contoh
RENJA RENCANA KINERJA TAHUN 2015 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015
1
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, adalah Salah satu ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini
dapat tersusun sesuai dengan program yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja ini. Perlu disadari dan dipahami bahwa penekanan Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang peningkatan dan pemanfaatan Sumberdaya
Aparatur
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Lumajang
maupun Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah hal yang harus ditindaklanjuti oleh setiap Instansi Pemerintah sebagai pengelola anggaran
dan
diwajibkan
menyusun
Rencana
Kinerja
sebagai
wujud
perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kinerja ini disusun dan disajikan berdasarkan pola pengukuran kinerja, kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dalam upaya merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan kita bersama dapat tercapai, sehingga tugas-tugas Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang kedepan akan lebih banyak mewarnai seiring dengan berkembangnya pembangunan Kabupaten Lumajang.
Lumajang,
Januari 2015
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
HENDRO AGUNG P., SH Pembina Tingkat I NIP. 19671130 199703 1 006 2
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR …............................………………………………………………..i DAFTAR ISI …………………………………………….………………………………….ii BAB. I
: PENDAHULUAN A. Umum
…………….…………………………………………………… 1
B. Kedudukan
…………….……………………………………………..4
C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Susunan Organisasi
………….…………………………….…..5 ……….……………………………………..12
E. Kondisi Lingkungan Organisasi
……….……………………….. 13
F. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan ……. 14 BAB. II
: RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi ....................................................................................... 15 B. Tujuan dan Sasaran............................................................................15 C. Rencana Kinerja Tahun 2015 .......................................................... 20
BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2014 A. Program Utama
............................................................................ 21
B. Sasaran dan Indikator Kinerja
..................................................... 22
C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan
....................................... 26
BAB. IV : PENUTUP .................................................................................................. 28
3
BAB I PENDAHULUAN A. UMUM 1. Latar Belakang Bahwa pelaksanaan Program Kerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019. RPJMD merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu Tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. RPJMD mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis yang berorientasi pada masa depan Kabupaten. 2. Maksud Dan Tujuan : Maksud : Adapun maksud Recana Kinerja (Renja) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini adalah merupakan bagian dari perwujudan implementasi manajemen perencanaan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang berjalan selaras dan terlaksana dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mengukur bobot Rencana Kinerja
ini
yang dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh
mana tingkat capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah yang sesungguhnya, sekaligus sebagai sarana untuk mengevalusi atas pencapaian kinerja tersebut yang pada akhirnya ada upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan
kinerja
(performance
improvement)
organisasi
regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki.
4
baik
Tujuan : Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah : a. Terlaksananya Program Kerjasama Pembangunan; b. Terlaksananya Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; c. Terlaksananya
Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; d. Terlaksananya Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan; e. Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; f. Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; g. Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur; h. Terlaksananya
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur; i. Terlaksananya
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; j. Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; k. Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; l. Terlaksananya Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
3. Ruang Lingkup. Rencana Kinerja
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dalam bentuk susunan Rencana Kinerja Tahunan melalui Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dicapai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang selama Tahun 2015 dibidang Pemerintahan Daerah, maka program yang akan dilaksanakan
untuk mencapai sasaran adalah
sebagai berikut : a. Terlaksananya Program Kerjasama Pembangunan; b. Terlaksananya Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; 5
c. Terlaksananya
Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; d. Terlaksananya Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan; e. Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; f. Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; g. Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur; h. Terlaksananya
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur; i. Terlaksananya
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; j. Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; k. Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; l. Terlaksananya Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; 4. Landasan Hukum. Adapun
Landasan
Hukum
yang
digunakan
dalam
rangka
penyusunan Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini adalah : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6
6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2003
tentang
Pedoman
Organisasi Pemerintah Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2015 - 2019; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang TA. 2015; 11.Keputusan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 12.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang TA. 2015; B. KEDUDUKAN Bahwa Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Skretariat Daerah Kabupaten Lumajang, merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, yang berkedudukan sebagai pemberi
saran
pertimbangan
kepada
Pimpinan
dalam
menetapkan
kebijakannya. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Tata Praja.
