RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah
: SMK Negeri 4 Klaten
Kelas/ Semester
: XI AK 1/1
Mata Pelajaran
: Administrasi Perpajakan
Materi Pokok
: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Alokasi Waktu
: 2 x 45 menit
A. Kompetensi Inti KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3:
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
KI 4:
Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 1.1 Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas keteraturan yang salah satunya melalui pengembangan berbagai keterampilan dalam akuntansi 1.2 Menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan pengetahuan yang salah satunya keteraturan melalui pengembangan berbagai keterampilan dalam akuntansi 2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun,
ramah
lingkungan,
gotong
royong)
dalam
melakukan
pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam pembelajaran akuntansi 2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam pembelajaran sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap proaktif dalam melakukan kegiatan akuntansi
3.2 Menjelaskan tentang wajib pajak, hak-hak dan kewajiban wajib pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP). Indikator : Siswa mampu menjelaskan tentang wajib pajak, hak-hak dan kewajiban wajib pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP). 4.2 Mengidentifikasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP). Indikator : Siswa mampu mengidentifikasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP). C. Tujuan Pembelajaran 1. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan pengertian wajib pajak. 2. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak. 3. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan nomor pokok wajib pajak (NPWP). 4. Secara
mandiri
dan
tanpa
membuka
bahan
ajar
siswa
dapat
mengidentifikasi nomor pokok wajib pajak (NPWP). 5. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP). 6. Secara
mandiri
dan
tanpa
membuka
bahan
ajar
siswa
dapat
mengidentifikasi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP). D. Materi Pembelajaran 1. Pengertian wajib pajak 2. Hak-hak dan kewajiban wajib pajak 3. Pengertian dan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Tata cara memperoleh NPWP 5. Penghapusan NPWP 6. Pengertian dan fungsi nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) 7. Tempat dan jangka waktu pelaporan usaha 8. Pencabutan PPKP E. Metode Pembelajaran Pendekatan
: Scientific Learning
Model pembelajaran : Cooperative Learning Metode Pembelajaran : Group Investigation (GI) Metode Group Investigation (GI) adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dilaksanakan dengan cara guru membagi siswa kedalam beberapa
kelompok diskusi dimana setiap anggota kelompok
berperan sebagai ketua kelompok, juru bicara, dan anggota. Guru memanggil
ketua dari masing-masing kelompok dan memberikan tugas/kasus yang berbeda
untuk
masing-masing
kelompok.
Masing-masing
kelompok
membahas materi yang sudah ada secara kooperatif yang bersifat penemuan. Setelah
selesai
diskusi
juru
bicara
dari
masing-masing
kelompok
melaporakan/menyampaikan hasil diskusinya sedangkan kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan. Di akhir pertemuan guru memberikan penjelasan singkat dan kesimpulan tentang materi. F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran Media
: Powerpoint, Modul Komputer Akuntansi Kelas XI
Alat
: Whiteboard, Boardmarker, Eraser, Laptop, LCD.
Sumber Belajar
:
Sohidin, SE., M.Si. 2013. Modul Administrasi Perpajakan Kelas XI. Surakarta: LPA Mitrabijak Surakarta. G. Kegiatan Pembelajaran 1. Pendahuluan Kegiatan
1. Persiapan
psikis
dan
fisik
dengan
Waktu membuka
pelajaran
dengan
mengucapkan salam dan berdoa bersama (menghayati ajaran agama) 2. Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran (rasa 15 Menit ingin tahu) 3. Menyampaikan secara singkat garis besar materi yang akan disajikan selama pembelajaran. 4. Memberi motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran.
2. Inti Kegiatan
Waktu
1. Guru memberikan penjelasan materi secara singkat mengenai topik 60 menit bahasan wajib pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, NPWP, dan NPPKP. 2. Guru membentuk siswa kedalam beberapa kelompok diskusi, masingmasing kelompok terdiri dari 4-5 siswa secara heterogen baik dari segi prestasi, jenis kelamin, dan sebagainya. 3. Guru menginstruksikan agar masing-masing kelompok memilih salah seorang ketua kelompok dan juru bicara kelompok sedangkan siswa lain sebagai anggota (tanggungjawab). 4. Guru memanggil ketua masing-masing kelompok dan memberikan tugas/kasus yang berbeda dengan kelompok lain. Dalam hal ini guru memberikan ilustrasi mengenai contoh NPWP dan NPPKP (aktif dan
tanggungjawab). 5. Guru meminta masing-masing ketua kelompok untuk kembali ke kelompoknya dan membahas kasus bersama anggota lain (disiplin dan tanggungjawab). 6. Pada diskusi kali ini, diharapkan masing-masing kelompok membuat penemuan (lebih spesifik) dalam mengidentifikasi nomor pokok wajib pajak dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. 7. Sesekali guru berkeliling memberikan arahan dalam menjawab kasus kepada kelompok diskusi (responsif, proaktif). 8. Setelah diskusi selesai, guru memanggil juru bicara masing-masing kelompok secara bergantian untuk menyampaikan hasil penemuan dari kasus yang diberikan di depan kelas (proaktif, tanggungjawab). 9. Guru meminta kelompok lain untuk memperhatikan dan menanggapi hasil
penemuan kelompok penyaji (proaktif, berkomunikasi).
