pajak meliputi : a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut
ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis
pajak
seperti
Pajak
Penghasilan
(PPh),
Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainlain. b. Fungsi Reguler (Mengatur) Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidag sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah : a) Pajak yang tinggi dikenakan atas barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). b) Tarif
pajak
progresif
dikenakan
atas
penghasilan:
dimaksukan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan. c) Tarif pajak ekspor 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa. d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil produksi tertentu seperti industri semen, rokok, baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan). e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia. f) Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Kelompok 4 : Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata trtib hukum
yang mengatur hubungan antara pengusaha dengan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Menurutnya, yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Meski demikian tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum pajak lainnya (seperti hukum pidana dan hukum perdata). R. Santoso Brotodiharjo juga menyatakan bahwa hukum pajak juga berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan
pemungutannya
atas
kejadian-kejadian,
keadaan-
keadaan, perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata
seperti
pendapatan,
kekayaan,
perjanjian
penyerahan,
pemindahan hak warisan, dan seterusnya. Adanya kaitan antara hukum pajak dan hukum perdata ditunjukkan dengan banyaknya istilah-istilah hukum
perdata
yang
digunakan
dalam
perundang-undangan
perpajakan. Sebaliknya, hukum pajak juga mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata. Sebagai contoh dalam hukum pajak terdapat ketentuan bahwa lex specialis ( peraturan yang istimewa) harus diberi tempat yang lebih utama dari lex generalis (peraturan umum). Ketentuan ini diberlakukan pula dalam Undang-Undang atau peraturan yang lain, bahwasanya dalam setiap penafsirannya maka yang pertama-tama dianut adalah lex specialis. Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana seperti yang telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan diluar KUHP. Hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah tercantum didalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonais semenjak 16 Mei 1927, dan kesempatan ini banyak digunakan karena kenyataan bahwa peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi-sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum. Demikian pula dalam peraturan pajak, terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu : a. Hukum Pajak Materiil Hukum
pajak
materiil
merupakan
norma-norma
yang
menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan
berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan denda, sanksi atau hukuman, dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan. b. Hukum Pajak Formil Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang kadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi lama-kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib pajak yang umumnya tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Kelompok 5 Pajak terdiri dari berbagai macam jenis pajak, dan jenis-jenis pajak tersebut dikelompokkan menjadi tiga. Berikut penggolongan dari jenis pajak : a. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a) Pajak langsung Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. b) Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. b. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a) Pajak subjektif Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. b) Pajak objektif Pajak
objektif
merupakan
pajak
yang
pengenaannya
memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau perristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. c. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan mnjadi dua, yaitu : a) Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. b) Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Kelompok 6 : Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. a. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu : a) Stelsel Nyata (Riil) b) Stelsel Anggapan (Fiktif) c) Stelsel Campuran b. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu : a) Asas Domisili b) Asas Sumber c) Asas Kebangsaan c. Sistem Pemungutan Pajak
a) Official Assesment System b) Self Assesment System c) With Holding System Kelompok 7 : Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai yang berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Kelompok 8 : Jenis tarif pajak antara lain : a. Tarif progresif (a progresive tax rate) b. Tarif proporsional (a proportional tax rate) c. Tarif degresif (a degressive tax rate) d. Tarif tetap (a fixed tax rate) e. Tarif advalorem f. Tarif spesifik g. Tarif efektif 3.Pedoman penilaian Keterangan
Skor
Jika jawaban lengkap dan benar
10
Jika jawaban kurang lengkap
8
Jika jawaban salah
2
Untuk siswa yang aktif didalam kelas akan mendapatkan nilai tambahan.
Klaten, ... Agustus 2014
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Mahasiswa
Ch. Erni Kartikawati, M.Pd
Larasati Puspaningrum
NIP. 19690725200701 2 014
NIM. 11403244024