7
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang : Berdasakan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang: Pasal 8 (Tugas Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan program serta petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan. Pasal 9 (Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Tata Pemerintahan; b. Pemberian arahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan; d. Perumusan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan; e. Penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan; f. Perumusan kebijakan pembentukan, penghapusan, perubahan batas, nama kecamatan serta pemindahan ibu kota kabupaten dan kecamatan; g. Penyelenggaraan pelaksanaan azas tugas pembantuan; 8
h. Penyelenggaraan dana bantuan operasional kecamatan dan kelurahan; i. Pemberian pertimbangan data usulan perbaikan fisik kantor/rumah dinas beserta sarana dan prasarana perkantoran kecamatan dan kelurahan; j. Pemberian data penunjang pencalonan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati; k. Penginventarisasian data partai politik peserta pemilihan umum; l. Pemfasilitasian,
penyusunan
dan
penyajian
data
dalam
rangka
kunjungan kerja DPR/DPRD dari luar daerah; m. Pemantauan dan pelaporan kegiatan muspida; n. Pengumpulan dan mengolah data terkait intensifikasi pendapatan asli daerah, tanah-tanah asset kelurahan; o. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan tentang pertanahan; p. Pengkoordinasian
pertanahan
termasuk
penyelesaian
kasus/permasalahan; q. Penyelenggaraan inventarisasi, evaluasi dan mengolah tanah-tanah negara/aset pemerintah kabupaten; r. Pelaporan
pelaksanaan
tugas
dan
program
kerja
Bagian
Tata
Pemerintahan; s. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada sekretaris daerah melalui asisten tata praja; t. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris daerah serta asisten tata praja. Pasal 10 (keputusan tersebut berbunyi) Ayat (1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
dalam
melaksanakan
tugasnya
berada
dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melaui Asisten Tata Praja;
9
Ayat (2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas: a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan; b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bagian Tata Pemerintahan. Ayat (3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan membawahi : a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Perangkat Daerah; c. Sub Bagian Pertanahan. Pasal 11 (Tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja sub bagian pemerintahan umum; b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; c. Pelaksanaan
bimbingan,
penyelenggaraan
pemantauan,
pemerintahan
monitoring
kecamatan
dan
dan
evaluasi kelurahan,
pengembangan perkotaan serta penyelenggaraan sarana prasarana pemerintahan kecamatan dan kelurahan; d. Pengumpulan
bahan
pembinaan
serta
mengevaluasi
laporan
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; e. Penganalisaan
dan
pengevaluasian
data
usulan
perbaikan
fisik
kantor/rumah dinas camat dan kelurahan beserta sarana dan prasarana perkantoran; f. Pelaksanaan dan pengevaluasian data serta pelaporan pelaksanaan azas tugas pembantuan; g. Mempersiapkan pengalokasian dana bantuan operasional kecamatan dan kelurahan serta evaluasi laporan pertanggungjawabannya; h. Pelaksanaan pengolahan dana penetapan batas wilayah kabupaten dan kecamatan; 10
i. Penyusunan dan perumusan monografi kecamatan dan kelurahan; j. Pelaporan
pelaksanaan
tugas
dan
program
kerja
sub
bagian
pemerintahan umum; k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Pasal 13 (Tanggung Jawab Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum) (1) Sub Bagian pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; (2) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas: a. Memimpin
dan
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
Sub
Bagian
kegiatan-kegiatan
aparat
Pemerintahan Umum; b. Memimpin
dan
mengkoordinasikan
pelaksana dan staf Sub Bagian Pemerintahan Umum.
Pasal 14 (Tugas Sub Bagian Perangkat Daerah) Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata
Pemerintahan
dalam melaksanakan
perumusan
kebijakan
dan
penyusunan petunjuk teknis pembinaan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan,
mengkoordinasikan
permasalahan
perangkat
daerah,
menghimpun data kegiatan pemilu, penyusunan bahan kunjungan anggota DPR/DPRD dan tamu dinas serta penyusunan kode wilayah.