3. Penutup Kegiatan
Waktu
1. Bersama-sama siswa membuat rumusan-rumusan rangkuman
15 menit
sebagai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. 2. Memberi penguatan dan penugasan kepada siswa 3. Menutup pelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
H. Penilaian Hasil Belajar 1. Teknik penilaian
: tes tertulis
2. Bentuk Instrumen dan instrumen a. Bentuk instrumen
: lembar kerja siswa
b. Instrumen
:
Soal Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! Kelompok 1: Jelaskan definisi wajib pajak, hak dan kewajiban wajib pajak? Kelompok 2 : Jelaskan pengertian dan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? Kelompok 3 : Jelaskan tata cara memperoleh NPWP? Kelompok 4 : Jelaskan bagaimana penghapusan NPWP?
Kelompok 5 : Jelaskan pengertian dan fungsi nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)? Kelompok 6 : Jelaskan manfaat dan cara pencabutan NPPKP? Kunci Jawaban Kelompok 1 : Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan
perpajakan
ditentukan
untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. 2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak. 3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempa lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 4. Menyampaikan (SP) Surat Pemberitahuan memakai
Bahasa
Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang
diizinkan
yang
pelaksanaannya
diatur
dengan
atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 5. Membayar
atau
menyetor
pajak
yang
terutang
dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib
Pajak baan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 8. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 1. Melaporkan
beberapa
Masa
Pajak
dalam
1(satu)
Surat
Pemberitahuan Masa. 2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. 3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. 4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan. 5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan. 7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. 8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga
atas
keterlambatan
pelunasan
kekurangan
pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, Yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Kelompok 2 NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP tersebut berfungsi sebagai : 1. Sarana dalam administrasi perpajakan. 2. Tanda
pengenal
diri
atau
Identitas
Wajib
Pajak
dalam
dan
dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 4. Menjaga
ketertiban
dalam
pembayaran
pajak
pengawasan administrasi perpajakan. Kelompok 3 1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan:
Fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia;
Fotokopi Paspor dan surat keteranngan tempat tinggal bagi orang asing
2. Untuk wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan:
Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;
Fotokopi Paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing
Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang
3. Untuk Wajib Pajak Badan
Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT
Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus;
Fotokopi paspor bagi orang asing dan surat keterangan tempat tinggal
Surat keterangan tempat kegiatan usaha dri instansi yang berwenang
4. Untuk bendaharawan sebagai pemotong/pemungut :
Fotokopi KTP bendaharawan;
Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
5. Untuk Joint operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut:
Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;
Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dari salah seorang pengurus
Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang
6. Untuk Wajib Pajak berstatus cabang , orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. 7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dengan surat kuasa khusus. Kelompok 4 Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal : 1. Wajib
Pajak
orang
pribadi
meninggal
dunia
dan
tidak
menghilangkan warisan. 2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi. 4. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bentuk Usaha Tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap. 6. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada angka 1 dan angka 2 yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak. Kelompok 5 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) merupakan setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki surat pengukuhan kena pajak yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. Fungsi-fungsi NPPKP adalah : 1. Untuk memenuhi identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sebenarnya.
2. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah. 3. Untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Kelompok 6 Pencabutan NPPKP dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Pengusaha PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lainnya. 2. Pindah tempat kedudukan. 3. Pindah tempat kegiatan usaha. 4. Perubahan status perusahaan. Manfaat NPPKP adalah sebagai berikut : 1. Untuk dapat menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan atau memperoleh tender proyek pemerintah. 2. Untuk memperoleh pembayaran dari KPKN dan sebagainya. 3.Pedoman penilaian Untuk setiap jawaban yang beanr dari masing-masing kelompok mendapatkan nilai 10. Untuk siswa yang aktif didalam kelas akan mendapatkan nilai tambahan.
Klaten, ... Agustus 2014
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Mahasiswa
Ch. Erni Kartikawati, M.Pd
Larasati Puspaningrum
NIP.
NIM. 11403244024
19690725200701 2 014