Pasal 15 (Fungsi Sub Bagian Perangkat Daerah) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perangkat Daerah; 11
b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan perangkat daerah kecamatan dan kelurahan; c. Pengkoordinasian permasalahan perangkat daerah; d. Penghimpunan data kegiatan Pemilihan Umum; e. Pengkoordinasian penerimaan dan penyajian data kunjungan anggota DPR/DPRD dan tamu-tamu dinas dari daerah lain; f. Penyusunan kode wilayah; g. Pengumpulan dan pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah dari tanah-tanah asset Pemerintah Kabupaten; h. Penginventarisasian data personil Kecamatan dan Kelurahan; i. Penyusunan data penunjang pencalonan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati; j. Pelapaoran pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Perangkat Daerah; k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepaa Kepala Bagian Tata Pemerintahan; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Pasal 16 (Tanggung Jawab Kepala Sub Perangkat Daerah) (1) Sub Bagian Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; (2) Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas : a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Perangkat Daerah; b. Memimpin
dan
mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan
pelaksana dan staf Sub Bagian Perangkat Daerah.
12
aparat
Pasal 17 (Tugas Sub Bagian Pertanahan) Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas membantu Bagian Kepala Bagian Tata
Pemerintahan
dalam melaksanakan
perumusan
kebijakan
dan
penyusunan petunjuk teknis bidang pertanahan, penyiapan administrasi pelantikan PPAT Camat, pensertifikatan tanah aset Negara, penyelesaian kasus
sengketa
tanah
Negara
dan
pendataan
tanah-tanah
negara/pemerintah kabupaten.
Pasal 18 (Fungsi Sub Bagian Pertanahan) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Sub Bagian Pertanahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Pertanahan; b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pertanahan; c. Pembinaan administrasi bidang pertanahan; d. Penyiapan administrasi pelantikan camat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah; e. Pengkoordinasian penyelesaian sengketa tanah garapan; f. Pengkoordinasian data penyelesaian masalah ganti kerugian tanah untuk pembangunan; g. Pengolahan dan penyusunan rencana penetapan subyek dan obyek retribusi
tanah
serta
ganti
rugi
kelebihan
dan
tanah
absente,
penyelesaian tanah ulayat; h. Penginventarisasian data tanah-tanah terlantar; i. Pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data tentang perencanaan penggunaan tanah sesuai dengan fungsi kawasan; j. Pelaksanaan pensertifikatan tanah asset Negara/Pemerintah Kabupaten; k. Pemfasilitasian penyelesaian sengketa tanah asset Negara/Pemerintah Kabupaten; l. Pendataan tanah asset Negara / Pemerintah Kabupaten; m. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Pertanahan; 13
n. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; o. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Pasal 19 (Tanggung Jawab Kepala Sub Bagian Pertanahan) (1) Sub Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pertanahan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertangungjawab kepaa Kepala Bagian Tata Pemerintahan; (2) Kepala Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas : a. Memimpin
dan
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
Sub
Bagian
kegiatan-kegiatan
aparat
Pertanahan; b. Memimpin
dan
mengkoordinasikan
pelaksana dan staf Sub Bagian Pertanahan.
14
D. SUSUNAN ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG (Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2007) ASISTEN TATA PRAJA Drs. MASUDI, M.Si
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN HENDRO AGUNG P., SH
Drs. H,llARIYONO.
KA. SUB BAG. PEMERINTAHAN UMUM
KA. SUB BAG. PERANGKAT DAERAH
KA.SUB BAG. PERTANAHAN
MOH. ASRO IBNU ZARKASYI, S.Sos
Drs. NANANG T.L.
HENDRIK KUNTADI, SE
Pengolah Data : 1. Moch. Ghofur, SH 2. Sugeng Wibowo 3. Moh. Yani
Pengolah Data ; 1. Aci Dhamar Kartika
15
Pengolah Data ; 1. Haris Hermansyah
E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adapun faktor-faktor lingkungan tersebut meliputi : 1. Lingkungan Internal. a. Kekuatan (1)
Struktur organisasi yang jelas
(2)
Sarana dan prasarana kerja yang memadai.
(3)
Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
(4)
Motivasi bekerja yang kuat.
b. Kelemahan (1)
Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM.
2)
Suasana kerja yang belum kondusif.
3)
Kurangnya koordinasi internal.
4)
Belum optimalnya system pengelolahan data base.
5)
Lemahnya pelaksanaan evaluasi.
2. Lingkungan Eksternal a. Peluang 1) Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. 2) Dukungan data base dari SKPD lain. 3) Perkembangan teknologi. 4) Kerja sama dengan pihak lain. 5) Komitmen
SKPD
lain
untuk
melaksanakan
Tata
Kelola
Pemerintahan yang baik. b. Ancaman 1) Tuntutan
dan
Aspirasi
semakin
beragam
dengan berbagai
kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan. 2) Sering berubahnya peraturan perundangan. 3) Kurangnya koordinasi antar SKPD.
16
F. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mampu membuat manajemen program dalam
rangka mewujudkan
pencapaian
tujuan secara tepat. Adapun
faktor-faktor
kunci
keberhasilan
yang
telah
diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintahan. 2. Meningkatkan fungsi manajemen pemerintahan umum, perangkat daerah dan pertanahan . 3. Mewujudkan
pelayanan
prima
bidang
pemerintan
umum
dan
pembangunan. 4. Meningkatkan
koordinasi
monitoring
pemerintahan daerah.
17
dan
evaluasi
pelaksanaan
BAB II RENCANA STRATEGIS A. VISI DAN MISI Visi
adalah
cara
pandang
kedepan
yang
di
dalamnya
mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi diarahkan, sehingga
Bagian
Tata
Pemerintahan
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Lumajang dapat menjadi dinamisator dan akselerator pelaksanaan tugastugas pemerintahan umum, perangkat daerah dan pertanahan. Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang telah ditetapkan Visi: “Terdepan Dalam Pelayanan Administrasi dan Pengkoordinasian perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang” Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan
pihak
yang
berkepentingan
dapat
mengetahui
dan
mengenal
keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 1. Mewujudkan sistem prosedur pelayanan administrasi yang efektif dan efisien. 2. Kebijakan penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang dinamis. 3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintah kabupaten. B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Adapun tujuan yang hendak dicapai : a. Terlaksananya Program Kerjasama Pembangunan; 1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. 18
b. Terlaksananya Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; 1. Penegasan dan Pemasangan Batas Daerah; 2. Pembakuan Nama Rupa Bumi.
c. Terlaksananya
Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 1. Inventarisasi dan Intensifikasi Tanah Eks Bengkok Kelurahan;
d. Terlaksananya Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; 1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
e. Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah; 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 7. Penyediaan Makanan dan Minuman; 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
f. Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
g. Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
19
h. Terlaksananya
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur; 1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek/ dan sejenisnya. i. Terlaksananya
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP; 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun j. Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 1. Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah. k. Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. l. Terlaksananya Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; dan 1. Pembinaan dan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan. 2. Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 2. Sasaran Perlu kami sampaikan bahwa jumlah Kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan Bagian Tata Pemerintahan sejumlah 21 Kecamatan yaitu : 1.
Kecamatan Lumajang ;
2.
Kecamatan Sukodono ;
3.
Kecamatan Gucialit ;
4.
Kecamatan Senduro ; 20
5.
Kecamatan Pasrujambe ;
6.
Kecamatan Padang ;
7.
Kecamatan Pasirian ;
8.
Kecamatan Tempeh ;
9.
Kecamatan Candipuro ;
10. Kecamatan Pronojiwo ; 11. Kecamatan Tempursari ; 12. Kecamatan Klakah ; 13. Kecamatan Ranuyoso ; 14. Kecamatan Randuagung ; 15. Kecamatan Kedungjajang ; 16. Kecamatan Yosowilangun ; 17. Kecamatan Jatiroto ; 18. Kecamatan Kunir ; 19. Kecamatan Tekung ; 20. Kecamatan Rowokangkung ; 21. Kecamatan Sumbersuko. Kemudian sasaran Kelurahan sejumlah 7 Kelurahan yaitu : 1.
Kelurahan Tompokersan ;
2.
Kelurahan Citrodiwangsan ;
3.
Kelurahan Jogotrunan ;
4.
Kelurahan Jogoyudan ;
5.
Kelurahan Rogotrunan ;
6.
Kelurahan Ditotrunan ;
7.
Kelurahan Kepuharjo.
21
MISI – TUJUAN No. 1.
2.
3.
MISI
TUJUAN
Mewujudkan sistem a. prosedur pelayanan administrasi yang efektif b. dan efisien. c. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang dinamis. d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya aparatur, e. sarana dan prasarana pemerintah kabupaten.
Terlaksananya tertib administrasi Kecamatan dan Kelurahan. Terlaksananya pelayanan administrasi kepada masyarakat secara profesional. Terlaksananya profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan secara maksimal. Terlaksananya jalinan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Terlaksananya pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
Sasaran : Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. TUJUAN – SASARAN No. No. 1.
SASARAN
TUJUAN
URAIAN INDIKATOR TUJUAN Terlaksananya tertib Terlaksananya Jumlah pegawai administrasi Kecamatan pembinaan administrasi kecamatan dan dan Kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan yang dibina Kelurahan
2.
Terlaksananya administrasi masyarakat profesional.
pelayanan Terlaksananya Jumlah pegawai yang kepada pelayanan administrasi dilayani secara dan operasional perkantoran
3.
Terlaksananya profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan secara maksimal
Terlaksananya Jumlah pegawai yang profesionalisme dilayan perangkat Kecamatan dan Kelurahan
4.
Terlaksananya jalinan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten
Terlaksananya jalinan Jumlah pegawai yang koordinasi yang baik dilayan antara Pemerintah Kecamatan
22
5.
Terlaksananya pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah kecamatan Kelurahan dilayani
pegawai dan yang
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 diwujudkan dalam berbagai program sebagaimana tersebut dalam matrik Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2015.
23
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. PROGRAM UTAMA Penyusunan
Program
Utama
Bagian
Tata
Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 adalah suatu rencana yang hendak dilaksanakan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015. No.
PROGRAM
KEGIATAN
1.
Program Kerja Sama Pembangunan
Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
2.
Program Pengembangan Perbatasan
Penegasan dan Pemasangan Batas Daerah
Wilayah
Pembakuan Nama Rupa Bumi 3.
Program Penataan, Penguasaan, Inventarisasi dan Intensifikasi Tanah Pemilikan, Penggunaan dan Eks Bengkok Kelurahan Pemanfaatan Tanah
4.
Program Penyelesaian Konflik Pertanahan
5.
Program Pelayanan Perkantoran
Konflik- Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Penyediaan Jasa kebersihan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 6.
Program Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Prasarana Aparatur Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
7.
Program Aparatur
Peningkatan
Disiplin
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
8.
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
9.
Program Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Pelaporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD/LAKIP
Kapasitas Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek/ dan sejenisnya
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 10.
Program Peningkatan Pelayanan Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah
11.
Program Peningkatan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran (RKA) SKPD Keuangan Daerah
12.
Program Penyelenggaraan Umum
Peningkatan Pembinaan dan Penilaian Sinergitas Pemerintahan Kinerja Kecamatan Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran dan indikator kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 25
Tahun
2015
–
2019,
Sasaran
dan
indikator
kinerja
Bagian
Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini, disusun dalam matrik sebagai berikut : SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 No
PROGRAM
SASARAN
1.
Program Kerja Sama Pembangunan
Seluruh SKPD yang mau melaksanakan Kerja Sama Antar Daerah
INDIKATOR Output : Terjalinnya Kesepakatan bersama
TARGET KINERJA 12 Kesepakata n Bersama/ Perjanjian.
Outcomes : Terealisasinya Kesepakatan Bersama yang akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pendapatan 2.
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Wilayah Perbatasan antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang
Output : Terlaksananya pemasangan tugu batas
Seluruh wilayah Kecamatan di Kab. Lumajang
Output : Terlaksananya Pembakuan nama rupa bumi unsur buatan
26
30 Tugu batas daerah
Outcomes : Tercapainya Perapatan pemasangan tugu batas Seluruh nama rupa bumi unsur buatan di Kab. Lumajang
Outcomes : Tercapainya pendataan nama rupa bumi unsur buatan
3.
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Seluruh masyarakat dan yang mau menyewa Tanah eks Bengkok Kelurahan
Output : Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik tanah dan persewaan tanah eks bengkok kelutahan
31 Bidang Tanah Eks Bengkok Kelurahan
Outcomes : Tercapainya penyelesaian konflik tanah dan target PAD
4.
Program Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan
Wilyah administrasi Pemerintah Kab. Lumajang
Output : Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflikkonflik Pertanahan
Seluruh wilayah administra si pemerintah kab. lumajang
Outcomes : Tercapainya fasilitasi penyelesaian konflikkonflik Pertanahan
5.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan sarpras serta fasilitasi perenc. pembangunan daerah
Output : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor.
100%
Outcomes : Tercapainya program kegiatan kantor
6.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan sarpras serta fasilitasi perenc. pembangunan daerah
27
Output : Terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor.
100%
Outcomes : Tercapainya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor.
7.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Seluruh pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan
Output : Terlaksananya pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu
100%
Outcomes : Tercapainya pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu
8.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Seluruh pegawai Bagian Tata Pemerintahan
Output : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Seluruh pegawai di Bag. Tata Pemerintah an
Outcomes : Tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan
9.
10.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Administrasi pelaporan SKPD
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Musyawarah Pimpinan Daerah
Output : Terlaksananya pelaporan SKPD
Terselesaik annnya pelaporan SKPD
Outcomes : Tercapainya pelaporan SKPD
Output : Terlaksananya Musyawarah Pimpinan Daerah Outcomes : Tercapainya Musyawarah Pimpinan Daerah
28
Terkendali nya keamanan Kab. Lumajang
11.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terselesaikannya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Output : Terlaksnanya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Outcomes : Tercapainya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Terselesaik annya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
12.
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
21 Kecamatan
Output : Terlaksananya Penilaian sinergitas kinerja bagi camat
1 kec. Terbaik yang akan mewakili kab. Lumajang
Outcomes : Tercapainya penilaian kinerja camat 21 Kecamatan
Output : Terlaksananya pembinaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten)
21 Kecamatan melaksana kan PATEN
Outcomes : Tercapainya pembinaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten)
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program
dan
Kegiatan
Bagian
Tata
Pemerintahan
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan adalah, sebesar Rp. 1.535.213.092,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah) yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 1.004.100.000,- (Satu Milyar Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) 29
dan
untuk
Belanja
Tidak
Langsung sebesar Rp. 531.113.092,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah) adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2015.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN : 2015 – 2019 Instansi : VISI
:
Misi
:
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Terdepan Dalam Pelayanan Administrasi dan Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang 1. Mewujudkan sistem prosedur pelayanan administrasi yang efektif dan efisien 2. Kebijakan penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang dinamis 3. Optimaliasi pengelolaan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintah kabupaten/
No
Tujuan
1
2
1.
Meningkatnya Pelayanan Publik yang profesional dan transparan
Sasaran 3 Urusan Pertanahan Meningkatnya penanganan pertanahan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 4 Program pengembangan wilayah perbatasan
Urusan Otoda, Adm. Keuda., Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2. 3.
Meningkatkan pengelolaan apartur yang profesional Meningkatnya kerjasama daerah
30
Program pendidikan politik masyarakat Program kerjasama pembangunan
BAB IV PENUTUP Demikian Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 dibuat sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam rencana kinerja tahunan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Tentu saja didalam mengemban tugas untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan khususnya dalam bidang pemerintahan,
kami
sangat
memerlukan
adanya
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi dan sinergi dari seluruh Jajaran Instansi/SKPD termasuk elemen masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan mulia Kabupaten Lumajang melalui program dan kegiatan yang ada pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Semoga Rencana Kinarja ini terlaksana dengan baik, yang merupakan implementasi dari pada visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan, dan kami percaya bahwa kepuasan dari pada masyarakat belum tentu terjawab keseluruhannya karena program yang berkaitan dengan pemerintahan
umum
membutuhkan
merealisasikannya.
31
proses
dan
waktu
dalam
